Xcloud.id

provinsi: BANTEN

  • Modus Kasus BJB: Anggaran Pengadaan Iklan Rp409 Miliar, Rp222 Miliar Dibuat Fiktif

    Modus Kasus BJB: Anggaran Pengadaan Iklan Rp409 Miliar, Rp222 Miliar Dibuat Fiktif

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap modus perkara dugaan korupsi pengadaan iklan di PT Bank Jawa Barat dan Banten Tbk. (BJBR). 

    Penyidik lembaga antikorupsi mendunga terjadi praktik belanja fiktif dalam kasus tersebut. Akibatnya, BJB yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah alias BUMD Provinsi Jabar mengalami kerugian hingga ratusan miliar.

    Adapun, KPK telah menetapkan lima orang sebagai tersangka per 27 Februari 2025. Dua orang di antaranya berasal dari internal BJB yakni mantan Direktur Utama BJB Yuddy Renaldi (YR) serta Pimpinan Divisi Corporate Secretary (Corsec) BJB Widi Hartono (WH). 

    Tiga tersangka lainnya adalah pengendali agensi yang mendapatkan proyek penempatan iklan BJB di media massa. Ketiga orang itu yakni Ikin Asikin Dulmanan (ID), pengendali agensi Antedja Muliatama (AM) dan Cakrawala Kreasi Mandiri (CKM); Suhendrik (S), pengendali agensi BSC Advertising dan Wahana Semesta Bandung Ekspress; serta Sophan Jaya Kusuma (SJK), pengendali agensi Cipta Karya Mandiri Bersama (CKMB) dan Cipta Karya Sukses Bersama (CKSB).

    Dalam konferensi pers, Kamis (13/3/2025), Plh. Direktur Penyidikan KPK Budi Sokmo menjelaskan bahwa BJB merealisasikan belanja pada periode 2021-2023 untuk belanja bebas promosi umum dan produk bank di bawah Divisi Corsec. Nilainya mencapai Rp409 miliar.

    Penempatan iklan dilakukan oleh total enam agensi untuk penayangan iklan di media televisi, cetak maupun elektronik. Tiga orang tersangka pengendali agensi itu masing-masing merupakan pemilik dua agensi yang memenangkan pengadaan penempatan iklan di BJB. 

    “Enam agensi tadi secara rinci masing-masing menerima PT CKMB Rp41 miliar, kemudian CKSB Rp105 miliar, PT AM Rp99 miliar, PT CKM Rp81 miliar, PT BSCA Rp33 miliar, dan PT WSBE Rp49 miliar,” jelas Budi, Kamis (13/3/2025). 

    Langgar Ketentuan

    Pada proses penyelidikan, KPK menemukan bahwa lingkup pekerjaan enam agensi itu hanya menempatkan iklan di media massa sesuai permintaan BJB. Penunjukan agensi itu juga diduga melanggar ketentuan pengadaan barang dan jasa.

    Di sisi lain, penggunaan uang Rp409 miliar untuk penempatan iklan itu tidak dilakukan dengan sesuai. Dari total anggaran yang disediakan, hanya sekitar Rp100 juta yang secara riil digunakan untuk penempatan iklan. 

    “Itu pun kami belum melakukan tracing secara detail ya terhadap Rp100 miliar tersebut, namun yang tidak real ataupun fiktif kurang lebih jelas sudah nyata sebesar Rp222 miliar selama kurun waktu 2,5 tahun tersebut,” terang Budi. 

    Adapun pada tahap penyidikan, KPK menemukan bahwa Rp222 miliar itu untuk kebutuhan-kebutuhan di luar penganggaran resmi atau non-budgeter. Tersangka Yuddy dan Widi diduga bekerja sama dengan enam agensi tersebut untuk memenuhi dana non-budgeter itu.

    “Akhirnya dibuatlah tadi suatu penempatan iklan yang sebenarnya PT BJB itu bisa langsung menempatkan ke media, namun digunakan pihak agensi guna mengambil sejumlah uang tadi di 2,5 tahun kurang lebih Rp222 miliar,” terang Budi. 

    Beberapa perbuatan melawan hukum yang diduga terjadi oleh KPK adalah penunjukkan yang menyalahi aturan internal BJB hingga pengaturan agensi yang memenangkan proyek. 

    Kini, KPK telah melakukan sejumlah upaya paksa meliputi penggeledahan serta pencegahan ke luar negeri terhadap kelima tersangka. “Kemudian tentunya kami melakukan penyitaan barang bukti dalam rangkaian proses pengelidahan yang telah kami laksanakan,” pungkas Budi. 

    Adapun beberapa lokasi yang digeledah tim penyidik KPK adalah rumah mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan kantor BJB. 

  • Dua Pabrik Sepatu di Tangerang Tutup, Presiden KSPSI Minta Hak Pekerja Dipenuhi – Halaman all

    Dua Pabrik Sepatu di Tangerang Tutup, Presiden KSPSI Minta Hak Pekerja Dipenuhi – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden Konferensi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea meluruskan informasi yang menyebutkan adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) di 2 pabrik sepatu PT Adis Dimension Footwear dan PT Victory Ching Luh di Tangerang, Banten.

    Andi Gani menegaskan, setelah mendapatkan informasi, ribuan buruh sebagian di antaranya telah mengajukan pensiun dini. 

    “Informasi bahwa ribuan karyawan Victory dan Adis ter-PHK semua itu ada yang keliru. Jadi, ada penawaran pensiun dini sebanyak 700-800 karyawan. Tidak ada paksaan,” kata Andi Gani dalam konferensi pers di Kantor DPP KSPSI, Fatmawati, Jakarta, Kamis (13/3/2025).

    Andi Gani juga memastikan Victory dan Adis bukan pindah ke Jawa Tengah demi menekan upah karyawan.

    Menurut Andi Gani, keduanya tidak akan merelokasi perusahaan ke daerah apapun di Jawa Tengah termasuk Cirebon. Justru sebaliknya, keduanya akan melakukan ekspansi bisnis ke daerah lain. 

    “Saya telah menanyakan kepada pemilik kedua perusahaan tersebut terkait informasi yang menyebutkan Victory dan Adis akan pindah ke Jawa Tengah, itu tidak ada,” sebutnya. 

    Selain itu, dia mengaku akan memindahkan karyawan yang di PHK di Ching Luh dan Adis ke perusahaan lain. 

    Saat ini, kata Andi Gani, sudah ada perusahaan dari Taiwan yang bergerak di industri sepatu yaitu PT Tah Sung Hung akan merekrut 25.000 pekerja. Termasuk merekrut anggota KSPSI yang telah di PHK Victory Ching Luh dan Adis Dimension Footwear. 

    “Sudah ada dua dan tiga perusahaan yang menyatakan kesiapan untuk menerima anggota KSPSI yang terkena PHK. Saya cari jalan keluar dengan menghubungi dan perusahaan tersebut menyetujuinya. Karena mereka memiliki kualifikasi sama-sama pabrik sepatu,” ujarnya. 

    “Sebagai organisasi kami bertanggung jawab menyiapkan tempat tinggal sementara selama tiga bulan untuk mereka beradaptasi di tempat yang mereka akan kerja nanti,” sambungnya. 

    Andi Gani yang juga Penasihat Kapolri ini menegaskan, hak-hak para pekerja yang di PHK telah dalam proses penyelesaian. Baik itu pesangon maupun Jaminan Hari Tua (JHT) yang ada di BPJS Ketenagakerjaan. 

    Ia mengapresiasi peran Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo yang sigap dan cepat mencairkan dana pekerja yang telah di PHK. 

    Ke depan, Andi Gani meminta pengawasan terhadap barang-barang impor ilegal lebih diperketat. Karena, salah satu yang membuat industri dalam negeri hancur adalah masuknya barang impor ilegal. 

    Terkait THR Lebaran, Andi Gani menegaskan, akan melakukan gugatan kepada perusahaan yang tidak menaati aturan THR.

    “Karena kan Pemerintah sudah jelas, tidak boleh cicil, tidak boleh ditunda pembayarannya. Jadi, kalau ada peruhsaan yang tidak mentaati aturan kami pastikan akan melakukan langkah hukum kepada perusahaan yang tidak bayar THR,” tegasnya. 

    Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Tekstil, Sandang, dan Kulit KSPSI Roy Jinto Ferianto mengatakan, fenomena PHK jelang Lebaran ini cukup mengkhawatirkan. 

    Roy Jinto menjelaskan, fenomena ini terjadi karena dampak ekonomi global terhadap industri sepatu. 

    “PHK terjadi akibat melemahnya kondisi ekonomi global berdampak pada daya beli masyarakat. Sehingga, mempengaruhi produksi dan keberlangsungan tenaga kerja di sektor ini,” ujarnya. 

    Secara lebih luas, kata Ketua DPD KSPSI Jawa Barat ini melihat industri tekstil dan alas kaki mengalami tekanan berat karena masuknya barang legal dengan harga murah serta produk ilegal membanjiri pasar. 

    Meskipun begitu, dua perusahaan yang alami penyesuaian jumlah tenaga kerja mereka tetap beroperasi normal. 

    Selain dua perusahaan sepatu tersebut, ia menambahkan, ada produsen bulu mata PT Danbi Internasional di Garut tutup. PT Danbi Internasional dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga pada 19 Februari 2025 lalu. Status dan hak-hak 2.100 karyawannya kini tak jelas. 

    Pihaknya saat ini melakukan proses pengawalan dan penelusuran data karyawan untuk mengajukan tagihan ataupun perhitungan yang menjadi hak-hak para pekerja di sana yang belum dibayarkan.

    “Pemerintah harus kawal hak-hak buruh agar segera terselesaikan sesuai UU,” katanya. 

    Adapun, hadir juga dalam konferensi pers Wakil Presiden KSPSI Ahmad Supriadi, Ketua PUK Tekstil, Sandang & Kulit KSPSI PT Victory Ching Luh Agus Darsana, dan Ketua PUK Tekstil, Sandang & Kulit KSPSI PT Adis Dimension Footwear Adis Endih.

  • Jaga Kelancaran Mudik Lebaran 2025, Astra Infra Siapkan Empat Strategi  – Halaman all

    Jaga Kelancaran Mudik Lebaran 2025, Astra Infra Siapkan Empat Strategi  – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kementerian Perhubungan memperkirakan sebanyak 146,48 juta orang atau sekitar 52 persen dari total jumlah penduduk Indonesia akan melakukan pergerakan selama momen Mudik Lebaran 2025.

    Selain itu, Kemenhub juga memprediksi puncak arus mudik tahun ini akan terjadi pada H-3 Hari Raya Idul Fitri, tepatnya 28 Maret 2025. 

    Sebagai pengelola jalan tol, Asta Infra mulai menyiapkan sarana dan prasarana untuk mendukung kelancaran mudik lebaran tahun ini.

    VP of Operational Policy and Government Relation Astra Infra Novianto Dwi Wibowo, menyatakan guna mengantisipasi besarnya animo masyarakat melakukan perjalanan selama masa lebaran, secara umum pihaknya mempunyai empat strategi.

    “Yang pertama adalah memastikan kondisi jalan dalam keadaan prima. Ini secara umum kami lakukan dengan dua hal yaitu peningkatan kapasitas dan peningkatan kualitas,” tutur Novianto dalam Konferensi Pers virtual, Kamis (13/3/2025).

    Peningkatan kapasitas jalan dilakukan Astra Infra dengan menambah lajur di ruas Tol Tangerang-Merak dan ruas Cikopo-Palimanan.

    Saat ini pengerjaan penambahan kapasitas tersebut masih berlangsung, sehingga sampai sekarang masih ada beberapa titik perbaikan.

    Kedua, Astra Infra juga menyiapkan alat berat dan pompa untuk mengantisipasi cuaca ekstrem yang menurut BMKG masih akan terjadi hingga April.

    Strategi ketiga, menyiapkan personel, sarana, prasarana untuk terkait dengan layanan jalan tol, serta meningkatkan koordinasi dengan para stakeholders terkait.

    “Salah satu titik krusial selama arus lebaran ini memang di rest area, terutama perjalanan yang dilakukan nanti pada saat bulan puasa. Karena buka puasa pasti dilakukan bersamaan. Ini yang terus kita antisipasi,” jelasnya.

    Oleh karenanya, perusahaan juga melakukan penambahan kapasitas toilet, tempat parkir, penyiapan tempat ibadah, berbagai pilihan kuliner, minimarket, serta SPKLU bagi pengguna mobil listrik.

    “SPKLU ini sudah ada di sepanjang ruas jalan tol kami, sudah banyak, yang hampir semuanya sebenarnya sudah ada SPKLU,” imbuh Novianto.

    Khusus untuk tol Tangerang – Merak, Astra Infra memfungsikan rest area yang ada di kilometer 43 dan 68, termasuk juga nanti sebagai valve di gerbang tol Cikupa, sehingga berfungsi sebagai delay system.

    “Ini yang akan koordinasinya dan juga komandonya pasti akan dilakukan oleh kepolisian, kami akan mendukung dari sisi sarana dan prasarana,” imbuhnya.

    Strategi keempat ialah kolaborasi dengan lini usaha lain di Grup Astra, dalam penyediaan Posko Astra Siaga Lebaran 2025.

    “Itu nanti ada beberapa titik di KM 166 ruas Cikopo – Palimanan dan di Resta Pendopo, kilometer 456 AB ruas tol Semarang-Solo. Selain itu, di Astra juga ada tim Search and Rescue atau SAR yang akan menyiagakan kendaraan dan personil untuk di ruas tol Tangerang-Merak dan Cikopo – Palimanan, serta di Resta Pendopo dan ruas Semarang-Solo,” jelas Novianto.

  • Bahlil Buka Peluang Pertamina Bangun Kilang Minyak Baru 1 Juta Barel

    Bahlil Buka Peluang Pertamina Bangun Kilang Minyak Baru 1 Juta Barel

    Bisnis.com, CILEGON – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membuka peluang bagi PT Pertamina (Persero) untuk menggarap proyek kilang minyak berkapasitas 1 juta barel per hari.

    Bahlil mengatakan perusahaan migas pelat merah itu bisa menjadi operator pembangunan kilang jumbo tersebut.

    Adapun, pembangunan kilang 1 juta barel itu lebih besar dari rencana awal. Semula, pemerintah akan membangunan kilang berkapasitas 500.000 barel per hari

    Bahlil mengungkapkan, saat ini pemerintah tengah menyusun rencana pembangunan kilang sekaligus menjaga kualitas minyak.

    “Nah, menyangkut nanti [operatornya] akan diserahkan siapa nanti kita akan bahas. Saya pikir Pertamina salah satu yang harus kita pertimbangkan karena dia adalah BUMN yang di bidang energi,” kata Bahlil di Cilegon, Banten, Kamis (13/3/2025).

    Pembangunan kilang minyak dengan kapasitas total 1 juta barel per hari itu rencananya akan dibiayai oleh investor dalam negeri, termasuk lewat BPI Danantara. Kilang itu pun akan dibangun di beberapa daerah.

    Bahlil sebelumnya menegaskan bahwa wacana ini merupakan hasil rapat terbatas (ratas) implementasi teknis hilirisasi bersama Presiden Prabowo.

    Dia menyebut, salah satu pertimbangan peningkatan kapasitas kilang minyak ini yaitu adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan dan produksi minyak dalam negeri. Oleh karena itu, pemerintah akan membangun terminal penyimpanan BBM (storage) dengan kapasitas yang sama dengan kilang.

    Terpisah, Wakil ESDM Yuliot Tanjung mengonfirmasi pembangunan kilang akan tersebar di Sumatra, Kalimantan, hingga kawasan Indonesia timur.

    “Jadi Pak Menteri ESDM sudah menyampaikan revisi itu, tidak di satu titik, tetapi akan dibangun di beberapa titik. Jadi ada di Sumatra, Kalimantan, dan mungkin juga di kawasan timur Indonesia lain,” kata Yuliot di Kantor Kementerian ESDM, Rabu (12/3/2025).

    Kendati demikian, dia belum memberikan kepastian mengenai kapasitas masing-masing kilang yang akan dibangun. Menurutnya, proyek tersebut masih dalam tahap konsolidasi dan akan disesuaikan dengan skala ekonomis.

    Terkait nilai investasi proyek ini, Yuliot mengatakan pihaknya masih melakukan perhitungan. 

    “Ya ini karena ini sudah ini sesuai dengan arahan yang terbaru. Ini harus didistribusikan berdasarkan kapasitas ya ini lagi dihitung,” katanya.

    Namun, untuk pembangunan kilang berkapasitas 500.000 barel pemerintah mengeklaim perlu investasi sebesar US$12,5 miliar atau setara Rp205,54 triliun (asumsi kurs Jisdor Rp16.443 per US$).

    Dengan asumsi nilai yang sama, maka pembangunan kilang berkapasitas 1 juta barel itu membutuhkan investasi sekitar Rp411 triliun.

  • Tinjau SPBU di Cilegon, Bahlil Pastikan Stok BBM Aman & Pertamax Sesuai Kualifikasi

    Tinjau SPBU di Cilegon, Bahlil Pastikan Stok BBM Aman & Pertamax Sesuai Kualifikasi

    Bisnis.com, CILEGON – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia meninjau kesiapan distribusi BBM di sejumlah SPBU dan terminal bahan bakar minyak (TBBM) di Tanjung Gerem, Cilegon, Banten, Kamis (13/3/2025).

    Hal ini dilakukan demi memastikan stok BBM selama Ramadan dan Idulfitri aman. Bahlil pun menyebut stok BBM untuk semua jenis seperti Pertalite, Pertamax, Pertamax Turbo hingga Diesel aman. 

    Dia mengatakan, stok BBM cukup untuk 21 hari ke depan. Selain itu, dia juga menekankan bahwa BBM jenis Pertamax bukan oplosan seperti yang ramai ditudingkan masyarakat. Bahlil pun memastikan kualitas Pertamax sudah sesuai kualifikasi dari Ditjen Migas.

    “Saya tadi didampingi oleh Lemigas [Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi] juga dengan Pak Dirut Pertamina [Simon Aloysius Mantiri] mengecek langsung kualitas daripada minyak kita,” kata Bahlil.

    Adapun, saat meninjau SPBU 34.424.09 Gerem, pihaknya langsung melakukan pengujian kualitas Pertamax. Lemigas lah yang mengambil alih tugas tersebut.

    Hasil pengujian menunjukkan berat jenis dari Pertamax yang diuji menunjukkan nilai rata-rata 725. Sementara itu, dalam aturan kualifikasi Ditjen MIgas Pertamax idealnya memiliki berat jenis di rentang 715-725. Artinya, Pertamax yang diuji telah memenuhi kualifikasi.

    “Hal ini saya harus sampaikan kepada publik bahwa tidak perlu ragu terhadap kualitas daripada bahan bakar yang disiapkan oleh Pertamina,” tutur Bahlil. 

    Tudingan pengoplosan Pertamax tak lepas dari kasus dugaan tindak pidana korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang yang melibatkan subholding Pertamina dan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) tahun 2018—2023.

    Bahlil pun mengatakan, kasus tersebut cukup menjadi pelajaran. Dia pun memastikan Pertamina dan Kementerian ESDM akan bekerja lebih baik ke depan.

    “Ke depan kami dari ESDM sebagai pihak atau pemerintah yang bertanggung jawab terhadap pengujian kualitas lewat Lemigas itu kami akan melakukan penyetelan. Jadi enggak perlu ada keraguan masyarakat,” kata Bahlil.

    Selain BBM, Bahlil juga menyampaikan kesiapan pasokan listrik menjelang Idulfitri. Dia menyebut kapasitas terpasang saat ini mencapai 60.000 MW hingga 67.000 MW, sementara beban puncak selama Idulfitri diprediksi di level 46.000 MW.

    “Jadi kita masih selisih kurang lebih sekitar 30% sampai 40%. Jadi, secara umum untuk listrik insyallah enggak ada masalah,” kata Bahlil.

  • KPK Tetapkan Eks Dirut BJB Tersangka Kasus Korupsi Iklan

    KPK Tetapkan Eks Dirut BJB Tersangka Kasus Korupsi Iklan

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah resmi menetapkan mantan Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. atau BJB (BJBR), Yuddy Renaldi (YR) sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penempatan iklan.

    Adapun YR merupakan satu dari total lima orang tersangka yang telah ditetapkan KPK secara resmi per 27 Februari 2025. Empat orang lainnya meliputi pimpinan Divisi Corsec BJB, WH.

    Kemudian, tiga orang tersangka lainnya adalah pemilik agensi yang mendapatkan tender penempatan iklan dari BJB di beberapa media cetak maupun elektronik. Tiga orang swasta pemilik agensi itu adalah IAD, SUH dan RSJK.

    “Jadi KPK per tanggal 27 Februari 2025 telah menerbitkan lima buah sprindik No. 13-17 untuk lima orang tersangka,” ungkap Plh. Direktur Penyidikan KPK Budi Sokmo pada konferensi pers, Kamis (13/3/2025).

    Budi lalu menjelaskan bahwa dugaan korupsi itu berlangsung selama periode 2021 sampai dengan pertengahan 2023. Pada saat itu, Divisi Corsec BJB merealisasikan anggaran untuk promosi umum dan produk bank senilai Rp409 miliar.

    Anggaran itu untuk biaya penayangan iklan televisi, cetak maupun online. Penempatan iklan itu dilakukan oleh enam buah agensi, di mana tiga orang tersangka swasta masing-masing memiliki dua buah agensi.

    Enam buah agensi itu masing-masing memenangkan penempatan iklan dengan anggaran senilai Rp41 miliar, Rp105 miliar, Rp99 miliar, Rp81 miliar, Rp33 miliar dan Rp49 miliar.

    “Kami menemukan fakta bahwa lingkup pekerjaan enam agensi ini hanya menempatkan iklan serta kami temukan juga penunjukan dilakukan dengan melanggar ketentuan pengadaan barang dan jasa,” terang Budi.

    Kemudin, anggaran senilai Rp409 miliar untuk penempatan iklan itu, dipotong pajak menjadi sekitar Rp300 miliar, hanya kurang lebih Rp100 miliar yang memang digunakan untuk penempatan iklan di media.

    “Itupun kami belum tracing secara detail. Namun yang tidak riil atau fiktif kurang lebih jelas Rp222 miliar selama kurun waktu dua setengah tahun tersebut,” kata Budi.

    Adapun tim penyidik KPK telah melalukan sejumlah penggeledahan di beberapa tempat di Bandung, Jawa Barat, di antaranya adalah rumah mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil serta kantor BJB.

  • Polda Banten Siapkan 8 Area Buffer Zone di Merak saat Mudik 2025

    Polda Banten Siapkan 8 Area Buffer Zone di Merak saat Mudik 2025

    Serang –

    Polda Banten telah menambah buffer zone atau area penyangga untuk mengantisipasi kepadatan mudik di area pelabuhan Merak dan sekitarnya. Total ada delapan buffer zone yang disiapkan.

    “Ada beberapa buffer area untuk dilaksanakan, kalau capek bisa istirahat di situ,” kata Dirlantas Polda Banten Kombes Pol Leganek Mawardi, di Pendopo Gubernur Banten, Kota Serang, Kamis (13/3/2025).

    Diketahui, dalam mudik kali ini tiga pelabuhan dijadikan tempat untuk mengangkut pemudik yaitu Pelabuhan Merak, Pelabuhan Ciwandan, dan BBJ Bojonegara.

    Buffer zone dan Pelabuhan Indah Kiat akan digunakan untuk mengantisipasi kepadatan di dermaga Pelabuhan Merak.

    “Kemudian di Pelabuhan Indah Kiat, biasanya Pelabuhan Indah Kiat itu dipenuhi dulu (dermaga), baru kita mainkan. Ini tidak, kita maksimalkan di Indah Kiat, baru kita bagi di pelabuhan-pelabuhan yang ada di dermaga Merak.

    Buffer zone pun ada di Cikuasa Atas, Pelabuhan BBJ Bojonegara, dan di area PT SMI dekat BBJ.

    Selain itu, pada saat masa mudik, tidak ada tarif eksekutif, semua penyeberangan menggunakan tarif reguler. Kebijakan itu diharapkan bisa membuat buffer zone berjalan maksimal.

    “Tiket berlaku flat, tiket sama. Nggak ada eksekutif dan reguler. Di tahun ini dilaksanakan sama. Fungsinya, buffer area di Merak itu bisa dilaksanakan maksimal. Bisa dimaksimalkan untuk semuanya,” katanya.

    1. Pelabuhan Indah Kiat, Merak
    2. PT Munic Line, Cikuasa Atas
    3. PT Pratama Galuh Perkasa, Cikuasa Bawah
    4. Kazima, Pelabuhan Merak
    5. Kawasan KS, Cilegon Barat
    6. Jalan Lingkar Selatan, Ciwandan
    7. PT Samudera Marine Indonesia (SMI), Bojonegara
    8. PT Wilmar, Bojonegara

    (aik/taa)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Razman Nasution Sebut Hotman Paris Bohong Soal Status Advokat – Halaman all

    Razman Nasution Sebut Hotman Paris Bohong Soal Status Advokat – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Advokat Razman Arif Nasution menuding Hotman Paris Hutapea berbohong soal statusnya sebagai seorang pengacara.

    Dia mengaku masih berprofesi sebagai advokat meskipun status sebagai advokat sedang dibekukan melalui putusan Pengadilan Tinggi Ambon terkait pembekuan Berita Acara Sidang (BAS) pada Februari lalu.

    “Yang mengatakan saya bukan pengacara itu bohong besar,” kata dia di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara, pada Kamis (13/3/2025).

    Adalah Hotman Paris yang mengatakan Razman Nasution bukan advokat.

    Menurut Hotman, karier Razman sudah tamat setelah Berita Acara Sumpah (BAS) dibekukan oleh pengadilan.

    Upaya pembekuan BAS itu merupakan dampak dari kericuhan yang dilakukan Razman di dalam ruang sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

    Razman mengaku pembekuan itu bersifat sementara dan statusnya masih sebagai advokat.

    “Yang ada sekarang adalah pembekuan dan pembekuan itu sifatnya tidak permanen,” tambahnya.

    Ricuh di Sidang

    Sidang kasus dugaan pencemaran nama baik yang melibatkan Razman Nasution sebagai terdakwa mengalami kericuhan saat hendak mendengarkan keterangan dari Hotman Paris.

    Hakim Ketua Sofia Tambunan memutuskan untuk menggelar sidang secara tertutup, meski dalam empat sidang sebelumnya dilakukan terbuka.

    Kericuhan terjadi ketika Razman mendekati Hotman Paris yang duduk di kursi pengadilan.

    Aksi tersebut langsung dicegah oleh dua pria yang berada di dalam ruang sidang.

    Kejadian ini menambah panjang kontroversi dalam kasus yang sudah bergulir sejak 2022.

    Sebelumnya, Hotman Paris melaporkan Razman ke Bareskrim Polri pada 2022 atas dugaan pencemaran nama baik. Hotman menuduh Razman telah menyebarkan pernyataan yang menyebut dirinya melakukan pelecehan seksual terhadap asistennya, Iqlima Kim.

    Artikel ini juga mencakup klarifikasi tentang peran Firdaus Oiwobo yang ikut terlibat dalam kasus yang mencuat di persidangan ini. Razman Nasution dan Hotman Paris kembali berseteru di meja sidang dengan ketegangan yang tak terhindarkan.

    Pembekuan Berita Acara Sumpah

    Pengadilan Tinggi (PT) Ambon resmi membekukan berita acara sumpah advokat atas nama Razman Arif Nasution setelah insiden kegaduhan yang terjadi di Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada Februari 2025. Keputusan ini didasarkan pada Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 44/KPT.W27-U/HM.1.1.1/II/2025 yang dikeluarkan pada 11 Februari 2025.

    Pembekuan tersebut juga berlaku untuk Firdaus Oiwobo, kuasa hukum Razman, yang turut dibekukan berita acara sumpah advokatnya oleh PT Banten melalui Surat Penetapan Nomor 52/KPT.W29/HM.1.1.1/II/2025.

    Alasan Pembekuan Sumpah Advokat

    PT Ambon menyebutkan alasan pembekuan sumpah advokat Razman karena adanya kegaduhan yang dilakukan oleh yang bersangkutan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada sidang tanggal 6 Februari 2025. Insiden ini dinilai mencoreng citra, marwah, dan wibawa pengadilan.

    Dampak Pembekuan

    Pembekuan ini mengakibatkan Razman Arif Nasution dan Firdaus Oiwobo kehilangan hak untuk menjalankan profesi sebagai advokat sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian, keduanya tidak lagi dapat berpraktik sebagai pengacara di seluruh pengadilan di Indonesia.

    Firdaus Oiwobo Ikut Terkena Pembekuan

    Selain Razman, kuasa hukum Firdaus Oiwobo juga mendapat pembekuan sumpah advokat terkait perilakunya selama persidangan pada 6 Februari 2025. PT Banten menilai Firdaus melanggar sumpah advokat terkait menjaga tingkah laku, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab sebagai advokat dalam persidangan tersebut.

    Dengan keputusan ini, baik Razman maupun Firdaus tidak akan lagi berhak membela klien di pengadilan, menandakan berakhirnya karier advokat mereka di Indonesia.

  • KPK Periksa 2 Legislator NasDem Terkait Dugaan Korupsi Dana CSR BI – Page 3

    KPK Periksa 2 Legislator NasDem Terkait Dugaan Korupsi Dana CSR BI – Page 3

    Sebelumnya diberitakan, KPK tengah mengusut kasus dugaan korupsi dana CSR Bank Indonesia (BI). Kasus ini menarik perhatian publik karena menyangkut dugaan penyelewengan dana yang seharusnya diperuntukkan bagi kegiatan sosial. Penyidik juga menggeledah rumah anggota DPR RI Heri Gunawan (HG).

    “Kegiatan ini dilaksanakan di rumah di daerah Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, milik saudara HG,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika dalam keterangan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (6/2/2025) seperti dilansir Antara.

    Tessa mengungkapkan penggeledahan tersebut berlangsung pada Rabu malam pukul 21.00 WIB hingga Kamis pukul 01.30 WIB.

    “Dari hasil penggeledahan tersebut, penyidik memperoleh dokumen dan barang bukti elektronik yang kemudian dilakukan penyitaan oleh penyidik,” ujarnya.

    Kasus ini bermula dari penggeledahan yang dilakukan KPK di kantor Bank Indonesia pada pertengahan Desember 2024. Penggeledahan tersebut menghasilkan penyitaan sejumlah dokumen dan barang elektronik yang diduga terkait dengan penyelewengan dana CSR.

     

  • Anggota DPR Dapil Jatim ini Diperiksa dalam Kasus CSR Bank Indonesia

    Anggota DPR Dapil Jatim ini Diperiksa dalam Kasus CSR Bank Indonesia

    Jakarta (beritajatim.com) – Anggota DPR dari daerah pemilihan (dapil) Jawa Timur IV Charles Meikyansah dipanggil untuk menjalani pemeriksaan oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Politikus Partai Nasdem ini diperiksa dalam kasus dugaan korupsi terkait dana corporate social responsibility (CSR) Bank Indonesia (BI).

    Selain Charles, KPK juga memeriksa Fauzi Amro yang juga merupakan anggota DPR dari Partai Nasdem. “KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi terkait dugaan TPK dana CSR di Bank Indonesia terhadap FA, Anggota DPR RI dan CM, Anggota DPR RI,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto, Kamis (13/3/2025).

    Tessa tidak menjelaskan kaitan dua anggota Fraksi Nasdem DPR RI ini dalam kasus CSR Bank Indonesia ini. “Pemeriksaan dilakukan di Gedung KPK Merah Putih,” ujarnya.

    Sebelumnya, KPK juga telah memeriksa Anggota Komisi XI DPR Fraksi NasDem Satori. Bahkan, KPK juga telah menggeledah rumah kediaman Satori di Cirebon dan menyita barang bukti seperti dokumen diduga terkait dengan perkara.

    KPK juga telah memeriksa anggota Komisi XI DPR Fraksi Gerindra Heri Gunawan. Kediaman yang bersangkutan di Tangerang Selatan juga telah digeledah penyidik KPK. [hen/ian]