Xcloud.id

provinsi: BANTEN

  • Guna Usut Peran Ridwan Kamil, KPK Panggil Saksi Lain Terkait Kasus Bank BJB

    Guna Usut Peran Ridwan Kamil, KPK Panggil Saksi Lain Terkait Kasus Bank BJB

    JAKARTA – Ada pemanggilan saksi-saksi lain disebut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dengan dugaan korupsi proyek pengadaan iklan pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB) periode 2021—2023 guna mengusut peran mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

    “Kami juga perlu informasi yang lengkap dulu terhadap peran dari mantan Gubernur ini karena perannya bukan di depan. Perannya ada di belakang, sehingga kami perlu informasi yang banyak dulu dari para saksi,” ujar Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu ketika dikonfirmasi dari Jakarta, dikutip dari ANTARA, Sabtu, 12 April.

    Oleh sebab itu, dia mengatakan bahwa KPK akan memanggil Ridwan Kamil setelah memperoleh informasi yang cukup.

    Sementara itu, dia menyatakan bahwa dirinya telah menandatangani dokumen pemanggilan saksi-saksi lain tersebut.

    “Saya kemungkinan di awal minggu ini sudah tanda tangan untuk pemanggilannya. Kalau enggak salah dipanggil ke sini (Gedung Merah Putih KPK, Jakarta). Nanti ditunggu saja ya yang hadir,” ujarnya.

    Sebelumnya, Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto juga mengatakan bahwa institusinya belum selesai memeriksa saksi-saksi internal Bank BJB maupun pihak vendor yang memenangkan pengadaan iklan tersebut.

    “Sepanjang pengetahuan saya, belum selesai. Jadi, kalau konteksnya adalah pemeriksaan, itu ya masih berlangsung,” kata Tessa saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (10/4).

    Dalam perkara tersebut, penyidik KPK telah menetapkan lima tersangka, yakni Direktur Utama Bank BJB Yuddy Renaldi (YR) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sekaligus Kepala Divisi Corsec BJB Widi Hartoto (WH).

    Selain itu, pengendali agensi Antedja Muliatama dan Cakrawala Kreasi Mandiri Ikin Asikin Dulmanan (IAD), pengendali agensi BSC Advertising dan Wahana Semesta Bandung Ekspress Suhendrik (S), dan pengendali Cipta Karya Sukses Bersama Sophan Jaya Kusuma (SJK).

    Kelima orang tersebut ditetapkan sebagai tersangka dengan persangkaan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

    Adapun penyidik KPK memperkirakan kerugian negara akibat dugaan korupsi di Bank BJB tersebut mencapai Rp222 miliar.

  • RUPST CIMB Niaga Finance setujui pembagian dividen Rp232,17 miliar 

    RUPST CIMB Niaga Finance setujui pembagian dividen Rp232,17 miliar 

    Jakarta (ANTARA) – Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT CIMB Niaga Auto Finance (CIMB Niaga Finance/CNAF), Jumat (11/4) menyetujui pembagian dividen tunai Rp232,17 miliar atau 50 persen dari laba bersih CNAF tahun buku 2024.

    “Adapun sisa laba bersih setelah dikurangi pembayaran dividen tunai ditetapkan sebagai laba ditahan,” kata Presiden Direktur CIMB Niaga Finance Ristiawan dalam keterangan di Jakarta, Sabtu.

    Laba sebelum pajak CIMB Niaga Finance tahun 2024 tumbuh 9,63 persen dari Rp520,44 miliar menjadi Rp570,54 miliar. Sedangkan untuk laba bersih tumbuh 7,45 persen menjadi Rp464,35 miliar sepanjang 2024 dari Rp432,14 miliar pada 2023.

    RUPST CIMB Niaga Finance yang diselenggarakan di Kantor Pusat Perseroan, Tangerang Selatan.l, juga menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2024 termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris mengenai hasil pengawasan atas kinerja Direksi selama tahun buku 2024.

    CIMB Niaga Finance mencatatkan pertumbuhan jumlah aset pada 2024 tercatat Rp10,81 triliun, naik 29,03 persen dibandingkan dengan jumlah aset tahun 2023 sebesar Rp8,38 triliun.

    “Kami mencatatkan kinerja yang positif pada 2024. Kinerja menggembirakan ini mencerminkan konsistensi perseroan dalam menjaga kinerja bisnis dan fokus kami yang berorientasi pada nasabah. Kami berkomitmen untuk terus menciptakan nilai tambah yang maksimal dengan fokus pada pertumbuhan bisnis yang profitable dan berkelanjutan,” ujar Ristiawan.

    Total aset kelolaan akhir tahun 2024 juga naik 16,67 persen dari Rp11,26 triliun menjadi Rp13,14 triliun.

    Ristiawan menuturkan hingga akhir 2024, CNAF mencatatkan realisasi kredit mencapai Rp9,96 triliun, meningkat 11,43 persen ketimbang 2023 yang sebesar Rp8,94 triliun.

    Peningkatan tersebut sebagai salah satu penopang melesat pendapatan perseroan 23,28 persen dari Rp1,66 triliun menjadi Rp2,04 triliun pada 2024.

    “Ke depan, kami akan tetap menyediakan solusi keuangan terbaik yang relevan guna menjawab kebutuhan nasabah yang beragam dan terus berkembang, tentunya dengan mengedepankan proses yang sederhana, mudah dan cepat,” tuturnya.

    RUPST juga menyepakati penunjukan kembali Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan untuk mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku 2025 dengan pertimbangan bahwa Kantor Akuntan Publik ini memiliki pengalaman dan track record yang baik serta juga merupakan kantor akuntan publik yang digunakan oleh induk perusahaan.

    Selain itu, RUPST juga memutuskan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan sesuai laporannya tanggal 7 Maret 2025 dengan pendapat “Laporan Keuangan disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material”, posisi keuangan PT CIMB Niaga Auto Finance pada 31 Desember 2024, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akutansi Keuangan di Indonesia.

    Selanjutnya, dalam RUPST juga menyetujui perubahan susunan Pengurus Perseroan dengan mengangkat Iris Savitri sebagai anggota Direksi Perseroan, berlaku efektif sejak dinyatakan lulus dalam penilaian kemampuan dan kepatutan (fit & proper test) yang dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dengan masa jabatan sampai dengan penutupan RUPS Tahunan ketiga berikutnya yang diselenggarakan setelah pengangkatannya, tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

    Perseroan juga mengumumkan pengangkatan kembali Lani Darmawan dan Koei Hwei Lien masing-masing sebagai Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan RUPS Tahunan ketiga berikutnya yang diselenggarakan setelah pengangkatannya, tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

    Guna memperkuat fungsi pengawasan, RUPST menyambut Bapak Jeffrey Kairupan sebagai Komisaris Independen Perseroan yang efektif sejak 24 Maret 2025 berdasarkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) nomor KEP-55/PL.02/2025.

    Sehingga dengan demikian susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

    Direksi

    Presiden Direktur : Ristiawan

    Direktur : M Imron Rosyadi Nur, ST

    Direktur : Antonius Herdaru Danurdoro

    Direktur : Michael Angga

    Direktur : Iris Savitri

    Dewan Komisaris

    Presiden Komisaris : Lani Darmawan

    Komisaris : Koei Hwei Lien

    Komisaris : Noviady Wahyudi

    Komisaris Independen : Serena Karlita Ferdinandus

    Komisaris Independen : Hidayat Dardjat Prawiradilaga

    Komisaris Independen : Jeffrey Kairupan

    Pewarta: Martha Herlinawati Simanjuntak
    Editor: Iskandar Zulkarnaen
    Copyright © ANTARA 2025

  • PGN Perluas Jaringan Gas Rumah Tangga di Tangerang Selatan

    PGN Perluas Jaringan Gas Rumah Tangga di Tangerang Selatan

    Bisnis.com, JAKARTA – PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) mencatatkan lebih dari 10.000 pendaftar jaringan gas atau jargas rumah tangga di wilayah Tangerang Selatan.

    Penyaluran gas itu meliputi Bintaro Jaya, Graha Raya, dan Villa Melati Mas. Sekitar 6.000 keluarga di wilayah tersebut pun sebelumnya telah merasakan manfaat gas bumi yang lebih hemat, praktis, dan aman.

    Secara nasional, PGN mengelola lebih dari 815.000 sambungan rumah (SR) dengan jaringan pipa sepanjang 20.000 km.

    Pj. Project Manager City Gas 2 PGN Rudi Permadi mengatakan, pihaknya akan terus mengupayakan percepatan pembangunan jargas.

    Dia juga mengapresiasi dukungan pengelola kawasan, pengurus klaster, dan warga di Bintaro Jaya, Graha Raya, serta Villa Melati Mas yang turut mendorong keberhasilan jargas sebagai poyek strategis nasional (PSN).

    “Jargas tidak hanya memberikan kenyamanan, tetapi juga mampu meringankan beban subsidi dan impor energi,” katanya melalui keterangan resmi dikutip Sabtu (12/4/2025).

    Area Head PGN Tangerang Heny Purwati juga menegaskan komitmen PGN dalam memberikan manfaat gas bumi bagi masyarakat.

    “Kami terus memperluas jangkauan layanan agar semakin banyak masyarakat mendapatkan energi gas bumi yang selalu tersedia setiap saat. Melalui jargas, kami percaya setiap keluarga dapat menjalani kehidupan yang lebih praktis dan nyaman,” ujarnya.

    Sebagai bentuk dukungan bagi pelanggan baru, PGN memberikan pemasangan pipa gas gratis hingga 15 meter dari meteran ke kompor. Tidak hanya itu, PGN juga menyediakan konversi kompor gratis untuk dua tungku agar pelanggan bisa langsung beralih ke gas bumi tanpa kendala.

  • 9 Daerah Siap Gelar PSU Pilkada pada 16 dan 19 April 2025 Nasional 12 April 2025

    9 Daerah Siap Gelar PSU Pilkada pada 16 dan 19 April 2025 Nasional 12 April 2025

    9 Daerah Siap Gelar PSU Pilkada pada 16 dan 19 April 2025
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri)
    Ribka Haluk
    mengatakan, terdapat sembilan daerah yang menyatakan kesiapannya melaksanakan
    Pemungutan Suara Ulang
    (PSU) pada sengketa pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak 2024.
    Sembilan daerah itu adalah Kabupaten Parigi Moutong pada 16 April 2025, sedangkan sisanya, yaitu Kota Banjarbaru, Kabupaten Serang, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Empat Lawang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Gorontalo Utara, dan Kabupaten Bengkulu Selatan, akan melangsungkan PSU pada 19 April 2025.
    Sembilan daerah ini sudah mengikuti rangkaian PSU dan memastikan persiapan mencapai 99 persen, serta hanya menunggu tahap pelaksanaan.
    “Sehingga sekali lagi saya atas nama Bapak Menteri Dalam Negeri menyampaikan ucapan terima kasih karena semua pemerintah daerah sudah siap untuk melaksanakan PSU,” ujar Ribka dalam keterangan pers, Sabtu (12/4/2025).
    Ribka juga mengimbau daerah yang akan melaksanakan PSU untuk melakukan mitigasi kemungkinan tantangan saat pelaksanaan, salah satunya adalah cuaca buruk.
    Dia juga mengajak agar peserta Pilkada memiliki sikap bijaksana dalam menerima hasil PSU.
    Jika masing-masing pihak terus saling mengajukan gugatan pasca-PSU, dikhawatirkan dapat memperlambat jalannya pelayanan publik di daerah.
    Ribka juga mengingatkan pemerintah daerah dan seluruh pihak terkait yang menyelenggarakan Pilkada agar benar-benar menyiapkan gelaran tersebut dengan baik.
    Menurut dia, pengawasan dan pembinaan perlu dijalankan secara optimal guna menghasilkan Pilkada yang berkualitas.
    “Supaya kualitas dari Pemilu (Pilkada) ini benar-benar dilaksanakan secara sungguh-sungguh seperti itu. Supaya tidak terus kita melakukan pengulangan PSU, supaya demokrasi kita itu baik,” ucap dia.
    Adapun PSU di sembilan daerah ini merupakan lanjutan dari putusan Mahkamah Konstitusi terkait sengketa hasil
    Pilkada 2024
    .
    MK menetapkan 24 daerah melakukan PSU karena adanya beragam pelanggaran Pemilu, baik dari sisi ketidakprofesionalan penyelenggara hingga kecurangan dari peserta.
    Saat ini sudah ada 10 daerah yang menggelar PSU, sedangkan sisanya 14 daerah akan dilanjutkan secara bertahap.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Nggak Takut Kehabisan Gas saat Masak, Jargas Diperluas Hingga Tangsel

    Nggak Takut Kehabisan Gas saat Masak, Jargas Diperluas Hingga Tangsel

    Banten: Kini warga Tangerang Selatan, khususnya di kawasan Bintaro Jaya, Graha Raya, dan Villa Melati Mas bisa bernapas lega. 
     
    PT PGN Tbk (PGN), anak usaha Pertamina, terus memperluas jaringan gas bumi (jargas) demi menghadirkan energi bersih yang hemat, aman, dan praktis langsung ke dapur keluarga Indonesia.
     
    Langkah terbaru PGN adalah menyalurkan gas ke tiga cluster perumahan baru di Bintaro Jaya. Sebelumnya, PGN sudah menjangkau sejumlah perumahan di kawasan ini. 

    Pj. Project Manager City Gas 2 PGN, Rudi Permadi mengungkapkan, langkah ini membuat semakin banyak rumah tangga yang bisa memasak tanpa khawatir kehabisan gas di tengah-tengah proses menumis atau menggoreng.
     
    PGN mencatat, sudah ada lebih dari 10.000 warga Tangerang Selatan yang mendaftar sebagai pelanggan jargas. Dari jumlah tersebut, sekitar 6.000 keluarga sudah merasakan langsung manfaat gas bumi. 
     
    Secara nasional, PGN telah mengelola lebih dari 815.000 sambungan rumah tangga (SR) melalui jaringan pipa yang membentang sejauh 20.000 km.
     

    “Jargas tidak hanya memberikan kenyamanan, tetapi juga mampu meringankan beban subsidi dan impor energi,” kata dia dalam keterangan tertulis, Sabtu, 12 April 2025.
     
    Rudi juga menyampaikan apresiasinya kepada para pengelola kawasan, pengurus cluster, dan warga yang mendukung penuh keberhasilan program jargas sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional.
     
    Senada dengan itu, Area Head PGN Tangerang, Heny Purwati, menegaskan komitmen PGN untuk memperluas jangkauan layanan jargas ke lebih banyak keluarga.
     
    “Kami terus memperluas jangkauan layanan agar semakin banyak masyarakat mendapatkan energi gas bumi yang selalu tersedia setiap saat. Melalui jargas, kami percaya setiap keluarga dapat menjalani kehidupan yang lebih praktis dan nyaman,” ujar heny.
    Gratis pemasangan dan konversi kompor
    PGN juga memberikan bonus menarik untuk pelanggan baru. Setiap rumah tangga mendapatkan pemasangan pipa gas gratis sepanjang 15 meter dari meteran hingga ke kompor. 
     
    Tidak hanya itu, pelanggan juga mendapat konversi gratis untuk dua tungku kompor, jadi bisa langsung pakai jargas tanpa repot.
     
    Salah satu pelanggan, Tini, merasakan betul manfaat dari beralih ke gas bumi.
     
    “Ibu-ibu tuh takut kalau gas habis. Untuk masang lagi, paling minta tolongnya ke bapak-bapak atau anak laki-laki,” ungkapnya.
     
    Ia pun mengaku kini bisa memasak lebih nyaman, tanpa khawatir kehabisan gas di tengah kegiatan dapur.
     
    “Kalau gas yang biasa habis di tengah-tengah masak, harus pasang dulu. Kalau pakai jargas ini kan tidak takut habis, non-stop terus. Selama kita masak, ya tidak terganggu,” imbuhnya.
     
    Heny menambahkan bahwa kenyamanan dan keamanan pelanggan adalah prioritas utama PGN.
     
    “PGN akan menjaga stabilitas pasokan, sehingga ibu-ibu bisa memasak dengan tenang dengan gas yang terus mengalir,” ujar Heny.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ANN)

  • Korupsi BJB, KPK Sita Barbuk Elektronik dan Sepeda Motor dari Rumah Ridwan Kamil

    Korupsi BJB, KPK Sita Barbuk Elektronik dan Sepeda Motor dari Rumah Ridwan Kamil

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyita barang bukti elektronik hingga sepeda motor saat menggeledah kediaman eks Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

    Penyitaan itu berkaitan dengan kasus dugaan korupsi pengadaan iklan PT Pembangunan Bank Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. atau BJB (BJBR). 

    Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu mengatakan pihaknya saat ini masih melakukan analisis terhadap temuan barang bukti tersebut.

    “Saat ini untuk barang bukti elektroniknya sedang di laboratorium kami, dan kami olah dulu,” ujar Asep kepada wartawan, dikutip Sabtu (12/4/2025).

    Kemudian, Asep juga mengaku belum mengetahui secara detail terkait dengan merek sepeda motor yang telah disita pihaknya tersebut.

    Meskipun begitu, dia menyatakan bahwa komisi antirasuah itu bakal mengklarifikasi Ridwan Kamil atas temuan pihaknya tersebut.

    “Pokoknya motorlah. Saya tidak hafal merek,” pungkasnya.

    Sekadar informasi, tim penyidik KPK telah menggeledah rumah Ridwan Kamil atau RK di Bandung, Jawa Barat, Senin (10/3/2025).

    Adapun, dalam kasus BJB itu, KPK telah menetapkan total lima orang tersangka. Dua di antaranya adalah internal BJB yakni mantan Direktur Utama BJB Yuddy Renaldi (YR) serta Pimpinan Divisi Corporate Secretary (Corsec) BJB Widi Hartono (WH). 

    Tiga orang tersangka lainnya merupakan pengendali agensi yang mendapatkan proyek penempatan iklan BJB di media massa yaitu Ikin Asikin Dulmanan (ID), pengendali agensi Antedja Muliatama (AM) dan Cakrawala Kreasi Mandiri (CKM).

    Kemudian, Suhendrik (S), pengendali agensi BSC Advertising dan Wahana Semesta Bandung Ekspress, serta Sophan Jaya Kusuma (SJK), pengendali agensi Cipta Karya Mandiri Bersama (CKMB) dan Cipta Karya Sukses Bersama (CKSB).

    KPK menduga penempatan iklan itu dilakukan oleh enam agensi untuk penayangan iklan di media televisi, cetak maupun elektronik. Tiga orang tersangka pengendali agensi itu masing-masing merupakan pemilik dua agensi yang memenangkan pengadaan penempatan iklan di BJB.

    Terdapat dugaan bahwa kasus korupsi itu merugikan keuangan negara hingga Rp222 miliar. Nilai itu merupakan biaya yang dikeluarkan secara fiktif oleh para tersangka, dari total keseluruhan biaya pengadaan iklan di BJB yakni Rp409 miliar. 

  • Apa Peran Ridwan Kamil dalam Dugaan Korupsi BJB? KPK Segera Lakukan Ini

    Apa Peran Ridwan Kamil dalam Dugaan Korupsi BJB? KPK Segera Lakukan Ini

    PIKIRAN RAKYAT – Demi mengusut peran mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil saksi-saksi lain dalam proses hukum dugaan korupsi Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB).

    Korupsi diduga dalam proyek pengadaan iklan BJB periode 2021—2023 itu hingga saat ini masih terus diusut. Terbaru, Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu mengungkapkan rencana pemanggilan sejumlah saksi.

    Pemanggilan ini berkaitan erat dengan kepastian status keterlibatan RK dalam perkara tersebut.

    “Kami juga perlu informasi yang lengkap dulu terhadap peran dari mantan Gubernur ini karena perannya bukan di depan. Perannya ada di belakang, sehingga kami perlu informasi yang banyak dulu dari para saksi,” ujarnya, di Jakarta, Sabtu, 12 April 2025.

    Asep Guntur mengatakan pula bahwa KPK akan memanggil serta Ridwan Kamil kembali, setelah memperoleh informasi-informasi tambahan yang memadai.

    Bahkan, dia mengaku sudah menandatangani dokumen pemanggilan saksi-saksi lain yang dimaksud.

    “Saya kemungkinan di awal minggu ini sudah tanda tangan untuk pemanggilannya. Kalau enggak salah dipanggil ke sini (Gedung Merah Putih KPK, Jakarta). Nanti ditunggu saja ya yang hadir,” katanya.

    Sebelumnya, Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto juga mengatakan bahwa institusinya belum selesai memeriksa saksi-saksi internal Bank BJB maupun pihak vendor yang memenangkan pengadaan iklan tersebut.

    “Sepanjang pengetahuan saya, belum selesai. Jadi, kalau konteksnya adalah pemeriksaan, itu ya masih berlangsung,” kata Tessa saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis, 10 April 2025.

    Sekilas Kasus Korupsi BJB

    Dalam kasus ini, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan lima orang sebagai tersangka.

    Mereka adalah Direktur Utama Bank BJB, Yuddy Renaldi (YR), dan Kepala Divisi Corsec sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bank BJB, Widi Hartoto (WH).

    Selain itu, turut ditetapkan tiga pihak dari agensi, yaitu Ikin Asikin Dulmanan (IAD) selaku pengendali Antedja Muliatama dan Cakrawala Kreasi Mandiri, Suhendrik (S) sebagai pengendali BSC Advertising dan Wahana Semesta Bandung Ekspres, serta Sophan Jaya Kusuma (SJK) dari Cipta Karya Sukses Bersama.

    Kelimanya dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

    Dalam perkara ini, KPK memperkirakan kerugian negara akibat dugaan korupsi di Bank BJB mencapai sekitar Rp222 miliar. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Bareskrim Kembali Serahkan Berkas Kasus Pagar Laut ke Kejagung, Kapuspenkum: Saat Ini Masih Ditelaah – Page 3

    Bareskrim Kembali Serahkan Berkas Kasus Pagar Laut ke Kejagung, Kapuspenkum: Saat Ini Masih Ditelaah – Page 3

     

    Liputan6.com, Jakarta – Bareskrim Polri telah melimpahkan berkas perkara dugaan pemalsuan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) untuk proyek pagar laut di Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Banten atau dikenal tahap 1 ke Kejaksaan Agung. Dalam kasus ini, salah satu tersangkanya adalah Kepala Desa (Kades) Kohod, Arsin.

    Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Harli Siregar mengkonfirmasi, berkas perkara itu kini sedang ditelaah oleh tim peneliti Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Agung. Dia mengatakan, surat dari penyidik perihal pengiriman kembali berkas perkara tersangka Arsin Bin Asip, dan kawan-kawan telah diterima per 10 April 2025

    “Saat ini Tim JPU sedang mempelajari dan meneliti kembali,” kata dia kepada wartawan, Sabtu (12/4/2025).

    Harli mengatakan, Kejaksaan Agung akan meminta penyidik Bareskrim melimpahkan tersangka maupun barang bukti, bilamana berkas telah dinyatakan lengkap. Dia menegaskan, proses penelaahan hingga kini masih berjalan.

    “Jika hasil penelitiannya sudah ada nanti kita sampaikan ya,” tandas dia.

    Dalam berkas tersebut, Bareskrim menyimpulkan bahwa dugaan pelanggaran hanya sebatas tindak pidana umum, yakni pemalsuan dokumen milik warga terkait kepemilikan lahan di kawasan pesisir. Oleh karena itu, pasal korupsi tidak dimasukkan dalam dakwaan.

    Menurut penjelasan Dirtipidum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Djuhandani, tidak ditemukan unsur kerugian negara dalam perkara ini. Ia menegaskan bahwa penyidik merujuk pada Putusan MK No.25/PUU-XIV/2016, yang menyatakan bahwa pasal korupsi harus dibuktikan dengan adanya kerugian keuangan negara secara nyata dan berdasarkan audit lembaga resmi seperti BPK atau BPKP.

    “Dalam frase dapat merugikan kerugian negara di pasal 2 dan 3 Undang-Undang No.31 tahun 1999, sebagaimana diubah dalam Undang-Undang No.20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sehingga kerugian negara secara nyata haruslah berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI atau BPKP,” tegas Djuhandani.

  • Berkas Kasus Pagar Laut Tak Mencantumkan Pidana Korupsi, Bareskrim Kirim Kembali ke Kejagung

    Berkas Kasus Pagar Laut Tak Mencantumkan Pidana Korupsi, Bareskrim Kirim Kembali ke Kejagung

    Bisnis.com, JAKARTA — Bareskrim Polri kembali menyerahkan berkas kasus ‘Pagar Laut Tangerang’, sebelumnya berkas kasus yang sama dikembalikan oleh Kejagung karena dianggap tidak mencantumkan dugaan korupsi.

    Saat ini, Kejaksaan Agung (Kejagung) tengah mempelajari berkas perkara yang kembali dikirimkan Bareskrim Polri terkait kasus pemalsuan dokumen di area pagar laut Tangerang.

    Kapuspenkum Kejagung RI, Harli Siregar menyatakan tim jaksa penuntut umum (JPU) sudah menerima kembali berkas tersebut sejak  Kamis (10/4/2025).

    “Saat ini Tim JPU sedang mempelajari dan meneliti kembali,” ujarnya saat dihubungi, Sabtu (12/4/2025).

    Harli menyatakan bahwa analisa itu nantinya akan menentukan nasib dan tuntutan kepada para tersangka yakni Kades Kohod Arsin Cs. 

    Menurutnya, jika JPU sudah menyatakan lengkap, maka kasus tersebut akan diproses untuk tahap selanjutnya. Namun, apabila belum lengkap, maka JPU akan kembali memberikan petunjuk terhadap penyidik Bareskrim.

    “Jika hasil penelitiannya sudah ada nanti kami sampaikan ya,” pungkasnya.

    Sebagai informasi, berkas perkara pagar laut telah diterima Kejagung pada 13 Maret lalu.  Namun, setelah diteliti Tim Jaksa Kejagung,  berkas itu dikembalikan kepada Bareskrim Polri karena dianggap tidak mencantumkan unsur pidana korupsi. 

    Pengembalian berkas perkara dari Kejagung dilakukan pada 25 Maret lalu. Adapun, Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro menyatakan bahwa Bareskrim menilai kasus pemalsuan dokumen itu tidak memiliki unsur korupsi.

    Pasalnya, sebelum kembali melimpahkan berkas perkara ke Kejagung, Bareskrim telah melakukan diskusi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan ahli terkait. Hasilnya, dalam koordinasi itu baik BPK maupun ahli belum menemukan unsur rasuah dalam kasus itu.

    Alasan lainnya, berkaitan dengan ketentuan UU Tipikor telah mengatur secara eksplisit menyatakan bahwa kasus yang dikategorikan tindak pidana korupsi adalah yang melanggar UU Tipikor. 

    Sementara itu, tersangka pada kasus ini, yakni Kades Kohod Arsin Cs dikenakan pasal Pidana Umum dengan jeratan Pasal 263 KUHP dan Pasal 264 KUHP tentang pemalsuan dokumen.

    “Menurut penyidik yang berkas yang kami kirimkan itu sudah terpenuhi unsur secara formil maupun materil. Artinya kami sudah hari ini, kami kembalikan dengan alasan-alasan yang tadi kami sampaikan,” tutur Djuhandhani di Bareskrim, Kamis (10/4/2025).

  • Bak Kerasukan, Singa Laut Serang Pengunjung Pantai di California

    Bak Kerasukan, Singa Laut Serang Pengunjung Pantai di California

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kedamaian laut yang selama 20 tahun dirasakan oleh Rj LaMendola berubah menjadi mimpi buruk, terutama ketika seekor singa laut menyerangnya, menggigitnya, dan menyeretnya dari papan selancar pada bulan lalu.

    Dalam sebuah postingan di akun sosial media Facebook, LaMendola menggambarkan insiden tersebut merupakan insiden yang cukup menegangkan dan menakutkan. “Terlihat seperti kerasukan, liar hampir seperti iblis,” kata dia dikutip dari BBC, Sabtu (12/4/2025).

    Belakangan ini, LaMendola mengetahui bahwa hewan tersebut ternyata menderita toksikosis asam domoat, gangguan neurologis serius yang disebabkan oleh ledakan alga beracun.

    Hewan tersebut merupakan satu dari puluhan yang ditemukan sakit di berbagai pantai California belakangan ini, banyak di antaranya mengalami gejala seperti kejang atau kelelahan ekstrem. Adapun, racun ini sering berujung pada kematian.

    Ledakan alga telah terjadi selama empat tahun berturut-turut di wilayah California, memunculkan kekhawatiran bahwa peristiwa ini bisa menjadi insiden tahunan. Tahun ini, ledakan alga terjadi lebih awal dari biasanya dan telah menyebar sepanjang sekitar 370 mil di garis pantai ikonik California Selatan.

    Adapun, setelah diserang LaMendola berhasil mencapai daratan. Meski begitu, pakaian selamnya robek, tubuhnya berdarah, dan ia dilarikan ke rumah sakit. “Rasanya seperti sedang diburu,” katanya.

    Sementara, lebih ke selatan dari lokasi penyerangan tersebut, insiden serupa juga menimpa Phoebe Beltran (15 tahun) sedang menjalani uji renang di Long Beach untuk menjadi penjaga pantai. Pada saat itu, tiba-tiba seekor singa laut menyerangnya dan berulang kali menggigitnya.

    “Aku sangat takut, sangat terkejut, tapi rasa sakit yang luar biasa di tanganku tetap terasa, terus-menerus,” ujar remaja tersebut kepada media lokal AS.

    Dua serangan beruntun ini menjadi sorotan global dan menimbulkan kecemasan bagi warga California dan para pengunjung pantai. Meskipun serangan seperti ini jarang terjadi, para ahli mengatakan jumlah hewan yang sakit akibat ledakan alga beracun tampaknya meningkat.

    (dce)