Xcloud.id

provinsi: BENGKULU

  • Antrean BBM Mengular di Semua SPBU Bengkulu, Beli Eceran Bisa Sampai Rp50 Ribu per Liter

    Antrean BBM Mengular di Semua SPBU Bengkulu, Beli Eceran Bisa Sampai Rp50 Ribu per Liter

    Liputan6.com, Bengkulu – Kebutuhan Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk mobilitas masyarakat di Bengkulu kembali menjadi persoalan. Krisis BBM beberapa waktu lalu yang membuat Wakil Presiden Gubran Rakabuming turun langsung ke Bengkulu ternyata hanya mereda sesaat. Dalam lima hari terakhir, warga Bengkulu kembali disiksa antrean BBM yang mengular di semua SPBU.

    Pantauan Liputan6.com terjadi antrean di SPBU 24.382.20 di Jalan Pangeran Natadirja, Kecamatan Gading Cempaka atau KM 6,5, kini kembali terasa di Kota Bengkulu, pada Minggu (9/11/2025). Antrean berlapis terjadi hingga mencapai setengah kilometer.

    Iskandar, seorang pengendara roda empat mengaku sudah hampir dua jam terjebak antrean dan masih berjarak 200 meter dari mesin pengisi BBM. Terlihat hanya dua mesin yang berfungsi untuk mengisi BBM subsidi jenis Pertalite.

    “Hampir dua jam dan ini masih panjang atreannya,” ungkap Iskandar, sambil mengelap keringat di dahinya karena AC mobil dimatikan terpaksa dengan lampu indikator BBM yang mulai berkedip.

    Di sisi lain, Atsilah, seorang mahasiswi perguruan tinggi swasta terlihat sibuk menutupi jari tangan dan mukanya dari terpaan sinar matahari sambil untuk ikutan antre BBM jenis pertalite.

    “Sudah sejak satu minggu yang lalu mengantre kondisi yang sama,” kata Atsilah.

    Menurutnya, bukan hanya di SPBU 24.382.20 yang terjadi antrean, seluruh SPBU di Kota Bengkulu juga dalam kondisi yang sama. Keterbatasan uang membuatnya harus irit dalam mengisi BBM. Saat ini di hampir semua penjual eceran juga tidak ada BBM. Termasuk Pertamax juga sedang kosong.

    “Kalau saya isi BBM eceran sudah tidak ada stok. Kalaupun ada harganya bisa 25 hingga 50 ribu per liter. Kantong kami anak kost nggak mampu,” ungkapnya.

    Sementara itu, dari pihak managemen SPBU tak mau berkomentar, lantara manager SPBU sedang tak berada di tempat.

    “Pengawasnya sedang keluar mas,” kata seorang staf SPBU.

     

  • Pertalite Eceran di Bengkulu Melonjak hingga Rp 25.000, ke SPBU Malah Antre 2 Jam Regional 9 November 2025

    Pertalite Eceran di Bengkulu Melonjak hingga Rp 25.000, ke SPBU Malah Antre 2 Jam Regional 9 November 2025

    Pertalite Eceran di Bengkulu Melonjak hingga Rp 25.000, ke SPBU Malah Antre 2 Jam
    Tim Redaksi
    BENGKULU, KOMPAS.com
    – Antrean warga untuk mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) masih terjadi di sejumlah wilayah di Bengkulu meskipun kapal pengangkut BBM sebanyak 3.000 kiloliter telah merapat di Pelabuhan Pulau Baai pada Minggu (9/11/2025).
    Pantauan hingga pukul 17.00 WIB di Kota
    Bengkulu
    , antrean kendaraan sepanjang sekitar 1,5 kilometer terlihat di hampir seluruh
    SPBU
    . Kondisi serupa juga terjadi di warung penjual
    BBM
    eceran di sejumlah titik seperti Kelurahan Bentiring dan Rawa Makmur.
    “Harga
    pertalite
    kisaran Rp 15.000 hingga Rp 25.000 di warung eceran, itu juga sama mengantre seperti di SPBU,” kata Fajar, warga Kota Bengkulu.
    Yanti, warga lainnya, mengaku harus mengantre selama dua jam untuk mendapatkan BBM di SPBU Pagar Dewa.
    “Dua jam saya harus mendapatkan 25 liter pertalite. Sementara pertamax kosong di SPBU,” ujarnya.
    Sales Area Manager Retail Bengkulu
    Pertamina
    , Mochammad Farid Akbar, menjelaskan antrean terjadi karena distribusi sempat terkendala cuaca dan gangguan teknis pada awal November.
    Farid memastikan pasokan BBM kini dalam kondisi aman setelah terminal BBM di Lubuk Linggau (Sumatera Selatan) dan Kabung (Sumatera Barat) kembali beroperasi normal.
    “Kami juga mengimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan panic buying karena stok BBM di Bengkulu aman,” ujar Farid.
    Sementara itu, Gubernur Bengkulu Helmi Hasan meminta Pertamina memperbaiki pola komunikasi agar situasi tetap kondusif dan masyarakat mendapat penjelasan secara terbuka.
    “Tolong empati ke masyarakat, masalah bisa kita minimalisir kalau komunikasi bagus. Minimal satu menit buat video permohonan maaf dari Pertamina ke masyarakat,” ujar Helmi dalam rapat penanganan BBM, Sabtu (8/11/2025).
    Menurut Helmi, Pemprov akan menyiapkan langkah antisipatif jika antrean terus berlanjut, termasuk penerapan work from home (WFH) bagi ASN dan pembatasan pembelian BBM di SPBU.
    “Kalau komunikasi Pertamina jelas, kami Pemprov bisa siapkan langkah antisipatif. Masyarakat jadi paham dan tidak panik,” kata Helmi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Banyak Tol Sepi, Pakar Infrastruktur Nilai Studi Kelayakan Pemerintah Terlalu Optimistis

    Banyak Tol Sepi, Pakar Infrastruktur Nilai Studi Kelayakan Pemerintah Terlalu Optimistis

    JAKARTA – Meskipun telah beroperasi secara penuh, sejumlah ruas jalan tol di Indonesia menunjukkan volume lalu lintas yang minim. Para ahli di bidang infrastruktur menilai kondisi ini disebabkan oleh dua faktor krusial: mahalnya biaya tarif tol yang berlaku serta kurangnya keterhubungan infrastruktur tersebut dengan jaringan distribusi yang ada.

    Direktur Eksekutif Pusat Kajian Infrastruktur Strategis (PUKIS) MM Gibran Sesunan menyatakan persoalan utama rendahnya penggunaan tol justru terletak pada perencanaan yang dilakukan pemerintah.

    Menurut dia, studi kelayakan (feasibility study) yang menjadi dasar pembangunan tol selama ini terlalu optimistis dan tidak realistis terhadap kondisi ekonomi serta pola mobilitas masyarakat.

    “Optimisme yang berlebihan membuat proyeksi lalu lintas dalam studi kelayakan tidak sesuai dengan kenyataan. Akibatnya, banyak proyek yang akhirnya merugi dan sulit memenuhi standar pelayanan minimum,” ujar dia dari ANTARA, Sabtu, 8 November.

    Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkapkan bahwa terdapat 21 ruas jalan tol di Indonesia dengan tingkat trafik di bawah 50 persen dari asumsi yang tercantum dalam Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT). Data tersebut merujuk pada realisasi tahun 2024.

    Gibran Sesunan menambahkan mahalnya tarif sebagai faktor penghambat utama meningkatkan jumlah pengguna jalan bebas hambatan tersebut. Sebagai contoh, tarif kendaraan golongan 1 di Jalan Tol Manado-Bitung mencapai Rp1.200 per kilometer untuk sekali melintas, angka yang dinilai memberatkan sektor logistik dan transportasi barang.

    Kondisi serupa terjadi di Bengkulu-Taba Penanjung, Krian-Legundi-Bunder-Manyar, Kanci-Pejagan dan sejumlah tol lainnya yang juga dilaporkan sepi pengguna.

    Beberapa contoh tol yang dibangun dengan orientasi logistik tersebut, katanya lagi, menunjukkan bahwa infrastruktur yang telah dihadirkan belum sepenuhnya memberikan nilai tambah untuk rantai pasok nasional.

    “Padahal, peningkatan akses logistik memiliki peran besar sebagai tulang punggung konektivitas ekonomi dan dapat mendorong penguatan pertumbuhan ekonomi,” katanya pula.

    Potensi ruas tol eksisting yang belum maksimal, menurut dia, menunjukkan lemahnya koordinasi dan pengawasan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) di bawah Kementerian PU.

    Hingga kini, ujarnya pula, belum ada langkah konkret untuk menurunkan tarif atau meninjau ulang desain bisnis tol-tol yang gagal menarik pengguna.

    Padahal permasalahan rendahnya trafik pada 21 ruas jalan tol tersebut, dinilainya, berpotensi menjadi “bom waktu”, seperti kegagalan pengembalian investasi yang dapat menghambat pengembangan dan pembangunan proyek jalan tol baru di masa depan, hingga terhambatnya pertumbuhan ekonomi.

    Sementara itu, upaya Menteri PU yang menyebutkan tengah mendorong integrasi infrastruktur melalui pendekatan koridor logistik nasional, menurut dia, belum menyentuh akar masalah.

    Banyak tol baru dibangun tanpa koneksi memadai ke kawasan industri, pelabuhan, atau pusat ekonomi.

    “Tanpa integrasi wilayah dan kebijakan pentarifan yang berpihak pada pengguna, pembangunan tol hanya menjadi monumen beton,” ujar Gibran Sesunan.

    Dia menegaskan pemerintah perlu segera mengaudit BPJT dan meninjau ulang asumsi bisnis dalam proyek tol agar investasi triliunan rupiah benar-benar memberikan manfaat ekonomi, bukan sekadar menambah daftar panjang jalan tol yang sepi pengguna.

  • Daftar Tol Masuk Proyek Strategis Nasional Era Prabowo

    Daftar Tol Masuk Proyek Strategis Nasional Era Prabowo

    Jakarta –

    Sebanyak 50 tol telah ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Hal ini tercantum dalam Peraturan Menteri Koordinator (Permenko) Bidang Perekonomian Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Daftar PSN.

    Regulasi yang ditandatangani Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada 24 September 2025 itu mencantumkan proyek yang masih disiapkan, sedang dikerjakan, hingga yang telah selesai dan sudah beroperasi.

    Dikutip dari salinan Permenko tersebut, Sabtu (8/11/2025), secara keseluruhan tercatat ada sebanyak 228 PSN yang ditetapkan melalui Permenko 16/2025, di mana PSN tersebut dikelompokan ke dalam 14 kelompok.

    Di kelompok jalan dan jembatan, tercatat ada sebanyak 50 PSN, mulai dari pembangunan jalan bebas hambatan di Jaringan Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS) hingga Jaringan Jalan Tol Trans Jawa (JTTJ). Beberapa di antaranya, ada PSN warisan Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) yang hingga kini belum dibangun.

    Salah satu warisan tersebut ialah Tol Gedebage-Tasikmalaya-Cilacap (Getaci). Dalam catatan detikcom, Tol Getaci telah masuk PSN sejak 2020 silam. Setelah sebelumnya sempat beberapa kali gagal lelang, proyek ini tengah dalam tahap riviu untuk kemudian dilelang kembali.

    Selain Tol Getaci, Tol Gilimanuk – Mengwi di Bali menjadi salah satu warisan PSN Jokowi lainnya yang kini masuk ke proyek strategis Prabowo. Mirip seperti Tol Getaci, Tol ini juga telah beberapa kali gagal lelang.

    Berdasarkan kajian sebelumnya, tol sepanjang 96,84 kilometer itu membutuhkan investasi senilai Rp 25,4 triliun. Saat ini Tol Gilimanuk-Mengwi masih dalam tahap riviu ulang, sebelum akhirnya dilelangkan.

    “KPBU kita belum ada yang mau lelang kan ya. Kita lagi siapin semuanya kayak Getaci, Gilimanuk-Mengwi, sedang kita siapkan semuanya,” ujar Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PU, Rachman Arief Dienaputra, ditemui di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Selasa (19/8/2025).

    Berikut 50 Proyek Jalan Tol yang Masuk Daftar PSN Prabowo:

    1. Jalan Tol Serang – Panimbang Provinsi Banten

    2. Jalan Tol Pandaan – Malang Provinsi Jawa Timur

    3. Jalan Tol Manado – Bitung Provinsi Sulawesi Utara

    4. Jalan Tol Balikpapan – Samarinda Provinsi Kalimantan Timur

    5. Jalan Tol Medan – Binjai – bagian dari Trans Sumatera Provinsi Sumatera Utara

    6. Jalan Tol Pekanbaru – Kandis – Dumai – bagian dari Trans Sumatera Provinsi Riau

    7. Jalan Tol Kisaran – Tebing Tinggi – bagian dari Trans Sumatera Provinsi Sumatera Utara

    8. Jalan Tol Sigli – Banda Aceh – bagian dari Trans Sumatera Provinsi Aceh

    9. Jalan Tol Binjai – Langsa – bagian dari Trans Sumatera Provinsi Aceh dan Sumatera Utara

    10. Jalan Tol Bukittinggi – Padang Panjang – Lubuk Alung – Padang – bagian dari Trans Sumatera Provinsi Sumatera Barat

    11. Jalan Tol Pekanbaru – Bangkinang – Payakumbuh – Bukittinggi – bagian dari Trans Sumatera Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Riau

    12. Jalan Tol Tebing Tinggi – Pematang Siantar – Prapat – Tarutung – Sibolga – bagian dari Trans Sumatera Provinsi Sumatera Utara

    13. Jalan Tol Betung (Sp. Sekayu) – Tempino – Jambi – bagian dari Trans Sumatera Provinsi Jambi dan Provinsi Sumatera Selatan

    14. Jalan Tol Jambi – Rengat – bagian dari Trans Sumatera Provinsi Jambi dan Riau

    15. Jalan Tol Rengat – Pekanbaru – bagian dari Trans Sumatera Provinsi Riau

    16. Jalan Tol Simpang Indralaya – Muara Enim – bagian dari Trans Sumatera Provinsi Sumatera Selatan

    17. Jalan Tol Lubuk Linggau – Curup – Bengkulu – bagian dari Trans Sumatera Provinsi Sumatera Selatan dan Bengkulu

    18. Jalan Tol Kayu Agung – Palembang – Betung Provinsi Sumatera Selatan

    19. Jalan Tol Cileunyi – Sumedang – Dawuan Provinsi Jawa Barat

    20. Jalan Tol Ciawi – Sukabumi – Ciranjang – Padalarang Provinsi Jawa Barat

    21. Jalan Tol Cengkareng – Batu Ceper – Kunciran Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Provinsi Banten

    22. Jalan Tol Serpong – Cinere Provinsi Banten dan Provinsi Jawa Barat

    23. Jalan Tol Cinere – Jagorawi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Provinsi Jawa Barat

    24. Jalan Tol Cimanggis – Cibitung Provinsi Jawa Barat

    25. Jalan Tol Cibitung – Cilincing Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Provinsi Jawa Barat

    26. Jalan Tol Bekasi – Cawang – Kampung Melayu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Provinsi Jawa Barat

    27. Jalan Tol Serpong – Balaraja Provinsi Banten

    28. Jalan Tol Semanan – Sunter – bagian dari 6 ruas tol Daerah Khusus Ibukota Jakarta Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

    29. Jalan Tol Sunter – Pulo Gebang – bagian dari 6 ruas tol Daerah Khusus Ibukota Jakarta Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

    30. Jalan Tol Duri Pulo – Kampung Melayu – bagian dari 6 ruas tol Daerah Khusus Ibukota Jakarta Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

    31. Jalan Tol Kemayoran – Kampung Melayu -bagian dari 6 ruas tol Daerah Khusus Ibukota Jakarta Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

    32. Jalan Tol Ulujami – Tanah Abang – bagian dari 6 ruas tol Daerah Khusus Ibukota Jakarta Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

    33. Jalan Tol Pasar Minggu – Casablanca – bagian dari 6 ruas tol Daerah Khusus Ibukota Jakarta Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

    34. Jalan Tol Pasuruan – Probolinggo Provinsi Jawa Timur

    35. Jalan Tol Probolinggo – Banyuwangi Provinsi Jawa Timur

    36. Jalan Tol Krian – Legundi – Bunder – Manyar Provinsi Jawa Timur

    37. Jalan Tol Jakarta – Cikampek II Sisi Selatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Provinsi Jawa Barat

    38. Jalan Tol Semarang – Demak Provinsi Jawa Tengah

    39. Jalan Tol Yogyakarta – Bawen Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah

    40. Pembangunan Fly Over dari dan Menuju Terminal Teluk Lamong Provinsi Jawa Timur

    41. Jalan Tol Ngawi – Kertosono – Kediri Provinsi Jawa Timur

    42. Jalan Tol Depok – Antasari (termasuk Bojonggede – Salabenda) Provinsi Jawa Barat

    43. Jalan Tol Solo – Yogyakarta – Kulon Progo Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

    44. Jalan Tol Bogor Ring Road (termasuk Caringin – Salabenda) Provinsi Jawa Barat

    45. Jalan Tol Gedebage – Tasikmalaya – Cilacap Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Jawa Tengah

    46. Jalan Tol Akses Pelabuhan Patimban Provinsi Jawa Barat

    47. Pembangunan Jalan Tol Gilimanuk – Negara – Pekutatan – Soka – Mengwi Provinsi Bali

    48. Pembangunan Akses Pelabuhan Tanjung Priok Timur Baru/New Priok Eastern Access (NPEA) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

    49. Pengembangan Jalan Tol Ir. Wiyoto Wiyono, M.Sc. Section Harbour Road II (Pembangunan Jalan Tol Ancol Timur – Pluit (Elevated))Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

    50. Pengembangan Jalan Tol Dalam Kota Bandung: a. North – South Link Bandung; dan b. Bandung Inter Urban Toll Road Provinsi Jawa Barat

    (ily/hns)

  • DPD RI rayakan HUT ke-21 lewat Green Democracy Fun Walk di GBK

    DPD RI rayakan HUT ke-21 lewat Green Democracy Fun Walk di GBK

    Jakarta (ANTARA) – Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) akan menggelar Green Democracy Fun Walk di Plaza Timur Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta pada Minggu (9/11).

    Acara ini menjadi puncak perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-21 DPD RI, sekaligus wujud komitmen lembaga tersebut sebagai institusi yang inklusif, partisipatif, dan berorientasi pada keberlanjutan lingkungan.

    Bertema “Dari Daerah Kita Bersatu, untuk Indonesia Maju”, kegiatan ini diharapkan diikuti ribuan peserta dari berbagai daerah, lembaga negara, serta komunitas masyarakat.

    “Ajak teman-teman, keluarga, ramai-ramai, kita sehat bersama melangkah bersama dan kita ciptakan demokrasi yang makin hijau,” ajak Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin dalam keterangannya yang diterima di Jakarta pada Jumat (7/11).

    Sultan menekankan bahwa Fun Walk ini bukan sekadar olahraga bersama, melainkan simbol kebersamaan antara DPD RI dan rakyat di seluruh daerah.

    “Kegiatan ini bukan sekedar olahraga bersama, tetapi bentuk nyata dari semangat kebersamaan antara DPD RI dan rakyat di seluruh daerah,” ujarnya.

    Lebih lanjut, acara ini menunjukkan solidaritas DPD RI yang hadir, mendengar, dan berjalan bersama masyarakat. Ini sejalan dengan misi DPD RI sebagai wakil daerah untuk memperkuat demokrasi yang hijau dan berkelanjutan.

    Sekretaris Jenderal DPD RI Mohammad Iqbal memaparkan detail teknis acara. Persiapan dimulai dengan kampanye pra-event bertajuk “Langkah Segera Dimulai” melalui media sosial resmi DPD RI.

    Kampanye ini memanfaatkan video teaser, animasi countdown, serta konten influencer Gen Z untuk menarik minat publik, khususnya kalangan muda.

    Selain itu, aktivasi booth pra-event digelar di pusat perbelanjaan fX Sudirman. Booth ini tidak hanya memperkenalkan fungsi dan peran DPD RI, tetapi juga mendistribusikan kupon doorprize dengan total hadiah ratusan juta rupiah.

    Pada hari pelaksanaan, peserta akan memulai Fun Walk pukul 06.00 WIB dari Plaza Timur GBK. Rute sejauh 5 kilometer dilengkapi zona tematik, termasuk parade pelajar, tarian daerah, dan pertunjukan musisi lokal.

    Di garis akhir, peserta disuguhi expo UMKM, hiburan musik, serta pembagian doorprize dan grand prize berupa paket umrah.

    Puncak acara adalah prosesi simbolis penanaman pohon Rasamala dan Tabebuya di area Taman Anggrek GBK, dipimpin oleh pimpinan DPD RI bersama duta besar, kepala daerah, dan perwakilan kementerian.

    “Atas arahan pimpinan DPD RI, kegiatan ini juga harus tetap memenuhi unsur penghijauan dan harmonisasi alam berkelanjutan, maka setiap satu peserta yang hadir berarti satu pohon baru ditanam, satu harapan baru tumbuh untuk Indonesia yang hijau,” kata Iqbal.

    Green Democracy Fun Walk merupakan bagian dari serangkaian kegiatan HUT ke-21 DPD RI. Sebelumnya, telah digelar ‘Senator Peduli Ketahanan Pangan’ di empat sub-wilayah (Bengkulu, NTT, Sulawesi Selatan, dan Papua Tengah).

    Acara dilanjutkan dengan DPD Award pada 28 Oktober sebagai apresiasi bagi local hero, serta Pemilihan Duta DPD RI pada 3 November yang melibatkan anak muda sebagai corong aspirasi daerah.

    Melalui serangkaian ini, DPD RI terus memperkuat peran sebagai jembatan antara daerah dan pusat, sambil mempromosikan demokrasi yang partisipatif dan ramah lingkungan.

    Pewarta: Hendri Sukma Indrawan
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Lorong Gelap Transaksi Pilkada Bikin Banyak Kepala Daerah Diciduk KPK

    Lorong Gelap Transaksi Pilkada Bikin Banyak Kepala Daerah Diciduk KPK

    Lorong Gelap Transaksi Pilkada Bikin Banyak Kepala Daerah Diciduk KPK
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendata sudah ada 171 Bupati dan Wali Kota yang terjerat kasus korupsi.
    Sedangkan gubernur mencapai 30 orang. Data ini belum ditambah dengan data terbaru, yakni dua kepala daerah yang terjerat operasi tangkap tangan (OTT) KPK dua bulan belakangan.
    Dua orang tersebut adalah Gubernur Riau Abdul Wahid dan Bupati Kolaka Timur Abdul Azis.
    Pada tahun sebelumnya, Kompas.com mencatat lima kepala daerah yang ditangkap KPK atas kasus korupsi.
    Mereka adalah Bupati Labuhanbatu Erik Adtrada Ritonga, Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali, Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah, Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor, dan terakhir Pj Wali Kota Pekanbaru, Risnandar Mahiwa.
    Kasus kepala daerah terjerat korupsi yang berulang membuat publik bertanya, mengapa mereka seolah tak belajar dan tak jera dengan kejahatan yang dianggap
    extraordinary
    atau kejahatan luar biasa di Indonesia ini?
    Ketua IM57+ Lakso Anindito mengatakan, ada tiga faktor yang menjadi penyebab paling sering kepala daerah terjerat kasus korupsi.

    Pertama, sektor pengadaan barang dan jasa yang masih longgar dan menimbulkan kerawanan kecurangan dan permainan.
    Karena sistem transparansi dinilai tidak cukup, akan tetapi masih ada proses tender yang bersifat formalitas untuk menunjuk pemenang yang sudah ditetapkan di awal lelang.
    “Nah itu menandakan bahwa sektor ini masih merupakan sektor yang signifikan ya tingkat perawatannya dan perlu ada tindakan segera untuk melakukan proses reformasi,” katanya.
    Kedua, adalah persoalan sistem yang masih menggunakan berbagai peluang dan kesempatan untuk bisa mendukung pembiayaan politik dan pribadi kepala daerah.
    Salah satu contoh adalah Gubernur Riau yang menggunakan kekuasaannya untuk memeras bawahannya dengan istilah “jatah preman”.
    “Yang ketiga saya ingin menyoroti biaya politik yang mahal,” katanya.
    Menurut Lakso, biaya politik ini tak terhenti ketika para kepala daerah memenangkan pemilihan, tetapi terus mengalir ketika mereka telah dilantik.
    Biaya politik seperti biaya dukungan kepada aparat penegak hukum dan pengeluaran untuk melanggengkan kekuasaan lewat oknum di DPRD bisa saja menjadi beban untuk kepala daerah.
    “Nah biaya-biaya siluman inilah yang sebetulnya menjadi salah satu faktor yang memperparah kondisi tersebut,” katanya.
    Program Officer Divisi Tata Kelola Partisipasi dan Demokrasi Transparansi Internasional Indonesia (TII) Agus Sarwono mengatakan, fenomena kepala daerah korup ini bisa jadi disebabkan ongkos politik yang mahal.
    “Yang pasti kan ini implikasi dari biaya politik yang sangat tinggi ya. Dan tentu kan mahalnya biaya politik itu menjadi salah satu faktor penyebab ya,” imbuhnya kepada Kompas.com, Rabu (5/11/2025).
    Dia mengutip data dari KPK yang menyebut modal kampanye untuk kepala daerah bisa mencapai Rp 20-100 miliar.
    Menurut Agus, konsekuensi logis dari modal besar adalah mengembalikannya dengan cara yang besar juga.
    Upaya balik modal ini yang sering dilakukan dengan berbagai macam cara yang ilegal, seperti pemanfaatan anggaran publik sampai memainkan perizinan proyek dan juga pungutan liar.
    Dalam konteks Riau, Agus menyebut ada “jatah preman” yang dilakukan sebagai upaya mengambil keuntungan lewat jalur ilegal.
    “Ini kan menunjukkan bahwa modusnya itu masih menggunakan modus-modus yang lama modus korupsinya, Tapi lebih sistematis saja sebetulnya. Banyak pihak yang ikut terlibat,” katanya.
    Karena motif yang berulang ini, Agus menilai perlu ada gerakan cepat revisi pemilihan umum khususnya kepala daerah agar biaya politik tak lagi menjadi beban.
    Dosen Ilmu Hukum Pemilu Universitas Indonesia, Titi Anggraini mengatakan, kepala daerah yang nekat korupsi padahal baru beberapa bulan menjabat sebagai gejala lemahnya sistem hukum di Indonesia.
    Dia mengaitkan pada ongkos pemilihan kepala daerah yang dinilai tinggi, namun saat transparansi laporan biaya kampanye, tak pernah ada data kredibel yang menyebut ongkos pilkada tersebut mahal.
    “Ini menunjukkan bahwa politik biaya tinggi justru terjadi di ruang gelap, arena di luar jangkauan mekanisme pelaporan dan pengawasan,” kata Titi kepada Kompas.com, Kamis (6/11/2025).
    Titi mengatakan, sistem hukum Indonesia terlihat lemah di sini. Karena praktik jual beli suara dan kursi kekuasaan dibiarkan saja, dan negara tak bisa mengatur hal tersebut.
    “Dalam hal ini, kita sedang berhadapan dengan pembiaran sistematis oleh negara, di mana regulasi dan mekanisme pengawasan pendanaan politik baik oleh KPU, Bawaslu, maupun lembaga keuangan, tidak dibekali instrumen yang memadai untuk menelusuri aliran dana sesungguhnya dalam kontestasi elektoral,” ucapnya.
    Karena itu, transparansi dana kampanye hanya menjadi formalitas administratif, bukan mekanisme substantif akuntabilitas publik.
    Solusi yang ditawarkan Titi adalah membenahi secara total pendanaan politik harus menjadi prioritas nasional.
    Menurut Titi, negara tidak bisa terus menyerahkan pembiayaan politik sepenuhnya kepada individu calon atau partai tanpa tanggung jawab publik.
    “Harus ada inisiatif pendanaan politik berbasis negara yang transparan, adil, dan terukur sehingga politik tidak lagi menjadi arena transaksional yang melahirkan korupsi sebagai balas modal,” ucapnya.
    Titi juga mengatakan, harus ada reformasi sistemik pendanaan politik yang menempatkan integritas, transparansi, dan akuntabilitas sebagai fondasi utama.
    Tanpa itu, Titi menilai kasus korupsi kepala daerah hanya akan terus berputar dalam siklus yang sama berupa biaya tinggi, korupsi tinggi, dan kepercayaan publik yang terus menurun.
    Selain soal sistem pembiayaan politik, pengawasan dana kampanye harus direformasi total dan harus menjadi fokus dari negara.
    Dia berharap PPATK dilibatkan dalam pengawasan dana kampanye sebagai bentuk mengawasi aliran uang yang beredar di pemilu secara menyeluruh.
    Metode kampanye juga harus didesain agar lebih adil dan memberi insentif bagi kampanye dengan kampanye terjangkau.
    “Penegakan hukum atas politik uang juga harus sepenuh efektif oleh karena itu harus ada rekonstruksi aparat yang terlibat dalam pengawasan dan penegakan hukumnya,” katanya.
    Misal dengan mengatur patroli aparat penegak hukum dan optimalisasi kewenangan tangkap tangan atas praktik politik uang.
    “KPK juga perlu terlibat dalam pengawasan dan penindakan praktik uang ini. Sebab akar dari korupsi politik adalah politik uang. Maka harus ada upaya luar biasa untuk memberantasnya,” tandasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mal Terbesar di Bengkulu Diduga Belum Bayar Piutang Hingga Rp 10 Miliar

    Mal Terbesar di Bengkulu Diduga Belum Bayar Piutang Hingga Rp 10 Miliar

    PT Impian Bengkulu Indah (IBI) sebagai pengelola Bencoolen Mall buka suara terkait persoalan ini. General Affair PT Bencoolen Mall Hery supandi menyampaikan bahwa telah dilakukan pertemuan awal antara PT IBI dengan Pemkot Bengkulu untuk membahas sejumlah hal, termasuk pengelolaan parkir di area Bencoolen Mall.

    Hery supandi memandang langkah ini sebagai upaya bersama untuk memperkuat sinergi dan memastikan pengelolaan kawasan berjalan sesuai prinsip transparansi, kepastian hukum, serta keberpihakan kepada masyarakat.

    Menurutnya, seluruh proses dialog yang dilakukan berlandaskan pada perjanjian kerja sama build, operate, and transfer (BOT) yang telah ditandatangani secara sah antara Pemkot Bengkulu dan PT IBI.

    “Perjanjian ini merupakan dasar hukum yang mengikat kedua belah pihak dan menjadi pedoman utama dalam pelaksanaan hak serta kewajiban, termasuk pengelolaan dan pengembangan kawasan Bencoolen Mall beserta fasilitas pendukungnya,” ujar Hery dalam rilis yang diterima Liputan6.com.

    Dalam pelaksanaannya, PT IBI berupaya menjalankan seluruh kewajiban sebagaimana diatur dalam perjanjian, termasuk tanggung jawab perpajakan kepada pemerintah pusat dan daerah.

  • Hujan Lebat-Angin Kencang Hantam Jakarta, Cek Peringatan Baru BMKG

    Hujan Lebat-Angin Kencang Hantam Jakarta, Cek Peringatan Baru BMKG

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kondisi cuaca di Indonesia dalam beberapa waktu belakangan masih didominasi hujan dengan intensitas sedang, lebat, sangat lebat, bahkan ekstrem. BMKG mewanti-wanti masyarakat untuk waspada dengan potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor.

    Dalam laporan Prospek Cuaca Mingguan Periode 31 Oktober-6 November 2025, BMKG mengatakan kondisi cuaca yang didominasi hujan signifikan dipengaruhi oleh aktivitas Madden-Julian Oscillation (MJO), Gelombang Rossby Ekuator, dan Gelombang Kelvin yang melintas di wilayah Indonesia.

    Selain itu, dinamika atmosfer di Samudra Hindia dan Pasifik yang ditandai dengan nilai negatif pada Indian Ocean Dipole (IOD) serta nilai positif pada Southern Oscillation Index (SOI) juga turut mendukung pembentukan awan hujan di wilayah Indonesia.

    Hingga beberapa waktu ke depan, BMKG mengatakan potensi hujan diperkirakan masih cukup signifikan di beberapa wilayah, meliputi bagian barat dan selatan Sumatera, sebagian besar Pulau Jawa, wilayah Utara Kalimantan dan Sulawesi, Maluku Utara, serta sebagian besar Papua.

    Di wilayah Jakarta, pada hari ini, Senin (3/11/2025), BMKG memberikan peringatan siaga hujan lebat-sangat lebat yang dapat disertai angin kencang. Selengkapnya, berikut peringatan cuaca BMKG dalam 3 hari ke depan, 3-5 November 2025, dikutip dari laman Instagram resminya:

    3 November 2025

    Waspada Hujan Sedang-Lebat: Sumbar, Riau, Kep. Riau, Jambi, Kep. Babel, Bengkulu, Lampung, Banten, Yogyakarta, Bali, NTT, Kalteng, Kaltim, Kalut, Kalsel, Sulut, Gorontalo, Sulteng, Sulbar, Sulsel, Malut, Papua Barat, Papua Tengah.

    Siaga Hujan Lebat-Sangat Lebat: Sumut, Sumsel, Jakarta, Jabar, Jateng, Jawa Timur, Kalbar, Maluku, Papua Pegunungan, Papua, Papua Selatan.

    Peringatan Dini Angin Kencang: Jakarta, Jabar, Malut, Sulut.

    4 November 2025

    Waspada Hujan Sedang-Lebat: Aceh, Sumbar, Riau, Kep. Riau, Jambi, Sumsel, Kep. Babel, Bengkulu, Lampung, Jateng, Yogyakarta, Jatim, Bali, NTT, Kalbar, Kalteng, Kaltim, Kalut, Sulut, Gorontalo, Sulteng, Sulbar, Sulsel, Malut, Papua Barat, Papua Tengah, Papua, Papua Selatan.

    Siaga Hujan Lebat-Sangat Lebat: Sumut, Banten, Jakarta, Jabar, Maluku, Papua Pegunungan.

    Peringatan Dini Angin Kencang: Jakarta, Jabar, Bengkulu, Sumbar.

    5 November 2025

    Waspada Hujan Sedang-Lebat: Aceh, Sumbar, Riau, Kep. Riau, Jambi, Sumsel, Kep. Babel, Bengkulu, Lampung, Banten, Jakarta, Jateng, Yogyakarta, Bali, NTB, NTT, Kalbar, Kalteng, Sulbar, Papua Barat, Papua Tengah, Papua, Papua Selatan.

    Siaga Hujan Lebat-Sangat Lebat: Sumut, Jabar, Jatim, Maluku, Papua Pegunungan.

    Peringatan Dini Angin Kencang: Jabar, Sulteng.

    Lebih perinci, wilayah Jakarta yang perlu siaga hujan lebat-sangat lebat pada periode 3-4 November 2025 adalah Jakarta Timur dan Jakarta Selatan. Tetap waspada dan hati-hati ada pohon tumbang!

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Indonesia Masuki Puncak Musim Hujan, BMKG Peringatkan Ancaman La Nina

    Indonesia Masuki Puncak Musim Hujan, BMKG Peringatkan Ancaman La Nina

    Bisnis.com, JAKARTA – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengimbau seluruh masyarakat Indonesia untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi hujan dengan sedang hingga lebat seiring dengan masuknya sebagian besar wilayah Indonesia ke puncak musim hujan.

    Kondisi ini turut didukung dengan dinamika atmosfer yang aktif, sehingga meningkatkan risiko bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, dan angin kencang.

    Kepala BMKG Dwikorita Karnawati menjelaskan dalam beberapa hari terakhir, hujan dengan intensitas sedang hingga lebat melanda sebagian besar wilayah Jawa bagian barat dan tengah, meliputi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, serta sebagian wilayah Yogyakarta. Kondisi ini tentu harus menjadi perhatian seluruh pihak untuk meningkatkan kesiapsiagaan.

    “Kondisi atmosfer sangat labil dan kaya uap air akibat aktifnya monsun Asia serta suhu muka laut yang hangat. Hujan lebat hingga sangat lebat dengan curah hujan 80-150 mm per hari sudah terjadi di beberapa wilayah. Ini adalah sinyal kuat bahwa kita harus meningkatkan kesiapsiagaan,” kata Dwikorita dilansir dari laman BMKG.

    Saat ini, sekitar 43,8% wilayah Indonesia atau 306 Zona Musim (ZOM) telah memasuki musim hujan. Sementara puncak musim hujan di Indonesia diperkirakan terjadi secara bertahap mulai November 2025 hingga Februari 2028 dengan pola umum pergerakan dari barat ke timur.

    “Namun demikian, pada periode Desember 2025 hingga Januari 2026 menjadi fase puncak musim hujan utama bagi sebagian besar wilayah Indonesia yang berpotensi meningkatnya curah hujan tinggi dan bencana hidrometeorologi,” ujarnya.

    Di sisi lain, pada November ini periode siklon tropis di wilayah selatan Indonesia mulai aktif, sehingga masyarakat perlu mewaspadai potensi terbentuknya sistem tekanan rendah di sekitar Samudra Hindia yang memicu hujan sangat lebat dan angin kencang, serta gelombang tinggi terutama di pesisir Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara.

    Dalam sepekan ke depan, sebagian besar wilayah Indonesia diprakirakan mengalami kondisi cuaca berawan hingga hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, disertai potensi peningkatan hujan menjadi sedang hingga sangat lebat di sejumlah daerah. Berdasarkan analisis peringatan dini BMKG, hujan berintensitas sedang hingga lebat yang perlu diwaspadai berpotensi terjadi di berbagai wilayah, meliputi Aceh, Sumatera bagian selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua.

    Sementara itu, hujan lebat hingga sangat lebat (kategori Siaga) diprakirakan terjadi di Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, serta Papua, dan dalam beberapa hari ke depan berpotensi meluas hingga Maluku Utara dan sebagian wilayah Sulawesi.

    Sebagai langkah antisipasi dan mitigasi, BMKG bekerjasama dengan BNPB dan unsur terkait saat ini sedang melaksanakan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) untuk wilayah sekitar DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, dan Yogyakarta untuk mengurangi intensitas hujan ekstrem di wilayah rawan bencana.

    Di Jawa Tengah, operasi dilakukan sejak 25 Oktober dan masih berlanjut hingga awal November, dengan pelaksanaan dari Posko Semarang dan Solo. OMC ini telah melaksanakan 41 sorti penerbangan menggunakan dua pesawat Cessna Caravan, dengan hasil efektif menurunkan dan meredistribusi curah hujan di wilayah target.

    Sementara untuk wilayah Jawa bagian barat, operasi dilakukan sejak 23 Oktober dan juga masih berlanjut, dengan pelaksanaan dari Posko Jakarta. Sebanyak 29 sorti penerbangan telah dilakukan dan menunjukkan hasil pengurangan curah hujan di wilayah sasaran secara signifikan.

    Ancaman La Nina

    Deputi Bidang Meteorologi BMKG Guswanto menjelaskan berdasarkan pemantauan BMKG terhadap suhu muka laut di samudra pasifik menunjukkan bahwa dalam dua bulan terakhir telah terjadi pendinginan di samudra pasifik dan melewati ambang batas La Nina yaitu pada September dengan anomali suhu muka laut di pasifik tengah dan timur sebesar -0.54 dan pada Oktober sebesar -0.61.

    Sementara kondisi atmosfer juga menunjukkan adanya penguatan angin timuran. Dua indikasi tersebut menunjukkan terjadinya perkembangan awal La Nina dan respon atmosfer menegaskan bahwa La Nina lemah telah terjadi.

    “Namun demikian, La Nina lemah diprediksi tidak memberikan dampak yang signifikan pada curah hujan di sebagian besar wilayah Indonesia, dengan kondisi curah hujan pada November-Desember 2025 dan Januari-Februari 2026 diprediksi tetap pada kategori normal,” ujar Guswanto.

    Lebih lanjut, ia menjelaskan peningkatan potensi hujan ini didukung oleh beberapa fenomena atmosfer yang aktif secara bersamaan, antara lain aktivitas Madden-Julian Oscillation (MJO), Gelombang Rossby dan Kelvin, serta anomali suhu muka laut yang hangat di perairan Indonesia. Kombinasi faktor ini meningkatkan suplai uap air dan pembentukan awan hujan secara signifikan.

    Kombinasi antara kondisi atmosfer yang sudah aktif ini dengan kemunculan siklon tropis dari arah selatan menciptakan potensi ancaman bencana hidrometeorologi seperti angin kencang dan gelombang tinggi. Mengingat dalam beberapa tahun terakhir Indonesia sering mengalami dampak merusak dari siklon tropis, BMKG menekankan pentingnya kesiapsiagaan.

    Dengan mempertimbangkan kondisi tersebut, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana hidrometeorologi, seperti banjir, banjir bandang, dan tanah longsor, terutama bagi masyarakat yang tinggal di wilayah rawan terdampak.

    Selain itu, saat terjadi hujan disertai petir dan angin kencang, masyarakat diimbau menghindari berteduh di bawah pohon, baliho, atau bangunan yang rapuh, serta tetap menjaga kesehatan dan asupan cairan tubuh karena suhu panas pada siang hari masih dapat terjadi.

  • Peringatan Terbaru BMKG RI! Puncak Musim Hujan Tiba, Waspada Bencana

    Peringatan Terbaru BMKG RI! Puncak Musim Hujan Tiba, Waspada Bencana

    Jakarta, CNBC Indonesia – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengimbau masyarakat agar lebih waspada terhadap potensi hujan berintensitas sedang hingga lebat. Peringatan ini disampaikan seiring dengan masuknya sebagian besar wilayah Indonesia ke puncak musim hujan.

    Aktivitas atmosfer yang sedang meningkat juga membuat risiko bencana hidrometeorologi, seperti banjir, tanah longsor, dan angin kencang, menjadi lebih tinggi.

    Kepala BMKG Dwikorita Karnawati menjelaskan, dalam beberapa hari terakhir, hujan dengan intensitas sedang hingga lebat melanda sebagian besar wilayah Jawa bagian barat dan tengah, meliputi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, serta sebagian wilayah Yogyakarta. Kondisi ini tentu harus menjadi perhatian seluruh pihak untuk meningkatkan kesiapsiagaan.

    “Kondisi atmosfer sangat labil dan kaya uap air akibat aktifnya monsun Asia serta suhu muka laut yang hangat. Hujan lebat hingga sangat lebat dengan curah hujan 80-150 mm per hari sudah terjadi di beberapa wilayah. Ini adalah sinyal kuat bahwa kita harus meningkatkan kesiapsiagaan,” kata Dwikorita dalam keterangan resminya, dikutip Minggu (2/11/2025).

    Saat ini, lanjut dia, sekitar 43,8% wilayah Indonesia atau 306 Zona Musim (ZOM) telah memasuki musim hujan. Sementara puncak musim hujan di Indonesia diperkirakan terjadi secara bertahap mulai November 2025 hingga Februari 2028 dengan pola umum pergerakan dari barat ke timur.

    “Namun demikian, pada periode Desember 2025 hingga Januari 2026 menjadi fase puncak musim hujan utama bagi sebagian besar wilayah Indonesia yang berpotensi meningkatnya curah hujan tinggi dan bencana hidrometeorologi,” ujarnya.

    Di sisi lain, pada November ini periode siklon tropis di wilayah selatan Indonesia mulai aktif, sehingga masyarakat perlu mewaspadai potensi terbentuknya sistem tekanan rendah di sekitar Samudra Hindia yang memicu hujan sangat lebat dan angin kencang, serta gelombang tinggi terutama di pesisir Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara.

    Dalam sepekan ke depan, sebagian besar wilayah Indonesia diperkirakan mengalami kondisi cuaca berawan hingga hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, disertai potensi peningkatan hujan menjadi sedang hingga sangat lebat di sejumlah daerah.

    Berdasarkan analisis peringatan dini BMKG, hujan berintensitas sedang hingga lebat yang perlu diwaspadai berpotensi terjadi di berbagai wilayah, meliputi Aceh, Sumatera bagian selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua.

    Sementara itu, hujan lebat hingga sangat lebat (kategori Siaga) diperkirakan terjadi di Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, serta Papua, dan dalam beberapa hari ke depan berpotensi meluas hingga Maluku Utara dan sebagian wilayah Sulawesi.

    Sebagai langkah antisipasi dan mitigasi, BMKG bekerjasama dengan BNPB dan unsur terkait saat ini sedang melaksanakan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) untuk wilayah sekitar DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, dan Yogyakarta untuk mengurangi intensitas hujan ekstrem di wilayah rawan bencana.

    Di Jawa Tengah, operasi dilakukan sejak 25 Oktober dan masih berlanjut hingga awal November, dengan pelaksanaan dari Posko Semarang dan Solo. OMC ini telah melaksanakan 41 sorti penerbangan menggunakan dua pesawat Cessna Caravan, dengan hasil efektif menurunkan dan meredistribusi curah hujan di wilayah target.

    Sementara untuk wilayah Jawa bagian barat, operasi dilakukan sejak 23 Oktober dan juga masih berlanjut, dengan pelaksanaan dari Posko Jakarta. Sebanyak 29 sorti penerbangan telah dilakukan dan menunjukkan hasil pengurangan curah hujan di wilayah sasaran secara signifikan.

    Deputi Bidang Meteorologi BMKG Guswanto menjelaskan, berdasarkan pemantauan BMKG terhadap suhu muka laut di samudra pasifik menunjukkan bahwa dalam dua bulan terakhir telah terjadi pendinginan di samudra pasifik dan melewati ambang batas La Nina yaitu pada September dengan anomali suhu muka laut di pasifik tengah dan timur sebesar -0.54 dan pada Oktober sebesar -0.61.

    Sementara kondisi atmosfer juga menunjukkan adanya penguatan angin timuran. Dua indikasi tersebut menunjukkan terjadinya perkembangan awal La Nina dan respon atmosfer menegaskan bahwa La Nina lemah telah terjadi.

    “Namun demikian, La Nina lemah diprediksi tidak memberikan dampak yang signifikan pada curah hujan di sebagian besar wilayah Indonesia, dengan kondisi curah hujan pada November-Desember 2025 dan Januari-Februari 2026 diprediksi tetap pada kategori normal,” ujar Guswanto.

    Lebih lanjut, ia menjelaskan peningkatan potensi hujan ini didukung oleh beberapa fenomena atmosfer yang aktif secara bersamaan, antara lain aktivitas Madden-Julian Oscillation (MJO), Gelombang Rossby dan Kelvin, serta anomali suhu muka laut yang hangat di perairan Indonesia. Kombinasi faktor ini meningkatkan suplai uap air dan pembentukan awan hujan secara signifikan.

    Kombinasi antara kondisi atmosfer yang sudah aktif ini dengan kemunculan siklon tropis dari arah selatan menciptakan potensi ancaman bencana hidrometeorologi seperti angin kencang dan gelombang tinggi. Mengingat dalam beberapa tahun terakhir Indonesia sering mengalami dampak merusak dari siklon tropis, BMKG menekankan pentingnya kesiapsiagaan.

    Dengan mempertimbangkan kondisi tersebut, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana hidrometeorologi, seperti banjir, banjir bandang, dan tanah longsor, terutama bagi masyarakat yang tinggal di wilayah rawan terdampak.

    Selain itu, saat terjadi hujan disertai petir dan angin kencang, masyarakat diimbau menghindari berteduh di bawah pohon, baliho, atau bangunan yang rapuh, serta tetap menjaga kesehatan dan asupan cairan tubuh karena suhu panas pada siang hari masih dapat terjadi.

    BMKG mengimbau masyarakat untuk terus memantau informasi cuaca terkini melalui aplikasi InfoBMKG. Aplikasi ini menyediakan informasi prakiraan cuaca yang lebih detail dan berbasis geolokasi serta diperbarui secara rutin termasuk prakiraan cuaca dalam tujuah harian, diulang tiga harian, hingga tiga jam sebelum cuaca ekstrem di seluruh kecamatan di Indonesia.

    (pgr/pgr)

    [Gambas:Video CNBC]