provinsi: BENGKULU

  • Prakiraan Cuaca Ekstrem Hari Ini Minggu, 15 Desember 2024, BMKG: Jogja dan Jatim Potensi Hujan Lebat – Halaman all

    Prakiraan Cuaca Ekstrem Hari Ini Minggu, 15 Desember 2024, BMKG: Jogja dan Jatim Potensi Hujan Lebat – Halaman all

    Berikut ini potensi hujan BMKG hari ini, Minggu (15/12/2024), beberapa lokasi di Indonesia berpotensi hujan, termasuk Jawa Tengah.

    Tayang: Minggu, 15 Desember 2024 07:21 WIB

    /TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWAN

    Sejumlah pemotor berangkat kerja menggunakan jas hujan di saat hujan rintik-rintik, melintas di Jalan Raya Dayeuhkolot, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Rabu (4/12/2024). Hujan ringan sepanjang hari turun di Bandung dari Selasa, 3 Desember 2024 sore, hingga Rabu, 4 Desember 2024 pagi menjelang siang. Masyarakat yang beraktivitas di luar rumah diimbau untuk sedia payung atau jas hujan, serta waspada terhadap kemungkinan genangan air. Berikut ini potensi hujan BMKG Hari Ini, Minggu (15/12/2024), beberapa lokasi di Indonesia berpotensi hujan, termasuk Jawa Tengah. (TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWAN) 

    TRIBUNNEWS.COM – Berikut daerah yang berpotensi hujan hari ini, Minggu (15/12/2024), menurut informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

    Dikutip dari meteo.bmkg.go.id, berikut daerah-daerah yang perlu mewaspadai potensi cuaca ekstrem.

    Prakiraan Cuaca Minggu, 15 Desember 2024

    Hujan Berintensitas Ringan Berpotensi Terjadi di Wilayah:

    Hujan Berintensitas Sedang Berpotensi Terjadi di Wilayah:

    Sumatera Selatan

    Bengkulu

    Lampung

    Banten

    DKI Jakarta

    Kalimantan Barat

    Kalimantan Tengah

    Kalimantan Selatan

    Kalimantan Timur

    Sulawesi Tengah

    Sulawesi Barat

    Sulawesi Tenggara

    Hujan Berintensitas Lebat Berpotensi Terjadi di Wilayah:

    Aceh

    Sumatera Utara

    Jawa Barat

    Jawa Tengah

    D.I Yogyakarta

    Jawa Timur

    Bali

    Nusa Tenggara Barat

    Nusa Tenggara Timur

    Kalimantan Utara

    Sulawesi Utara

    Sulawesi Selatan

    Maluku Utara

    Maluku

    Papua Barat

    Papua

    Hujan Berintensitas Sangat Lebat Berpotensi Terjadi di Wilayah:

    Hujan Berintensitas Ekstrem Berpotensi Terjadi di Wilayah:

    (Tribunnews.com/Garudea Prabawati)

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’1′,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }
    else{
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    $(“#test3”).val(“Done”);
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
    newlast=0;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else{
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    }

    Berita Terkini

  • Daftar 10 Daerah dengan UMP Terendah 2025

    Daftar 10 Daerah dengan UMP Terendah 2025

    Daftar Isi

    Jakarta, CNN Indonesia

    Upah Minimum Provinsi (UMP) 2025 telah ditetapkan di hampir seluruh provinsi di Indonesia.

    Mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum, pemerintah menetapkan nilai kenaikan UMP sebesar 6,5 persen dari UMP tahun sebelumnya.

    Namun, beberapa daerah masih memiliki UMP yang rendah, sekitar Rp2,2 juta. Menariknya, meskipun Jawa merupakan pusat ekonomi Indonesia, sebagian besar UMP terendah justru terdapat di pulau ini.

    Meski ada peningkatan sebesar 6,5 persen, Jawa Tengah tetap mencatatkan UMP terendah di Indonesia, yaitu sebesar Rp2.169.349.

    Berdasarkan data yang tersedia, berikut adalah sepuluh daerah dengan UMP terendah untuk tahun 2025:

    1. Jawa Tengah

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah menetapkan UMP 2025 sebesar Rp2.169.349. Angka ini naik 6,5 persen atau 132.402 dari UMP tahun ini sebesar Rp2.036.947.

    2. Jawa Barat

    UMP 2025 Jawa Barat resmi ditetapkan sebesar Rp2.191.238. Angka itu naik 6,5 persen atau Rp133.737 dari UMP sebelumnya yakni Rp2.057.495.

    3. Daerah Istimewa Yogyakarta

    Pemerintah DIY menetapkan UMP 2025 sebesar Rp2.264.080 atau naik 6,5 persen atau Rp138.183 dari sebelumnya Rp2.125.897.

    4. Jawa Timur

    Menyusul DIY, Pemprov Jawa Timur menetapkan UMP 2025 di level Rp2.305.983. Angka ini pun naik 6,5 persen atau Rp140.741 dari UMP 2024, yakni Rp2.165.244.

    5. Nusa Tenggara Timur (NTT)

    UMP 2025 NTT ditetapkan sebesar Rp2.328.969. Upah itu naik 6,5 persen dari yang sebelumnya sebesar Rp2.186.826.

    6. Banten

    Untuk UMP 2025, Banten menetapkan angka Rp2.905.119, mengalami kenaikan 6,5 persen atau bertambah Rp177.307 dibandingkan UMP sebelumnya sebesar Rp2.727.812.

    7. Lampung

    UMP 2025 di Lampung ditetapkan sebesar Rp2.893.069, naik sebesar 6,5 persen, atau mengalami peningkatan Rp176.572 dari UMP tahun sebelumnya yang sebesar Rp2.716.497.

    8. Kalimantan Barat

    Di Kalimantan Barat, UMP 2025 berada di angka Rp2.878.286, mencatatkan kenaikan 6,5 persen, atau bertambah Rp171.670 dari UMP sebelumnya yang sebesar Rp2.706.616.

    9. Bengkulu

    Untuk Bengkulu, UMP 2025 ditetapkan sebesar Rp2.670.039, mengalami kenaikan 6,5 persen, yang setara dengan tambahan Rp162.960 dari UMP sebelumnya sebesar Rp2.507.079.

    10. Maluku

    Sementara itu, di Maluku, UMP 2025 ditetapkan sebesar Rp3.141.700, naik 6,5 persen atau bertambah Rp191.747 dibandingkan UMP sebelumnya yang sebesar Rp2.949.953.

    (lau/sfr)

  • Waspada Cuaca Ekstrem, ASDP Pastikan Layanan Lancar saat Nataru – Page 3

    Waspada Cuaca Ekstrem, ASDP Pastikan Layanan Lancar saat Nataru – Page 3

    ASDP juga memohon kepada seluruh pengguna jasa kapal feri untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrem menjelang libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025.

    Bulan Desember hingga Januari diprediksi sebagai puncak musim hujan di berbagai wilayah Indonesia, termasuk di Jawa, Lampung, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Jambi, dan Sumatera Selatan, berdasarkan analisis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

    Corporate Secretary ASDP, Shelvy Arifin menyarankan pengguna jasa untuk merencanakan keberangkatan lebih awal sebelum puncak arus libur Natal dan Tahun Baru, serta tetap waspada dengan risiko yang muncul dengan terjadinya cuaca ekstrem yang berdampak pada terganggunya layanan penyeberangan.

    ASDP telah menyiapkan langkah mitigasi, termasuk bersama dengan KSOP selaku regulator dan mitra kerja terkait dalam pengoperasian kapal-kapal berukuran besar untuk menjamin kelancaran dan keamanan perjalanan. Adapun semua armada yang dioperasikan pada layanan Natal dan Tahun Baru 2024/2024 ini telah menjalani pemeriksaan alat keselamatan yang sesuai dengan prosedur operasi standar (SOP).

    Dan untuk mendukung kelancaran perjalanan selama Nataru, ASDP juga mewajibkan pengguna jasa melakukan pembelian tiket ferry menggunakan aplikasi Ferizy ataupun melalui mitra kerja resmi. Dengan sistem pembelian tiket yang transparan dan bebas penipuan, Ferizy memungkinkan pengguna memesan tiket hingga 60 hari sebelum jadwal keberangkatan

  • Tak Ada yang Mengejutkan dari Kepengurusan NasDem 2019-2024

    Tak Ada yang Mengejutkan dari Kepengurusan NasDem 2019-2024

    JAKARTA – Surya Paloh kembali dipercaya untuk kembali menjadi Ketua Umum Partai NasDem, periode 2019-2024. Keputusan diambil secara aklamasi setelah melalui serangkaian Kongres II Nasdem, yang berlangsung sejak 8-11 November 2019.

    Adalah Lestari Moerdijat, Anggota Majelis Tinggi NasDem yang mengumumkan keputusan dan penetapan ketum periode 2019-2024. Setelah menerima mandat tersebut, Surya Paloh langsung mengumumkan struktur kepengurusan DPP Nasdem yang langsung dilantiknya. 

    “Sebagai pengurus, tentu atas izin saudara-saudara, saya akan melantik diri saya sendiri beserta semuanya (pengurus Nasdem periode 2019-2024),” ucap Paloh di Gedung JIEXPO, Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin, 11 November.

    Surya Paloh sah kembali menjadi ketua umum Partai NasDem periode 2019-2024, sesuai dengan keputusan Kongres II Partai NasDem.

    Selengkapnya https://t.co/CGeXqE7cTH#Kongres2NasDem #NasDemAntiMahar

    — Partai NasDem (@NasDem) November 11, 2019

    Nama-nama dalam kepengurusan NasDem juga tidak terlalu mengejutkan. Johnny G Plate kembali dipercaya menjadi Sekretaris Jenderal (Sekjen) NasDem untuk kedua kalinya. Tak hanya itu, Paloh juga mengangkat Ahmad Ali sebagai wakilnya.

    “Ketua umum nampaknya sukar untuk berpisah sama manusia satu ini, berikan tepuk tangan kepada Jhonny G Plate. Menteri Kominfo kita adalah Sekretaris Jendral,” tutur Paloh berseloroh.

    Selanjutnya, jabatan bendahara umum diisi oleh Ahmad Sahroni. Ahmad Sahroni merupakan Anggota Komisi III DPR RI. Ia juga kerap dijuluki dengan sebutan Crazy Rich Tanjung Priok. 

    “Bendahara umum ini bukan hanya sekadar pencatat, jadi kebutuhan DPW, DPD, DPC, urusannya bendahara umum. Kita percayakan kepada orang muda yang bernama Ahmad Sahroni,” ungkap Paloh.

    Nasdem juga mempersiapkan pengurus yang mengatur strategi kemenangan pada Pemilu tahun 2024 dari sekarang. Jabatan Ketua Badan Pemenang Pemilu (Bappilu) Nasdem diisi oleh anak Paloh sendiri, yakni Prananda Surya Paloh. 

    “Ketua Bappilu menentukan target untuk mengantarkan harapan partai ini sebagai partai pemenang pemilu pada tahun 2024. Tugas berat itu kita percayaan sebagai Prananda Surya Paloh,” kata dia. 

    Berikut susunan DPP NasDem Periode 2019-2024:

    Ketua Umum​​: Surya Paloh

    Wakil Ketua Umum​: Ahmad M Ali

    A. Ketua Koordinasi Bidang Kebijakan Publik & Isu Strategis​​: Suyoto

    1. Ketua Hubungan Internasional​​​​: Martin Yudi Manurung

    2. Ketua Ekonomi​​​​​​: Shanti Ramchand

    3. Ketua UMKM​​​​​​: Niluh Djelantik

    4. Ketua Agama & Masyarakat Adat​​​​: Hasan Aminuddin

    5. Ketua Tenaga Kerja & Transmigrasi​​​: Irma Suryani

    6. Ketua Kesehatan​​​​​​: Okky Asokawati

    7. Ketua Perempuan & Anak​​​​​: Amelia Anggraini

    8. Ketua Pendidikan & Kebudayaan​​​​: Nining Indra Shaleh

    9. Ketua Hukum & HAM​​​​​: Taufik Basari

    10.Ketua Pariwisata & Industri Kreatif​​​: Yuli Laiskodat

    11.Ketua Pertahanan & Keamanan​​​​: Supiadin Aries Saputra

    12.Ketua Pertanian, Peternakan & Kemandirian Desa​: Sulaeman L Hamzah

    13.Ketua Maritim​​​​​​: Emmy Hafild

    14.Ketua Pemuda & Olahraga​​​​​: Moh Haerul Amri

    15.Ketua Energi & Mineral​​​​​: Kurtubi

    16.Ketua Lingkungan Hidup​​​​​: Lusyani Suwandi

    17.Ketua Kehutanan, Agraria & Tata Ruang​​​: T. Taufiqulhadi

    18.Ketua Migran​​​​​​: Felly Runtuwene

    B. Ketua Koordinasi Bidang Ideologi, Organisasi, dan Kaderisasi​: Sri Sajekti Sudjunadi

    ​1.  Ketua Organisasi & Keanggotaan​​​​: Rusdi Masse Mappasesu

    ​2.  Ketua Kaderisasi & Pendidikan Politik​​​: Baedowi

    ​3.  Ketua Hubungan Legislatif​​​​​: Atang Irawan

    ​4.  Ketua Hubungan Eksekutif​​​​​: Luthfi A. Mutty

    ​5.  Hubungan Badan & Sayap​​​​​: Ivanhoe Semen

    ​6.  Ketua Penggalangan & Penggerak Komunitas​​: Andri J

    ​7.  Ketua Pemilih Pemula & Milenial​​​​: Lathifa M. Al Anshori

    ​8.  Ketua Cyber & Digitalisasi​​​​​: Donny Priambodo

    ​9.  Ketua Media & Komunikasi Publik​​​​: Charles Meikyansah 

    C. Ketua Koordinasi Bidang Pemenangan Pemilu​​​: Prananda Surya Paloh

    ​1. Sumatera 1 ( Aceh, Sumut )​​​​: Zulfan Lindan

    ​2. Sumatera 2 ( Sumbar, Kepri, Riau, Bengkulu )​​: Willy Aditya

    ​3. Sumatera 3 ( Bengkulu, Sumsel, Jambi, Babel, Lampung)​: Fauzi Amro

    ​4. Jawa 1 ( Banten, DKI )​​​​​: Effendi Choirie

    ​5. Jawa 2 ( Jabar )​​​​​​: Saan Mustopa

    ​6. Jawa 3 ( Jatim )​​​​​​: Sugeng Suparwoto

    ​7. Jawa 4 ( Jatim )​​​​​​: Dossy Iskandar P

    ​8. Bali, NTB, NTT​​​​​​: Okka Gunastawa

    ​9. Kalimantan​​​​​​​: Syarif Alkadrie

    ​10. Sulawesi​​​​​​​: Rachmat Gobel

    ​11. Maluku,Maluku Utara​​​​​: Rosita Usmah

    ​12. Papua, Papua Barat​​​​​: Robert Rouw 

    D. Sekretais Jenderal​​​​​​​: Jhonny G Plate

    ​1. Wasekjend Kebijakan Publik & Isu Strategis​​: Hernawi Taslim

    ​2. Wasekjend Ideologi, Organisasi & Kaderisasi​​: Dedy Ramanta

    ​3. Wasekjend Pemenangan Pemilu​​​​: Jakfar Sidik

    ​4. Wasekjend Umum & Administrasi​​​​: Siar Anggreta Siagian

    E. Bendahara Umum​​​​​​​: Ahmad Sahroni

    ​1. Waben Pengelolaan Dana & Aset​​​​: Joice Triatman

    ​2. Waben Penggalangan Dana​​​​: Fatmawati Rusdi

  • Mayoritas kota besar Indonesia berpotensi hujan akhir pekan ini

    Mayoritas kota besar Indonesia berpotensi hujan akhir pekan ini

    logo BMKG

    BMKG: Mayoritas kota besar Indonesia berpotensi hujan akhir pekan ini
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Sabtu, 14 Desember 2024 – 08:13 WIB

    Elshinta.com – Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca hujan dengan beragam intensitas dapat dialami hampir seluruh kota besar di Indonesia dengan beragam intensitas hujan pada hari ini.

    Prakirawan BMKG Yohanes Agung Kristomo dalam prakiraan cuaca daring diikuti dari Jakarta, Sabtu, mengatakan hampir seluruh kota besar di Pulau Sumatera berpotensi hujan dengan beragam intensitas kecuali Banda Aceh yang diprakirakan mengalami cuaca berawan tebal.

    Dia menyebut hujan intensitas ringan diprakirakan BMKG akan terjadi di Kota Padang, Tanjung Pinang, Pekanbaru, Jambi, Pangkal Pinang dan Bandar Lampung. Serta hujan dengan intensitas sedang dapat dialami masyarakat di Medan, Bengkulu dan Palembang.

    “Secara umum Pulau Jawa diprakirakan hujan ringan untuk wilayah Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta dan Surabaya,” jelasnya.

    Sementara itu, BMKG memprakirakan hujan disertai petir dapat terjadi di wilayah Denpasar, Mataram dan Kupang. Kondisi hujan berpotensi terjadi di seluruh ibu kota provinsi di Pulau Kalimantan, termasuk hujan ringan di Pontianak dan Banjarmasin, hujan intensitas sedang di Samarinda serta hujan petir di Tanjung Selor dan Palangkaraya.

    Di Pulau Sulawesi, hanya Gorontalo yang diprakirakan mengalami cuaca berawan dengan kota lain dapat mengalami kondisi hujan dengan beragam intensitas. Hujan ringan berpotensi terjadi di Manado, Makassar, Palu dan Kendari serta hujan petir di Mamuju. Di timur Indonesia, hujan dengan intensitas ringan diprediksi BMKG dapat terjadi di wilayah Ambon, Ternate, Manokwari dan Jayapura. Dengan potensi hujan sedang di Sorong, Jayawijaya dan Merauke serta hujan petir di daerah Nabire.

    Sumber : Antara

  • Daftar UMP Berbagai Daerah di Indonesia, Semuanya Naik

    Daftar UMP Berbagai Daerah di Indonesia, Semuanya Naik

    ERA.id – Presiden Prabowo Subianto telah mengumumkan rata-rata kenaikan upah minimum nasional sebesar 6,5 persen pada 2025.

    Prabowo mengungkapkan, bahwa kenaikan ini lebih tinggi dibandingkan dengan usulan Menteri Ketenagakerjaan yang sebelumnya merekomendasikan kenaikan sebesar 6 persen.

    Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengungkapkan bahwa kenaikan upah minimum 2025 itu berlaku rata bagi provinsi serta kabupaten/kota sebagaimana tertera dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan atau Permenaker Republik Indonesia nomor 16 Tahun 2024 Tenang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025 yang telah diundangkan pada Rabu (4/12).

    Adapun kenaikan UMP 2025 diumumkan kemarin. Tercatat telah sejumlah provinsi di Indonesia telah mengumumkan kenaikan UMP sebesar 2025 yang meliputi:

    Provinsi Aceh menetapkan UMP 2025 sebesar Rp3.685.616 atau naik 6,5 persen dari sebelumnya sebesar Rp3.460.672

    Provinsi Sumatra Barat menetapkan UMP 2025 sebesar Rp2.994.193 atau naik 6,5 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp2.811.449

    Provinsi Sumatra Selatan menetapkan UMP 2025 sebesar Rp3.681.571 atau naik 6,5 persen dari tahun sebelumnya sebesar 3.456.874

    Provinsi Kepulauan Riau menetapkan UMP 2025 sebesar Rp3.623.654 atau naik 6,5 persen dari tahun sebelumnya sebesar 3.402.492

    Provinsi Riau menetapkan UMP 2025 menetapkan UMP 2025 sebesar Rp3.508.776,22 atau naik 6,5 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp3.294.625

    Provinsi Lampung menetapkan UMP 2025 sebesar Rp2.893.070 atau naik 6,5 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp2.716.497

    Provinsi Bengkulu menetapkan UMP 2025 sebesar Rp2.670.039 atau naik 6,5 persen dari tahun sebelumnya sebesar 2.507.079

    Provinsi Jambi menetapkan UMP 2025 sebesar Rp3.234.535 atau naik 6,5 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp3.037.122

    Provinsi Bangka Belitung menetapkan UMP 2025 sebesar Rp3.623.653 atau naik 6,5 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp3.402.492

    Provinsi Banten menetapkan UMP 2025 sebesar Rp2.905.119 atau naik 6,5 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp2.727.812

    Provinsi Jakarta menetapkan UMP 2025 menjadi Rp5.396.761 atau naik 6,5 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp5.067.381

    Provinsi Jawa barat menetapkan UMP 2025 sebesar Rp2.191.232 atau naik 6,5 persen dari tahun sebelumnya sebesar 2.057.495

    Provinsi Jawa Timur menetapkan UMP 2025 sebesar Rp2.305.985 atau naik 6,5 persen dari tahun sebelumnya sebesar 2.165.244

    Daerah Istimewa Yogyakarta menetapkan UMP 2025 sebesar Rp2.264.080,95 atau naik 6,5 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp2.125.897,61

    Provinsi Jawa tengah menetapkan UMP 2025 sebesar Rp2.169.349 atau naik 6,5 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp2.036.947

    Provinsi Bali menetapkan UMP 2025 sebesar Rp2.996.500 atau naik 6,5 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp2.816.672

    Provinsi Maluku Utara menetapkan UMP 2025 sebesar Rp3.408.000 atau naik 6,5 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp.3.200.000

    Provinsi Maluku menetapkan UMP 2025 sebesar Rp3.141.700 atau naik 6,5 persen dari tahun sebelumnya sebesar 2.949.953

    Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan UMP 2025 sebesar Rp2.915.000 atau naik 6,5 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp2.736.698

    Provinsi Sulawesi Tenggara menetapkan UMP 2025 sebesar Rp3.073.551 atau naik 6,5 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp2.885.964

    Provinsi Sulawesi Selatan menetapkan UMP 2025 sebesar Rp3.657.527 atau naik 6,5 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp3.343.298

    Provinsi Gorontalo menetapkan UMP 2025 sebesar Rp3.221.731 atau naik 6,5 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp3.012.318

    Provinsi Sulawesi Barat menetapkan UMP 2025 sebesar Rp3.104.430 atau naik 6,5 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp2.914.958

    Provinsi Kalimantan Barat menetapkan UMP 2025 sebesar Rp2.878.285 atau naik 6,5 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp2.702.616

    Provinsi Kalimantan Tengah menetapkan UMP 2025 sebesar Rp3.473.621,04 atau naik 6,5 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp3.261.616

    Provinsi Kalimantan Selatan menetapkan UMP 2025 sebesar Rp3.496.194 atau naik 6,5 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp3.282.812

    Provinsi Kalimantan Utara menetapkan UMP 2025 sebesar Rp3.580.160 atau naik 6,5 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp3.361.653

    Provinsi Kalimantan Timur menetapkan UMP 2025 sebesar Rp3.579.314 atau naik 6,5 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp3.360.858

    Provinsi Papua menetapkan UMP 2025 sebesar Rp4.285.850 atau naik 6,5 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp4.024.270

    Provinsi Papua Barat menetapkan UMP 2025 sebesar Rp3.393.500 atau naik 6,5 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp3.615.000

  • Potensi Cuaca Ekstrem Masih Hantui Wilayah RI

    Potensi Cuaca Ekstrem Masih Hantui Wilayah RI

    Jakarta, CNN Indonesia

    Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi potensi cuaca ekstrem masih mengancam sejumlah wilayah Indonesia dalam sepekan ke depan. Simak prediksinya.

    BMKG, dalam laporan ‘Prospek Cuaca Mingguan Periode 13-20 Desember 2024’ mengungkap hasil pemantauan cuaca menunjukkan bibit siklon tropis 93S masih terpantau di Samudera Hindia Selatan Jawa.

    Kendati begitu, bibit siklon tropis 93S mulai bergerak ke barat daya, menjauhi wilayah Indonesia dan memiliki potensi rendah untuk tumbuh menjadi siklon tropis dalam 24 jam.

    BMKG mengatakan, fenomena Madden-Julian Oscillation (MJO) yang telah aktif di wilayah Indonesia sejak November 2024, diperkirakan masih akan aktif di wilayah Indonesia hingga seminggu ke depan. Fenomena ini turut didukung oleh aktivitas Gelombang Rossby, Gelombang Kelvin, Gelombang Low Frekuensi, serta potensi pembentukan bibit dan siklon tropis di sekitar wilayah Indonesia yang cukup tinggi, sehingga berpotensi meningkatkan pembentukan cuaca signifikan.

    “Sekitar 19 persen wilayah Indonesia berada pada puncak musim hujan pada Bulan Desember 2024. Dengan diprediksinya MJO dan gelombang atmosfer yang masih cukup signifikan, maka potensi cuaca ekstrem juga akan tetap terjadi, yang berdampak pada potensi bencana hidrometeorologi, seperti banjir, genangan air, atau tanah longsor,” demikian keterangan BMKG dalam laporannya.

    “Kondisi ini tentu saja menjadi ancaman bagi sebagian besar penduduk Indonesia, khususnya yang berada di daerah rawan. Risiko banjir lahar juga masih ada akibat hujan sangat lebat di sekitar aliran sungai wilayah gunung berapi aktif,” lanjutnya.

    Oleh karena itu, BMKG mengimbau masyarakat untuk terus meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrem.

    Dinamika atmosfer

    BMKG memantau sejumlah fenomena atmosfer yang diperkirakan akan memengaruhi pola cuaca di Indonesia selama sepekan ke depan. Fenomena ini berkontribusi signifikan terhadap peningkatan pembentukan awan hujan di berbagai wilayah, terutama di bagian barat, tengah, dan timur Indonesia.

    Pertama, Madden-Julian Oscillation (MJO) saat ini terpantau berada di fase 5 dan aktif bergerak melintasi wilayah Indonesia dari barat ke timur.

    Kedua, gelombang Rossby, Kelvin, dan Low Frequency yang aktif di sebagian besar wilayah Indonesia.

    Ketiga, potensi pembentukan bibit siklon tropis di selatan Jawa dan Laut Natuna-Laut Andaman.

    “Kombinasi fenomena-fenomena itu dapat menciptakan kondisi atmosfer yang mendukung pembentukan awan hujan secara intensif di beberapa wilayah Indonesia, termasuk sebagian Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bali-Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua,” kata BMKG.

    Daftar daerah potensi hujan lebat

    BMKG memprediksi hujan dengan intensitas sedang hingga sangat lebat, yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang akan terjadi selama periode 10-17 Desember 2024. Berikut wilayahnya:

    Hujan sedang-lebat

    Sumatera: Aceh, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, dan Kepulauan Bangka Belitung
    Jawa dan Bali: DK Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan DI Yogyakarta
    Kalimantan: Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara
    Sulawesi: Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara
    Maluku dan Papua: Maluku Utara, Maluku, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, dan Papua

    Hujan lebat-sangat lebat

    Sumatera: Sumatera Utara, Bengkulu, Sumatera Selatan, dan Lampung
    Jawa dan Bali: Banten, Jawa Timur, dan Bali
    Nusa Tenggara: Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur
    Sulawesi: Sulawesi Barat dan Sulawesi Selatan
    Maluku dan Papua: Papua Pegunungan dan Papua Selatan

    Potensi angin kencang di wilayah Banten, Jawa Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Maluku, Papua Selatan selama periode yang sama. Kondisi ini meningkatkan risiko bencana hidrometeorologi seperti banjir, genangan air, tanah longsor, dan angin kencang, terutama di wilayah rawan.

    (tim/dmi)

  • Sistem Politik Kita Perlu Disempurnakan

    Sistem Politik Kita Perlu Disempurnakan

    loading…

    Ketua DPD Sultan B Najamuddin menanggapi pernyataan Presiden Prabowo yang mengatakan Pilkada sangat mahal dan kepala daerah sebaiknya dipilih melalui DPRD sebagai tesis yang perlu dipertimbangkan secara serius. Foto: Ist

    JAKARTA – Ketua DPD Sultan B Najamuddin menanggapi pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang mengatakan Pilkada sangat mahal dan kepala daerah sebaiknya dipilih melalui DPRD sebagai tesis yang perlu dipertimbangkan secara serius.

    Menurut Ketua DPD ke-6 RI itu, pihaknya termasuk yang paling intens mengawasi dan mengkaji proses Pilkada Serentak 2024. DPD beranggapan Pilkada adalah pesta demokrasi masyarakat dan eksistensi otonomi daerah yang harus dilaksanakan secara berkualitas agar melahirkan kepala daerah berkualitas.

    “Pernyataan Pak Presiden dan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia adalah kajian hampir semua pihak yang mulai khawatir dengan proses pilkada yang semakin tidak efisien. Kami pun secara pribadi pernah menyinggung isu ini dengan Pak Prabowo dalam beberapa pertemuan kami dengan beliau,” ujar Sultan, Jumat (13/12/2024).

    Di sisi lain, Pilkada langsung juga tidak menjamin otomatis adanya legitimasi daulat rakyat yang kuat dalam proses pilkada. Hal ini dibuktikan dengan semakin rendahnya partisipasi masyarakat dalam pilkada serentak kemarin.

    “Tingkat partisipasi masyarakat dalam pilkada kemarin secara nasional kurang dari 70 persen. Di Pilkada Jakarta bahkan hanya 58 persen dan masih tinggi upaya gugatan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK),” ungkapnya.

    Artinya, diperlukan penyempurnaan dalam sistem politik khususnya sistem Pemilu hingga sistem partai politik saat ini. Karena itu melalui buku “Green Democracy”, DPD menawarkan beberapa opsi yang mungkin bisa memperbaiki sistem pemilu saat ini secara bertahap, salah satu opsi yang paling murah dan efektif adalah melalui DPRD untuk pilkada Gubernur. Sementara pilkada kabupaten/kota masih perlu dilaksanakan secara langsung.

    Tujuannya, kata Senator asal Bengkulu itu, agar Gubernur mampu menerjemahkan program pemerintah secara maksimal serta bisa dievaluasi kapan saja dengan mempertimbangkan kinerja oleh presiden. Selain itu, Gubernur juga bisa bekerja tanpa hambatan politik dan tekanan masyarakat lainnya.

    Mantan Gubernur Bengkulu itu menuturkan pihaknya akan mengevaluasi dan mengkaji sistem pilkada dengan mempertimbangkan partisipasi dan keinginan masyarakat. Karena saat ini sedang reses, DPD akan mendengarkan masukan masyarakat soal proses pilkada selama ini.

    “Pada akhirnya kita harus kembali mendengarkan keinginan dan harapan masyarakat. Sambil kita melakukan edukasi politik dan memberikan pemahaman kepada masyarakat dalam meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia,” ujar Sultan.

    “Intinya, kita punya beberapa opsi untuk menyederhanakan dan membuat demokrasi kita makin efisien, makin efektif sekaligus meningkatkan kualitas agar demokrasi makin matang,” tambahnya.

    (jon)

  • DPD dukung gagasan Presiden soal sistem politik dipertimbangkan serius

    DPD dukung gagasan Presiden soal sistem politik dipertimbangkan serius

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B. Najamuddin mendukung gagasan Presiden Prabowo Subianto untuk memperbaiki sistem politik di Indonesia karena dianggap berbiaya tinggi agar dipertimbangkan secara serius.

    Ia mengatakan DPD RI ikut mengawasi dan mengkaji jalannya proses Pilkada Serentak 2024 karena memandang pesta demokrasi tersebut harus dilaksanakan secara berkualitas agar melahirkan pula kepala daerah yang berkualitas.

    “Hampir semua pihak yang mulai khawatir dengan proses pilkada yang semakin tidak efisien. Kami pun secara pribadi pernah menyinggung isu ini dengan Pak Prabowo dalam beberapa pertemuan kami dengan beliau,” kata Sultan dalam keterangan resminya di Jakarta, Jumat.

    Menurut ia, pilkada yang digelar secara langsung pun tidak serta merta menjamin kuatnya legitimasi daulat rakyat apabila menilik rendahnya tingkat partisipasi masyarakat pada Pilkada Serentak 2024.

    “Tingkat partisipasi masyarakat pada pilkada kemarin secara nasional kurang dari 70 persen. Pilkada Jakarta bahkan hanya 58 persen dan masih tinggi upaya gugatan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi,” ujarnya.

    Sultan lantas berkata, “Artinya apa? Diperlukan penyempurnaan dalam sistem politik, khususnya sistem pemilu hingga sistem partai politik kita saat ini.”

    Untuk itu, ia menawarkan beberapa opsi yang kiranya dapat memperbaiki sistem pemilu secara bertahap di tanah air, sebagaimana gagasan yang dituangkannya dalam buku “Green Democracy”.

    Salah satu opsi yang paling murah dan efektif ialah pemilihan gubernur tidak dipilih langsung oleh rakyat, melainkan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi.

    Sementara pilkada kabupaten/kota masih perlu untuk dilaksanakan secara langsung.

    “Terutama pilkada gubernur, sejak awal memang kurang relevan dengan posisi dan fungsi gubernur sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat. Gubernur seharusnya menjadi mandataris pemerintah, sama seperti seorang camat yang ditentukan oleh bupati,” tuturnya.

    Sultan memandang hal itu bertujuan agar gubernur mampu menerjemahkan program pemerintah secara maksimal, serta bisa dievaluasi kapan saja oleh presiden untuk mempertimbangkan kinerja.

    Selain itu, gubernur juga bisa bekerja tanpa hambatan politik maupun tekanan masyarakat lainnya.

    Mantan Gubernur Bengkulu itu pun mengatakan DPD RI akan melakukan evaluasi dan kajian terkait sistem pilkada dengan mempertimbangkan partisipasi dan keinginan masyarakat.

    “Karena saat ini sedang reses, kami akan mendengarkan masukan masyarakat soal proses pilkada selama ini. Pada akhirnya kami harus kembali mendengarkan keinginan dan harapan masyarakat. Sambil kami melakukan edukasi politik dan memberikan pemahaman kepada masyarakat dalam meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia,” katanya.

    Ia menggarisbawahi bahwa pada intinya terdapat beberapa opsi untuk menyederhanakan dan membuat demokrasi di tanah air menjadi semakin efisien, efektif, dan matang.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo menyampaikan gagasan tentang perbaikan sistem politik di Indonesia lantaran dinilai berbiaya tinggi dan tidak efisien jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga.

    “Menurut saya hari ini yang paling penting yang disampaikan Ketua Umum Partai Golkar tadi bahwa kita semua merasakan demokrasi kita yang kita jalankan, ada satu atau ada beberapa hal yang harus kita perbaiki bersama-sama. Menurut saya kita harus memperbaiki sistem kita,” ujar Prabowo.

    Hal itu disampaikan Prabowo dalam sambutannya pada acara HUT Ke-60 Partai Golkar di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/12) malam.

    Prabowo juga mengusulkan agar ke depan pemilihan kepala daerah dilakukan melalui DPRD masing-masing, sehingga tidak perlu mengeluarkan banyak biaya.

    “Saya lihat, negara-negara tetangga kita efisien. Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, sekali milih ya sudah DPRD itu lah milih gubernur, milih bupati. Efisien, nggak keluar duit, keluar duit, keluar duit, kayak kita kaya,” katanya.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2024

  • Mayjen TNI Irham Waroihan, S.Sos. – Halaman all

    Mayjen TNI Irham Waroihan, S.Sos. – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Mayor Jenderal TNI Irham Waroihan, S.Sos. merupakan perwira tinggi Tentara Nasional Indonesia dari matra Angkatan Darat.

    Mayjen TNI Irham Waroihan kini menjabat sebagai staf khusus Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) per 6 Desember 2024.

    Sebelumnya, Mayjen TNI Irham Waroihan menduduki jabatan sebagai Wakil Inspektur Jenderal TNI Angkatan Darat (Wairjenad).

    Berikut profil Mayjen TNI Irham Waroihan.

    Kehidupan Pribadi

    Dilansir dari situs Wikipedia, Mayjen TNI Irham Waroihan lahir di Yogyakarta.

    Pendidikan

    Mayjen TNI Irham Waroihan mengawali pendidikan militernya di Akademi Militer, Magelang dan lulus pada 1989. Ia berasal dari kecabangan Infanteri.

    Setelah lulus dari Akmil, ia kemudian melanjutkan pendidikan militer di beberapa sekolah seperti Sussarcab INF, Diklapa I, Diklapa II, Seskoad (2003), Susdandim, Sesko TNI (2013), dan Lemhannas (2016).

    Karier

    Mayjen TNI Irham Waroihan mengawali karier militernya sebagai Danton Ban Yonif 406/Candra Kusuma ketika berpangkat Letnan Dua. 

    Kariernya kemudian berlanjut menjadi Danton II/C/Yonif 410/Alugoro, Dankima Yonif 410/Alugoro, Kasi I/Yonif 410/Alugoro, dan Gumil Juang Rindam IV/Diponegoro hingga berpangkat Kapten. 

    Naik pangkat menjadi Mayor, Irham dipercaya mengsisi posisi Kaur Ops Jartiknik Rindam IV/Diponegoro, PS Pasi Bhakti ABRI Korem 102/Panju Panjung, Pasi Bhakti ABRI Korem 102/Panju Panjung, Pamen Kodam VI/Tanjungpura, dan Kasi Intel Korem 173/Praja Vira Braja. 

    Kariernya terus berlanjut dengan mengemban jabatan sebagai Dandeninteldam XVII/Trikora, Dandim 1703/Manokwari, Waasintel Kasdam XVII/Cenderawasih, Asintel Kasdam V/Brawijaya, dan Pamen Denma Mabesad. Jabatan tersebut diembannya dengan pangkat Letnan Kolonel.

    Kariernya semakin melambung saat ditunjuk menjadi Aster Kaskostrad pada tahun 2014-2015 sekaligus mengantarkan Irham menjadi Kolonel. 

    Dari Kaskostrad, Irham lalu dimutasi menjadi Danrem 082/Citra Panca Yudha Jaya (2015-2016), Pamen Denma Mabesad (2016), dan Irdam XVII/Cenderawasih (2016-2017). 

    Dari wilayah Timur, Irham kemudian mendapat promosi jabatan menjadi Danrem 091/Aji Surya Natakesuma pada tahun 2017. 

    Hal itu sekaligus mengantarkannya pecah bintang alias naik pangkat menjadi Brigjen.

    Setahun berselang pada 2018, Irham digeser menjadi Kasdam XVII/Cenderawasih (2018-2020). Selanjutnya menjadi Pa Ahli Tk II KSAD Bidang Intekmil (2020-2021) danIrsus Itjenad (2021-2023).

    Ia pun kemudian mendapat promosi jabatan menjadi Wairjenad pada 24 Agustus 2023 lalu, sekaligus mendapat kenaikan pangkat menjadi Mayor Jenderal.

    Pada 6 Desember 2024, Mayjen TNI Irham Waroihan dimutasi dan kini manjabat menjadi Staf Khusus Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) dalam rangka penugasan sebagai Irjen Kementerian Pertanian.

    Harta Kekayaan

    Mengutip dari situs e-LHKPN KPK, Mayjen TNI Irham Waroihan diketahui memiliki kekayaan mencapai Rp 4.379.740.000.

    Laporan harta kekayaan terbaru Mayjen TNI Irham Waroihan diterbitkan pada 31 Desember 2023.

    Adapun rincian kekayaan Mayjen TNI Irham Waroihan yakni sebagai berikut:

    A. TANAH DAN BANGUNAN Rp 3.769.740.000                          

    1. Tanah Seluas 2829 m2 di KAB / KOTA KOTA SAMARINDA, HASIL SENDIRI Rp 169.740.000                             

    2. Tanah dan Bangunan Seluas 560 m2/450 m2 di KAB / KOTA KOTA MAGELANG, HASIL SENDIRI Rp 1.050.000.000                         

    3. Tanah dan Bangunan Seluas 760 m2/750 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp 2.550.000.000.

    B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp 310.000.000                        

    1. MOBIL, TOYOTA HILUX 4 X 4 MANUAL Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp 165.000.000                         

    2. MOBIL, HONDA JAZZ M/T RS Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp 145.000.000.

    C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp 0                           

    D. SURAT BERHARGA Rp 0                                  

    E. KAS DAN SETARA KAS Rp 300.000.000                                  

    F. HARTA LAINNYA Rp 0.

    Mayjen TNI Irham Waroihan diketahui tidak memiliki hutang, sehingga total kekayaan yang dimiliki saat ini mencapai Rp 4.379.740.000.

    (Tribunnews.com/David Adi)