Xcloud.id

provinsi: BANTEN

  • Syukuran Bupati Jayawijaya Ricuh, 7 Kendaraan Dibakar Massa

    Syukuran Bupati Jayawijaya Ricuh, 7 Kendaraan Dibakar Massa

    Wamena, Beritasatu.com – Syukuran Bupati Jayawijaya berlangsung ricuh di lapangan sepak bola Kama, Jalan JB Wenas Wamena, Jayawijaya, Papua Pegunungan, Sabtu (15/3/2025).

    Akibat kericuhan dalam syukuran bupati dan wakil bupati Jayawijaya tersebut, tujuh kendaraan dibakar massa.

    Kapolres Jayawijaya AKBP Heri Wibowo mengatakan, selain kerugian material, syukuran bupati Jayawijaya yang ricuh ini juga mengakibatkan korban luka.

    “Adan aksi saling serang antara kelompok massa yang hadir dalam acara syukuran tersebut yang mengakibatkan enam orang warga mengalami luka-luka akibat lemparan batu. Tiga di antaranya merupakan personel Polres Jayawijaya yang sedang melaksanakan pengamanan,” ungkap Heri Wibowo.

    Menurut Heri Wibowo, dalam syukuran bupati Jayawijaya yang berakhir ricuh tersebut satu unit truk dinas milik Polres Jayawijaya, satu mobil Strada, dan satu motor turut dibakar massa. Selain itu, ada empat unit mobil dinas Polres Jayawijaya juga ikut dirusak.

    Ia menyebut, kericuhan ini diduga dipicu sekelompok orang yang dipengaruhi minuman keras memasuki lokasi acara bakar batu. Tidak lama kemudian, terjadi aksi pelemparan batu dan kayu dari arah areal bakar batu ke arah tengah panggung.

    “Akibatnya, massa yang berada di tengah panggung melakukan aksi balasan sehingga terjadi keributan antara massa di dalam acara tersebut. Guna mencegah aksi makin besar, kami dari Polres Jayawijaya dan Brimob mencoba menghalau massa yang bentrok. Namun, massa malah melakukan penyerangan ke arah petugas,” jelas kapolres.

    Ia juga menyebut, massa makin banyak dan brutal dan membakar serta merusak kendaraan yang berada di sekitar tempat kejadian perkara.

    Syukuran bupati Jayawijaya ricuh tersebut akhirnya dapat diredam oleh polisi dan TNI. “Massa dari kedua belah pihak berhasil diredam dengan adanya tambahan dari aparat TNI,” kata kapolres terkait syukuran bupati Jayawijaya ricuh.

  • Potensi hujan meningkat, OMC dilakukan tiga kali sorti penyemaian

    Potensi hujan meningkat, OMC dilakukan tiga kali sorti penyemaian

    Jakarta (ANTARA) – Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) di hari kelima di wilayah DKI Jakarta dilakukan tiga sorti penyemaian garam (NaCl) untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi termasuk banjir.

    Hal itu untuk menyikapi prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) bahwa potensi hujan pada 16-18 Maret di wilayah Jakarta meningkat.

    “Berdasarkan prediksi hujan harian, esok hingga 3 hari ke depan cenderung mengalami peningkatan intensitas curah hujan,” kata Direktur Tata Kelola Modifikasi Cuaca BMKG Budi Harsoyo di Jakarta, Sabtu.

    Budi mengatakan bahwa terdapat peningkatan potensi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat pada 16-18 Maret 2025 di wilayah DKI Jakarta, Banten dan Jawa Barat.

    “Untuk tanggal 16 Maret 2025, diperkirakan hujan berpotensi turun pada sore hingga malam hari,” katanya.

    Ketua Subkelompok Logistik dan Peralatan BPBD DKI sekaligus Juru Bicara OMC Jakarta tahun 2025, Michael Sitanggang menyebutkan bahwa pelaksanaan operasi hari kelima berlangsung sebanyak tiga sorti.

    Menurut dia, misi hari kelima berhasil dilakukan sebanyak tiga sorti menggunakan 2,4 ton bahan semai higroskopis dengan tiga titik lokasi penyemaian. Higroskopis adalah kemampuan suatu zat untuk menyerap uap air dari lingkungan, baik melalui absorbsi maupun adsorpsi.

    “Sorti 1 di area barat daya Bogor dan Lebak, sorti 2 di area barat laut Kota Cilegon, Serang, Perairan Selat Sunda dan pada sorti 3 di area barat daya Pandeglang Banten, Kabupaten Lebak, Perairan Selat Sunda,” katanya.

    OMC Jakarta tahap 3 yang dimulai sejak 11 Maret telah berlangsung sebanyak 12 sorti menggunakan bahan semai 9,6 ton dengan total jam terbang sebanyak 25 jam 50 menit.

    Michael mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap kemungkinan dampak dari cuaca ekstrem, seperti genangan air dan potensi banjir di beberapa titik rawan.

    “Kami terus memantau perkembangan informasi dari BMKG guna memastikan keselamatan dan kenyamanan masyarakat,” ujarnya.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

  • Golkar: Ridwan Kamil dalam Kondisi Baik seusai Penggeledahan KPK

    Golkar: Ridwan Kamil dalam Kondisi Baik seusai Penggeledahan KPK

    Ciamis, Beritasatu.com – Sekretaris DPD Partai Golkar Jawa Barat MQ Iswara memastikan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK) dalam kondisi baik setelah KPK menggeledah rumahnya terkait dugaan korupsi proyek iklan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB).

    Iswara menyampaikan kabar tersebut setelah berbicara langsung dengan Ridwan Kamil melalui sambungan telepon pada Jumat (14/3/2025) malam.

    “Alhamdulillah tadi malam, kami berhasil komunikasi dengan Pak Ridwan Kamil. Yang pertama, beliau ingin sampaikan dalam kondisi baik dan ada di Bandung,” ujar Iswara, Sabtu (15/3/2025), seperti dilansir Antara.

    Ridwan Kamil menegaskan kesiapannya untuk kooperatif dan akan memenuhi semua permintaan penyidik KPK. Ia menyebut penggeledahan tersebut adalah konsekuensi dari jabatan yang pernah ia emban sebagai gubernur Jawa Barat.

    “Beliau menyampaikan ini risiko dari jabatan yang pernah diemban. Insyaallah kalau saya tidak ikut campur masalah tersebut,” lanjut Iswara.

    Hingga Jumat (14/3/2025), Ridwan Kamil belum menerima surat panggilan dari KPK. “Sampai tadi malam, beliau belum menyampaikan apakah sudah ada surat panggilan atau belum,” tambah Iswara.

    Sebelumnya, KPK menggeledah rumah Ridwan Kamil pada Senin (10/3/2025). Mantan gubernur Jawa Barat itu mengonfirmasi hal tersebut dan menegaskan komitmennya untuk bersikap kooperatif.

    “Kami selaku warga negara yang baik sangat kooperatif dan sepenuhnya mendukung serta membantu tim KPK secara profesional,” kata RK dalam pernyataannya di Bandung, Senin.

    Dari penggeledahan itu, penyidik KPK menyita sejumlah dokumen dan barang. Menurut Ketua KPK Setyo Budiyanto, dokumen dan barang tersebut memiliki relevansi dengan kasus yang sedang disidik.

    “Beberapa dokumen dan barang telah disita, dan saat ini sedang dikaji serta diteliti oleh penyidik,” ujar Setyo di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta, Rabu (12/3/2025).

    Hingga Jumat (14/3/2025), KPK belum menetapkan status hukum bagi Ridwan Kamil dalam perkara ini.

    Pelaksana Harian (Plh) Direktur Penyidikan KPK Budi Sokmo Wibowo menyatakan, RK akan segera dipanggil untuk dimintai keterangan. Namun, belum ada kepastian kapan pemanggilan tersebut dilakukan.

    “KPK akan segera memanggil Ridwan Kamil untuk dimintai keterangan, tetapi jadwal pastinya belum ditentukan,” kata Budi.

  • DKI siapkan 2.846 bus AKAP untuk angkutan Lebaran 2025

    DKI siapkan 2.846 bus AKAP untuk angkutan Lebaran 2025

    Jakarta (ANTARA) – Dinas Perhubungan DKI Jakarta menyiapkan sebanyak 2.846 armada bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) untuk angkutan selama libur Lebaran 2025 atau Idul Fitri 1446 Hijriah.

    “Kami menyiapkan sebanyak 2.846 unit armada bus AKAP untuk libur Lebaran,” kata Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo di Jakarta, Sabtu.

    Dalam kaitan ini, pihaknya juga melibatkan 428 operator AKAP di terminal utama Tipe A di wilayah Jakarta. Yaitu Terminal Terpadu Pulogebang, Terminal Kampung Rambutan, Terminal Kalideres dan Terminal Tanjung Priok.

    “Selain di terminal utama, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga menyiapkan 3 terminal bantuan, yaitu Terminal Lebak Bulus, Terminal Muara Angke dan Terminal Grogol,” ujarnya.

    Kemudian, untuk memastikan sarana angkutan umum layak dioperasikan, pihaknya telah dilaksanakan pemeriksaan kendaraan (ramp check) sejak Sabtu (1/3) di terminal dan di pool operator masing-masing wilayah.

    Untuk pemantauan pelaksanaan angkutan Lebaran akan dilaksanakan Posko Terpadu Angkutan Lebaran Tahun 2025/1446 Hijriah tingkat Provinsi DKI Jakarta pada 21 Maret-11 April 2025 sesuai dengan edaran dari Kementerian Perhubungan RI.

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta juga menambah jumlah bus untuk mudik gratis tahun 2025 guna mengakomodir warga yang tak tertampung pada pendaftaran tahap pertama.

    Pendaftaran program ini secara daring sejak 7 Maret 2025 hingga 25 Maret 2025 dengan menyiapkan sebanyak 521 unit bus berkapasitas 22.403 tempat duduk (kursi).

    Adapun kelengkapan administrasi yang dibutuhkan untuk mengikuti program ini, yakni Kartu Keluarga (KK), diutamakan KTP DKI Jakarta dan STNK (jika membawa motor). Setiap pendaftar dapat menambahkan maksimal tiga anggota keluarga dalam satu KK.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

  • Tangis Buruh di RI Dihantam Badai PHK, Puluhan Ribu Tunggu Nasib THR

    Tangis Buruh di RI Dihantam Badai PHK, Puluhan Ribu Tunggu Nasib THR

    Jakarta, CNBC Indonesia – Partai Buruh dan KSPI mencatat sedikitnya 60 ribu buruh telah mengalami PHK dari 50 perusahaan. Bahkan, dalam dua bulan pertama tahun 2025 saja, jumlah buruh yang terkena PHK terus meningkat secara signifikan.

    Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang juga Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengungkapkan berbagai faktor menyebabkan PHK.

    “Mulai dari perusahaan yang dinyatakan pailit, kebijakan efisiensi dan pengurangan karyawan, hingga relokasi pabrik ke negara lain seperti China dan Jepang,” ungkap Said Iqbal dalam keterangan tertulis, Sabtu (16/3/2025).

    “(Kejadian PHK) Laporan dari daerah (tahun) 2025,” sambungnya.

    Berdasarkan data yang dihimpun dari daerah KSPI dan Partai Buruh se-Jawa, ada 37 perusahaan yang telah melakukan PHK tanpa kepastian untuk mendapatkan pesangon dan THR nya. Termasuk laporan dari buruh Sritex yang mengadu ke Posko KSPI dan Partai Buruh di Sukoharjo yang mengatakan, puluhan ribu buruh Sritex bisa dipastikan tidak mendapatkan THR sampai dengan H-7 lebaran.

    “Jadi, janji manis pemerintah, dalam hal ini Menaker yang mengatakan akan membayar THR buruh Sritex sebelum H-7 adalah patut diduga sebuah kebohongan publik, karena bertolak belakang dengan laporan pengaduan lebih dari 30 orang buruh Sritex ke Posko KSPI dan Partai Buruh yang lokasinya di depan pabrik Sritex, Sukoharjo, Jawa Tengah,” menurut keterangan resmi Partai Buruh.

    Ada 37 perusahaan yang sudah melakukan PHK dalam bulan Januari – Februari 2025 dengan jumlah 44.069 buruh yang tidak dibayar pesangon dan THR-nya oleh pengusaha tersebut.

    Masih ada data dari 13 perusahaan lainnya dengan jumlah buruh ter-PHK sekitar 16 ribu orang (Januari – Februari 2025) sedang diverifikasi ulang oleh Posko KSPI dan Partai Buruh Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, Jawa Timur, Kepri, dan Sumatra Utara. Sektor industri yang mengalami PHK besar-besaran di 13 perusahaan lainnya tersebut meliputi sektor industri kelapa sawit, tekstil garmen sepatu, elektronik, industri jasa dan perdagangan (startup dan industri retail seperti KFC), dan industri otomotif truk/dump truck.

    “16 ribuan orang lagi termasuk PHK KFC sedang diverifikasi di lapangan,” ucapnya.

    KSPI dan Partai Buruh mempertanyakan di mana pemerintah dan apa yang akan dilakukan pemerintah (khusus Menteri Tenaga Kerja RI) yang bisa dipastikan 60 ribu buruh ter-PHK tersebut tidak dibayar THR nya hingga H-7, termasuk buruh Sritex tidak akan dibayar THR nya H-7. 

    Menurut data, ada 37 perusahaan dari total 50 perusahaan (yang masih diverifikasi oleh KSPI dan Partai Buruh 13 perusahaan lagi) dengan total buruh ter-PHK 60 ribuan orang selama kurun waktu Januari – Februari 2025. Di mana dipastikan 60 ribu buruh ter-PHK tersebut 90%-nya tidak mendapatkan pesangon dan THR hingga H-7, termasuk Sritex.

    Terkait dengan hal ini, KSPI dan Partai Buruh mendesak Menteri Ketenagakerjaan untuk segera membentuk Satuan Tugas (Satgas) PHK guna menangani dan menyelesaikan permasalahan ini secara menyeluruh. Pemerintah tidak boleh hanya terfokus pada kasus Sritex, tetapi juga harus berlaku adil dengan menangani kasus PHK di berbagai perusahaan lain.

    “Pemerintah tidak boleh diam! Kami menuntut Menteri Ketenagakerjaan segera membentuk Satgas PHK untuk mengawal penyelesaian kasus ini. Jangan hanya fokus pada Sritex, tetapi juga tangani kasus-kasus PHK lainnya secara menyeluruh,” ujar Said Iqbal.

    “Menteri Ketenagakerjaan bukan hanya menteri bagi buruh Sritex,” lanjutnya.

    Foto: Presiden KSPI yang juga Presiden Partai Buruh, Said Iqbal saat ditemui wartawan di lokasi aksi unjuk rasa, di Patung Kuda MONAS Jakarta, Kamis (24/10/2024). (CNBC Indonesia/Martyasari Rizky)
    Presiden KSPI yang juga Presiden Partai Buruh, Said Iqbal saat ditemui wartawan di lokasi aksi unjuk rasa, di Patung Kuda MONAS Jakarta, Kamis (24/10/2024). (CNBC Indonesia/Martyasari Rizky)

    Eks Pekerja Sritex Mengaku Diintimidasi

    Sementara itu, Koordinator Posko Orange KSPI-Partai Buruh Lukman Hakim, mengungkapkan, beberapa eks buruh PT Sritex yang telah melaporkan permasalahan mereka ke Posko Orange mengalami intimidasi, termasuk ancaman penculikan. Akibatnya, mereka menjadi takut untuk kembali ke Posko dan menandatangani surat kuasa untuk melanjutkan advokasi hukum.

    Menanggapi hal ini, Said Iqbal telah menginstruksikan Posko Orange KSPI-Partai Buruh untuk mendalami lebih lanjut laporan tersebut. Ia juga menyerukan kepada semua pihak agar tidak melakukan intimidasi terhadap para buruh yang tengah memperjuangkan hak-haknya. Jika ancaman itu benar adanya, ini adalah permasalahan serius yang harus disikapi oleh semua pihak. Said Iqbal juga menegaskan pentingnya pemerintah secepatnya mengambil langkah-langkah agar kasus buruh Sritex tidak berlarut-larut.

    Lebih lanjut, Said Iqbal menyoroti ancaman yang dihadapi buruh ter-PHK terkait Tunjangan Hari Raya (THR). Menurutnya, banyak buruh yang terkena PHK berisiko tidak menerima THR, padahal Undang-Undang Ketenagakerjaan secara jelas mengatur bahwa selama perselisihan PHK masih berlangsung, perusahaan wajib membayar upah serta hak-hak pekerja lainnya, termasuk THR.

    “Oleh karena itu, kami mendesak Kementerian Ketenagakerjaan untuk segera turun tangan dan memastikan perusahaan-perusahaan yang bermasalah memenuhi kewajiban pembayaran THR kepada buruh yang terkena PHK. THR harus dibayarkan selambat-lambatnya H-7 sebelum Lebaran,” tegasnya.

    Foto: Daftar Perusahaan yang Melakukan PHK. (Said Iqbal – Presiden KSPI & Presiden Partai Buruh, Sabtu (15/3/2025)
    Daftar Perusahaan yang Melakukan PHK. (Said Iqbal – Presiden KSPI & Presiden Partai Buruh, Sabtu (15/3/2025)

    (dce)

  • KPK Geledah Rumah Ridwan Kamil, Bahlil Respons Begini…

    KPK Geledah Rumah Ridwan Kamil, Bahlil Respons Begini…

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA– Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa pihaknya menghormati proses hukum yang sedang berjalan, termasuk penggeledahan rumah mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil (RK), oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penggeledahan itu terkait penyidikan dugaan korupsi proyek iklan pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB).

    “Kami serahkan kepada proses hukum, dan kami hormati semuanya,” ujar Bahlil saat ditemui di sela-sela kegiatannya di Tasikmalaya, Jawa Barat, Sabtu (15/3/2025).

    Diketahui, tim penyidik KPK menggeledah rumah Ridwan Kamil pada Senin (10/3/2025). Dalam keterangannya, Ridwan Kamil membenarkan adanya penggeledahan tersebut. Ia juga menyatakan akan bersikap kooperatif dan mendukung penuh proses penyidikan.

    “Kami selaku warga negara yang baik sangat kooperatif dan sepenuhnya mendukung serta membantu tim KPK secara profesional,” kata Ridwan Kamil dalam keterangan yang diterima di Bandung, Senin (10/3/2025).

    Dari penggeledahan tersebut, penyidik KPK menyita sejumlah dokumen dan barang. Ketua KPK Setyo Budiyanto memastikan barang-barang sitaan itu berkaitan dengan perkara dugaan korupsi yang tengah disidik.

    “Pastinya kalau yang disita, pasti ada ya beberapa dokumen, beberapa barang, itu ada prosesnya, sedang dikaji sedang diteliti oleh para penyidik,” ujar Setyo di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta, Rabu (12/3/2025).

    Namun demikian, Setyo belum merinci lebih jauh mengenai isi dokumen dan barang yang disita. Menurut dia, saat ini penyidik masih mendalami keterkaitan barang-barang tersebut dengan dugaan tindak pidana korupsi di BJB.

  • PDIP Dinilai Terus Serang Jokowi, PSI Anggap Provokasi untuk Meraup Simpati Tapi Gagal 

    PDIP Dinilai Terus Serang Jokowi, PSI Anggap Provokasi untuk Meraup Simpati Tapi Gagal 

    TRIBUNJAKARTA.COM – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menanggapi pernyataan politikus PDI Perjuangan, Deddy Yevri Sitorus.

    Deddy Sitorus mengungkapkan bahwa seorang utusan menemui jajaran pengurus PDIP. Utusan itu meminta agar Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi tidak dipecat sebagai kader PDIP

    Juru Bicara DPP PSI Beny Papa menegaskan tudingan Deddy Sitorus yang terus menyerang dan mengaitkan Jokowi terkait kasus Hasto Kristiyanto sebagai sikap orang yang tidak siap kalah. 

    “Apa yang dilakukan Dedy Sitorus dan teman-teman PDIP yang terus menyerang Pak Jokowi adalah cara-cara murahan, mencoba memprovokasi untuk meraup simpati dengan menyebar hoax. Pola ini biasanya dilakukan orang-orang yang tidak siap kalah dan pasti gagal,” kata Benny dalam keterangan tertulis, Sabtu (15/3/2025).

    Benny mengatakan kasus yang menyandung Hasto Kristiyanto adalah murni masalah hukum, persoalan suap-menyuap dan menghalangi penyidikan.

    “Maka kalau PDIP selalu membawa-bawa Pak Jokowi itu salah alamat, tidak ada andil dan kepentingan beliau di sana,” kata Benny.

    Oleh karena itu, Benny menyarankan agar Hasto Kristiyanto untuk fokus menghadapi kasusnya dengan argumentasi hukum.

    “Jangan gunakan para kaki tangannya untuk terus menyebar fitnah dan hoax di masyarakat,” ujar Ketua Umum Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) ini.

    Jokowi Tantang Deddy Sitorus

    Joko Widodo (Jokowi) menantang politikus PDI Perjuangan, Deddy Yevri Sitorus, untuk mengungkap identitas “utusan” yang disebut-sebut meminta pembatalan pemecatannya dari PDIP serta pencopotan Hasto Kristiyanto dari jabatan Sekretaris Jenderal PDIP.

    Dalam keterangannya di Kota Solo, Jawa Tengah, Jumat (14/3/2025), Jokowi dengan tegas membantah tudingan tersebut.

    “Enggak ada (permintaan seperti itu), apa iya? Harusnya disebutkan siapa (utusannya) gitu loh biar jelas,” ujar Jokowi. 

    Jokowi juga menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki keterkaitan dengan kasus hukum yang menyeret Hasto Kristiyanto. 

    Mantan kader PDIP itu mempertanyakan logika di balik tuduhan yang dilontarkan kepadanya. 

    “Kepentingannya apa saya mau mengutus untuk itu, kepentingannya apa? Coba logikanya,” ujarnya dengan nada tegas. 

    Jokowi mengungkapkan bahwa selama ini ia memilih diam terhadap berbagai tuduhan yang ditujukan kepadanya. 

    Namun, ia memperingatkan bahwa kesabarannya ada batasnya. 

    “Saya itu sudah diam loh ya. Difitnah saya diam. Dicela saya diam. Dijelekkan saya diam. Dimaki-maki saya diam. Saya ngalah terus loh, tapi ada batasnya ya,” lanjutnya. 

    Klaim Deddy

    Sebelumnya, Deddy Yevri Sitorus mengungkapkan bahwa seorang utusan menemui jajaran pengurus PDIP pada 14 Desember 2024. 

    “Perlu diketahui bahwa sekitar tanggal 14 Desember itu ada utusan yang menemui kami, memberitahu bahwa sekjen harus mundur, lalu jangan pecat Jokowi,” ujar Deddy dalam keterangan yang diterima Kompas TV pada Kamis (13/3/2025). 

    Selain itu, Deddy juga mengklaim bahwa utusan tersebut menyampaikan informasi mengenai sembilan kader PDIP yang disebut-sebut menjadi target aparat penegak hukum. 

    “Ada sekitar 9 orang dari PDIP yang menjadi target dari pihak kepolisian dan KPK,” ungkapnya. 

    Deddy meyakini bahwa kasus yang menyeret Hasto Kristiyanto merupakan bentuk politisasi hukum. 

    Ia menegaskan bahwa tuduhannya memiliki dasar kuat, merujuk pada pernyataan seorang anggota Komisi II DPR RI yang menyebut utusan itu sebagai sosok berwenang. 

    “Itulah juga yang menjadi keyakinan kami bahwa seutuhnya persoalan ini adalah persoalan yang dilandasi oleh itikad tidak baik oleh kesewenang-wenangan,” ujarnya. 

    “Kasus Mas Hasto jelas adalah kasus politisasi hukum, kriminalisasi jahat, dan itulah kenapa kami sebagai partai, baik DPP maupun Fraksi, akan bersama-sama melawan kesewenang-wenangan ini,” lanjutnya. (TribunJakarta/Kompas.com)

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Komplotan Maling Gasak Motor Hingga Kabel Sepanjang 500 M di Cikarang

    Komplotan Maling Gasak Motor Hingga Kabel Sepanjang 500 M di Cikarang

    Bekasi –

    Polisi berhasil mengungkap sindikat pencuri di Cikarang Pusat, Bekasi, Jawa Barat. Komplotan itu berhasil menggasak sepeda motor hingga kabel NYY sepanjang 500 meter.

    Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam menuturkan kejadian tersebut terjadi pada (17/12/2024) sekitar pukul 04.00 WIB pada sebuah gudang Jalan Kampung Gebang, Serang Baru, Bekasi.

    Aksi pencurian itu mulannya diketahui sekuriti gudang, Iding. Menyadari hal itu, Iding langsung melakukan pengecekan ke dalam gudang.

    “Dilakukan pengecekan di dalam gudang oleh saksi Iding. Ditemukan bahwa kabel dan motor sudah tidak ada,” kata Ade Ary melalui keterangannya, Sabtu (15/3/2025).

    Iding juga melaporkan hal itu ke pada pemilik gudang Puryono. Ade Ary menyebut, pelaku diduga masuk ke dalam gudang melalui akses depan gudang.

    “Atas kejadian tersebut Kabel NYY yang hilang sepanjang lebih kurang 500 meter dan sepeda motor merk Yamaha dengan nopol B 4114. Korban mengalami kerugian senilai Rp 160 juta,” tutur Ade Ary.

    Pelaku yang pertama kali ditangkap adalah Niko Krisdianto Sihombing (27) selaku pemimpin dalam aksi pencurian itu. Dia ditangkap pada Senin (10/3) dini hari di Kampung Kalihurip, Karawang Timur Jawa Barat.

    Setelah dilakukan interogasi, Niko mengakui telah melakukan tindak pidana. Berdasarkan hasil interogasi itu, polisi kembali melakukan pengembangan dan berhasil mengamankan pelaku kedua yakni Ralin Parlindungan.

    Tak berhenti di situ, tim masih terus melakukan pengembangan hingga berhasil meringkus pelaku keempat yakni Efri Frengki Silitonga di Koramil wilayah Koja, Jakarta Utara.

    Ade Ary menyebut keempat maling kabel dan barang bukti dibawa ke Mapolda Metro Jaya untuk diperiksa lebih lanjut. Akibat perbuatannya, para pelaku terancam dijerat Pasal 363 KUHP tentang Pencurian dengan Pemberatan.

    (ond/aud)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Industri Minta Jaminan Keamanan dari Premanisme Berkedok Ormas

    Industri Minta Jaminan Keamanan dari Premanisme Berkedok Ormas

    Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah industri mengaku mendapatkan gangguan keamanan dalam proses operasional produksi di pabrik lantaran seringkali tertekan sikap premanisme organisasi kemasyarakatan (ormas) yang meminta ‘jatah’. 

    Direktur Legal, External Affairs & Circular Economy PT Chandra Asri Petrochemical Edi Rivai mengatakan tidak hanya di wilayah kawasan tempat produksinya di Cilegon, Banten, berbagai wilayah industri lain juga dihadapkan risiko serupa. 

    “Untuk ormas yang beredar di tempat lain, dan di Kadin sendiri sudah bentuk group mengenai kawasan industri untuk menangani ormas ini,” kata Edi, dikutip Sabtu (15/3/2025).

    Untuk itu, pihaknya juga ikut mendorong pemerintah agar dapat memberikan kepastian hukum yang menjamin agar ormas maupun komunitas lainnya yang mengganggu aktivitas produksi tak lagi dibiarkan. 

    Apalagi, hal ini juga penting untuk memastikan iklim usaha dalam lingkup sosial di Indonesia aman terjaga sehingga investasi lebih terjaga ketika masuk ke dalam negeri. 

    “Saya rasa pentingnya koordinasi dengan kepolisian untuk menertibkan ini agar kami bisa kerja fokus dan investor tetap tertarik investasi di Indonesia,” tuturnya. 

    Sebelumnya, Ketua Umum Himki Abdul Sobur juga mengatakan salah satu masalah keamanan yang masih mendera investasi industri saat ini terkait dengan aksi premanisme organisasi masyarakat (Ormas). Hal ini menjadi pemicu investor maju mundur untuk menanamkan modalnya di Tanah Air. 

    Kondisi premanisme ormas dinilai dapat berdampak luas ke kinerja industri dalam negeri. Sobur membandingkan dengan kondisi investasi di Vietnam yang terjamin keamanannya.

    “Kita sedang konsen bertempur dan berjuang melawan negara yang sudah bersih dari hal-hal itu [ormas], seperti Vietnam. Mungkin di sana bisa bertumbuh industrinya, tetapi di sini masih harus menghadapi hal-hal itu (ormas),” jelasnya, beberapa waktu lalu. 

    Untuk itu, pihaknya berharap pemerintah dapat fokus memberikan tindakan tegas untuk menghentikan aksi-aksi premanisme yang merugikan industri. Hal tersebut menjadi gangguan untuk dapat bersaing dengan Vietnam. 

    “Tetapi saya yakin pemerintah sudah memiliki kesadaran yang cukup besar bahwa elemen penting yang harus diberangus karena itu jelas mengganggu, terutama di industri-industri besar. Itu juga mengganggu industri mebel, kasus-kasus yang kita dengar kemarin gangguan dari ormas,” tuturnya.

    Tak hanya itu, Director of Government Affairs and Corporate Communications PepsiCo Indonesia Gabrielle Angriani Johny menuturkan tantangan dalam berinvestasi di Indonesia dari sisi keamanan. Pasalnya, beberapa waktu lalu sempat heboh laporan ormas menghalangi aktivitas produksi di kawasan industri. 

    Padahal, PepsiCo Indonesia baru saja rampung membangun pabrik pertamanya di Tanah Air dengan investasi senilai Rp3 triliun di kawasan industri Cikarang. 

    “Ya kita juga memang butuh juga support-support dari pemerintah untuk menghadapi dinamika yang seperti itu ya. Tidak dapat dipungkiri bahwa pasti ada aja dinamika seperti itu di Indonesia, tapi PepsiCo sendiri sudah memberikan lapangan pekerjaan memang buat warga lokal, tentunya dengan kualifikasi yang dibutuhkan,” pungkasnya. 

  • Dalam Kondisi Mabuk, Pria di Ciputat Ancam Bunuh Adik Kandung Karena Hal Sepele – Halaman all

    Dalam Kondisi Mabuk, Pria di Ciputat Ancam Bunuh Adik Kandung Karena Hal Sepele – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA –  Seorang pria berinisial NA (35) mengancam akan membunuh adik kandungnya MDN (23) menggunakan pisau. 

    Insiden itu terjadi di kediaman mereka di kawasan Cempaka Putih, Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Banten. 

    Kapolsek Ciputat Timur, Kompol Bambang Askar Sidiq menyebut kejadian berawal saat NA pulang ke rumahnya pada Sabtu (15/3/2025) malam. 

    NA pulang dalam kondisi mabuk berat.

    Dari keterangan yang diperoleh MDN melihat kakaknya pulang dan mengenakan jaket miliknya. 

    MDN kemudian menegur dengan suara tinggi yang menyebabkan emosi NA tak terbendung.

    “Pelaku merasa kesal sehingga melakukan pemukulan kepada pelapor,” ucap Bambang dalam keterangannya, Sabtu (15/3/2025). 

    Tidak terima dipukul sang kakak, MDN melakukan perlawanan hingga akhirnya terjadi perkelahian. 

    Kemudian saksi NI datang dan berusaha memisahkan pelaku dengan pelapor. 

    Setelah dilerai MDN keluar dari rumah. 

    Pada saat yang sama pelaku NA mengambil pisau yang ada di dapur dan mengejar adik kandungnya sendiri dengan mengancam akan membunuhnya. 

    “Pelapor melarikan diri dan pelaku mengejar pelapor dengan membawa pisau sambil mengancam akan membunuh pelapor,” ujar Bambang. 

    “Selanjutnya sekira pukul 00.22 WIB pelapor melakukan pengaduan ke 110,” imbuhnya. 

    Mendapat laporan itu, tim kepolisian dari Polsek Ciputat Timur langsung mendatangi lokasi kejadian sekitar pukul 01.30 WIB. 

    Polisi berhasil mengamankan pelaku tanpa perlawanan dan membawanya ke kantor polisi untuk dimintai keterangan.

    Setelah dimediasi oleh pihak kepolisian, MDN akhirnya memilih berdamai dengan sang kakak. 

    Keduanya menandatangani surat kesepakatan damai dan kasus ini diselesaikan secara kekeluargaan.

    Pihak kepolisian mengimbau bahwa konsumsi alkohol secara berlebihan dapat memicu tindakan agresif yang berujung pada tindak kriminal. 

    Masyarakat diminta untuk lebih bijak dalam menjaga hubungan keluarga dan lingkungan sosial demi keamanan bersama.