Xcloud.id

provinsi: BENGKULU

  • Jurus Pertamina Salurkan BBM ke Daerah 3 T

    Jurus Pertamina Salurkan BBM ke Daerah 3 T

    Jakarta –

    Program BBM Satu Harga membuat masyarakat lebih mudah mendapatkan bahan bakar.

    Ada 9 SPBU di Sumatera Selatan, 7 SPBU di Lampung, 2 SPBU di Jambi, 5 SPBU di Bengkulu, dan 1 SPBU di Bangka Belitung. Kehadiran SPBU ini berarti masyarakat di daerah terpencil tidak lagi harus membeli BBM dengan harga berlipat ganda dari harga resmi.

    Perjalanan menghadirkan energi ke pelosok tidaklah mudah. Ada mobil tangki yang menempuh ratusan kilometer melewati jalan berliku, ada pula kapal yang harus menyeberangi samudera berjam-jam lamanya.

    Salah satu yang paling menantang adalah distribusi ke Pulau Enggano, Bengkulu Utara – pulau kecil di Samudera Hindia, berjarak 156 km dari Kota Bengkulu dengan waktu tempuh kapal minimal 12 jam. Meski penuh tantangan, Pertamina memastikan BBM tetap sampai, agar masyarakat Enggano bisa menikmati energi yang sama dengan daerah lain.

    Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel, Rusminto Wahyudi, menegaskan bahwa program ini bukan sekadar menyalurkan BBM, tetapi juga menghadirkan keadilan.

    “Bagi warga di pelosok, harga BBM yang sama dengan kota besar membuat hidup mereka jauh lebih ringan. Petani bisa lebih mudah menggerakkan mesin, nelayan bisa melaut dengan biaya lebih terjangkau, anak-anak bisa belajar dengan cahaya listrik yang stabil. Energi ini membuat kehidupan mereka bergerak maju,” ungkap Rusminto dalam siaran pers, Rabu (1/10/2025).

    Adi, warga Desa Sukajaya menyampaikan adanya program BBM Satu Harga ini telah membantunya dalam berkegiatan sebagai petani.

    “Masyarakat di Desa Sukajaya kini tidak perlu lagi menempuh jarak kurang lebih 70 kilometer untuk mencapai SPBU, selain itu kini kami membeli BBM dengan harga yang sama dengan di kota,” Ujar Adi.

    Sementara itu, secara nasional, Pertamina Patra Niaga hingga saat ini telah menghadirkan 573 titik lokasi BBM Satu Harga di seluruh Indonesia. Kehadiran ratusan SPBU ini menjadi bukti nyata pemerataan energi di tanah air.

    Pj. Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun menegaskan komitmen perusahaan untuk terus menghadirkan energi berkeadilan.

    “Program BBM Satu Harga adalah wujud nyata kehadiran negara melalui Pertamina, agar masyarakat di wilayah 3T tidak lagi terhambat akses energi. Kami ingin memastikan seluruh masyarakat Indonesia, tanpa terkecuali, bisa menikmati energi dengan harga yang sama, sehingga pembangunan berjalan lebih merata,” jelas Roberth.

    Pertamina pun membangun SPBU dengan memperhatikan keselamatan, keberlanjutan, serta regulasi yang berlaku, agar manfaatnya dapat dirasakan hingga jangka panjang.

    Dengan semangat pemerataan energi, Pertamina percaya Program BBM Satu Harga akan terus menjadi penggerak kehidupan di pelosok negeri, memastikan tidak ada masyarakat yang tertinggal dalam akses energi.

    (kil/kil)

  • Waspada Jakarta Diguyur Hujan Lebat-Angin Kencang, Ini Jadwalnya

    Waspada Jakarta Diguyur Hujan Lebat-Angin Kencang, Ini Jadwalnya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Wilayah Jakarta diprediksi akan mengalami hujan dengan intensitas lebat-sangat lebat, bahkan disertai angin kencang pada periode 30 September hingga 2 Oktober 2025.

    Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengatakan sejumlah wilayah Indonesia memasuki masa peralihan dari musim kemarau ke musim hujan pada akhir September hingga Oktober 2025.

    Pacaroba ditandai dengan peningkatan curah hujan secara signifikan, umumnya terjadi pada sore hingga malam hari. Pola ini didahului dengan udara hangat dan terik pada pagi hingga siang hari.

    “Pemanasan permukaan memicu terbentuknya awan Cumulonimbus (Cb) yang menimbulkan hujan lokal tidak merata, berdurasi singkat, dengan intensitas sedang hingga lebat, disertai petir, angin kencang, bahkan hujan es,” tulis akun Instagram PPID BMKG, dikutip Rabu (1/10/2025).

    Ada juga faktor dinamika atmosfer global, regional, dan lokal, yang memengaruhi cuaca Indonesia dalam sepekan ke depan.

    “Dalam sepekan ke depan, masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan dan antisipasi dini terhadap potensi cuaca ekstrem yang dapat memicu banjir, genangan, dan longsong, yang berdampak pada aktivitas harian maupun transportasi,” BMKG memperingatkan.

    Lebih perinci, berikut peringatan dini BMKG terkait cuaca di Indonesia sepekan ke depan:

    30 September-2 Oktober 2025

    Potensi Hujan Sedang-Lebat: Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kep. Riau, Jambi, Sumsel, Kep. Babel, Bengkulu, Lampung, Banten, Jakarta, Jabar, Jateng, Yogyakarta, Jatim, Bali, NTB, NTT, Kalbar, Kalteng, Kaltim, Kaltara, Kalsel, Sulut, Gorontalo, Sulteng, Sulbar, Sulsel, Sultra, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua, Papua Selatan.

    Potensi Hujan Lebat-Sangat Lebat: Banten, Jakarta, Jateng, Yogyakarta, Jatim.

    Potensi Angin Kencang: Jakarta, NTT.

    3-6 Oktober 2025

    Potensi Hujan Sedang-Lebat: Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kep. Riau, Jambi, Sumsel, Kep. Babel, Bengkulu, Lampung, Banten, Jakarta, Jabar, Kalbar, Kalteng, Kaltim, Kaltara, Kalsel, Gorontalo, Sulteng, Sulbar, Sulsel, Sultra, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua, Papua Selatan.

    Potensi Hujan Lebat-Sangat Lebat: Sumbar, Papua Tengah, Papua Pegunungan.

    BMKG mengimbau masyarakat waspada terhadap perubahan cuaca yang sangat cepat dan signifikan, khususnya pada skala harian. Selain itu, perlu diwaspadai pula kemungkinan hujan lebat yang disertai angin kencang dan petir.

    “Tetap tenang namun tetap waspada terhadap potensi bencana, terutama banjir yang sewaktu-waktu dapat terjadi,” tulis PPID BMKG.

    Lebih lanjut, masyarakat perlu mengenali potensi bencana di lingkungan sekitar dan mulai memahami cara mengurangi risiko bencana. Khusus daerah bertopografi curam/bergunung/tebing atau rawan longsor dan banjir, agar tetap waspada terhadap dampak yang ditimbulkan cuaca ekstrem seperti banjir, banjir bandang, tanah longsor, jalan licin, pohon tumbang, dan berkurangnya jarak pandang.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • BGN Sebut Ada 6.517 Kasus Keracunan MBG Sejak Januari 2025, Ini Sebarannya

    BGN Sebut Ada 6.517 Kasus Keracunan MBG Sejak Januari 2025, Ini Sebarannya

    Jakarta –

    Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, mengungkap hingga September 2025 tercatat 6.517 kasus keracunan makan bergizi gratis (MBG) sejak program tersebut diluncurkan pada Januari 2025. Dadan menyebut keracunan terbanyak terjadi di wilayah II atau pulau Jawa.

    Hal tersebut disampaikan Dadan dalam Rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (1/10/2025). Dadan membagi tiga wilayah pemantauan MBG, yakni wilayah 1 di Pulau Sumatera, wilayah II Pulau Jawa dan wilayah III untuk Indonesia bagian timur.

    “Kami ingin menyampaikan kita bagi 3 wilayah, wilayah I di sumatera, wilayah II di Jawa, wilayah 3 di Indonesia timur. Kami perlu sampaikan pembentukan satuan pelayanan pemenuhan gizi ada dua periode yang terlihat jelas, periode Januari sampai Juli kita berhasil membentuk 2.391 SPPG sementara dari 1 Agustus sampai 30 September kita berhasil membentuk 7.621 SPPG,” kata Dadan.

    “Terlihat sebaran kasus terjadinya gangguan pencernaan atau kasus di SPPG terlihat dari 6 Januari sampai 31 Juli 2025 itu tercatat ada kurang lebih 24 kasus kejadian. Sementara 1 Agustus sampai malam tadi, ada 51 kasus kejadian. Jadi terakhir kejadian ada di Pasar Rebo, dan di Kadungora,” lanjutnya.

    Tak hanya itu, Dadan juga menyebut rincian data orang yang mengalami keracunan di wilayah I, II, dan III.

    “Kalau dari lihat sebaran kasus, kita lihat bahwa diwilayah I ada yang mengalami gangguan pencernaan sejumlah 1.307. Wilayah 2 ini semakin bertambah tidak lagi 4.147, karena ditambah lagi di Garut mungkin 60 orang. Kemudian wilayah 3 ini ada 1.003 orang,” sambungnya.

    Berikut Rincian Kejadian Berdasarkan Wilayah berdasarkan data BGN.

    Wilayah I18 Februari 2025: SPPG Empat Lawang Tebing Tinggi Tanjungagung Sumsel (8 Orang).14 April 2025: SPPG Yayasan Al Idrz, Kab. Batang (28 Orang).5 Mei 2025: SPPG PALI Talang Ubi Handayan Mulya, Sumsel (172 Orang).22 Agustus 2025: SPPG Indragiri Hilir Tembilahan Tembilahan Hilir, Riau (28 Orang).26 Agustus 2025: SPPG Tulung Pasik Mataram Baru, Lampung (27 Orang).27 Agustus 2025: SPPG Bengkulu Lebong Saka Lemeu Pb, Bengkulu (467 Orang).29 Agustus 2025: SPPG Sukabumi, Lampung (563 Orang).2 September 2025: SPPG Merang Raya Padamaran (76 Orang).17 September 2025: SPPG Garut, Kadunggora (30 Orang).25 September 2025: SPPG Kota Palembang Kalidoni Kalidoni (12 Orang).25 September 2025: SPPG Kairilmun Kairilmun Sungai Lakim Timur 1 (14 Orang).

    Wilayah II14 Januari 2025: SPPG Indramayu Sindang (6 Orang).18 Januari 2025: SPPG Khusus Kab. Sukabumi (48 Orang).19 Februari 2025: SPPG Pandeglang Menes (480 Orang).21 April 2025: SPPG Lembangsari, Cianjur (254 Orang).21 April 2025: SPPG Khusus Karanganyar (9 Orang).23 April 2025: SPPG Sleman 1 (31 Orang).28 April 2025: SPPG Sleman Berbah (30 Orang).30 April 2025: SPPG Coblong, Kota Bandung (580 Orang).30 April 2025: SPPG Kuningan Cilimus (38 Orang).1 Mei 2025: SPPG Manggungjaya (35 Orang).6 Mei 2025: SPPG Tanah Sereal Sukadamai (220 Orang).29 Juli 2025: SPPG Cangkeng (38 Orang).31 Juli 2025: SPPG Kulon Progo Wales (365 Orang).8 Agustus 2025: SPPG Sukabumi Cikidang (15 Orang).12 Agustus 2025: SPPG Sragen, Gemolong (196 Orang).13 Agustus 2025: SPPG Sleman, Mlati (157 Orang).22 Agustus 2025: SPPG Indramayu, Gabuwetan (2 Orang).25 Agustus 2025: SPPG Karawang, Majalaya (82 Orang).26 Agustus 2025: SPPG Sleman, Berbah Joglo (137 Orang).29 Agustus 2025: SPPG Kalibata (3 Orang).2 September 2025: SPPG Serang (6 Orang).8 September 2025: SPPG Khusus Koja, Jakarta (14 Orang).9 September 2025: SPPG Pameksan, Tokan (8 Orang).11 September 2025: SPPG Wonogiri, Ngronggah (131 Orang).13 September 2025: SPPG Kota Tangsel Setu, Bakti Jaya 2 (12 Orang).17 September 2025: SPPG Jatis, Lamongan (14 Orang).19 September 2025: SPPG Segerawara, Sukoharjo (15 Orang).22 September 2025: SPPG Mekarmur, Jaya Coongkir (411 Orang).22 September 2025: SPPG Dauan Gemping Nggedirto (6 Orang).24 September 2025: SPPG Palang Gesikharjo Tuban (6 Orang).24 September 2025: SPPG Cipayung, Munjul (248 Orang).24 September 2025: SPPG Sukabumi Palabuhanratu Cilepus (32 Orang).24 September 2025: SPPG Kota Batu Batu Sisir (18 Orang).24 September 2025: SPPG Dojopoagaro, Ciampeujo (7 Orang).24 September 2025: SPPG Rembang, Rembang (188 Orang).25 September 2025: SPPG Duwaan Kaler, Subang (9 Orang).25 September 2025: SPPG Jatimekar, Situraja (1 Orang).25 September 2025: SPPG Manyway Catering Palabuan (45 Orang).25 September 2025: SPPG Kebumen, Petahanan (101 Orang).26 September 2025: SPPG Champelas, Bandung (195 Orang).30 September 2025: SPPG Champelas, Pasar Rebo (15 Orang).

    Wilayah III13 Januari 2025: SPPG Nunukan (90 Orang).24 Januari 2025: SPPG Kec. Ujung Bulu Calile 2 (4 Orang).27 Januari 2025: SPPG Pangkajene, Kap. Minasadene (7 Orang).23 April 2025: SPPG Bombana Rumbia (30 Orang).22 Juli 2025: SPPG Kota Kupang Kelapa Lima Cepaqa Barat (140 Orang).23 Juli 2025: SPPG Sumba Barat Daya Kota Tambolaka Rada (65 Orang).30 Juli 2025: SPPG Manokwari Manokwari Barat Padasari 1 (6 Orang).28 Agustus 2025: SPPG Kota Palu Palu Selatan Tatuna Utara (20 Orang).3 September 2025: SPPG Lombok Tengah, Pringgarata Murbaya (9 Orang).17 September 2025: SPPG Sumba Empang Banggaja 2 (109 Orang).17 September 2025: SPPG Banggai Kep. Tinggankung (338 Orang).18 September 2025: SPPG Sumba Empang Bunga Eja 2 (120 Orang).22 September 2025: SPPG Bulungan Tanjung Selor Tanjung Selor Hilir (2 Orang).24 September 2025: SPPG Pangi Moutong Paopa Nununrantai (2 Orang).24 September 2025: SPPG Lombok Barat (26 Orang).24 September 2025: SPPG Mamuju (27 Orang).24 September 2025: SPPG Kota Kupang Oebobo Liloa (11 Orang).

    Halaman 2 dari 4

    Simak Video “Video: Ombudsman Temukan Sederet Penyebab Kasus Keracunan MBG”
    [Gambas:Video 20detik]
    (suc/up)

  • Pro-Kontra MBG Prabowo: Anggaran Jumbo, tetapi Minim Pengawasan

    Pro-Kontra MBG Prabowo: Anggaran Jumbo, tetapi Minim Pengawasan

    Bisnis.com, JAKARTA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih menjadi program prioritas dari Presiden Prabowo Subianto hingga tahun depan.

    Hal tersebut tecermin dari besarnya anggaran yang bakal dikucurkan pemerintah untuk mendanai program tersebut. 

    Prabowo menyebut puncak anggaran MBG tahun depan mencapai Rp335 triliun atau sekitar US$20 miliar, yang akan digelontorkan langsung ke desa-desa pada 2026.

    Jumlah itu tercatat jauh lebih besar jika dibandingkan dengan anggaran Program MBG pada tahun ini senilai Rp71 triliun dan anggaran tambahan senilai Rp28 triliun.

    “Selama puluhan tahun uang dari daerah mengalir ke Jakarta, lalu ke luar negeri. Sekarang kita balik, Rp335 triliun kita kirim ke desa-desa,” ujarnya.

    Dia menegaskan program ini bukan hanya soal gizi anak, tetapi juga menggerakkan ekonomi rakyat. Dengan kebutuhan harian dapur MBG berupa beras, telur, sayur, ikan, hingga ayam, petani dan nelayan memiliki jaminan pasar sehingga hasil panen tidak lagi terbuang.

    Prabowo memperkirakan program MBG bisa menciptakan 1,5 juta lapangan kerja baru pada awal 2026, sekaligus memberi efek berganda pada perekonomian nasional.

    “Rp335 triliun ini bisa melahirkan kekuatan ekonomi senilai Rp600–900 triliun,” katanya.

    Lebih lanjut, dia juga menekankan aspek kesehatan, dengan menertibkan seluruh dapur MBG melalui standar operasional ketat, peralatan modern, hingga kewajiban uji laboratorium sebelum distribusi makanan.

    “Ini langkah besar untuk rakyat kita, memberi harapan bagi petani, nelayan, dan memastikan anak-anak Indonesia mendapat gizi yang layak,” tegas Prabowo.

    MBG Dibayangi Kasus Keracunan

    Di tengah besarnya anggaran yang dikucurkan pemerintah untuk program prioritas tersebut, masih terdapat sejumlah masalah yang perlu dibenahi.

    Belakangan maraknya kasus keracunan siswa menjadi catatan untuk program tersebut. Pasalnya, jumlah kasus keracunan siswa terjadi di banyak daerah di Indonesia.

    Berdasarkan data yang dihimpun Bisnis, hingga Senin (29/9/2025) jumlah siswa yang mengalami keracunan setelah menyantap makanan MBG tercatat mencapai 7.227 siswa.

    Jumlah tersebut tersebar dengan rincian Jawa Barat mencapai 3.463 siswa, Yogyakarta sebanyak 859 siswa, Jawa Tengah sebanyak 577 siswa, Bengkulu sebanyak 577 siswa, dan Bengkulu sebanyak 456 siswa.

    Sementara itu, kasus keracunan MBG juga terjadi di Sulawesi Tengah dengan jumlah 355 siswa, Lampung sebanyak 318 siswa, Sumatra Selatan sebanyak 271 siswa, dan NTT sebanyak 246 siswa.

    Jawa Timur juga mengalami kasus keracunan dengan jumlah 234 siswa, NTB sebanyak 151 siswa, Sumatra Utara 100 siswa, Sulawesi Tenggara 56 siswa, Banten 55 siswa, Kalimantan Barat 35 siswa, Riau 26 siswa, Papua Barat 13 siswa, dan Sulawesi Selatan sebanyak 12 siswa.

    Seiring dengan hal tersebut, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, Said Abdullah membuka peluang perombakan anggaran program MBG.

    Awalnya, anggaran MBG pada 2025 sebesar Rp71 triliun, kemudian naik menjadi Rp99 triliun. Lalu pada 2026, MBG memperoleh anggaran Rp268 triliun dengan dana tambahan Rp67 triliun, sehingga diperkirakan totalnya mencapai Rp335 triliun.

    “Saya pendapat kalau memang harus dievaluasi secara menyeluruh silahkan evaluasi tidak hanya anggaran tapi mekanismenya juga pada expert yang menangani soal gizi, kalau itu secara menyeluruh dilakukan pemerintah, saya yakin isunya tidak lagi anggaran karena sasarannya adalah pejabat. Soalnya expertnya jadi dari 5.823 itu ternyata yang punya lisensi, yang punya sertifikat sanitasi dan higienis hanya 34 SPPG istilahnya dapur MBG,” katanya kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senin (29/9/2025).

    Di lain pihak, Aliansi Ekonom Indonesia menyampaikan 6 desakan darurat kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu, di Jakarta, Senin (29/9/2025). 

    Para ekonom sebelumnya telah menyampaikan desakan itu kepada pemerintah melalui surat terbuka pada saat demo besar akhir Agustus 2025 lalu. Audiensi yang sama juga pernah dilakukan dengan Dewan Ekonomi Nasional (DEN) pada 12 September 2025 lalu. 

    Desakan tersebut sebelumnya ditandatangani oleh 456 ekonom, profesional dan akademisi di bidang ekonomi. Sebanyak 262 profesional di bidang lainnya dari dalam hingga luar negeri juga ikut ikut bertanda tangan. 

    Salah satu perwakilan AEI, Vid Adrison yang juga merupakan peneliti LPEM Universitas Indonesia (UI), membuka diskusi dengan menjabarkan beberapa data yang menunjukkan penurunan kualitas hidup masyarakat.

    Vid menyebut terdapat dua benang merah dari permasalahan perekonomian yakni misalokasi sumber daya yang masif, serta rapuhnya institusi penyelenggara negara karena konflik kepentingan dan tata kelola yang tidak amanah. 

    “Kami mengapresiasi Menko Perekonomian dan Ketua LPS [Anggito] beserta jajarannya yang telah menyimak Tujuh Desakan Darurat Ekonomi dan kami kembali menekankan penting dan gentingnya tindak lanjut yang serius dalam menanggulangi kondisi darurat ekonomi yang dialami masyarakat melalui implementasi kebijakan ekonomi yang amanah,” ujar ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin, sebagai salah satu perwakilan AEI, dikutip dari siaran pers, Senin (29/9/2025). 

  • Ketua DPD Luncurkan Program Ketahanan Pangan, Bantu Target Prabowo

    Ketua DPD Luncurkan Program Ketahanan Pangan, Bantu Target Prabowo

    DPD RI meluncurkan program ‘Senator Peduli Ketahanan Pangan’ di Bengkulu, Nusa Tenggara Timur (NTT), Sulawesi Selatan dan Papua Tengah. Ketua DPD, Sultan B Najamuddin, mengatakan program ini diluncurkan agar Indonesia menjadi negara penghasil pangan terbesar di dunia.

    Sultan juga menegaskan program ini dilaksanakan untuk membantu target Presiden Prabowo Subianto dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

  • Dukung Ketahanan Pangan, DPD Luncurkan Senator Peduli Pangan di Bengkulu

    Dukung Ketahanan Pangan, DPD Luncurkan Senator Peduli Pangan di Bengkulu

    Bengkulu –

    Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) resmi meluncurkan Program Senator Peduli Pangan yang di gelar di empat provinsi di Indonesia. Program ini diluncurkan agar Indonesia menjadi negara penghasil pangan terbesar di dunia dan dapat menjadi bangsa yang kuat.

    “Visi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa ketahanan pangan adalah salah satu prioritas pembangunan nasional Indonesia,” kata Ketua DPD RI Sultan B Najamuddin di Bengkulu saat meluncurkan Program Senator Peduli Pangan, di Bengkulu, Sabtu (27/9/2025).

    Dalam mendukung Asta Cita Presiden Prabowo, kata Sultan, DPD RI membuat program yang diluncurkan Sabtu (27/9) yang lalu. Menurut dia program ketahanan pangan bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja tetapi seluruh pihak mesti berpartisipasi aktif dalam menyukseskannya.

    Sultan menyampaikan di tengah tantangan iklim dan ancaman katastropik, kelaparan akibat konflik geopolitik, Indonesia bersedia menjadi lumbung pangan dunia.

    DPD RI pun sebagai lembaga perwakilan daerah berkewajiban untuk mendukung, mengawal, dan memastikan program itu terlaksana dengan tepat sasaran, tepat lokasi, tepat hasil, dan memberi dampak nyata bagi rakyat.

    “Dalam semangat itulah, kami menghadirkan Program Senator Peduli Ketahanan Pangan. Program ini bukan lahir sebagai program dadakan atau insidentil,” kata Sultan.

    Jauh sebelumnya yakni pada 2024, jelas Sultan, DPD RI telah menghasilkan keputusan terkait ketahanan pangan, melakukan konsolidasi bersama Anggota DPD RI, kepala daerah, dan DPRD di seluruh Indonesia termasuk mendukung program ketahanan pangan dan makan bergizi gratis (MBG).

    “DPD RI juga telah memulai gerakan menanam pohon sebagai simbol komitmen kelestarian alam dalam setiap kunjungan kerja ke daerah. Semua langkah ini menunjukkan bahwa DPD bukan sekadar singkatan dari Dewan Perwakilan Daerah, tetapi juga berarti Dekat, Peduli, dan Didengar,” ujar Sultan.

    Sultan mengungkapkan, Pada tanggal 1 Oktober mendatang, DPD RI akan memasuki usia ke-21 tahun. Usia ini bukan sekadar angka, melainkan simbol kedewasaan dan komitmen sebagai lembaga perwakilan daerah dalam menjaga amanat rakyat.

    Dengan mengusung tema ‘Dari Daerah Kita Bersatu, Untuk Indonesia Maju’, pemaknaan hari kelahiran DPD tahun ini menjadi momentum untuk membuktikan bahwa keberadaan DPD RI tidak hanya sebagai lembaga penyambung aspirasi, tetapi juga mitra kolaboratif untuk memastikan program-program nyata yang menyentuh kehidupan masyarakat berjalan dengan baik.

    (anl/ega)

  • Kasus Keracunan MBG Jadi Sorotan, Menko Zulhas Wajibkan Sertifikasi Higienis Dapur Sekolah

    Kasus Keracunan MBG Jadi Sorotan, Menko Zulhas Wajibkan Sertifikasi Higienis Dapur Sekolah

    JAKARTA – Kasus keracunan yang menimpa ribuan penerima program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam beberapa bulan terakhir membuat publik cemas sekaligus mempertanyakan standar keamanan pangan.

    Data Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat, sejak Januari hingga September 2025 sudah terjadi 70 insiden keamanan pangan, dengan total 5.914 anak terdampak.

    Mayoritas kasus disebabkan oleh kontaminasi bakteri berbahaya seperti E-coli, staphylococcus aureus, salmonella, hingga bacillus cereus yang ditemukan pada air, nasi, tempe, ayam, hingga mie.

    Menanggapi situasi ini, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan langkah tegas. Ia mewajibkan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) selaku pengelola dapur MBG memiliki Sertifikat Laik Higienis dan Sanitasi (SLHS).

    “Setiap dapur harus punya SLHS, tidak bisa ditawar lagi. Kalau tidak, kasus keracunan akan berulang,” ujar Zulhas dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Kesehatan, seperti dikutip Antara.

    Zulhas menekankan, sertifikasi ini menjadi syarat mutlak agar makanan yang disajikan untuk anak-anak benar-benar aman. Ia juga meminta Kementerian Kesehatan bersama puskesmas di seluruh Indonesia melakukan pengawasan rutin terhadap operasional dapur MBG.

    “Keselamatan anak-anak penerima MBG adalah prioritas utama. Semua langkah harus dilakukan terbuka agar masyarakat yakin makanan yang disajikan aman sekaligus bergizi,” tambahnya.

    Rincian BGN menunjukkan, 41 kasus terjadi di Pulau Jawa dengan 3.610 anak terdampak, menjadikannya wilayah dengan insiden terbanyak. Disusul Sumatera dengan 9 kasus dan 1.307 anak terdampak, termasuk di Kabupaten Lebong (Bengkulu) serta Kota Bandar Lampung. Sementara itu, 20 kasus lainnya tersebar di Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, Bali, dan Nusa Tenggara, dengan total 997 anak terdampak.

    Pemerintah menegaskan upaya penanggulangan tidak hanya berhenti pada penanganan kasus, tetapi juga pencegahan menyeluruh melalui standar sanitasi dapur, pengawasan bahan baku, hingga distribusi makanan. Harapannya, program MBG tetap dapat berjalan sesuai tujuan mulianya: menyediakan makanan sehat, aman, dan bergizi untuk seluruh anak Indonesia.

  • Prabowo langsung beri arahan teknis dan detail soal MBG ke SPPG

    Prabowo langsung beri arahan teknis dan detail soal MBG ke SPPG

    “Jadi terus terang berkenaan dengan masalah MBG sejak kemarin Beliau mendarat di Halim, Beliau memanggil beberapa menteri khusus berkenaan dengan MBG, di BBGN, kemudian juga Beliau langsung memberikan petunjuk-petunjuk terhadap perbaikannya sehingga

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto langsung memberikan arahan-arahan yang bersifat teknis dan detail kepada satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) setelah adanya insiden keracunan makan bergizi gratis (MBG) yang jumlah penerima terdampak mencapai 5.000 lebih anak-anak.

    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, saat ditemui di sekitar kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara, Jakarta, Minggu malam, menjelaskan rapat mengenai MBG langsung digelar oleh Presiden Prabowo pada Sabtu (27/9) malam beberapa jam setelah Presiden tiba di Jakarta.

    “Jadi terus terang berkenaan dengan masalah MBG sejak kemarin Beliau mendarat di Halim, Beliau memanggil beberapa menteri khusus berkenaan dengan MBG, di BBGN, kemudian juga Beliau langsung memberikan petunjuk-petunjuk terhadap perbaikannya sehingga hari ini dipimpin oleh Menko Pangan mengadakan rapat di Kementerian Kesehatan untuk tadi bahwa paling utama adalah keselamatan anak-anak kita,” kata Prasetyo Hadi menjawab pertanyaan wartawan.

    Dalam kesempatan yang sama, Pras, sapaan akrab Prasetyo, melanjutkan hasil rapat koordinasi yang digelar pada hari ini di Kementerian Kesehatan juga telah dilaporkan kepada Presiden Prabowo.

    “Kami melaporkan hasil rapat kami tadi siang dengan rencana perbaikan ke depan terhadap tata kelola, dan di situ terus terang Bapak Presiden dari kemarin memberikan petunjuk-petunjuk yang sangat detail, bahkan sangat teknis, misalnya berkenaan dengan masalah kedisiplinan prosedur, terutama masalah kebersihan yang itu berkaitannya dengan masalah air. Beliau sangat concern karena dari beberapa sampel yang sudah selesai (diperiksa, red.) itu salah satu penyebab utamanya adalah bakteri,” kata Mensesneg Prasetyo Hadi, yang juga Juru Bicara Presiden RI.

    Presiden Prabowo di kediamannya, Jalan Kertanegara, kembali memanggil beberapa menteri untuk rapat terbatas membahas makan bergizi gratis dan program-program prioritas lainnya seperti lifting minyak, revitalisasi tambak-tambak nelayan dan kampung-kampung nelayan, kemudian juga program cek kesehatan gratis (CKG).

    Rapat terbatas itu berlangsung selama kurang lebih 3 jam.

    Terkait insiden keracunan MBG, Badan Gizi Nasional (BGN) pada minggu ini mengumumkan sepanjang periode Januari hingga September 2025, tercatat 70 insiden keamanan pangan, termasuk insiden keracunan, dan 5.914 penerima MBG pun terdampak.

    Dari 70 kasus itu, sembilan kasus dengan 1.307 korban ditemukan di wilayah I Sumatera, termasuk di Kabupaten Lebong, Bengkulu, dan Kota Bandar Lampung, Lampung.

    Kemudian, di wilayah II Pulau Jawa, ada 41 kasus dengan 3.610 penerima MBG yang terdampak, dan di wilayah III di Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, Bali, dan Nusa Tenggara ada 20 kasus dengan 997 penerima MBG yang terdampak.

    Dari 70 kasus keracunan itu, penyebab utamanya ada kandungan beberapa jenis bakteri yang ditemukan, yaitu e-coli pada air, nasi, tahu, dan ayam.

    Kemudian, staphylococcus aureus pada tempe dan bakso, salmonella pada ayam, telur, dan sayur, bacillus cereus pada menu mie, dan coliform, PB, klebsiella, proteus dari air yang terkontaminasi.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mayoritas Wilayah Indonesia Dilanda Hujan Hari Ini

    Mayoritas Wilayah Indonesia Dilanda Hujan Hari Ini

    JAKARTA – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan sebagian besar wilayah Indonesia akan mengalami hujan dengan intensitas bervariasi pada Minggu (28/9), mulai dari hujan ringan hingga hujan disertai petir.

    Prakirawan BMKG Sastia Frista dalam video prakiraan cuaca yang dipantau melalui kanal YouTube BMKG di Jakarta, Minggu pagi, menyampaikan hujan ringan diprakirakan terjadi di sejumlah kota besar di Pulau Sumatera, yakni Padang, Sumatera Barat; Tanjung Pinang, Kepulauan Riau; Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung; dan Bandar Lampung, Lampung.

    “Kondisi serupa juga berpotensi mengguyur Jakarta; Bandung, Jawa Barat; Semarang, Jawa Tengah; Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta; Gorontalo; Palu, Sulawesi Tengah; serta Makassar, Sulawesi Selatan,” ujar Sastia.

    Sementara itu, hujan dengan intensitas sedang berpeluang terjadi di Medan, Sumatera Utara; Serang, Banten; Denpasar, Bali; dan Mamuju, Sulawesi Barat.

    BMKG juga memperingatkan adanya potensi hujan disertai petir di beberapa wilayah, seperti Jambi; Bengkulu; Palembang, Sumatera Selatan; Pontianak, Kalimantan Barat; Palangkaraya, Kalimantan Tengah; dan Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

    Selain itu, kondisi berawan dan berawan tebal diprakirakan terjadi di Banda Aceh, Aceh; Pekanbaru, Riau; Kupang, Nusa Tenggara Timur; Mataram, Nusa Tenggara Barat; Manado, Sulawesi Utara; dan Kendari, Sulawesi Tenggara. Udara kabur berpotensi terjadi di Surabaya, Jawa Timur, serta Samarinda, Kalimantan Timur.

    Adapun wilayah Indonesia bagian timur, cerah berawan hingga berawan diprakirakan terjadi di Manokwari, Papua Barat; dan Jayapura, Papua. Sementara itu, hujan ringan berpotensi turun di Ternate, Maluku Utara; Ambon, Maluku; Nabire, Papua Tengah; dan Jayawijaya, Papua Pegunungan. Hujan sedang diprakirakan terjadi di Merauke, Papua Selatan.

    BMKG mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrem dan memperbarui informasi cuaca terkini melalui aplikasi Info BMKG, situs web resmi www.bmkg.go.id, serta media sosial @infoBMKG.

    “Informasi cuaca terkini juga dapat diakses melalui laman web BMKG, yaitu www.bmkg.go.id atau media sosial @info.bmkg,” kata Sastia.

  • Ketua DPD RI Sultan Resmikan Program Senator Peduli Ketahanan Pangan di 4 Wilayah Indonesia

    Ketua DPD RI Sultan Resmikan Program Senator Peduli Ketahanan Pangan di 4 Wilayah Indonesia

    Lebih lanjut Mantan wakil Gubernur Bengkulu itu menjelaskan penerapan sistem pertanian terintegrasi dengan sentuhan tekhnologi pertanian atau pertanian Tekno-ekologis dapat menumbuhkan minat Generasi Muda Indonesia untuk turut berpartisipasi dalam memajukan industry pertanian.

    “DPD RI secara kelembagaan telah berkomitmen mendukung dan terlibat langsung sekaligus mengawasi setiap program prioritas pemerintah. Kami sangat menyadari hanya dengan gotong royong dan kesamaan visi, Bangsa ini menjadi kuat Dan Berdaulat,” tutupnya.

    Di saat yang sama, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengapresiasi kolaborasi Dan dukungan lembaga DPD RI bersama Kementerian Pertanian. Program wasembada pangan president Prabowo merupakan prioritas utama yang telah membuahkan hasil.

    “Untuk pertama kalinya dalam sejarah, anggaran Kementerian Pertanian dialokasikan lebih dari Rp 40 T. Oleh karena itu, kami berharap pemerintah daerah aktif menyiapkan perencanaan pembangunan pertanian yang inovatif di daerahnya,” ujarnya.

    “Tahun 2025 Indonesia tidak lagi mengimpor beras Dan Jagung. Hal ini karena President memberikan dukungan kebijakan Dan anggaran di sektor Pertanian secara cepat Dan tepat sasaran”, tegasnya.

    Turut hadir dalam kesempatan itu, wakil Menteri Kehutanan RI, Wakil Gubernur Lemhanas hingga wakil Kepala Bulog dan Wakil Badan Sandi Dan siber Negara. Juga terlibat Wakil Gubernur serta jajaran Forkompimda Bengkulu dan semua bupati dan wali kota se-provinsi Bengkulu.

    Selain meresmikan program Senator Peduli Ketahanan Pangan, Sultan bersama wakil Menteri Pertanian juga menyerahkan bantuan be puluhan hand tractor, bibit jagung dan pupuk kepada 10 Kepala Daerah se Provinsi Bengkulu.