Xcloud.id

provinsi: BENGKULU

  • Waspada, Hujan Akan Turun di Mayoritas Kota Besar Indonesia Termasuk Jakarta dan Yogyakarta

    Waspada, Hujan Akan Turun di Mayoritas Kota Besar Indonesia Termasuk Jakarta dan Yogyakarta

    Jakarta, Beritasatu.com – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyebut hujan akan mengguyur mayoritas kota besar di Indonesia pada Jumat (1/11/2024).  

    Prakirawan BMKG Pramudhian Firdaus mengatakan, cuaca berawan tebal akan terjadi di Banda Aceh, sementara hujan dengan intensitas ringan akan terjadi di Medan, Tanjung Pinang, dan Pekanbaru, serta hujan disertai petir akan terjadi di Padang.  

    “Kota Jambi dan Bengkulu akan diguyur hujan dengan intensitas ringan dan waspada hujan disertai petir untuk Kota Pangkal Pinang, Palembang, dan Bandar Lampung,” ucapnya, Jumat (1/11/2024).

    Di Pulau Jawa, hujan dengan intensitas ringan akan  terjadi di Jakarta, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya. Kemudian, hujan dengan intensitas sedang akan terjadi di Kota Serang dan hujan dengan disertai petir di Kota Bandung.

    Kota Mataram alam turun hujan dengan intensitas sedang dan waspada hujan disertai petir di Kota Denpasar dan Kupang.

    Di Pulau Kalimantan, hujan dengan intensitas ringan akan terjadi di Tanjung Selor, Samarinda, dan Banjarmasin. Sementara, hujan dengan disertai petir diprakirakan terjadi di Pontianak dan Palangkaraya.

    Selanjutnya di wilayah Sulawesi, cuaca berkabut diprakirakan terjadi di Palu, awan tebal akan terjadi di Kendari dan Gorontalo. Sementara hujan dengan intensitas ringan diprakirakan turun di Makassar, Mamuju, dan Manado.

    Sedangkan di wilayah Indonesia bagian timur, hujan dengan intensitas ringan akan mengguyur Ambon, Sorong, Nabire, Manokwari, Jayapura, dan Jayawijaya.

    BMKG mengingatkan kepada masyarakat bahwa prakiraan tersebut merupakan gambaran umum cuaca di masing-masing wilayah.

    Jika masyarakat hendak mengetahui prakiraan cuaca yang diperbarui setiap tiga jam sekali, masyarakat bisa memantaunya melalui aplikasi InfoBMKG yang bisa diunduh di Playstore maupun AppStore.
     

  • Para cagub Bengkulu sepakat jaringan internet solusi ekonomi digital

    Para cagub Bengkulu sepakat jaringan internet solusi ekonomi digital

    Bengkulu (ANTARA) – Dua pasang calon gubernur(cagub) Bengkulu baik nomor urut 1 maupun 2 sepakat pengembangan ekonomi digital salah satunya bergantung pada pemerataan dan ketersediaan jaringan internet yang memadai hingga ke pelosok.

    “Pemerintah provinsi harus memikirkan internet gratis di desa-desa, sebab ternyata banyak desa yang jauh dari sinyal internet (yang memadai),” kata calon gubernur Bengkulu nomor urut 1 Helmi Hasan dalam debat kandidat perdana Pilkada Serentak 2024 di Bengkulu, Kamis.

    Menurut dia, penting menyediakan jaringan internet memadai sehingga masyarakat dapat mengakses ekonomi dan pasar digital dengan baik.

    Bahkan, penyediaan jaringan WiFi gratis setiap desa, kata dia akan meningkatkan ekonomi digital daerah ke depannya. Hal itu juga dapat menstimulasi produk unggulan masyarakat hingga pedesaan masuk dalam katalog elektronik dan pasar digital (e-commerce).

    Calon gubernur Bengkulu nomor urut 2 Rohidin Mersyah menyebutkan hal serupa, pengembangan ekonomi digital lokal berkaitan erat dengan ketersediaan jaringan internet memadai.

    “Terkait pengembangan ekonomi digital lokal, maka yang pertama dipastikan bahwa seluruh wilayah Bengkulu ini memang tidak ada lagi yang blankspot atau low sinyal,” kata dia.

    Bahkan menurut gubernur petahana itu, saat menjabat sebagai Gubernur Bengkulu Pemerintah Provinsi Bengkulu terus berupaya meningkatkan kualitas internet di seluruh penjuru Bumi Rafflesia.

    Pewarta: Boyke Ledy Watra
    Editor: Guido Merung
    Copyright © ANTARA 2024

  • Debat Pilkada Bengkulu Petahana Pamer Prestasi Regional 31 Oktober 2024

    Debat Pilkada Bengkulu Petahana Pamer Prestasi Regional 31 Oktober 2024

    Debat Pilkada Bengkulu Petahana Pamer Prestasi
    Tim Redaksi
    BENGKULU, KOMPAS.com
    – Pasangan calon gubernur Bengkulu nomor urut 1,
    Rohidin Mersyah
    -Meriani, membuka
    debat kandidat
    yang digelar KPU setempat dengan menampilkan berbagai
    prestasi
    , pada Kamis (31/10/2024) di Mercure Hotel.
    ”
    Alhamdulillah
    , selama 4 tahun terakhir kepemimpinan saya sebagai gubernur Bengkulu, kami mendapatkan pengakuan nasional, seperti Bengkulu yang dinobatkan sebagai provinsi terbaik dalam perencanaan oleh Bappenas, pengendalian inflasi, serta pertumbuhan ekonomi yang baik,” ujar Rohidin Mersyah.
    Rohidin juga mengeklaim bahwa selama masa kepemimpinannya, Bengkulu telah menerima insentif puluhan miliar dari pemerintah pusat, yang menjadi semangat bagi pasangan Rohidin-Meriani untuk terus membangun Bengkulu agar lebih maju dan sejahtera.
    Di bidang pendidikan, Rohidin mengungkapkan keberhasilannya dalam menaikkan status perguruan tinggi dari IAIN menjadi universitas, serta melengkapi Fakultas Kedokteran Universitas Bengkulu dengan rumah sakit.
    Ia juga menyebutkan pembangunan SMA dan SMK di daerah pedalaman yang menghasilkan lulusan siap kerja.
    Dalam sektor kesehatan, Rohidin menegaskan, pihaknya berhasil menjadikan RSUD M Yunus sebagai rumah sakit rujukan utama untuk bedah kanker, bedah saraf, dan kardiovaskuler.
    Ia juga menyampaikan rencana peningkatan keamanan melalui penguatan Polda dan Korem serta pengembangan lapangan udara.
    Rohidin menambahkan, stabilisasi harga sawit yang mencapai lebih dari Rp 3.000 per kilogram menjadi salah satu pencapaian di bidang pertanian.
    Ia juga menyebutkan harga kopi yang menguntungkan petani, berkisar antara Rp 50.000 hingga Rp 60.000 per kilogram.
    Selain itu, Rohidin juga membanggakan go nasionalnya Kain Besurek, kain khas asal Bengkulu, yang turut menjadi sorotan dalam debat tersebut.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Langkah Gercep Prabowo Sikat Koruptor Diapresiasi Masyarakat

    Langkah Gercep Prabowo Sikat Koruptor Diapresiasi Masyarakat

    Jakarta, Beritasatu.com – Gebrakan di bidang hukum langsung dihadirkan Presiden Prabowo Subianto dalam 10 hari pertama masa jabatannya. Sejumlah kasus korupsi yang melibatkan beberapa pihak berhasil dibongkar.

    Di antaranya menetapkan seorang tersangka baru dari PT Asset Pacific yang diduga terlibat dalam korupsi izin ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) dan turunannya untuk periode 2021-2022, dengan kerugian negara mencapai Rp 1 triliun. Selain itu, terdapat dua tersangka dari kasus korupsi Dana Desa di Kecamatan Air Besi, Kabupaten Bengkulu Utara, senilai Rp 780 juta.

    Tidak ketinggalan mentapkan lima tersangka dalam kasus Ronald Tannur.

    Selanjutnya, kasus korupsi proyek Tol Padang-Pekanbaru yang merugikan negara sebesar Rp 27 miliar yang menyeret 12 tersangka. Sementara enam tersangka lainnya terlibat dalam produksi emas ilegal PT Antam Tbk. Tersangka lainnya mencakup anggota DPRD Solo, Kevin Fabiano, yang diduga terlibat korupsi dana hibah NPCI sebesar Rp 122 miliar.

    Total 28 tersangka telah ditangkap dan kerugian negara yang berhasil diungkap mencapai sekitar Rp 3,1 triliun.

    Sejak awal masa jabatannya, Prabowo menunjukkan komitmen kuat dalam memberantas korupsi di Indonesia. Ia berjanji untuk menerapkan sistem pengawasan ketat dan menegakkan hukum dengan tegas.

    Sebelumnya, Prabowo mengingatkan kepada semua calon menteri kabinetnya agar tidak mencari uang dari anggaran negara, APBN dan APBD. Peringatan ini disampaikan Prabowo terutama calon menteri dari partai politik yang tergabung dan akan bergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM).

    Peringatan ini ditegaskan Prabowo dalam acara “Forum Legislator PKB” di Grand Sahid Jaya, Jakarta, Kamis (10/10/2024).

    “Saya sudah sampaikan kepada semua partai yang mau gabung dalam koalisi saya, saya terang-terangan saya katakan semua ketua uUmum semua perwakilan, saya katakan saudara-saudara jangan menugaskan menteri-menteri yang saudara tunjuk di pemerintah yang akan saya pimpin, jangan saudara tugaskan untuk cari uang dari APBN, APBD,” kata Prabowo.

    Langkah cepat pemerintahan Prabowo ini disambut dengan berbagai komentar positif di media sosial, seperti di Instagram dan TikTok.

    “Pak bersih-bersih negara ini ya pak,” tulis akun Instagram @peggycalosa.

    Apresiasi serupa juga diungkapkan akun @devipromesta di TikTok

    “Bayangin untuk makan gratis butuh 1,2 T per tahun, ini dalam 10 hari Bapak udah kumpulin hampir untuk 3 tahun ke depan. Masih ada yang nanya dana dari mana?” tulisnya. 

  • BMKG Prakirakan Kota Besar di Indonesia Hujan dan Berawan pada Kamis 31 Oktober 2024

    BMKG Prakirakan Kota Besar di Indonesia Hujan dan Berawan pada Kamis 31 Oktober 2024

    Jakarta, Beritasatu.com – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan, berbagai kota besar di Indonesia akan hujan dan berawan pada Kamis (31/10/2024).

    Prakirawan BMKG Maria Klaudiana mengatakan hujan lebat akan melanda Jambi, Pangkal Pinang, Palembang, hingga Mataram. “Sementara Tanjung Selor, Palangkaraya, Banjarmasin, Manado, Mamuju, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke juga berpotensi turun hujan,” kata dia dilansir Antara.

    Sementara itu, beberapa kota besar lainnya akan mengalami hujan ringan hingga sedang, yaitu Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Lampung, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya. Selain itu, Denpasar, Kupang, Pontianak, Samarinda, Makassar, Palu, Ternate, Ambon, Sorong, dan Manokwari.

    Adapun beberapa kota besar lain diprakirakan mengalami kondisi berawan, meliputi Banda Aceh, Padang, Bengkulu, Jakarta, Serang, Gorontalo, dan Kendari.

    BMKG memprakirakan tinggi gelombang air laut di wilayah Indonesia umumnya berada di kisaran 0,5 hingga 2,5 meter. Gelombang setinggi hingga 4 meter berpotensi terjadi di Laut China Selatan, Samudra Pasifik timur Filipina, Samudra Hindia barat daya Sumatera, dan Laut Arafuru.

  • Bahasa Enggano Terancam Punah, Begini Cara Mengatasinya

    Bahasa Enggano Terancam Punah, Begini Cara Mengatasinya

    Liputan6.com, Yogyakarta – Tim peneliti UGM menyebut eksistensi bahasa Enggano di pulau Enggano, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu rentan terancam punah. Wening Udasmoro Peneliti Bahasa Enggano dari Fakultas Ilmu Budaya UGM mengatakan rentan punahnya bahasa Enggano karena masyarakat yang menggunakan bahasa Engggano di kehidpuan sehari hari hanya sekitar 30% dari penutur suku Enggano.

    “Saya mengamati beberapa kepala suku di Enggano. Ironisnya, mereka sama sekali tidak mengenali bahasa Enggano yang telah dituliskan oleh orang asing. Hal ini menunjukkan bahwa pengucapan dan pelafalan bahasa Enggano sangat berbeda dari bahasa lainnya secara umum,” ujar Wening dalam Talk Show “Sinergi dan Aksi dalam Upaya Preservasi Bahasa Daerah” dan screening film “Senja Kala Bahasa Enggano” di Auditorium Soegondo, Fakultas Ilmu Budaya UGM, Rabu 23 Oktober 2024.

    Ahli Bahasa dari FIB UGM Aprillia Firmonasari mengatakan ancaman serius Bahasa Enggano selain dari jumlah penutur yang berkurang juga dari data. Aprilia mengatakan dari data terbaru Summer Institute of Linguistics (SIL) menunjukkan ada sebelas bahasa yang terancam punah di Indonesia, dan hilangnya satu bahasa berarti hilangnya warisan budaya yang tak ternilai. “Sehingga mungkin ada perlu usaha-usaha preservasi bahasa agar bahasa-bahasa yang terancam punah itu bisa kita lakukan strateginya,” tuturnya.

    Sementara itu, Antropolog UGM Heddy Shri Ahimsa-Putramelihat fenomena ini maka perlu adanya strategi agar bahasa daerah ini tidak terancam punah dengan pengajaran bahasa daerah dilakukan secara sistematis di sekolah. Sehingga membutuhkan banyak guru yang mampu mengajarkan bahasa-bahasa ini. “Perlu adanya guru-guru yang mau untuk menjadi guru bahasa daerah. Sayangnya, banyak orang yang menggunakan bahasa daerah tidak mengetahui tata bahasanya,” ucapnya.

    Ia mengatakan saat ini masih sedikit orang yang menguasai tata bahasa daerah secara mendalam. Salah satu solusi yang ia usulkan adalah mendirikan museum bahasa, tempat orang bisa belajar dan mendengarkan percakapan dalam bahasa daerah. “Selain itu, kita juga bisa memanfaatkan ethnoscience untuk memperkaya pengetahuan tentang bahasa-bahasa ini.”

    Menurut Direktur Kajian dan Inovasi Akademik UGM sekaligus Produser Film dokumenter Senja Kala Bahasa Enggano, Hatma Suryatmojo, mengatakan banyak cara menyampaikan pesan penting salah satunya dengan membuat film dokumenter. Video dokumenter, khususnya, menjadi pilihan yang sangat relevan, terutama bagi generasi muda yang lebih menyukai konten dalam bentuk visual. “Dari sudut pandang ini, film dokumenter tentang bahasa Enggano bukan hanya berfungsi sebagai sarana untuk mengedukasi, tetapi juga sebagai alat untuk memperjuangkan pelestarian budaya dan bahasa yang tengah terancam punah,” katanya.

    Pemilihan bahasa Enggano selain untuk mengangkat berbagai aspek di Pulau Enggano juga karena Universitas Gadjah Mada (UGM) memiliki kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Bengkulu. Kerja sama tersebut menjadikan pulau Enggano sebagai laboratorium lapangan bagi UGM, sehingga berbagai penelitian dan program pengabdian masyarakat dapat dilakukan di sana. “Melalui program Kuliah Kerja Nyata (KKN), mahasiswa UGM juga terlibat dalam penggalian informasi dan pemahaman tentang kondisi budaya dan bahasa di pulau tersebut,” tandasnya.

    Film dokumenter Senja Kala Bahasa Enggano menggambarkan kondisi kritis Bahasa Enggano dengan jumlah penutur yang kian menurun. Hal itu disampaikan oleh ketua suku, atau yang dikenal sebagai Papuki di Enggano. Ia mencatat bahwa orang tua di komunitas ini lebih sering menggunakan bahasa Indonesia dalam interaksi sehari-hari, sehingga anak-anak mereka jarang terpapar bahasa Enggano.

  • Pemecatan Rody Soik Jadi Polemik di DPR, Mabes Polri: Jadi Masukan, Masih Proses

    Pemecatan Rody Soik Jadi Polemik di DPR, Mabes Polri: Jadi Masukan, Masih Proses

    Jakarta, Beritasatu.com – Mabes Polri buka suara terkait polemik pemecatan anggota Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) Ipda Rudy Soik hingga masuk dalam rapat dengar pendapat (RDP) di Komisi III DPR. 

    Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan, pihaknya menerima masukan dalam RDP tersebut.

    “Terhadap penegakan hukum maupun evaluasi yang disampaikan oleh para pemangku kepentingan di Komisi III pastinya akan menjadi masukan yang sangat berati buat Pak Kapolda,” kata Sandi kepada wartawan Rabu (30/10/2024).

    Sandi menambahkan, pemecatan Rudy Soik masih dalam proses di Kabid Propam Polda NTT. Dia meminta semua pihak menghormati proses tersebut.

    Lebih lanjut, Sandi menekankan bahwa Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bakal memberi apreasi terhadap anggota berprestasi, dan menghukum anggota yang nakal.

    “Bapak Kapolri pun juga sudah sering menekankan bagi anggota yg berprestasi maka akan mendapat reward,” kata dia.

    “Namun sebaliknya, bagi anggota yang membuat masalah ataupun membuat pelanggaran akan ditindak sesuai dengan ketentuan berlaku,” sambungnya.

    Diketahui, Polda NTT memecat Rudy Soik yang mengungkap jaringan mafia bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Mantan Kaur Bin Ops (KBO) Reskrim Polresta Kupang Kota itu mendapatkan PTDH (pemberhentian tidak dengan hormat) dalam sidang Komisi Kode Etik Polri yang berlangsung di Polda NTT pada Jumat (11/10/2024) lalu. Hal itu karena dianggap tidak profesional dalam dalam penyelidikan dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi.

    Tak hanya dituding melakukan kesalahan prosedural, Rudy Soik juga dianggap melakukan sejumlah pelanggaran disiplin. Rudy Soik sempat dikenakan sanksi disiplin karena makan siang sambil berkaraoke.

    Sementara menurut Rudy Soik, laporan sejumlah dugaan pelanggaran disiplin itu disampaikan kepada Propam Polda NTT berselang beberapa jam setelah ia memasang garis polisi di lokasi yang diduga bagian dari mafia BBM bersubsidi. Rudy menilai banyak yang tidak nyaman dengan penyelidikan ini, sebab ada oknum anggota Polri yang ditemukan ikut terlibat dalam jaringan mafia BBM subsidi di NTT itu.

    Dalam RDP dengan Komisi III DPR tersebut, Kapolda NTT Daniel Tahi Monang Silitonga menjelaskan duduk perkara Rudy Soik diberhentikan tidak dengan hormat dari Polri. Daniel menyebutkan ada beberapa pelanggaran yang telah dilakukan oleh Rudy Soik.

    Daniel pun menjelaskan bahwa penetapan PTDH dalam perkara Rudi Soik tersebut sebenarnya memang masih dalam tahapan evaluasi. Oleh karena itu, pihaknya nanti akan melihat hasil evaluasi yang memerlukan waktu 30 hari ke depan.

  • Pertengahan Pekan, Cuaca Kota Besar Indonesia Akan Hujan dan Berawan

    Pertengahan Pekan, Cuaca Kota Besar Indonesia Akan Hujan dan Berawan

    Jakarta, Beritasatu.com– Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca sebagian besar kota di Indonesia berpotensi hujan dengan intensitas ringan dan berawan pada Rabu (30/10/2024).

    “Untuk Sumatera, hujan ringan akan melanda di Medan, Padang, Pekanbaru, dan Tanjung Pinang,” kata prakirawan BMKG Eriska Febriati di Jakarta, dilansir Antara.

    BMKG memprakirakan cuaca di Pangkal Pinang, Palembang, Banda Aceh, dan Lampung berawan tebal. Sedangkan hujan ringan diprediksi di wilayah Bengkulu dan Jambi.

    Beralih ke Pulau Jawa, cuaca diprakirakan berawan di Semarang, Surabaya, Yogyakarta, dan Serang. Adapun cuaca di Jakarta dan Bandung diprakirakan berawan tebal.

    Untuk Pulau Bali dan Nusa Tenggara, secara umum diprediksi akan terjadi hujan ringan di wilayah Denpasar, Mataram, dan Kupang. 

    Di Pulau Kalimantan, cuaca berawan melanda Samarinda, Palangka Raya, serta Pontianak. “Cuaca di Tanjung Selor dan Banjarmasin diprakirakan akan terjadi hujan disertai dengan kilat atau petir,” kata dia.

    Di Pulau Sulawesi, cuaca Gorontalo, Manado, dan Kendari akan berawan tebal. “Cuaca di Makassar diprakirakan hujan ringan,” kata dia.

    Beralih ke timur Indonesia, Ternate dan Manokwari diprakirakan berawan tebal. Sementara hujan ringan diprakirakan terjadi di Sorong, Nabire, Ambon, Jayapura, dan Jayawijaya. 

    “Waspadai terjadinya hujan disertai dengan kilat atau petir di wilayah Merauke,” katanya.

  • Prabowo Diminta Turun Tangan Usut Kasus Pemecatan Rudy Soik

    Prabowo Diminta Turun Tangan Usut Kasus Pemecatan Rudy Soik

    GELORA.CO –  Kasus pemecatan Kaur Bin Ops (KBO) Reskrim Polresta Kupang Kota, Rudy Soik, yang saat ini sedang dibahas Komisi Hukum DPR dapat menjadi pintu masuk upaya pemberantasan mafia BBM ilegal yang beroperasi selama ini. 

    Presiden Prabowo Subianto dinilai perlu membentuk tim pencari fakta untuk mengungkap keberadaan jaringan mafia BBM ilegal yang melibatkan banyak pihak sebagaimana disampaikan Rudy Soik. 

    Upaya ini perlu dilakukan sebagai wujud keseriusan pemerintahan Prabowo yang akan memerangi mafia BBM ilegal. 

     

    Pembina Masyarakat Ilmuwan dan Teknolog Indonesia (MITI), Mulyanto, menilai pengungkapan kasus ini secara objektif sangat perlu dalam rangka membenahi tata kelola distribusi BBM bersubsidi bagi masyarakat. 

    Ia menilai pengusutan jaring mafia BBM ilegal tidak bisa diserahkan kepada lembaga yang terindikasi terlibat dalam perkara. 

    Karena itu Presiden harus turun tangan langsung menugaskan Kapolri membentuk tim khusus untuk menyelidiki dugaan kasus BBM ilegal di NTT yang berbuntut dipecatnya Ipda Rudy Soik.

    “Langkah ini lebih obyektif dan adil baik bagi Ipda Rudy Soik maupun Polda NTT. Secara teknis tim khusus tersebut dapat melibatkan BPH Migas dan Pertamina,” kata Mulyanto dalam keterangan yang diterima redaksi, Selasa, 29 Oktober 2024.

    Ia menambahkan tanpa pembuktian terlebih dahulu benar atau tidaknya kasus penyimpangan BBM tersebut maka pemecatan Ipda Rudy Soik bagi publik akan menimbulkan tanda tanya besar dan persepsi bahwa tangan Polda NTT justru dipinjam oleh pelaku untuk menutupi kasus penyimpangan BBM kalau itu benar terjadi.

    Di tengah upaya Pemerintah yang belum tuntas untuk melaksanakan pembatasan BBM bersubsidi, semestinya langkah-langkah untuk menekan penyimpangan penggunaan BBM ini mendapat dukungan aparat, bukan malah sebaliknya terkesan kepolisian mengambil langkah kontraproduktif yang menghambat langkah mengungkapan kasus penyimpangan BBM oleh Ipda Rudy Soik.

    Mulyanto menyebut, kuota BBM bersubsidi untuk tahun 2024 diperkirakan akan terlampaui, apalagi kalau upaya pengawasan Pemerintah atas distribusi BBM bersubsidi ini kendor. 

    “Secara nilai mungkin kerugian dari kasus ini tidak terlalu besar tapi sangat penting untuk mengungkap keberadaan mafia BBM ilegal. Selama ini masyarakat hanya sekedar mengira-ngira adanya mafia BBM ilegal. Dan dengan adanya kasus ini harusnya pengungkapan keberadaan mafia BBM ilegal itu benar-benar dapat dilakukan secara transparan,” tegas Mulyanto.

  • Bukan Kasus Korupsi, Komisi III DPR Minta Pemecatan Ipda Rudy Soik Dievaluasi

    Bukan Kasus Korupsi, Komisi III DPR Minta Pemecatan Ipda Rudy Soik Dievaluasi

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Komisi III DPR Habiburokhman meminta Polda NTT mengevaluasi putusan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) kepada Ipda Rudy Soik. Pasalnya, kata Habiburokhman, hukuman pemecatan hanya diterapkan pada situasi yang sangat terpaksa seperti pada situasi yang menimbulkan hilangnya nyawa orang maupun tindak korupsi yang nilainya cukup besar, termasuk tindak pidana lainnya.

    “Padahal memang kasus ini tadi dikatakan hanya terkait ihwal disiplin, pidana juga bukan, sehingga kami sangat berharap bisa dipertimbangkan,” ujar Habiburokhman seusai rapat dengar pendapat (RDP) dengan Polda NTT dan Rudy Soik di ruang Komisi III, gedung Nusantara II, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/10/2024).

    Dalam rapat tersebut, hadir langsung Polda NTT Irjen Daniel Tahi Silitonga. Komisi III DPR, kata dia, juga meminta kapolda NTT dapat mempertimbangkan hukuman apa yang cocok untuk pelanggaran disiplin yang dilakukan Rudy Soik.

    “Apakah memang lebih layak hukuman pembinaan pada yang bersangkutan. Padahal memang kasus ini tadi dikatakan hanya terkait ihwal disiplin, pidana juga bukan, sehingga kami sangat berharap bisa dipertimbangkan,” tandas dia.

    Diketahui, Polda NTT memecat Rudy Soik yang mengungkap jaringan mafia bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Mantan Kaur Bin Ops (KBO) Reskrim Polresta Kupang Kota itu mendapatkan PTDH (pemberhentian tidak dengan hormat) dalam sidang Komisi Kode Etik Polri yang berlangsung di Polda NTT pada Jumat (11/10/2024) lalu. Hal itu karena dianggap tidak profesional dalam dalam penyelidikan dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi.

    Tak hanya dituding melakukan kesalahan prosedural, Rudy Soik juga dianggap melakukan sejumlah pelanggaran disiplin. Rudy Soik sempat dikenakan sanksi disiplin karena makan siang sambil berkaraoke.

    Sementara menurut Rudy Soik, laporan sejumlah dugaan pelanggaran disiplin itu disampaikan kepada Propam Polda NTT berselang beberapa jam setelah ia memasang garis polisi di lokasi yang diduga bagian dari mafia BBM bersubsidi. Rudy menilai banyak yang tidak nyaman dengan penyelidikan ini, sebab ada oknum anggota Polri yang ditemukan ikut terlibat dalam jaringan mafia BBM subsidi di NTT itu.

    Dalam RDP dengan Komisi III DPR tersebut, Kapolda NTT Daniel Tahi Monang Silitonga menjelaskan duduk perkara Rudy Soik diberhentikan tidak dengan hormat dari Polri. Daniel menyebutkan ada beberapa pelanggaran yang telah dilakukan oleh Rudy Soik.

    Daniel pun menjelaskan bahwa penetapan PTDH dalam perkara Rudi Soik tersebut sebenarnya memang masih dalam tahapan evaluasi. Oleh karena itu, pihaknya nanti akan melihat hasil evaluasi yang memerlukan waktu 30 hari ke depan.

    “Memang dalam tahapan ini, sidang PTDH itu masih ada waktu bagi saya 30 hari lagi untuk mengevaluasi, termasuk nanti bagi hakim komisi yang akan saya tunjuk, mereka masih punya waktu 30 hari untuk melihat,” tandas Daniel.