provinsi: BANTEN

  • Waspada Cuaca Ekstrem dan Gelombang Tinggi, Catat Lokasi dan Prediksi Tanggalnya

    Waspada Cuaca Ekstrem dan Gelombang Tinggi, Catat Lokasi dan Prediksi Tanggalnya

    Liputan6.com, Jakarta Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menginstruksikan seluruh pihak di sektor pelayaran, mulai dari Syahbandar maupun pihak operator kapal, nakhoda dan masyarakat maritim, untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap cuaca ekstrem dan gelombang tinggi di wilayah perairan.

    Hal ini menindaklanjuti informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), yang menyebutkan bahwa cuaca ekstrem dan gelombang tinggi akan terjadi di beberapa wilayah perairan Indonesia.

    Adapun berdasarkan informasi BMKG mulai 18-21 November 2025, tinggi gelombang 1,25-2,5 meter berpeluang terjadi di Samudra Hindia barat Lampung, Samudra Hindia barat Bengkulu, Samudra Hindia barat Kepulauan Mentawai, Samudra Hindia barat Aceh, Selat Malaka bagian utara, Samudra Hindia barat Kepulauan Nias, Samudra Hindia selatan Banten, Samudra Hindia selatan Jawa Barat, Samudra Hindia selatan Jawa Tengah.

    Kemudian, Samudra Hindia selatan DI Yogyakarta, Samudra Hindia selatan Jawa Timur, Samudra Hindia selatan NTT, Selat Makassar bagian tengah, Selat Makassar bagian utara, Laut Maluku, Samudra Pasifik utara Maluku, Laut Banda, Laut Seram, Laut Arafuru bagian utara, dan Laut Arafuru bagian tengah. Sementara tinggi gelombang 2,5-4,0 meter berpeluang terjadi di Laut Natuna dan Laut Arafuru bagian barat.

    BMKG mendeteksi adanya bibit siklon tropis 97S di Laut Cina Selatan memicu peningkatan kecepatan angin dan tinggi gelombang. Kecepatan angin tertinggi terpantau di Samudra Hindia barat Aceh dan Laut Arafuru bagian tengah.

     

     

  • Video: Inovasi Teknologi & Kebijakan Atasi Masalah Darurat Sampah RI

    Video: Inovasi Teknologi & Kebijakan Atasi Masalah Darurat Sampah RI

    Jakarta, CNBC Indonesia- CNBC Indonesia bersama Kementerian Koordinator Bidang Pangan dan BPI Danantara menghadirkan Waste to Energy Investment Forum 2025 pada Rabu, 19 November 2025 yang akan mengupas tuntas strategi pengembangan program waste-to-energy (WtE) sebagai solusi berkelanjutan bagi pengelolaan sampah dan ketahanan energi nasional.

    Perpres Nomor 109/2025 tentang tentang Penanganan Sampah Perkotaan Melalui Pengolahan Sampah Menjadi Energi Terbarukan Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan menjadi strategi pemerintahan Presiden Prabowo mempercepat program unggulan pemerintah Waste-to-Energy (WtE) untuk mengubah sampah menjadi energi dalam bentuk listrik atau panas.

    Program WtE yang dilaksanakan melalui pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) yang mengolah sampah untuk menghasilkan sumber energi hijau disebut Direktur Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara Kementerian Lingkungan Hidup, Edward Nixon Pakpahan sebagai strategi mengatasi darurat sampah di Indonesia.

    Per tahun RI menghasilkan 70 juta ton, sementara yang terkelola baru mencapai 60% sehingga butuh terobosan lewat WtE untuk mengolah sampah sekaligus menghasilkan energi. Dalam Pembangunan Waste to Energy, KLH memastikan dukungan terkait perizinan lingkungan.

    Dalam upaya mengatasi Persoalan sampah, Pemkot Tangsel disebut Wali Kota Tangerang Selatan, Benyamin Davnie terus berupaya mengatasi masalah sampah yang dihasilkan per hari mencapai 1.000 ton. Oleh karena itu Tangsel mempersiapkan Tempat Pembuang Akhir (TPA) Cipeucang hingga menarik investasi pembangunan WtE.

    Di sisi lain, Pemkot Tangsel mendorong edukasi masyarakat dalam memilah sampah, mendirikan 100 bank sampah hingga menyiapkan Tempat Pembuangan Sampah (TPS) 3R (Reduce, Reuse, Recycle). Namun langkah ini hanya mampu mengatasi 20% produksi sampah, oleh karena itu lewat PP 109/2025, tengah disiapkan 5 hektar lahan di TPA Cipeucang sebagai lokasi program WtE.

    Sementara dari sisi akademisi, Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara ITB, Pandji Prawisudha menyebutkan dalam pembangunan PLTSa diperlukan adanya pertimbangan pengelolaan dan pengolahan.

    Di Indonesia masalah terbesar terkait pengelolaan terkait bagaimana sampah diangkut hingga sampai ke TPA dan PLTSa. Selain itu terkait pengelolaan butuh upaya mendorong kesadaran masyarakat untuk terlibat aktif mendukung pemerintah terkait pengolahan dan pengelolaan sampah.

    Seperti apa strategi, tantangan dan peluang RI mengembangkan program WtE? Selengkapnya simak Waste to Energy Investment Forum 2025, CNBC Indonesia (Rabu, 12/11/2025)

  • Jasad Pria Tanpa Identitas Ditemukan Terbungkus Kresek Hitam

    Jasad Pria Tanpa Identitas Ditemukan Terbungkus Kresek Hitam

    Liputan6.com, Jakarta Warga di Kampung Bunder RT 05/01, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang digegerkan penemuan jasad pria tanpa identitas. Kondisinya sudah membusuk, terbungkus kresek di semak-semak kebun pisang, Rabu (19/11/2025).

    Kapolresta Tangerang Kombes Pol Andi Muhammad Indra Waspada Amirullah membenarkan temuan tersebut. Setelah mendapat laporan, petugas langsung terjun ke lokasi.  

    “Tim langsung kami turunkan untuk melakukan olah TKP serta menggali keterangan saksi,” katanya. 

    Jasad korban langsung dibawa ke RSUD Balaraja untuk autopsi. Kapolres menceritakan, awal jasad itu ditemukan saat warga mencium aroma menyengat. Saat itu warga hendak mengecek lahan kebun yang berada tidak jauh dari lokasi penemuan mayat. 

    Menurutnya, berdasarkan keterangan warga, aroma tidak sedap sudah tercium sehari sebelumnya. Lantaran aroma tak kunjung hilang, warga mencari sumber bau. 

    “Warga lalu menemukan sebuah kantong plastik hitam berisi bagian kepala manusia. Selanjutnya warga melapor ke kelurahan dan diteruskan ke Polsek Cikupa,” ujar Kapolres. 

    Petugas yang datang ke lokasi langsung melakukan sterilisasi. Saat itu, korban ditemukan dalam kondisi terbungkus plastik hitam dengan posisi kepala menghadap ke bawah.

    “Tim Inafis telah melakukan identifikasi awal, namun identitas korban masih belum diketahui,” katanya.

  • Temuan mayat di Tangerang, Polisi perkirakan sudah tewas tujuh hari

    Temuan mayat di Tangerang, Polisi perkirakan sudah tewas tujuh hari

    Jakarta (ANTARA) – Polresta Tangerang memperkirakan mayat yang ditemukan di Kampung Bunder, RT 05/RW 01, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten, sudah tewas selama tujuh hari.

    “Diperkirakan sudah meninggal enam sampai tujuh hari,” kata Kapolresta Tangerang Kombes Pol Andi Muhammad Indra Waspada Amirullah dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Kendati demikian, dia mengatakan tanda-tanda kekerasan belum dapat dijelaskan lebih rinci karena masih menunggu hasil visum dari rumah sakit.

    “Sudah coba periksa sidik jari, namun tidak keluar karena sudah lama meninggal,” ujar Indra.

    Saat ini, Polresta Tangerang masih menyelidiki penemuan mayat tanpa identitas tersebut.

    “Tim langsung kami turunkan untuk melakukan olah TKP serta menggali keterangan saksi,” papar Indra.

    Dia menuturkan penemuan mayat itu berawal saat warga mencium aroma menyengat pada Selasa (18/11) pagi.

    Saat itu, warga hendak mengecek lahan kebun yang berada tidak jauh dari lokasi penemuan mayat.

    “Berdasarkan keterangan warga, aroma tidak sedap sudah tercium sehari sebelumnya. Aroma itu kian menyengat sehari setelahnya, sehingga warga mencari sumber bau tersebut,” tutur Indra.

    Kemudian, saat sedang mencari sumber bau tersebut, warga menemukan mayat dalam kondisi terbungkus plastik hitam dengan posisi kepala menghadap ke bawah.

    “Tim Inafis telah melakukan identifikasi awal, namun identitas korban masih belum diketahui. Saat ini, jasad korban dibawa ke RSUD Balaraja untuk diautopsi,” ungkap Indra.

    Polisi masih menyelidiki temuan mayat tersebut dengan melakukan penelusuran guna mencari bukti petunjuk selain keterangan saksi. Polisi juga mengecek laporan orang hilang yang sesuai dengan ciri-ciri mayat yang ditemukan itu.

    Pewarta: Ilham Kausar
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Video: Olah Sampah Jadi Listrik di PLTSa, Ahli ITB Ungkap Masalah Ini

    Video: Olah Sampah Jadi Listrik di PLTSa, Ahli ITB Ungkap Masalah Ini

    Jakarta, CNBC Indonesia- CNBC Indonesia bersama Kementerian Koordinator Bidang Pangan dan BPI Danantara menghadirkan Waste to Energy Investment Forum 2025 pada Rabu, 19 November 2025 yang akan mengupas tuntas strategi pengembangan program waste-to-energy (WtE) sebagai solusi berkelanjutan bagi pengelolaan sampah dan ketahanan energi nasional.

    Perpres Nomor 109/2025 tentang tentang Penanganan Sampah Perkotaan Melalui Pengolahan Sampah Menjadi Energi Terbarukan Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan menjadi strategi pemerintahan Presiden Prabowo mempercepat program unggulan pemerintah Waste-to-Energy (WtE) untuk mengubah sampah menjadi energi dalam bentuk listrik atau panas.

    Program WtE yang dilaksanakan melalui pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) yang mengolah sampah untuk menghasilkan sumber energi hijau disebut Direktur Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara Kementerian Lingkungan Hidup, Edward Nixon Pakpahan sebagai strategi mengatasi darurat sampah di Indonesia.

    Per tahun RI menghasilkan 70 juta ton, sementara yang terkelola baru mencapai 60% sehingga butuh terobosan lewat WtE untuk mengolah sampah sekaligus menghasilkan energi. Dalam Pembangunan Waste to Energy, KLH memastikan dukungan terkait perizinan lingkungan.

    Dalam upaya mengatasi Persoalan sampah, Pemkot Tangsel disebut Wali Kota Tangerang Selatan, Benyamin Davnie terus berupaya mengatasi masalah sampah yang dihasilkan per hari mencapai 1.000 ton. Oleh karena itu Tangsel mempersiapkan Tempat Pembuang Akhir (TPA) Cipeucang hingga menarik investasi pembangunan WtE.

    Di sisi lain, Pemkot Tangsel mendorong edukasi masyarakat dalam memilah sampah, mendirikan 100 bank sampah hingga menyiapkan Tempat Pembuangan Sampah (TPS) 3R (Reduce, Reuse, Recycle). Namun langkah ini hanya mampu mengatasi 20% produksi sampah, oleh karena itu lewat PP 109/2025, tengah disiapkan 5 hektar lahan di TPA Cipeucang sebagai lokasi program WtE.

    Sementara dari sisi akademisi, Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara ITB, Pandji Prawisudha menyebutkan dalam pembangunan PLTSa diperlukan adanya pertimbangan pengelolaan dan pengolahan.

    Di Indonesia masalah terbesar terkait pengelolaan terkait bagaimana sampah diangkut hingga sampai ke TPA dan PLTSa. Selain itu terkait pengelolaan butuh upaya mendorong kesadaran masyarakat untuk terlibat aktif mendukung pemerintah terkait pengolahan dan pengelolaan sampah.

    Seperti apa strategi, tantangan dan peluang RI mengembangkan program WtE? Selengkapnya simak Waste to Energy Investment Forum 2025, CNBC Indonesia (Rabu, 12/11/2025)

  • Revitalisasi Terminal 1C Bandara Soetta Senilai Rp 1,3 T Dikebut

    Revitalisasi Terminal 1C Bandara Soetta Senilai Rp 1,3 T Dikebut

    Jakarta

    PT PP (Persero) Tbk (PTPP) menggenjot pengerjaan proyek Revitalisasi Terminal 1C Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Soetta) senilai Rp 1,3 triliun. Saat ini, proyek revitalisasi itu sudah masuk dalam tahap akhir dan mulai beroperasi secara bertahap.

    Sebagai informasi, proyek revitalisasi ini dimulai sejak 18 Februari 2019 hingga 30 April 2025. Proyek ini menjadi upaya untuk mewujudkan bandara modern yang lebih efisien, berkelanjutan, dengan ciri khas budaya Indonesia. Hal ini dinilai sejalan dengan agenda Asta Cita Pemerintah.

    Terminal 1C memiliki luas area layanan 68.168 m² dari sebelumnya 48.212 m², dengan peningkatan kapasitas dari 3 juta menjadi 8 juta penumpang per tahun. Secara keseluruhan, revitalisasi Terminal 1 meningkatkan kapasitas bandara dari 9 juta menjadi 24 juta penumpang per tahun.

    Rencananya, revitalisasi Terminal 1C diresmikan menjelang libur Natal dan Tahun Baru (Nataru). Kehadiran terminal baru di tengah Nataru ini diharapkan dapat mengurangi kepadatan arus penumpang.

    Corporate Secretary PTPP, Joko Raharjo, mengklaim revitalisasi Terminal 1C membawa pembaruan besar terhadap pengalaman penumpang dan operasional bandara. Terdapat salah satu ikon penting, yakni plafon rotan sintetis bermotif batik pada area komersial terminal.

    Material ini tidak hanya estetis dan ramah lingkungan, tetapi juga mencerminkan perpaduan nilai budaya Indonesia dengan desain modern bandara internasional. Lebih dari 200 pengrajin UMKM dari Tangerang, Serang, dan Cirebon berperan dalam merakit 1.785 modul plafon secara manual dalam waktu kurang dari 25 hari-mencerminkan keterampilan, ketepatan, dan dedikasi pengrajin lokal.

    “PTPP melakukan pembaruan menyeluruh melalui beautifikasi bangunan, modernisasi interior, serta aktivasi kembali sistem utilitas dan peralatan utama. Terminal 1C kini tampil lebih luas, modern, efisien, dan siap melayani lonjakan kebutuhan transportasi udara nasional,” ujar Joko dalam keterangan tertulisnya, dikutip dari Keterbukaan Informasi, Rabu (19/11/2025).

    Joko menambahkan, proyek revitalisasi Terminal 1C memiliki tingkat tantangan yang tinggi. Pasalnya, pekerjaan dilakukan pada bangunan dengan usia lebih dari 40 tahun.

    Karenanya, proses modernisasi dilakukan dengan tetap menjaga karakter asli dan memberikan fasilitas yang memenuhi standar bandara masa kini. Selain itu, pekerjaan konstruksi berjalan seiring dengan operasional terminal dengan mengedepankan kenyamanan dan keselamatan penumpang.

    “Kami memastikan seluruh pekerjaan berjalan tanpa mengganggu layanan bandara, sembari menjamin keandalan infrastruktur sesuai regulasi penerbangan yang berlaku,” jelasnya.

    (ara/ara)

  • Video: Hasilkan Sampah 1.000 Ton Per Hari, Tangsel Siap Bangun PLTSa

    Video: Hasilkan Sampah 1.000 Ton Per Hari, Tangsel Siap Bangun PLTSa

    Jakarta, CNBC Indonesia- CNBC Indonesia bersama Kementerian Koordinator Bidang Pangan dan BPI Danantara menghadirkan Waste to Energy Investment Forum 2025 pada Rabu, 19 November 2025 yang akan mengupas tuntas strategi pengembangan program waste-to-energy (WtE) sebagai solusi berkelanjutan bagi pengelolaan sampah dan ketahanan energi nasional.

    Perpres Nomor 109/2025 tentang tentang Penanganan Sampah Perkotaan Melalui Pengolahan Sampah Menjadi Energi Terbarukan Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan menjadi strategi pemerintahan Presiden Prabowo mempercepat program unggulan pemerintah Waste-to-Energy (WtE) untuk mengubah sampah menjadi energi dalam bentuk listrik atau panas.

    Program WtE yang dilaksanakan melalui pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) yang mengolah sampah untuk menghasilkan sumber energi hijau disebut Direktur Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara Kementerian Lingkungan Hidup, Edward Nixon Pakpahan sebagai strategi mengatasi darurat sampah di Indonesia.

    Per tahun RI menghasilkan 70 juta ton, sementara yang terkelola baru mencapai 60% sehingga butuh terobosan lewat WtE untuk mengolah sampah sekaligus menghasilkan energi. Dalam Pembangunan Waste to Energy, KLH memastikan dukungan terkait perizinan lingkungan.

    Dalam upaya mengatasi Persoalan sampah, Pemkot Tangsel disebut Wali Kota Tangerang Selatan, Benyamin Davnie terus berupaya mengatasi masalah sampah yang dihasilkan per hari mencapai 1.000 ton. Oleh karena itu Tangsel mempersiapkan Tempat Pembuang Akhir (TPA) Cipeucang hingga menarik investasi pembangunan WtE.

    Di sisi lain, Pemkot Tangsel mendorong edukasi masyarakat dalam memilah sampah, mendirikan 100 bank sampah hingga menyiapkan Tempat Pembuangan Sampah (TPS) 3R (Reduce, Reuse, Recycle). Namun langkah ini hanya mampu mengatasi 20% produksi sampah, oleh karena itu lewat PP 109/2025, tengah disiapkan 5 hektar lahan di TPA Cipeucang sebagai lokasi program WtE.

    Sementara dari sisi akademisi, Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara ITB, Pandji Prawisudha menyebutkan dalam pembangunan PLTSa diperlukan adanya pertimbangan pengelolaan dan pengolahan.

    Di Indonesia masalah terbesar terkait pengelolaan terkait bagaimana sampah diangkut hingga sampai ke TPA dan PLTSa. Selain itu terkait pengelolaan butuh upaya mendorong kesadaran masyarakat untuk terlibat aktif mendukung pemerintah terkait pengolahan dan pengelolaan sampah.

    Seperti apa strategi, tantangan dan peluang RI mengembangkan program WtE? Selengkapnya simak Waste to Energy Investment Forum 2025, CNBC Indonesia (Rabu, 12/11/2025)

  • Premanisme Bikin Boncos Pengusaha, Levelnya dari Ormas hingga Oknum Pemerintah

    Premanisme Bikin Boncos Pengusaha, Levelnya dari Ormas hingga Oknum Pemerintah

    Jakarta

    Praktik premanisme masih menjadi persoalan serius bagi para pengusaha di lapangan. Praktik ilegal tersebut berpotensi membuat pengusaha boncos sekitar 15%-20% dari biaya investasi dan produksi.

    Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Ketua BKPM Todotua Pasaribu mengatakan, isu premanisme ini menjadi salah satu persoalan yang berpengaruh besar terhadap iklim investasi di Indonesia. Sebab, premanisme membuat para pengusaha mesti merogoh kocek lebih dalam untuk menjalankan aktivitasnya.

    “Lembaga research survey menyatakan bahwa ini berkontribusi 15-40% terhadap cost of investment and then cost of production dalam investasi kita,” kata Todotua dalam acara Business Forum di Hotel Westin Jakarta, Rabu (19/11/2025).

    Todotua mengatakan, praktik premanisme ini dilakukan oleh berbagai oknum, mulai dari organisasi masyarakat (ormas) bahkan hingga di level instansi pemerintahan.

    “Ada satu isu yang cukup signifikan yang memberikan kontribusi yang sangat besar dalam dunia investasi adalah kegiatan premanisme. Premanisme ormas lah, bahkan saya bilang, ya premanisme di kalangan institusi pemerintahan juga ada,” jelasnya.

    Salah satu kasus yang sempat ramai terjadi ialah dugaan pemerasan yang dilakukan Kadin Cilegon terhadap kontraktor PT Chandra Asri. Kasus ini turut memberikan dampak negatif buat iklim investasi di Tanah Air.

    “Semenjak itu (kepercayaan) turun drastis dan terus kita monitor tiap minggu ngecek. Saya tiap minggu itu diinfoin terus. Kita mau lihat karena ini impact-nya cukup besar. Negara harus ada di sini, memberikan kepastian,” ujarnya.

    Ia menekankan, investasi bertujuan untuk membuka atau membangun cycle ekonomi baru dan harus berkontribusi terhadap para pelaku usaha lokal. Investasi juga merupakan salah satu strategi untuk membuka lapangan kerja.

    Berdasarkan data Kementerian Investasi dan Hilirisasi, pada tahun 2024 realisasi investasi menghasilkan 2,5 juta tenaga pekerja baru. Sedangkan hingga kuartal III 2025, investasi telah berkontribusi pada penambahan tenaga kerja baru sekitar 1,9 juta.

    Selaras dengan hal itu, pemerintah saat ini tengah berupaya melakukan reformasi iklim kemudahan berusaha, baik itu melalui penerapan perizinan berusaha berbasis risiko hingga pemberian fasilitas insentif fiskal, baik untuk investor lokal maupun asing.

    “Ada master list, tax holiday, tax allowance di sana. Sampai kepada kuartal III 2025 ini, kita sudah merilis Rp 1.300 triliun fasilitas insentif consolidate. Tetapi kita juga melihat bahwa efektivitasnya nanti seperti apa,” kata dia.

    (shc/eds)

  • Video: KLH: Butuh Langkah Ekstrem Atasi Masalah Sampah Yang Menggunung

    Video: KLH: Butuh Langkah Ekstrem Atasi Masalah Sampah Yang Menggunung

    Jakarta, CNBC Indonesia- CNBC Indonesia bersama Kementerian Koordinator Bidang Pangan dan BPI Danantara menghadirkan Waste to Energy Investment Forum 2025 pada Rabu, 19 November 2025 yang akan mengupas tuntas strategi pengembangan program waste-to-energy (WtE) sebagai solusi berkelanjutan bagi pengelolaan sampah dan ketahanan energi nasional.

    Perpres Nomor 109/2025 tentang tentang Penanganan Sampah Perkotaan Melalui Pengolahan Sampah Menjadi Energi Terbarukan Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan menjadi strategi pemerintahan Presiden Prabowo mempercepat program unggulan pemerintah Waste-to-Energy (WtE) untuk mengubah sampah menjadi energi dalam bentuk listrik atau panas.

    Program WtE yang dilaksanakan melalui pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) yang mengolah sampah untuk menghasilkan sumber energi hijau disebut Direktur Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara Kementerian Lingkungan Hidup, Edward Nixon Pakpahan sebagai strategi mengatasi darurat sampah di Indonesia.

    Per tahun RI menghasilkan 70 juta ton, sementara yang terkelola baru mencapai 60% sehingga butuh terobosan lewat WtE untuk mengolah sampah sekaligus menghasilkan energi. Dalam Pembangunan Waste to Energy, KLH memastikan dukungan terkait perizinan lingkungan.

    Dalam upaya mengatasi Persoalan sampah, Pemkot Tangsel disebut Wali Kota Tangerang Selatan, Benyamin Davnie terus berupaya mengatasi masalah sampah yang dihasilkan per hari mencapai 1.000 ton. Oleh karena itu Tangsel mempersiapkan Tempat Pembuang Akhir (TPA) Cipeucang hingga menarik investasi pembangunan WtE.

    Di sisi lain, Pemkot Tangsel mendorong edukasi masyarakat dalam memilah sampah, mendirikan 100 bank sampah hingga menyiapkan Tempat Pembuangan Sampah (TPS) 3R (Reduce, Reuse, Recycle). Namun langkah ini hanya mampu mengatasi 20% produksi sampah, oleh karena itu lewat PP 109/2025, tengah disiapkan 5 hektar lahan di TPA Cipeucang sebagai lokasi program WtE.

    Sementara dari sisi akademisi, Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara ITB, Pandji Prawisudha menyebutkan dalam pembangunan PLTSa diperlukan adanya pertimbangan pengelolaan dan pengolahan.

    Di Indonesia masalah terbesar terkait pengelolaan terkait bagaimana sampah diangkut hingga sampai ke TPA dan PLTSa. Selain itu terkait pengelolaan butuh upaya mendorong kesadaran masyarakat untuk terlibat aktif mendukung pemerintah terkait pengolahan dan pengelolaan sampah.

    Seperti apa strategi, tantangan dan peluang RI mengembangkan program WtE? Selengkapnya simak Waste to Energy Investment Forum 2025, CNBC Indonesia (Rabu, 12/11/2025)

  • Kementerian Haji Prioritaskan Tambah Jumlah Pembimbing Haji Perempuan

    Kementerian Haji Prioritaskan Tambah Jumlah Pembimbing Haji Perempuan

    Kementerian Haji Prioritaskan Tambah Jumlah Pembimbing Haji Perempuan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) RI Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, peningkatan kualitas dan jumlah pembimbing perempuan menjadi prioritas dalam penyelenggaraan ibadah haji.
    Dahnil menuturkan, saat ini jumlah pembimbing perempuan di lapangan masih terbatas, sedangkan mayoritas jemaah haji Indonesia adalah perempuan.
    “Data menunjukkan banyak kebutuhan jemaah perempuan yang belum sepenuhnya terlayani. Maka peningkatan kualitas dan jumlah pembimbing perempuan menjadi prioritas,” kata Dahnil ketika Program Sertifikasi Pembimbing
    Ibadah Haji
    dan Umrah di Tangerang, dikutip dari siaran pers, Rabu (19/11/2025).
    Dahnil menyampaikan apresiasi kepada
    UIN Jakarta
    sebagai Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) pertama yang menyelenggarakan sertifikasi pembimbing ibadah haji.
    Menurut dia, hal ini selaras dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan transformasi penyelenggaraan haji berjalan dengan melibatkan seluruh unsur bangsa secara kolaboratif.
    “Presiden berpesan bahwa transformasi haji harus menjaga semangat persatuan. Pemerintah ingin mengakumulasikan capaian dari para pendahulu, memperkuat keunggulan yang sudah ada, dan menciptakan keunggulan baru dalam pelayanan haji Indonesia,” tutur Dahnil.
    Sementara itu, Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Asep Saepudin Jahar berharap sertifikasi dapat terus dilakukan sebagai instrumen peningkatan kompetensi pembimbing ibadah.
    “Ini langkah penting untuk memastikan pembimbing haji dan umrah memiliki kompetensi standar dan memahami kebutuhan jemaah secara profesional,” ucap Asep.
    Selain penyelenggaraan sertifikasi, Kemenhaj RI juga mendorong agar UIN Jakarta membentuk pusat kajian haji sebagai upaya memperkuat riset, pengembangan kebijakan, dan literasi keilmuan penyelenggaraan haji dan umrah.
    “Kami siap mendukung agar program ini terus berlanjut dan melahirkan SDM yang berkualitas,” kata Asep.
    Sebelumnya, Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Mochamad Irfan Yusuf menuturkan bahwa pihaknya akan meningkatkan jumlah pembimbing ibadah haji perempuan dalam penyelenggaraan haji tahun 2026.
    “Peran pembimbing perempuan menjadi aspek krusial agar jemaah wanita mendapatkan pendampingan yang sesuai dengan kebutuhan ibadah dan kenyamanan mereka selama di Tanah Suci,” ujar Irfan dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (5/11/2025).
    Irfan menjelaskan bahwa keberadaan pembimbing perempuan memiliki nilai strategis dalam memperkuat perlindungan jemaah, terutama di pemondokan, area ibadah, dan kegiatan bimbingan rohani yang memerlukan pendekatan sensitif gender.
    Nantinya, peningkatan jumlah pembimbing perempuan akan disertai dengan program pelatihan berkelanjutan, sertifikasi, dan penguatan kompetensi melalui kerja sama dengan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.