provinsi: BANTEN

  • Hama Tikus Serang Petani Tuban, DPRD Desak Pemkab Segera Bertindak

    Hama Tikus Serang Petani Tuban, DPRD Desak Pemkab Segera Bertindak

    Tuban (beritajatim.com) – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tuban menyoroti serangan hama tikus yang tengah mengancam hasil pertanian di wilayah setempat.

    Sekretaris Komisi III DPRD Tuban, Sumartono, mengungkapkan bahwa petani di beberapa kecamatan, seperti Parengan, Singgahan, dan Montong, melaporkan banyaknya serangan hama tikus yang merusak tanaman mereka.

    “Memang tikus lagi mewabah dan lebih cenderung memprihatinkan,” kata Sumartono dalam pernyataannya pada Minggu (30/11/2025).

    Wabah hama tikus ini menambah kecemasan petani yang baru saja mulai menanam, sebab jika tidak segera ditangani, potensi gagal panen bisa terjadi, yang berisiko menurunkan produksi pertanian secara signifikan.

    Sumartono juga menyinggung peran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban yang dianggap belum terlihat maksimal dalam menangani masalah ini. Ia berharap dinas terkait segera melakukan tindakan preventif dan kuratif agar hama tikus dapat segera diberantas.

    “Harapannya kepada dinas terkait segera melakukan tindakan-tindakan, jangan sampai ada asumsi dari masyarakat dinas terkait tidak hadir dalam upaya penanggulangan hama tikus,” tambahnya.

    Wabah hama tikus ini, menurut Sumartono, jika dibiarkan, akan berdampak buruk pada sektor pertanian yang merupakan bagian dari kinerja Komisi III DPRD Tuban. Bahkan, dikhawatirkan jika wabah ini tidak segera diberantas secara masif, petani bisa mengalami kerugian besar akibat gagal panen, yang tentunya akan berimbas pada penurunan produksi pertanian di Kabupaten Tuban.

    “Sedangkan, kalau gagal panen tingkat produksi kita juga akan menurun dari target yang digadang-gadang oleh pemerintah,” ujar Sumartono.

    Sebagai bagian dari tanggung jawabnya, pihak DPRD Tuban telah melakukan kunjungan lapangan di tiga kecamatan yang terdampak hama tikus. Sumartono menegaskan, upaya pemberantasan hama tikus harus dilakukan dengan cepat dan efektif, agar petani tidak mengalami kerugian besar yang dapat merugikan seluruh sektor pertanian di daerah tersebut. [dya/suf]

  • Kapolri komitmen jaga keselamatan wartawan saat bertugas

    Kapolri komitmen jaga keselamatan wartawan saat bertugas

    “Ke depan Polri berkomitmen untuk menjaga dan meningkatkan sinergitas, termasuk bagaimana menjaga keamanan teman-teman media yang sedang melaksanakan tugas,”

    Serang (ANTARA) – Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo menegaskan komitmen kepolisian untuk meningkatkan jaminan keamanan bagi wartawan yang sedang menjalankan tugas peliputan di lapangan.

    Hal tersebut disampaikan Kapolri saat menghadiri peluncuran tahapan (kick-off) Hari Pers Nasional (HPN) 2026 di Alun-alun Kota Serang, Banten, Minggu.

    “Ke depan Polri berkomitmen untuk menjaga dan meningkatkan sinergitas, termasuk bagaimana menjaga keamanan teman-teman media yang sedang melaksanakan tugas,” kata Sigit.

    Jenderal Sigit menyadari bahwa profesi jurnalis memiliki risiko tinggi, terutama saat meliput peristiwa-peristiwa tertentu yang berpotensi membahayakan keselamatan jiwa.

    Oleh karena itu, pihaknya tengah mempersiapkan strategi teknis agar para awak media tetap dapat mengakses informasi aktual tanpa mengabaikan aspek keselamatan diri.

    “Kami mempersiapkan konsep agar bagaimana rekan-rekan tetap bisa meliput berita dengan aman, mendapatkan informasi terkini yang ditunggu masyarakat, namun di satu sisi keamanan teman-teman tetap terjaga,” ujarnya.

    Menurut Sigit, implementasi perlindungan ini menjadi pekerjaan rumah bersama yang akan diterapkan sebaik-baiknya di lapangan. Selain aspek keamanan, Kapolri juga menyoroti peran vital pers di era post-truth dan jurnalisme warga (citizen journalism).

    Ia berharap pers tetap menjadi rujukan utama yang menyajikan informasi terverifikasi dan berimbang di tengah banjir informasi media sosial.

    “Kemitraan dengan media sangat penting untuk memberikan informasi yang berimbang dan terpercaya, yang menjadi rujukan masyarakat,” pungkasnya.

    Pewarta: Desi Purnama Sari
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ratusan ojol ikuti sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan di Jaktim

    Ratusan ojol ikuti sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan di Jaktim

    Jakarta (ANTARA) – Ratusan pengemudi ojek online (ojol) memadati Gelanggang Olahraga Remaja (GOR) Otista di Jatinegara, Jakarta Timur (Jaktim), Minggu, untuk mengikuti sosialisasi program jaminan sosial oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.

    “Para pengendara yang tergabung dalam berbagai komunitas ojol itu datang untuk mengikuti sosialisasi program jaminan sosial yang digelar Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan,” kata Kabid Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Indra Gunawan di GOR Otista, Jakarta Timur, Minggu.

    Dia mengatakan kegiatan itu merupakan bagian dari deklarasi yang digagas oleh Perhimpunan Ojek Online (O2). Komunitas tersebut mengundang BPJS Ketenagakerjaan untuk memberikan sosialisasi sekaligus membuka pendaftaran bagi pengemudi yang ingin menjadi peserta.

    “Hari ini, jumlah driver ojol yang hadir sekitar 500 orang. Target kami ada 5.000 anggota ojol yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan,” ujar Indra.

    Menurut dia, sesuai dengan amanat undang-undang, seluruh pekerja bukan penerima upah, termasuk pengemudi ojol berhak mendapatkan perlindungan dari BPJS Ketenagakerjaan.

    Para pengemudi cukup membayar iuran sebesar Rp16.800 per bulan untuk mendapatkan jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, hingga perlindungan hari tua

    “Ke depan juga akan dikeluarkan Keputusan Presiden yang mengatur bahwa seluruh driver ojol wajib didaftarkan oleh operatornya ke BPJS Ketenagakerjaan. Syaratnya hanya menggunakan NIK (Nomor Induk Kependudukan),” ujar Indra.

    Dengan menjadi peserta, kata dia, seluruh biaya perawatan pengemudi yang mengalami kecelakaan akan ditanggung BPJS Ketenagakerjaan hingga sembuh, tanpa batasan.

    Selain itu, BPJS Ketenagakerjaan juga menyediakan santunan kematian sebesar Rp70 juta bagi pengemudi ojol yang meninggal dunia akibat kecelakaan.

    “Kami juga memberikan beasiswa bagi dua anak dari peserta yang meninggal dunia, nilainya total Rp174 juta sampai jenjang perguruan tinggi,” ucap Indra.

    Sementara itu, Ketua Umum Perhimpunan Ojek Online (O2) Cecep Syarifudin menyambut baik langkah BPJS Ketenagakerjaan dalam memperluas perlindungan bagi para pengemudi ojol.

    Dia menuturkan deklarasi serupa sebelumnya telah digelar di Bekasi, Jawa Barat, dan akan dilanjutkan ke sejumlah daerah lain, yaitu Depok, Karawang, Tangerang, Surabaya, dan Bali.

    Dia pun menilai kehadiran BPJS Ketenagakerjaan itu menjadi angin segar bagi para pengemudi yang selama ini tidak mendapatkan perlindungan memadai dari aplikator.

    Dia menceritakan selama ini, banyak laporan yang masuk, yang menyebutkan asuransi dari operator kerap memotong saldo driver, dan beberapa kasus bahkan tidak dapat diklaim.

    “Selama ini, dari penjelasan kawan-kawan, memang tidak ada jaminan yang benar-benar melindungi mereka. Kalau pun ada, itu pun dipotong dari saldo,” ujar Cecep.

    Oleh karena itu, dia mengharapkan agar pihak perusahaan aplikasi lebih peka terhadap risiko yang dihadapi mitra mereka di lapangan.

    Dia menegaskan keselamatan para pengemudi seharusnya menjadi tanggung jawab utama perusahaan, mengingat pekerjaan mereka berisiko tinggi.

    “Ketika kami mendapatkan kabar ada banyak driver yang tidak bisa di-cover oleh aplikasi, itu yang membuat kami bergerak menjalin kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan,” tutur Cecep.

    Lebih lanjut, dia memastikan pihaknya terus mendorong agar semakin banyak pengemudi ojol yang mendapatkan perlindungan jaminan sosial melalui BPJS Ketenagakerjaan.

    Keberadaan perlindungan itu diyakini dapat meningkatkan keamanan dan kesejahteraan mereka saat bekerja.

    Sejak pagi, para pengemudi ojek online tampak antusias memenuhi area GOR. Mereka berharap memperoleh pemahaman lebih jelas mengenai manfaat perlindungan sosial yang bisa mereka dapatkan melalui program tersebut.

    Banyak di antara mereka datang dengan penuh harapan ketika mendengar paparan mengenai jaminan yang akan diterima setelah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

    Selama ini, sebagian besar pengemudi ojol tidak memiliki jaminan keselamatan atau perlindungan pekerjaan.

    Ketika terjadi kecelakaan, mereka terpaksa menanggung seluruh biaya pengobatan secara mandiri.

    Wajah mereka pun nampak lega ketika mengetahui BPJS Ketenagakerjaan memberikan perlindungan secara menyeluruh, mulai dari jaminan kecelakaan kerja hingga jaminan kematian.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Jelang HPN 2026, PWI ajak negara hadir jaga kesehatan ekosistem media

    Jelang HPN 2026, PWI ajak negara hadir jaga kesehatan ekosistem media

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Pusat Akhmad Munir mengharapkan negara dapat semakin mengambil peran sentral dalam menjaga kelangsungan hidup industri media di Indonesia, khususnya dalam menghadapi era disrupsi media.

    Seruan itu disampaikan Munir saat Pencanangan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 di Alun-alun Kota Serang, Banten, Minggu, dikutip dari keterangan tertulis diterima di Jakarta.

    Sebelum acara pencanangan dimulai, Munir bersama jajaran pengurus PWI Pusat, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, dan Gubernur Banten Andra Soni melakukan jalan sehat bersama dengan masyarakat pers dan ribuan masyarakat Banten.

    Munir yang juga Direktur Utama LKBN ANTARA itu menegaskan bahwa media nasional saat ini sedang tidak baik-baik saja akibat perubahan besar landscape industri yang dipicu oleh disrupsi teknologi.

    “Kami berharap negara semakin hadir untuk membawa dunia pers sesuai yang kita harapkan menjadi perusahaan pers yang sehat, wartawannya sehat, dan karya jurnalistiknya juga sehat untuk membangun bangsa dan negara,” ujar Munir.

    Munir, yang turut didampingi Sekjen PWI Pusat Zulmansyah Sekedang, menyatakan salah satu agenda utama HPN 2026 adalah Konvensi Media Massa yang akan membahas masa depan wartawan di tengah ancaman teknologi.

    Menanggapi tantangan disrupsi, Kapolri menekankan pentingnya peran pers dalam menghadapi era post-truth.

    “Sangat penting keberadaan teman-teman dari pers untuk bisa memberikan informasi yang berimbang dan tepercaya agar menjadi rujukan masyarakat dan Polri berkomitmen meningkatkan perlindungan bagi rekan-rekan pers di lapangan,” jelas Sigit.

    Sementara itu, Gubernur Banten Andra Soni menyampaikan kesiapan penuh Pemerintah Provinsi Banten menjadi tuan rumah puncak HPN pada 9 Februari 2026 yang rencananya dihadiri Presiden Prabowo Subianto.

    “Pemerintah Provinsi Banten meyakini kegiatan HPN 2026 di Provinsi Banten tidak hanya akan berdampak terhadap penguatan sinergi antar pemerintah daerah, tetapi juga akan berdampak terhadap pengembangan ekonomi daerah, khususnya pada sektor pariwisata,” katanya.

    Ia juga mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama menyukseskan rangkaian HPN dan berharap insan pers dapat menjadi mitra strategis dalam mengembangkan sektor investasi dan pariwisata di Banten.

    Pewarta: Benardy Ferdiansyah
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • JPO Lebak Bulus Gelap Gulita, Warga Khawatir Pejalan Kaki Celaka
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        30 November 2025

    JPO Lebak Bulus Gelap Gulita, Warga Khawatir Pejalan Kaki Celaka Megapolitan 30 November 2025

    JPO Lebak Bulus Gelap Gulita, Warga Khawatir Pejalan Kaki Celaka
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Minimnya penerangan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di Jalan Raden Ajeng Kartini, Lebak Bulus, Jakarta Selatan, membuat pejalan kaki harus ekstra berhati-hati saat melintas pada malam hari.
    Warga sekitar menyebut, pejalan kaki yang melintas terpaksa menyalakan lampu ponsel untuk menerangi langkah mereka karena kondisi JPO yang gelap gulita.
    Seorang pengemudi ojek online, Ukin (37), warga sekitar yang sering mangkal di area JPO, mengatakan sudah sejak beberapa pekan terakhir ia melihat pengguna JPO menyalakan lampu ponsel ketika melewati JPO tersebut.
    Udin mengkhawatir pejalan kaki yang melintas JPO bisa celaka karena
    kondisi gelap
    gulita.
    “Kalau malam mah gelap total. Banyak yang lewat sambil megang HP di depan, dijadiin senter. Kalau enggak begitu, bisa kejeglong karena enggak kelihatan apa-apa,” ujar Ukin saat ditemui
    Kompas.com
    , Minggu (30/11/2025).
    “Saya kebetulan pernah jemput penumpang jam 20.00 WIB, dia pakai lampu dari HP,” lanjutnya.
    Ukin menilai kondisi tersebut membahayakan, terutama bagi perempuan atau pelajar yang melintas sendirian.
    “Ngeri juga kalau perempuan lewat sendirian. Saya sering nunggu orderan di bawah, jadi kelihatan banget gelapnya. Harusnya lampu JPO dinyalain,” katanya.
    Hal senada disampaikan warga setempat, Maya (45), yang rumahnya berada tidak jauh dari JPO.
    Ia mengatakan kondisi JPO yang tidak memiliki akses penerangan sudah cukup lama.
    “Udah lama gelap, mungkin lebih dari setahun. Banyak warga ngeluh. Anak saya kalau pulang malam saya larang lewat situ, takut,” kata Maya.
    Ia berharap pemerintah segera memperbaiki
    penerangan JPO
    karena fasilitas tersebut masih menjadi akses vital bagi warga yang menyeberang jalan.
    “JPO itu kan buat keamanan orang nyeberang. Kalau gelap begini, fungsinya jadi enggak maksimal. Harapannya cepat diperbaiki,” ujarnya.
    Kondisi gelap gulita di JPO ini sebelumnya ramai dibicarakan setelah akun Instagram @ijoeel mengunggah video yang memperlihatkan suasana jembatan pada malam hari.
    Dalam video itu, jalur penyeberangan tampak hanya disinari cahaya dari kendaraan yang melintas di bawahnya.
    “Saya sekarang ada di JPO. JPO yang sebelah sini viral karena sering dipakai content creator, tapi yang sisi satunya malah gelap dan jelek. Di sini sama sekali enggak ada lampunya. Bahaya. Kayak uji nyali,” ujar pengunggah dalam video tersebut.
    Sementara itu, saat Kompas.com mendatangi lokasi pada siang hari, terlihat hanya sedikit pejalan kaki yang melintas.
    Di beberapa titik, ditemukan tumpukan sampah, botol minuman, kantong plastik, serta kondisi lantai JPO yang retak.
    Hingga berita ini ditayangkan, Kompas.com telah mencoba mengonfirmasi kondisi JPO tersebut kepada Dinas Bina Marga DKI Jakarta, namun belum mendapat tanggapan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mimpi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Setelah Empat Dekade

    Mimpi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Setelah Empat Dekade

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah kembali mendeklarasikan ambisi besar untuk membawa perekonomian nasional tumbuh 8% dalam lima tahun ke depan. Target pertumbuhan ekonomi yang pernah lekat dengan ekonomi Indonesia empat hingga lima dekade lalu. Meski demikian, sejumlah tantangan struktural yang mengemuka sejak awal reformasi masih membayangi.

    Sebagai pengingat, pertumbuhan tinggi ekonomi Indonesia terjadi pada era Presiden Soeharto. Rinciannya, ekonomi tertinggi sepanjang sejarah Indonesia terjadi pada 1968 yakni mencapai 10,9%. Pertumbuhan tinggi di atas 8% kembali terjadi pada 1973 (8,1%), 1977 (8,3%), 1980 (10%), dan 1995 (8,2%). Meski demikian, rezim ini menutup kejatuhannya dengan anjlok -13,1% pada 1998 saat terjadi penggulingan kekuasaan lewat demonstrasi massa. 

    Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dalam Rencana Strategis Kementerian Keuangan (Kemenkeu) 2025–2029 yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.70/2025, mengamanatkan jajaran di kementeriannya mendukung arah pertumbuhan ekonomi 8% ini melalui optimalisasi pendapatan negara, belanja negara, perluasan sumber dan inovasi pembiayaan, serta pengendalian inflasi untuk mengejar target pertumbuhan.

    Dalam rencana tersebut, indikator sasaran strategis pendapatan negara yang optimal antara lain rasio pendapatan negara terhadap PDB sebesar 12,36% pada 2025 dan naik ke kisaran 12,86% hingga 18% pada 2029.

    Rasio penerimaan perpajakan terhadap PDB juga ditargetkan meningkat. Pada 2025, targetnya sebesar 10,24% dan naik ke kisaran 11,52% hingga 15% pada 2029.

    Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan P. Roeslani menyampaikan bahwa Indonesia membutuhkan investasi sekitar Rp13.032 triliun untuk mendorong pertumbuhan ekonomi 8% pada 2029. “Kalau kita lihat, dalam 5 tahun ke depan, pertumbuhan investasi yang diharapkan kurang lebih adalah Rp13.032 triliun atau kurang lebih US$869 miliar,” ucap Rosan dalam Kompas 100 CEO Forum di Tangerang, Rabu (26/11/2025).

    Menurut Rosan, target investasi tersebut memiliki rata-rata pertumbuhan sekitar 15,7% dibandingkan realisasi investasi 10 terakhir. Ia mengakui target itu menantang, tetapi upaya memperbaiki iklim investasi terus ditempuh, termasuk penyempurnaan sistem perizinan. Integrasi perizinan dari 18 kementerian kini berada dalam kewenangan Kementerian Investasi dan Hilirisasi.

    Rosan juga mencontohkan percepatan layanan perizinan berdasarkan ketentuan dalam PP No.28, yang memungkinkannya mengeluarkan izin apabila kementerian terkait tidak memberi respons dalam waktu yang ditentukan. “Dalam waktu 2 bulan, saya sudah mengeluarkan 151 perizinan,” katanya.

    Mimpi pertumbuhan ekonomi 8% juga pernah disinggung waktu era Presiden Joko Widodo dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati. Kala itu mantan bos Bank Dunia itu menyebut ekonomi Indonesia sebesar 7% hingga 8% hanya terjadi di era kepemimpinan Soeharto. Sejak itu, perekonomian sulit melampaui kisaran 7%.

    Pertumbuhan tertinggi pasca-Soeharto terjadi pada era Susilo Bambang Yudhoyono, yakni 6,3% pada 2007. Adapun pada era Joko Widodo, pertumbuhan ekonomi rata-rata berada di sekitar 4,23%.

    “Dalam 50 tahun sejarah Indonesia, pertumbuhan tertinggi sebenarnya dicapai pada tahun 1990-an ketika kita mampu mencapai sekitar 8%. Itu sama persis dengan India saat ini,” ujarnya dalam The International Seminar and Growth Academy Asean di Aula Dhanapala Kemenkeu, Senin (23/9/2024).

    Meski ekonomi tumbuh solid, sejumlah catatan menunjukkan stabilitas ekonomi Orde Baru pada dekade 1970-an turut dipengaruhi booming minyak dan gas. Penerimaan migas mengalir deras ke kas negara, membuat pemerintah relatif leluasa menjalankan program pembiayaan. Akan tetapi, resesi global pada 1982 menjadi titik balik ketika harga minyak jatuh dan pendapatan negara tertekan. Ekonomi hanya tumbuh 2,2% pada tahun itu.

    Meski reformasi pajak dan pengembangan sektor nonmigas kemudian dilakukan, tekanan ekonomi kembali muncul menjelang akhir Orde Baru. Tensi politik meningkat pada 1996, inflasi naik menjadi 8,86%, defisit transaksi berjalan melebar, dan krisis finansial Asia 1997 memperparah kondisi ekonomi. Krisis tersebut menunjukkan kerentanan struktural perekonomian dan lemahnya tata kelola. Inflasi mencapai 77,6%, ekonomi terjun ke -13,7%, dan Soeharto akhirnya lengser setelah 32 tahun berkuasa.

    Reformasi 1998 membawa perubahan tata kelola politik, tetapi ekonomi masih belum kembali pada pertumbuhan tinggi seperti sebelum krisis. Pada 1998, ekonomi minus -13,13%, lalu berbalik tipis menjadi 0,79% pada 1999. Upaya pemulihan melalui penataan aset, penjualan BUMN, dan berbagai kebijakan fiskal membuat ekonomi tumbuh 3,64% pada 2001 dan 4,5% pada 2002.

    Pada 2003, pemerintahan Presiden Megawati menyampaikan optimisme bahwa pertumbuhan dapat mencapai 7% dalam tiga tahun namun tak pernah terealisasi. Menteri Keuangan Boediono, kala itu, menilai sasaran tersebut masih dalam jangkauan jika perbaikan iklim investasi dilakukan. Ia menekankan pentingnya kepastian hukum, keamanan, dan perlindungan hak usaha. Persoalan kelembagaan, aturan yang tumpang tindih, serta pungutan daerah menjadi tantangan.

    Hingga kini, data BPS menunjukkan ekonomi Indonesia belum pernah kembali menembus pertumbuhan tahunan di atas 7% setelah reformasi. Rekor pertumbuhan tertinggi tercatat pada 2007, yakni 6,35%. Pada era pemerintahan Joko Widodo, pertumbuhan tertinggi berada di kisaran 5%.

  • Mimpi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Setelah Empat Dekade

    Mimpi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Setelah Empat Dekade

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah kembali mendeklarasikan ambisi besar untuk membawa perekonomian nasional tumbuh 8% dalam lima tahun ke depan. Target pertumbuhan ekonomi yang pernah lekat dengan ekonomi Indonesia empat hingga lima dekade lalu. Meski demikian, sejumlah tantangan struktural yang mengemuka sejak awal reformasi masih membayangi.

    Sebagai pengingat, pertumbuhan tinggi ekonomi Indonesia terjadi pada era Presiden Soeharto. Rinciannya, ekonomi tertinggi sepanjang sejarah Indonesia terjadi pada 1968 yakni mencapai 10,9%. Pertumbuhan tinggi di atas 8% kembali terjadi pada 1973 (8,1%), 1977 (8,3%), 1980 (10%), dan 1995 (8,2%). Meski demikian, rezim ini menutup kejatuhannya dengan anjlok -13,1% pada 1998 saat terjadi penggulingan kekuasaan lewat demonstrasi massa. 

    Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dalam Rencana Strategis Kementerian Keuangan (Kemenkeu) 2025–2029 yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.70/2025, mengamanatkan jajaran di kementeriannya mendukung arah pertumbuhan ekonomi 8% ini melalui optimalisasi pendapatan negara, belanja negara, perluasan sumber dan inovasi pembiayaan, serta pengendalian inflasi untuk mengejar target pertumbuhan.

    Dalam rencana tersebut, indikator sasaran strategis pendapatan negara yang optimal antara lain rasio pendapatan negara terhadap PDB sebesar 12,36% pada 2025 dan naik ke kisaran 12,86% hingga 18% pada 2029.

    Rasio penerimaan perpajakan terhadap PDB juga ditargetkan meningkat. Pada 2025, targetnya sebesar 10,24% dan naik ke kisaran 11,52% hingga 15% pada 2029.

    Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan P. Roeslani menyampaikan bahwa Indonesia membutuhkan investasi sekitar Rp13.032 triliun untuk mendorong pertumbuhan ekonomi 8% pada 2029. “Kalau kita lihat, dalam 5 tahun ke depan, pertumbuhan investasi yang diharapkan kurang lebih adalah Rp13.032 triliun atau kurang lebih US$869 miliar,” ucap Rosan dalam Kompas 100 CEO Forum di Tangerang, Rabu (26/11/2025).

    Menurut Rosan, target investasi tersebut memiliki rata-rata pertumbuhan sekitar 15,7% dibandingkan realisasi investasi 10 terakhir. Ia mengakui target itu menantang, tetapi upaya memperbaiki iklim investasi terus ditempuh, termasuk penyempurnaan sistem perizinan. Integrasi perizinan dari 18 kementerian kini berada dalam kewenangan Kementerian Investasi dan Hilirisasi.

    Rosan juga mencontohkan percepatan layanan perizinan berdasarkan ketentuan dalam PP No.28, yang memungkinkannya mengeluarkan izin apabila kementerian terkait tidak memberi respons dalam waktu yang ditentukan. “Dalam waktu 2 bulan, saya sudah mengeluarkan 151 perizinan,” katanya.

    Mimpi pertumbuhan ekonomi 8% juga pernah disinggung waktu era Presiden Joko Widodo dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati. Kala itu mantan bos Bank Dunia itu menyebut ekonomi Indonesia sebesar 7% hingga 8% hanya terjadi di era kepemimpinan Soeharto. Sejak itu, perekonomian sulit melampaui kisaran 7%.

    Pertumbuhan tertinggi pasca-Soeharto terjadi pada era Susilo Bambang Yudhoyono, yakni 6,3% pada 2007. Adapun pada era Joko Widodo, pertumbuhan ekonomi rata-rata berada di sekitar 4,23%.

    “Dalam 50 tahun sejarah Indonesia, pertumbuhan tertinggi sebenarnya dicapai pada tahun 1990-an ketika kita mampu mencapai sekitar 8%. Itu sama persis dengan India saat ini,” ujarnya dalam The International Seminar and Growth Academy Asean di Aula Dhanapala Kemenkeu, Senin (23/9/2024).

    Meski ekonomi tumbuh solid, sejumlah catatan menunjukkan stabilitas ekonomi Orde Baru pada dekade 1970-an turut dipengaruhi booming minyak dan gas. Penerimaan migas mengalir deras ke kas negara, membuat pemerintah relatif leluasa menjalankan program pembiayaan. Akan tetapi, resesi global pada 1982 menjadi titik balik ketika harga minyak jatuh dan pendapatan negara tertekan. Ekonomi hanya tumbuh 2,2% pada tahun itu.

    Meski reformasi pajak dan pengembangan sektor nonmigas kemudian dilakukan, tekanan ekonomi kembali muncul menjelang akhir Orde Baru. Tensi politik meningkat pada 1996, inflasi naik menjadi 8,86%, defisit transaksi berjalan melebar, dan krisis finansial Asia 1997 memperparah kondisi ekonomi. Krisis tersebut menunjukkan kerentanan struktural perekonomian dan lemahnya tata kelola. Inflasi mencapai 77,6%, ekonomi terjun ke -13,7%, dan Soeharto akhirnya lengser setelah 32 tahun berkuasa.

    Reformasi 1998 membawa perubahan tata kelola politik, tetapi ekonomi masih belum kembali pada pertumbuhan tinggi seperti sebelum krisis. Pada 1998, ekonomi minus -13,13%, lalu berbalik tipis menjadi 0,79% pada 1999. Upaya pemulihan melalui penataan aset, penjualan BUMN, dan berbagai kebijakan fiskal membuat ekonomi tumbuh 3,64% pada 2001 dan 4,5% pada 2002.

    Pada 2003, pemerintahan Presiden Megawati menyampaikan optimisme bahwa pertumbuhan dapat mencapai 7% dalam tiga tahun namun tak pernah terealisasi. Menteri Keuangan Boediono, kala itu, menilai sasaran tersebut masih dalam jangkauan jika perbaikan iklim investasi dilakukan. Ia menekankan pentingnya kepastian hukum, keamanan, dan perlindungan hak usaha. Persoalan kelembagaan, aturan yang tumpang tindih, serta pungutan daerah menjadi tantangan.

    Hingga kini, data BPS menunjukkan ekonomi Indonesia belum pernah kembali menembus pertumbuhan tahunan di atas 7% setelah reformasi. Rekor pertumbuhan tertinggi tercatat pada 2007, yakni 6,35%. Pada era pemerintahan Joko Widodo, pertumbuhan tertinggi berada di kisaran 5%.

  • Kondisi JPO di Lebak Bulus Memprihatinkan, Gelap Gulita dan Tak Ada Besi Pegangan
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        30 November 2025

    Kondisi JPO di Lebak Bulus Memprihatinkan, Gelap Gulita dan Tak Ada Besi Pegangan Megapolitan 30 November 2025

    Kondisi JPO di Lebak Bulus Memprihatinkan, Gelap Gulita dan Tak Ada Besi Pegangan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di Jalan Raden Ajeng Kartini, Lebak Bulus, Jakarta Selatan, kondisinya memprihatinkan.
    Berdasarkan pantauan
    Kompas.com
    di lokasi, fasilitas publik yang dibawahnya dilintasi Jalan Tol Pondok Pinang–TMII dan Tol JORR itu tidak dilengkapi
    lampu penerangan
    dan banyak
    kerusakan fisik
    .
    JPO tersebut sebenarnya berada di lokasi strategis, dikelilingi gedung perkantoran dan akses menuju halte TransJakarta.
    Masalah paling utama adalah tidak adanya penerangan. Di sepanjang jembatan, tidak ditemukan satu tiang atau instalasi lampu yang seharusnya menjadi standar fasilitas pejalan kaki.
    Sebagian besi untuk pegangan pengguna JPO juga hilang. 
    Meski pada siang hari tidak banyak pejalan kaki yang melintas, area ini tampak tidak aman pada malam hari karena
    minim penerangan
    .
    Kondisi gelap gulita tersebut sebelumnya ramai dibicarakan setelah akun Instagram @ijoeel mengunggah video suasana JPO itu pada malam hari.
    Dari video tersebut terlihat jalur penyeberangan yang hanya disinari cahaya dari kendaraan di bawahnya.
    “Saya sekarang ada di
    JPO Lebak Bulus
    . JPO yang sebelah sini viral karena sering dipakai konten kreator, tapi yang sisi satunya malah gelap dan jelek. Di sini sama sekali nggak ada lampunya. Bahaya kayak uji nyali,” ujar pengunggah dalam video tersebut.
    Minimnya penerangan membuat pejalan kaki harus menggunakan lampu ponsel untuk memastikan pijakan.
    Ukin (37), pengemudi ojek online yang sering menjemput penumpang di area sekitar mengatakan pengguna kerap menggunakan ponsel saat melintasi JPO tersebut.
    “Pernah saya jemput sekitar jam 8 malam. Penumpangnya lewat JPO pakai lampu HP biar kelihatan,” kata Ukin kepada
    Kompas.com
    , Minggu (30/11/2025).
    Selain gelap, kondisi JPO juga tampak tidak terawat.
    Pada area seberang dekat Halte Busway TB Simatupang, terlihat banyak botol minuman, plastik, dan pecahan kaca.
    Beberapa bagian lantai terlihat retak dan sambungan logam di sejumlah titik tampak bergeser. Dinding pembatas dan railing dipenuhi coretan grafiti.
    Selain itu, struktur jembatan yang terdiri dari sambungan-sambungan dan tikungan membuat jalurnya tidak lurus, serta memiliki variasi pijakan dari beton hingga panel logam yang tampak mulai haus.
    Mukmin (41), pedagang minuman di tangga JPO mengaku kondisi gelap sudah berlangsung lama.
    “Setahu saya dari awal memang begitu. Nggak pernah lihat ada lampu dipasang,” ujar Mukmin.
    Ia juga menyebut JPO tersebut jarang digunakan warga pada malam hari karena dianggap tidak aman.
    “Sepi banget kalau malam. Yang ke arah halte seberang itu kan banyak pohon, bukan kawasan kantor. Orang takut lewat,” ujarnya.
    Mukmin juga beberapa kali melihat aktivitas tak wajar di area tersebut.
    “Tiap malam Minggu suka ramai. Ada yang minum-minum, pernah ada bunyi pecahan botol. Saya langsung pulang,” katanya.
    Saat ini Kompas.com telah mencoba mengonfirmasi kondisi JPO ke Dinas Bina Marga DKI Jakarta, namun belum ada tanggapan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bos VinFast Indonesia Beberkan Upaya Dukung Indonesia Emas di GJAW 2025

    Bos VinFast Indonesia Beberkan Upaya Dukung Indonesia Emas di GJAW 2025

    Tangerang

    Chief Executive Officer (CEO) VinFast Indonesia Kariyanto Hardjosoemarto (Kerry) menegaskan pihaknya berupaya untuk mendukung visi Indonesia Emas 2045. Dalam gelaran GAIKINDO Jakarta Auto Week 2025 (GJAW) yang digelar di Indonesia Convention Exhibiton (ICE) BSD, Kabupaten Tangerang, Kerry mengatakan VinFast membawa semangat untuk ‘memajukan rakyat, memajukan bangsa’.

    “Seperti yang Anda ketahui, VinFast lahir dari VinGroup, perusahaan swasta terbesar di Vietnam, dan salah satu korporasi paling visioner di kawasan. Berpegang pada filosofi menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat, VinGroup telah membangun ekosistem dinamis yang mencakup enam pilar utama, yaitu industri dan teknologi, real estate dan layanan infrastruktur, energi hijau, budaya, serta usaha sosial,” kata Kerry, di acara GJAW, Jumat (21/11/2025).

    Foto: Andhika Prasetia/detikcom

    Semuanya disatukan oleh satu tujuan, yaitu meningkatkan kualitas hidup dan menginspirasi kemajuan. Di dalam ekosistem kuat tersebut, VinFast hadir sebagai simbol transformasi, perwujudan revolusi hijau, dan semangat kebangkitan Asia Tenggara.

    “VinFast merepresentasikan aspirasi kita bersama untuk menembus batas, menguasai teknologi global dengan kecerdasan, ketangguhan, dan tekad tak tergoyahkan dari masyarakat kita,” ujar Kerry.

    Dalam kesempatan itu, Kerry menyebut Indonesia bukan sekadar target pasar, tetapi rumah kedua bagi VinFast. Hal itulah yang membuat VinFast Indonesia berupaya untuk mendukung visi Indonesia Emas 2045.

    “Di sini kami melihat sebuah visi nasional yang besar dan menginspirasi, Indonesia Emas 2045. Sebuah visi tentang kekuatan, kemakmuran, dan pembangunan berkelanjutan,” kata Kerry.

    Oleh karena itu, VinFast Indonesia berkomitmen membangun ekosistem mobilitas ramah lingkungan dan menghadirkan solusi nyata bagi masyarakat RI. Kerry mengatakan dalam waktu kurang dari dua tahun, VinFast Indonesia telah menghadirkan beragam lini kendaraan listrik seperti VF 3 (mini-SUV), VF 5 (A-SUV), VF 6 (B-SUV), VF e34, hingga VF 7 (C-SUV), yang menyasar berbagai kebutuhan mobilitas, dari penggunaan pribadi hingga keluarga, dari perkotaan hingga pedesaan.

    “Dan ini tentu saja baru memulai. Dalam waktu dekat, kami akan memperkenalkan sepeda motor listrik, serta lebih banyak kendaraan ramah lingkungan lainnya,” kata Kerry.

    Kerry menegaskan kontribusi VinFast Indonesia dalam mendukung visi Indonesia Emas 2045 tidak hanya hadir melalui produk kendaraan listrik. Lebih dari itu, komitmen tersebut diwujudkan melalui pembangunan ekosistem lengkap dari hulu ke hilir.

    Salah satunya yaitu pabrik VinFast Indonesia yang tengah dibangun di Subang, Jawa Barat. Adapun pabrik tersebut ditargetkan beroperasi pada Maret 2026.

    Kapasitas pabrik VinFast Indonesia mencapai 50 ribu unit per tahun dengan target penyerapan tenaga kerja sebanyak 1.000 hingga 3.000 orang. Fasilitas pabrik VinFast Indonesia di Subang ini akan mencakup beberapa area produksi utama, seperti Body Shop, General Assembly Shop, Paint Shop, area pengujian, dan masih banyak lainnya.

    “Upaya kita mendukung Indonesia Emas tentu melalui mobilitas hijau itu sendiri, dari sisi produk dan juga ekosistem lengkap yang kita bangun, mulai dari pabrik, charging, BSM, hingga taksi listrik,” jelasnya.

    Ia menambahkan bahwa keberadaan pabrik VinFast Indonesia di Subang akan membawa dampak berganda (multiplier effect) bagi perekonomian nasional. Tak sekadar memenuhi target penjualan, melalui pembangunan pabrik, VinFast Indonesia juga mentransfer pengetahuan (transfer of knowledge), mentransfer teknologi (transfer of technology), dan menyerap tenaga kerja.

    “Dampak ekonomi yang tercipta akan mendukung pencapaian Indonesia Emas. Jadi kontribusinya hadir dari hulu ke hilir,” tutur Kerry.

    Debut Model Baru: Limo Green-VF Wild Jadi Sorotan

    Foto: Andhika Prasetia/detikcom

    Pada GJAW 2025, VinFast Indonesia memberikan ‘Exclusive First Look’ dua model baru, salah satunya Limo Green, yang menjadi highlight booth produsen otomotif asal Vietnam ini – menandai semakin agresifnya VinFast Indonesia di pasar kendaraan listrik RI.

    Mobil listrik 7 seater VinFast Limo Green diklaim cocok buat keluarga di Indonesia. Tak hanya itu, mobil ini juga diklaim cocok buat digunakan sebagai armada taksi atau fleet.

    Dengan dimensi 4.730 mm (P) x 1.870 mm (L) x 1.690 mm (T) dan wheelbase 2.840 mm, MPV ini menawarkan kabin yang luas dan kenyamanan optimal di seluruh tiga baris kursinya. Berbekal teknologi baterai litium ferrofosfat (LFP), model ini mampu menempuh jarak hingga 470 km dalam sekali pengisian. Limo Green sudah bisa mulai dipesan dengan harga indikatif Rp319.000.000, sehingga bukan sekadar preview saja.

    Selain Limo Green, VinFast Indonesia juga membawa produk mobil konsep pikap double cabin bernama VF Wild. VF Wild memiliki dimensi impresif mencakup panjang 5.324 mm dan lebar 1.997 mm.

    Inovasi desainnya tampak pada bak belakang yang dapat diperpanjang secara otomatis melalui mekanisme jendela belakang dan kursi baris kedua yang dapat dilipat, sebuah fitur yang memaksimalkan kapasitas kargo tanpa mengorbankan kenyamanan penumpang.

    Daya tarik futuristiknya semakin diperkuat dengan panoramic glass roof dan digital side mirrors, meningkatkan tampilan estetik sekaligus performa aerodinamisnya.

    Dengan memberikan ‘Exclusive First Look’ terhadap model-model yang inovatif, VinFast Indonesia menegaskan kembali upayanya dalam menghadirkan teknologi canggih, desain berkelas, dan membangun kepercayaan pelanggan di pasar Indonesia.

    “Berbeda dari Limo Green, kehadiran model ini memiliki tujuan untuk mendengar dan belajar. Masukan Anda mengenai desain, kebutuhan fungsional, hingga persaingan harga yang diharapkan akan membantu VinFast lebih memahami aspirasi konsumen di Indonesia,” pungkasnya.

    (akn/ega)

  • VinFast Indonesia Ajak Masyarakat Kasih Nama untuk SUV Seri Terbaru

    VinFast Indonesia Ajak Masyarakat Kasih Nama untuk SUV Seri Terbaru

    Tangerang

    Brand otomotif asal Vietnam, VinFast Indonesia turut hadir di GAIKINDO Jakarta Auto Week (GJAW) 2025. Dalam kesempatan tersebut, VinFast Indonesia memberikan ‘Exclusive First Look’ untuk dua produk sekaligus, Limo Green yang merupakan MPV listrik 7 seater dan konsep pickup double cabin bernama VF Wild.

    CEO VinFast Indonesia Kariyanto Hardjosoemarto (Kerry) menjelaskan kedua model tersebut merupakan bagian dari strategi ekspansi VinFast Indonesia di pasar RI. Tak hanya memperkenalkan, VinFast Indonesia juga mengajak masyarakat untuk memberi nama dari varian Limo Green yang akan dirilis tahun depan.

    “Di GJAW, sebagai wujud komitmen kami untuk terus beradaptasi dan mendengarkan kebutuhan pasar, kami juga ingin mengajak kreativitas masyarakat di Indonesia buat memberikan nama bagi varian VinFast Limo Green yang akan hadir di Indonesia pada tahun depan,” kata Kerry, di GJAW, Indonesia Convention Exhibiton (ICE) BSD, Kabupaten Tangerang, Jumat (21/11/2025).

    Foto: Andhika Prasetia/detikcom

    Kerry mengatakan mobil listrik 7 seater VinFast Limo Green diklaim cocok buat keluarga di Indonesia. Tak hanya itu, mobil ini juga diklaim cocok buat digunakan sebagai armada taksi atau fleet.

    Dengan dimensi 4.730 mm (P) x 1.870 mm (L) x 1.690 mm (T) dan wheelbase 2.840 mm, MPV ini menawarkan kabin yang luas dan kenyamanan optimal di seluruh tiga baris kursinya. Berbekal teknologi baterai litium ferrofosfat (LFP), model ini mampu menempuh jarak hingga 470 km dalam sekali pengisian. Limo Green sudah bisa mulai dipesan dengan harga indikatif Rp 319.000.00, sehingga bukan sekadar preview saja.

    Selain Limo Green, VinFast Indonesia juga membawa produk mobil konsep pikap double cabin bernama VF Wild. VF Wild memiliki dimensi impresif mencakup panjang 5.324 mm dan lebar 1.997 mm.

    Inovasi desainnya tampak pada bak belakang yang dapat diperpanjang secara otomatis melalui mekanisme jendela belakang dan kursi baris kedua yang dapat dilipat, sebuah fitur yang memaksimalkan kapasitas kargo tanpa mengorbankan kenyamanan penumpang. Daya tarik futuristiknya semakin diperkuat dengan panoramic glass roof dan digital side mirrors, meningkatkan tampilan estetik sekaligus performa aerodinamisnya.

    “Berbeda dari Limo Green, VF Wild ini memiliki tujuan untuk mendengar dan belajar. Masukan Anda mengenai desain, kebutuhan fungsional, hingga persaingan harga yang diharapkan akan membantu VinFast lebih memahami aspirasi konsumen di Indonesia,” ungkap Kerry.

    Kerry menjelaskan Limo Green dibawa secara khusus sebagai Exclusive First Look bagi konsumen Indonesia, bahkan sebelum peluncuran global resminya pada Maret 2026.

    “Di Vietnam, Limo Green telah mencuri perhatian dengan lebih dari 6.500 pengiriman hanya dalam waktu tiga bulan. Langsung melesat di jajaran teratas di segmennya,” kata Kerry.

    “Anda dapat menyampaikan ide nama varian nanti VinFast Limo Green yang khusus nanti dipasarkan di Indonesia kepada staf kami yang ada booth VinFast atau mengirimkannya secara online. Kami dengan senang hati menantikan suara dan inspirasi Anda,” pungkasnya.

    (akn/ega)