provinsi: BENGKULU

  • Prakiraan Cuaca Ekstrem Hari Ini, Jumat 6 Desember 2024, BMKG: 24 Wilayah Berpotensi Hujan Lebat – Halaman all

    Prakiraan Cuaca Ekstrem Hari Ini, Jumat 6 Desember 2024, BMKG: 24 Wilayah Berpotensi Hujan Lebat – Halaman all

    Berikut ini potensi hujan BMKG Hari Ini Jumat (6/12/2024), beberapa lokasi di Indonesia berpotensi hujan, termasuk Jawa Tengah.

    Tayang: Jumat, 6 Desember 2024 07:20 WIB

    Tribunnews/Jeprima

    Ilustrasi hujan deras guyur Jakarta. Berikut ini potensi hujan BMKG Hari Ini Jumat (6/12/2024), beberapa lokasi di Indonesia berpotensi hujan, termasuk Jawa Tengah. 

    TRIBUNNEWS.COM – Berikut daerah yang berpotensi hujan hari ini, Jumat (6/12/2024), menurut informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

    Dikutip dari meteo.bmkg.go.id, berikut daerah-daerah yang perlu mewaspadai potensi cuaca ekstrem.

    Prakiraan Cuaca Jumat, 6 Desember 2024
    Hujan Berintensitas Ringan Berpotensi Terjadi di Wilayah:

    Kalimantan Utara
    Gorontalo

    Hujan Berintensitas Sedang Berpotensi Terjadi di Wilayah:

    Riau
    Jambi
    Kepulauan Riau
    Sumatera Selatan

    Lampung
    DKI Jakarta
    Bali
    Kalimantan Barat
    Kalimantan Selatan
    Kalimantan Timur
    Sulawesi Barat
    Sulawesi Selatan
    Sulawesi Tenggara
    Maluku

    Hujan Berintensitas Lebat Berpotensi Terjadi di Wilayah:

    Aceh
    Sumatera Utara
    Sumatera Barat
    Kepulauan Bangka Belitung
    Bengkulu
    Banten
    D.I Yogyakarta
    Jawa Timur
    Nusa Tenggara Barat
    Kalimantan Tengah
    Sulawesi Utara
    Sulawesi Tengah
    Maluku Utara
    Papua Barat
    Papua

    Hujan Berintensitas Sangat Lebat Berpotensi Terjadi di Wilayah:

    Hujan Berintensitas Ekstrem Berpotensi Terjadi di Wilayah:

    Peta prakiraan berbasis dampak hujan lebat di wilayah Indonesia, dengan status waspada, Jumat (6/12/2024)

    Aceh
    Bali
    Banten
    Bengkulu
    DKI Jakarta
    Jambi
    Jawa Tengah
    Jawa Timur
    Kalimantan Barat
    Kalimantan Selatan
    Lampung
    Maluku
    Maluku Utara
    Nusa Tenggara Barat
    Nusa Tenggara Timur
    Papua
    Papua Barat
    Riau
    Sulawesi Barat
    Sulawesi Tengah
    Sumatera Barat
    Sumatera Selatan
    Sumatera Utara
    Yogyakarta

    (Tribunnews.com/Garudea Prabawati)

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’1′,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }
    else{
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    $(“#test3”).val(“Done”);
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
    newlast=0;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else{
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    }

    Berita Terkini

  • KPK Geledah Ruangan Kerja Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu

    KPK Geledah Ruangan Kerja Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu

    Bengkulu, Beritasatu.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan penggeledahan ruang kerja kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Bengkulu. Penggeledahan ini terkait kasus operasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap calon petahana yang merupakan Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah dan Sekda Provinsi Bengkulu Isnan Fajri.

    Proses penggeledahan dilakukan pihak KPK terhadap kantor disnakertrans. Kali ini, KPK tampak dikawal oleh kepolisian dengan senjata lengkap.

    Menurut salah satu ASN Disnakertrans, pihak penyidik KPK mulai datang setelah salat ashar, dan langsung membuka segel ruangan yang sebelumnya telah dipasangi oleh KPK.

    “Tim KPK datang sehabis salat ashar, lalu menuju ruangan kepala dinas dan membuka segel lalu melalukan pemeriksaan,” kata salah satu staf Disnakertrans Bengkulu yang enggan disebutkan namanya itu, Kamis (5/12/2024).

    Dari pantauan, terlihat sejumlah penyidik KPK mulai melakukan pemeriksaan pada ruang kerja yang di kawal ketat anggota polisi serta di dampingi oleh Kepala Disnakertrans Provinsi Bengkulu Syarifudin.

    Saat melakukan penggeledahan wartawan dilarang masuk ke lantai dua yang menjadi ruang kerja Kepala Disnakertrans Provinsi Bengkulu Syarifudin. Penggeledahan berlangsung dua jam, terlihat penyidik KPK turun membawa satu koper dari ruang yang telah di geledah.

    Sedangkan Kepala Disnakertrans Provinsi Bengkulu Syarifudin saat dmintai keterangan memilih bungkam dan langsung meninggalkan wartawan menggunakan kendaraan dinasnya.

    Sebelumnya, KPK melakukan operasi tangkan tangan (OTT) terhadap sejumlah pejabat Pemprov Bengkulu termasuk calon petahana Pilkada Bengkulu, Rohidin Mersya.

    KPK sudah menetapkan Rohidin Mersya, Sekda Provinsi Bengkulu Isnan Fajri, serta ajudan Rohidin, Anca sebagai tersangka.

  • Bengkulu mendapat alokasi pupuk subsidi 81 ribu ton pada 2025

    Bengkulu mendapat alokasi pupuk subsidi 81 ribu ton pada 2025

    Sumber foto: Antara

    Bengkulu mendapat alokasi pupuk subsidi 81 ribu ton pada 2025
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 04 Desember 2024 – 16:36 WIB

    Elshinta.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu mendapat alokasi pupuk subsidi dari Kementerian Pertanian (Kementan) RI sebanyak 81 ribu ton pada 2025 yang terdiri dari 33 ribu ton jenis urea dan 48 ribu ton jenis NPK.

    “Berdasarkan data yang dirilis, Provinsi Bengkulu mendapatkan alokasi 33 ribu ton pupuk jenis urea dan 48 ribu ton pupuk jenis NPK,” kata Ketua Tim Kerja Seksi Pupuk dan Alinstan Dinas TPHP Provinsi Bengkulu, Destriana di Kota Bengkulu, Rabu (4/12).

    Ia menyebut bahwa alokasi pupuk subsidi pada 2025 mengalami peningkatan 13 persen jika dibandingkan pada 2024 yang akan disalurkan ke 134 ribu petani yang ada di Provinsi Bengkulu.

    Seperti untuk jenis urea pada 2025 mendapatkan 33 ribu ton sedangkan pada 2024 yaitu 26 ton dan jenis NPK pada 2025 mencapai 48 ribu ton sedangkan pada 2024 37 ribu ton serta pupuk subsidi formula khusus 2,6 ton untuk Kabupaten Bengkulu Tengah

    Lanjut Destriana, kenaikan alokasi pupuk subsidi di Provinsi Bengkulu salah satunya dikarenakan adanya program penanaman padi gogo dan penambahan area tanah (PAT).

    Sementara itu, Dinas tanaman pangan holtikultura dan perkebunan (DTPHP) Provinsi Bengkulu akan menyusun keputusan gubernur terkait alokasi pupuk subsidi di kabupaten dan kota, sehingga pada 1 Januari 2025 alokasi pupuk subsidi tersebut telah bisa dimanfaatkan kelompok tani (poktan).

    Diketahui, Dinas TPHP Provinsi Bengkulu mencatat, penyaluran pupuk subsidi di wilayah tersebut sejak Januari hingga Oktober 2024 telah mencapai 44.016 ton dari total alokasi 68.781 ton.

    Untuk total penyaluran pupuk subsidi jenis urea sebanyak 16.159 ton dari alokasi 26.285 ton dan jenis NPK yaitu 27.857 ton dari alokasi yang disediakan yaitu 42.495 ton.

    Dengan penyaluran pupuk subsidi tersebut, dirinya mengimbau kepada seluruh masyarakat khususnya petani agar segera memanfaatkan alokasi pupuk yang telah disediakan oleh pemerintah, mengingat saat ini telah memasuki akhir 2024.

    Sumber : Antara

  • Jawa Tengah jadi Provinsi dengan UMP Terendah meski Naik 6,5%, Yogyakarta Kalah

    Jawa Tengah jadi Provinsi dengan UMP Terendah meski Naik 6,5%, Yogyakarta Kalah

    Bisnis.com, JAKARTA – Provinsi Jawa Tengah menjadi wilayah dengan ketetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2025 paling rendah sebesar Rp2.186.898 usai naik 6,5%. UMK Jawa tengah lebih rendah dari Yogyakarta.

    Sebagaimana diketahui, kenaikan UMP sebesar 6,5% itu telah diumumkan oleh Presiden Prabowo Subianto pada Jumat (29/11/2024).

    Selanjutnya, ketentuan rinci terkait kenaikan UMP 2025 diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No.16/2024 tentang Penetapan upah minimum 2025 yang telah diteken pemerintah pada Rabu (4/12/2024).

    “Nilai kenaikan upah minimum provinsi tahun 2025 sebesar 6,5% (enam koma lima persen) dari Upah Minimum provinsi tahun 2024,” demikian bunyi Pasal 2 ayat 3 beleid itu, dikutip Rabu (4/12/2024). 

    Adapun, formula kenaikan UMP 2025 mengacu pada beleid tersebut adalah UMP 2025 = UMP 2024 + nilai kenaikan UMP 2025. Adapun, nilai kenaikan UMP dan UMK tahun 2025 mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu.

    Indeks tertentu merupakan variabel yang mewakili kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi dengan memperhatikan kepentingan Perusahaan dan Pekerja/Buruh serta prinsip proporsionalitas untuk memenuhi kebutuhan hidup layak bagi Pekerja/Buruh. 

    Dengan demikian, UMP Jawa Tengah yang semula Rp2.036.947 naik menjadi Rpp2.186.898. Namun demikian, posisinya tetap menjadi yang terendah di Indonesia.

    Diikuti oleh wilayah Jawa Barat yang tercatat hanya naik Rp149.951 dari semula Rp2.057.495 menjadi Rp191.232. 

    Serta, di posisi ketiga yakni wilayah DI Yogyakarta dari semula Rp2.125.897 menjadi Rp2.264.080.

    Secara lebih terperinci, berikut daftar UMP 2025 terendah di Indonesia:

    Jawa Tengah: Rp2.036,947.00 menjadi Rp2.186.898 

    Jawa Barat: Rp2.057,495.00 menjadi Rp2.191.232 

    DI Yogyakarta: Rp2.125,897.61 menjadi Rp2.264.080 

    Jawa Timur: Rp2.165,244.30 menjadi Rp2.305.984 

    Nusa Tenggara Timur: Rp2.186,826.00 menjadi Rp2.328.969 

    Nusa Tenggara Barat: Rp2.444,067.00 menjadi Rp2.602.931 

    Bengkulu: Rp2.507,079.24 menjadi Rp2.670.039 

    Lampung: Rp2.716,497.00 menjadi Rp2.893.069 

    Sumatera Utara : Rp2.809,915.00 menjadi Rp2.992.559 

    Sumatera Barat : Rp2.811,449.27 menjadi Rp2.994.243

  • Isu Politik Terkini: Kepastian Perolehan Suara Pramono Anung-Rano Karno hingga Prabowo Subianto Tegur Gus Miftah

    Isu Politik Terkini: Kepastian Perolehan Suara Pramono Anung-Rano Karno hingga Prabowo Subianto Tegur Gus Miftah

    Jakarta, Beritasatu.com – Hasil Pilgub Jakarta 2024 masih menjadi sorotan masyarakat. Meskipun Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum mengumumkan hasil resmi, PDIP telah mendapatkan informasi bahwa perolehan suara pasangan Pramono Anung-Rano Karno di atas 50%, artinya menang dalam satu putaran.

    Berita politik lainnya datang dari Presiden Prabowo Subianto yang telah menegur Utusan Khusus Presiden Miftah Maulana Habiburrahman atau Gus Miftah terkait ucapannya kepada seorang penjual es teh bernama Sunhaji, hingga peran Muhammadiyah yang dinilai berhasil mendidik dan membesarkan kadernya.

    Berikut rangkuman isu politik terkini sepanjang Rabu (4/12/2024).

    Kepastian Perolehan Suara Pramono Anung-Rano Karno
    Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto bersyukur atas raihan suara yang didapatkan pasangan Pramono Anung-Rano Karno pada Pilgub Jakarta 2024. Menurutnya, pencapaian yang didapatkan Pramono Anung-Rano Karno merupakan keinginan warga Jakarta.

    “Untuk pilkada Jakarta, kami sudah mendapatkan seluruh kepastian bahwa perolehan Pramono Anung-Rano Karno pada Pilkada Jakarta 2024 sudah 50,07%, artinya di atas 50% plus 1,” kata Hasto.

    Prabowo Akui Muhammadiyah Berhasil Didik dan Besarkan Kader
    Presiden Prabowo Subianto mengakui keberhasilan Muhammadiyah sebagai sebuah organisasi. Salah satunya adalah berhasil mendidik serta membesarkan para kadernya sehingga menjadi tokoh-tokoh pemimpin bangsa.

    Prabowo Subianto menyebutkan Presiden pertama Soekarno dan istrinya Fatmawati merupakan kader Muhammadiyah. Begitu juga dengan Presiden ke-2 Soeharto yang juga kader Muhammadiyah.

    “Presiden pertama dan kedua juga merupakan warga Muhammadiyah. Kalau tidak salah, Presiden Soekarno pernah menjadi pengurus Muhammadiyah dan Ibu Fatmawati juga keluarga Muhammadiyah di Bengkulu. Pak Harto juga warga Muhammadiyah, lulusan SD dan SMP Muhammadiyah,” bebernya.

    Andika-Hendi Tersungkur di Kandang Banteng
    Ketua DPP PDIP, Puan Maharani menegaskan bahwa PDIP telah berusaha maksimal untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 1, Andika Perkasa-Hendrar Prihadi (Andika-Hendi), dalam Pilgub Jawa Tengah 2024. Meski demikian, Puan mengakui masyarakat Jawa Tengah telah memilih pasangan calon nomor urut 2, Ahmad Luthfi-Taj Yasin, sebagai gubernur dan wakil gubernur.

    “Tim kami sudah melakukan evaluasi dan konsolidasi, serta berusaha semaksimal mungkin. Namun, rakyat Jawa Tengah telah memutuskan pilihan mereka dalam pilkada ini,” ujar Puan Maharani.

    Prabowo Tegur Gus Miftah
    Presiden Prabowo Subianto menegur Utusan Khusus Presiden Miftah Maulana Habiburrahman atau Gus Miftah yang viral terkait ucapannya kepada seorang penjual es teh bernama Sunhaji dalam sebuah acara.

    “Presiden sudah memberikan teguran kepada yang bersangkutan melalui Sekretaris Kabinet untuk segera meminta maaf kepada Bapak Sunhaji, yang mungkin saja dan sangat mungkin terluka perasaannya karena kejadian kemarin,” kata Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi saat dikonfirmasi, Rabu (4/12/2024).

    Prabowo Imbau Pejabat Puasa ke Luar Negeri
    Presiden Prabowo Subianto mengimbau para pejabat, mulai dari tingkat menteri hingga pimpinan daerah, untuk menahan diri atau “puasa” melakukan perjalanan ke luar negeri selama masa pemerintahannya. Langkah ini dimaksudkan untuk efisiensi anggaran yang dapat dialokasikan pada program prioritas bagi rakyat.

    “Tolong ya para menteri dan pejabat puasa dahulu lima tahun tidak ke luar negeri. Kalau lima tahun kita hemat 1,5 miliar dolar AS hanya dari perjalanan saja,” ujar Prabowo saat membuka Sidang Tanwir dan Milad ke-112 Muhammadiyah di Kupang, Nusa Tenggara Timur, Rabu (4/12/2024).

  • KPK 5 Kali OTT di Riau, Nurul Ghufron: Kami Belum Temukan Obat Korupsi yang Jos – Page 3

    KPK 5 Kali OTT di Riau, Nurul Ghufron: Kami Belum Temukan Obat Korupsi yang Jos – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Nurul Ghufron, mengaku prihatin atas keterlibatan Penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru, Risnandar Mahiwa (RM), yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT). Ia menyoroti kasus korupsi di Provinsi Riau yang terus berulang meski telah dilakukan berbagai upaya pemberantasan.

    “KPK sangat ironi, bersedih karena di Provinsi Riau ini mungkin sudah kelima kali. Juga mungkin yang diketahui di Bengkulu kemarin itu sudah yang ketiga, jadi hampir berulang, tapi kita masih belum menemukan obat yang jos untuk memberantas korupsi,” ujar Ghufron dalam konferensi pers di Gedung KPK, Rabu (4/12/2024).

    KPK mencatat, meski OTT sering membuahkan hasil dan menyeret para pelaku ke penjara, praktik korupsi tetap saja terjadi, bahkan melibatkan penyelenggara negara. Berbagai upaya, termasuk pendidikan dan strategi pencegahan korupsi, tampaknya belum cukup untuk mengatasi permasalahan ini.

    “Oleh karena itu, kami berharap sekali lagi ke depan tidak ada lagi OTT pada pemerintah daerah yang terus berulang. Mudah-mudahan sekali lagi ini yang terakhir untuk Riau, untuk di Pekanbaru adanya OTT-OTT,” imbuh Ghufron.

    “Sesungguhnya KPK berharap Indonesia tidak ada korupsi. Dengan cara-cara yang dilakukan, seperti pendidikan cegah itu, semua strategi kita untuk memberantas korupsi,” tegasnya.

     

  • Pelanggaran netralitas Kadisdikbud Bengkulu tidak terbukti

    Pelanggaran netralitas Kadisdikbud Bengkulu tidak terbukti

    Kordiv PPPS Bawaslu Kota Bengkulu Ahmad Maskuri. di Bengkulu, Rabu (4/12/2024). ANTARA/Anggi Mayasari

    Bawaslu: Pelanggaran netralitas Kadisdikbud Bengkulu tidak terbukti
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Rabu, 04 Desember 2024 – 14:55 WIB

    Elshinta.com – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Bengkulu menyatakan berdasarkan hasil klarifikasi terhadap Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, tidak terbukti melakukan pelanggaran terkait netralitas aparatur sipil negara (ASN) pada Pilkada 2024.

    “Yang bersangkutan telah melakukan klarifikasi ke Bawaslu Kota Bengkulu dan peristiwa tersebut tidak ada berdasarkan hasil keterangan dari Kepala Dinas yang didampingi oleh Sekretaris Dinas Dikbud,” kata Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Bengkulu Ahmad Maskuri di Bengkulu, Rabu.

    Ia menerangkan, pemeriksaan atau klarifikasi awal dilakukan guna memastikan apakah informasi yang diterima terkait dugaan yang bersangkutan melakukan mobilisasi kepala daerah untuk memilih salah satu pasangan calon kepada daerah di Kota Bengkulu.

    Sebab, menurut dia, berdasarkan hasil klarifikasi yang dilakukan tersebut, kepala dan sekretaris Dinas Dikbud Kota Bengkulu menerangkan bahwa kegiatan yang melibatkan banyak orang tersebut merupakan verifikasi untuk pendaftaran pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

    “Tapi kita sudah tanyakan dan beliau menyampaikan bahwa ketika ada kegiatan yang melibatkan banyak orang merupakan kegiatan verifikasi untuk pendaftaran PPPK guru honorer. Kita konfirmasi juga terkait rekaman suara yang diduga kepala sekolah di Kota Bengkulu dan beliau mengaku tidak tahu terkait hal tersebut dan memastikan tidak ada arahan untuk kepala sekolah,” ujar dia.

    Sebelumnya, Bawaslu melakukan penelusuran terkait dugaan keterlibatan salah satu ASN di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu, Provinsi Bengkulu dan diduga melanggar aturan pemilihan umum.

    “Berdasarkan informasi yang disampaikan ke Bawaslu Kota Bengkulu terkait ASN di Dinas Pendidikan Kota Bengkulu. Dugaan pelanggarannya kemungkinan ada dua dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 ASN dilarang berpihak dan tidak pidana pemilihan, kemudian statusnya sebagai ASN pasti melanggar perundang-undangan lainnya,” kata dia.

    Sumber : Antara

  • KPK Geledah Kantor Gubernur dan Sekda Bengkulu

    KPK Geledah Kantor Gubernur dan Sekda Bengkulu

    Bengkulu, Beritasatu.com – Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) menggeledah kantor gubernur Bengkulu terkait dengan penyidikan kasus dugaan pemerasan dan penerimaan gratifikasi yang dilakukan Gubernur Bengkulu Petahana Rohidin Mersyah yang sudah ditetapkan sebagai tersangka.

    Proses penggeledahan dilakukan KPK pada ruang kerja gubernur dan sekretaris daerah (sekda) Provinsi Bengkulu. Berdasarkan pantauan Beritasatu.com, penggeledahan yang dilakukan KPK di kantor gubernur Bengkulu dilakukan KPK sejak pagi hari hingga pukul 14.00 WIB.

    Penggeledahan yang dilakukan KPK terkait penyidikan kasus dugaan pemerasan dan penerimaan gratifikasi yang dilakukan Gubernur Bengkulu Petahana Rohidin Mersyah yang sudah ditetapkan sebagai tersangka.

    Saat melakukan penggeledahan, KPK dibantu aparat kepolisian untuk menjaga ketat selama penggeledahan di ruang kerja gubernur dan sekda yang berada di gedung utama.

    Selain itu, rombongan tim KPK juga menyambangi gedung biro umum dengan ditemani Plh sekretaris daerah Provinsi Bengkulu.

    Setelah melakukan penggeledahan di kantor gubernur, KPK terlihat membawa dua koper yang dimasukkan ke dalam mobil yang berbeda. Belum diketahui barang apa saja yang dibawa KPK saat melakukan penggeledahan. Penggeledahan yang dilakukan KPK dibenarkan Plt Gubernur Bengkulu Rosjonsyah.

    “Iya benar, penggeledahan dilakukan KPK. Kalau soal ruangan, kami kurang paham,” kata Plt Gubernur Bengkulu Rosjonsyah kepada awak media, Rabu (4/12/2024).

    Sementara itu, rombongan KPK memilih untuk bungkam terkait penggeledahan yang dilakukan di kantor gubernur Bengkulu.

  • DJKN sebut realisasi PNBP Lampung Rp1,29 triliun hingga Oktober

    DJKN sebut realisasi PNBP Lampung Rp1,29 triliun hingga Oktober

    Penerimaan negara bukan pajak hingga akhir Oktober 2024 tersebut tumbuh 10,33 persen dari tahun per tahun.

    Bandarlampung (ANTARA) – Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Lampung menyatakan bahwa realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di provinsi ini hingga akhir Oktober telah mencapai Rp1,29 triliun.

    “Penerimaan negara bukan pajak hingga akhir Oktober 2024 tersebut tumbuh 10,33 persen dari tahun per tahun. Kinerja tersebut didukung dari adanya kinerja badan layanan umum (BLU) yang tumbuh 32,81 persen dari tahun per tahun,” ujar Kepala Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu Nikodemus Sigit Rahardjo, di Bandarlampung, Rabu.

    Ia melanjutkan penerimaan negara bukan pajak badan layanan umun telah terealisasi Rp633 miliar dari target. Peningkatan tersebut disumbang dari pendapatan jasa layanan pendidikan dari Universitas Lampung sebesar Rp349,27 miliar dan UIN Radin Intan Lampung sebesar Rp145 miliar.

    “Kemudian ada juga sumbangan dari jasa layanan rumah sakit tepatnya di Rumah Sakit Bhayangkara Bandarlampung dengan nilai Rp43,18 miliar,” katanya pula.

    Lalu, penerimaan atas pelayanan kepada masyarakat dari penerimaan negara bukan pajak lainnya mengalami perlambatan 5,05 persen, namun realisasi telah melewati target dengan total Rp661,31 miliar dari target APBN.

    “Besaran realisasi penerimaan negara bukan pajak lainnya tersebut berasal ari pendapatan biaya pendidikan yang diterima oleh Institut Teknologi Sumatera sebesar Rp145,10 miliar, dan pendapatan uang pengganti tindak pidana korupsi yang telah diputuskan dan ditetapkan pengadilan sebesar Rp44,61 miliar,” ujar dia lagi.

    Dia menjelaskan untuk kinerja penerimaan negara bukan pajak dari aset, piutang, dan lelang telah melebihi target tahunan sebesar Rp24,98 miliar dengan persentase realisasi mencapai 102,80 persen.

    “Bagi realisasi penerimaan negara bukan pajak asset dengan kenaikan 43,92 persen diperoleh dari pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik negara dan badan layanan umum,” kata dia.

    Ia menambahkan, sedangkan untuk realisasi penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari bea lelang tumbuh 85,71 persen yang disebabkan oleh terbitnya PMK 112/2023 yang banyak memberikan relaksasi pelaksanaan lelang, reengineering portal lelang, serta kondisi ekonomi dan pasar.

    Pewarta: Ruth Intan Sozometa Kanafi
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2024

  • Presiden Prabowo Subianto Akui Muhammadiyah Berhasil Mendidik dan Membesarkan Kader

    Presiden Prabowo Subianto Akui Muhammadiyah Berhasil Mendidik dan Membesarkan Kader

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto mengakui keberhasilan Muhammadiyah sebagai sebuah organisasi. Salah satunya adalah berhasil mendidik serta membesarkan para kadernya sehingga menjadi tokoh-tokoh pemimpin bangsa.

    Prabowo Subianto menyebutkan Presiden pertama Soekarno dan istrinya Fatmawati merupakan kader Muhammadiyah. Begitu juga dengan Presiden ke-2 Soeharto yang juga kader Muhammadiyah.

    “Presiden pertama dan kedua juga merupakan warga Muhammadiyah. Kalau tidak salah, Presiden Soekarno pernah menjadi pengurus Muhammadiyah dan Ibu Fatmawati juga keluarga Muhammadiyah di Bengkulu. Pak Harto juga warga Muhammadiyah, lulusan SD dan SMP Muhammadiyah,” bebernya.

    Prabowo menyampaikan hal itu saat menghadiri pembukaan Tanwir dan Milad ke-112 Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Kupang (UMK), Nusa Tenggara Timur (NTT), Rabu (4/12/2024).

    “Mungkin karena keberhasilan Muhammadiyah mendidik, membesarkan kader-kader sehingga Muhammadiyah ada di-mana-mana. Saya minta calon nama-nama. Saya enggak tanya ini Muhammadiyah atau bukan. Setelah dilantik ada yang bisik-bisik ‘Itu Muhammadiyah Pak’. Memang Muhammadiyah ada di mana-mana, ada di kiri, ada di kanan, ada di tengah,” tuturnya.

    Tak lupa Prabowo memuji peran Muhammadiyah pada sektor pendidikan dan kesehatan. Menurutnya, hal tersebut merupakan kunci kebangkitan suatu bangsa.

    “Jadi, peran Muhammadiyah saya kira sangat pesat. Muhammadiyah, hitungan terakhir memiliki 167 perguruan tinggi, 126 Rumah Sakit (RS), 5.345 sekolah dan madrasah; 440 pesantren serta jaringan organisasi yang ada di dalam dan luar negeri,” ungkapnya.

    Prabowo mengapresiasi langkah Muhammadiyah yang membeli gedung di Madrid, Spanyol dan diubah menjadi masjid. “Muhammadiyah luar biasa,” ucapnya.

    Selain itu, menurut Prabowo, Muhammadiyah merupakan organisasi yang mampu menanamkan patriotiame serta rasa cinta Tanah Air. Dia pun menyebutkan nama Panglima TNI pertama Jenderal Besar Soedirman adalah kepala sekolah SMA Muhammadiyah.

    “Berarti pengaruh Muhammadiyah selain dakwah juga menanamkan patriotisme, menanamkan cinta Tanah Air. Terus terang saja, Jenderal Besar Soedirman bukan lulusan Akmil, beliau tidak pernah ikut Sesko di mana pun, tetapi berhasil memimpin perang kemerdekaan dan menang,” tuturnya.

    “Kalau kita lihat, ucapan-ucapan, perintah-perintah beliau, pidato-pidato beliau sampai hari ini pun adalah ungkapan dan pemikiran seorang pemimpin militer yang tidak kalah dengan pemimpin militer di dunia sepanjang sejarah,” tambah Prabowo.

    Prabowo menjelaskan, yang tidak kalah penting, Muhammadiyah telah memberi contoh toleransi dalam kehidupan, saling hormat menghormati dalam kehidupan, saling menjaga, saling mendukung. Keseluruhan hal tersebut menurut Prabowo menjadi hal yang sangat penting untuk Indonesia.