Xcloud.id

provinsi: BANTEN

  • Pengadilan Militer gelar sidang tuntutan kasus penembakan bos rental

    Pengadilan Militer gelar sidang tuntutan kasus penembakan bos rental

    Jakarta (ANTARA) – Pengadilan Militer II-08 Jakarta menggelar sidang tuntutan kasus penembakan bos rental mobil yang menjerat tiga anggota TNI Angkatan Laut (AL) hari ini pukul 09.00 WIB.

    “Hari ini sidang dilanjut dengan agenda tuntutan,” kata Juru Bicara Pengadilan Militer II-08 Jakarta Mayor Laut Hukum Arin Fauzam saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

    Sidang tuntutan akan dimulai pukul 09.00 WIB. Arin mamastikan Pengadilan Militer II-08 Jakarta akan melaksanakan sidang secara terbuka untuk umum, sehingga rekan media dan masyarakat bisa memantau dan mengikuti jalannya persidangan.

    Selain itu, Arin juga menjamin proses persidangan akan dilakukan secara profesional, independen, tidak memihak atau tidak berpihak (imparsial), transparan, dan akuntabel.

    “Jadi silakan rekan-rekan media dan masyarakat semuanya terus mengikuti perkembangan sidang yang akan dilaksanakan hari ini,” ucap Arin.

    Sidang nantinya akan dipimpin oleh Hakim Ketua Letnan Kolonel Chk Arif Rachman dengan Hakim Anggota Letnan Kolonel Chk Nanang Subeni dan Hakim Anggota Letnan Kolonel Chk Gatot Sumarjono.

    Oditur Militer dari Oditurat Militer II-07 Jakarta yang menangani perkara yakni Mayor Chk Gori Rambe, Mayor Chk Mohammad Iswadi, dan Mayor Chk Wasinton Marpaung.

    Sebelumnya, Pengadilan Militer II-08 Jakarta sudah memeriksa 19 saksi yang mengetahui peristiwa dan berada di tempat kejadian perkara (TKP) penembakan bos rental itu.

    Dari 19 saksi tersebut, hanya Nengsih yang kesaksiannya dibacakan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Nengsih tidak bisa hadir dalam persidangan karena sedang sakit.

    Selain itu, Oditur Militer II-07 Jakarta batal menghadirkan saksi tambahan atas nama Ramli karena kondisi kesehatan Ramli menurun. Ramli merupakan korban penembakan yang selamat dan kini tengah menjalani perawatan.

    Adapun tiga anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Laut (AL) dari Oditurat Militer II-07 Jakarta didakwa melakukan penadahan pada kasus penembakan bos rental mobil yang terjadi di rest area KM45, Tol Tangerang-Merak, Jayanti, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis (2/1).

    Hal tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 480 ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan pasal penadahan

    Tiga terdakwa tersebut yakni terdakwa satu atas nama Kelasi Kepala (KLK) Bambang Apri Atmojo, terdakwa dua Sersan Satu Akbar Adli, dan terdakwa tiga Sersan Satu Rafsin Hermawan.

    Selain pasal penadahan, dua dari tiga tersangka yakni terdakwa satu atas nama Kelasi Kepala (KLK) Bambang Apri Atmojo dan terdakwa dua Sersan Satu Akbar Adli didakwa melanggar Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP subsider Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP terkait pasal pembunuhan berencana.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Riza Mulyadi
    Copyright © ANTARA 2025

  • 2 Menteri Prabowo Beda Sikap Lihat Masyarakat Dicurangi Minyakita, Kemasan 1 L Tapi Berisi 750 Ml – Halaman all

    2 Menteri Prabowo Beda Sikap Lihat Masyarakat Dicurangi Minyakita, Kemasan 1 L Tapi Berisi 750 Ml – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Dua menteri Kabinet Merah Putih pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, berbeda sikap saat melihat masyarakat dicurangi terkait Minyakita kemasan isi 1 liter tetapi hanya berisi 750 mililiter.

    Kedua menteri tersebut yaitu Menteri Perdagangan Budi Santoso dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.

    Saat diminta tanggapan soal viralnya video Minyakita kemasan 1 liter tetapi hanya berisi 750 mililiter di media sosial, Mendag Budi menyebut hal itu merupakan kasus lama.

    Alasan Ia menyebut video tersebut merupakan kasus lama karena produsen Minyakita yang melakukan kecurangan dari PT Navyta Nabati Indonesia dan sudah pernah ditindak oleh Kemendag.

    Pada Januari 2025, Kemendag pernah melakukan penyegelan terhadap gudang PT Navyta Nabati Indonesia di Kedung Dalem, Mauk, Kabupaten Tangerang, Banten.

    Gudangnya disegel karena perusahaan pengemas ulang (repacker) minyak goreng tersebut ditengarai melakukan beberapa pelanggaran terkait minyak goreng.

    “Sudah ditindaklanjuti. Produsen itu juga pernah kami (tindak). Jadi itu mungkin video lama, tapi sudah kami laporkan juga ke polisi,” kata Budi ketika ditemui di Sarinah, Jakarta Pusat, Rabu (5/3/2025).

    Ia memastikan bahwa Minyakita yang isinya hanya 750 ml itu sudah tidak lagi beredar di masyarakat. Proses tindak lanjut oleh kepolisian pun masih berlangsung.

    “Itu sudah enggak ada, sudah enggak beredar lagi. Yang lainnya normal. Satu liter normal. HET (Harga Eceran Tertinggi) Rp 15.700,” ujar Budi.

    Amran Turun ke Lapangan

    Berbeda dengan Mendag Budi, Menteri Amran melakukan sidak ke Pasar Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Sabtu (8/3/2025).

    Dalam sidak tersebut, ia menemukan Minyakita yang dalam kemasannya 1 liter, ternyata isinya kurang dari itu.

    Pantauan Tribunnews di lokasi, Amran terlihat membeli satu lusin Minyakita dengan kemasan satu liter dan satu kotak Minyakita dengan kemasan dua liter.

    Amran kemudian meminta agar Minyakita kemasan satu liter yang ia beli tersebut dituangkan ke gelas ukur untuk dicek isinya.

    Ternyata, ada Minyakita yang kemasan seliter hanya terisi 750-800 mililiter.

    Selain volumenya yang tak sesuai, harganya juga melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) sebesar Rp 15.700 per liter. Amran mengatakan, harganya mencapai Rp 18 ribu per liter.

    “Kami temukan Ini Minyakita dijual Rp 18 ribu. Kemudian isinya tidak 1 liter, hanya 750 sampai 800 mililiter,” kata Amran ketika diwawancara di lokasi.

    Amran meminta agar produsen Minyakita yang tak sesuai ini diproses.

    Salah satu produsen Minyakita tersebut adalah PT Artha Eka Global Asia. Amran meminta agar mereka dan jika terbukti, ia ingin perusahaannya ditutup.

    “Ada PT-nya ini, PT Artha Eka Global Asia, kami minta diproses. Kalau terbukti, ditutup. Kami minta diproses. Bila terbukti, [perusahaannya] disegel, ditutup,” ujar Amran.

    “Ini merugikan rakyat Indonesia, merugikan masyarakat yang sedang melaksanakan ibadah puasa,” ucapnya.

    Di lokasi, Amran langsung meminta perwakilan dari Satgas Pangan Polri untuk langsung memeriksa pabrik dari perusahaan tersebut.

    Amran meminta agar tidak ada kompromi. Bila terbukti salah, harus dipidanakan.

    “Ini ada tim dari Satgas Pangan langsung turun cek sampai ke pabriknya. Kami minta diperiksa dan kalau betul, ditutup, tidak boleh kompromi. Dipidanakan kalau betul salah,” kata Amran.

    Namun, Amran berpesan kepada Satgas Pangan Polri agar yang ditindak adalah produsen tersebut, bukan para pengecer di pasar.

    Menurut dia, para pengecer ini tidak paham bahwa Minyakita yang mereka jual ke konsumen ini ternyata kurang dari seliter.

    “Mereka tidak paham. Saudara kita itu mencari rezeki juga. Tidak paham. Namun, otaknya siapa, pabriknya di mana, kami minta ditutup, disegel,” kata Amran secara tegas.

    Telepon Mendag Budi dan Kabareskrim

    Amran pun langsung menghubungi Mendag Budi dan Kabareskrim Polri Komjen Wahyu Widada setelah menemukan minyak goreng Minyakita dijual dengan volume tidak sesuai kemasan.

    “Kami sudah telepon langsung Pak Mendag. Beliau pesan, ‘Segel, Pak Mentan.’ Kami tutup. Pak Bareskrim sudah kami telepon juga,” kata Amran.

    Amran memaklumi masih ditemukan Minyakita yang tak sesuai karena Indonesia ini negara yang besar. Jadi, masih ada kemungkinan ditemukan di beberapa pasar.

    “Ini kan kita negara besar, bisa saja masih ada sebagian yang beredar. Kebetulan kami temukan. Kami sudah koordinasi dengan Pak Mendag langsung, Pak Kabareskrim, langsung kami telepon tadi dan kami sepakat semua pabrik ditutup,” ujar Amran.

    Viral di Media Sosial

    Ramainya Minyakita tidak sesuai ukuran atau disunat, berawal dari unggahan video dari akun @miepejuang dan telah ditonton lebih dari 1,5 juta orang.

    Dalam unggahan tersebut, @miepejuang menuliskan, “Hati Hati Yah saya salah satu korban beli minyak kita bertuliskan 1 Liter pas di tuang cuman 750 ml. Beli di harga 1 liter.”

    Di video yang viral itu, seorang pria menunjukkan kemasan Minyakita 1 liter. Ia juga menunjukkan perusahaan produsen Minyakita tersebut dan terlihat nama PT Navyta Nabati Indonesia (NNI).

    Orang di video itu kemudian membuka Minyakita yang masih tersegel itu, lalu menuangkan semua isinya ke dalam gelas ukur. Hasilnya, Minyakita tersebut ternyata hanya berukuran 750 ml.

  • Begini Cara Kirim Motor Gratis ke Kampung Halaman Pakai Kereta Api

    Begini Cara Kirim Motor Gratis ke Kampung Halaman Pakai Kereta Api

    Jakarta –

    Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) menggelar Program Motor Gratis (Motis) tahun 2025 yang akan dibuka pendaftarannya mulai 8 Maret 2025. Buat para pemudik, ini caranya mengirim motor secara gratis ke kampung halaman pakai fasilitas tersebut.

    Sebagai informasi, program ini merupakan salah satu bagian beberapa program mudik gratis yang diselenggarakan Kemenhub. Selain memberikan kemudahan mudik secara gratis menggunakan kereta api, program ini sekaligus mendorong masyarakat untuk tidak mengendarai motor untuk mudik. Oleh karenanya masyarakat yang mengikuti program ini mendapatkan fasilitas untuk mengikutsertakan motor yang dimilikinya untuk diangkut dengan kereta api sesuai tujuan mudik.

    Sebagai salah satu program unggulan tahunan DJKA, Motis pada tahun 2025 ini menyediakan kuota sebanyak 7.424 unit motor dan 16.960 penumpang, hal ini disampaikan Direktur Jenderal Perkeretaapian, Risal Wasal di kantor pusat Kementerian Perhubungan pada Jumat (7/3) siang. Lebih lanjut Risal menjelaskan terkait mekanisme, rute perjalanan serta ketentuan pendaftaran Motis yang tidak banyak mengalami perubahan dengan program di tahun sebelumnya.

    “Program Motis ini adalah program yang secara rutin kami selenggarakan sebagai bentuk dukungan, serta kehadiran pemerintah untuk masyarakat yang akan melaksanakan mudik pada Hari Raya Idul Fitri dengan lebih murah, aman, nyaman dan selamat. Pendaftaran Motis dimulai pada 8 Maret hingga 7 April 2025 yang penyelenggaraannya akan dilaksanakan selama 8 hari dengan jadwal pemberangkatan angkutan pada arus mudik dimulai pada 26-29 Maret 2025, serta pemberangkatan angkutan pada arus balik mulai tanggal 4 – 6 April 2025,” tutur Risal dalam keterangan resminya.

    Cara Kirim Motor Gratis ke Kampung Pakai Kereta Api

    Pendaftaran program Motis dapat dilakukan secara online melalui website nusantara.kemenhub.go.id atau langsung dilakukan di Stasiun Bekasi, Stasiun Depok Baru, Stasiun Tangerang dan Stasiun Cibinong.

    “Tahun ini kami membuka dua rute utama layanan Motis, yaitu Lintas Utara dan Lintas Tengah. Lintas Utara mencakup rute Jakarta Gudang – Pasarsenen (penumpang) -Bekasi (penumpang) – Cirebon Prujakan – Tegal – Pekalongan – Semarang Tawang. Sementara itu, Lintas Tengah meliputi rute Jakarta Gudang – Pasarsenen (penumpang) – Cirebon Prujakan – Kroya – Gombong – Kebumen – Kutoarjo – Lempuyangan,” sambung Risal.

    Risal juga menjelaskan kuota harian Motis sebanyak 232 unit sepeda motor/hari dan 530 penumpang/hari untuk Lintas Utara, serta 696 unit sepeda motor/hari dan 1.590 penumpang/hari untuk Lintas Tengah.

    “Nantinya, program Motis ini akan menggunakan kereta api kelas ekonomi dengan skema Kewajiban Pelayanan Publik (Public Service Obligation/PSO) sebagai bentuk dukungan serta kehadiran negara dalam mendukung akses transportasi bagi seluruh lapisan masyarakat. Sehingga dengan adanya subsidi ini dapat mengakomodir kebutuhan mobilitas masyarakat yang dapat diakses dengan mudah, aman, dan nyaman dengan layanan kereta api ekonomi yang dapat dinikmati secara gratis,” jelasnya lagi.

    Syarat Kirim Motor Gratis ke Kampung Pakai Kereta Api

    Sebagai informasi, persyaratan pendaftaran Motis Angkutan Lebaran 2025 masih sama dengan program Motis di tahun sebelumnya, setiap calon pendaftar wajib memiliki KTP, SIM, STNK yang masih berlaku dan motor dengan kapasitas besaran

    Program Motis Angkutan Lebaran ini merupakan wujud nyata komitmen pemerintah dalam mendukung penyelenggaraan Angkutan Lebaran 2025. Selain itu, program ini juga bertujuan untuk mengurangi kepadatan lalu lintas serta meningkatkan keselamatan pemudik khususnya bagi yang menggunakan sepeda motor.

    “Tentunya kami mengajak masyarakat agar dapat memanfaatkan program Motis ini karena selain menawarkan layanan mudik secara gratis, juga dapat meningkatkan keselamatan, keamanan serta kenyamanan pada saat melaksanakan perjalanan mudik, sehingga perayaan hari Lebaran bersama keluarga besar di kampung halaman nanti dapat dinikmati secara maksimal,” pungkas Risal.

    (lua/din)

  • Kisah Afat, Guru Agama Konghucu yang Lolos SIPSS Polri

    Kisah Afat, Guru Agama Konghucu yang Lolos SIPSS Polri

    Jakarta –

    Di Bulan Ramadan ini, 100 siswa Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana (SIPSS) mulai menjalani pendidikan dan pengasuhan di Batalyon SIPSS Komplek Akademi Kepolisian (Akpol), Kota Semarang. Di antara sebagian besar siswanya yang Muslim, ada satu orang yang beragama Konghucu.

    Namanya Afat (23) lulusan S1 Pendidikan Agama Konghucu Sekolah Tinggi Agama Konghucu Indonesia (STIKIN) Purwokerto, Jateng. Pria asli Depok, Jawa Barat itu sebelum lolos seleksi tingkat pusat SIPSS adalah Guru Agama Konghucu di SMPN 1 Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau.

    “Saya mulai kuliah tahun 2021, jadi lulusan pertama dan tercepat angkatan pertama di STIKIN Purwokerto. Oleh Kementerian Agama, saat itu Sekjen Prof. Nizar Ali, saya mendapatkan percepatan studi 6 semester saat kuliah karena ketika itu ada kebutuhan mendesak Guru Agama Konghucu yang harus linear (dengan kuliahnya),” kata Afat di Batalyon SIPSS, Komplek Akpol, seperti dalam keterangan yang diterima, Minggu (9/3/2024).

    Afat lulus dari STIKIN Purwokerto itu bersama 25 orang lain seangkatannya. Rata-rata lulusannya menjadi guru, demikian juga Afat yang ketika itu mengabdi hingga ke Kepulauan Natuna menjadi Guru Agama Konghucu.

    Afat juga ketika itu menjadi penyuluh agama non-PNS di Kabupaten Natuna. Selain itu, Afat juga rutin menulis di kanal website Pusat Bimbingan Pendidikan Konghucu Kementerian Agama RI.

    Berjalannya waktu, Afat mendapat informasi pembukaan SIPSS di mana dibutuhkan jurusan yang dia tempuh saat kuliah. Afat mendaftar, mengikuti serangkaian seleksi baik tingkat daerah maupun pusat, hingga lolos SIPSS Gelombang I tahun 2025 ini.

    ADVERTISEMENT

    `;
    var mgScript = document.createElement(“script”);
    mgScript.innerHTML = `(function(w,q){w[q]=w[q]||[];w[q].push([“_mgc.load”])})(window,”_mgq”);`;
    adSlot.appendChild(mgScript);
    },
    function loadCreativeA() {

    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    if (!adSlot) return;
    adSlot.innerHTML = “;

    if (typeof googletag !== “undefined” && googletag.apiReady) {
    googletag.cmd.push(function () {
    googletag.display(‘div-gpt-ad-1708418866690-0’);
    googletag.pubads().refresh();
    });
    } else {
    var gptScript = document.createElement(“script”);
    gptScript.src = “https://securepubads.g.doubleclick.net/tag/js/gpt.js”;
    gptScript.async = true;
    gptScript.onload = function () {
    window.googletag = window.googletag || { cmd: [] };
    googletag.cmd.push(function () {
    googletag.defineSlot(‘/4905536/detik_desktop/news/static_detail’, [[400, 250], [1, 1], [300, 250]], ‘div-gpt-ad-1708418866690-0’)
    .addService(googletag.pubads());
    googletag.enableServices();
    googletag.display(‘div-gpt-ad-1708418866690-0’);
    googletag.pubads().refresh();
    });
    };
    document.body.appendChild(gptScript);
    }
    }
    ];

    var currentAdIndex = 0;
    var refreshInterval = null;
    var visibilityStartTime = null;
    var viewTimeThreshold = 30000;

    function refreshAd() {
    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    if (!adSlot) return;
    currentAdIndex = (currentAdIndex + 1) % ads.length;
    adSlot.innerHTML = “”;
    ads[currentAdIndex]();
    }

    var observer = new IntersectionObserver(function (entries) {
    entries.forEach(function (entry) {
    if (entry.intersectionRatio > 0.1) {
    if (!visibilityStartTime) {
    visibilityStartTime = new Date().getTime();
    requestAnimationFrame(checkVisibility);
    }
    } else {
    visibilityStartTime = null;
    if (refreshInterval) {
    clearInterval(refreshInterval);
    refreshInterval = null;
    }
    }
    });
    }, { threshold: 0.1 });

    function checkVisibility() {
    if (visibilityStartTime && (new Date().getTime() – visibilityStartTime >= viewTimeThreshold)) {
    refreshAd();
    if (!refreshInterval) {
    refreshInterval = setInterval(refreshAd, 30000);
    }
    } else {
    requestAnimationFrame(checkVisibility);
    }
    }

    document.addEventListener(“DOMContentLoaded”, function () {
    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    if (!adSlot) {
    console.error(“❌ Elemen #ad-slot tidak ditemukan!”);
    return;
    }
    ads[currentAdIndex]();
    observer.observe(adSlot);
    });

    var mutationObserver = new MutationObserver(function (mutations) {
    mutations.forEach(function (mutation) {
    if (mutation.type === “childList”) {
    visibilityStartTime = new Date().getTime();
    requestAnimationFrame(checkVisibility);
    }
    });
    });

    mutationObserver.observe(document.getElementById(“ad-slot”), { childList: true, subtree: true });

    “Seleksi awalnya mulai November 2024 di Pusat Misi Internasional Tangerang, kemudian dilanjutkan rangkaian seleksi lainnya,” lanjutnya.

    Afat memeluk Konghucu sejak kecil. Keluarga inti dan keluarga besarnya penganut Konghucu. Dia sendiri berangkat dari Majelis Agama Konghucu Indonesia (Makin) Depok, tempat ibadahnya Kong Miao Genta Kebajikan Makin, Depok, Jawa Barat. Makin adalah hirarki di bawah tingkat Majelis Tinggi Agama Konghucu (Matakin) Indonesia dan Matakin tingkat Kota/Kabupaten.

    Sejak kecil, Afat yang merupakan anak kedua dari tiga bersaudara ini, terus mempelajari Konghucu, termasuk rutin mengikuti sekolah minggu. Dia biasa beribadah di tempat ibadah agama Konghucu yang disebut Lithang, juga Kong Miao termasuk Kelenteng.

    Lithang, sebutnya, merupakan ruang kesusilaan untuk melakukan kegiatan ritual sembahyang dan belajar, sementara Kong Miao digunakan untuk bersembahyang kepada Tuhan dan menghormati sosok besar dalam agama Konghucu yakni Nabi Khung Ce alias nabi penyempurna agama Konghucu. Sementara Kelenteng, disebutnya, sebagai tempat bersembahyang kepada Tuhan dan memuliakan Para Suci alias Shen Ming dalam agama Konghucu.

    Saat mengikuti proses pendidikan ini, Afat mengaku tak mendapat kesulitan berarti ketika menjalankan ibadahnya. Meskipun, dia lebih banyak berdoa, dibandingkan sembahyang yang memerlukan tempat khusus hingga alat sembahyang lainnya seperti dupa, lilin dan sesaji persembahyangan.

    “Pengasuh di sini, memberikan saya kesempatan seluas-luasnya untuk beribadah menurut keyakinan saya. Saya sendiri saat pendidikan dan pengasuhan ini, tetap bisa rutin berdoa, saya juga membawa kitab suci saya, Kitab Sishu atau kitab pokok untuk beribadah sebagai renungan refleksi ke dalam diri untuk mengaktualisasikan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari,” cerita Afat yang berulang tahun tiap 25 Oktober itu.

    Ditanya soal motivasinya menjadi anggota Polri, Afat berharap bisa lebih banyak melayani masyarakat, tak hanya pada pelayanan Konghucu. Selain itu, dia juga melihat rekannya yakni Michael Josua yang beragama Konghucu sudah diterima di Akpol dan kini sudah berdinas. Selain itu, SIPSS 2024 juga ada rekannya bernama Dokter David dari kedokteran umum yang juga pemeluk Konghucu, sudah berdinas di Brimob Polda Papua.

    “Saya melihat Polri ini menjunjung tinggi pluralitas dan mengabdi kepada masyarakat. Ini sesuai dengan yang saya pelajari di Konghucu, mempunyai jiwa yang suka berbagi,” pungkasnya.

    (lir/lir)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • RI Akan Kedatangan Maskapai Baru Indonesia Airlines Asal Singapura

    RI Akan Kedatangan Maskapai Baru Indonesia Airlines Asal Singapura

    Jakarta, CNBC Indonesia – Indonesia akan segera kedatangan maskapai baru. Melansir Aviator, Calypte Holding Pte Ltd yang berkantor pusat di Singapura telah resmi mendaftarkan anak perusahaan baru bernama PT Indonesia Airlines Group.

    Mengutip laporan Aviator, maskapai ini akan berkantor pusat di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta, dengan fokus hanya pada penerbangan internasional.

    Indonesia Airlines kini telah memasuki tahap perencanaan bisnis dan studi kelayakan sedang.

    Adapun maskapai ini dengan rencana untuk mengoperasikan 20 pesawat yang diperoleh secara bertahap. Setengah dari pesawat tersebut akan terdiri dari A321LR atau A321neo, sedangkan sepuluh lainnya akan terdiri dari A350-900 dan B787-9.

    Maskapai yang direncanakan tersebut bertujuan untuk beroperasi sebagai maskapai premium, melayani 48 tujuan internasional ke 30 negara dalam lima tahun pertama.

    Tak hanya itu, perekrutan staf pun sedang berlangsung.

    Melihat akun LinkedIn nya, Indonesia Airlines Group disebutkan memiliki kantor yang berada di BSD Raya, Tangerang Selatan.

    Calon maskapai baru tersebut juga menyebut perusahaannya memiliki visi untuk “mengangkat kemewahan dan keanggunan di langit.”

    Maskapai tersebut lewat akun LinkedIn nya juga mengatakan akan mendefinisikan ulang perjalanan dengan layanan premium. Keselamatan adalah prioritas utama sembari berbagi keramahtamahan hangat warga Indonesia kepada dunia.

    (fsd/fsd)

  • Beda Gaya Pramono-Rano dan Prabowo-Gibran Tinjau Banjir: Naik Heli & Perahu, hingga Jalan Kaki – Halaman all

    Beda Gaya Pramono-Rano dan Prabowo-Gibran Tinjau Banjir: Naik Heli & Perahu, hingga Jalan Kaki – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Banjir melanda sejumlah wilayah di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) sejak Selasa (4/3/2025).

    Banjir terparah terjadi di Bekasi, di mana air merendam rumah hingga mencapai atap.

    Gaya Peninjauan yang Berbeda

    Bencana banjir ini tidak hanya menarik perhatian publik karena dampaknya, tetapi juga cara pejabat meninjau lokasi terdampak.

    Terdapat perbedaan mencolok dalam gaya peninjauan yang dilakukan oleh masing-masing pejabat.

    Di antaranya ada Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung dan Wakilnya, Rano Karno, serta Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka.

    Pramono Anung dan Rano Karno

    Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memilih untuk meninjau banjir di Jakarta dengan menggunakan helikopter milik Polri pada Kamis (6/3/2025).

    Sementara itu, Wakil Gubernur Jakarta, Rano Karno, meninjau banjir di Jalan Kamboja, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, dengan menaiki perahu karet pada Selasa (4/3/2025).

    Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka

    Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto memilih untuk meninjau banjir di Bekasi dengan berjalan kaki.

    Pada Sabtu (8/3/2025), Prabowo mendatangi Kampung Tambun Inpres di Desa Buni Bakti, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi.

    Dengan hanya mengenakan sepatu boot untuk menerjang genangan air dan menemui warga yang terdampak.

    Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka juga melakukan peninjauan dengan cara serupa.

    Ia meninjau banjir di Perumahan Pondok Gede Permai (PGP) di Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, pada Rabu (5/3/2025)

    Gibran terlihat menggunakan sepatu boot sambil menyusuri lumpur yang menggenangi rumah-rumah warga.

    Dalam kesempatan tersebut, ia juga berbincang dengan warga dan masuk ke dalam rumah untuk meninjau kondisi pasca-banjir.

     

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • Kemenhub Siapkan 520 Bus di Mudik Gratis Lebaran 2025, Cek Cara Daftarnya!

    Kemenhub Siapkan 520 Bus di Mudik Gratis Lebaran 2025, Cek Cara Daftarnya!

    PIKIRAN RAKYAT – Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Distjen Hubdat) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyiapkan 520 unit bus untuk program mudik gratis moda darat pada Angkutan Lebaran tahun 2025. Dari jumlah bus tersebut disediakan 21.536 kuota mudik gratis yang terdiri untuk mudik dan balik.

    “Akan ada kuota mudik gratis ke 31 kota tujuan dan 9 kota arus balik yang tersebar di sebagian wilayah Sumatra, kemudian Jawa Barat, Jawa Tengah dan juga Jawa Timur,” kata Plt Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Ahmad Yani dalam keterangan, di Jakarta, Minggu (9/3/2025).

    Secara rinci, 3 kota tujuan di Jawa Barat yaitu Garut, Tasikmalaya, dan Cirebon. Kemudian Provinsi Jateng- DIY sebanyak 19 Kota yaitu Solo, Tegal, Pekalongan, Semarang, Demak, Jepara, Pati, Blora, Boyolali, Klaten, Wonogiri, Purwokerto, Cilacap, Wonosobo, Kebumen, Magelang, Wonosari, Sragen dan Yogyakarta.

    “Selanjutnya Provinsi Jawa Timur 5 Kota yaitu Madiun, Surabaya, Tuban, Malang, dan Tulungagung. Untuk di wilayah Sumatra sebanyak 4 Kota yaitu Lampung, Palembang, Bengkulu dan Padang,” tuturnya.

    Sementara untuk kota asal arus balik terdapat di 9 kota yaitu Palembang, Cirebon, Semarang, Solo, Purwokerto, Wonogiri, Yogyakarta, Madiun, Surabaya.

    “Pendaftaran mudik gratis akan dibuka mulai tanggal 10 Maret pada jam 16.00 WIB hingga 23 Maret 2025. Kuota dibuka secara bertahap setiap harinya pukul 8.00 WIB dan akan ditutup apabila kuota sudah terpenuhi. Untuk tahun ini pendaftaran dilakukan secara online melalui laman nusantara.kemenhub.go.id,” ujar Yani.

    Selain itu, Ditjen Hubdat juga menyediakan kuota mudik sepeda motor sebanyak 300 unit dengan arus mudik dan balik di antaranya Semarang, Solo, Purwokerto, Wonogiri dan Yogyakarta.

    Ia menyebutkan bahwa penyerahan sepeda motor untuk kegiatan arus mudik dilaksanakan pada hari Selasa 25 Maret 2025 di Terminal Tipe A Pondok Cabe Tangerang Selatan dan akan diberangkatkan pada hari Rabu 26 Maret 2025 dari lokasi yang sama.

    Pemberangkatan penumpang arus mudik akan diberangkatkan dari 5 Terminal yaitu Terminal Pulogebang Jakarta, Terminal Pondok Cabe Tangerang Selatan, dan Terminal Jatijajar Depok, pada tanggal 27 Maret 2025. Sementara untuk Terminal Kampung Rambutan Jakarta dan Terminal Poris Plawad Tangerang pada 28 Maret 2025.

    Kemudian, Yani menuturkan untuk pemberangkatan arus balik pengangkutan sepeda motor pada 4 April 2025 dari 5 terminal tipe A yaitu kota Solo, Semarang, Purwokerto, Wonogiri dan Yogyakarta. Sedangkan pemberangkatan arus balik penumpang pada tanggal 5 April 2025 dari 9 terminal tipe A kota asal keberangkatan.

    “Hal ini dilakukan demi mendorong masyarakat agar tidak pulang kampung menggunakan sepeda motor karena tingginya risiko fatalitas kecelakaan. Maka kami fasilitasi mudik gratis penumpang dan juga pengangkutan sepeda motor,” ujarnya.

    Pihaknya juga mengimbau agar masyarakat mendaftar pada salah satu program mudik gratis agar tidak ada duplikasi pendaftar di berbagai program mudik gratis yang diselenggarakan.

    “Dengan adanya program mudik gratis seperti ini merupakan bentuk pemerintah hadir untuk membantu masyarakat yang membutuhkan utamanya untuk menyambung silaturahmi dengan keluarga di kampung halaman di momen Idul Fitri. Diharapkan masyarakat dapat memanfaatkan program ini sebaik-baiknya dan kami mengapresiasi K/L/pihak swasta yang juga turut menyelenggarakan program mudik gratis,” ucapnya memungkasi.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Empat Penambang Emas Ilegal di Bogor Terjebak di Kedalaman 70 Meter, Dua Orang Berhasil Dievakuasi – Halaman all

    Empat Penambang Emas Ilegal di Bogor Terjebak di Kedalaman 70 Meter, Dua Orang Berhasil Dievakuasi – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, BOGOR – Empat penambang emas ilegal atau gurandil tertimbun tanah di Cijahe, Desa Banyuwangi, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Rabu (5/3/2025).

    “Benar, empat orang yang tertimbun tanah. Dua orang selamat, sementara dua orang lainnya masih dalam proses evakuasi,” kata Camat Cigudeg, Ade Zulfahmi saat dikonfirmasi, Minggu(9/3/2025).

    Dia menjelaskan dua orang yang masih tertimbun tanah belum bisa dievakuasi karena cuaca hujan dan tanah yang labil.

    “Berdasarkan kesepakatan dengan pihak keluarga, proses evakuasi dihentikan dulu sementara karena situasi yang tidak memungkinkan,” papar Ade.

    Sementara Kapolsek Cigudeg, Kompol Uba Subroto, mengatakan kasus ini sudah diselidiki oleh Polsek Cigudeg dan Satreskrim Polres Bogor.

    “Satreskrim Polres Bogor sudah lakukan penyelidikan. Ada beberapa orang sudah diamankan,” ucap Uba.

    Berdasarkan informasi yang dihimpun Warta Kota, korban yang terjebak di lubang tambang itu adalah Uswandi (28) warga Desa Rabak, Kecamatan Rumpin dan Ucok (38) warga Cidahu Cicurug, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.

    Keduanya berhasil dievakuasi dari lubang tambang sedalam 70 meter dengan kondisi selamat.

    Sedangkan dua warga yang masih terjebak adalah Madnur (30) warga Desa Rabak, Kecamatan Rumpin dan Sudirman (35) warga Desa Sukamaju, Kecamatan Sobak, Kabupaten Lebak, Banten.

     

  • Wilmar Bantu Bulog Pasok Beras Cadangan Pemerintah – Page 3

    Wilmar Bantu Bulog Pasok Beras Cadangan Pemerintah – Page 3

     

    Liputan6.com, Jakarta Wilmar Padi Indonesia (WPI) terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung swasembada pangan nasional melalui Farmer Engagement Program (FEP), program pendampingan petani yang diharapkan menjadi contoh peran aktif sektor swasta dalam mendukung kebijakan pemerintah.

    Rice Business Head PT WPI Saronto mengatakan, tahun ini pihaknya menargetkan kemitraan melalui FEP seluas 30 ribu hektare (ha) di Jawa dan Sumatera. Peningkatan target tersebut seiring bertambahnya daerah yang menjalin kerjasama dengan perusahaan.

    Program tersebut mendapatkan respon positif dari petani, sehingga tahun lalu pihaknya mampu merealisasikan kemitraan lahan seluas 20 ribu ha, yang dikelola oleh lebih dari 20 ribu petani. Kemitraan itu tersebar di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, Sumatera Selatan, dan Sumatera Utara. Luas lahan kemitraan terbesar ada di Jawa Timur seluas 14 ribu ha.

    “Petani telah merasakan manfaat kemitraan, sehingga program kami dapat diterima dengan baik,” ujar Saronto melalui siaran pers.

    Komitmen Dukung Program Pemerintah

    Saronto menuturkan, WPI terus memperkuat dukungannya terhadap program pangan nasional. Salah satu wujud nyata komitmen ini adalah penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Kementerian Pertanian, terkait pembelian gabah di tingkat petani seharga Rp 6.500 per kilogram (kg).

    Selain itu, pihaknya berperan dalam membantu Bulog memasok beras public service obligation (PSO), sebagai cadangan pangan pemerintah yang akan disalurkan sepanjang Februari hingga April 2025.

    WPI, lanjut dia, juga menyediakan fasilitas tolling atau maklon untuk membantu Bulog menggiling gabah di lima pabriknya, dengan kapasitas 1.000 ton per unit per hari selama musim panen raya (Maret-April 2025). “Kami turut membantu Bulog dalam mengidentifikasi daerah panen dan kelompok tani yang siap menjual gabahnya,” jelas Saronto.

     

  • Warga Indonesia Harus Siap-Siap Tabah, 2025 Bisa Jadi Tahun Sulit

    Warga Indonesia Harus Siap-Siap Tabah, 2025 Bisa Jadi Tahun Sulit

    Daftar Isi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Tahun 2025 rupanya menjadi masa-masa yang paling menantang bagi warga Indonesia. Mereka pun mesti mempersiapkan tingkat kesabaran lebih tinggi untuk tahun ini.

    Pasalnya sederet benda diramalkan akan naik dikarenakan sejumlah pungutan pajak baru. Tercatat ada beberapa yang akan mengalami perubahan harga karena kenaikan maupun perubahan kebijakan, seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% khususnya untuk barang mewah, penambahan Objek Cukai Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK), kenaikan iuran BPJS Kesehatan, potensi kenaikan harga gas Elpiji, hingga potensi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

    Belum selesai di situ, ada penambahan lainnya yakni penerapan Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL) yang akan dikenakan PPN, penerapan tarif Kereta Rel Listrik (KRL) berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) serta opsen pajak kendaraan bermotor.

    Berikut daftar kenaikan yang akan terjadi di 2025:

    1. PPN Naik Menjadi 12%

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati resmi menerbitkan peraturan yang menjadi acuan pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) dengan tarif 12% bagi barang atau jasa yang tergolong mewah. Peraturan itu ia tetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 131 Tahun 2024. PMK 131/2024 ini ia tetapkan pada 31 Desember 2024 dan mulai berlaku pada 1 Januari 2025.

    “Bahwa guna mewujudkan aspek keadilan di masyarakat perlu diterbitkan kebijakan dalam penerapan tarif Pajak Pertambahan Nilai,” dikutip dari bagian menimbang PMK 131/2024.

    Skema pengenaan tarif PPN 12% dalam peraturan ini terbagi dua. Pertama menggunakan dasar pengenaan pajak atau DPP berupa harga jual atau nilai impor, sedangkan yang kedua DPP berupa nilai lain. Skema ini dijelaskan dalam pasal 2 dan pasal 3 PMK tersebut.

    Untuk skema pertama, dikhususkan atas impor barang kena pajak dan/atau penyerahan barang kena pajak (BKP) di dalam daerah pabean oleh pengusaha yang terutang PPN. PPN yang terutang itu dihitung dengan cara mengalikan tarif 12% dengan DPP berupa harga jual atau nilai impor.

    Adapun BKP dengan DPP berupa harga jual atau nilai impor itu merupakan BKP yang tergolong mewah berupa kendaraan bermotor dan selain kendaraan bermotor yang dikenai pajak penjualan atas barang mewah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

    Sementara itu, untuk BKP yang tidak tergolong barang mewah, skema pengenaan PPN terutangnya dihitung dengan cara mengalikan tarif 12% dengan DPP berupa nilai lain. Nilai lain ini dihitung sebesar 11/12 dari nilai impor, harga jual, atau penggantian.

    Penting dicatat, dalam Pasal 5 peraturan ini disebutkan bahwa pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan BKP kepada pembeli dengan karakteristik konsumen akhir, akan berlaku dua ketentuan. Ketentuan pertama, mulai 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Januari 2025, PPN yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif 12% dengan DPP berupa nilai lain sebesar 11/12 dari harga jual.

    Ketentuan kedua, mulai 1 Februari berlaku ketentuan PPN yang terutang dihitung dengan DPP berupa harga jual atau nilai impor.

    2. Penambahan Objek Cukai, Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK)

    Tak hanya kenaikan PPN menjadi 12%, pengenaan cukai atas barang berpotensi bertambah di 2025. Adapun cukai baru yang bakal dikenakan yakni cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK).

    Dalam Buku Nota II Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025, rencananya objek MBDK akan dikenakan cukai pada 2025. Kebijakan ekstensifikasi cukai secara terbatas pada (MBDK) dikenakan untuk menjaga kesehatan masyarakat.

    Pemerintah mengusulkan target penerimaan cukai sebesar tahun depan sebesar Rp 244,2 triliun atau tumbuh 5,9%. Pemerintah juga menargetkan barang kena cukai baru yakni minuman berpemanis dalam kemasan.

    Usulan tersebut tertuang dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 serta dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN 2025.

    Dalam RUU pasal 4 ayat 6 disebutkan “Pendapatan cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dikenakan atas barang kena cukai meliputi:

    a. hasil tembakau;

    b. minuman yang mengandung etil alkohol;

    c. etil alkohol atau etanol;

    d. minuman berpemanis dalam kemasan

    Munculnya barang kena cukai baru yakni minuman berpemanis dalam kemasan ini di luar dugaan mengingat pemerintah sebelumnya lebih gencar mewacanakan akan mengenakan cukai pada plastik. Ketentuan cukai plastik bahkan sudah dimuat dalam APBN 2024.

    “Pemerintah juga berencana untuk mengenakan barang kena cukai baru berupa Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK) di tahun 2025. Pengenaan cukai terhadap MBDK tersebut dimaksudkan untuk mengendalikan konsumsi gula dan/ atau pemanis yang berlebihan, serta untuk mendorong industri untuk mereformulasi produk MBDK yang rendah gula,” tulis RAPBN 2025.

    Cukai sebagai instrumen fiskal memiliki fungsi strategis, baik sebagai penghimpun penerimaan negara (revenue collector) maupun sebagai pengendali eksternalitas negatif. Oleh karena itu, dalam setiap perumusan kebijakan tarif cukai, pemerintah perlu memperhatikan aspek-aspek yang dikenal 4 Pilar Kebijakan yaitu pengendalian konsumsi (aspek kesehatan), optimalisasi penerimaan negara, keberlangsungan industri, dan peredaran rokok ilegal.

    Saat ini, pengenaan cukai baru atas terdiri tiga objek pengenaan yakni cukai hasil tembakau (rokok), etil alkohol (etanol), dan minuman yang mengandung etil alkohol.

    3. Iuran BPJS Kesehatan Berpotensi Naik

    Iuran BPJS Kesehatan dikabarkan akan naik pada 2025. Sebagaimana dikatakan Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti.

    Ghufron memberikan sinyal kenaikan besaran iuran itu hanya untuk kelas I dan II. Kenaikan tarif iuran itu akan diterapkan menjelang pemberlakuan kelas rawat inap standar (KRIS) mulai 30 Juni 2025, yang diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2024.

    Sementara itu, dia memastikan iuran peserta kelas III tidak akan berubah karena peserta tersebut umumnya merupakan Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI).

    Sayangnya, Ghufron belum mengungkapkan kapan tepatnya besaran iuran BPJS Kesehatan akan naik. Namun, dia memastikan kebijakan ini bakal diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres).

    Dalam kesempatan ini, Ghufron juga menegaskan tarif iuran BPJS Kesehatan tidak akan dibuat single tarif. Artinya, setiap kelas peserta bakal tetap membayar sesuai dengan porsinya.

    4. Harga BBM Berpotensi Naik

    Pemerintah berencana memangkas subsidi BBM. Jika benar demikian, maka masyarakat harus bersiap untuk kenaikan tarif BBM.

    Rencana kebijakan ini terungkap dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2025. Dalam dokumen tersebut, pemerintah mendorong dilakukannya pengendalian kategori konsumen untuk BBM jenis Pertalite dan Solar.

    Peningkatan konsumsi BBM ditambah harga jual yang berada di bawah harga keekonomian mengerek beban subsidi dan kompensasi. Selain itu, penyaluran BBM Subsidi saat ini dinilai kurang tepat pasalnya lebih banyak dinikmati mayoritas rumah tangga kaya.

    Dengan pengendalian konsumen yang berkeadilan, diperkirakan dapat mengurangi volume konsumsi Solar dan Pertalite sebesar 17,8 juta KL per tahun.

    “Keseluruhan simulasi reformasi subsidi dan kompensasi energi ini diproyeksikan akan menghasilkan efisiensi anggaran sebesar Rp 67,1 triliun per tahun,” demikian dikutip dari Dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2025.

    5. Potensi Kenaikan Harga Gas LPG

    Dalam RAPBN 2025 disebutkan jika subsidi LPG Tabung 3 Kg hanya mencapai Rp 87,6 triliun atau naik tipis 2,3% dari outlook 2024 sebesar Rp 85,6 triliun. Kenaikan tipis ini mengindikasikan adanya langkah pembatasan penerima.

    Meski begitu, perubahan skema subsidi gas melon ini diperkirakan baru akan diuji coba pada akhir 2025. Sehingga jika benar nanti skema pemberian subsidi diganti, langkan ini baru bisa berjalan pada 2026 mendatang.

    Sebab nantinya pemberian subsidi LPG 3 kg ini akan mengacu pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk memastikan betul siapa penerima yang berhak dan yang tidak. Tentunya, jika subsidi gas Elpiji 3 kg dialihkan, maka ada potensi kenaikan harga yang cukup tinggi.

    Diperkirakan nilai subsidi LPG 3 kg mengalami pembengkakan beberapa tahun ke depan. Sebab asumsi antara DPR dengan pemerintah menyetujui adanya peningkatan konsumsi LPG di Indonesia pada tahun 2025 mendatang.

    6. IPL Apartemen Akan Dikenakan PPN

    Ada kabar kalau Iuran Pemeliharaan Lingkungan (IPL) pada rumah susun dan apartemen akan dikenakan PPN. Hal ini bermula dari surat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan wilayah Jakarta Barat mengenai sosialisasi pengelola apartemen.

    Dari surat yang diterima CNBC Indonesia, terpantau ada 19 apartemen yang masuk ke dalam daftar undangan, mulai dari PSSRS Komersial Campuran Seasons City Jakarta, Apartemen Grand Tropic, Apartemen Menara Latumenten, hingga Apartemen Maqna Residence. Dalam surat tersebut, akan dilakukan kegiatan sosialisasi PPN atas Jasa Pengelolaan/Service Charge kepada para pengelola apartemen oleh Kanwil DJP Jakarta Barat.

    “Sehubungan dengan adanya kegiatan sosialisasi PPN atas Jasa Pengelolaan/Service Charge kepada para pengelola apartemen oleh Kanwil DJP Jakarta Barat, dengan ini kami mengundang Saudara untuk menghadiri kegiatan tersebut yang akan dilaksanakan pada hari, tanggal Kamis, 26 September 2024 waktu 09.00 s.d. selesai,” tulis undangan yang ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Barat Farid Bachtiar.

    Mengenai surat tersebut, kalangan penghuni rumah susun dan apartemen keberatan. Ketua Umum Persatuan Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Indonesia (P3RSI) Adjit Lauhatta menilai kebijakan itu tidak tepat karena banyak penghuninya merupakan kalangan menengah yang saat ini daya belinya tengah terganggu.

    Polemik pengenaan PPN untuk IPL menemui titik terang setelah Dewan Pengurus Pusat (DPP) Persatuan Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Indonesia (P3RSI) bertemu dengan pejabat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak yakni Muh. Tunjung Nugroho, Kepala Subdirektorat Peraturan Pajak Pertambahan Nilai Perdagangan, Jasa, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya di Kantor Ditjen Pajak, Jln. Gatot Subroto, Jakarta.

    Kedua pihak membahas status dan aliran dana IPL warga rumah susun/apartemen sampai akhirnya dibelanjakan.

    Ketua P3RSI Adjit Lauhatta menyampaikan besaran IPL (per meter per segi) ditentukan dalam Rapat Umum Anggota (RUA) PPPSRS. Berapa dana urunan (IPL) itu disesuaikan dengan rencana anggaran program kerja tahunan. Setelah itu baru berapa besaran IPL itu diputuskan. Jadi, sejak awal PPPSRS memang tidak cari untung dari IPL.

    Dana IPL itu lalu ditampung dalam rekening Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS), yang selanjutnya akan dipergunakan untuk pembiayaan pengelolaan dan perawatan gedung.

    Dengan demikian, dalam kegiatan penampungan dana IPL dari warga ke PPPSRS itu tidak ada pelayanan jasa di situ. Karena itu, IPL tidak tidak memenuhi unsur pertambahan nilai.

    Pembentukan PPPSRS merupakan amanah UU No 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun untuk mengurusi pengelolaan Benda Bersama, Tanah Bersama, dan bagian bersama. Untuk mengelolanya, PPPSRS dapat membentuk atau menunjuk Badan Pengelola profesional.

    “Untuk mengelola dan merawat gedung serta berbagai fasilitasnya, tentunya dibutuhkan biaya besar. Sesuai amanat undang-undang biaya pengelolaan tersebut akan ditanggung renteng oleh pemilik dan penghuni rumah susun secara proporsional, dalam bentuk IPL yang merupakan dana urunan warga dan ditampung di rekening PPPSRS, seperti layaknya RT/RW,” kata Adjit.

    Sementara itu, Ketua PPPSRS Kalibata City, menampung aspirasi warga rumah susun. Sebagai catatan, Kalibata City yang jumlah unitnya sekitar 13 ribu itu merupakan rumah susun subsidi.

    “Selain pemilik, banyak juga penyewa yang tinggal di apartemen Kalibata City dengan alasan agar lebih hemat, karena kantornya di tengah kota Jakarta. Daripada mereka cicil rumah di Bogor atau Tangerang, di mana biaya transportasinya lebih mahal. Hingga kasihan kalau mereka ada tambah pajak (PPN) dari IPL,” kata Musdalifah.

    7. Rencana Tarif KRL Berbasis NIK

    Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akhirnya mengumumkan soal pemberian subsidi KRL Jabodetabek menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Dirjen Perkeretaapian Kemenhub Risal Wasal mengungkapkan bahwa skema ini masih sebatas rencana dan belum akan diberlakukan pada 2025.

    “Belum ada program untuk itu,” tegas Risal kepada CNBC Indonesia.

    Risal pun menegaskan pemberiian subsidi KRL Jabodetabek sama seperti yang dilakukan pada saat ini.

    “Iya (sama),” imbuhnya.

    Dalam Dokumen Buku Nota Keuangan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 disebutkan subsidi PSO dalam RAPBN tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp7.960,1 miliar (Rp7,9 triliun). Lebih rinci lagi, anggaran belanja Subsidi PSO tahun anggaran 2025 yang dialokasikan kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebesar Rp4.797,1 miliar (Rp4,79 triliun) untuk mendukung perbaikan kualitas dan inovasi pelayanan kelas ekonomi bagi angkutan kereta api antara lain KA ekonomi jarak jauh, KA ekonomi jarak sedang, KA ekonomi jarak dekat, KA ekonomi Lebaran, KRD ekonomi, KRL Jabodetabek, KRL Yogyakarta, dan LRT Jabodebek.

    Menariknya ada poin di mana penerapan tiket elektronik berbasis NIK kepada pengguna transportasi KRL Jabodetabek. Dengan perubahan skema subsidi berbasis NIK, artinya tidak semua masyarakat bisa menerima layanan KRL dengan harga yang murah seperti sekarang.

    “Penerapan tiket elektronik berbasis NIK kepada pengguna transportasi KRL Jabodetabek,” sebut dokumen tersebut.

    Sebagai catatan tarif KRL Jabodetabek belum naik sejak 2016. Adapun skema tarifnya yaitu sebesar Rp 3.000 untuk 25 kilometer (km) pertama dan ditambah 1.000 untuk setiap 10 kilometer.

    8. Opsen Pajak Kendaraan

    Opsen Pajak mulai berlaku pada 5 Januari 2025. Sebagaimana diketahui, pungutan opsen merupakan amanat Undang-Undang (UU) No. 1/2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD). Aturan tersebut berlaku tiga tahun setelah disahkan pada 5 Januari 2022 lalu.

    Dalam ketentuan umum UU No 1 tahun 2022 dijelaskan, Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

    Sementara, Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

    Tarif Opsen PKB dan BBNKB pada Pasal 83 UU 1 tahun 2022 ditetapkan sebesar 66% dari pengenaan pajak kendaraan bermotor. Opsen pajak PKB dan BBNKB ditetapkan sebesar 66% yang dihitung dari besaran pajak terutang.

    Dengan demikian, akan ada tujuh komponen pajak yang harus dibayar oleh pengguna kendaraan bermotor baru, yakni BBN KB, opsen BBN KB, PKB, opsen PKB, SWDKLLJ, Biaya Administrasi STNK, dan biaya admin TNKB.

    (fsd/fsd)