Xcloud.id

provinsi: BENGKULU

  • Jawab Megawati, Demokrat Nilai Anggaran Makan Bergizi Gratis Sudah Pas

    Jawab Megawati, Demokrat Nilai Anggaran Makan Bergizi Gratis Sudah Pas

    Jakarta –

    Ketua DPP Partai Demokrat, Herman Khaeron (Hero), menjawab usulan Ketum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri terkait anggaran program makan bergizi gratis untuk dikaji kembali. Herman Khaeron menilai anggaran terkait program tersebut sudah pas.

    “Ya saya kira sudah pas dah kita harus sukseskan ini,” kata Hero usai menghadiri HUT Golkar di SICC, Bogor, Jawa Barat, Jumat (12/12/2024).

    Hero mengatakan Demokrat akan terus mendukung program yang diusung oleh pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka ini. Ia berharap dengan didorongnya program itu, ekonomi di daerah bisa semakin maju.

    “Demokrat mendukung apa yang telah disampaikan Pak Prabowo Subianto sebagai Presiden RI,” ujar Hero.

    “Dan kita akan sukseskan program makan bergizi gratis betul-betul mencerdaskan bangsa bergulirnya ekomoni di daerah bisa diwujudkan. Dan tentu ke depan anggarannya harus dicukupkan karena target dan sasarannya lebih besar,” tambahnya.

    Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sebelumnya buka suara soal program Makan Bergizi Gratis yang dicanangkan Presiden RI Prabowo Subianto. Megawati mengatakan anggaran Rp 10 ribu untuk menu makan bergizi tidak cukup.

    “Saya hitung, lho saya juga tukang masak kok, ibu saya itu orang Sumatera, Bengkulu. Jadi tradisi putri pertama harus pintar masak. Alhamdulillah,” kata Megawati dalam acara peluncuran buku karya Todung Mulya Lubis dan diskusi ‘Pilpres 2024: Antara Hukum, Etika, dan Pertimbangan Psikologis’ di Hotel Four Seasons, Jakarta Pusat, Kamis (12/12/2024).

    “Kuhitung, Rp 10 ribu toh, apa yo, apalagi sekarang harga naik. Eh, Mas Bowo, kalau dengar ini, tolong deh, suruh dihitung lagi,” ungkapnya.

    “Ini kemanusiaan tahu. Lho iya, nanti kalau malah makin melambung, ibu-ibu pada dateng ke saya, ‘Ibu, gimana dong cabenya sekarang? Ibu sekarang bawang putihnya naik’. Aduh, pusinglah gua,” ujarnya.

    (dwr/taa)

  • 4 Provinsi Belum Tetapkan UMP 2025

    4 Provinsi Belum Tetapkan UMP 2025

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat empat provinsi belum menetapkan upah minimum provinsi (UMP) 2025 hingga Kamis (12/12) malam ini.

    Padahal, penetapan UMP diwajibkan paling lambat 11 Desember 2025 seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum 2025.

    “Yang belum menentukan provinsi ada 4 provinsi yaitu: NTB, Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Barat,” kata Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker Indah Anggoro Putri dalam keterangan tertulis.

    Sementara itu, sebanyak 34 provinsi telah menetapkan UMPN2025. Dari jumlah tersebut, 23 provinsi menetapkan upah minimum sektoral provinsi (UMSP).

    Sedangkan 11 provinsi tidak menetapkan UMSP 2025, yaitu Bengkulu, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), ⁠Kalimantan Selatan (Kalsel), Sulawesi Selatan (Sulsel), Gorontalo, Sulawesi Barat, dan Papua Tengah.

    Berdasarkan Permenaker 16/2024, pemerintah mewajibkan gubernur untuk menetapkan dan mengumumkan UMP dan UMSP paling lambat 11 Desember 2024.

    Sementara, untuk upah minimum kabupaten/kota (UMK) dan upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK) paling lambat 18 Desember 2025. Penetapan upah minimum itu mulai berlaku 1 Januari 2025.

    Melalui beleid tersebut, Kemnaker menetapkan nilai kenaikan UMP 2025 sebesar 6,5 persen bagi seluruh wilayah di Indonesia. Nilai kenaikan itu mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu.

    (del/fby)

  • Kemnaker Catat 4 Provinsi Belum Tetapkan UMP 2025, Ada NTB hingga Papua Barat

    Kemnaker Catat 4 Provinsi Belum Tetapkan UMP 2025, Ada NTB hingga Papua Barat

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melaporkan bahwa hingga 12 Desember 2024, masih ada empat provinsi yang belum menetapkan dan mengumumkan upah minimum provinsi (UMP) 2025.

    Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker Indah Anggoro Putri menyampaikan, keempat provinsi yang belum menetapkan UMP 2025 yakni Nusa Tenggara Barat (NTB), Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Barat.

    “Yang belum menetapkan ada empat provinsi,” kata Indah kepada Bisnis, kamis (12/12/2024).

    Kemnaker mencatat sudah ada 34 provinsi yang telah menetapkan UMP 2025. Dari total 34 provinsi yang telah menetapkan UMP 2025, hanya 23 provinsi yang menetapkan upah minimum sektoral provinsi atau UMSP, sedangkan 11 provinsi lainnya tidak menetapkan UMSP 2025.

    Sebelas provinsi yang menetapkan UMSP 2025 yakni Bengkulu, Lampung, Daerah Khusus Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Sulawesi Barat, dan Papua Tengah.

    Pemerintah melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No.16/2024 tentang Penetapan Upah Minimum 2025 mewajibkan Kepala Daerah untuk menetapkan UMP dan UMSP paling lambat 11 Desember 2024. 

    Upah minimum kabupaten/kota (UMK) dan upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK) ditetapkan dan diumumkan paling lambat 18 Desember 2024. Upah minimum mulai berlaku pada 1 Januari 2025.

    Dalam catatan Bisnis, Kemnaker mewajibkan gubernur di seluruh Indonesia untuk menetapkan upah minimum sektoral (UMS) untuk provinsi dan dapat menetapkan UMS kabupaten/kota. 

    Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan nilai UMSP harus lebih tinggi dari UMP, sedangkan nilai UMSK harus lebih tinggi dari UMK. 

    Imbauan tersebut disampaikan Menaker kepada para gubernur seiring dengan terbitnya Permenaker No.16/2024 tentang Penetapan Upah Minimum 2025 pekan lalu. Pengaturan soal upah minimum sektoral sendiri tercantum dalam Bab III beleid itu. 

    “Nilai UMSP harus lebih tinggi dari nilai UMP. Jadi UMSP lebih tinggi dari UMP dan demikian juga dengan UMSK tentu dia harus lebih tinggi dari nilai UMK,” kata Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi dan sosialisasi kebijakan upah minimum 2025, Senin (9/12/2024). 

  • Megawati Nilai Anggaran Makan Gratis Rp10 Ribu Tak Masuk Akal

    Megawati Nilai Anggaran Makan Gratis Rp10 Ribu Tak Masuk Akal

    Jakarta (beritajatim.com) – Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengkritik Presiden Prabowo Subianto terkait program makan siang gratis bagi anak-anak sekolah. Sebagai perempuan Indonesia yang paham kuliner dan pandai memasak, Megawati merasa anggaran itu tidak masuk akal.

    “Tapi apa, saya hitung, lho saya juga tukang masak kok. Orang tua saya itu orang Sumatera, Bengkulu. Tradisinya putri pertama harus pinter masak. Alhamdulillah,” kata Megawati saat keynote speach Peluncuran dan Diskusi Buku Berjudul: Pilpres 2024 Antara Hukum, Etika, dan Pertimbangan Psikologis di Jakarta, Kamis (12/12/2024).

    Dia pun menyampaikan saran kepada Presiden Prabowo agar anggaran Rp10 ribu per porsi ini dihitung ulang. “Hai Mas Bowo (Prabowo). Kalau denger ini tolong deh, suruh dihitung lagi” tandas Megawati yang disambut tepuk tangan para ibu-ibu yang hadir di acara itu.

    Megawati menegaskan, perencanaan program makan siang gratis itu perlu dikoreksi, karena hanya dianggarkan Rp10 ribu per porsi makanan.

    “Ku hitung, ya… Rp10 ribu. Ya apa ya (apakah cukup?) Apalagi sekarang harga naik,” ungkap Megawati.

    Presiden Kelima RI ini pun menegaskan kritik soal anggaran makan siang gratis ini sebagai koreksi membangun, agar program yang dibuat Presiden Prabowo lebih realistis.

    “Jadi ya gitu, sory ya Mas (Prabowo) saya mesti kritik. Lha saya bener kok. Saya suruh ibu-ibu hitung, Rp10 ribu dapete opo to yo? Baru ibu-ibu bilang lha yo opo, paling tempe. Lha iya bener. Saya bisa masak kok,” tukas Megawati.

    Sebagai sosok yang mengaku sering turun ke bawah mendengar suara rakyat, Megawati pada prinsipnya setuju dengan program tersebut. “Saya adalah orang yang turun ke bawah, jadi ibu-ibu jangan mentereng-mentereng, tapi turun. Lihat manusia Indonesia yang katanya mau kasih makanan gratis. Setuju saya benar,” kata Megawati

    Megawati pun merasakan bagaimana kondisi ibu-ibu yang setiap hari berhadapan dengan pekerjaan rumah tangga, seperti memasak dan mengurus kebutuhan sehari-hari yang harganya terus naik.

    “Saya tau, ngulek cabe segala, ini kemanusiaan, tau. Loh iya, nanti kalau (harga) udah melambung kan datang ke saya, ibu ini gimana cabainya sekarang aduh (naik) pusing gua. Ibu sekarang bawang putihnya naik,” tutur Megawati. [hen/but]

  • Hai Mas Bowo, Rp 10 Ribu tak Masuk Akal

    Hai Mas Bowo, Rp 10 Ribu tak Masuk Akal

    GELORA.CO –  Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri menyampaikan masukan penting kepada Presiden Prabowo Subianto terkait anggaran program makan bergizi gratis bagi anak-anak sekolah. Dia mengaku, pada prinsipnya setuju dengan program peningkatan gizi anak-anak tersebut.

    “Saya adalah orang yang turun ke bawah, jadi ibu-ibu jangan mentereng-mentereng, tapi turun. Lihat manusia Indonesia yang katanya mau kasih makanan gratis. Setuju saya, benar,” kata Megawati dalam siaran pers kepada Republika.co.id di Jakarta, Kamis (12/12/2024).

    Kendati demikian, Megawati menilai, perencanaan program makan siang gratis itu perlu dikoreksi. Pasalnya, pemerintah hanya menganggarkan Rp 10 ribu per porsi. Dia menilai, alokasi anggaran itu tidak masuk akal.

    “Tapi apa, saya hitung, lho saya juga tukang masak kok. Orang tua saya itu orang Sumatra, Bengkulu. Tradisinya putri pertama harus pinter masak. Alhamdulillah. Ku hitung, ya… Rp10 ribu. Ya apa ya (apakah cukup?) Apalagi sekarang harga naik,” kata Megawati.

    Presiden ke-5 RI itu menyampaikan saran kepada Prabowo agar anggaran Rp 10 ribu per porsi bisa ditambah. “Hai Mas Bowo (Prabowo). Kalau denger ini tolong deh, suruh dihitung lagi…” kata Megawati.

    Di sisi lain, Megawati mengaku ikut merasakan bagaimana kondisi ibu-ibu yang setiap hari berhadapan dengan pekerjaan rumah tangga. Mulai dari memasak dan mengurus kebutuhan sehari-hari yang harganya terus naik.

    “Saya tau, ngulek cabe segala, ini kemanusiaan, tau. Loh iya, nanti kalau (harga) udah melambung kan datang ke saya, ibu ini gimana cabainya sekarang aduh (naik) pusing gua. Ibu sekarang bawang putihnya naik,” kata putri Proklamator Sukarno tersebut.

    Megawati pun menegaskan kritik soal anggaran makan bergizi gratis sebagai koreksi membangun. Tujuannya agar program yang dikerjakan Presiden Prabowo lebih realistis.

    “Jadi ya gitu, sorry ya Mas (Prabowo) saya mesti kritik. Lha saya bener kok. Saya suruh ibu-ibu hitung, Rp10 ribu dapete opo to yo? Baru ibu-ibu bilang lha yo opo, paling tempe. Lha iya bener. Saya bisa masak kok,” katanya mengakhiri.

  • 8 Bus Lintas Provinsi Masuk Jurang dan Terbakar di Lampung, 3 Orang Tewas Regional

    8 Bus Lintas Provinsi Masuk Jurang dan Terbakar di Lampung, 3 Orang Tewas Regional

    Bus Lintas Provinsi Masuk Jurang dan Terbakar di Lampung, 3 Orang Tewas
    Tim Redaksi
    LAMPUNG, KOMPAS.com
    – Satu unit bus lintas provinsi masuk jurang dan terbakar di Kabupaten Pesisir Barat,
    Lampung
    . Tiga orang tewas dalam
    kecelakaan
    tersebut.
    Kapolres Pesisir Barat AKBP Alsyahendra mengkonfirmasi peristiwa kecelakaan tersebut yang terjadi pada Rabu (11/12/2024) sekitar pukul 21.00 WIB.
    “Benar, ada kecelakaan
    bus masuk jurang
    di Pekon (desa) Rata Agung. Tiga orang meninggal,” kata Alsyahendra saat dihubungi, Kamis (12/12/2024).
    Korban meninggal dunia adalah sopir bus bernama M Sofyan dan dua penumpang bernama Dedi Aditya, warga Lebak Bulus dan Karta Jaya Sitepu, warga Tambun (Bekasi).
    Dari keterangan yang dihimpun kepolisian, peristiwa ini berawal saat bus yang bermuatan 9 orang itu berangkat dari Bengkulu dengan tujuan Jakarta.
    Saat melintas di jalan yang melalui Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) Tebing Batu, Pekon Rata Agung, Kecamatan Lemong, bus Putra Raflesia itu terjun ke jurang sedalam 70 meter.
    Bus Putra Raflesia BD 7089 AU itu lalu terbakar saat mencapai dasar jurang setelah terguling. Enam orang penumpang berhasil menyelamatkan diri.
    “Bus masuk ke dalam jurang sedalam 70 meter dan terbakar di lokasi,” katanya.
    Dia menambahkan, para korban selamat telah dievakuasi ke Puskesmas Lemong. Sedangkan korban meninggal dunia dibawa ke rumah sakit di Pesisir Barat.
    Alsyahendra mengatakan, pihaknya masih melakukan pendalaman untuk mengetahui penyebab kecelakaan tersebut.
    “Satlantas Polres Pesisir Barat sudah ke lokasi untuk olah TKP.” kata dia.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 3 Soroti Anggaran Rp 10.000 Makan Bergizi Gratis, Megawati: Mas Bowo, Tolong Hitung Lagi Nasional

    3 Soroti Anggaran Rp 10.000 Makan Bergizi Gratis, Megawati: Mas Bowo, Tolong Hitung Lagi Nasional

    Soroti Anggaran Rp 10.000 Makan Bergizi Gratis, Megawati: Mas Bowo, Tolong Hitung Lagi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Presiden ke-5 RI
    Megawati Soekarnoputri
    mendukung program
    makan bergizi gratis
    yang bakal dilaksanakan pemerintahan Presiden
    Prabowo Subianto
    .
    Namun, Megawati menyoroti anggaran program makan bergizi gratis yang disiapkan pemerintah, yakni Rp 10.000 per porsi.
    “Katanya mau kasih makanan gratis, setuju saya, beneran. Tapi apa? Saya hitung, lah saya juga tukang masak kok,” ujar Megawati dalam acara peluncuran buku
    Pilpres 2024: Antara Hukum, Etika dan Pertimbangan Psikologis
    , Kamis (12/12/2024).
    Menurut Megawati, anggaran Rp 10.000 per porsi tersebut tidak masuk akal bagi dirinya yang mengerti memasak.
    Terlebih lagi, harga-harga bahan pokok di pasaran cenderung naik.
    Atas dasar itu, Megawati meminta Presiden Prabowo untuk menghitung kembali anggaran makan bergizi gratis dengan menyesuaikan harga-harga bahan pokok.
    “Ibu saya orang Sumatera, Bengkulu. Jadi tradisi putri pertama harus pintar masak. Alhamdulillah. Aku hitung, Rp 10.000 toh, ye apa toh. Sekarang harga-harga naik. Eh, Mas Bowo, dengerin nih tolong deh suruh dihitung lagi,” kata Megawati.
    Ketua Umum PDI-P ini menegaskan, kritiknya terhadap anggaran makan bergizi gratis ini bertujuan agar program tersebut bisa benar-benar terlaksana dengan baik dan dirasakan oleh masyarakat.
    “Jadi ya gitu,
    sorry
    ya Mas (Prabowo) saya mesti kritik. Lah saya bener kok. Saya suruh ibu-ibu hitung, Rp 10.000 dapat opo to yo? Baru ibu-ibu bilang lha yo opo, paling tempe. Lha iya bener. Saya bisa masak kok,” pungkasnya.
    Untuk diketahui, Presiden Prabowo telah menetapkan anggaran program makan bergizi gratis di angka Rp 10.000 per porsi.
    Sejatinya, pemerintah ingin menganggarkan program tersebut Rp 15.000 per porsi, tetapi paket makanan bergizi dengan alokasi anggaran Rp 10.000 per porsi dinilai sudah cukup bermutu dan bergizi untuk dikonsumsi.
    Badan Gizi Nasional memastikan, program makan bergizi gratis yang menjadi program unggulan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan dimulai pada 2 Januari 2025.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mas Bowo Tolong Dihitung Lagi

    Mas Bowo Tolong Dihitung Lagi

    loading…

    Presiden ke-5 RI Megwati Soekarnoputri mengkritik anggaran makan bergizi gratis yang hanya dipatok Rp10.000 per anak. Foto/SINDOnews

    JAKARTA – Presiden ke-5 RI Megwati Soekarnoputri mengkritik anggaran makan bergizi gratis yang hanya dipatok Rp10.000 per anak. Megawati meminta Presiden Prabowo Subianto untuk menghitung kembali anggaran untuk makan bergizi gratis tersebut.

    Hal itu diungkapkan Megawati saat memberi sambutan dalam acara peluncuran dan diskusi Buku Pilpres 2024 Antara Hukum, Etika, dan Pertimbangan Psikologis di Hotel Fourseason, Jakarta Pusat, Kamis (12/12/2024).

    Mulanya, Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) ini menyatakan setuju dengan program andalan Prabowo itu yakni, makan bergizi gratis. Namun, Megawati menilai, anggaran untuk program itu terbilang rendah.

    “Katanya mau kasih makanan gratis. Setuju saya. Bener loh. Tetapi apa? Saya hitung, lho saya juga tukang masak kok, ibu saya itu orang Sumatera, Bengkulu, jadi tradisi, putri pertama harus pintar masak. Alhamdulillah. Ku hitung, Rp10.000 toh,” tutur Megawati.

    Menurut Megawati, anggaran itu kurang, apalagi bahan pangan saat ini sedang alami kenaikan. Untuk itu, Megawati meminta Prabowo, agar bisa meninjau kembali besaran anggaran makan bergizi gratis.

    “Apa yo, apalagi sekarang harga naik. Eh Mas Bowo, kalau dengar ini, tolong deh, suruh dihitung lagi,” ujar Megawati yang langsung disambut tepuk tangan dari para peserta.

    Lantas, Megawati pun meminta maaf bila harus mengkritik Prabowo. Megawati menjelaskan, kritik itu dilakukan lantaran anggaran makan bergizi gratis tak cukup.

    “Jadi ya gitu, sorry ya Mas, saya mesti kritik. Lho orang saya benar kok. Saya suruh ibu-ibu hitung, Rp10 ribu dapat apa toh? Lho opo yo Bu yo, paling tempe. Iya lha, karena saya bisa masak,” tandasnya

    (cip)

  • Bus Rafflesia Terjun ke Jurang dan Terbakar di Perbatasan Lampung-Bengkulu, 3 Orang Tewas

    Bus Rafflesia Terjun ke Jurang dan Terbakar di Perbatasan Lampung-Bengkulu, 3 Orang Tewas

    Liputan6.com, Lampung – Sebuah bus Rafflesia mengalami kecelakaan di Tanjakan Manulla, perbatasan Lampung-Bengkulu, pada Rabu (11/12/2024) sekitar pukul 21.00 WIB. Bus tersebut diduga tidak kuat menanjak, sehingga mundur dan terjun ke jurang sedalam 50 meter.

    Berdasarkan informasi yang dihimpun, bus yang membawa sembilan orang, termasuk sopir dan kernet, tengah dalam perjalanan dari Bengkulu menuju Lampung. Sesampainya di lokasi kejadian, bus mengalami kendala saat menanjak.

    Setelah terjatuh ke jurang, bus mengeluarkan percikan api dan terbakar. Akibat insiden ini, tiga orang dinyatakan tewas, sementara enam lainnya mengalami luka-luka dan telah mendapatkan perawatan medis di fasilitas kesehatan setempat.

    Kapolsek Pesisir Utara AKP Rudi Aries mengonfirmasi kejadian tersebut.

    Ia mengungkapkan bahwa peristiwa nahas itu terjadi di Tebing Batu, Pekon Rata Agung, Kecamatan Lemong, Kabupaten Pesisir Barat.

    “Dari kecelakaan ini, tiga orang meninggal dunia, yakni Adit, Ahmad Sopyan (sopir), dan satu korban lainnya yang belum diketahui identitasnya. Sementara enam korban luka sudah dirawat di Puskesmas,” kata AKP Rudi, Kamis (12/12/2024).

    Menurut Rudi, insiden bermula karena sopir terlambat memindahkan transmisi ke gigi rendah saat menanjak, sehingga bus kehilangan kendali dan mundur ke jurang.

    “Bus tak mampu menanjak dengan baik karena terlambat memindahkan transmisi. Ada tiga orang yang terjebak di dalam bus dan meninggal karena posisi mereka terjepit, termasuk pengemudi,” jelasnya.

    Hingga saat ini, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait kecelakaan ini.

     

  • 6 Provinsi Belum Tetapkan UMP 2025

    6 Provinsi Belum Tetapkan UMP 2025

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat masih ada enam provinsi yang belum menetapkan upah minimum provinsi (UMP) 2025.

    Padahal, penetapan UMP diwajibkan paling lambat 11 Desember 2025. Aturan itu merujuk Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum 2025.

    Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker Indah Anggoro Putri menyampaikan berdasarkan monitoring yang dilakukan hingga Kamis (12/12) pukul 09.00 WIB, sebanyak enam provinsi belum mengumumkan UMP sesuai dengan tenggat waktu yang diberikan.

    Keenam provinsi tersebut adalah Nusa Tenggara Timur (NTT), Nusa Tenggara Barat (NTB), Sulawesi Utara, Papua Barat, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan.

    Sementara itu sebanyak 17 provinsi juga tercatat belum menetapkan upah minimum sektoral provinsi (UMSP). Di antaranya Bengkulu, Lampung, Kepulauan Bangka Belitung, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB, NTT, dan Kalimantan Selatan.

    Lalu, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Sulawesi Barat, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan.

    Indah menyebut Kemnaker sangat mengapresiasi kerja keras para gubernur, Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan seluruh Dewan Pengupahan Provinsi dalam merumuskan dan menetapkan UMP dan UMSP 2025.

    “Selanjutnya kami harap seluruh pihak tersebut dapat melanjutkan mendiskusikan dan merumuskan untuk selanjutnya menetapkan UMK 2025 dan jika ada, UMSK 2025,” ujar dia kepada CNNIndonesia.com, Kamis (12/12).

    Berdasarkan Permenaker 16/2024, pemerintah mewajibkan gubernur untuk menetapkan dan mengumumkan UMP dan UMSP paling lambat 11 Desember 2024.

    Sementara, untuk upah minimum kabupaten/kota (UMK) dan upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK) paling lambat 18 Desember 2025. Penetapan upah minimum itu mulai berlaku 1 Januari 2025.

    Melalui beleid tersebut, Kemnaker menetapkan nilai kenaikan UMP 2025 sebesar 6,5 persen rata bagi seluruh wilayah di Indonesia. Nilai kenaikan itu mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu.

    (del/sfr)