Xcloud.id

provinsi: BANTEN

  • Polisi Akan Tindak Taksi Gelap Selama Operasi Ketupat 2025 – Page 3

    Polisi Akan Tindak Taksi Gelap Selama Operasi Ketupat 2025 – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Agus Suryonugroho memerintahkan jajarannya untuk memberikan penindakan terhadap taksi gelap dalam Operasi Ketupat 2025.

    Hal ini disampaikan dalam rapat koordinasi bersama Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda se-Indonesia di Gedung NTMC Jakarta, Kamis (6/3/2025).

    “Saya minta ke seluruh direktur lalu lintas untuk taksi gelap, agar betul-betul dilakukan edukasi, terakhir penindakan. Minimal di wilayah-wilayah direktorat lalu lintas ada kasat lantas, instruksikan itu,” kata Agus kepada wartawan.

    “Identifikasi kendaraan yang biasanya digunakan untuk mencari penumpang yang tidak legal. Jadi taksi gelap,” sambungnya.

    Jenderal bintang dua ini menegaskan, perintahnya ini berlaku untuk semua direktur lalu lintas di seluruh Indonesia.

    “Saya titip para direktur lalu lintas, baik itu di Banten, di Metro, di Jabar, termasuk di Jawa Timur, termasuk Direktur lalu lintas yang lainnya,” tegasnya.

    “Jadi pakar transportasi se-Jabodetabek tidak mau dengar lagi karena saya sudah mengingatkan kecelakaan yang ternyata itu taksi gelap,” pungkasnya.

    Selain itu, Agus juga meyatakan telah menyiapkan Polisi Wanita (Polwan) dalam Operasi Ketupat 2025. Nantinya, mereka akan diberikan tugas khusus.

    “Nanti kalau jam-jam tertentu, di rest area atau di tempat-tempat tertentu, atau mau magrib, itu mobil itu tidak bisa dikendalikan. Dia harus berhenti di pinggir jalan, dia harus sholat,” kata Agus.

    “Yang bisa menegur itu bukan Polki (Polisi Laki-laki), Polwan. Jadi saya minta pleton Polwan, bentuk pleton Polwan. Imbau dengan baik, termasuk juga jajaran, silahkan,” sambungnya.

    Ia menjelaskan, mereka yang berhenti di bahu jalan itu karena menurutnya rest area sudah penuh dengan kendaraan yang lebih dulu sampai di sana.

    “Jadi rest area itu sudah kita kelola. Rest area sudah ada MoU, tetapi persoalannya sama. Tahun yang lalu juga sama, mau dipagar betis, mau dikasih 1.000 (polisi) lalu lintas, dia harus berhenti dia harus solat. Dia harus buka puasa, padahal di dalam sudah penuh,” jelasnya.

    “Nah inilah operasi kemanusiaan. Maka dari itu ketika seperti itu, kita juga harus cerdik. Kalau memang harus contra flow di depan rest area silakan dibuat, direncanakan,” tambahnya.

     

  • Nusron Ancam Cabut Izin Perusahaan yang Langgar Aturan Tata Ruang

    Nusron Ancam Cabut Izin Perusahaan yang Langgar Aturan Tata Ruang

    Jakarta –

    Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid bakal mencabut izin usaha perusahaan yang tidak taat pada aturan tata ruang. Pernyataan ini menyusul penyegelan empat perusahaan di Bogor yang dilakukan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Kamis (6/3).

    “Tidak menutup kemungkinan. Kalau SHGB (Sertifikat Hak Guna Bangunan) mungkin nggak (dicabut), ya, izin usahanya (yang) dicabut,” kata Nusron kepada wartawan di Universitas Muhammadiyah, Jakarta Selatan, Kamis (6/3/2025).

    Nusron mengatakan persoalan tata ruang telah terjadi dalam kurun waktu yang lama. Untuk menertibkan hal tersebut, ia menilai perlu adanya ketegasan dari Pemerintah Daerah (Pemda).

    “Jadi kami minta ini, ini ada masalah-masalah masa lalu, saya minta supaya pemerintah nanti ke depan disiplin dalam hal menerbitkan izin tata ruang, pemanfaatan lahan. Kalau memang itu lahan hijau, lahan perkebunan, jangan dipakai untuk perumahan maupun untuk industri,” tegasnya.

    Tata ruang yang tidak sesuai prosedur di satu wilayah dapat berdampak pada wilayah lainnya sebagaimana yang terjadi di Bogor terhadap Jakarta. Sebaliknya, ia mengatakan tata ruang yang salah di Jakarta berdampak pada wilayah lain seperti Bekasi.

    Dalam waktu dekat, Nusron akan mengumpulkan Gubernur Jakarta, Jawa Barat, Wali Kota dan Bupati Bogor, Bekasi, Tangerang, hingga Cianjur untuk menyelesaikan persoalan tata ruang.

    “Akan kami adakan rapat segera untuk masalah penertiban kawasan strategis nasional dari aspek tata ruangnya dan mulai termasuk masalah penanganan sampah,” tutur Nusron.

    (hns/hns)

  • Deretan Kapolda di Pulau Jawa, Nomor 4 Anggotanya Diduga Intimidasi Band Sukatani

    Deretan Kapolda di Pulau Jawa, Nomor 4 Anggotanya Diduga Intimidasi Band Sukatani

    loading…

    Deretan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) di Pulau Jawa diulas dalam artikel ini. Foto/SindoNews

    JAKARTA – Deretan Kepala Kepolisian Daerah ( Kapolda ) di Pulau Jawa diulas dalam artikel ini. Nomor 4 adalah Kapolda Jawa Tengah yang sejumlah anggotanya diduga mengintimidasi Band Sukatani terkait lagu Bayar Bayar Bayar.

    Kepala Kepolisian Daerah yang selanjutnya disebut Kapolda adalah pimpinan Polri di daerah provinsi dan bertanggung jawab kepada Kapolri. Sedangkan Kepolisian Daerah yang selanjutnya disebut Polda adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah provinsi.

    Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) Nomor 12 Tahun 2017 tentang Syarat dan Tata Cara Penetapan Pembagian Daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia.

    Diketahui, ada enam Polda di Pulau Jawa. Berikut enam Kapolda di Pulau Jawa:

    1. Karyoto
    Foto/Dok SindoNews

    Pria kelahiran Dukuh Pete, Kuta, Belik, Pemalang, Jawa Tengah, 27 Oktober 1968 ini menjabat Kapolda Metro Jaya. Ada 13 Polres masuk wilayah hukum Polda Metro Jaya.

    13 Polres itu adalah Polres Metro Jakarta Barat, Polres Metro Jakarta Pusat, Polres Metro Jakarta Selatan, Polres Metro Jakarta Timur, Polres Metro Jakarta Utara, Polres Pelabuhan Tanjung Priok.

    Kemudian, Polres Kepulauan Seribu, Polres Metro Tangerang Kota, Polres Tangerang Selatan, Polresta Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Polres Metro Bekasi Kota, Polres Metro Bekasi, dan Polres Metro Depok.

    Irjen Pol Karyoto adalah lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) 1990 yang berpengalaman dalam bidang reserse. Berbagai jabatan pernah diembannya, antara lain Perwira Menengah Badan Reserse Kriminal Polri dan Kepala Kepolisian Resor Ketapang (2008).

  • Sosialisasi Pemenuhan Zat Besi pada Anak di Tangerang, Seperti Apa?

    Sosialisasi Pemenuhan Zat Besi pada Anak di Tangerang, Seperti Apa?

    Liputan6.com, Jakarta Zat besi ternyata sangat penting untuk usia anak, terlebih di usia golden age-nya. Kekurangan zat besi akan sangat berbahaya, bukan hanya untuk tumbuh kembang, tapi juga kecerdasan otak anak.

    Menurut data yang dihimpun dari laman IDAI.or.id, kebutuhan zat besi pada anak disesuaikan dengan usianya. Seperti bayi usia 6 hingga 12 bulan adalah 11 mg per hari, sedangkan anak berusia 1- 3 tahun atau batiya membutuhkan zat besi lebih sedikit, yaitu 7 mg per hari. 

    Untuk memantau hal tersebut, merk supermarket Alfamidi, bekerja sama dengan SGM Eksplor menggelar Keluarga Sehat Alfamidi dalam program Edukasi Kesehatan Anak bertajuk “Cegah Kekurangan Zat Besi pada si Kecil”. 

    “Acara berlangsung di gerai Alfamidi Super Teluknaga, Tangerang. Kegiatan ini bertujuan untuk mengedukasi mengenai pentingnya pencegahan kekurangan Zat Besi pada anak serta cara menjaga kesehatan anak sejak dini,”ujar Retriantina Marhendra, Corporate Communication Manager Alfamidi, Kamis (6/3/2025).

    Menurutnya, ini langkah untuk mendukung pemerintah ciptakan Generasi Emas 2045. 

    Selain edukasi, berbagai aktivitas juga dihadirkan dalam kegiatan ini, diantaranya cek kesehatan dan pemantauan tumbuh kembang anak. Menariknya, salah satu metode pengecekan menggunakan Kalkulator Zat Besi yang diinisiasi oleh SGM Eksplor.

    Di tempat yang sama, Siti Hanifah selaku Ahli Gizi menjelaskan, saat ini banyak orang tua yang masih belum memahami dan menganggap kondisi kekurangan zat besi bukanlah hal yang penting bagi anak, padahal dampaknya sangat berpengaruh pada kognitif anak kedepannya. 

    “Jika dibiarkan, kekurangan zat besi pada anak dapat menghambat perkembangan daya pikir anak seperti fokus dan aktif belajar yang nantinya berpengaruh pada menurunnya kualitas hidup anak. Faktanya, saat ini 1 dari 3 anak Indonesia masih mengalami kekurangan zat besi,”ujarnya.

    Beberapa faktor menjadi pemicu kondisi kekurangan zat besi seperti kurangnya konsumsi makanan yang mengandung zat besi dan penyerapan zat besi yang buruk. Untuk itu penting memastikan anak-anak mendapatkan asupan zat besi yang cukup melalui makanan yang kaya akan zat besi seperti daging, ikan, telur, atau sayuran hijau. 

    Jika diperlukan atau disarankan oleh dokter anak, susu pertumbuhan dapat menjadi salah satu sumber tambahan gizi untuk mencegah kekurangan zat besi pada anak-anak. Di sisi lain, orang tua juga perlu melakukan skrining kekurangan zat besi atau konsultasi ke tenaga ahli sebagai salah satu pencegahan kekurangan zat besi pada anak.

    Sementara, Anggi Septie Morika, Head of Brand SGM Eksplor menjelaskan, pihaknya berkolaborasi bersama Alfamidi untuk terus memenuhi kecukupan zat besi anak Indonesia. SGM Eksplor terus berkomitmen untuk dukung generasi maju Indonesia sejak 1954 dengan menyediakan produk nutrisi berkualitas dan inovatif. 

    “Kami juga menghadirkan Kalkulator Zat Besi, alat interaktif digital yang dirancang untuk memberi indikasi non-medis terkait kecukupan zat besi si kecil. Harapannya orang tua bisa melakukan cek mandiri kecukupan zat besi si kecil secara berkala dan sedini mungkin,”katanya.

     

     

     

     

  • Susul Sritex, Dua Pabrik Sepatu di Tangerang PHK 3.500 Karyawan

    Susul Sritex, Dua Pabrik Sepatu di Tangerang PHK 3.500 Karyawan

    GELORA.CO –  Setelah PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex), kini dua pabrik sepatu olahraga di Kabupaten Tangerang, Banten melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap ribuan karyawan.

    Terkait kabar PHK pabrik sepatu itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea melaporkan kedua perusahaan sepatu di Tangerang yang telah melakukan PHK terhadap ribuan karyawan itu adalah PT Adis Dimension Footwear dan PT Victory Ching Luh.

    “Saya sudah mendapatkan laporan dari pimpinan SPSI tingkat perusahaan dan terus melaporkan perkembangan perundingan antara serikat pekerja dan perusahaan,” kata Andi Gani kepada media di Jakarta, Kamis (6/3/2025).

    Andi Gani yang juga Presiden Konfederasi Buruh ASEAN ini meminta pemerintah untuk bergerak cepat menangani masalah PHK yang kondisinya semakin mengkhawatirkan.

    Dirinya meminta pemerintah secepatnya membentuk Satuan Tugas khusus masalah PHK yang terdiri dari lintas kementerian karena masalah PHK bukan hanya domain Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker).

    Adapun, langkah KSPSI saat ini berupaya terus melakukan komunikasi dengan seluruh pimpinan KSPSI tingkat perusahaan yang bergerak di industri sepatu tersebut.

    Misalnya, terkait hak-hak buruh yang di-PHK tersebut terpenuhi. Apalagi, jika dapat memberikan informasi lowongan pekerjaan untuk anggota KSPSI yang terkena PHK.

    “Sudah ada beberapa perusahaan industri sepatu bersedia menerima anggota KSPSI yang terkena PHK karena mereka dikenal sudah berpengalaman dan punya produktivitas tinggi,” ujarnya.

    Dia juga mengingatkan kepada para pengusaha untuk menaati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait prosedur PHK. Terutama mengenai kewajiban untuk melakukan perundingan bipartit dan dilakukan secara musyawarah

    “Jika tidak ada kesepakatan bisa dilanjutkan ke pengadilan hubungan industrial yang harus berkekuatan hukum tetap,” ucapnya.

    Sementara itu Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Banten Septo Kalnadi mengungkapkan, bahwa PT Adis Dimension Footwear telah melakukan PHK terhadap 1.500 karyawannya. Sementara, PT Victory Ching Luh sedang dalam proses PHK terhadap 2.000 karyawan.

    Menurut penjelasan yang disampaikan, kata Septo, penurunan pesanan dari pemegang merek menjadi faktor utama yang memaksa kedua perusahaan tersebut mengurangi volume produksi.

    Hal ini diperkuat dengan keterangan bahwa salah satu perusahaan selama ini memasok beberapa seri sepatu untuk merek ternama seperti Nike.

    “Order dari pemegang merek yang kurang sehingga mereka tidak mendapatkan order. Tidak mendapatkan order sehingga kan dari order itu mereka akan mem-PHK,” ungkap Septo.

  • Ada Efisiensi, Target Program PTSL Direvisi Jadi 1,5 Juta Bidang Tanah

    Ada Efisiensi, Target Program PTSL Direvisi Jadi 1,5 Juta Bidang Tanah

    Tangerang Selatan –

    Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) merevisi target capaian Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun ini jadi 1,5 juta bidang tanah dari sebelumnya 3 juta bidang.

    Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menjelaskan susutnya target PTSL imbas dari kebijakan efisiensi yang tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.

    “Target PTSL tahun ini sekitar 1,5 juta bidang dari semula 3 juta. Kenapa? Karena memang ada efesensi,” kata Nusron kepada wartawan di Universitas Muhammadiyah Jakarta, Kamis (6/3/2025).

    Nusron menargetkan PTSL selesai 90% dari total bidang yang tersedia saat ini. Adapun target PTSL akan bertahan secara bertahap hingga lima tahun ke depan.

    “Nah ini dicicil kalau tahun ini ada 1,5 juta bidang, mungkin akan ketemu tambahan lagi 2 juta hektare, 3 juta hektare. Sehingga nanti insyaallah pada 5 tahun target 90% pemetaan dan sertifikasi tanah Indonesia, insyaallah sudah tercapai,” tegasnya.

    Di sisi lain, Nusron mengatakan target PTSL reguler tahun ini ditingkatkan. Pasalnya, PTSL yang direncanakan tahun ini merupakan bidang tanah yang sulit.

    “Obyek yang mau kita PTSL-kan udah makin hari tuh makin lahan yang sudah sulit. Kenapa? Sudah panen sebelumnya, dari 9 juta setahun, 8 juta, bahkan pernah 11 juta. Sehingga dalam hal ini, sekarang dari total 70 juta hektare, kita sudah 55,6 juta hektare yang sudah disertifikatkan. Tinggal kurang 14,5 juta,” tutupnya.

    Dalam catatan detikcom, Kementerian ATR/BPN terimbas Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi APBN dan APBD. Nusron mengakui, pihaknya telah melakukan efisiensi anggaran tahun 2025 sebesar Rp 2,3 triliun atau sekitar 35,72% dari total pagu sebesar Rp 6,4 triliun.

    Bagi 212 Sertifikat Tanah

    Nusron juga membagikan 212 sertifikat tanah wakaf dan sertifikat hak milik (SHM) untuk Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah. Penyerahan tersebut dilakukan secara simbolis di Universitas Muhammadiyah Jakarta, Kamis (6/3/2025).

    “212 sertifikat milik aset Muhammadiyah, ada yang wakaf, ada yang SHM Muhammadiyah. Kita serahkan di sini dan ini baru awal,” kata Nurson.

    Nurson mengatakan, sebelumnya ATR/BPN banyak melayani ihwal pertanahan kepada Muhammadiyah. Bahkan, ia sudah menginstruksikan semua Kantor Pertanahan (Kantah) wilayah untuk melayani yayasan islam, organisasi keagamaan, hingga yayasan sosial untuk menyediakan loket khusus mengurus sertifikat tanah.

    “Itu supaya pelayanannya tidak antri, maka kita buatin loket khusus supaya cepat. Mengingat apa? Kalau normal pelayanan di BPN ini kan banyak sekali,” jelasnya.

    “Setahun itu kurang lebih sekitar 8 juta (sertifikat) yang kita layan. Kalau normal itu biasanya satu sertifikat itu butuh waktu antara 2 bulan sampai 3 bulan,” imbuhnya.

    (hns/hns)

  • Usai Pertamax Oplosan, Beredar MinyaKita Tak Sesuai Takaran, Mendag: Sudah Dilapor ke Polisi

    Usai Pertamax Oplosan, Beredar MinyaKita Tak Sesuai Takaran, Mendag: Sudah Dilapor ke Polisi

    GELORA.CO –  Setelah ramai kasus Pertamax oplosan, kini masyarakat kembali dihebohkan dengan dugaan kecurangan dalam produk minyak goreng MinyaKita. 

    Sebuah video viral di TikTok menunjukkan bahwa minyak goreng PT Navyta Nabati Indonesia dengan merek MinyaKita dalam kemasan botol 1 liter ternyata hanya berisi 750 ml.

    Video yang diunggah oleh akun TikTok @miepejuang itu memperlihatkan proses pengukuran minyak MinyaKita menggunakan gelas ukur. Hasilnya, minyak tersebut tidak mencapai angka 1 liter sebagaimana yang tertera di kemasan, melainkan hanya 750 ml.

    “Hati-hati yah, saya salah satu korban. Beli MinyakKita bertulisan 1 liter, pas dituangkan cuma 750 ml. Beli di harga 1 liter,” tulis pengunggah dalam keterangannya.

    Sebagai pembanding, pengunggah video juga mengukur minyak goreng merek Tropical, yang terbukti memiliki takaran sesuai dengan yang tertera di kemasan.

    Mendag: Sudah Dilaporkan ke Polisi

    Menanggapi viralnya video tersebut, Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso memastikan pihaknya telah melaporkan produsen minyak yang diduga melakukan kecurangan itu kepada pihak kepolisian.

    “Sudah ditindaklanjuti. Sebenarnya itu, si produsen itu juga pernah kita (datangi), yang dulu penumpukan barang itu. Jadi itu mungkin video lama, tapi sudah kami laporkan juga ke polisi,” ujar Mendag Budi Santoso, Rabu 5 Maret 2025, dikutip dari Antara.

    Mendag juga mengaku sebelumnya pernah melakukan penyegelan terhadap PT Navyta Nabati Indonesia (NNI), produsen MinyaKita, atas dugaan pelanggaran dalam distribusi minyak goreng rakyat. Penyegelan dilakukan di Tangerang, Banten, pada 24 Januari lalu.

    Berdasarkan pengawasan dari Satuan Tugas (Satgas) Pangan, perusahaan tersebut diketahui telah habis masa berlaku Sertifikasi Produk Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia (SPPT SNI), namun masih tetap memproduksi MinyaKita.

    Selain itu, PT NNI juga diduga memalsukan surat rekomendasi izin edar, seolah-olah diterbitkan oleh Kemendag. Dalam temuan tersebut, petugas menyita sebanyak 7.800 botol MinyaKita dan 275 dus minyak goreng merek yang sama, dengan satu dus berisi 12 botol ukuran 1 liter.

    Sebagai sanksi awal, izin usaha perusahaan ini untuk sementara dicabut dan seluruh produknya disegel. Jika perusahaan tetap beroperasi secara ilegal, maka sanksi hukum akan diberlakukan sesuai peraturan yang berlaku.

    Budi menegaskan bahwa kemasan MinyaKita yang viral tersebut sudah tidak beredar di pasaran.

  • Ban Serep Dicuri, Sopir Truk Rusak Mobil Komplotan Maling di Tol Balaraja Megapolitan 6 Maret 2025

    Ban Serep Dicuri, Sopir Truk Rusak Mobil Komplotan Maling di Tol Balaraja Megapolitan 6 Maret 2025

    Ban Serep Dicuri, Sopir Truk Rusak Mobil Komplotan Maling di Tol Balaraja
    Tim Redaksi
    TANGERANG, KOMPAS.com – 
    Video aksi
    perusakan mobil
    Avanza hitam oleh seorang sopir truk di
    Tol Balaraja
    , Tangerang, Banten, viral di media sosial.
    Peristiwa tersebut terjadi pada Kamis (6/3/2025). Dalam video yang diunggah oleh akun @jabodetabek24info, perekam menyebut bahwa mobil tersebut merupakan milik komplotan pencuri ban serep yang tertangkap basah.
    Para pelaku diduga kabur meninggalkan kendaraan setelah aksinya diketahui.
    “Selamat pagi, telah terjadi pencurian ban stip di Balaraja. Pelaku mobil B-2735-PFS. Nih udah diambil tadi ban stipnya udah mau dinaikin. Untung ketemu sama saya langsung saya senggol mobilnya dan kaca mobil saya pecah sebelah kanan,” kata perekam video tersebut dikutip Kamis.
    Adapun dalam video itu, terlihat para sopir truk merusak mobil itu dengan menggunakan tongkat besi.
    Mereka memukul setiap sudut mobil, seperti kaca, lampu, dan bodi mobil.
    Lalu saat pintu bagasi mobil dibuka, terlihat satu ban besar yang biasa digunakan oleh mobil truk.
    Dihubungi terpisah, Kasat Reskrim Polresta Tangerang Kompol Arief membenarkan adanya kejadian itu.
    Ia mengatakan bahwa peristiwa tersebut terjadi di bahu jalan tol KM 35.
    Menurutnya, informasi awal diperoleh dari laporan masyarakat pengguna jalan tol yang kemudian dikonfirmasi ke Satuan Patroli Jalan Raya (PJR) Korlantas Polri.
    “Sudah dilakukan pengecekan ke lokasi oleh petugas. Untuk unit kendaraan dan barang bukti sementara dievakuasi ke Induk PJT Ciujung,” ujar Arief saat dikonfirmasi, Kamis.
    Saat ini, penyidik masih melakukan identifikasi terhadap pihak yang terlibat dalam dugaan tindak pidana ini.
    Adapun barang bukti berupa ban yang diduga hasil kejahatan telah diamankan polisi.
    “Kami mengimbau kepada masyarakat pengguna jalan tol yang merasa kehilangan ban agar segera menghubungi pihak kepolisian Polresta Tangerang,” kata Arief.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Disperindag Banten telusuri penyebab lonjakan harga cabai rawit

    Disperindag Banten telusuri penyebab lonjakan harga cabai rawit

    Ilustrasi – Pedagang sayur mengambil cabai rawit saat melayani pembeli di Pasar Induk Rau, Serang, Banten. ANTARA FOTO/Asep Fathulrahman

    Disperindag Banten telusuri penyebab lonjakan harga cabai rawit
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Kamis, 06 Maret 2025 – 08:27 WIB

    Elshinta.com – Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten tengah menelusuri penyebab harga cabai rawit merah yang melonjak dari Rp80.000 ke Rp120 ribu per kilogram di awal Ramadhan meski permintaan pasar relatif stabil. 

    “Kami masih menelusuri penyebab kenaikan ini, karena kalau kita lihat pasokan dari produsen sebenarnya normal, permintaan atau pembeli juga tidak tinggi,” ujar Kepala Disperindag Banten Babar Suharso di Kota Serang, Rabu.

    Babar mengatakan kenaikan harga tersebut perlu diintervensi, agar pedagang tidak menaikkan harga terlalu tinggi tanpa memperhitungkan permintaan.

    Selain cabai rawit merah, Babar menjelaskan harga daging sapi segar naik dari Rp130 ribu menjadi Rp140 ribu per kilogram.

    Ia juga menerangkan, lonjakan harga ini merupakan pola tahunan menjelang Ramadan dan Lebaran. 

    Kendati demikian, ia menegaskan kenaikan harga yang tidak wajar bisa berdampak pada daya beli masyarakat.

    “Tapi ya kita minta imbau ke para pedagang untuk jangan beri harga terlalu tinggi, kalau harga terlalu tinggi, pembeli jadi mengurangi belanja atau menunda pembelian. Ini yang perlu diperhatikan oleh pedagang,” ujar dia.

    Babar mengatakan untuk menekan kenaikan harga, pihaknya mengaku telah menyiapkan langkah antisipatif dengan menggandeng PT Agrobisnis Banten Mandiri (ABM) sebagai distributor dan BUMD Banten guna memastikan ketersediaan stok pangan dan kebutuhan pokok.

    Selain itu, sejumlah komoditas hortikultura seperti bawang, beras, dan cabai, dikatakan Babar kalau komoditas tersebut sudah mulai memasuki masa panen.

    “Untuk yang hortikultura seperti bawang dan cabai itu sudah masuk masa panen, sementara untuk beras juga stok kita dipastikan aman menjelang panen raya. Ya mudah-mudahan kalau pasokan tetap stabil, harga bisa kembali terkendali,” ujar Babar.

    Sumber : Antara

  • Oknum Kemenag Kota Banjar Diduga Lakukan Pungli untuk Izin Operasional Madrasah Diniyah

    Oknum Kemenag Kota Banjar Diduga Lakukan Pungli untuk Izin Operasional Madrasah Diniyah

    JABAR EKSPRES – Kantor Kemenag Kota Banjar melakukan pungutan liar yang diduga dilakukan oleh oknum pegawai untuk mengurus izin operasional madrasah diniyah.

    Isu ini menyeruak ketika Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) mendapat instruksi dari oknum pegawai Kemenag Banjar untuk menghimpun dana sebesar Rp 300.000 yang ditujukan kepada madrasah diniyah yang izinya sudah terbit.

    BACA JUGA: Pemerintah Segel 4 Bangunan di Kawasan Puncak Bogor, Ternyata Milik BUMN dan BUMD, Ini Daftarnya!

    Padahal seharusnya layanan pengurusan izin operasional tersebut gratis dan merupakan bagian pelayanan dari KWKA Kota Banjar.

    Ketika dikonfirmasi langsung Kepala Kemenag Kota Banjar Ahmad Fikri Firdaus mengaku sudah mendapatkan informasi isu pungli itu. Dia mengaku geram atas isu yang mencemarkan nama baik kemenag Kota Banjar.

    BACA JUGA: Dedi Mulyadi Minta Warga Jakarta Tidak Bangun Villa di Puncak Bogor

    Ahmad Fikri menegaskan, untuk mengurus izin operasional madrasah diniyah dierikan secara gratis dan tidak ada pungutan sepeserpun.

    “Jadi saya tidak pernah memerintahkan pungutan apa pun. Ini sangat disayangkan, apalagi kami sedang gencar memangkas praktik tidak transparan,” ujar Ahmad fikri ketika dikonfirmasi melalui sambungan telepon oleh Jabar Ekspres, Kamis (6/3).

    BACA JUGA: Dipersidangan Kasus Korupsi Smart City Kota Bandung Yana Mulyana dan Ema Sumarna Saling Serang!

    Menurutnya, informasi terkait adanya isu pungli tersebut datang dari Poros Sahabat Nusantara (POSNU) Kota Banjar melalui surat audensi yang dilayangkan pada 5 Februari 2025.

    Surat itu merupakan respons atas temuan dugaan pungli yang menjerat lembaga madrasah diniyah. Untuk itu, pihaknya saat ini tengah menelusuri kebenaran informasi itu.

    BACA JUGA: Warga Sukamiskin, Kota Bandung Tolak Alih Fungsi GSG untuk Peribadatan

    ‘’Ini termasuk klaim bahwa ada oknum mengatasnamakan saya,” cetus Ahmad Fikri.

    Sementara itu, Pembina DPC POSNU Kota Banjar Muhlison mengatakan, isu tersebut didapatkan dari berbagai pihak yang merasa dirugikan dengan adanya pungutan tersebut. Namun, untuk bukti-bukti, masih ditelusuri.

    BACA JUGA: Cerita Perjalanan Sritex dari Masa Kejayaan Sampai Mengalami Kebangkrutan!

    “Intinya kami tidak ingin ada pihak dirugikan, apalagi ini menyangkut lembaga pendidikan yang seharusnya didukung pemerintah,” ujarnya. (cep/yan).