Xcloud.id

provinsi: BENGKULU

  • Polri Mutasi Besar-besaran Perwira Polda Kepri, 3 Kapolres Diganti

    Polri Mutasi Besar-besaran Perwira Polda Kepri, 3 Kapolres Diganti

    Liputan6.com, Jakarta – Sejumlah perwira Polri yang bertugas di Kepolisian Daerah (Polda) Kepulauan Riau (Kepri) dimutasi, jelang pergantian tahun. Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad membenarkan adanya mutasi dan rotasi sejumlah pejabat dan Kapolres.

    “Mutasi dan alih tugas jabatan organisasi Polri sebagai bagian dari penyegaran, pembinaan karir, serta peningkatan profesionalime personel melalui mekanisme tour of duty dan tour of area,” kata Pandra.

    Mutasi dan rotasi pejabat Polda Kepri ini tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor:ST/2781A/XII/2025; ST/2781B/XII/2025 dan ST2781C/XII/2025 tertanggal 15 Desember 2025 yang ditandatangani oleh Asisten Kapolri bidang SDM Irjen Pol. Anwar atas nama Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo.

    Sejumlah pejabat utama Polda Kepri yang dimutasi yakni Kombes Pol Taovik Ibnu Subarkah, Karo SDM Pola Kepri dimutasi sebagai Analis Kebijakan Madya Bidang Jianstra SSDM Polri dalam rangka Dikbangti T.A 2026.

    Jabatan Karo SDM Polda Kepri diganti oleh Kombes Pol. Andy Pramudya Wardana, Kabid Humas Polda Bengkulu.

    Kombes Pol Anggoro Wicaksono, Diresnarkoba Polda Kepri dimutasi sebagai Kapolresta Barelang. Jabatan Ditresnarkoba Polda Kepri digantikan oleh Kombes Pol Suyono selaku Kapolresta Pontianak.

    Dirlantas Polda Kepri Kombes Pol Andhika Bayu Adhittam dimutasi sebagai Analis Kebijakan Madya Bidang Regident Korlantas Polri dalam rangka Dikbangti T.A 2026. Posisi Dirlantas Polda Kepri diisi oleh Kombes Pol. Taufiq Lukman Nurhidayat, Dirlantas Polda Riau.

    Dirpolairud Polda Kepri Kombes Pol. Handono Subianto dimutasi sebagai Ditpolairud Polda Sumatera Utara. Posisi Dirpolairud Polda Kepri digantikan oleh Kombes Pol. Ade Mulyana yang sebelumnya menjabat sebagai Direskrimum Polda Kepri.

    Kemudian Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol. Zahwani Pandra Arsyad dimutasi sebagai Kabidhumas Polda Riau. Posisinya digantikan oleh Kombes Pol. Nona Pricillia Ohei, sebelumnya menjabat sebagai Penata Kehumasan Polri Divhumas Polri.

    Sementara itu tiga Kapolres yang diganti, yakni Kapolresta Barelang Kombes Pol. Zaenal Arifin dimutasi sebagai Agen Intelijen Kepolisian madya TK II Baintelkam Polri.

    Kapolres Karimun AKBP Robby Topan Manusiwa dimutasi sebagai Wadirreskrimum Polda Kepri, jabatannya digantikan oleh AKBP Yunita Stevani yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolres Bintan.

    Kapolresta Tanjungpinang Kombes Pol. Hamam Wahyudi dimutasi sebagai Kasubditaudit Sispamobvitnas Baharkam Polri. Penggantinya AKBP Indra Ranu Dikarta yang sebelumnya menjabat sebagai Wakapolresta Bogor Kota.

    “Mutasi ini diharapkan dapat membawa semangat baru, meningkatkan kinerja organisasi, serta memperkuat pelayanan kepolisian kepada masyarakat di Kepri,” kata Pandra.

    Pandra menambahkan, para pejabat yang dimutasi diwajibkan untuk melaksanakan tugas di jabatan barunya paling lambat 14 hari terhitung mulai tanggal ditetapkannya Surat Telegram Kapolri tersebut.

    “Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan kelancaran pelaksanaan tugas dan tanggungjawab di masing-masing jabatan baru,” ujarnya.

  • Waspada! BMKG Peringatkan Potensi Hujan Lebat & Ombak Tinggi 20-23 Desember

    Waspada! BMKG Peringatkan Potensi Hujan Lebat & Ombak Tinggi 20-23 Desember

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini cuaca untuk sejumlah wilayah di Indonesia hingga beberapa hari ke depan.

    Berdasarkan peringatan dini cuaca BMKG, pada periode 20-22 Desember 2026, beberapa wilayah diperkirakan akan mengalami hujan dengan level siaga.

    “Beberapa wilayah diprakirakan akan mengalami hujan dengan level siaga,” jelas BMKG dikutip dari akun resmi @infohumasbmkg, di media sosial X, Minggu (21/12/2025).

    Beberapa wilayah yang dimaksud yakni Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat dan Sulawesi Selatan.

    Selain itu, BMKG juga mengeluarkan imbauan terkait dengan potensi gelombang tinggi yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia pada periode 20-23 Desember 2025.

    BMKG memperkirakan tinggi gelombang 1,25 m – 2,5 m berpeluang terjadi di wilayah selat Malaka bagian utara, perairan barat & selatan Sumatra–Jawa, Bali–NTB–NTT, Laut Jawa, Selat Makassar selatan, Laut Maluku, serta Samudra Pasifik utara Maluku hingga Papua.

    “BMKG mengimbau masyarakat pesisir dan pelaku kelautan untuk tetap waspada dan memantau info terbaru dari BMKG,” tulis BMKG.

    Halo #SobatBMKG!

    Periode 20 – 22 Desember 2025
    Beberapa wilayah diprakirakan akan mengalami hujan dengan level siaga

    Wilayah yang berpotensi terdampak antara lain: Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur,… pic.twitter.com/i6HYdURSxW

    — Humas_BMKG (@InfoHumasBMKG) December 20, 2025

  • ​Menteri Agus Dorong Reformasi Pemasyarakatan Lewat Beyond Beauty

    ​Menteri Agus Dorong Reformasi Pemasyarakatan Lewat Beyond Beauty

    Bali: Produk fashion hasil karya warga binaan dari 24 Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Indonesia berhasil menembus pasar internasional dalam ajang Bali Fashion Trend (BFT).

    Melalui program kolaborasi ‘Beyond Beauty’, karya-karya yang memadukan desain urban dengan sentuhan tradisional ini langsung memikat pembeli dari Prancis dan Malaysia.

    Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, mengatakan inisiatif ini merupakan bagian dari reformasi paradigma pemasyarakatan. Menurutnya, Lapas kini difungsikan sebagai ruang pembinaan yang mempersiapkan warga binaan untuk kembali produktif di masyarakat.

    “Kolaborasi ini bukan hanya tentang fashion atau produk, melainkan tentang memberikan kesempatan kedua dan masa depan yang lebih baik bagi warga binaan,” kata Agus.

    Warga binaan dilibatkan sebagai co-creator dalam memproduksi berbagai elemen busana, mulai dari batik, bordir, anyaman, hingga kerajinan kulit.

    Material tersebut kemudian dikembangkan oleh desainer kenamaan seperti Sofie, Lisa Fitria, dan Irmasari menjadi koleksi siap pakai (ready-to-wear) bergaya urban dan street wear.

    Unit pemasyarakatan yang terlibat di antaranya berasal dari Lapas Jambi, Bengkulu, Manado, Malang, Semarang, Pontianak, Sumenep, dan Madiun, dengan total keseluruhan mencapai 24 unit lapas.

    Desainer Sofie mengatakan, pihaknya telah menerima permintaan awal dari pembeli asal Prancis dan Malaysia selama rangkaian acara berlangsung.

    “Ini sinyal positif atas kualitas dan daya saing produk hasil pembinaan warga binaan di pasar global,” kata Sofie.

    Program ini disebut selaras dengan implementasi nilai-nilai KUHP Baru 2025 yang menekankan pada pendekatan rehabilitasi dan reintegrasi sosial.

    Melalui kerja sama ini, warga binaan diharapkan tidak hanya mendapatkan keterampilan teknis, tetapi juga pemulihan kepercayaan diri sebelum kembali ke lingkungan sosial.

    Bali: Produk fashion hasil karya warga binaan dari 24 Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Indonesia berhasil menembus pasar internasional dalam ajang Bali Fashion Trend (BFT).
     
    Melalui program kolaborasi ‘Beyond Beauty’, karya-karya yang memadukan desain urban dengan sentuhan tradisional ini langsung memikat pembeli dari Prancis dan Malaysia.
     
    Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, mengatakan inisiatif ini merupakan bagian dari reformasi paradigma pemasyarakatan. Menurutnya, Lapas kini difungsikan sebagai ruang pembinaan yang mempersiapkan warga binaan untuk kembali produktif di masyarakat.

    “Kolaborasi ini bukan hanya tentang fashion atau produk, melainkan tentang memberikan kesempatan kedua dan masa depan yang lebih baik bagi warga binaan,” kata Agus.
     
    Warga binaan dilibatkan sebagai co-creator dalam memproduksi berbagai elemen busana, mulai dari batik, bordir, anyaman, hingga kerajinan kulit.
     
    Material tersebut kemudian dikembangkan oleh desainer kenamaan seperti Sofie, Lisa Fitria, dan Irmasari menjadi koleksi siap pakai (ready-to-wear) bergaya urban dan street wear.
     
    Unit pemasyarakatan yang terlibat di antaranya berasal dari Lapas Jambi, Bengkulu, Manado, Malang, Semarang, Pontianak, Sumenep, dan Madiun, dengan total keseluruhan mencapai 24 unit lapas.
     
    Desainer Sofie mengatakan, pihaknya telah menerima permintaan awal dari pembeli asal Prancis dan Malaysia selama rangkaian acara berlangsung.
     
    “Ini sinyal positif atas kualitas dan daya saing produk hasil pembinaan warga binaan di pasar global,” kata Sofie.
     
    Program ini disebut selaras dengan implementasi nilai-nilai KUHP Baru 2025 yang menekankan pada pendekatan rehabilitasi dan reintegrasi sosial.
     
    Melalui kerja sama ini, warga binaan diharapkan tidak hanya mendapatkan keterampilan teknis, tetapi juga pemulihan kepercayaan diri sebelum kembali ke lingkungan sosial.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News

    (FZN)

  • 9 Juta Hektare Sawit Tidak Bayar Pajak Sejak Era Jokowi

    9 Juta Hektare Sawit Tidak Bayar Pajak Sejak Era Jokowi

    GELORA.CO – Podcast Madilog memotret persoalan kelapa sawit dari pangkal akar: tata kelola yang carut-marut. Dipandu jurnalis senior Margi Syarif, narasumber Uli Arta Siagian dari Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) menguliti data tentang jutaan hektare kebun sawit ilegal yang dibiarkan hidup bebas di negeri sendiri.

    Uli memaparkan temuan mengejutkan: sekitar 9 juta hektare sawit tidak membayar pajak sejak era Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Mayoritas karena tidak memiliki dokumen lengkap, terutama HGU. Lebih jauh lagi, 537 perusahaan tercatat tengah diproses untuk memperoleh HGU dalam periode 2024–2025. Ratusan perusahaan itu sudah beroperasi bertahun-tahun tanpa legalitas penuh, bahkan terindikasi menikmati keuntungan tanpa kontribusi balik.

    Dua contoh nyata: PT Ana di Morowali Utara yang beroperasi sejak belasan tahun tanpa HGU, dan PT ABS di Bengkulu Selatan yang membuka lahan sejak 2016 dan baru mengantongi HGU pada 2025. Kedua wilayah itu berkonflik dengan masyarakat, menyisakan kisah tanah yang diklaim perusahaan, warga yang ditembak, dan kehidupan yang terampas.

    Uli menyebut perusahaan-perusahaan ini tak berdiri sendiri. “Ada yang terafiliasi dengan kelompok sawit raksasa nasional, menguasai ribuan hektare, sebagian berada di kawasan hutan, sebagian lagi di wilayah adat maupun tanah masyarakat,” ungkap Manajer Kampanye Hutan dan Kebun Walhi tersebut.

    Kementerian ATR/BPN sempat menerbitkan surat edaran soal proses HGU pada 2024, disusul Permen LHK Nomor 20 Tahun 2025 tentang penyelesaian sawit ilegal di kawasan hutan. Tetapi di lapangan, kata Uli, proses itu rawan menjadi ruang “pemutihan” lewat administrasi.

    Pertanyaan Margi sederhana, tapi membekas: jutaan hektare, beroperasi belasan tahun—masa tidak ada yang tahu? Uli menjawab pelan: “Harusnya tahu.” Pemerintah daerah, provinsi, kementerian, hingga aparat penegak hukum disebutnya punya tanggung jawab langsung memantau.

    Sorotan kian tajam setelah pernyataan Presiden Prabowo soal rencana penanaman sawit di Papua. Di saat jutaan hektare yang ada saja masih bermasalah, keberanian memperluas tampak seperti langkah tanpa cermin.

    Dalam satu jam percakapan, Madilog menghadirkan fakta yang pada akhirnya lebih bising dari opini: tata kelola sawit Indonesia sedang pincang. Dan negaranya—entah lalai, entah sengaja—membiarkan kebun ilegal tumbuh subur di depan mata. (*)

  • ​Sedia Payung! DKI Jakarta Berpotensi Diguyur Hujan Merata Sepanjang Sabtu Ini

    ​Sedia Payung! DKI Jakarta Berpotensi Diguyur Hujan Merata Sepanjang Sabtu Ini

    Jakarta: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) telah merilis prakiraan cuaca untuk wilayah DKI Jakarta, Sabtu 20 Desember 2025. 

    DKI Jakarta sepanjang Sabtu akan diguyur hujan intensitas ringan dengan rentang suhu udara 25 hingga 30 derajat Celsius.

    Pada wilayah Jakarta Pusat memungkinkan cuaca sepanjang hari akan cenderung lembap berkisar antara 65 hingga 90 persen. 

    Wilayah Jakarta Selatan pun akan mengalami kondisi serupa dengan suhu udara sama, namun dengan tingkat kelembaban sedikit berbeda yakni antara 64 hingga 90 persen. 

    Kondisi ini menunjukkan bahwa meski hujan tidak turun dengan deras, udara di wilayah selatan akan tetap terasa sangat basah dan dingin.

    Pada wilayah Jakarta Timur, BMKG memprediksi hujan ringan akan mengguyur dengan suhu udara di angka 25 sampai 30 derajat Celsius. Kelembaban udaranya diperkirakan mencapai angka 64 hingga 89 persen. 

    Sementara itu, warga di wilayah Jakarta Barat diimbau untuk bersiap menghadapi suhu yang sedikit lebih sejuk, yakni mulai dari 24 hingga 30 derajat Celsius. 

    Jakarta Barat akan diguyur kelembaban di beberapa titik pemungkiman. Tercatat potensi kelembaban tertinggi mencapai 92 persen dan memungkinkan adanya kabut tipis.

    Di sisi utara Jakarta, diprediksi akan mengalami hujan ringan dengan rentang suhu yang lebih rendah dari wilayah lainnya, yaitu 25 hingga 29 derajat Celsius, serta tingkat kelembaban yang konsisten di angka 71 hingga 89 persen. 

    Untuk wilayah Kepulauan Seribu, BMKG melaporkan bahwa secara umum kondisi cuaca akan didominasi oleh langit berawan dengan suhu udara antara 27 hingga 28 derajat Celsius. 
     

    Namun, pada beberapa pulau seperti Pulau Kelapa di bagian utara kepulauan tetap diprediksi akan diguyur hujan ringan dengan kelembaban hingga 84 persen. 

    Hal yang sama juga berlaku bagi Pulau Untung Jawa di Kepulauan Seribu Selatan yang diperkirakan hujan ringan dengan suhu 26 sampai 28 derajat Celsius.

    DKI Jakarta termasuk dalam daerah yang berpotensi terdampak oleh munculnya bibit siklon tropis atau badai bertekanan rendah yang tengah berkembang di sekitar perairan Nusantara. 

    Hal inilah yang menjadi pemicu meningkatnya pertumbuhan awan hujan di beberapa wilayah. 

    Selain Jakarta, daerah lain yang patut waspada adalah Bengkulu, Sumatera bagian selatan, di selatan Pulau Jawa, kemudian Bali, Nusa Tenggara, Maluku hingga Papua Tengah dan Papua Selatan.

    (Syarifah Komalasari)

    Jakarta: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) telah merilis prakiraan cuaca untuk wilayah DKI Jakarta, Sabtu 20 Desember 2025. 
     
    DKI Jakarta sepanjang Sabtu akan diguyur hujan intensitas ringan dengan rentang suhu udara 25 hingga 30 derajat Celsius.
     
    Pada wilayah Jakarta Pusat memungkinkan cuaca sepanjang hari akan cenderung lembap berkisar antara 65 hingga 90 persen. 

    Wilayah Jakarta Selatan pun akan mengalami kondisi serupa dengan suhu udara sama, namun dengan tingkat kelembaban sedikit berbeda yakni antara 64 hingga 90 persen. 
     
    Kondisi ini menunjukkan bahwa meski hujan tidak turun dengan deras, udara di wilayah selatan akan tetap terasa sangat basah dan dingin.
     
    Pada wilayah Jakarta Timur, BMKG memprediksi hujan ringan akan mengguyur dengan suhu udara di angka 25 sampai 30 derajat Celsius. Kelembaban udaranya diperkirakan mencapai angka 64 hingga 89 persen. 
     
    Sementara itu, warga di wilayah Jakarta Barat diimbau untuk bersiap menghadapi suhu yang sedikit lebih sejuk, yakni mulai dari 24 hingga 30 derajat Celsius. 
     
    Jakarta Barat akan diguyur kelembaban di beberapa titik pemungkiman. Tercatat potensi kelembaban tertinggi mencapai 92 persen dan memungkinkan adanya kabut tipis.
     
    Di sisi utara Jakarta, diprediksi akan mengalami hujan ringan dengan rentang suhu yang lebih rendah dari wilayah lainnya, yaitu 25 hingga 29 derajat Celsius, serta tingkat kelembaban yang konsisten di angka 71 hingga 89 persen. 
     
    Untuk wilayah Kepulauan Seribu, BMKG melaporkan bahwa secara umum kondisi cuaca akan didominasi oleh langit berawan dengan suhu udara antara 27 hingga 28 derajat Celsius. 
     

     
    Namun, pada beberapa pulau seperti Pulau Kelapa di bagian utara kepulauan tetap diprediksi akan diguyur hujan ringan dengan kelembaban hingga 84 persen. 
     
    Hal yang sama juga berlaku bagi Pulau Untung Jawa di Kepulauan Seribu Selatan yang diperkirakan hujan ringan dengan suhu 26 sampai 28 derajat Celsius.
     
    DKI Jakarta termasuk dalam daerah yang berpotensi terdampak oleh munculnya bibit siklon tropis atau badai bertekanan rendah yang tengah berkembang di sekitar perairan Nusantara. 
     
    Hal inilah yang menjadi pemicu meningkatnya pertumbuhan awan hujan di beberapa wilayah. 
     
    Selain Jakarta, daerah lain yang patut waspada adalah Bengkulu, Sumatera bagian selatan, di selatan Pulau Jawa, kemudian Bali, Nusa Tenggara, Maluku hingga Papua Tengah dan Papua Selatan.
     
    (Syarifah Komalasari)

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News

    (RUL)

  • Sedia Payung! BMKG Prediksi Seluruh Wilayah Jakarta Diguyur Hujan Sabtu Ini Megapolitan 20 Desember 2025

    Sedia Payung! BMKG Prediksi Seluruh Wilayah Jakarta Diguyur Hujan Sabtu Ini Megapolitan 20 Desember 2025

    Sedia Payung! BMKG Prediksi Seluruh Wilayah Jakarta Diguyur Hujan Sabtu Ini
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com-
    Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi Jakarta akan diguyur hujan ringan pada Sabtu (20/12/2025).
    Dilansir dari situs resmi BMKG, hujan diperkirakan tersebar merata di wilayah administrasi Jakarta dengan intensitas ringan di suhu 25 sampai dengan 30 derajat celsius.
    Wilayah Jakarta Pusat diprediksi hujan ringan dengan suhu 25 sampai 30 derajat celsius dengan kelembaban 65 sampai dengan 90 persen.
    Wilayah Jakarta Selatan diprediksi hujan ringan dengan suhu sama, dengan kelembaban 64 sampai dengan 90 persen.
    Kemudian wilayah Jakarta Timur diprediksi hujan ringan dengan suhu 25 sampai dengan 30 derajat Celsius, kelembaban 64 sampai dengan 89 persen.
    Hujan ringan juga diprediksi mengguyur Jakarta Barat dengan suhu 24 sampai dengan 30 derajat Celsius, kelembaban 66 sampai dengan 92 persen.
    Wilayah Jakarta Utara diprediksi hujan ringan dengan suhu 25 sampai dengan 29 derajat Celsius, kelembaban 71 sampai dengan 89 persen.
    Sementara itu, Kepulauan Seribu secara umum diprediksi berawan dengan suhu 27 sampai 28 derajat Celsius.
    Lebih lanjut, Pulau Kelapa di Pulau Seribu Utara tetap diprediksi mengalami hujan ringan dengan suhu 27 sampai dengan 28 derajat Celsius, dan kelembaban 80 sampai dengan 84 persen.
    Begitu pula dengan Pulau Untung Jawa di Kepulauan Seribu Selatan, yang diprediksi hujan ringan dengan suhu 26 sampai dengan 28 derajat Celsius dan kelembaban 78 sampai dengan 88 persen.
    Adapun DKI Jakarta termasuk ke dalam wilayah yang berpotensi terdampak bibit siklon tropis atau badai bertekanan rendah yang tengah berkembang dan dapat memicu hujan.
    Wilayah yang berpotensi terdampak di antaranya Bengkulu, Sumatera bagian selatan, di selatan Pulau Jawa, kemudian Bali, Nusa Tenggara, Maluku hingga Papua Tengah dan Papua Selatan
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • ​Waspada Bibit Siklon Tropis Memicu Hujan Lebat Hingga Angin Kencang

    ​Waspada Bibit Siklon Tropis Memicu Hujan Lebat Hingga Angin Kencang

    Jakarta: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melakukan pemantauan pada bibit siklon tropis yang berada di wilayah Indonesia. BMKG memperkirakan pada periode 19-25 Desember 2025 beberapa wilayah di Indonesia akan mengalami hujan lebat hingga sangat lebat, disertai angin kencang. 

    Masyarakat diimbau untuk waspada terhadap potensi ini. Hal ini terjadi akibat munculnya dua bibit siklon tropis di wilayah perairan selatan Indonesia.

    Sesuai hasil pemantauan, pemicu utama cuaca ekstrem ini adalah Bibit Siklon Tropis 93S dan 95S. Bibit 93S terpantau di Samudra Hindia, selatan Jawa Timur, dengan tekanan pusat 1005 hPa. 

    Bibit siklon ini memiliki peluang sedang hingga tinggi untuk menjadi siklon tropis dalam 24 jam ke depan. 

    Dampaknya, kecepatan angin di perairan selatan Jawa Timur hingga NTT diperkirakan melonjak di atas 25 knot.

    Sementara itu, Bibit 95S berada di Laut Arafuru, selatan Kepulauan Aru dengan tekanan di pusat 1006 hPa, dan kecepatan maksimum di dekat pusat sebesar 20 knot. Pada bagian ini potensinya rendah untuk menjadi siklon.

    Meskipun begitu, bibit Siklon ini memicu konvergensi atau perlambatan angin yang memanjang dari Papua Tengah hingga Papua Selatan, dan Laut Arafuru.
     

    Selain dua bibit siklon tersebut, adanya sirkulasi siklonik di barat Aceh dan utara Papua turut memicu pertumbuhan awan hujan di sepanjang Semenanjung Malaysia hingga Papua Barat.

    Pada beberapa waktu ada perhatian khusus untuk berjaga-jaga dengan potensi ini, diantaranya:

    Periode 19-21 Desember 2025:

    Siaga Hujan Sangat Lebat: Kep. Bangka Belitung, Bengkulu, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, NTB, NTT, Sulawesi Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan.

    Waspada Angin Kencang: Kep. Riau, Kep. Bangka Belitung, Jambi, Lampung, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Maluku, Sulawesi Selatan, dan Papua Selatan.

    Periode 22-25 Desember 2025 (Menjelang Natal):

    Hampir seluruh wilayah Indonesia mulai dari Sumatera hingga Papua berpotensi mengalami hujan sedang.

    Siaga Utama: Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan tetap berada dalam status siaga hujan lebat.

    Angin Kencang: Kep. Riau, Sumatera Barat, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, NTB, NTT, Bali, Sulawesi Selatan, dan Maluku.

    BMKG mengimbau masyarakat untuk terus memantau informasi cuaca terkini guna meminimalisir risiko bencana hidrometeorologi.

    (Syarifah Komalasari)

    Jakarta: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melakukan pemantauan pada bibit siklon tropis yang berada di wilayah Indonesia. BMKG memperkirakan pada periode 19-25 Desember 2025 beberapa wilayah di Indonesia akan mengalami hujan lebat hingga sangat lebat, disertai angin kencang. 
     
    Masyarakat diimbau untuk waspada terhadap potensi ini. Hal ini terjadi akibat munculnya dua bibit siklon tropis di wilayah perairan selatan Indonesia.
     
    Sesuai hasil pemantauan, pemicu utama cuaca ekstrem ini adalah Bibit Siklon Tropis 93S dan 95S. Bibit 93S terpantau di Samudra Hindia, selatan Jawa Timur, dengan tekanan pusat 1005 hPa. 

    Bibit siklon ini memiliki peluang sedang hingga tinggi untuk menjadi siklon tropis dalam 24 jam ke depan. 
     
    Dampaknya, kecepatan angin di perairan selatan Jawa Timur hingga NTT diperkirakan melonjak di atas 25 knot.
     
    Sementara itu, Bibit 95S berada di Laut Arafuru, selatan Kepulauan Aru dengan tekanan di pusat 1006 hPa, dan kecepatan maksimum di dekat pusat sebesar 20 knot. Pada bagian ini potensinya rendah untuk menjadi siklon.
     
    Meskipun begitu, bibit Siklon ini memicu konvergensi atau perlambatan angin yang memanjang dari Papua Tengah hingga Papua Selatan, dan Laut Arafuru.
     

     
    Selain dua bibit siklon tersebut, adanya sirkulasi siklonik di barat Aceh dan utara Papua turut memicu pertumbuhan awan hujan di sepanjang Semenanjung Malaysia hingga Papua Barat.
     
    Pada beberapa waktu ada perhatian khusus untuk berjaga-jaga dengan potensi ini, diantaranya:
     
    Periode 19-21 Desember 2025:
     
    Siaga Hujan Sangat Lebat: Kep. Bangka Belitung, Bengkulu, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, NTB, NTT, Sulawesi Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan.
     
    Waspada Angin Kencang: Kep. Riau, Kep. Bangka Belitung, Jambi, Lampung, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Maluku, Sulawesi Selatan, dan Papua Selatan.
     
    Periode 22-25 Desember 2025 (Menjelang Natal):
     
    Hampir seluruh wilayah Indonesia mulai dari Sumatera hingga Papua berpotensi mengalami hujan sedang.
     
    Siaga Utama: Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan tetap berada dalam status siaga hujan lebat.
     
    Angin Kencang: Kep. Riau, Sumatera Barat, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, NTB, NTT, Bali, Sulawesi Selatan, dan Maluku.
     
    BMKG mengimbau masyarakat untuk terus memantau informasi cuaca terkini guna meminimalisir risiko bencana hidrometeorologi.
     
    (Syarifah Komalasari)

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News

    (RUL)

  • Mendagri Tegaskan Kehadiran Pemerintah dalam Penanganan Bencana di Sumatera

    Mendagri Tegaskan Kehadiran Pemerintah dalam Penanganan Bencana di Sumatera

    Mendagri Tegaskan Kehadiran Pemerintah dalam Penanganan Bencana di Sumatera
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan kehadiran pemerintah pusat dan daerah dalam penanganan bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).
    Pemerintah hadir melalui penyaluran anggaran,
    bantuan logistik
    , hingga percepatan pembangunan
    hunian
    tetap bagi masyarakat terdampak.
    Tito menjelaskan bahwa pemerintah pusat telah menyalurkan
    anggaran belanja tidak terduga
    (BTT) sebesar Rp 268 miliar atas arahan Presiden RI Prabowo Subianto. Dana ini diberikan kepada tiga provinsi serta 52 kabupaten/kota terdampak bencana.
    “Kami cek sudah diterima semua oleh tiga provinsi masing-masing Rp 20 miliar, sementara setiap kabupaten/kota mendapat Rp 4 miliar, dan sudah digunakan sesuai arahan yang kami sampaikan,” ujarnya dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Jumat (19/12/2025).
    Pernyataan tersebut disampaikan Tito dalam Konferensi Pers Bencana Sumatera bersama Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno, Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), di Posko Bencana Pangkalan Udara (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat.
    Dalam kesempatan tersebut, Tito turut mengapresiasi solidaritas antardaerah yang berkontribusi menyalurkan bantuan anggaran maupun logistik.
    Sejumlah pemerintah daerah (pemda) yang telah menyalurkan dukungan, antara lain Kalimantan Timur (Kaltim) Rp 7,5 miliar, Jawa Barat (Jabar) Rp 7 miliar, Sulawesi Utara (Sulut) Rp 1,5 miliar, Kalimantan Utara (Kaltara) Rp 1 miliar, Sulawesi Selatan (Sulsel) Rp 4 miliar, Jawa Tengah (Jateng) Rp 1,3 miliar, dan Jawa Timur (Jatim) Rp 5 miliar.
    Tito menyebut, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa ikut turun langsung ke lapangan untuk menyerahkan bantuan.
    Selain itu, bantuan juga datang dari Nusa Tenggara Timur (NTT) Rp 1,5 miliar, Sumatera Selatan (Sumsel) berupa barang senilai Rp 2,6 miliar, Banten Rp 3 miliar, Kalimantan Tengah (Kalteng) Rp3 miliar, Sulawesi Barat (Sulbar) Rp 1 miliar, Maluku Utara Rp 2 miliar, Bengkulu Rp 4,3 miliar, dan Gorontalo Rp 1 miliar.
    Sementara itu, Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta telah menyalurkan bantuan senilai Rp 3 miliar serta bantuan logistik secara langsung ke Kota Lhokseumawe, Aceh. 
    “Total Rp 43 miliar ditambah dengan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) yang dipimpin oleh Bupati Lahat, Pak Bursah Zarnubi, turun langsung ke sana (menyalurkan bantuan) Rp 5 miliar. Jadi, lebih kurang Rp 48 miliar,” jelas Tito.
    Untuk mendukung pelayanan administrasi kependudukan bagi masyarakat terdampak bencana, Kementerian Dalam Negeri (
    Kemendagri
    ) telah membentuk sembilan tim, termasuk tim dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) yang diturunkan ke tiga provinsi sejak 10 Desember 2025.
    Tim tersebut bertugas mempercepat pengurusan dokumen kependudukan, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan akta kelahiran yang hilang.
    Tito juga menyampaikan rencana
    groundbreaking
    pembangunan hunian melalui kolaborasi bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait serta Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas.
    Pembangunan hunian tetap tersebut mencakup 2.600 unit, dengan rincian 1.000 unit di Aceh, 1.000 unit di Sumut, dan 600 unit di Sumbar, yang didukung oleh sejumlah yayasan.
    “Akan ada
    groundbreaking
    di Kota Sibolga, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Selatan. Kita akan turun langsung ke sana,” kata Tito.
    Lebih lanjut, ia mengapresiasi Kementerian Keuangan (Kemenkeu), khususnya Ditjen Bea dan Cukai serta Kementerian Perdagangan (Kemendag), yang telah mempercepat proses pengeluaran bantuan pakaian dari kawasan ekonomi untuk keperluan penanganan bencana.
    Pengiriman bantuan tersebut dilakukan dalam beberapa gelombang dan akan diserahkan kepada masyarakat terdampak.
    Terkait infrastruktur pemerintahan desa, Tito menyebutkan bahwa 360 kantor desa mengalami kerusakan ringan, sedangkan 25 kantor desa rusak berat di tiga provinsi terdampak bencana.
    Untuk kerusakan ringan, penanganan akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Jika ternyata tidak memadai, akan diambil alih oleh pemerintah pusat. Adapun penanganan kantor desa yang rusak berat akan diajukan kepada Kementerian Pekerjaan Umum (PU).
    “Kami mengucapkan terima kasih atas kekompakan semua pemda dan unsur forum koordinasi pimpinan daerah (forkopimda), serta semua pihak yang telah bergerak sehingga penanganan dapat dilakukan dengan cepat dan kita sudah lihat banyak hasilnya,” tegas Tito.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Jaga Marwah Profesi, PWI Bojonegoro Resmi Laporkan Oknum Wartawan Pemeras Kades ke Polisi

    Jaga Marwah Profesi, PWI Bojonegoro Resmi Laporkan Oknum Wartawan Pemeras Kades ke Polisi

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Bojonegoro mengambil langkah tegas dengan melaporkan oknum yang mengaku sebagai wartawan ke Satreskrim Polres Bojonegoro, Rabu (17/12/2025). Laporan ini dilayangkan atas dugaan pencemaran nama baik dan penyalahgunaan identitas organisasi untuk melakukan pemerasan terhadap sejumlah kepala desa.

    Ketua PWI Bojonegoro, Sasmito Anggoro, hadir langsung memimpin pelaporan yang diterima oleh Kaur Bin Opsnal (KBO) Satreskrim Polres Bojonegoro, Iptu Dasmono. Sasmito menegaskan bahwa langkah hukum ini diambil sebagai bentuk perlindungan terhadap integritas organisasi dan profesi jurnalis.

    “Kami melaporkan secara resmi ke Satreskrim Polres Bojonegoro. Ini bukan sekadar gertakan, tetapi upaya hukum agar persoalan ini jelas dan tidak berulang,” ujar Sasmito Anggoro.

    Dalam laporan tersebut, PWI menyertakan sederet alat bukti kuat, mulai dari tangkapan layar percakapan WhatsApp bernada intimidasi, foto kartu identitas pers (ID Card), hingga bukti kuitansi yang digunakan pelaku untuk menarik uang dari para korban.

    Berdasarkan informasi yang dihimpun, sejumlah desa di wilayah Bojonegoro telah menjadi sasaran aksi oknum tersebut, di antaranya Desa Tondomulo, Desa Panjang, dan Desa Kedungadem. Modusnya, pelaku meminta uang dengan nominal antara Rp1,5 juta hingga Rp1,6 juta dengan dalih dana kegiatan akhir tahun.

    Tidak hanya mencatut nama PWI Bojonegoro, pelaku juga kedapatan menggunakan foto-foto kegiatan resmi PWI Jawa Timur dan PWI Tuban untuk memperdaya para kepala desa melalui pesan digital.

    “Ini bukan hanya soal nama PWI, tetapi juga soal menjaga marwah profesi wartawan. Kami ingin masyarakat tahu bahwa PWI tidak pernah melakukan praktik-praktik seperti itu,” tegas Sasmito.

    Sasmito menyatakan tidak menutup kemungkinan jumlah terlapor akan bertambah seiring berjalannya penyidikan. Ia mengimbau kepada para kepala desa maupun pihak lain yang merasa dirugikan atau diintimidasi oleh oknum serupa untuk segera melapor ke pihak kepolisian.

    PWI Bojonegoro juga menekankan pentingnya verifikasi bagi pejabat publik jika menerima pesan atau permintaan dana yang mencurigakan.

    “Jika ragu, silakan klarifikasi. Kami terbuka dan siap menjelaskan. Jangan sampai ada lagi yang dirugikan oleh ulah oknum,” pungkasnya. [lus/beq]

  • UMP 2026 Segera Diumumkan: Estimasi dan Peta Kenaikan Upah di 38 Provinsi

    UMP 2026 Segera Diumumkan: Estimasi dan Peta Kenaikan Upah di 38 Provinsi

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah bersiap mengumumkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 usai dokumen terkait dikabarkan telah berada di meja Presiden Prabowo Subianto. 

    Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyatakan, Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang pengupahan telah berada di meja Presiden Prabowo Subianto dan tinggal menunggu penandatanganan.

    Hal itu disampaikan Yassierli usai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto bersama Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025).

    “UMP RPP-nya sudah di meja Pak Presiden, tinggal ditandatangani. Insyaallah,” ujar Yassierli kepada wartawan. 

    Polemik Formula Baru

    Kabar terakhir, Kemnaker menyusun regulasi baru pengupahan yang mengikuti Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 168/PUU-XXI/2024. Aturan ini membuat penetapan kenaikan UMP tak lagi seragam, tetapi disesuaikan dengan kondisi ekonomi setiap daerah.

    Menaker Yassierli menyebut bahwa pemerintah sedang melakukan finalisasi draf peraturan pemerintah (PP) baru tentang pengupahan. Proses revisi ini sekaligus membuat ketentuan tenggat pengumuman UMP pada 21 November, sebagaimana tercantum dalam PP No. 51/2023, tidak lagi mengikat.

    Dalam draf RPP, penetapan UMP diproyeksikan dilakukan pada 8 Desember 2025, sementara UMK/UMSK diumumkan pada 15 Desember 2025 lebih mundur dari ketentuan PP lama.

    Putusan MK mengharuskan indeks tertentu atau alfa yang berfungsi menentukan besar kenaikan UMP, ditetapkan oleh dewan pengupahan di masing-masing daerah.

    Dengan demikian, penetapan upah dapat disesuaikan dengan kemampuan ekonomi daerah; tingkat kesejahteraan lokal, dan pemenuhan Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

    Merespons hal itu, kalangan buruh telah menyatakan penolakan. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal menyatakan pihaknya menolak keras formula kenaikan UMP dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) soal Pengupahan.

    Pasalnya, Said Iqbal menilai RPP Pengupahan tersebut cacat secara proses dan keliru secara substansi, serta akan memiskinkan buruh Indonesia.

    Dengan aturan formula yang tertuang dalam RPP soal Pengupahan, Said memberikan bocoran bahwa kenaikan UMP 2026 kemungkinan hanya sebesar 4,3%.

    Angka tersebut di bawah tuntutan buruh yang mengusulkan kenaikan terendah 6%. Bahkan, dengan formula tersebut beberapa daerah industri terancam tidak mengalami kenaikan upah. Dalam laporannya, poin utama penolakan buruh tertuju pada dua hal krusial dalam RPP tersebut.

    Pertama, penggunaan kembali konsep “konsumsi rata-rata buruh” yang disurvei BPS, yang dinilai akan membuat upah di daerah-daerah industri besar seperti Bekasi, Karawang, Tangerang, hingga Surabaya, tidak mengalami kenaikan sama sekali atau kenaikan 0%.

    Kedua, penolakan tegas terhadap penggunaan formula alpha dengan rentang 0,3 hingga 0,8 sebagai penentu kenaikan upah minimum. Formula tersebut menetapkan kenaikan upah berdasarkan inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi yang dikalikan dengan alpha.

    “Dengan rata-rata upah minimum nasional sekitar Rp3.090.000, kenaikan 4,3% hanya menambah kurang lebih Rp120.000 per bulan, atau kurang dari 12 dolar AS. Kenaikan upah satu bulan tidak setara harga satu kebab satu kali makan di Jenewa. Ini keterlaluan,” kata Said dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (3/12/2025).

    Suara Pengusaha

    Sementara itu, Wakil Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Darwoto menyampaikan penetapan indeks tertentu alias alfa yang digunakan dalam formula UMP 2026 harus dilakukan secara bijaksana.

    Perhitungan kenaikan upah minimum dengan menggunakan indeks tertentu ini dilalukan untuk mengikuti Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 168/PUU-XXI/2023.

    “Agar kebijakan upah minimum dapat selaras dengan kondisi ekonomi daerah, tingkat produktivitas, serta kapasitas usaha di masing-masing sektor,” kata Darwoto.

    Dia menggarisbawahi bahwa besaran alfa mesti diterapkan secara proporsional dan tidak hanya mengukur kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi. Dia menilai investasi atau modal, teknologi, hingga produktivitas faktor total harus diperhitungkan dalam menentukan alfa.

    Dengan demikian, Apindo menilai alfa tidak dapat disamaratakan di seluruh daerah. Perhitungan besaran alfa disebutnya dapat mempertimbangkan kondisi rasio upah minimum terhadap kebutuhan layak. 

    “Dunia usaha juga meyakini bahwa pemerintah akan mempertimbangkan aspek-aspek tersebut secara arif dan bijaksana, sehingga dapat menciptakan keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlanjutan dunia usaha,” lanjut Darwoto.

    Dia lantas menyinggung perihal penetapan upah minimum sektoral. Menurutnya, dunia usaha mengusulkan agar nilai alfa ditetapkan dengan mempertimbangkan sektor mana yang tumbuh dan yang tidak.

    Selain itu, Apindo menilai indikator ekonomi dan produktivitas perlu dimasukkan sebagai variabel utama dalam penetapan nilai alfa. 

    Hal ini dipandang sejalan dengan putusan MK yang menegaskan perlunya keseimbangan antara peningkatan kesejahteraan pekerja dan keberlanjutan usaha, dengan mengintegrasikan indikator ekonomi ke dalam formula pengupahan.

    “Kalau ini [kebijakan upah minimum] bisa berjalan untuk jangka panjang, makanya akan terjadi satu kepastian di dalam regulasi ataupun kebijakan upah minimum di negara kita,” ujar Darwoto.

    Peta UMP 2026: Provinsi Mana Berpotensi Naik Paling Tinggi?

    Berikut estimasi besaran UMP 2026 di 38 provinsi jika naik 3%:

    Aceh: dari Rp3.685.616 menjadi Rp3.796.184
    Sumatra Utara: dari Rp2.992.559 menjadi Rp3.082.335
    Sumatra Barat: dari Rp2.994.193 menjadi Rp3.084.018
    Riau: dari Rp3.508.776 menjadi Rp3.614.039
    Jambi: dari Rp3.234.535 menjadi Rp3.331.571
    Sumatra Selatan: dari Rp3.681.571 menjadi Rp3.792.018
    Bengkulu: dari Rp2.670.039 menjadi Rp2.750.140
    Lampung: dari Rp2.893.070 menjadi Rp2.979.862
    Bangka Belitung: dari Rp3.876.600 menjadi Rp3.992.898
    Kepulauan Riau: dari Rp3.623.654 menjadi Rp3.732.363
    DKI Jakarta: dari Rp5.396.761 menjadi Rp5.558.663
    Jawa Barat: dari Rp2.191.232 menjadi Rp2.256.968
    Jawa Tengah: dari Rp2.169.349 menjadi Rp2.234.429
    DI Yogyakarta: dari Rp2.264.080 menjadi Rp2.332.002
    Jawa Timur: dari Rp2.305.985 menjadi Rp2.375.164
    Banten: dari Rp2.905.119 menjadi Rp2.992.272
    Bali: dari Rp2.996.561 menjadi Rp3.086.457
    Nusa Tenggara Barat (NTB): dari Rp2.602.931 menjadi Rp2.681.019
    Nusa Tenggara Timur (NTT): dari Rp2.328.969 menjadi Rp2.398.838
    Kalimantan Barat: dari Rp2.878.286 menjadi Rp2.964.634
    Kalimantan Tengah: dari Rp3.473.621 menjadi Rp3.577.830
    Kalimantan Selatan: dari Rp3.496.195 menjadi Rp3.601.080
    Kalimantan Timur: dari Rp3.579.313 menjadi Rp3.686.692
    Kalimantan Utara: dari Rp3.580.160 menjadi Rp3.687.564
    Sulawesi Utara: dari Rp3.775.425 menjadi Rp3.888.687
    Sulawesi Tengah: dari Rp2.915.000 menjadi Rp3.002.450
    Sulawesi Selatan: dari Rp3.657.527 menjadi Rp3.767.252
    Sulawesi Tenggara: dari Rp3.073.551 menjadi Rp3.165.757
    Gorontalo: dari Rp3.221.731 menjadi Rp3.318.382
    Sulawesi Barat: dari Rp3.104.430 menjadi Rp3.197.562
    Maluku: dari Rp3.141.700 menjadi Rp3.235.951
    Maluku Utara: dari Rp3.408.000 menjadi Rp3.510.240
    Papua Barat: dari Rp3.615.000 menjadi Rp3.723.450
    Papua Barat Daya: dari Rp3.614.000 menjadi Rp3.722.420
    Papua: dari Rp4.285.850 menjadi Rp4.414.425
    Papua Selatan: dari Rp4.285.850 menjadi Rp4.414.425
    Papua Tengah: dari Rp4.285.848 menjadi Rp4.414.423
    Papua Pegunungan: dari Rp4.285.850 menjadi Rp4.414.425

    Berikut estimasi besaran UMP 2026 di 38 provinsi jika naik 6%:

    Aceh: dari Rp3.685.616 menjadi Rp3.906.752
    Sumatra Utara: dari Rp2.992.559 menjadi Rp3.172.112
    Sumatra Barat: dari Rp2.994.193 menjadi Rp3.173.844
    Riau: dari Rp3.508.776 menjadi Rp3.719.302
    Jambi: dari Rp3.234.535 menjadi Rp3.428.607
    Sumatra Selatan: dari Rp3.681.571 menjadi Rp3.902.465
    Bengkulu: dari Rp2.670.039 menjadi Rp2.830.241
    Lampung: dari Rp2.893.070 menjadi Rp3.066.654
    Bangka Belitung: dari Rp3.876.600 menjadi Rp4.109.196
    Kepulauan Riau: dari Rp3.623.654 menjadi Rp3.841.073
    DKI Jakarta: dari Rp5.396.761 menjadi Rp5.720.566
    Jawa Barat: dari Rp2.191.232 menjadi Rp2.322.705
    Jawa Tengah: dari Rp2.169.349 menjadi Rp2.299.509
    DI Yogyakarta: dari Rp2.264.080 menjadi Rp2.399.924
    Jawa Timur: dari Rp2.305.985 menjadi Rp2.444.344
    Banten: dari Rp2.905.119 menjadi Rp3.079.426
    Bali: dari Rp2.996.561 menjadi Rp3.176.354
    Nusa Tenggara Barat (NTB): dari Rp2.602.931 menjadi Rp2.759.107
    Nusa Tenggara Timur (NTT): dari Rp2.328.969 menjadi Rp2.468.707
    Kalimantan Barat: dari Rp2.878.286 menjadi Rp3.050.983
    Kalimantan Tengah: dari Rp3.473.621 menjadi Rp3.681.038
    Kalimantan Selatan: dari Rp3.496.195 menjadi Rp3.705.966
    Kalimantan Timur: dari Rp3.579.313 menjadi Rp3.794.071
    Kalimantan Utara: dari Rp3.580.160 menjadi Rp3.794.969
    Sulawesi Utara: dari Rp3.775.425 menjadi Rp4.001.950
    Sulawesi Tengah: dari Rp2.915.000 menjadi Rp3.089.900
    Sulawesi Selatan: dari Rp3.657.527 menjadi Rp3.876.978
    Sulawesi Tenggara: dari Rp3.073.551 menjadi Rp3.257.964
    Gorontalo: dari Rp3.221.731 menjadi Rp3.415.034
    Sulawesi Barat: dari Rp3.104.430 menjadi Rp3.290.695
    Maluku: dari Rp3.141.700 menjadi Rp3.330.202
    Maluku Utara: dari Rp3.408.000 menjadi Rp3.612.480
    Papua Barat: dari Rp3.615.000 menjadi Rp3.831.900
    Papua Barat Daya: dari Rp3.614.000 menjadi Rp3.830.840
    Papua: dari Rp4.285.850 menjadi Rp4.543.001
    Papua Selatan: dari Rp4.285.850 menjadi Rp4.543.001
    Papua Tengah: dari Rp4.285.848 menjadi Rp4.542.998
    Papua Pegunungan: dari Rp4.285.850 menjadi Rp4.543.001