Ini Alasan Pramono Tak Ikut Protes ke Menkeu Purbaya soal Pemangkasan Anggaran
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjelaskan alasan dirinya tidak ikut bersama para kepala daerah yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) mendatangi Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk memprotes kebijakan pemangkasan dana Transfer ke Daerah (TKD).
Menurut Pramono, keputusan tersebut sudah final karena sudah masuk dalam Undang-Undang APBN yang disahkan oleh DPR. Dengan demikian, tidak ada ruang lagi untuk memperdebatkan hal itu.
“Kalau Jakarta ya, kalau ini sudah menjadi keputusan apalagi inikan sudah diputuskan di dalam undang-undang APBN, Disahkan di DPR. Sebenarnya tidak ada ruang untuk berargumen. Hanya kalau memang ada perubahan tentunya itu tergantung diskresi dari Kementerian Keuangan,” ucap Pramono di Balai Kota Jakarta, Rabu (8/10/2025).
Meski demikian, Pramono tidak menampik kebijakan pemangkasan anggaran akan memberatkan daerah, termasuk Jakarta. Namun ia menegaskan tidak ingin menyalahkan pihak manapun.
“Saya tidak menyalahkan siapapun termasuk para gubernur, Menurut saya memang berat dan juga untuk Jakarta sendiri juga pasti berat,” lanjut Pramono.
Alih-alih protes, Pramono mengaku ingin menjadikan kondisi ini sebagai momentum untuk mengoptimalkan sumber pembiayaan lain di luar TKD.
Pramono menekankan pemangkasan DBH harus dijadikan momentum untuk mencari sumber pembiayaan alternatif.
Selain obligasi dan
collaboration fund
, Pemprov juga menyiapkan skema lain seperti Koefisien Lantai Bangunan (KLB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), dan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SP3L).
Pramono juga menegaskan ada program yang tidak boleh dikurangi sedikitpun meski anggaran Jakarta terpangkas, yakni program bantuan pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.
“Tapi yang jelas semangat saya tidak berubah untuk membangun Jakarta dan yang tidak boleh dikurangin se-sen pun adalah yang berkaitan dengan KJP dan KJMU, termasuk pemutihan ijazah,” ujar Pramono.
Sebelumnya, sebanyak 18 kepala daerah anggota APPSI mendatangi Kementerian Keuangan di Jakarta, Selasa (7/10/2025), untuk menyampaikan penolakan terhadap rencana pemotongan TKD tahun 2026.
Mereka menilai kebijakan itu bakal menekan pembangunan di daerah dan menyulitkan pemerintah provinsi membayar gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) terutama tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Pertemuan itu dihadiri gubernur dari Jambi, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kepulauan Bangka Belitung, Banten, Kepulauan Riau, Jawa Tengah, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Sumatera Barat, DIY, Papua Pegunungan, Bengkulu, Aceh, Sumatera Utara, Lampung, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Barat.
Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda, salah satu juru bicara, mengatakan pemotongan anggaran rata-rata mencapai 20–30 persen di level provinsi, bahkan di tingkat kabupaten ada yang hingga 60–70 persen.
“Kalau transfernya dikurangi, mau tak mau daerah akan memotong program lain. Padahal masyarakat menunggu janji-janji pembangunan yang sudah kami tetapkan,” ucap Sherly.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
provinsi: BENGKULU
-

Kristy Nelwan: Media Lokal Harus Jadi Jembatan Komunikasi Efektif dengan Audiens
Jakarta (beritajatim.com) – Di tengah lanskap media yang terus berubah, media lokal memegang peranan penting dalam menjaga kedekatan dengan masyarakat, sekaligus menghadapi tantangan besar untuk tetap relevan. Head of Communication and Chair EDI (Equity, Diversity, and Inclusion) Brand Unilever Indonesia, Kristy Nelwan, menegaskan bahwa kunci keberhasilan media lokal terletak pada kemampuannya memahami kebutuhan dan bahasa audiens di daerah masing-masing.
Hal itu disampaikan Kristy dalam acara Local Media Summit (LMS) 2025 yang digelar oleh Suara.com di Hotel JW Marriott, Jakarta, Selasa (7/10/2025). Ia menekankan bahwa pendekatan berbasis kearifan lokal dan empati menjadi landasan penting dalam menjembatani komunikasi antara media dan pembaca.
“Percayalah, bahwa yang pakai AI juga tahu bicara yang paling masuk ke tetangga kita itu bagaimana. Jadi mungkin ada nih kebiasaan yang lebih tahu,” ujarnya.
Menurut Kristy, media lokal harus mampu menghadirkan konten yang bukan hanya informatif, tetapi juga mudah dicerna serta relevan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Ia mencontohkan bagaimana komunikasi tanggung jawab sosial sebuah bisnis perlu disesuaikan dengan karakter daerah masing-masing.
“Gimana sih caranya biar konsumen kita mengerti bahwa bisnis yang bertanggung jawab dan bagus buat konsumen juga, jangan hanya ngomong saja, kan beda dengan daerah masing-masing,” katanya.
Kristy juga menyoroti potensi besar media lokal sebagai agen perubahan sosial. Media, katanya, dapat membantu masyarakat memahami isu-isu kompleks seperti disabilitas dan tantangan sosial yang dialami kelompok tertentu.
Lebih lanjut, ia mengajak media untuk memperkuat kolaborasi lintas level, baik lokal maupun nasional, dalam mengatasi persoalan lingkungan seperti sampah plastik. “Nah, kita bagaimana cara mendorong untuk berkolaborasi di lokal maupun di nasional. Seperti bagaimana kita bisa memilah persoalan sampah plastik,” ujarnya.
Sebagai perusahaan besar, Unilever juga berupaya agar konsumen memahami nilai-nilai dan isu yang diperjuangkan perusahaan. “Nah kita di sini melakukan bagaimana konsumen ini bisa mengerti dan bisa memahami di perusahaan kita. Nah mengenai isu juga bagaimana kita bisa merangkul audiens yang lebih memahami kemudian mau mengambil aksi,” jelas Kristy.
Ia juga mengingatkan bahaya penyebaran berita palsu di era digital yang dapat merusak kepercayaan publik. “Tapi ada risiko yang kita lihat juga yakni berita hoaks, nah makanya sangat diperlukan bagi kita,” tegasnya.
Kristy mencontohkan kasus penipuan lowongan kerja palsu yang meminta investasi di awal atau tawaran kuis yang mengharuskan peserta menyerahkan data pribadi. “Ada beberapa contoh lowongan kerja, dengan meminta investasi kan itu masuk berita bohong, kalau kita semua di ruangan ini kita kerja itu tidak meminta investasi di depan,” tambahnya.
Menurutnya, Unilever pun menghadapi tantangan serupa dan terus berupaya menjembatani komunikasi agar isu-isu seperti ini dapat dipahami dengan baik oleh publik. “Nah kita juga butuh untuk menjembatani soal ini karena di Unilever ini ternyata masih ada, kita juga membutuhkan bantuan ke jembatan bisa sampai ke audiens,” ungkapnya.
Sebagai informasi, Local Media Summit (LMS) 2025 merupakan pertemuan tahunan terbesar bagi media lokal dan media segmentasi khusus di Indonesia. Forum ini berlangsung selama dua hari pada 7–8 Oktober 2025 di JW Marriott Hotel, Jakarta, dengan tema “Unlocking Local Capital: Building Sustainable Media Market in Indonesia.”
Tahun ini, LMS menghadirkan lebih dari 30 pembicara dan diikuti oleh lebih dari 100 media dari berbagai daerah, termasuk Aceh, Bengkulu, Riau, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, Bali, dan seluruh wilayah Jawa.
Acara juga diisi dengan sesi “Gala Dinner: Networking & Appreciation Night” yang menjadi ajang pertemuan santai antar peserta, pembicara, dan mitra pendukung untuk memperluas jejaring kolaborasi.
LMS 2025 menegaskan pentingnya peran media lokal dalam membangun informasi yang inklusif, akurat, dan berdaya tahan di tengah derasnya arus digitalisasi serta tantangan keberlanjutan industri media. [beq]
-

Pelindo sebut kondisi Pelabuhan Baai terkendali usai insiden 2 kapal
Tidak ada tumpahan muatan dan tidak ada gangguan berarti terhadap kegiatan kepelabuhanan
Bengkulu (ANTARA) – PT Pelindo Regional 2 Cabang Bengkulu memastikan kondisi Pelabuhan Pulau Baai tetap terkendali pasca-insiden senggolan dua kapal yaitu kapal tanker MT Kencana Express dan kapal keruk CSD Costa Fortuna 3.
“Langkah evaluasi, pemeriksaan keselamatan dan pengamanan area langsung kami lakukan bersama KSOP dan tim keselamatan pelayaran. Tidak ada tumpahan muatan dan tidak ada gangguan berarti terhadap kegiatan kepelabuhanan. MT Kencana langsung melanjutkan kegiatan operasionalnya,” kata General Manager Pelindo Regional 2 Cabang Bengkulu, S. Joko di Bengkulu, Minggu.
Berdasarkan laporan resmi dari Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas III Pulau Baai Bengkulu, insiden terjadi pada Sabtu (4/10) sekitar pukul 04.30 WIB.
Kapal MT Kencana Express yang sedang bermanuver dari “outer buoy” menuju kolam pelabuhan bersinggungan dengan CSD Costa Fortuna 3 yang tengah melakukan pengerukan di alur pelayaran, tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini.
Joko menjelaskan bahwa koordinasi lintas instansi langsung dilakukan sejak laporan diterima Sabtu dini hari.
Pelayanan kapal di Pelabuhan Pulau Baai tetap berjalan normal. Setelah insiden tersebut, kegiatan bongkar muat dan pelayaran tetap berlangsung dengan baik, termasuk pelayanan terhadap kapal lainnya yang telah dijadwalkan.
Kemudian, Pelindo Regional 2 Bengkulu menegaskan bahwa pekerjaan normalisasi alur pelayaran di Pelabuhan Pulau Baai menunjukkan progres. Kapal keruk CSD Costa Fortuna 3 yang mengalami insiden hanya mengalami kerusakan minor dan tetap dapat beroperasi.
“Normalisasi alur berjalan sesuai rencana. Kapal keruk tetap beroperasi, dan area pengerukan terus diperluas dan telah dilakukan penambahan pipa sedot pasir untuk mempercepat pembersihan sedimentasi pada area pengerukan,” kata GM Pelindo Bengkulu.
Saat ini, kapal yang melintas masih menggunakan alur tahap satu, yakni penanganan kondisi tertentu (PKT) atau alur darurat. Berdasarkan hasil evaluasi terakhir atas hasil pengerukan, alur utama sudah dapat digunakan kembali.
Progres ini menandai langkah penting dalam menjaga kelancaran arus logistik dan energi di Bengkulu. Pelindo, bersama KSOP dan seluruh pemangku kepentingan, berkomitmen memastikan aktivitas pelabuhan tetap aman, efisien dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
“Normalisasi alur ini menjadi prioritas kami agar arus keluar-masuk kapal semakin lancar dan aman. Kami optimis, dengan dukungan semua pihak, alur utama segera bisa dilalui kapal secara normal,” kata S. Joko.
Sementara itu, menurut Kepala KSOP Kelas III Bengkulu Petrus Christanto Martubongs hasil investigasi awal mengindikasikan bahwa cuaca buruk menjadi faktor utama penyebab insiden tersebut.
“Saat kejadian, kondisi perairan tengah berkabut tipis, alun cukup tinggi, dan angin berhembus kencang. Situasi itu membuat jarak pandang terbatas, sehingga manuver kapal menjadi lebih menantang,” ucap Chris.
Ia menambahkan, pihaknya telah menurunkan tim gabungan untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap kedua kapal, serta memastikan seluruh prosedur keselamatan pelayaran tetap dijalankan secara ketat.
“Proses marine inspection sudah kami evaluasi bersama seluruh pihak terkait untuk memastikan semua aspek keselamatan pelayaran terpenuhi. Kami juga terus mengingatkan pengguna jasa agar senantiasa berkoordinasi karena area alur masih dalam tahap normalisasi,” kata Chris.
Pewarta: Boyke Ledy Watra
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-
/data/photo/2025/10/05/68e1d6a9bb6df.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Super Ketat Kawal MBG! Polres Rejang Lebong Terapkan 3 Jenis Pengujian hingga Coret Suplier Nakal Regional 5 Oktober 2025
Super Ketat Kawal MBG! Polres Rejang Lebong Terapkan 3 Jenis Pengujian hingga Coret Suplier Nakal
Tim Redaksi
BENGKULU, KOMPAS.com –
Polres Rejang Lebong, Bengkulu, menerapkan pengawasan super ketat terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) demi menjamin keamanan dan kualitas makanan bagi siswa.
Selama dua bulan terakhir, sebanyak 2.680 siswa telah menerima MBG melalui dapur SPPG Polri 5, yang berada di bawah naungan Yayasan Kemala Bhayangkari Polres Rejang Lebong.
Kapolres Rejang Lebong, AKBP Florentus Situngkir, menyatakan bahwa setiap makanan MBG wajib melalui tiga jenis pengujian sebelum didistribusikan.
Pemeriksaan awal dilakukan terhadap senyawa berbahaya seperti sianida, arsenik, nitrit, formalin, dan boraks.
Sampel makanan dari seluruh menu dicampur lalu dihaluskan sebelum diuji. Jika hasil tes menunjukkan adanya zat berbahaya, maka masing-masing makanan akan diuji ulang secara terpisah.
“Jika dari hasil pemeriksaan ada yang positif, maka akan dilakukan pemeriksaan konfirmasi terhadap masing-masing sampel makanan,” ujar Florentus, Minggu (5/10/2025).
Pengujian selanjutnya adalah organoleptik, yaitu dengan mencium bau dan mencicipi makanan secara langsung. Polisi sendiri yang melakukan uji rasa ini.
“Anggota kami mencicipi langsung menu tersebut supaya kita tahu bahwa makanan tidak basi dan layak konsumsi,” bebernya.
Seluruh proses ini merupakan implementasi dari instruksi Kapolri, yang mewajibkan pemeriksaan Food Security terhadap MBG yang disediakan oleh SPPG Polri di seluruh wilayah.
Selain uji keamanan, standar kualitas bahan mentah sangat diperhatikan. Setiap bahan yang masuk, mulai dari sayur, buah, hingga lauk-pauk, akan disaring oleh tim Dokkes.
Jika bahan terindikasi tidak segar atau tak sesuai standar, langsung dikembalikan ke pemasok.
Contoh kasus tahu berbau asam , maka langsung dikembalikan dan buah semangka berlubang langsung diganti dengan buah yang lebih layak.
Suplier yang berulang kali kirim bahan buruk otomatis diputus kontrak
“Ada beberapa suplier bahan mentah yang terpaksa diputus kerja samanya,” kata Kapolres.
Selain aman dan sehat, menu MBG juga tidak pelit. Anak-anak mendapatkan potongan ayam besar, buah segar seperti anggur, kelengkeng, dan bahkan satu buah pir utuh per anak.
Semua dimasak dengan higienis dan disajikan tepat waktu.
“Dengan anggaran yang ada, sudah cukup untuk menyiapkan menu yang layak untuk anak-anak,” tambah Florentus.
Semua petugas yang terlibat dalam pengolahan dan distribusi telah mengikuti pelatihan dari Biddokes Polda Bengkulu.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/10/02/68de8c550b2b6.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Kejari Bengkulu Geledah Rumah Legislator Tersangka Pemerasan Pedagang Pasar Panorama Regional 2 Oktober 2025
Kejari Bengkulu Geledah Rumah Legislator Tersangka Pemerasan Pedagang Pasar Panorama
Tim Redaksi
BENGKULU, KOMPAS.com
– Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Bengkulu menggeledah rumah anggota DPRD Kota Bengkulu, Perizan Hermedi, yang menjadi tersangka kasus pemerasan sewa lapak Pasar Panorama, Kamis (2/10/2025).
Selain rumah Perizan, penyidik juga menggeledah rumah warga lain dan kantor Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pasar Panorama. Penggeledahan dilakukan berdasarkan surat perintah penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu Nomor 2186/L.7.10/Fd.2/09/2025 tanggal 23 September 2025 serta Surat Perintah Penggeledahan Nomor Print-2255/L.7.10/Fd.2/09/2025 tertanggal 29 September 2025.
Kajari Bengkulu, Yeni Puspita, melalui Kasi Intelijen Fri Wisdom Sumbayak, mengatakan penyidikan ini merupakan tindak lanjut pengembangan terkait aset milik Pemerintah Kota Bengkulu yang seharusnya dikelola dengan izin resmi dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Adapun modus yang dilakukan tersangka adalah membangun kios baru di atas tanah Pasar Panorama milik pemerintah Kota Bengkulu, kemudian meminta sejumlah uang kepada pedagang untuk setiap kios yang akan digunakan berjualan oleh pedagang dengan harga Rp 55 juta hingga Rp 310 juta per unit,” kata Fri Wisdom kepada wartawan.
Ia menambahkan, pedagang yang tidak mampu membayar tidak bisa berjualan di kios baru tersebut. “Sampai saat ini belum ada tindak lanjut atau pengembalian kerugian negara dari temuan tersebut. Berdasarkan hasil awal pemeriksaan, diperkirakan potensi kerugian negara melebihi Rp 1 miliar,” ujarnya.
Dari tiga titik lokasi penggeledahan, penyidik menyita sejumlah dokumen dan beberapa unit ponsel.
Sebelumnya, Kejari Bengkulu telah menetapkan Perizan Hermedi sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi jual beli aset Pasar Panorama, Rabu (1/10/2025). Perizan diduga terlibat dalam praktik jual beli aset milik Pemerintah Kota Bengkulu.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5368291/original/004460900_1759372192-IMG-20251001-WA0140.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Anggota DPRD Bengkulu Jadi Tersangka Pemerasan Pedagang di Pasar Panorama
Liputan6.com, Jakarta- Tim penyidik tindak pidana korupsi Kejaksaan Negeri Bengkulu resmi menetapkan PH, Anggota DPRD Kota Bengkulu, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pemanfaatan aset Pemerintah Kota Bengkulu di Pasar Panorama serta pemerasan dalam jabatan terkait penjualan kios.
Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu, Yeni Puspita, melalui Kasi Intelijen Fri Wisdom S. Sumbayak, menyatakan penetapan ini merupakan hasil pengembangan penyidikan yang telah mengantongi dua alat bukti yang cukup.
Wisdom menjelaskan, lahan Pasar Panorama merupakan aset milik Pemerintah Kota Bengkulu yang pemanfaatannya harus disertai izin dan legalitas lengkap dari OPD terkait. Aset tersebut tidak boleh diperjualbelikan, apalagi dibangun secara ilegal demi kepentingan pribadi.
“Modus yang dilakukan oleh tersangka adalah membangun kios baru di atas tanah Pasar Panorama, kemudian meminta sejumlah uang kepada pedagang,” ujar Wisdom di Bemgkulu (1/10/2025)
Nilai transaksi bervariasi, mulai dari Rp 55 juta hingga Rp 310 juta per kios. Jika pedagang, terutama yang sebelumnya menempati kios non permanen tidak mampu membayar, maka mereka tidak diberi kesempatan berdagang di kios baru tersebut.
“Jaksa penyidik telah memperoleh 2 alat bukti yang cukup kemudian menetapkan tersangka,” tegas Wisdom.
/data/photo/2025/10/08/68e63b8f0bc95.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)

/data/photo/2025/10/06/68e31c2f4a387.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/4192595/original/000410400_1665814354-Kartu_Perdana_Smatfren_3_GB.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
