Bisnis.com, JAKARTA – Hari ini merupakan hari ke-enam ibadah puasa ramadan dilaksanakan di Indonesia.
Umat muslim akan menjalankan ibadah puasa saat ini hingga waktu berbuka ketika adzan magrib sore nanti.
Berikut jadwal buka puasa 6 ramadan 1446 H di Jabodetabek melansir dari laman Kemenag.
JAKARTA
MAGRIB 18:13
ISYA’19:22
BOGOR
MAGRIB 18:17
ISYA: 19:22
TANGERANG
MAGRIB 18:14
ISYA’ 19:22
BEKASI
MAGRIB18:12
ISYA’19:21
TRIBUNNEWS.COM, BANTEN – Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Banten mencatat ada 12.000 pekerja di ‘Tanah Jawara’ yang terdampak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
Terbaru, yaitu dua perusahaan produksi sepatu, PT Adis Dimension Footwear dan PT Victory Ching Luh.
Berdasarkan informasi yang dihimpun Tribunnews.com pada Kamis (6/3/2025), PT Adis Dimension Footwear merupakan produsen sepatu olahraga merek ternama, Nike dan PT Victory Ching Luh merupakan produsen sepatu brand Adidas dan Reebok.
Informasi itu disampaikan Kepala Disnakertrans Banten, Septo Kalnadi.
Menurut dia, PT Adis Dimension Footwear melakukan PHK pada 1.500 karyawan. Sementara PT Victory Ching Luh sedang dalam proses PHK terhadap 2.000 karyawan.
“Ada dua perusahaan di Kabupaten Tangerang yang tutup dan melakukan PHK,” kata Septo di KP3B, Kota Serang, Rabu (5/3/2025).
Dia menjelaskan proses PHK telah dilakukan kedua perusahaan itu sejak bulan November hingga Januari 2025.
Saat ini, perusahaan sedang memproses hak-hak karyawannya yang di PHK.
“Sekarang sedang proses pembayaran hak-hak karyawannya. Masih prosesnya,” ucapnya.
Menurut Septo, penyebab kedua perusahaan tersebut melakukan PHK pada ribuan karyawan bukan karena kenaikan upah minimum kabupaten (UMK).
Akan tetapi, permintaan pesanan produk kedua perusahaan tersebut menurun. Sehingga, perusahaan menurunkan volume produksi yang berdampak pada pengurangan karyawan.
“Bukan karena UMK, tapi karena order dari pemegang merek berkurang. Sehingga dari berkurang order itu mereka mem- PHK,” katanya.
Septo menyebut, selama tahun 2024 sebanyak 12.000 orang karyawan di Provinsi Banten di-PHK, hanya beberapa saja yang haknya tidak dibayarkan oleh perusahaan.
“Setiap hari ada saja perusahaan yang minta izin untuk PHK. Izinnya ada di kabupaten/kota dan itu sekitar 12.000 karyawan selama 2024,” pungkasnya.
Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea melaporkan kedua perusahaan sepatu di Tangerang yang telah melakukan PHK terhadap ribuan karyawan itu adalah PT Adis Dimension Footwear dan PT Victory Ching Luh.
“Saya sudah mendapatkan laporan dari pimpinan SPSI tingkat perusahaan dan terus melaporkan perkembangan perundingan antara serikat pekerja dan perusahaan,” kata Andi Gani kepada media di Jakarta, Kamis (6/3/2025).
Andi Gani yang juga Presiden Konfederasi Buruh ASEAN ini meminta pemerintah untuk bergerak cepat menangani masalah PHK yang kondisinya semakin mengkhawatirkan.
Dirinya meminta pemerintah secepatnya membentuk Satuan Tugas khusus masalah PHK yang terdiri dari lintas kementerian karena masalah PHK bukan hanya domain Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker).
Adapun, langkah KSPSI saat ini berupaya terus melakukan komunikasi dengan seluruh pimpinan KSPSI tingkat perusahaan yang bergerak di industri sepatu tersebut.
Misalnya, terkait hak-hak buruh yang di-PHK tersebut terpenuhi.
Apalagi, jika dapat memberikan informasi lowongan pekerjaan untuk anggota KSPSI yang terkena PHK.
“Sudah ada beberapa perusahaan industri sepatu bersedia menerima anggota KSPSI yang terkena PHK karena mereka dikenal sudah berpengalaman dan punya produktivitas tinggi,” ujarnya.
Dia juga mengingatkan kepada para pengusaha untuk menaati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait prosedur PHK. Terutama mengenai kewajiban untuk melakukan perundingan bipartit dan dilakukan secara musyawarah
“Jika tidak ada kesepakatan bisa dilanjutkan ke pengadilan hubungan industrial yang harus berkekuatan hukum tetap,” ucapnya.
Sementara itu Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Banten Septo Kalnadi mengungkapkan, bahwa PT Adis Dimension Footwear telah melakukan PHK terhadap 1.500 karyawannya.
Sementara, PT Victory Ching Luh sedang dalam proses PHK terhadap 2.000 karyawan. Menurut penjelasan yang disampaikan, kata Septo, penurunan pesanan dari pemegang merek menjadi faktor utama yang memaksa kedua perusahaan tersebut mengurangi volume produksi.
Hal ini diperkuat dengan keterangan bahwa salah satu perusahaan selama ini memasok beberapa seri sepatu untuk merek ternama seperti Nike.
“Order dari pemegang merek yang kurang sehingga mereka tidak mendapatkan order. Tidak mendapatkan order sehingga kan dari order itu mereka akan mem-PHK,” ungkap Septo.
Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto memberikan gagasan tentang pendirian Sekolah Rakyat yang akan dijalankan oleh Kementerian Sosial (Kemensos).
Sekolah ini nantinya akan berupa asrama atau boarding school yang dikhususkan bagi keluarga miskin dan miskin ekstrem. Sekolah Rakyat juga dirancang untuk menampung siswa dari berbagai jenjang pendidikan, mulai dari tingkat dasar hingga menengah.
Ketua Tim Formatur Sekolah Rakyat Mohammad Nuh menjelaskan, sekolah ini akan menerapkan kurikulum khusus yang tidak hanya mengacu pada kurikulum nasional, tetapi juga memperkaya siswa dengan keterampilan hidup dan pendidikan karakter yang kuat.
Inisiatif ini menjadi langkah awal dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, memastikan seluruh anak bangsa mendapat akses pendidikan berkualitas.
Namun berbeda dengan misi Prabowo yang membangun Sekolah Rakyat untuk tujuan yang lebih baik, ternyata saat pemerintahan kolonial Belanda dan Jepang, sekolah ini dibangun untuk keuntungan mereka tersendiri. Bagaimana sejarahnya? Berikut ini penjelasannya.
Sejarah Sekolah Rakyat pada Zaman Belanda
Terbentuknya Sekolah Rakyat di Indonesia berawal dari penerapan Politik Etis oleh pemerintah kolonial Belanda. Kebijakan Politik Etis tersebut mulai diterapkan sekitar 1900 hingga 1930, bertujuan mendukung perkembangan perusahaan dan lembaga-lembaga Belanda di Indonesia.
Meski terlihat sebagai bentuk balas budi atas eksploitasi panjang yang dilakukan Belanda, pada dasarnya kebijakan ini merupakan syarat kepentingan kolonial.
Salah satu programnya adalah mendirikan sekolah umum yang sebenarnya berfungsi mencetak tenaga kerja murah, sehingga bisa mendukung bisnis dan aktivitas ekonomi Belanda di tanah jajahan.
Sekolah Rakyat pertama kali didirikan Belanda pada 1907. Pendidikan di sekolah ini dirancang agar masyarakat pribumi memiliki keterampilan dasar yang dibutuhkan untuk bekerja di perusahaan Belanda.
Dengan kata lain, Sekolah Rakyat bukan didirikan untuk mencerdaskan masyarakat, melainkan demi mempertahankan kekuasaan penjajah di Indonesia.
Dalam sistem pendidikan kolonial, Belanda menerapkan stratifikasi pendidikan berdasarkan golongan, yaitu sekolah untuk anak Eropa, anak Timur asing (seperti Tionghoa dan Arab), dan anak pribumi.
Sekolah Rakyat (Volkschool) adalah sekolah tiga tahun yang didirikan atas prakarsa desa. Sekolah ini dikelola secara gotong royong dan diawasi langsung oleh pemerintah kolonial, sedangkan tenaga pengajarnya berasal dari kalangan pribumi.
Sejarah pendirian Sekolah Rakyat pada setiap daerah cukup beragam, tergantung kapan daerah tersebut dikuasai Belanda. Misalnya, di Bandung, Sekolah Rakyat pertama kali berdiri 1892, sementara di Aceh didirikan oleh Gubernur Militer Van Daalen pada 30 Desember 1907. Di Banten, sekolah rakyat mulai ada pada 1912, sedangkan di Enrekang, Sulawesi Selatan, baru berdiri pada 1926.
Namun, pendidikan di Sekolah Rakyat sangat terbatas. Kurikulumnya lebih menekankan keterampilan teknis sederhana yang langsung berkaitan dengan kebutuhan perusahaan Belanda.
Pelajaran yang berkaitan dengan budaya atau sejarah Indonesia nyaris ditiadakan, bahkan bahasa pengantar yang digunakan pun didominasi bahasa Belanda.
Hal ini menunjukkan Sekolah Rakyat bukanlah sarana memajukan pendidikan pribumi, melainkan alat untuk mencetak tenaga kerja murah yang siap melayani kepentingan penjajah pada saat itu.
Sekolah Rakyat Zaman Jepang
Setelah Belanda menyerah pada 8 Maret 1942, Jepang mulai menyebarkan propaganda di wilayah jajahannya, termasuk Indonesia.
Melalui slogan Hakko Ichiu atau “Kemakmuran Bersama Asia Timur Raya”, Jepang berusaha menarik simpati rakyat lewat Gerakan Tiga A (Jepang pemimpin Asia, Jepang pelindung Asia, Jepang cahaya Asia).
Selama 3,5 tahun menjajah Indonesia, Jepang menerapkan sejumlah kebijakan, salah satunya di bidang pendidikan. Sekolah-sekolah yang didirikan Jepang difungsikan sebagai alat propaganda antibarat, sekaligus menjadi tempat merekrut pemuda untuk mendukung militer Jepang dalam Perang Pasifik.
Pada masa pendudukan Jepang, banyak sekolah peninggalan Belanda yang ditutup. Ketika dibuka kembali, nama dan sistemnya diubah sesuai aturan pemerintah Jepang.
Melalui Osamu Seirei Nomor 22/2604 1944, Jepang mengatur sekolah-sekolah swasta dan memberi wewenang kepada Jawa Hokokai untuk mendirikan sekolah baru. Sementara itu, sekolah swasta hanya diperbolehkan membuka sekolah keahlian dan bahasa. Seluruh sistem pendidikan berada di bawah pengawasan lembaga bernama Bunkyo Kyoku.
Jenis-jenis Sekolah pada Masa Pendudukan Jepang
Terbuka untuk semua kalangan dengan masa belajar 6 tahun. Sekolah ini dibuka di lokasi bekas sekolah desa, HIS, ELS, atau sekolah kelas satu dan dua.
Sekolah Rakyat pertama kali dibuka pada 1 Juni 1942 di beberapa lokasi, seperti HIS Djagamonjet di Jatinegara.
Setelah lulus Sekolah Rakyat, siswa melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama selama 3 tahun. Sekolah ini baru dibuka kembali pada September 1942 setelah ditutup selama lima bulan.
3. Sekolah menengah tinggi (koto chu gakko)
Pada awalnya hanya ada 4 sekolah menengah tinggi di Jakarta, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya. Tahun 1943, jumlahnya bertambah di Bandung dan Surakarta.
Meliputi Sekolah Pertukangan, Sekolah Teknik, serta Sekolah Pelayaran di Cirebon. Sekolah Pelayaran Tinggi juga didirikan saat itu.
Ada tiga jenis sekolah guru, yaitu sekolah guru 2 tahun (shoto shihan gakko), sekolah guru 4 tahun (guto shihan gakko), dan sekolah guru 6 tahun (koto shihan gakko).
Saat awal pendudukan, hampir semua perguruan tinggi peninggalan Belanda ditutup. Namun, pada 1943, Jepang mulai membuka kembali beberapa perguruan tinggi, seperti Sekolah Kedokteran Tinggi di Jakarta, Sekolah Kedokteran Gigi di Surabaya, dan Sekolah Farmasi di Jakarta.
Pada 1944, Sekolah Teknik Lanjutan dibuka di Bandung dan Sekolah Kedokteran Hewan di Bogor. Kemudian pada awal 1945, Akademi Pemerintahan berdiri di Jakarta.
Itulah sejarah Sekolah Rakyat pada zaman Belanda dan Jepang saat masih masa penjajahan di Indonesia.
FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto resmi mengesahkan 77 Proyek Strategis Nasional (PSN) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.
Keputusan PSN Prabowo itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 yang resmi ditandatangani pada Senin 10 Februari 2025.
RPJMN Tahun 2025-2029 menekankan secara khusus pada strategi menurunkan tingkat kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mencapai pertumbuhan tinggi yang berkelanjutan.
Adapun cakupan PSN antara lain Program Makan Bergizi Gratis (MBG), proyek-proyek yang berkontribusi langsung dan signifikan pada terwujudnya swasembada pangan, swasembada energi, swasembada air, dan hilirisasi, serta proyek-proyek yang mendukung pencapaian sasaran Program Prioritas Presiden di bidang pembangunan manusia.
Terdapat 77 PSN yang masuk dalam daftar indikasi PSN 2025-2029. Jumlah itu meliputi 29 PSN baru, dan 48 PSN carry over (lanjutan). Untuk lebih jelasnya, berikut daftar lengkap 77 PSN yang telah ditetapkan Prabowo:
PSN Carry over
Pembangunan Kampus Universitas Islam Internasional Indonesia (UII): lokasi Jawa Barat; pelaksana Kementerian Agama dan Kementerian Pekerjaan Umum
Bendungan Way Apu: lokasi Maluku; pelaksana Kementerian Pekerjaan Umum
Bendungan Jragung: lokasi Jawa Tengah; pelaksana Kementerian Pekerjaan Umum
Bendungan Mbay: lokasi Nusa Tenggara Timur; pelaksana Kementerian Pekerjaan Umum
Bendungan Bulango Ulu: lokasi Gorontalo; pelaksana Kementerian Pekerjaan Umum
SPAM Regional Wosusokas: Jawa Tengah; pelaksana Kementerian Pekerjaan Umum
SPAM Regional Benteng-Kobema: lokasi Bengkulu; pelaksana Kementerian Pekerjaan Umum
Pengembangan Lapangan Abadi Wilayah Kerja Masela: lokasi Maluku; pelaksana swasta
Kilang Minyak Tuban dalam rangka ekspansi: lokasi Jawa Timur; pelaksana PT Pertamina
Pengembangan Biofuel dari Metanol dan Etanol di Kabupaten Bojonegoro: lokasi Jawa Timur; pelaksana PT Pertamina
North Hub Development Project Selat Makassar: lokasi Kalimantan; pelaksana swasta
RDMP RU IV Cilacap: lokasi Jawa Tengah; pelaksana PT Pertamina
Biorefinery Cilacap: lokasi Jawa Tengah; pelaksana PT Pertamina
Pembangunan Jaringan Gas Perkotaan: lokasi Batam, Palembang, Pekanbaru, Makassar, Jakarta, Bekasi, dan Palu; pelaksana PT Pertamina/PGN
Pengembangan KEK Arun Lhokseumawe: lokasi Nanggroe Aceh Darussalam; pelaksana BUPP KEK Arun Lhokseumawe.
Pengembangan KEK Sei Mangkei: lokasi Sumatera Utara; pelaksana BUPP KEK Sei Mangkei
Pengembangan KEK Galang Batang: lokasi Kepulauan Riau; pelaksana BUPP KEK Galang Batang
Pengembangan Kawasan Industri Terpadu Batang: lokasi Jawa Tengah; pelaksana Swasta
Pengembangan Kawasan Industri Ketapang Bangun Sarana: lokasi Kalimantan Barat; pelaksana Swasta
Pengembangan Kawasan lndustri Kalimantan lndustrial Park lndonesia (KIPI): lokasi Kalimantan Utara; pelaksana Swasta
Pengembangan Kawasan Industri Weda Bay: lokasi Maluku Utara; pelaksanaSwasta
Kawasan Industri Bantaeng: lokasi Sulawesi Selatan; pelaksana Swasta
Kawasan Industri Teluk Bintuni dan Pengembangan lndustri Metanol, Amonia, dan Pemanfaatan Karbon dari hasil CCUS/CCS: lokasi Papua Barat; pelaksana Swasta
Kawasan Industri Tanah Kuning: lokasi Kalimantan Utara; pelaksana Swasta
Kawasan Industri Pulau Ladi: lokasi Kepulauan Riau; pelaksana Swasta
Kawasan Industri Fakfak: lokasi Papua Barat; pelaksana BUMN
Kawasan Industri lndonesia Dahuaxing lndustry Park: lokasi Sulawesi Tengah; pelaksana Swasta
Kawasan Industri Indonesia Huali lndustry Park: lokasi Sulawesi Selatan; pelaksana Swasta
Kawasan Industri Wiraraja Green Renewable Energy & Smart-Eco Industrial Park: lokasi Kepulauan Riau; pelaksana Swasta
Kawasan lndustri Indonesia Giga lndustry Park: lokasi Sulawesi Tenggara; pelaksana Swasta
Kawasan lndustri Kolaka Resources lndustrial Park: lokasi Sulawesi Tenggara; pelaksana Swasta
Kawasan Industri ASPIRE Stargate: lokasi Sulawesi Tenggara; pelaksana Swasta
Pengembangan Kawasan Industri Toapaya, Pulau Poto, dan Kampung Masiran: lokasi Kepulauan Riau; pelaksana Swasta
Kawasan Industri Tekno Hijau Konasara: lokasi Sulawesi Tenggara; pelaksana Swasta
Kawasan lndustri Futong: lokasi Riau; pelaksana Swasta
Kawasan lndustri Pulau Penebang: lokasi Kalimantan Barat; pelaksana Swasta
Kawasan lndustri Kumai Multi Energi: lokasi Kalimantan Tengah; pelaksana Swasta
Kawasan lndustri Alumina Toba: lokasi Kalimantan Barat; pelaksana Swasta
Kawasan Industri Indo Mineral Mining: lokasi Sulawesi Tengah; pelaksana Swasta
Kawasan Industri Tabuk: lokasi Kalimantan Tengah; pelaksana Swasta
Kawasan Industri Rimau: lokasi Kalimantan Tengah; pelaksana Swasta
Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN): lokasi Ibu Kota Nusantara; pelaksana Otorita IKN, Kementerian Pekerjaan Umum, BUMN, Swasta
Pembangunan Pelabuhan Patimban: lokasi Jawa Barat; pelaksana Kementerian Perhubungan
Pembangunan Jakarta Metropolitan MRT Koridor Timur-Barat: lokasi DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten; pelaksana Kementerian Perhubungan, Pemprov DKI Jakarta, Pemprov Jawa Barat, Pemprov Banten, PT MRT Jakarta
Jalan Tol Serang-Panimbang: lokasi Banten; pelaksana Kementerian Pekerjaan Umum
Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi: lokasi Jawa Timur; pelaksana Kementerian Pekerjaan Umum
Jalan Tol Akses Pelabuhan Patimban: lokasi Jawa Barat; pelaksana Kementerian Pekerjaan Umum
Jakarta Sewerage System: lokasi DKI Jakarta; pelaksana Kementerian Pekerjaan Umum, dan Pemprov DKI Jakarta.
PSN Baru
Makan Bergizi Gratis (MBG): lokasi Nasional; pelaksana Badan Gizi Nasional (sebagai koordinator)
Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah dan Madrasah yang Berkualitas: lokasi Nasional; pelaksana Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (koordinator)
Pembangunan dan Penyelenggaraan Sekolah Unggul: lokasi Nasional; pelaksana Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (koordinator)
Pembangunan Rumah Sakit Lengkap Berkualitas di Kabupaten/Kota: lokasi Nasional; pelaksana Kementerian Kesehatan
Program Penuntasan TBC: lokasi Nasional; pelaksana Kementerian Kesehatan
Pengembangan Lumbung Pangan: Pengembangan Food Estate: lokasi Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Papua Selatan; pelaksana Kementerian Pertanian, Swasta
Ketahanan Pangan melalui Perhutanan Berbasis Masyarakat: lokasi Nasional; pelaksana Kementerian Kehutanan (koordinator)
Layanan Irigasi Pendukung Lumbung Pangan Nasional: lokasi Nasional; pelaksana Kementerian Pekerjaan Umum
Peningkatan Produksi Daging Sapi dan Susu Sapi: lokasi Nasional; pelaksana Kementerian Pertanian, Swasta
Pembangunan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan: lokasi Bali; pelaksana Kementerian Kelautan dan Perikanan, Swasta
Revitalisasi Akuakultur Berkelanjutan: lokasi Jawa Barat; pelaksana Kementerian Kelautan dan Perikanan
Giant Sea Wall Pantai Utara Jawa: lokasi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Banten dan Jawa Tengah; pelaksana Kementerian Pekerjaan Umum, Pemprov DKI Jakarta
PLTA Kayan 9 GW Terintegrasi: lokasi Kalimantan Utara; pelaksana Swasta
Bioetanol (Berbasis Tebu): lokasi Sumatera Utara, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Papua Selatan; pelaksana dikoordinasikan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral
Biorefinery Sumatera: lokasi Riau, Sumatera Selatan; pelaksana PT Pertamina
RDMP RU VI Balongan (Rescoping): lokasi Jawa Timur; pelaksana PT Pertamina
Program Hilirisasi Sagu, Singkong, Ubi Jalar, Proyek (i) Penguatan Penyediaan Bahan Baku Hilirisasi Tepung Sagu dan Singkong; (ii) Pengembangan Industri Sagu: lokasi Papua, Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, Papua; pelaksana Kementerian Pertanian, Swasta
Program Hilirisasi Garam: Proyek Pembangunan Soda Ash: lokasi Jawa Timur; pelaksana BUMN, Swasta
Program Hilirisasi Kelapa Sawit, Kelapa, Rumput Laut: lokasi Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, Banten, Jawa Barat, Bali, NTB, NTT, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Papua, Papua Barat; pelaksana Swasta
Program Hilirisasi Nikel, Timah Bauksit, Tembaga, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat, Papua Tengah, Kepulauan Riau, Sumatera Utara, Bangka Belitung, Kalimantan Barat, PT MIND ID, Swasta
Program Pengembangan Industri Dirgantara: Pengembangan N219 Amfibi: lokasi Nasional; pelaksana Kementerian Pertahanan, dan PT Dirgantara Indonesia
Program Pengembangan Industri Kimia Proyek 1 Pembangunan Pabrik Chlor Alkali dan Ethylene Dichloride; Proyek 2 Pembangunan Lotte Chemical Indonesia New Ethylene Project: lokasi Banten; pelaksana Swasta
Pengembangan Layanan Digital Pemerintah Terpadu: lokasi Nasional; pelaksana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (koordinator)
Penyediaan Peta Dasar Skala Besar (1:5.000) seluruh Wilayah indonesia: lokasi Nasional; pelaksana Badan Informasi Geospasial
Pengembangan Pelabuhan Ambon Terpadu: lokasi Maluku; pelaksana Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan
Pembangunan Jalan Tol Terintegrasi dengan Utilitas: lokasi Sumatera; pelaksana BUMN (Penugasan)
Penataan Kawasan Pusat Pemerintahan Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua: lokasi Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Barat; pelaksana Pemprov Papua Tengah, Pemprov Papua Selatan, Pemprov Papua Pegunungan, Pemprov Papua Barat
Pembangunan 3 Juta Rumah: lokasi Nasional; pelaksana Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (koordinator)
Program Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan: lokasi DKI Jakarta, Tangerang, Tangerang Selatan, Bekasi, Bandung, Semarang, Makassar, Denpasar, Palembang dan Manado; pelaksana Pemerintah Kota lokasi proyek dan Swasta.
77 PSN ini merupakan daftar indikatif yang dapat diubah atau ditambah berdasarkan evaluasi atas PSN-PSN yang telah ditetapkan sebelumnya dan di-carry over, dan berdasarkan penilaian atas proyek-proyek baru yang memenuhi kriteria sesuai peraturan yang berlaku.
Penyusunan dan penetapan PSN, termasuk proyek-proyek baru dan carry over yang tersebut dalam daftar di atas, dilaksanakan melalui mekanisme Rencana Kerja Pemerintah.
PSN, baik proyek-proyek baru maupun carry over, ditetapkan setiap tahunnya sesuai dengan kerangka waktu pelaksanaan prioritas pembangunan dan kesiapan proyek termasuk ketersediaan pendanaan serta berdasarkan persetujuan presiden. (Pram/fajar)
Jakarta, CNBC Indonesia- Keamanan data pribadi menjadi isu penting seiring dengan terus meningkatnya serangan siber di era transformasi digitalisasi industri.
SAS sebagai perusahaan pengembangan perangkat lunak Statistical Analyst System (SAS) mengungkapkan sejumlah tantangan dalam menjaga keamanan data privasi saat ini. Hal ini terkait faktor eksternal mengenai peningkatan volume data yang tumbuh eksponensial sehingga semakin sulit melacak dan mengamankan data.
Sementara faktur internal mengenai pemprosesan data secara real-time menciptakan risiko seiring dengan serang siber yang kian canggih yang berbasis AI Artificial intelligence (AI) hingga ransomeware.
SAS Regional Director For Malaysia, Indonesia, Phillipines & Vietnam, Febrianto Siboro juga menyebutkan tuntutan terhadap kepatuhan regulasi seperti UU perlindungan data pribadi sebagai hal penting dalam pengembangan sistem keamanan data Tanah Air.
SAS melihat penerapan sistem keamanan data di kawasan ASEAN memiliki tahap kesiapan penerapan standar keamanan data yang kuat yang terkait regulasi hingga manajemen data. Oleh karena itu Analitik SAS menghadirkan teknologi pengelolaan big data perusahaan yang lebih efisien untuk mendorong transformasi digital.
Seperti apa solusi teknologi SAS membantu industri mengelola dan memanfaatkan big data? Selengkapnya simak dialog Shinta Zahara dengan SAS Regional Director For Malaysia, Indonesia, Phillipines & Vietnam, Febrianto Siboro dalam Profit,CNBCIndonesia (Kamis, 06/03/2025)
:strip_icc():format(jpeg):watermark(kly-media-production/assets/images/watermarks/liputan6/watermark-color-landscape-new.png,1100,20,0)/kly-media-production/medias/5152482/original/054801700_1741250253-20250305_145948.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Gandeng Zhejiang University, UPH Buka Fakultas AI di Indonesia – Page 3")
Liputan6.com, Tangerang – Persiapkan talenta muda Indonesia agar melek soal Artificial Intelligence (AI), Universitas Pelita Harapan (UPH), membuka Fakultas AI di Indonesia, Rabu (5/3/2025). Sebanyak 100 mahasiswa akan mendapatkan beasiswa untuk belajar di fakultas tersebut.
“Indonesia emas membutuhkan talenta-talenta di bidang AI, dan kita lihat, di pihak-pihak stake holder bangsa ini memberi perhatian sungguh-sungguh. Seperti kemarin, mas Wapres Gibran, mengumpulkan praktisi pakar AI untuk berdialog, berbicara bagaimana Indonesia ke depan, di sinilah UPH ingin mengambil peran,” kata Dekan Fakultas AI UPH, Rizaldi Sistiabudi, Kamis (6/3/2025).
Ia menyebut, meski fakultas AI baru dibuka, pihaknya tidak memulai semuanya dari nol–melainkan langsung menggandeng dengan kampus tertua di China, Zhejiang University untuk bekerjasama di bidang akademisi.
Dengan kata lain, tenaga pengajarnya semua dari luar negeri, karena dianggap sudah lebih berpengalaman dalam research dan mengetahui seluk beluk kemajuan AI di dunia pendidikan.
“Nantinya, mahasiswa kita akan belajar teori dan praktiknya, sebab AI bukan terbatas pada satu industri, tapi multi-industri–di mana ada data, di sana ada AI,” ucap Rizaldi.
Sebab, AI yang dipelajari nantinya bukan sesuatu yang liar, melainkan digunakan dengan penuh tanggung jawab, beretika dan berguna untuk pemanfaatan teknologi.
“Mahasiswa akan belajar penggunaan AI untuk suara, kata, membaca, menggambar, dan lain sebagainya,” Rizaldi menambahkan.
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Zat besi merupakan salah satu nutrisi penting yang dibutuhkan oleh tubuh, terutama bagi anak-anak yang sedang dalam masa pertumbuhan.
Sayangnya, masih banyak orangtua yang belum menyadari betapa krusialnya peran zat besi dalam mendukung tumbuh kembang anak.
Padahal, kekurangan zat besi dapat berdampak serius pada kesehatan, kognitif, dan kualitas hidup anak di masa depan.
Ahli Gizi, Siti Hanifah mengatakan, zat besi adalah mineral esensial yang berperan dalam pembentukan hemoglobin, komponen utama dalam sel darah merah yang bertugas mengangkut oksigen ke seluruh tubuh.
“Tanpa zat besi yang cukup, tubuh tidak dapat memproduksi hemoglobin secara optimal, sehingga berisiko menyebabkan anemia,” kata Siti di sela-sela kegiatan CSR Keluarga Sehat Alfamidi dalam program Edukasi Kesehatan Anak bertajuk Cegah Kekurangan Zat Besi pada si Kecil di Tangerang belum lama ini.
Pada anak-anak, kata dia dapat menghambat pertumbuhan fisik, perkembangan kognitif, serta kemampuan belajar dan konsentrasi.
Siti mengatakan, kekurangan zat besi pada anak dapat memengaruhi daya pikir, fokus, dan aktivitas belajar.
“Jika dibiarkan, dampaknya bisa sangat serius, bahkan menurunkan kualitas hidup anak,” ujarnya.
Saat ini 1 dari 3 anak Indonesia masih mengalami kekurangan zat besi, yang disebabkan oleh kurangnya konsumsi makanan kaya zat besi atau penyerapan zat besi yang tidak optimal.
Untuk memastikan anak mendapatkan asupan zat besi yang cukup, orang tua perlu memperhatikan pola makan anak.
Makanan kaya zat besi seperti daging, ikan, telur, dan sayuran hijau harus menjadi bagian dari menu harian. Jika diperlukan, susu pertumbuhan yang diperkaya zat besi juga dapat menjadi sumber tambahan nutrisi.
Selain itu, orang tua disarankan untuk melakukan skrining atau konsultasi dengan tenaga ahli gizi guna mencegah kekurangan zat besi pada anak.
Program yang digelar oleh Alfamidi dan SGM Eksplor bertujuan untuk meningkatkan kesadaran orang tua tentang pentingnya pencegahan kekurangan zat besi pada anak.
Kegiatan ini tidak hanya memberikan edukasi, tetapi juga menyediakan pemeriksaan kesehatan dan pemantauan tumbuh kembang anak.
“Salah satu inovasi yang diperkenalkan adalah kalkulator zat besi alat interaktif digital yang dirancang untuk memberikan indikasi non-medis terkait kecukupan zat besi pada anak,” kata Anggi Septie Morika, Head of Brand SGM Eksplor.
Retriantina Marhendra, Corporate Communication Manager Alfamidi berupaya menciptakan Generasi Emas 2045 melalui kolaborasi multipihak dalam edukasi nutrisi dan kesehatan.
Edukasi tentang pentingnya zat besi tidak hanya bermanfaat untuk kesehatan fisik anak, tetapi juga untuk masa depan mereka.
“Anak yang tercukupi kebutuhan zat besinya akan memiliki daya pikir yang lebih baik, fokus, dan semangat belajar yang tinggi. Hal ini akan mendukung terciptanya generasi yang sehat, cerdas, dan berkualitas,” kata Siti Hanifah.
Bandung, Beritasatu.com – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan, proses pemilihan direktur utama (dirut) baru PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB) harus bebas dari intervensi dan lobi politik.
Ditegaskan Dedi, pengganti Yuddy Renaldi yang mundur sebagai dirut BJB karena alasan sakit harus dipilih berdasarkan profesionalisme demi menjaga integritas BUMD tersebut.
“Bank harus independen. Tidak boleh ada intervensi politik atau lobi-lobi dalam pemilihan dirut BJB,” kata Dedi Mulyadi, dikutip dari Antara, Kamis (6/3/2025).
Dedi menekankan, pemilihan dirut baru BJB harus dilakukan oleh lembaga berwenang dengan mempertimbangkan minimal empat hingga lima kualifikasi utama.
Pertama, dirut baru BJB harus mampu merampingkan struktur organisasi BJB agar lebih efisien. Jumlah direksi dan komisaris harus dikurangi menjadi masing-masing tiga orang, tanpa adanya jabatan wakil direktur atau wakil manajer.
“BJB harus menjadi lembaga yang ramping. Jumlah direkturnya cukup tiga, komisarisnya cukup tiga, tanpa ada wakil-wakil,” tegasnya.
Kedua, dirut baru harus berani melakukan evaluasi SDM dan memastikan tidak ada pegawai yang merupakan “titipan” pejabat tertentu.
“BJB bukan sekretariat daerah, tetapi lembaga perbankan independen yang sudah go public. Jadi pilihlah SDM yang memiliki standardisasi layanan yang kuat,” ujarnya.
Ketiga, dirut BJB harus mampu menurunkan biaya operasional yang terlalu tinggi agar lebih efisien dan tidak membebani anggaran.
Keempat, dirut BJB harus mampu merampingkan jumlah kantor cabang yang saat ini terlalu banyak untuk meningkatkan efektivitas layanan.
Apabila memungkinkan, dirut baru juga harus mampu menurunkan suku bunga BJB agar lebih kompetitif dan mendukung pembangunan ekonomi di Jawa Barat.
“Orang yang memiliki kesanggupan melaksanakan keempat ini, malah tambah lima kalau berani menurunkan bunga, ya bisa jadi dirut. Kalau tidak memiliki kesanggupan, ya jangan,” tegasnya.
Dedi Mulyadi menjelaskan, pemilihan dirut baru BJB akan dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dijadwalkan pada April 2025. Ia menegaskan, dirinya tidak akan mengintervensi proses tersebut dan mengedepankan profesionalisme.
/data/photo/2025/03/06/67c9378d16b66.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Gara-gara Banjir, AHY Minta Penggunaan Tata Ruang di Puncak Dicek Ulang")
Gara-gara Banjir, AHY Minta Penggunaan Tata Ruang di Puncak Dicek Ulang
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan,
Agus Harimurti Yudhoyono
(AHY) mengatakan, tata ruang di kawasan Puncak, Jawa Barat perlu ditertibkan, guna mencegah terjadinya banjir di kawasan Jabodetabek kembali.
Hal ini disampaikan AHY saat rapat penanganan
banjir Bekasi
di Pendopo Wali Kota Bekasi, Kamis (6/3/2025).
AHY meminta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk mengecek status tata ruang di Puncak dan Bogor.
“Di sini saya ingin juga menghadirkan kementerian ATR/BPN untuk kita bedah bersama-sama, bicara Bogor misalnya, bicara Puncak misalnya coba dicek dan kita harus mengambil langkah-langkah yang tegas karena kalau tidak ini (banjir) akan berulang,” kata AHY melansir
Kompas TV
.
Menurutnya, pengecekan pengelolaan tata ruang di Puncak dan Bogor sangat penting. Sebab, seringkali ada kesalahan di dalam penggunaan lahan atau ruang wilayah di kawasan hulu tersebut.
Menurutnya, percuma pemerintah membangun tanggul setinggi apapun untuk mencegah limpahan air sungai yang meluap, jika penggunaan tata ruang di kawasan hulu tidak dikelola dengan baik.
“Jadi setinggi apa pun tanggul yang kita buat kalau hulunya tidak diselesaikan masalahnya, ya masa mau bikin tanggul setinggi-tingginya, nanti jadi monumen tanggul tertinggi,” ungkapnya.
“Tapi kalau hulunya tidak diselesaikan akan jadi permasalahan yang serius,” imbuh Ketua Umum Partai Demokrat ini.
Tak hanya Bekasi, menurutnya, persoalan tata kelola di Puncak juga bakal berdampak ke kota lain sekitarnya, yaitu Jakarta, Bogor, Depok, dan Tangerang.
“Ini juga harus benar-benar serius Pak Menko, kita tata dengan baik, Pak Wagub. Karena jangan sampai apa yang terjadi di Kabupaten/Kota lain dampaknya ke Kota Bekasi atau ke tempat-tempat yang lain,” pungkas dia.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Utamakan operasi penyelamatan masyarakat
Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua DPR RI Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Cucun Ahmad Syamsurijal meninjau lokasi pengungsian korban banjir di Kantor Lurah Kampung Melayu, Jakarta Timur.
Cucun tiba di lokasi pukul 12.15 WIB disambut Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Rustian dan jajaran kelurahan Kampung Melayu.
“Ini yang kemarin crowded (penuh sesak) ya,” kata Cucun saat tiba di lokasi, Kamis.
Cucun langsung menuju ke lantai dua menemui perwakilan warga terdampak banjir di Kampung Melayu yang disebabkan karena luapan sungai Ciliwung.
“Bagaimana baik? Aman ya?” kata Cucun.
“Alhamdulillah pak,” jawab warga.
Sebelumnya, Cucun Ahmad Syamsurijal meminta pemerintah, khususnya pemerintah daerah (pemda) untuk sigap membantu masyarakat yang terdampak banjir di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).
“Utamakan operasi penyelamatan masyarakat. Pemda harus tanggap dan sigap membantu warganya yang terdampak banjir,” kata Cucun dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu (5/3).
Cucun juga meminta semua pemerintah daerah yang warganya terdampak banjir agar menyiapkan posko-posko pengungsian yang layak, termasuk fasilitas bagi anak, ibu hamil atau menyusui, dan warga berusia lanjut (lansia).
Berikutnya, dia juga meminta agar petugas gabungan memastikan evakuasi terus dilakukan secara menyeluruh. Menurut dia, keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas dalam penanganan banjir itu.
Adapun Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta menyebutkan lokasi-lokasi yang terkena banjir dipastikan telah surut dan warga mulai membersihkan sisa material banjir.
“Seluruh daerah sudah tidak lagi tergenang,” kata Kepala Pusat Data dan Informasi (Kapusdatin) BPBD DKI Jakarta Mohamad Yohan saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.
Banjir yang melanda sebagian wilayah Jakarta pada Senin (3/3) dini hari dipastikan telah surut pada Rabu (5/3) malam sekitar pukul 23.00 WIB.
Saat ini, kata Yohan, warga yang rumahnya terendam banjir sudah mulai membersihkan material yang terbawa arus banjir.
Pewarta: Siti Nurhaliza
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2025