Xcloud.id

provinsi: BENGKULU

  • Gubernur Rohidin Mersyah Tiba di KPK Usai OTT di Bengkulu

    Gubernur Rohidin Mersyah Tiba di KPK Usai OTT di Bengkulu

    Jakarta –

    KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Bengkulu. Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah yang sempat diperiksa tim KPK usai ada OTT kini tiba di gedung KPK, Jakarta Selatan.

    Pantauan detikcom di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Minggu (24/11/2024), Rohidin tiba sekitar pukul 14.33 WIB. Dia tampak mengenakan pakaian lengan panjang hitam dan masker.

    Dia hanya diam saat dibawa masuk ke gedung KPK. Rohidin tampak dibawa menuju ruang pemeriksaan.

    Sebelumnya, KPK melakukan OTT di Bengkulu. Dalam operasi itu, tim KPK mengamankan barang bukti uang.

    “Turut diamankan sejumlah uang masih dihitung. Untuk lengkapnya akan disampaikan secara resmi oleh lembaga sore atau malam nanti,” kata Jubir KPK Tessa Mahardhika saat dihubungi, Minggu (24/11).

    Tessa ada tujuh orang yang ditangkap. OTT itu terkait dugaan pungutan ke pegawai menjelang Pilkada.

    KPK belum mengungkap identitas para pihak yang diamankan itu. Namun, Rohidin Mersyah menjadi salah satu pihak yang diperiksa oleh tim KPK di Polresta Bengkulu.

    “Ya benar petahana Rohidin Mersyah ikut menjalani pemeriksaan KPK,” kata Kapolresta Bengkulu Kombes Deddy Nata dilansir detikSumbagsel, Minggu (24/11).

    (ial/haf)

  • OTT di Bengkulu, KPK Endus Dugaan Pungutan ke Pegawai untuk Pilkada 2024

    OTT di Bengkulu, KPK Endus Dugaan Pungutan ke Pegawai untuk Pilkada 2024

    Jakarta, Beritasatu.com – Tim satgas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Pemprov Bengkulu. OTT KPK di Bengkulu terkait pungutan kepada pegawai yang diduga untuk mendanai Pilkada 2024

    “Pungutan ke pegawai untuk pendanaan pilkada sepertinya,” kata Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, Minggu (24/11/2024).

    Alex belum menerangkan lebih detail konstruksi perkara terkait OTT KPK di Bengkulu yang diduga terkait Pilkada 2024. KPK berencana menyampaikan rilis resmi atas kegiatan penindakan kali ini pada sore nanti.

    Sebelumnya, KPK mengaku telah mengamankan tujuh orang dan sejumlah uang dalam OTT di Bengkulu. KPK belum menyampaikan secara resmi terkait nominal uang yang diamankan dari OTT tersebut. Lembaga antikorupsi itu masih menghitung terlebih dahulu nominal uang yang diamankan.

    “Turut diamankan sejumlah uang,” kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika, Minggu (24/11/2024).

    KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk memeriksa dan menentukan status hukum para pihak yang terjaring OTT. Status mereka akan disampaikan ke publik. “Untuk lengkapnya akan disampaikan secara resmi oleh lembaga sore/malam nanti,” ujar Tessa mengenai OTT KPK di Bengkulu yang diduga terkait Pilkada 2024.

  • Kronologi Gubernur Bengkulu dan Sejumlah Pejabat Terjaring OTT KPK, Langsung Dibawa ke Jakarta Regional 24 November 2024

    Kronologi Gubernur Bengkulu dan Sejumlah Pejabat Terjaring OTT KPK, Langsung Dibawa ke Jakarta Regional 24 November 2024

    Kronologi Gubernur Bengkulu dan Sejumlah Pejabat Terjaring OTT KPK, Langsung Dibawa ke Jakarta
    Editor
    KOMPAS.com
    –
    Gubernur Bengkulu
    Rohidin Mersyah dan sejumlah pejabat terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK pada Sabtu (23/11/2024) malam.
    Dilansir dari TribunBengkulu.com, dalam video yang diterima, terlihat Rohidin Mersyah mengenakan topi putih bersama sejumlah diperiksa di Mapolresta Bengkulu.
    Kapolresta Bengkulu, Kombespol Deddy Nata membenarkan pemeriksaan terhadap Rohidin Mersyah yang juga menjadi calon Gubernur Bengkulu nomor urut 2.
    “Ya benar, petahana Rohidin Mersyah ikut menjalani pemeriksaan KPK,” kata Deddy.
    Namun Deddy tidak mengetahui terkait apa pemeriksaan Rohidin.
    “Pak Rohidin sudah masuk dan saat ini sedang dalam pemeriksaan. Kami juga tidak tahu terkait apa, karena kami sifatnya hanya pengamanan kegiatan saja,” jelas Deddy Nata.
    Dari informasi yang dihimput, ada 7 orang pejabat yang diperiksa KPK sejak Sabtu pagii sampai malam.
    KPK juga disebut menemukan sejumlah uuang tunai dicurigai merupakan terkait tindak korupsi.
    Setelah pemeriksaan tersebut, Rohidin Mersyah dibawa ke Bandara Fatmawati Bengkulu dan akan diterbangkan ke Jakarta, Minggu siang.
    Mendapat kabar pemeriksaan oleh KPK, sejumlah massa simpatisan Rohidin mendatangi Polresta Bengkulu.
    Mereka mempertanyakan pemeriksaan Rohidin tepat sebelum masa tenang Pilkada.
    Para simpatisan ini meminta menunggu Rohidin keluar dari gedung Polresta Bengkulu.
    Imbas banyaknya simpatisasn yang menunggu, Rohidin terpaksa mengenakan rompi Polantas dikawal menggunakan mobil Inafis.
    Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika mengatakan, untuk jumlah uangnya saat ini masih dihitung.
    Sementara para pelaku yang tertangkap OTT akan dibawa ke Jakarta untuk pemeriksaan lanjutan.

    KPK juga mengatakan akan segera merilis kasus ini agar terang benderang.
    Saat ini masyarakat Bengkulu masih bertanya-tanya terkait uang apa yang disita KPK dan untuk keperluan apa.
    “Benar KPK melakukan kegiatan tangkap tangan di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu,” ujar Tessa Mahardhika.
    Sebagian artikel ini telah tayang di Tribunbengkulu.com dengan judul Trik KPK dan Polisi Bawa Gubernur Rohidin Mersyah ke Bandara, Pakai Rompi Polantas dan Mobil Inafis
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 10 Provinsi Gelar Pemutihan Pajak Kendaraan Selama November 2024, Ada Jakarta

    10 Provinsi Gelar Pemutihan Pajak Kendaraan Selama November 2024, Ada Jakarta

    TRIBUNJAKARTA.COM – Catat! daftar provinsi yang gelar pemutihan pajak kendaraan selama bulan November 2024.

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta memberlakukan program penghapusan sanksi administrasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) mulai 18 Oktober 2024 hingga Januari 2025.

    Hal itu diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2024 Tentang Insentif Pajak Daerah Berupa Pengenaan Sebesar 0 persen Untuk BBNKB Penyerahan Kedua dan Seterusnya.

    Tak hanya Jakarta, sejumlah provinsi lainnya juga menggelar program pemutihan pajak kendaraan bermotor (PKB) sepanjang November 2024.

    Program pemutihan pajak kendaraan bermotor adalah penghapusan denda administrasi bagi pemilik kendaraan yang terlambat membayar PKB sesuai tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.

    Dengan adanya program pemutihan pajak kendaraan bermotor ini, Wajib Pajak dapat membayarkan pajak kendaraan tanpa perlu membayar denda keterlambatan.

    Lantas, provinsi mana saja yang juga menggelar pemutihan pajak kendaraan bermotor selama November 2024?

    Ilustrasi STNK (Kompas.com/Aditya Maulana)

    Daftar Provinsi yang Gelar Pemutihan Pajak

    Dihimpun dari berbagai sumber, berikut provinsi yang membuka program keringanan dan pemutihan pajak kendaraan pada November 2024:

    1. Jakarta

    Pemprov Jakata mengeluarkan kebijakan pemberian insentif pajak daerah berupa pengenaan sebesar 0 persen untuk Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Penyerahan Kedua dan Seterusnya mulai 18 Oktober 2024 sampai dengan Januari 2025.

    BBNKB Penyerahan Kedua dan Seterusnya merujuk pada penyerahan hak milik kendaraan bermotor yang sebelumnya sudah pernah didaftarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

    Selain itu, kendaraan tersebut juga telah memenuhi kewajiban pembayaran BBNKB atas penyerahan pertama, baik di dalam maupun di luar wilayah Provinsi DKI Jakarta.

    Dikutip dari keterangan Bapenda Jakarta, Pemprov Jakarta juga menghapus sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

    Penghapusan denda dilakukan terhadap objek BBNKB untuk kendaraan bermotor penyerahan kedua dan seterusnya yang menerima insentif pajak daerah berupa pengenaan sebesar 0 persen. 

    Pemberian insentif ini diharapkan dapat kembali meningkatkan minat masyarakat untuk melakukan proses balik nama kendaraan bermotor.

    2. Jawa Barat

    Pemprov Jawa Barat juga menggelar program pemutihan pajak kendaraan bermotor mulai 1 Oktober hingga 30 November 2024.

    Dikutip dari akun Instagram @bapenda.jabar, Senin (30/10/2024), ada lima macam keringanan yang digelar pemerintah daerah, yaitu: 

    Diskon PKB
    Bebas denda PKB
    Bebas BBNKB II
    Bebas tunggakan pokok tahun ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya
    Bebas denda SWDKLLJ untuk tahun yang lewat.

    Tak hanya 5 program di atas, Pemprov Jawa Barat juga memberikan diskon 10 persen bagi Wajib Pajak yang membayar PKB di Samsat Digital Terminal Leuwipanjang sampai 23 Desember 2024.

    3. Jawa Tengah

    Provinsi berikutnya yang mengadakan pemutihan pajak kendaraan bermotor sepanjang November 2024 adalah Jawa Tengah.

    Program tersebut dilaksanakan oleh Bapenda Jawa Tengah sejak 20 Mei hingga Desember 2024.

    Ada 3 program keringanan yang masih diadakan hingga November 2024. Berikut perinciannya:

    a. Pembebasan BBNKB II

    Diadakan hingga 19 Desember 2024
    Khusus kendaraan bermotor dari dalam maupun dari luar Provinsi Jawa Tengah.

    b. Diskon pajak tahun berjalan

    Digelar hingga 19 Desember 2024
    Pengurangan pajak tahun berjalan 2,5 persen untuk kendaraan roda empat dan 5 persen untuk kendaraan roda dua.

    c. Pembebasan biaya pajak progresif

    Digelar hingga 19 Desember 2024
    Pembebasan biaya pajak progresif, yakni tarif pajak kendaraan untuk kepemilikan kedua dan seterusnya.

    4. Jawa Timur

    Pemprov Jawa Timur turut menggelar program keringanan pajak kendaraan bermotor daerah mulai dari 1 Oktober sampai 30 November 2024.

    Dilansir dari akun Instagram @bapendajatim, Jumat (12/7/2024), pengadaan keringanan pajak ini dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Provinsi Jawa Timur. 

    Berikut program pembebasan pajak kendaraan bermotor di wilayah Jawa Timur:

    Bebas bea balik nama untuk kendaraan bermotor atas penyerahan kedua dan seterusnya (BBNKB II)
    Bebas sanksi administratif atas keterlambatan PKB dan BBNKB
    Bebas PKB progresif
    Bebas denda sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas (SWDKLLJ).

    5. Aceh

    Provinsi berikutnya yang menggelar pemutihan pajak kendaraan bermotor hingga setahun penuh pada 2024 adalah Aceh.

    Program keringanan ini berlaku sejak 18 Desember 2023 sampai dengan 31 Desember 2024 sesuai Peraturan Gubernur Aceh Nomor 40 Tahun 2023 tentang Pembebasan Pajak Progresif dan Denda Pajak Kendaraan Bermotor.

    Ada dua keringanan yang dapat dimanfaatkan warga Aceh, yakni:

    Untuk mendapatkan manfaat program ini, pemilik kendaraan harus menyiapkan dokumen persyaratan berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) asli dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli sesuai nama yang tercantum pada STNK.

    6. Lampung

    Pemprov Lampung juga kembali mengadakan program pemutihan pajak kendaraan bermotor mulai 2 September 2024 hingga 16 Desember 2024.

    Merujuk akun Instagram resmi @bapenda_lampung, Minggu (1/9/2024), ada 4 program keringanan pajak kendaraan bermotor yang diberikan, yaitu: 

    a. Bebas pajak progresif

    Gratis pajak progresif bagi yang memiliki kendaraan lebih dari satu dengan nama dan alamat yang sama

    b. Gratis pengembalian nama kendaraan

    Gratis bea balik nama dari dalam provinsi Lampung dan luar provinsi

    c. Bebas denda

    Penghapusan denda pajak kendaraan bermotor dan sumbangan wajib kecelakaan lalu lintas jalan
    Keringanan tunggakan pajak kendaraan bermotor sebesar 50-70 persen.

    d. Pajak yang dibayarkan untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan

    Keringanan tunggakan pajak tahun ke-3, ke-4, dan ke,5 sebesar 50-70 persen berdasarkan cc kendaraan.

    7. Bengkulu

    Dilansir dari laman resminya, Pemprov Bengku turut mengadakan program pemutihan pajak kendaraan bermotor mulai 4 Juni sampai dengan 30 November 2024.

    Program ini digelar di seluruh Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) di Bengkulu, program pemutihan pajak mencakup tiga keringanan, yakni pembebasan tunggakan PKB, denda PKB, serta BBNKB II.

    Dengan adanya program keringanan ini, diharapkan mampu meningkatkan dan membuka ruang bagi masyarakat untuk kembali mengaktifkan pajak kendaraan bermotor.

    8. Kalimantan Barat

    Provinsi Kalimantan Barat mengadakan keringanan pajak kendaraan bermotor sejak 19 Juni 2024 hingga 4 Januari 2025.

    Kebijakan itu sebagaimana tertuang dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 18 Tahun 2024 tentang Pemberian Keringanan dan Pembebasan Pajak di Bidang Kendaraan Bermotor. 

    Berikut 4 program pemutihan yang diadakan dengan jadwal pelaksanaan masing-masing, yaitu:

    Pemberian keringanan PKB, sampai 20 Desember 2024
    Pembebasan sanksi administrasi PKB, sampai 20 Desember 2024
    Pembebasan progresif atas PKB Pembebasan BBNKB II dan seterusnya, sampai 4 Januari 2025
    Pembebasan sanksi administrasi BBNKB II, sampai 4 Januari 2025.

    9. Sumatera Barat

    Pemprov Sumatera Barat ikut menggelar program pemutihan pajak kendaraan selama periode 1 Oktober sampai dengan 31 Desember 2024.

    Dikutip dari akun Instagram resmi @bapenda.sumbar, Senin (30/9/2024), berikut keuntungan yang diberikan kepada wajib pajak: 

    a. Diskon pokok PKB

    20-25 persen khusus kendaraan bermotor sebelum jatuh tempo
    20-20 persen untuk kendaraan yang sudah jatuh tempo.

    b. Pembebasan BBNKB II

    Pembebasan BBNKB II untuk kendaraan dari dalam dan luar Sumatera Barat, termasuk kendaraan hasil lelang milik pemerintah dan hasil hibah yang belum didaftarkan.

    c. Pembebasan denda PKB

    d. Pembebasan denda BBNKB II

    Pembebasan denda atas keterlambatan pembayaran BBNKB kesatu dan kedua.

    e. Pembebasan pajak progresif

    f. Pembebasan denda SWDKLLJ dari PT Jasa Raharja

    Pembebasan denda SWDKLLJ tahun berlalu, tidak termasuk denda tahun berjalan.

    10. Sumatera Selatan

    Program pemutihan pajak kendaraan bermotor juga digelar oleh Pemprov Sumatera Selatan mulai 19 Agustus 2024 hingga 14 Desember 2024.

    Dilansir dari akun Instagram @bapenda_sumsel, Sabtu (21/9/2024), ada beberapa program keringanan yang diberikan oleh pemerintah, antara lain: 

    a. Keringanan PKB

    Tunggakan PKB dua tahun atau lebih cukup membayar satu tahun tunggakan pajak ditambah satu pajak satu tahun berjalan.

    b. Diskon BBNKB II

    Diskon BBNKB II sebesar 50 persen.

    c. Bebas SWDKLLJ, denda dan bunga PKB

    Bebas semua denda dan bunga PKB, pajak progresif, serta denda SWDKLLJ.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • KPK Sita Uang Tunai dalam OTT Pejabat di Bengkulu Nasional 24 November 2024

    KPK Sita Uang Tunai dalam OTT Pejabat di Bengkulu Nasional 24 November 2024

    KPK Sita Uang Tunai dalam OTT Pejabat di Bengkulu
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (
    OTT
    ) terhadap sejumlah orang diduga pejabat di Bengkulu pada Sabtu (23/11/2024).
    Dalam operasi tersebut, KPK turut menyita sejumlah uang tunai yang masih dihitung oleh petugas di lapangan.
    “Turut diamankan sejumlah uang yang masih dihitung oleh teman-teman di lapangan,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto dalam keterangannya, Minggu (24/11/2024).
    Wakil Ketua KPK Alexander Marwata juga membenarkan adanya OTT di Bengkulu.
    “Aku baru dapat laporan dari staf yang membenarkan ada giat penindakan di Bengkulu,” kata Alex saat dikonfirmasi, Minggu (24/11/2024).
    Alex menyebutkan bahwa tujuh orang telah diamankan dalam operasi tersebut. “Ada 7 orang diamankan. Detailnya baru nanti sore,” ujarnya, sambil menambahkan bahwa KPK akan memaparkan lebih lanjut mengenai rangkaian OTT pada sore harinya.
    Sumber-sumber mengungkapkan bahwa operasi ini menargetkan pejabat di Pemerintah Provinsi Bengkulu, meskipun identitas mereka dan alasan penangkapan masih belum diungkapkan secara resmi.
    Berita tentang penangkapan ini mulai beredar pada pukul 11.30 WIB melalui media sosial, yang menyebutkan bahwa sejumlah pejabat tersebut dibawa ke Mapolresta Bengkulu.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • OTT di Bengkulu, KPK Amankan Sejumlah Uang

    OTT di Bengkulu, KPK Amankan Sejumlah Uang

    Jakarta, Beritasatu.com – Tim Satgas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Bengkulu. Dari kegiatan ini, lembaga antikorupsi itu mengamankan sejumlah uang.

    “Dalam OTT KPK di Bengkulu turut diamankan sejumlah uang,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika, Minggu (24/11/2024).

    KPK belum menyampaikan secara resmi terkait jumlah uang yang diamankan dari OTT di Bengkulu. Lembaga antikorupsi itu masih menghitung terlebih dahulu uang yang disita.

    “Benar KPK melakukan kegiatan tangkap tangan di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu. Ada sekitar 7 orang yang diamankan,” ungkap Tessa.

    KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk memeriksa dan menentukan status hukum para pihak yang terjaring OTT di Bengkulu. Status mereka akan disampaikan ke publik.

    “Untuk lengkapnya akan disampaikan secara resmi oleh lembaga sore atau malam nanti,” ujar Tessa.

  • BMKG: Waspada Bencana Hidrometeorologi Hingga April 2025, Akibat La Nina!

    BMKG: Waspada Bencana Hidrometeorologi Hingga April 2025, Akibat La Nina!

    Bisnis.com, JAKARTA – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengimbau masyarakat untuk mewaspadai fenomena masuknya musim hujan yang bersamaan dengan La Nina Lemah.

    Hal ini mengakibatkan potensi penambahan curah hujan hingga 20-40 persen. Fenomena ini berlangsung mulai November atau akhir tahun 2024 hingga setidaknya Maret atau April 2025.

    Sebagai informasi, La Nina adalah fenomena anomali iklim global yang diakibatkan oleh suhu permukaan laut di Samudra Pasifik yang mendingin, lebih dingin dibandingkan biasanya.

    “Kami mengimbau masyarakat untuk mempersiapkan diri menghadapinya karena fenomena ini dapat berdampak signifikan pada kondisi cuaca. Utamanya bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perbukitan, lereng-lereng gunung, dataran tinggi, juga sepanjang bantaran sungai,” ungkap Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati dilansir dari laman resmi BMKG.

    Dwikorita mengatakan, fenomena La Nina ini berpotensi mengakibatkan berbagai bencana hidrometeorologi, seperti banjir, banjir bandang, tanah longsor, angin kencang, dan puting beliung.

    Termasuk, kata dia, bencana banjir lahar hujan yang berpotensi terjadi ketika air hujan bercampur dengan material vulkanik dari gunung berapi berupa pasir, abu, dan bebatuan serta kayu atau pohon, terutama untuk gunung api yang saat ini sedang atau baru saja mengalami erupsi. Maka dari itu, menurutnya, dibutuhkan kewaspadaan dan kesiap-siagaan seluruh komponen baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun masyarakat.

    Dwikorita menjelaskan bahwa beberapa faktor utama yang mempengaruhi cuaca dan iklim di Indonesia pada tahun 2025 adalah penyimpangan suhu muka laut di Samudra Pasifik, Samudra Hindia, dan perairan Indonesia. Penyimpangan suhu di wilayah ini berhubungan erat dengan fenomena La Nina Lemah, yang berpotensi menyebabkan peningkatan curah hujan di Indonesia. Selain itu, fenomena Indian Ocean Dipole (IOD) juga mempengaruhi distribusi hujan di wilayah Indonesia.

    Berdasarkan analisis dinamika atmosfer dan lautan, BMKG memprediksi sebagian besar wilayah Indonesia pada 2025 akan mengalami curah hujan tahunan dalam kategori normal, dengan jumlah berkisar antara 1.000 hingga 5.000 mm per tahun. Sebanyak 67% wilayah Indonesia diprediksi akan menerima curah hujan lebih dari 2.500 mm per tahun (kategori tinggi), meliputi sebagian besar Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau bagian barat, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Lampung bagian utara, sebagian besar Kalimantan, Sulawesi bagian tengah dan selatan, serta sebagian besar wilayah Papua.

    Sementara itu, 15% wilayah diprediksi mengalami curah hujan di atas normal, termasuk sebagian kecil Sumatera, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Timur, Kepulauan Maluku, dan Papua bagian tengah. Di sisi lain, 1% wilayah Indonesia diprediksi akan mengalami curah hujan di bawah normal, seperti di Sumatera Selatan bagian barat, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku Utara.

    Dampak Positif La Nina

    Meski berpotensi menimbulkan bencana hidrometeorologi, lanjut Dwikorita, apabila dimitigasi dengan tepat, fenomena La Nina Lemah disebutnya memiliki sejumlah peluang positif yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, keberlimpahan air hujan akibat La Nina dapat dimanfaatkan secara optimal guna mendukung ketahanan pangan dan air serta energi.

    Di sektor pertanian, papar Dwikorita, petani memiliki peluang percepatan tanam, perluasan area tanam padi baik di lahan sawah irigasi, tadah hujan, maupun ladang. Tentunya, kata Dwikorita, hal ini selaras dengan Program Asta Cita yang digagas Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang berkeinginan Indonesia memiliki ketahanan pangan yang kuat dan mencapai swasembada pangan.

    Tidak hanya itu, dengan langkah mitigasi yang tepat, lanjut dia, tingginya curah hujan akibat La Nina juga bermanfaat dalam meningkatkan kapasitas tampungan air di bendungan dan waduk, yang akan mendukung operasional pembangkit listrik tenaga air secara maksimum sehingga menjamin pasokan energi listrik. Masyarakat, tambah dia, dapat memanen air hujan atau rainwater harvesting dan digunakan saat musim kemarau tiba guna mengantisipasi kekeringan.

    “Untuk itu, penting untuk terus menjaga kualitas infrastruktur seperti bendungan dan waduk agar siap digunakan sepanjang tahun. Selain itu, optimalisasi drainase dan tampungan air harus disiapkan guna menghadapi musim kemarau berikutnya,” tuturnya.

    Sementara itu, Deputi Bidang Klimatologi BMKG, Ardhasena Sopaheluwakan, mengatakan bahwa BMKG mendukung penuh program Asta Cita yang digulirkan Presiden Prabowo Subianto untuk mencapai ketahanan pangan, air, dan energi melalui penyediaan informasi cuaca, iklim, dan potensi bencana yang cepat, tepat, dan akurat.

    Ardhasena menyampaikan, bahwa selama ini BMKG telah menyediakan berbagai layanan iklim yang dapat membantu petani dalam merencanakan musim tanam. Prediksi curah hujan 10 harian, bulanan hingga enam bulan ke depan yang dikeluarkan BMKG memungkinkan petani mengatur pola tanam sesuai dengan kondisi iklim yang terus berubah.

    “Dalam satu dasawarsa terakhir, BMKG dengan berbagai pihak terkait, juga telah membina lebih dari 20.000 petani melalui program Sekolah Lapang Iklim (SLI). Program ini bertujuan untuk membantu petani memahami data iklim yang relevan dan mengambil keputusan strategis, mulai dari waktu tanam hingga pemilihan komoditas yang tepat,” paparnya.

    Sedangkan pada sektor energi, kata Ardhasena, BMKG menyediakan data radiasi matahari dan kecepatan angin guna mendukung optimalisasi pemanfaatan energi terbarukan. Dengan informasi tersebut, Indonesia dapat meningkatkan ketahanan pangan, menjaga ketersediaan air, dan memaksimalkan potensi energi terbarukan secara berkelanjutan.

    “Informasi iklim yang kami sampaikan harus diikuti oleh tindakan lanjut dari sektor terkait. Kami mendorong kementerian/lembaga/daerah dalam penyusunan program dan kebijakan bisa menyesuaikan prediksi iklim yang kami berikan. Tidak hanya antisipasi dan mitigasi bencana, namun juga berbagai sektor lainnya seperti transportasi, pembangunan infrastruktur, pertanian dan kehutanan, kelautan dan perikanan, tata ruang, kesehatan, pariwisata, industri, hingga pertahanan keamanan,” pungkasnya. 

  • KPK Gelar OTT di Bengkulu, 7 Orang Diamankan – Page 3

    KPK Gelar OTT di Bengkulu, 7 Orang Diamankan – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi telah melakukan operasi tangkap tangan atau OTT di Bengkulu, pada Sabtu (23/11/2024) malam.

    “Saya baru dapat laporan dari staf yang membenarkan ada giat penindakan di Bengkulu. Ada tujuh orang diamankan,” ujar Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, saat dikonfirmasi di Jakarta, Minggu (24/11/2024).

    Alex belum memberikan rincian lebih lanjut terkait operasi tersebut, namun menyatakan bahwa detailnya akan diumumkan sore nanti.

    “Detailnya baru nanti sore dipaparkan,” katanya.

    Sebelumnya, tim penyidik KPK dikabarkan melakukan kegiatan penyidikan di Bengkulu. Kapolresta Bengkulu, Kombes Pol. Deddy Nata, membenarkan adanya pemeriksaan oleh KPK di Mapolresta Bengkulu.

    “Iya betul KPK, cuma untuk kegiatannya kita tunggu sebentar. Untuk jumlahnya saya belum tahu, kita tunggu saja dahulu. Karena yang melakukan kegiatan bukan Polresta Bengkulu, dan saya tidak tahu apa-apa kegiatannya, mohon rekan-rekan wartawan sabar dahulu sambil menunggu perkembangan lebih lanjut,” ujar Kombes Pol. Deddy, Sabtu.

     

  • OTT di Bengkulu, KPK Endus Dugaan Pungutan ke Pegawai untuk Pilkada 2024

    KPK Lakukan OTT di Bengkulu, 7 Orang Ditangkap

    Jakarta, Beritasatu.com – Tim satgas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Bengkulu. Sebanyak tujuh orang ditangkap dalam OTT itu.

    OTT tersebut terkait dugaan korupsi yang terendus oleh KPK. “Aku baru dapat laporan dari staf yang membenarkan ada penindakan di Bengkulu,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, Minggu (24/11/2024).

    Sejumlah pihak telah ditangkap dari OTT tersebut. KPK berencana menyampaikan perkembangan lebih detail terkait OTT di Bengkulu tersebut pada sore nanti.

    “Ada tujuh orang diamankan. Detailnya baru nanti sore dipaparkan,” ungkap Alex.

    Lembaga antikorupsi itu memiliki waktu 1×24 jam untuk memeriksa dan menentukan status hukum para pihak yang terjaring OTT di Bengkulu. Status mereka akan disampaikan ke publik.
     

  • Cagub Petahana Rohidin Mersyah Diperiksa KPK Terkait Dugaan Kasus OTT Pejabat Pemprov Bengkulu

    Cagub Petahana Rohidin Mersyah Diperiksa KPK Terkait Dugaan Kasus OTT Pejabat Pemprov Bengkulu

    Bengkulu, Beritasatu.com – Dugaan kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang melibatkan tujuh pejabat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu ternyata juga mencakup calon gubernur petahana Bengkulu Rohidin Mersyah. Pada Sabtu (23/11/2024) pukul 23.15 WIB, Rohidin Mersyah tiba di Mapolresta Bengkulu untuk menjalani pemeriksaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Salah satu pejabat yang diperiksa adalah Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Bengkulu Safriandi. Kapolresta Bengkulu Kombes Deddy Nata mengonfirmasi pihak KPK terus melakukan pemeriksaan di Aula Mapolresta dan membenarkan bahwa Rohidin Mersyah ikut menjalani pemeriksaan terkait dugaan kasus ini.

    Namun, Deddy mengungkapkan dirinya tidak mengetahui keterkaitan langsung antara Rohidin dengan tujuh pejabat Pemprov yang sebelumnya diperiksa.

    “Ya, benar patahana Rohidin Mersyah ikut diperiksa KPK,” kata Deddy.

    “Hasilnya tunggu KPK ya,” tambahnya.

    Kuasa hukum Rohidin Mersyah, Aizan Dahlan, menyatakan dirinya tidak mengetahui rincian perkara yang sedang berlangsung. Ia datang ke Mapolresta untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang kasus yang menimpa kliennya.

    “Kami kesini untuk mengetahui sebenarnya duduk perkaranya,” ujar Aizan.

    Sopian, kuasa hukum salah satu pejabat yang diperiksa, mengungkapkan bahwa dirinya dihubungi oleh keluarga pejabat yang diperiksa untuk mendampingi mereka. Namun, pihak penyidik belum mengizinkan untuk bertemu langsung dengan pejabat yang sedang diperiksa, meski Sopian akhirnya berhasil bertemu dengan Safriandi, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Bengkulu.

    Sopian menjelaskan, ada sekitar tujuh orang yang diperiksa, semuanya pejabat Provinsi Bengkulu. Dari tujuh orang tersebut, tidak semuanya ditangkap oleh KPK; sebagian dipanggil untuk diperiksa dan datang sesuai panggilan.

    “Kami belum mengetahui apakah mereka terjaring OTT atau tidak, yang jelas ada yang hanya dipanggil untuk diperiksa, bukan ditangkap,” tutup Sopian menanggapi kliennya Rohidin Mersyah yang diperiksa KPK.