Xcloud.id

provinsi: BANTEN

  • Imbauan Kemenkes di Tengah Cuaca Ekstrem Sepekan ke Depan, Siapkan ‘Starter Kit’ Ini

    Imbauan Kemenkes di Tengah Cuaca Ekstrem Sepekan ke Depan, Siapkan ‘Starter Kit’ Ini

    Jakarta –

    Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mewanti-wanti cuaca ekstrem sepekan ke depan, termasuk di DKI Jakarta. Ada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, disertai angin kencang.

    Kementerian Kesehatan RI mengimbau masyarakat menyiapkan ‘starter kit’ dan menjaga pola hidup sehat. Pola hidup bersih dan sehat tidak hanya soal higiene atau kebersihan lingkungan, tetapi juga memerhatikan asupan makanan.

    “Konsumsi makanan bergizi, istirahat cukup, rutin aktivitas fisik, jaga kebersihan diri dan lingkungan,” tandas Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes RI Aji Muhawarman saat dihubungi detikcom, Senin (11/11/2025).

    Bila mengeluhkan gejala batuk, Aji mengimbau pemakaian masker agar menekan risiko penularan. Di tengah cuaca ekstrem dengan intensitas hujan tinggi, kasus influenza juga dilaporkan meningkat.

    Bagi masyarakat yang belum melakukan vaksinasi influenza rutin, untuk setidaknya menerima suntikan satu kali dalam setahun. Terlebih, bagi mereka yang masuk kelompok berisiko tinggi.

    “Apabila diperlukan, dapat melakukan vaksinasi influenza setahun sekali, khususnya bagi pelaku perjalanan dan masyarakat kelompok berisiko tinggi seperti tenaga kesehatan, lansia, ibu hamil, dan individu dengan penyakit kronis,” cerita dia.

    “Meskipun vaksin influenza tahunan belum menjadi bagian dari program imunisasi rutin nasional di Indonesia, namun tetap direkomendasikan,” pungkasnya.

    Saat keluhan dirasa tidak membaik, Aji juga menyarankan untuk segera melakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut.

    Sebelumnya diberitakan, DKI Jakarta termasuk wilayah yang menjadi perhatian, lantaran berpotensi mengalami hujan sedang hingga lebat di periode 10 sampai 12 November, bersama sebagian besar Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Daerah Istimewa Yogyakarta, Bali, dan Nusa Tenggara.

    Hujan lebat disertai angin kencang juga masih akan terjadi di DKI Jakarta hingga pekan berikutnya. Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat, Bali, dan Banten juga dihantui potensi yang sama.

    Direktur Meteorologi Publik BMKG Andri Ramdhani menjelaskan potensi cuaca ekstrem yang signifikan diperkirakan terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia sepanjang pekan ini.

    Ada beberapa wilayah yang diperkirakan masuk status Siaga atau kondisi hujan lebat dan sangat lebat, yakni:

    Aceh, Bengkulu, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Barat, Maluku Utara, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, Sumatera Barat, NTB, Kaltim, Sulawesi Selatan, dan NTT.

    “Untuk potensi angin kencang, BMKG memprediksi wilayah Banten, Bengkulu, Lampung, Nusa Tenggara Barat, dan Sumatera Barat menjadi area yang perlu diwaspadai,” beber Andri dalam keterangannya, Senin (10/11/2025).

    Halaman 2 dari 2

    Simak Video “Video: Menkes Bahas Revisi Anggaran 2026 di Rapat Tambahan Bareng DPR”
    [Gambas:Video 20detik]
    (naf/up)

  • BMKG Ungkap Wilayah yang Hadapi Cuaca Ekstrem Sepekan ke Depan, Ini Wanti-wanti Kemenkes

    BMKG Ungkap Wilayah yang Hadapi Cuaca Ekstrem Sepekan ke Depan, Ini Wanti-wanti Kemenkes

    Jakarta –

    Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrem. Kondisi ini diperkirakan terjadi di sejumlah wilayah Indonesia dalam sepekan ke depan, 10 hingga 16 November 2025.

    Potensi Hujan Lebat dan Angin Kencang

    Direktur Meteorologi Publik BMKG Andri Ramdhani menjelaskan potensi cuaca ekstrem yang signifikan diperkirakan terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia sepanjang pekan ini.

    BMKG juga memperkirakan hujan dengan kategori lebat, sangat lebat, masih akan berlanjut di sejumlah wilayah hingga periode 13-16 November 2025

    Penyebab Cuaca Ekstrem

    Deputi Bidang Meteorologi BMKG Guswanto menjelaskan peningkatan intensitas hujan kali ini dipicu oleh berbagai faktor dinamika atmosfer berskala global hingga lokal yang tengah aktif secara bersamaan. Kondisi ini dapat menimbulkan bencana hidrometeorologi, seperti banjir, tanah longsor, dan angin kencang.

    “Beberapa faktor utama yang berperan pada periode ini antara lain Siklon Tropis FUNG-WONG, aktivitas Madden-Julian Oscillation (MJO), serta gelombang atmosfer Kelvin dan Rossby Ekuator yang masih aktif di wilayah Indonesia hingga pertengahan November,” ujar Guswanto di Jakarta, Senin (10/11/2025).

    Siklon Tropis FUNG-WONG kini terpantau di Laut Filipina timur dan bergerak ke arah barat laut menuju Luzon, yang bisa berdampak tidak langsung bagi Indonesia. Fenomena ini mendorong peningkatan pertumbuhan awan hujan dan kecepatan angin lebih dari 25 knot di wilayah Kalimantan Utara, Sulawesi, Maluku, hingga Papua bagian utara.

    Kombinasi antara Madden-Julian Oscillation (MJO) dan gelombang Kelvin dan Rossby Ekuator memperkuat pembentukan awan di sebagian besar wilayah Indonesia bagian barat, tengah, dan timur.

    “Kondisi ini membuat potensi hujan sedang hingga sangat lebat meningkat di banyak wilayah dalam beberapa hari ke depan,” kata Guswanto.

    Wilayah yang Terdampak

    Di periode 10-12 November 2025, hujan dengan intensitas sedang hingga lebat diperkirakan terjadi di:

    Sebagian besar Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Papua, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Bali, dan Nusa Tenggara.

    Sementara itu, hujan lebat, sangat lebat (status siaga) berpotensi terjadi di:

    Aceh, Bengkulu, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Barat, Maluku Utara, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, Sumatra Barat, NTB, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, dan NTT.

    Sementara di periode 13-16 November, wilayah dengan status Siaga mencakup:

    Bengkulu, Jawa Barat, DIY, Jawa Timur, NTB, NTT, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan.

    Adapun hujan sedang-lebat berpotensi terjadi di wilayah yang lebih luas, termasuk:

    Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Kepulauan Riau, Sumatra Selatan, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Bali, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, Papua Barat Daya, hingga Papua Selatan.

    Potensi angin kencang juga masih terpantau di Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, NTB, Bali, DKI Jakarta, dan Banten.

    Imbauan BMKG untuk Masyarakat

    BMKG mengimbau agar masyarakat yang ada di wilayah dengan intensitas hujan tinggi, perlu ada kesiapsiagaan terkait potensi banjir, banjir bandang, dan tanah longsor. Ini terutama di wilayah dengan topografi curam dan daerah aliran sungai.

    Maka dari itu, BMKG meminta masyarakat untuk menghindari aktivitas saat hujan lebat turun yang disertai petir dan angin kencang. Hindari beberapa area, seperti:

    Area terbuka.Pohon.Bangunan yang rapuh.

    Wanti-wanti Kemenkes di Tengah Cuaca Ekstrem

    Terkait hal ini, Kementerian Kesehatan juga mengimbau agar masyarakat dapat terhindar dari penyakit selama menghadapi cuaca ekstrem tersebut. Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes RI, Aji Muhawarman, mengingatkan untuk selalu menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat.

    Mulai dari mengonsumsi makanan bergizi, istirahat yang cukup, rutin melakukan aktivitas fisik, dan menjaga kebersihan diri serta lingkungan.

    “Cuci tangan dengan air mengalir dan sabut atau hand sanitizer. Gunakan juga masker bagi orang yang sedang sakit atau jika di keramaian, dan terapkan etika batuk atau bersin,” beber Aji saat dihubungi detikcom, Selasa (11/11).

    “Apabila diperlukan, dapat melakukan vaksinasi influenza setahun sekali, khususnya bagi pelaku perjalanan dan masyarakat kelompok berisiko tinggi. Misalnya seperti tenaga kesehatan, lansia, ibu hamil, dan individu dengan penyakit kronis,” tambahnya.

    Aji mengungkapkan vaksin influenza tahunan memang belum menjadi bagian dari program imunisasi rutin nasional di Indonesia. Tetapi, vaksin tersebut tetap direkomendasikan bila dibutuhkan.

    “Jika sakit memberat, segera ke dokter atau fasyankes terdekat untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut,” pungkasnya.

    Halaman 2 dari 3

    Simak Video “Video: Mensos Imbau Masyarakat Waspada Hadapi Cuaca Ekstrem”
    [Gambas:Video 20detik]
    (sao/naf)

  • Tiga Bulan Kelam Siswa SMPN 19 di Tangsel, Terkungkung Dalam Perundungan

    Tiga Bulan Kelam Siswa SMPN 19 di Tangsel, Terkungkung Dalam Perundungan

    Liputan6.com, Jakarta Fenomena bullying atau perundungan masih menjadi masalah serius di berbagai lingkungan pendidikan, termasuk di tingkat sekolah menengah pertama. Di usia remaja yang sedang mencari jati diri, sebagian siswa terkadang mengekspresikan diri dengan cara yang salah, seperti mengejek, mengucilkan atau bahkan melakukan kekerasan fisik terhadap teman sebaya.

    SMPN 19 Tangerang Selatan tidak luput dari tantangan ini, di mana dinamika pergaulan siswa dapat memunculkan potensi terjadinya tindakan bullying dalam berbagai bentuk.

    Bullying bukan hanya sekadar masalah antara pelaku dan korban, tetapi juga menyangkut kondisi sosial dan psikologis seluruh warga sekolah.

    MH (13), pelajar kelas 7 SMPN 19 Kota Tangerang Selatan, mengalami masalah kesehatan serius, mata rabun, karena diduga menjadi korban bully yang dilakukan teman sekelas. MH kini sedang terbaring lemas di rumah sakit.

    Rizky, kakak korban menceritakan, adiknya diduga sudah mendapatkan penganiayaan sejak Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS). Puncaknya pem-bully-an terjadi pada Senin (20/10/2025) lalu. Saat itu, MH dikabarkan dipukul teman sekelasnya menggunakan bangku.

    “Sejak masa MPLS, yang paling parah kemarin 20 Oktober yang dipukul kepalanya pakai kursi,” kata Rizki di Tangsel, Selasa (11/11/2025).

    Setelah kejadian itu, pada Selasa (21/10/2025), korban mulai mengeluhkan rasa sakit yang ditimbulkan akibat kejadian tersebut. Dia bercerita ke ayah dan ibunya, kalau kepalanya sangat sakit, hingga akhirnya dilarikan ke rumah sakit terdekat.

    Saat pihak keluarga melakukan pendalaman, ternyata korban mengaku sudah sering menerima bullying mulai dari dipukul hingga ditendang.

    “Yang paling parah dipukul kursi kena bagian kepalanya. Baru cerita semua pas kejadian sudah parah. Kalau yang lainnya enggak pernah cerita, ini beraniin cerita karena udah ngerasa sakit parah,” terangnya.

    Rizki menyebut adiknya sempat dirawat di salah satu rumah sakit swasta di Kota Tangsel. Karena kondisinya semakin parah, adiknya telah dirujuk ke Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta Selatan.

    “Kondisi sekarang sangat memprihatinkan badan udah enggak bisa dibawa jalan, pada lemes semua seluruh tubuhnya, mata sedikit rabun, sering pingsan dan gamau makan,” tuturnya.

    Sementara Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Tangsel, Deden Deni mengatakan, pihaknya sudah memediasi orang tua dari korban dan terduga pelaku.

    “Sudah kami mediasi masing-masing orang tua sudah ketemu dengan pihak sekolah juga,” katanya.

    Saat ini, pihaknya sedang mencari informasi untuk mengetahui pasti kondisi terkini korban.

    “Kami juga berkunjung ke rumah orang tua untuk memastikan kondisi anak,” ucap Deden.

    Sementara itu, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendorong agar ini diproses secara hukum. Langkah ini penting untuk memberikan keadilan dan efek jera.

    “Kalau diproses hukum kita bisa tahu duduk perkara bagaimana dan penyelesaian seperti apa,” kata Komisioner KPAI Diyah Puspitarini.

    KPAI mendukung langkah aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti kasus tersebut secara tegas.

    “Itu tergantung dari kepolisian yang menentukan, kalau ada bullying dan apakah terjadi (kekerasan), luka-luka kan ada, tidak apa diproses hukum,” tuturnya.

    Menurutnya, meski dalam penanganan kasus perundungan ini melibatkan pelaku di bawah umur, proses hukum tetap dapat dilakukan sesuai dengan Undang-Undang pada Pasal 59 A atau peradilan pidana anak.

    “Tidak apa-apa, kan ada sistem peradilan anak,” ucapnya.

    KPAI juga mendesak pemerintah agar segera merespons cepat dalam penyelesaian persoalan perundungan anak di lingkup sekolah.

    “Tindakan bullying ada di mana-mana dan kita semua sepakat jangan sampai ada bullying lagi, maka kalau ada bullying ayo segera diselesaikan,” ujarnya.

    Semua pihak baik pemerintah, sekolah, maupun orang tua, kata dia, diharapkan mampu memberikan respons yang tepat ketika mengetahui adanya kasus perundungan di lingkungan anak.

    Upaya deteksi dini dan respons cepat dalam menangani kasus perundungan, lanjut dia, penting dilakukan untuk mencegah dampak yang lebih buruk dari perilaku perundungan tersebut.

    “Kalau bisa diselesaikan di sekolah ya. Sekolah kalau tidak bisa, bisa dengan cara lain,” pungkas Diyah.

  • Pemerintah putuskan lokasi proyek DME bulan depan, dibangun 2026

    Pemerintah putuskan lokasi proyek DME bulan depan, dibangun 2026

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan rencana pemerintah untuk memutuskan lokasi proyek hilirisasi batu bara menjadi dimetil eter (DME) pada Desember, dan memulai proses pembangunannya pada 2026.

    “Kemarin rapat dengan Pak Presiden (Prabowo Subianto) dengan Pak Rosan (Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara), di Desember ini akan diputuskan lokasi-lokasinya,” ucap Bahlil ketika ditemui setelah rapat kerja bersama Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen RI, Jakarta, Selasa.

    Apabila pada bulan Desember pemerintah sudah memutuskan lokasi proyek DME, kata Bahlil, maka proses konstruksinya akan dimulai pada 2026.

    Ia menyampaikan bahwa realisasi proyek DME mendesak untuk mengurangi angka impor LPG. Bahlil memaparkan, perkiraan total konsumsi LPG pada 2026 kurang lebih sekitar 10 juta metrik ton (MT). Akan tetapi, kapasitas produksi nasional kurang lebih di angka 1,3–1,4 juta MT per tahun.

    Kesenjangan antara kebutuhan nasional dan kapasitas produksi tersebut, kata Bahlil, menyebabkan Indonesia mengalami defisit LPG sekitar 8,6 juta MT, yang akhirnya dipenuhi dengan impor.

    “Maka, mau tidak mau kita harus cari substitusi impor. Caranya apa? DME,” ujar dia.

    Pernyataan tersebut terkait dengan kebutuhan LPG yang meningkat sekitar 1,2 juta MT per tahun setelah diresmikannya pabrik petrokimia PT Lotte Chemical Indonesia (LCI). Pabrik tersebut berdiri di Cilegon, Banten, seluas 107,8 hektare atau sekitar 1,08 juta meter persegi. Pembangunan pabrik itu menelan investasi sekitar 4 miliar dolar AS.

    Lantas, Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas di Istana, Jakarta, Kamis (6/11), memerintahkan jajaran menterinya untuk mempercepat 18 proyek hilirisasi yang telah melewati tahap pra-studi kelayakan dan nilai keseluruhannya mencapai hampir Rp600 triliun.

    “Dengan kita melakukan percepatan 18 proyek yang nilai investasinya hampir Rp600 triliun, maka ini akan menciptakan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan pekerjaan, dan produk-produknya itu menjadikan sebagai substitusi impor, salah satu di antaranya adalah menyangkut dengan DME,” kata Bahlil.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Junaydi Suswanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemkab Banyuasin targetkan jadi lumbung pangan nasional nomor satu

    Pemkab Banyuasin targetkan jadi lumbung pangan nasional nomor satu

    Melihat potensi lahan sawah lebak di daerah ini, memungkinkan pengembangan tanam padi lebih dari satu kali dalam setahun

    Palembang (ANTARA) – Pemerintah Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan yang sukses meningkatkan produksi padi dalam beberapa tahun terakhir, menargetkan menjadi lumbung pangan nasional nomor satu di tanah air.

    “Tahun ini, Banyuasin tercatat sebagai lumbung pangan nasional nomor dua dengan produksi sekitar satu juta ton gabah kering giling (GKG) dari lahan 230 ribu hektare. Melihat kondisi terus terjadi peningkatan produksi padi, saya optimistis targetkan tersebut bisa dicapai pada 2026,” kata Bupati Banyuasin Askolani, di Pangkalan Balai, Selasa.

    Dia menjelaskan, untuk meningkatkan produksi padi, pihaknya terus berupaya memotivasi petani setempat membiasakan gerakan tanam padi dua kali bahkan tiga kali dalam setahun.

    “Melihat potensi lahan sawah lebak di daerah ini, memungkinkan pengembangan tanam padi lebih dari satu kali dalam setahun,” ujarnya.

    Menurut dia, optimalisasi lahan sawah dengan melakukan penanaman padi dua hingga tiga kali setahun, bisa lebih memantapkan daerah ini sebagai penghasil pangan terbesar di Sumsel dan penyumbang produksi beras nasional.

    Berdasarkan data, pada 2018, Kabupaten Banyuasin menjadi penghasil pangan nomor satu di Sumsel dan penyumbang produksi beras nomor empat nasional.

    Kemudian pada 2024, kabupaten ini menjadi penyumbang produksi beras nomor tiga nasional, dan pada 2025 menjadi nomor dua lumbung pangan nasional.

    “Berdasarkan data itu, kami yakin akan menjadi lumbung pangan nomor satu nasional mewujudkan harapan Presiden Prabowo Subianto, menjadikan Indonesia kuat dengan ketahanan pangan mandiri,” jelas Bupati Askolani.

    Pewarta: Yudi Abdullah
    Editor: Sambas
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Barantin bongkar praktik kecurangan ekspor sarang burung walet

    Barantin bongkar praktik kecurangan ekspor sarang burung walet

    Jakarta (ANTARA) – Badan Karantina Indonesia (Barantin) membongkar praktik kecurangan ekspor sarang burung walet (SBW) di Kargo Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten.

    “Kami tidak akan kompromi terhadap pelanggaran yang dapat merusak citra ekspor Indonesia,” kata Kepala Badan Karantina Indonesia Sahat M Paggabean yang turut hadir saat melakukan peninjauan ke kargo Bandara Soekarno Hatta, sebagaimana keterangan di Jakarta, Selasa.

    Dia mengungkapkan modus kecurangan tersebut dilakukan dengan menukar SBW bersih dengan SBW kotor yang dilakukan oleh salah satu perusahaan eksportir berinisial CJP. Komoditas tersebut rencananya akan diterbangkan ke Vietnam pada hari yang sama.

    “Kronologi kasus berawal pada hari Minggu (9/11), ketika perusahaan eksportir CJP melaporkan dan mengajukan pemeriksaan ekspor sarang burung walet bersih sebanyak 950 kilogram ke Vietnam,” ungkap Sahat.

    Barang tersebut telah melalui proses pemeriksaan karantina di Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Banten (Karantina Banten) serta dinyatakan memenuhi syarat ekspor.

    Namun, dua hari kemudian, menjelang jadwal pengiriman, petugas Karantina kembali melakukan pemeriksaan fisik dan ditemukan komoditas yang seharusnya berisi sarang burung walet bersih yang sudah melalui proses pembersihan dan memenuhi standar ekspor, ternyata telah ditukar menjadi sarang burung walet kotor yang belum layak untuk pasar internasional.

    Sahat menjelaskan tindakan menukar atau memalsukan media pembawa setelah dilakukan pemeriksaan karantina merupakan pelanggaran serius terhadap Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.

    Ia menegaskan keberhasilan pembongkaran praktek kecurangan itu menjadi bukti nyata Badan Karantina Indonesia berdiri di garda depan dalam melindungi keamanan hayati dan menjaga reputasi perdagangan internasional.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Dirut Bulog sebut realisasi distribusi beras SPHP capai 603 ribu ton

    Dirut Bulog sebut realisasi distribusi beras SPHP capai 603 ribu ton

    Bulog telah menyalurkan beras SPHP sebanyak lebih dari 603 ribu ton per 10 November 2025

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyebutkan realisasi penyaluran beras Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) mencapai 603 ribu ton hingga 10 November 2025.

    “Bulog telah menyalurkan beras SPHP sebanyak lebih dari 603 ribu ton per 10 November 2025,” kata Rizal di Jakarta, Selasa.

    Penyaluran beras SPHP dilakukan melalui tujuh jenis gerai resmi yaitu pengecer di pasar rakyat; Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih; pemerintah daerah melalui gerai pangan binaan dan Gerakan Pangan Murah (GPM); BUMN melalui gerai BUMN; instansi pemerintah (TNI-Polri); koperasi atau GPM; Rumah Pangan Kita (RPK) Perum Bulog, hingga ritel modern.

    “Pendekatan kolaborasi pentahelix ini memungkinkan Bulog mempercepat distribusi beras dari gudang sekaligus memenuhi kebutuhan masyarakat di seluruh Indonesia,” ujarnya.

    Bahkan sebelumnya Bulog juga berkolaborasi dengan PT Pegadaian, sebagai salah satu saluran resmi penjualan beras SPHP, yaitu melalui gerai BUMN. Kolaborasi itu dilakukan guna membantu masyarakat berpenghasilan rendah melalui kegiatan operasi pasar murah.

    Dalam program ini, Pegadaian memberikan kupon stimulus senilai Rp40 ribu dan Rp50 ribu yang dapat digunakan untuk membeli beras, minyak goreng, dan gula dengan harga yang lebih terjangkau. Penerima kupon juga otomatis terdaftar sebagai nasabah baru Pegadaian.

    “Program kolaborasi ini telah digelar di wilayah Jakarta, Banten dan Jawa Barat, akan diperluas ke berbagai daerah lain di Indonesia,” beber Rizal.

    Selain itu, Bulog sedang menyusun kolaborasi strategis dengan jajaran Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Indonesia. Kerja sama itu secara spesifik bertujuan untuk mengoptimalkan penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP), khususnya melalui Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

    Dalam implementasinya, penyaluran beras SPHP ke Lapas akan melibatkan Induk Koperasi Pemasyarakatan Indonesia (Inkopasindo) sebagai mitra outlet resmi yang bertanggung jawab atas pendistribusian SPHP di lingkungan Lapas.

    Di balik masifnya penyaluran tersebut, lanjut Rizal, Bulog tidak menyampingkan kualitas beras SPHP. Pemeliharaan beras di Gudang Bulog dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pemeriksaan awal saat beras masuk, hingga pengawasan rutin harian, mingguan, bulanan, hingga semester.

    “Setiap gudang juga dijaga kebersihannya melalui sanitasi, spraying dan fumigasi bila ditemukan indikasi hama atau penurunan mutu,” kata Rizal.

    Sebelumnya, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Beras tetap berjalan meskipun memasuki masa panen raya demi stabilitas harga komoditas itu.

    Amran menegaskan kebijakan tersebut menjadi langkah strategis pemerintah untuk menjaga keseimbangan pasokan dan harga beras di seluruh daerah, terutama di wilayah yang bukan termasuk sentra produksi padi utama.

    “Terus (berlanjut). Nggak pernah terhenti, terus bergulir,” kata Amran saat dikonfirmasi di sela-sela mengunjungi Balai Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP) Serpong di Tengerang, Banten, Senin (3/11).

    Dikatakan, apabila memasuki panen raya, pendistribusian beras subsidi itu akan difokuskan ke wilayah pegunungan dan nonproduksi padi, agar masyarakat di daerah tersebut tetap dapat mengakses beras dengan harga terjangkau dan stabil.

    Diketahui target distribusi beras SPHP hingga periode Januari hingga Desember 2025 sebanyak 1,5 juta ton.

    Adapun beras SPHP dijual sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET), yaitu Rp12.500 per kilogram untuk zona 1 (Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, NTB, Sulawesi); Rp13.100 per kilogram untuk zona 2 (Sumatera selain Lampung dan Sumsel, NTT, Kalimantan); dan Rp13.500 per kilogram untuk zona 3 (Maluku, Papua).

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BREN fokus energi panas bumi di tengah peluang “waste to energy”

    BREN fokus energi panas bumi di tengah peluang “waste to energy”

    Jakarta (ANTARA) – Perusahaan milik konglomerat Prajogo Pangestu, PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN) memastikan akan tetap fokus terhadap pengembangan energi baru terbarukan (EBT) yang menjadi kompetensinya, yaitu di sektor panas bumi (geothermal) dan angin.

    Sebagaimana diketahui, saat ini tengah ada peluang bisnis EBT berkaitan dengan proyek pengelolaan sampah menjadi energi atau Waste to Energy (WtE), yang akan dikerjakan oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia).

    “Termasuk Danantara, saya rasa mungkin lebih tepatnya ditanyakan ke pihak sana. Cuma, kalau kita tetap fokus, bahwa kita tahu pemerintah Indonesia itu akan terus menambah renewable energy,” ujar Direktur Utama BREN Hendra Soetjipto Tan dalam Paparan Publik BREN di Jakarta, Selasa.

    Hendra mengungkapkan bahwa potensi pertumbuhan energi baru terbarukan (EBT) di Indonesia masih sangat besar dan akan terus meningkat seiring dengan program-program prioritas pemerintah di sektor EBT.

    “Jadi, kalau dari sekarang sampai 2034, (BREN) di geothermal itu 5.200 MegaWatt (MW) tambahan kapasitas. Di angin itu 7.000 MW. Jadi, tentu kita akan terus membantu program pemerintah tersebut,” ujar Hendra.

    Ia menjelaskan, saat ini perseroan telah memiliki kapasitas sekitar 1.900 MW di segmen panas bumi atau geothermal.

    Ke depan, Ia memastikan perseroan tetap membuka peluang untuk memperluas portofolio di sektor energi terbarukan lain, selama proyek tersebut memberikan prospek pengembangan dan imbal hasil ekonomi yang menarik.

    “Tentu saja kita tidak akan tertutup kemudian menambah portfolio di luar apa yang kita sudah ada. Jadi, tentu kita akan terus berusaha untuk mencari potensi-potensi baik di geotermal maupun di wind, yang menurut kami bisa dikembangkan secara baik dan juga memberikan tingkat ekonomi return yang baik ke depan,” ujar Hendra.

    Sebelumnya, CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani mengungkapkan sebanyak 200 lebih investor dari dalam dan luar negeri telah menunjukkan ketertarikan untuk membiayai program WTE atau pembangunan fasilitas Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL).

    PSEL akan dibangun di sebanyak 33 kota di seluruh wilayah Indonesia dan membutuhkan investasi senilai Rp91 triliun.

    Pada tahap awal, pembangunan PSEL akan dilakukan di 10 kota di wilayah, di antaranya Tangerang, Bekasi, Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Medan, Bali, dan Makassar.​​​​

    PSEL yang memiliki kapasitas pengelolaan sekitar 1.000 ton sampah per hari ini, ditargetkan peletakan batu pertamanya (groundbreaking) pada Maret 2026 mendatang.

    Pewarta: Muhammad Heriyanto
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemerintah percepat penetapan LP2B untuk kendalikan alih fungsi sawah

    Pemerintah percepat penetapan LP2B untuk kendalikan alih fungsi sawah

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah mempercepat penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) guna menekan laju alih fungsi sawah yang selama ini mengancam ketahanan pangan nasional.

    Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan usai Rapat Koordinasi Terbatas tentang Rencana Penguatan Strategi Ketahanan Pangan Nasional di Jakarta, Selasa, mengatakan percepatan LP2B akan memberi kepastian bagi petani.

    “Kalau ini sudah selesai, para petani bisa tenang karena sawahnya tidak bisa dialihfungsikan lagi … Mereka dapat mengatur kerja jangka panjang dengan lebih aman,” kata Zulkifli.

    Lebih lanjut ia mengatakan proses penetapan LP2B diharapkan dapat rampung tahun 2025.

    LP2B merupakan lahan sawah yang ditetapkan pemerintah untuk tetap digunakan sebagai lahan pertanian pangan secara berkelanjutan dan tidak boleh dialihfungsikan.

    LP2B diturunkan dari total Lahan Baku Sawah (LBS) dan sebagian di antaranya masuk kategori Lahan Sawah Dilindungi (LSD) yang memiliki perlindungan hukum lebih ketat terhadap alih fungsi.

    Dalam kesempatan yang sama, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid menegaskan ketersediaan lahan sawah merupakan syarat mutlak ketahanan pangan.

    Ia mengatakan pemerintah telah menetapkan LBS seluas 7,38 juta hektare. Pemerintah juga menetapkan 87 persen dari LBS di Indonesia menjadi LP2B yang tidak boleh dialihfungsikan.

    Namun, ia mengatakan hingga kini, hanya 194 kabupaten/kota yang telah mencantumkan LP2B dalam rencana tata ruang wilayah, sehingga totalnya baru sekitar 57 persen.

    “Kondisi ini rentan terjadinya alih fungsi lahan,” katanya.

    Lebih lanjut ia mengatakan revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah diperlukan untuk menyesuaikan nomenklatur kementerian dan posisi Menko, sekaligus memperluas cakupan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) dari delapan provinsi menjadi 12 provinsi.

    Nusron mengatakan sebelum ada ketentuan LSD, rata-rata alih fungsi sawah mencapai 80.000 sampai dengan 120.000 hektare per tahun. Namun, di delapan provinsi yang sudah menetapkan LSD selama lima tahun terakhir, alih fungsi hanya 5.618 hektare.

    Delapan provinsi tersebut, yakni Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Sumatera Barat, Banten, DI Yogyakarta, Bali, dan Nusa Tenggara Barat.

    “Data ini menunjukkan kebijakan LSD efektif menekan alih fungsi lahan,” ujar dia.

    Dalam rapat tersebut juga dibahas percepatan pembentukan tim dan verifikasi penetapan LP2B serta LSD di 12 provinsi lain, yaitu Aceh, Sumatra Utara, Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Bengkulu, Lampung, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Sulawesi Selatan.

    Menko Pangan akan ditunjuk sebagai koordinator pengendalian alih fungsi lahan, dengan Menko Infrastruktur dan Pengembangan Kewilayahan sebagai wakil koordinator, serta Menteri ATR/BPN sebagai ketua harian.

    Merujuk data dari Kementerian Pertanian pada 2020, selama kurun waktu lima tahun (2015-2019), terdapat pengurangan luas lahan sawah pertanian dari 8,09 juta hektare pada 2015 menjadi 7,46 hektare pada 2019.

    Menurut Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional pada 2022, rata-rata konversi lahan sawah menjadi nonsawah di Indonesia mencapai 100.000 hingga 150.000 hektare per tahun.

    Pewarta: Shofi Ayudiana
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Langkah Strategis Pemerintah Bangkitkan Industri Petrokimia Nasional

    Langkah Strategis Pemerintah Bangkitkan Industri Petrokimia Nasional

    Jakarta –

    Indonesia tengah memasuki babak baru dalam perjalanan menuju kemandirian energi dan industri bernilai tambah tinggi. Di bawah arahan pemerintah, sektor minyak dan gas bumi (migas) kini tidak hanya dipandang sebagai sumber energi, tetapi juga sebagai fondasi strategis bagi kebangkitan industri petrokimia nasional. Langkah ini menjadi bagian penting dari visi besar hilirisasi, mengubah sumber daya alam menjadi kekuatan ekonomi berdaya saing global.

    Semangat ini mencerminkan optimisme pemerintah dalam memanfaatkan potensi besar yang dimiliki Indonesia. Di tengah transisi energi global, Indonesia tidak ingin sekadar menjadi konsumen teknologi, tetapi juga menjadi produsen bahan baku industri yang bernilai tinggi. Pemerintah, bersama BUMN energi seperti Pertamina, terus mendorong investasi dan inovasi di sektor hilirisasi migas untuk menciptakan ekosistem industri petrokimia yang kuat dan berkelanjutan.

    Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM, Todotua Pasaribu, menegaskan pentingnya pergeseran paradigma ini. Menurutnya, hilirisasi migas bukan hanya soal ketahanan energi, melainkan juga tentang menciptakan nilai tambah yang mampu mengubah wajah ekonomi nasional.

    “Kami melihat migas ini strategis. Selain berbicara ketahanan energi, kita juga bicara penetrasi kita ke dalam industri petrokimia,” ujarnya, dikutip dari Antara, Selasa (11/11/2025).

    Todotua menilai bahwa investasi di sektor hilirisasi migas harus diarahkan pada proyek-proyek yang memiliki daya saing tinggi di pasar global. Data terbaru menunjukkan, realisasi investasi nasional pada kuartal II 2025 mencapai Rp475 triliun, meningkat dari Rp465 triliun pada kuartal sebelumnya – pertanda meningkatnya kepercayaan investor terhadap arah kebijakan hilirisasi pemerintah.

    Namun, pemerintah tidak berhenti pada wacana. Komitmen tersebut kini diwujudkan melalui proyek besar Lotte Chemical Indonesia (LCI) New Ethylene Project di Cilegon, Banten. Dengan nilai investasi mencapai lebih dari USD 3,9 miliar, proyek ini menjadi simbol nyata bahwa hilirisasi migas Indonesia sedang menapaki jalan menuju industri petrokimia global.

    Menurut Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), fasilitas tersebut mampu mengolah 3.200 kiloton naphtha per tahun, didukung LPG hingga 50%, untuk menghasilkan berbagai produk turunan penting seperti etilena, propilena, HDPE, LLDPE, dan PP – bahan baku utama bagi industri plastik, kimia, dan manufaktur modern.

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa proyek LCI menjadi momentum penting dalam sejarah hilirisasi energi nasional.

    “Hari ini membuktikan bahwa hilirisasi Indonesia tidak hanya kita bangun hilirisasi mineral dan batubara, tapi juga sudah mulai beranjak ke hilirisasi minyak dan gas bumi,” tegasnya.

    Manfaat proyek ini sangat signifikan. Selain menekan impor produk petrokimia hingga USD 1,4 miliar per tahun, LCI juga membuka peluang ekspor sekitar USD 600 juta serta memperluas lapangan kerja di sektor energi dan manufaktur. Dengan begitu, hilirisasi bukan hanya memperkuat struktur industri, tetapi juga memberikan dampak ekonomi nyata bagi masyarakat.

    Sementara itu, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) ESDM, Laode Sulaeman, menekankan pentingnya strategi jangka panjang dalam pemanfaatan gas untuk industri nasional.

    “Pemanfaatan gas akan dimaksimalkan melalui strategi hilirisasi industri, peralihan bahan bakar dari turunan minyak ke gas, pengembangan jaringan pipa gas transmisi yang saling terhubung, serta pembangunan virtual pipeline cluster,” paparnya.

    Dengan arah kebijakan yang semakin jelas dan dukungan kuat dari pemerintah serta Pertamina, hilirisasi migas kini melangkah mantap menuju kebangkitan industri petrokimia nasional. Dari kilang di Cilegon hingga rencana proyek baru di berbagai wilayah, Indonesia perlahan mentransformasikan sumber daya alamnya menjadi kekuatan industri yang bernilai tinggi dan berdaya saing global.

    Lebih dari sekadar upaya ekonomi, langkah ini mencerminkan keyakinan baru bangsa – bahwa Indonesia mampu berdiri di garis depan industri petrokimia dunia melalui inovasi, investasi, dan kolaborasi berkelanjutan.

    Dengan semangat optimisme dan kerja nyata, pemerintah dan Pertamina terus menapaki jalan panjang menuju kemandirian energi dan kejayaan industri petrokimia Indonesia.

    Tonton juga video “Kilang Pertamina Internasional Beberkan Inovasi Demi Kedaulatan Energi”

    (ega/ega)