Xcloud.id

provinsi: BENGKULU

  • Gubernur Bengkulu berhentikan kepala sekolah berpolemik SPMB

    Gubernur Bengkulu berhentikan kepala sekolah berpolemik SPMB

    “Bapak Gubernur Bengkulu Helmi Hasan per hari kemarin sudah melakukan pemberhentian, menerbitkan surat keputusan pemberhentian sementara atas Kepala Sekolah SMA Negeri 5 Kota Bengkulu. Terhitung hari ini kepala sekolah dijabat pelaksana tugas,”

    Bengkulu (ANTARA) – Gubernur Bengkulu Helmi Hasan memberhentikan Kepala Sekolah SMA Negeri 5 Kota Bengkulu dari jabatan karena saat ini berpolemik sistem penerimaan murid baru (SPMB)

    “Bapak Gubernur Bengkulu Helmi Hasan per hari kemarin sudah melakukan pemberhentian, menerbitkan surat keputusan pemberhentian sementara atas Kepala Sekolah SMA Negeri 5 Kota Bengkulu. Terhitung hari ini kepala sekolah dijabat pelaksana tugas,” kata Kepala Inspektorat Provinsi Bengkulu Heru Susanto, di Bengkulu, Selasa.

    Dia mengatakan Plt Kepala Sekolah SMA Negeri 5 Kota Bengkulu juga menerbitkan keputusan pemberhentian dari jabatan terhadap pihak-pihak sekolah diduga mungkin terlibat polemik tersebut.

    “Selanjutnya Plt kepala sekolah tersebut hari ini, telah menerbitkan yang kaitannya dengan pemberhentian para wakil kepala sekolah terkait, yang dua orang itu. Nah, jadi secara bertahap semuanya tetap bergerak, untuk menyelesaikan polemik tersebut,” kata dia.

    Heru mengatakan Inspektorat Provinsi Bengkulu pun mulai menggelar investigasi selama seminggu ke depan untuk memastikan permasalahan, siapa yang terlibat penyebab masalah dan langkah penyelesaian polemik.

    “Jadi izinkan kami untuk melakukan investigasi dan para pihak yang memiliki dokumen bukti atau informasi, kami persilakan untuk mendatangi kami di Kantor Inspektorat Provinsi Bengkulu,” kata dia.

    Heru meminta kesediaan orang tua siswa untuk memberikan informasi yang sebenar-benarnya dan mendetail tentang penerimaan murid baru yang mereka jalani pada SPMB 2025.

    “Jadi para pihak mohon betul bantuannya, kami harapkan untuk hadir di kantor inspektorat, apalagi kemudian berkenan untuk kami minta keterangan. Siapa-siapa saja yang kita panggil, ya khususnya orang tua,” ucapnya.

    Sebelumnya, Gubernur Bengkulu Helmi Hasan memastikan hak mendapatkan pendidikan bagi sejumlah siswa di SMAN 5 Kota Bengkulu yang sampai saat ini masih berpolemik terkait sistem penerimaan murid baru (SPMB).

    “Anak-anak tidak boleh dikorbankan, mereka harus tetap sekolah. Untuk sementara waktu, mereka ditempatkan di sekolah terdekat agar tetap belajar, dan nanti bisa dipindahkan kembali ke SMAN 5 setelah proses penyelidikan selesai,” kata Gubernur Bengkulu Helmi.

    Helmi menjelaskan aparat penegak hukum tengah melakukan penyelidikan terkait dugaan kecurangan dalam penerimaan siswa baru di SMAN 5. Ia menekankan pentingnya transparansi dan keadilan dalam proses tersebut.

    Polemik mencuat berawal dari puluhan pelajar di SMA Negeri 5 Kota Bengkulu tiba-tiba dikeluarkan pihak sekolah meski sudah lebih satu bulan mengikuti proses belajar mengajar. Pihak sekolah beralasan anak-anak tersebut tidak terdaftar di data pokok pendidikan atau dapodik.

    Kejadian berawal saat Kepala Sekolah SMA Negeri 5 Kota Bengkulu mengecek setiap kelas dari penerimaan murid baru ternyata melebihi aturan batas maksimal yang hanya diperbolehkan 36 murid saja, sementara ada kelas yang melebihi 40 orang murid saat dicek.

    Sekolah menemukan ternyata ada siswa yang tidak mendaftar secara resmi dan mereka akhirnya diminta mencari sekolah lain.

    Pewarta: Boyke Ledy Watra
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Penampakan Uang Ratusan Miliar dari Kasus Korupsi Tambang Batubara di Bengkulu

    Penampakan Uang Ratusan Miliar dari Kasus Korupsi Tambang Batubara di Bengkulu

    Liputan6.com, Bengkulu – Kejaksaan Tinggi Bengkulu memamerkan uang tunai sebesar Rp103.364.602.345. Uang tersebut merupakan penyitaan dalam kasus dugaan korupsi tambang Bengkulu yang dilakukan oleh PT Ratu Samban Mining.

    Kasus ini sendiri merugikan negara berdasarkan hasil audit mencapai Rp500 miliar dan tercatat sebagai kasus korupsi sektor pertambangan terbesar di Bengkulu.

    Asisten Pengawasan Kejati Bengkulu Andri Kurniawan, menjelaskan bahwa uang yang disita berasal dari berbagai rekening bank dan juga dalam bentuk uang tunai yang disita langsung dari tangan pihak-pihak terkait.

    “Uang ini adalah uang yang kita sita dari tindak pidana dugaan korupsi di sektor pertambangan PT Ratu Samban Mining. Berupa tiga mata uang yaitu rupiah, dollar Amerika dan yen,” ungkap Andri, Selasa (23/9/2025).

    Uang senilai lebih dari Rp103 miliar yang berhasil disita berasal dari berbagai sumber, di antaranya Rp27,88 miliar dari 7 rekening Bank Mandiri atas nama Bebby Hussy dan Sakya Hussy.

    Sebanyak Rp 44,14 miliar dan USD 10.741,27 dari 37 rekening Bank BNI atas nama Bebby Hussy, Munyy Hussy, dan 4 perusahaan PT Inti Bara Perdana, PT Bara Indah Lestari, PT Surya Karya Selaras dan PT Tunas Bara Jaya

    Selanjutnya, Rp19,11 miliar, USD 408.988, dan JPY 43.200.000 dari 10 rekening lainnya yang juga atas nama Bebby Hussy, Sakya Hussy, dan perusahaan terkait. Serta Rp180 juta tunai dari Ardi Setiawan, Inspektur Tambang Kementerian ESDM di Provinsi Bengkulu. Terakhir uang disita sebesar Rp136,35 juta tunai dari Dewi Wahyuni Yeo, istri dari tersangka utama Andy Putra.

    Kepala Seksi Penyidikan Kejati Bengkulu Danang Prasetyo, mengungkapkan bahwa uang yang disita tidak hanya berasal dari perkara pokok yaitu korupsi saja.

    Akan tetapi juga dari tindak pidana lainnya seperti Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), suap, dan perintangan penyidikan.

    “Penyitaan ini bagian dari empat perkara, bukan hanya dari kasus korupsinya saja. Termasuk TPPU, suap, dan upaya menghalangi penyidikan,” kata Danang.

    Selain menyita uang sebelumnya Kejati Bengkulu juga sudah melakukan penyitaan sejumlah aset tersangka mulai dari rumah, kendaraan mewah, hingga puluhan alat berat.

     

  • Awas Hujan Lebat-Angin Kencang Hantam RI, Cek Peringatan Baru BMKG

    Awas Hujan Lebat-Angin Kencang Hantam RI, Cek Peringatan Baru BMKG

    Jakarta, CNBC Indonesia – Hujan lebat yang disertai petir dan angin kencang masih akan melanda beberapa wilayah Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengatakan fenomena ini menandai masa peralihan musim.

    Ada beberapa faktor pada skala global, regional, dan lokal, yang memengaruhi cuaca ekstrem di wilayah Indonesia. Salah satunya Siklon Tropis dan Bibit Siklon Tropis yang tumbuh di sekitar wilayah perairan utara Indonesia yang memperkuat pertumbuhan awan dan memengaruhi pola angin.

    Selain itu, Dipole Mode Index (DMI) negatif juga meningkatkan aktivitas konvektif di Indonesia, terutama bagian barat. Adapun suhu muka laut hangat di beberapa perairan Indonesia turut memicu peningkatan aktivitas konvektif signifikan di wilayah daratan sekitar.

    Sejak beberapa saat lalu hingga sekarang, aktivitas gelombang atmosfer Rossby dan Kelvin pun masih aktif di sebagian wilayah Indonesia. Tak ketinggalan, OLR negatif menunjukkan kecenderungan pertumbuhan awan hujan di wilayah barat, tengah, dan timur.

    Dikutip dari laman Instagram resmi BMKG, Selasa (23/9/2025), berikut peringatan dini cuaca Indonesia dalam 3 hari ke depan, yakni 23-25 September 2025:

    23 September 2025

    Waspada Hujan Sedang-Lebat: Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Banten, Jawa Barat, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Papua Barat Daya, Papua Tengah, Papua, dan Papua Selatan.

    Siapa Hujan Lebat-Sangat Lebat: Maluku, Papua Barat, dan Papua Pegunungan.

    Peringatan Dini Angin Kencang: Maluku dan NTT.

    24 September 2025

    Waspada Hujan Sedang-Lebat: Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Jawa Barat, Bali, NTB, NTT, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Papua Barat Daya, Papua Tengah, Papua.

    Siapa Hujan Lebat-Sangat Lebat: Maluku, Papua Barat, Papua Pegunungan, Papua Selatan

    Peringatan Dini Angin Kencang: Aceh, Maluku, NTT, Sulawesi Selatan.

    25 September 2025

    Waspada Hujan Sedang-Lebat: Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, DKI Jakarta, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Jawa Timur, NTT, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat, Papua Pegunungan, Papua, Papua Selatan.

    Siapa Hujan Lebat-Sangat Lebat: Maluku, Papua Pegunungan, Papua Selatan.

    Peringatan Dini Angin Kencang: NTT, Sulawesi Selatan.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Pimpinan Komisi IX DPR: Keracunan MBG Juga Terjadi di Jakarta, Korban 79 Anak Nasional 23 September 2025

    Pimpinan Komisi IX DPR: Keracunan MBG Juga Terjadi di Jakarta, Korban 79 Anak Nasional 23 September 2025

    Pimpinan Komisi IX DPR: Keracunan MBG Juga Terjadi di Jakarta, Korban 79 Anak
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris melaporkan temuannya bahwa kasus keracunan massal akibat program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga terjadi di Jakarta.
    Menurut politikus PDI-P itu, ada 79 anak yang menjadi korban keracunan MBG di Jakarta Utara, namun kasusnya tidak pernah terpublikasikan secara luas kepada publik.
    “Karena contoh di Jakarta saja minggu yang lalu, ada kejadian di Jakarta Utara di Kelurahan Lagoa yang tidak muncul di media. Ada 79 anak yang juga menjadi korban keracunan makanan,” ujar Charles dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) bersama ahli dan koalisi masyarakat sipil terkait evaluasi dan rekomendasi program MBG, Senin (22/9/2025).
    Hal tersebut disampaikan Charles saat menanggapi temuan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) terkait ribuan siswa yang keracunan MBG.
    Menurut dia, data keracunan yang selama ini tercatat kemungkinan besar hanya sebagian dari kasus yang benar-benar terjadi di lapangan.
    Sebab, banyak peristiwa tidak terungkap ke publik.
    “Tadi kalau dikatakan angka keracunan 6.452 ya versi JPPI dan sepertinya ini
    underreported
    . Saya kok cukup yakin ini sudah pasti
    underreported
    . Contohnya di Jakarta saja, misalnya nih apabila angka ini didapatkan melalui
    media monitoring
    , sudah pasti ini
    underreported
    ,” kata Charles.
    Dia menegaskan, pola yang sama kemungkinan terjadi di daerah lain.
    Artinya, jumlah korban keracunan bisa jauh lebih besar dibandingkan laporan yang ada.
    “Dan saya yakin di tempat-tempat lain juga serupa, mungkin di kabupaten lain, provinsi lain, kejadian keracunan tapi tidak terungkap ke media. Sehingga kalau dikatakan
    underreported
    , ya sudah pasti
    underreported
    ,” katanya.
    Charles pun khawatir kasus keracunan yang terus terjadi di berbagai daerah membuat para orangtua takut mengizinkan anaknya mengonsumsi MBG.
    “Saya jujur khawatir, saya sangat khawatir sudah atau akan muncul ketakutan di antara orangtua murid untuk mengizinkan anak-anaknya mengonsumsi MBG di sekolahnya,” kata Charles.
    Oleh karena itu, dia meminta para ahli dan perwakilan masyarakat sipil memberikan rekomendasi konkret agar program tidak terus menimbulkan korban.
    Sebab, Charles meyakini bahwa masalah utama bukan sekadar pada penyedia pangan atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), melainkan ada persoalan sistem dalam pelaksanaan program.
    “Nah, saya ingin menggarisbawahi tadi yang sudah disampaikan juga, bahwa ketika hal ini terjadi di banyak titik, maka kesalahan kemungkinan bukan ada di SPPG, tetapi masalah di sistem,” ujar dia.
    “Oleh karena itu, saya sebenarnya ingin sekali bapak-bapak ibu-ibu yang hadir di sini bisa memberikan kepada kita rekomendasi apa sih yang harus dibenahi, apa yang harus dilakukan apabila memang program ini akan terus dijalankan,” pungkasnya.
    Diberitakan sebelumnya, JPPI mendesak Presiden Prabowo Subianto segera menghentikan sementara dan mengevaluasi total program MBG.
    Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji menegaskan, langkah itu perlu segera diambil menyusul lonjakan kasus keracunan massal yang menimpa ribuan pelajar di berbagai daerah.
    “Presiden butuh nunggu korban sampai berapa banyak lagi untuk bisa dievaluasi secara serius? Atau nunggu harus ada nyawa yang melayang? Ini angkanya ribuan, bahkan seminggu terakhir naik seribu lebih,” kata Ubaid.
    Berdasarkan data JPPI, per 14 September 2025 tercatat 5.360 kasus keracunan akibat MBG.
    Angka itu bertambah 1.092 kasus hanya dalam sepekan sehingga totalnya menembus lebih dari 6.400 kasus pada 21 September.
    Menurut Ubaid, lima provinsi dengan kasus terbanyak adalah Jawa Barat sekitar 2.012 kasus, DIY sekitar 1.047 kasus, Jawa Tengah 722 kasus, Bengkulu 539 kasus, dan Sulawesi Tengah 446 kasus.
    Peneliti dari Monash University Grace Wangge juga menilai pemerintah perlu segera melakukan moratorium program.
    Menurut dia, kasus keracunan yang terus berulang membuat kepercayaan publik terhadap MBG semakin terkikis.
    “Dalam jangka pendek, kami berharap pemerintah mau legawa untuk melakukan moratorium. Karena tidak bisa ditunda lagi, ini sudah sembilan bulan,” kata Grace.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Imbas Keracunan Siswa Meningkat, JPPI Desak Evaluasi Total MBG Nasional 22 September 2025

    Imbas Keracunan Siswa Meningkat, JPPI Desak Evaluasi Total MBG Nasional 22 September 2025

    Imbas Keracunan Siswa Meningkat, JPPI Desak Evaluasi Total MBG
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mendesak Presiden Prabowo Subianto segera menghentikan sementara dan mengevaluasi total program Makan Bergizi Gratis (MBG).
    Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji mengatakan, langkah itu harus diambil oleh Prabowo menyusul lonjakan kasus keracunan massal yang menimpa ribuan pelajar di berbagai daerah.
    “Presiden butuh nunggu korban sampai berapa banyak lagi untuk bisa dievaluasi secara serius? Atau nunggu harus ada nyawa yang melayang? Ini angkanya ribuan, bahkan seminggu terakhir naik seribu lebih,” ujar Ubaid Matraji dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senin (22/9/2025).
    Ubaid menuturkan, data pemantauan JPPI menunjukkan jumlah korban keracunan akibat MBG terus meningkat tajam. Secara keseluruhan, laporan keracunan telah muncul di 18 provinsi.
    Per 14 September 2025 tercatat 5.360 kasus, lalu bertambah 1.092 kasus hanya dalam sepekan sehingga totalnya menembus lebih dari 6.400 kasus pada 21 September.
    Menurut Ubaid, lima provinsi dengan kasus terbanyak adalah Jawa Barat sekitar 2.012 kasus, DIY sekitar 1.047 kasus, Jawa Tengah 722 kasus, Bengkulu 539 kasus, dan Sulawesi Tengah 446 kasus.
    “Kalau hanya di satu daerah, mungkin teknis. Tapi kalau sudah nyebar ke hampir semua provinsi, ini masalah sistem di Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai pelaksana MBG,” kata Ubaid.
    Dalam rapat tersebut, Peneliti dari Monash University Grace Wangge juga menilai pemerintah harus segera mengambil langkah tegas dengan melakukan moratorium program.
    Dia menekankan, kasus keracunan yang terus terjadi telah mengikis kepercayaan publik terhadap MBG.
    “Dalam jangka pendek, kami berharap pemerintah mau legawa untuk melakukan moratorium. Karena tidak bisa ditunda lagi, ini sudah sembilan bulan,” kata Grace.
    Dia menambahkan, perbaikan program jangka panjang harus dilakukan dengan desain yang lebih terintegrasi antara sektor pendidikan dan kesehatan, pembatasan penggunaan pangan ultra-proses, serta penyediaan kanal pelaporan yang jelas bagi masyarakat.
    Diberitakan sebelumnya, kasus dugaan keracunan massal akibat menu MBG kembali terjadi di sejumlah daerah.
    Di Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah, ratusan pelajar keracunan usai menyantap menu MBG di sekolah pada Rabu (17/9/2025).
    Data dari RS Trikora Salakan hingga Kamis (18/9/2025) pukul 07.00 WITA mencatat, jumlah korban mencapai 251 pelajar.
    Ratusan pelajar yang terdampak berasal dari berbagai sekolah di Banggai Kepulauan, yakni SMA 1 Tinangkung, SMK 1 Tinangkung, SDN Tompudau, SDN Pembina, SDN Saiyong, dan MTs Alkhairaat Salakan.
    Kejadian serupa juga terjadi di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB).
    Tercatat ada sekitar 90 orang siswa yang diduga keracunan makanan MBG di MTsN dan SMAN yang berada di Kecamatan Empang pada Rabu (17/9/2025).
    Di Maluku, belasan siswa Sekolah Dasar (SD) Negeri 19 Kota Tual diduga mengalami keracunan usai menyantap menu MBG yang disediakan di sekolah tersebut pada Kamis (18/9/2025).
    Para siswa yang menyantap makanan bergizi gratis ini mengalami mual, pusing, dan sakit kepala usai menyantap hidangan yang disediakan.
    Akibat kejadian itu, belasan siswa tersebut terpaksa dilarikan ke Rumah Sakit Maren di Kota Tual untuk menjalani perawatan medis.
    Sebanyak 194 pelajar dari tingkat SD, SMP, hingga SMA di Kabupaten Garut, Jawa Barat, juga dilaporkan mengalami gejala keracunan setelah menyantap makanan dari program MBG.
    Peristiwa tersebut terjadi pada Rabu (17/9/2025) dan mayoritas siswa berasal dari Kecamatan Kadungora.
    Dari jumlah tersebut, 177 siswa mengalami gejala ringan, sedangkan 19 lainnya harus menjalani perawatan intensif di Puskesmas Kadungora.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Viral Video Sopir Fuso Ditilang di Wilayah Metro Lampung, Polisi Jelaskan Aturan Larangan Truk Masuk Kota

    Viral Video Sopir Fuso Ditilang di Wilayah Metro Lampung, Polisi Jelaskan Aturan Larangan Truk Masuk Kota

    Liputan6.com, Lampung – Sebuah video yang menampilkan aksi polisi lalu lintas di Kota Metro, Lampung saat menilang seorang sopir truk Fuso viral di media sosial.

    Sopir asal Bengkulu itu merekam momen dirinya ditilang dan menyayangkan tindakan polisi yang dianggap tidak memberi arahan padanya yang mengaku tidak tahu jalan di wilayah tersebut.

    Peristiwa itu terjadi di Bundaran Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro, pada Jumat pagi 19 September 2025. Dalam rekaman berdurasi 42 detik, sopir terdengar mengeluhkan sikap polisi.

    “Polisi Lantas Simpang Metro, orang kesasar malah ditilang. Ini surat tilangnya, bukan diarahkan. Dari Bengkulu saya, bukan dari sini, bukan sengaja mau melanggar,” ujar sopir tersebut sambil merekam petugas.

    Video itu pun menuai beragam komentar warganet yang menilai tindakan tilang tersebut kurang bijak.

    Menanggapi video yang viral, Kasat Lantas Polres Metro AKP Farid Riyanto membantah narasi dalam rekaman tersebut.

    Menurutnya, tindakan tilang dilakukan karena sopir truk terbukti melanggar aturan lalu lintas dengan memasuki kawasan perkotaan yang memang terlarang untuk kendaraan berat.

    “Anggota patroli sedang memantau situasi lalu lintas di sekitar Tugu Pena. Tiba-tiba ada truk Fuso melintas, kemudian diberhentikan dan diarahkan ke pos untuk menghindari kemacetan,” kata Farid kepada Liputan6.com, Minggu 21 September 2025.

     

    Ilija Spasojevic, striker anyar Bhayangkara Presisi Lampung FC, mengaku takjub dengan antusiasme masyarakat Lampung saat launching tim di Stadion Sumpah Pemuda.

  • Indef Wanti-wanti Dampak MBG jika Terus Berlanjut Tanpa Evaluasi

    Indef Wanti-wanti Dampak MBG jika Terus Berlanjut Tanpa Evaluasi

    Bisnis.com, JAKARTA — Lembaga riset ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) memperingatkan dampak program Makan Bergizi Gratis (MBG) apabila terus berlanjut tanpa evaluasi menyeluruh.

    Izzudin Al Farras selaku Kepala Pusat Ekonomi Digital dan UMKM Indef menyampaikan bahwa pihaknya telah mencatat sedikitnya 4.000 siswa menjadi korban keracunan makanan MBG hingga akhir Agustus 2025, meskipun belum mendata angka terbaru hingga pertengahan September ini.

    “Dampak pertama, korban keracunan akan terus bertambah dan belum ada tanda-tanda berhenti,” kata Izzudin saat dihubungi Bisnis.com, Minggu (21/9/2025).

    Dia melanjutkan, dampak berikutnya adalah kemungkinan akan terus munculnya berbagai permasalahan yang bersumber dari tata kelola yang buruk terhadap proyek mercusuar pemerintah ini.

    Indef telah mengidentifikasi sejumlah permasalahan, antara lain dugaan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) fiktif, pemberian bahan mentah makanan, adanya hewan hidup di makanan, hingga dugaan ompreng alias food tray MBG dari minyak babi. 

    Apabila situasi ini terus berlanjut, Izzudin bahkan memperingatkan bahwa implementasi program MBG ini dapat memicu skandal korupsi di masa yang akan datang.

    Sementara itu, dampak ketiga terkait dengan alokasi anggaran MBG pada 2026 sebesar Rp335 triliun yang diniai sangat membebani fiskal Indonesia.

    Menurutnya, program MBG ini telah memakan 29% anggaran pendidikan dan 10% anggaran kesehatan, di tengah masih banyaknya persoalan pendidikan dan kesehatan yang lebih genting untuk diatasi oleh pemerintah.

    Permasalahan itu antara lain mencakup rendahnya pendapatan guru dan tenaga kesehatan di berbagai daerah, serta serapan anggaran MBG yang sangat minim. 

    “Oleh karena itu, program MBG yang terus berlanjut berdampak pada rendahnya kinerja pemerintah, tidak beredarnya uang di masyarakat sehingga MBG tidak memberi efek pengganda terhadap perekonomian dan kesejahteraan, prioritas anggaran lain menjadi tidak dapat terlaksana, serta tujuan akhir untuk meningkatkan kualitas SDM menuju Indonesia Emas 2045 tidak dapat tercapai,” tegas Izzudin.

    Sebelumnya, terkait korban keracunan yang terus bertambah, Kepala BGN Dadan Hindayana mengungkapkan bahwa kasus di sejumlah daerah seperti Bengkulu berakar dari dapur SPPG yang baru beroperasi.

    “Makanya kami kemudian sarankan untuk SPPG yang baru, mulainya bertahap, karena ibu-ibu yang biasa masak untuk empat orang sampai sepuluh orang itu belum tentu bisa masak langsung untuk 1.000 sampai 3.000 orang,” kata Dadan kepada wartawan di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Kamis (18/9/2025).

    Sementara itu untuk kasus di Maluku, dia mengungkapkan bahwa keracunan kembali terjadi imbas dapur SPPG mengganti penyuplai bahan baku makanan kepada penyuplai lokal yang kemungkinan belum siap.

    “Jadi hal-hal yang seperti itu masih terjadi, kami terus upayakan agar kejadian itu tidak terjadi. Alhamdulillah sampai sekarang Badan Gizi sudah membuat satu miliar porsi makan [untuk MBG],” ujarnya.

  • Waspada Cuaca “Ngaco”, BMKG Beri Peringatan Terbaru

    Waspada Cuaca “Ngaco”, BMKG Beri Peringatan Terbaru

    Daftar Isi

    Peringatan Dini dan Prediksi Cuaca di Indonesia

    Imbauan BMKG

    Jakarta, CNBC Indonesia – Cuaca di Indonesia dalam beberapa hari ke depan diperkirakan akan dipengaruhi oleh Bibit Siklon Tropis 90W dan Siklon Tropis “MITAG”.

    Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), kedua sistem ini membentuk area perlambatan angin (konvergensi) dan pertemuan angin (konfluensi) di Laut Cina Selatan serta Laut Filipina.

    Peringatan tersebut disampaikan BMKG melalui Prospek Cuaca Mingguan yang dipublikasikan di laman resminya. Prospek ini berlaku untuk periode 18-25 September 2025.

    Bibit Siklon Tropis 90W diprediksi berada di Laut Filipina, dengan kecepatan angin maksimum 35 Knot, tekanan minimum sebesar 1002 hPa, dan arah pergerakan ke arah Barat Laut. Potensi bibit siklon ini menjadi siklon tropis dalam 24 jam ke depan dalam kategori peluang tinggi.

    Sementara, Siklon Tropis “MITAG” diprediksi berada di Laut Cina Selatan, dengan kecepatan angin maksimum 50 Knot, tekanan minimum sebesar 1002 hPa, dan arah pergerakan ke arah Barat – Barat Laut.

    “Selama sepekan ke depan, pertumbuhan awan hujan yang signifikan masih berpotensi terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia. Kondisi ini dipicu oleh interaksi berbagai faktor atmosfer skala global, regional, hingga lokal, yang mempertahankan atmosfer berada dalam kondisi labil dan mendukung perkembangan awan konvektif,” tulis BMKG, dikutip Minggu (21/9/2025).

    “Aktivitas atmosfer tersebut berpotensi menghasilkan hujan dengan intensitas bervariasi, mulai dari ringan hingga sangat lebat,” lanjut BMKG.

    Menurut BMKG, cuaca di Indonesia juga akan dipengaruhi adanya pertemuan angin yang terpantau memanjang dari dari Perairan barat Aceh hingga Aceh, dari Samudra Hindia Barat Daya Lampung hingga Barat Bengkulu, dari Laut Jawa hingga Sumatra Selatan, dari Jawa Timur hingga Jawa Barat, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Barat, di Laut Seram, dan di papua Selatan.

    Kondisi atmosfer pada skala lokal juga mendukung peningkatan potensi hujan. Labilitas atmosfer yang relatif kuat serta kelembapan udara yang basah menjadi pemicu terbentuknya awan konvektif di beberapa wilayah, yakni di sebagian besar Sumatra Utara, Riau, Bengkulu, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua Tengah, Papua, Papua Selatan.

    “Dengan mempertimbangkan kondisi dinamika atmosfer tersebut, masyarakat diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrem, seperti hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat/petir, angin kencang, serta gelombang laut tinggi,” demikian peringatan BMKG.

    “BMKG mengingatkan pentingnya memantau secara rutin informasi cuaca melalui kanal resmi, menjaga kebersihan lingkungan, serta memastikan saluran drainase berfungsi dengan baik agar tidak menimbulkan genangan,” tambah BMKG menegaskan.

    Peringatan Dini dan Prediksi Cuaca di Indonesia

    Periode 19-21 September 2025

    Cuaca di Indonesia umumnya didominasi oleh kondisi hujan ringan hingga hujan lebat.

    “Perlu diwaspadai adanya peningkatan hujan dengan intensitas sedang yang terjadi di Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kep. Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Banten, DK Jakarta, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, Papua, dan Papua Selatan,” tulis BMKG.

    Selain itu, hujan dengan intensitas lebat yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang dapat terjadi di:

    Siaga Hujan Lebat-Sangat Lebat

    – Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Maluku Utara, Papua Pegunungan, Papua, dan Papua Selatan.

    Angin Kencang

    – Jawa Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Selatan.

    Periode 22-25 September 2025

    Umumnya cuaca di Indonesia didominasi hujan ringan hingga hujan lebat.

    Namun BMKG mengingatkan agar mewaspadai peningkatan hujan dengan intensitas sedang yang terjadi di Sumatra Utara, Sumatra Barat, Jambi, Bengkulu, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua, dan Papua Selatan.

    Selain itu, hujan dengan intensitas lebat yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang dapat terjadi di:

    Siaga Hujan Lebat-Sangat Lebat

    – Papua Pegunungan dan Papua.

    Meski begitu, BMKG mengingatkan, prospek tersebut adalah kondisi secara umum. Untuk informasi cuaca lebih detail dapat diakses melalui website BMKG, aplikasi mobile infoBMKG dan media sosial BMKG.

    Imbauan BMKG

    BMKG pun memberi sejumlah imbauan menghadapi potensi cuaca ekstrem ke depan, termasuk menjauhi lokasi atau titik rentan bencana.

    – Waspada terhadap cuaca yang dapat berubah sewaktu-waktu, seperti hujan lebat yang disertai angin kencang dan petir

    – Menjauhi wilayah terbuka ketika terjadi hujan yang disertai petir, serta menjauhi pohon, bangunan dan infrastruktur yang sudah rapuh ketika terjadi hujan yang disertai angin kencang

    – Siap siaga menghadapi potensi bencana hidrometeorologi, seperti banjir, banjir bandang, dan tanah longsor, yang dapat terjadi kapan saja

    – Memantau informasi cuaca terkini melalui kanal resmi BMKG.

     

    (luc/luc)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Mendagri pimpin rakor pemerintahan se-Sumatera di Batam 

    Mendagri pimpin rakor pemerintahan se-Sumatera di Batam 

    Batam (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian memimpin rapat koordinasi (rakor) pemerintahan se-Sumatera tahun 2025 di Kota Batam, Kepulauan Riau, Minggu.

    Rakor dihadiri oleh kepala daerah se-Sumatera yakni Kepri, Riau, Bengkulu, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jambi, Lampung, dan Bangka Belitung.

    Beberapa gubernur yang tidak hadir atau diwakilkan diantaranya, Sumsel, Lampung dan Aceh.

    Untuk wilayah Kepri dihadiri seluruh wali kota, maupun bupati secara daring.

    Selain Mendagri, rakor tersebut juga dihadiri Ketua Komisi II Rifqinizamu Karyasayuda dan Plt Dirjen Perdangangan Luar Negeri Tommy Andana sebagai narasumber.

    Acara juga telah dihadiri Wali Kota Batam/Kepala BP Batam Amsakar Achmad beserta wakilnya Li Claudia Chandra.

    Rakor pemerintahan ini sebelumnya juga digelar di wilayah Jakarta, dan se-Jawab pascademonstrasi yang pecah di berbagai daerah pada akhir Agustus.

    Rakor tersebut menjadi penting dalam merespon dinamika di masyarakat, sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, daerah dan aparat keamanan.

    Gubernur Riau Ansar Ahmad dalam sambutan pembukanya mengapresiasi dipilihkan Kota Batam sebagai penyelenggara rakor pemerintahan se-Sumatera.

    “Ini sejarah penting bagi pemerintah daerah dalam menjalankan tugas mempertegas dan menyatakan sikap tegak lurus melaksanakan dan menyukseskan Astacita presiden,” kata Ansar.

    Dalam kesempatan itu, Ansar juga menyampaikan potensi ekspor Kepri dan wilayah se-Sumatera yang mengisi pasar Singapura.

    Hingga berita ini diturunkan Mendagri sedang memberikan arahan kepada kepala daerah se-Sumatera.

    Tito mengatakan rakor ini untuk membahas terkait situasi kamtibmas saat ini, sekaligus antisipasi problematika di tahun anggaran 2025.

    Pewarta: Laily Rahmawaty
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DPD: Tugu Keadilan Ekologis simbol wujudkan kelestarian lingkungan

    DPD: Tugu Keadilan Ekologis simbol wujudkan kelestarian lingkungan

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin meresmikan Tugu Keadilan Ekologis di Waingapu, Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), yang menjadi simbol upaya mewujudkan Astacita Presiden Prabowo untuk menciptakan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

    Dalam pernyataan di Jakarta, Minggu, Sultan menyampaikan bahwa dalam acara peresmian yang digelar pada Sabtu (20/9) itu juga dijadikan momentum Deklarasi Hari Keadilan Ekologis Sedunia.

    Agenda tersebut juga merupakan puncak Pekan Raya Lingkungan Hidup Ke-14 yang digelar Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) bersama lebih dari 800 aktivis lingkungan dari seluruh Indonesia serta sejumlah perwakilan dunia.

    Sultan menegaskan tugu ini bukan sekadar monumen, tetapi juga simbol perjuangan martabat bangsa. Ia menekankan bahwa keadilan ekologis menyangkut hak sungai untuk mengalir tanpa racun, hak hutan untuk tumbuh tanpa dibakar, serta hak setiap makhluk untuk hidup dalam keseimbangan yang adil.

    “Melalui Tugu Keadilan Ekologis, kita tegaskan bahwa perjuangan ekologis adalah perjuangan martabat bangsa. Ini bentuk kolaborasi rakyat, aktivis, dan negara,” katanya.

    Sultan juga menyampaikan bahwa DPD RI telah mengusulkan dua RUU prioritas, yakni RUU Pengelolaan Perubahan Iklim dan RUU Perlindungan Masyarakat Adat. Keduanya diharapkan menjadi payung hukum dalam menghadapi ancaman krisis iklim sekaligus menjaga ruang hidup masyarakat adat.

    Agenda itu sejalan dengan Astacita Ke-8 Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya lingkungan hidup berkelanjutan. Dalam visi tersebut, pemerintah menargetkan pembangunan yang ramah lingkungan, mendorong ekonomi hijau, dan menjaga keanekaragaman hayati.

    Ia menegaskan bahwa arah perjuangan ekologis harus melibatkan negara, rakyat, dan masyarakat sipil secara bersama.

    “Demokrasi kita harus menjadi green democracy, yakni mendengarkan suara rakyat sekaligus suara alam yang harus dijaga,” ujarnya.

    Peresmian tugu ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh Sultan B Najamudin bersama tokoh daerah, di antaranya tiga anggota DPD RI dari NTT, yakni Abraham Paul Liyanto, Hilda Manafe, dan Angelius Wake Kako, serta ustadz Zuhri M Zyasali dari Bangka Belitung.

    Hadir pula Bupati Sumba Barat Daya Ratu Wulla, Wakil Bupati Sumba Timur Yonathan Hani, serta perwakilan dari Kabupaten Sumba Tengah dan Sumba Barat.

    Acara berlangsung meriah dengan karnaval budaya dari empat kabupaten di Pulau Sumba, diikuti ribuan warga. Puluhan penunggang kuda Sandelwood berbusana kain adat ikut meramaikan parade, disusul penanaman pohon cendana bersama Sultan dan tokoh masyarakat sebagai simbol pelestarian flora endemik.

    Sebelum acara, Wakil Gubernur Bengkulu 2013-2015 ini juga berkunjung ke rumah adat Sumba, berdialog dengan ibu-ibu penenun, hingga membagikan buku untuk anak-anak sekolah.

    Menurut Sultan, 20 September harus menjadi pengingat bagi bangsa bahwa bumi adalah titipan yang harus diwariskan dalam keadaan lebih baik. Ia mengajak seluruh pihak agar perjuangan ekologis tidak berhenti pada seremoni, tetapi menjadi gerakan nasional.

    “Sumba adil bagi alam, alam adil bagi manusia. Di situlah letak keadilan sejati,” kata Sultan.

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Bambang Sutopo Hadi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.