Xcloud.id

provinsi: BANTEN

  • Pemkot Tangsel Ingin Semua Sektor Proaktif Atasi Stunting

    Pemkot Tangsel Ingin Semua Sektor Proaktif Atasi Stunting

    Ciputat: Pemerintah Kota Tangerang Selatan ingin semua sektor proaktif mengatasi masalah stunting. Tidak boleh hanya menjadi urusan satu dinas, melainkan tanggung jawab seluruh elemen masyarakat dan pemerintah hingga ke tingkat RT RW.

    Hal itu ditegaskan Wakil Wali Kota Tangerang Selatan Pilar Saga Ichsan saat membuka acara publikasi stunting Kota Tangsel di Aula Blandongan, Puspemkot Tangsel, Jumat 12 September 2025.

    “Kita harus sama-sama menangani masalah stunting ini. Jadi tidak ada lagi ego sektoral, misal saya dari Pemerintah Kota Tangerang Selatan, saya dari dinas kesehatan, saya dari dinas perempuan dan anak, saya dari organisasi ini itu, tidak ada yang seperti itu. Penanganan stunting harusnya satu tim, kita solid semua hingga lurah dan camat harus bisa bergerak untuk menangani masalah stunting,” kata Pilar.

    Ia menekankan, lurah dan camat beserta RT RW setempat harus lebih proaktif dalam memantau kondisi warganya, terutama ibu hamil dan balita. 

    Pilar juga meminta Dinas Kesehatan bersama perangkat daerah lain untuk memperkuat koordinasi, termasuk melalui forum diskusi rutin dengan stakeholder terkait.

    Menurutnya, stunting erat kaitannya dengan kondisi ekonomi keluarga. Oleh karena itu, solusi tidak hanya berupa intervensi kesehatan, tetapi juga pemberdayaan ekonomi masyarakat agar keluarga mampu memenuhi kebutuhan gizi anak.

    “Stunting ini adalah masalah serius, bukan sekadar angka penilaian. Jangan sampai ada keluarga di Tangsel yang tertinggal hanya karena masalah gizi. Penanganannya harus sejak dari ibu hamil, karena kualitas gizi anak ditentukan sejak dalam kandungan,” ujar Pilar.

    Pemkot Tangsel menargetkan angka stunting dapat terus ditekan hingga mendekati nol pada 2026. Ia menegaskan, target ini harus dicapai dengan kerja nyata, bukan hanya laporan administratif.

    “Kalau tahun depan kita masih menemukan kasus baru, artinya kita abai. Kita harus buktikan Tangsel bisa keluar dari radar isu stunting. Sebagai kota maju, masalah ini seharusnya sudah selesai,” kata Pilar.

    Acara tersebut dihadiri oleh jajaran perangkat daerah, organisasi profesi kesehatan, kader posyandu, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), serta stakeholder terkait lainnya.

    Ciputat: Pemerintah Kota Tangerang Selatan ingin semua sektor proaktif mengatasi masalah stunting. Tidak boleh hanya menjadi urusan satu dinas, melainkan tanggung jawab seluruh elemen masyarakat dan pemerintah hingga ke tingkat RT RW.
     
    Hal itu ditegaskan Wakil Wali Kota Tangerang Selatan Pilar Saga Ichsan saat membuka acara publikasi stunting Kota Tangsel di Aula Blandongan, Puspemkot Tangsel, Jumat 12 September 2025.
     
    “Kita harus sama-sama menangani masalah stunting ini. Jadi tidak ada lagi ego sektoral, misal saya dari Pemerintah Kota Tangerang Selatan, saya dari dinas kesehatan, saya dari dinas perempuan dan anak, saya dari organisasi ini itu, tidak ada yang seperti itu. Penanganan stunting harusnya satu tim, kita solid semua hingga lurah dan camat harus bisa bergerak untuk menangani masalah stunting,” kata Pilar.

    Ia menekankan, lurah dan camat beserta RT RW setempat harus lebih proaktif dalam memantau kondisi warganya, terutama ibu hamil dan balita. 
     
    Pilar juga meminta Dinas Kesehatan bersama perangkat daerah lain untuk memperkuat koordinasi, termasuk melalui forum diskusi rutin dengan stakeholder terkait.
     
    Menurutnya, stunting erat kaitannya dengan kondisi ekonomi keluarga. Oleh karena itu, solusi tidak hanya berupa intervensi kesehatan, tetapi juga pemberdayaan ekonomi masyarakat agar keluarga mampu memenuhi kebutuhan gizi anak.
     
    “Stunting ini adalah masalah serius, bukan sekadar angka penilaian. Jangan sampai ada keluarga di Tangsel yang tertinggal hanya karena masalah gizi. Penanganannya harus sejak dari ibu hamil, karena kualitas gizi anak ditentukan sejak dalam kandungan,” ujar Pilar.
     
    Pemkot Tangsel menargetkan angka stunting dapat terus ditekan hingga mendekati nol pada 2026. Ia menegaskan, target ini harus dicapai dengan kerja nyata, bukan hanya laporan administratif.
     
    “Kalau tahun depan kita masih menemukan kasus baru, artinya kita abai. Kita harus buktikan Tangsel bisa keluar dari radar isu stunting. Sebagai kota maju, masalah ini seharusnya sudah selesai,” kata Pilar.
     
    Acara tersebut dihadiri oleh jajaran perangkat daerah, organisasi profesi kesehatan, kader posyandu, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), serta stakeholder terkait lainnya.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News

    (FZN)

  • Waka MPR dorong perbaikan tata kelola sampah cegah banjir terulang

    Waka MPR dorong perbaikan tata kelola sampah cegah banjir terulang

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Eddy Soeparno mendorong perbaikan tata kelola dan manajemen sampah segera dilakukan untuk mencegah banjir, khususnya di Bali, tidak terulang di kemudian hari.

    Eddy dalam keterangan diterima di Jakarta, Senin, mengatakan krisis sampah di tengah anomali cuaca akibat perubahan iklim membuat banjir menjadi tidak terhindarkan. Di Bali, permasalahan itu menyebabkan sebagian besar wilayah tergenang.

    “Semua faktor ini yang membuat banjir di Bali sedemikian parah dampaknya bagi masyarakat dan menimbulkan korban. Situasi ini tidak boleh terulang dan harus ada langkah antisipasi segera,” ujarnya.

    Menurut dia, krisis sampah yang saat ini melanda kota-kota besar harus diselesaikan dengan manajemen krisis. Jika penanganannya sekadar manajemen biasa tanpa ada urgensi antisipasi segera, potensi bencana ekologis bisa terulang.

    Dia mengingatkan, jangan sampai bencana ekologis kembali terjadi karena tidak adanya koordinasi dan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah.

    “Keselamatan masyarakat harusnya jadi prioritas utama. Karena itu manajemen mengatasi krisis sampah ini membutuhkan intervensi pemerintah pusat bersama dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota,” katanya.

    Sebagai bagian dari inisiatif membantu pemerintah menangani isu sampah, Eddy mengaku sudah bertemu dengan kepala daerah di berbagai wilayah untuk meminta masukan, antara lain, dari Wali Kota Bandung, Tangerang Selatan, Yogyakarta, Solo, Palembang, Makassar, dan Manado.

    Ia menjelaskan pertemuan tersebut bertujuan mendengarkan berbagai masalah yang dihadapi daerah, menyerap aspirasi yang diberikan, serta adanya masukan untuk merevisi peraturan presiden (perpres) terkait sampah.

    “Masukan untuk revisi perpres sampah mengenai penanganan sampah dengan teknologi waste to energy. Ini masukan yang sangat penting agar krisis sampah ini bisa dihentikan dan tidak berkembang menjadi bencana lingkungan dan kesehatan,” ucapnya.

    Menurut Eddy, wali kota dari berbagai wilayah tersebut berkomitmen untuk menangani masalah sampah. Selain itu, kata dia, mereka berharap kolaborasi dengan pemerintah pusat dapat dilakukan agar penanganan sampah bisa lebih cepat serta terintegrasi.

    “Semoga kolaborasi dengan semua pihak ini bisa membantu mengatasi krisis sampah dengan segera agar tidak menjadi ancaman bencana yang bisa membahayakan masyarakat,” kata Eddy.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 65 Kampung Nelayan Merah Putih Dibangun Tahun Ini, Ini Sebaran Lokasinya

    65 Kampung Nelayan Merah Putih Dibangun Tahun Ini, Ini Sebaran Lokasinya

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan sebanyak 65 titik lokasi Kampung Nelayan Merah Putih pada tahap awal pembangunan pada 2025.

    Staf Ahli Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya KKP Trian Yunanda memastikan pelaksanaan program Kampung Nelayan Merah Putih ini untuk mendukung peningkatkan produktivitas, kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan sarana prasana perikanan dari hulu sampai hilir.

    Trian mengatakan sebanyak 65 kampung yang siap dibangun pada tahap I 2025 akan memakan anggaran senilai Rp1,34 triliun.

    Adapun, untuk tahap II, KKP tengah mengajukan anggaran ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk pembangunan 35 kampung lainnya. Dengan begitu, target 100 Kampung Nelayan Merah Putih pada 2025 dapat tercapai.

    Trian menjelaskan, pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih mencakup sarana dan prasarana produksi, balai pelatihan dan pelaksanaan pelatihan, serta pusat UMKM dan pasar ikan.

    Sementara itu, rincian bangunan pada program ini terdiri dari dermaga, gedung beku, pabrik es, balai pelatihan, shelter coolbox, sentra kuliner, stasiun pengisian bahan bakar minyak khusus nelayan, ruang ibadah, tempat pengelolaan sampah, bengkel kapal, dan kantor pengelolaan.

    Di samping pembangunan fisik, Trian menyampaikan, social engineering juga dilakukan untuk pengembangan sumber daya manusia, koperasi, kewirausahaan, termasuk kelengkapan sertifikasi, standarisasi, dan perizinan.

    Dia menjelaskan, langkah ini dilakukan agar masyarakat pengelola memiliki kemampuan pengelolaan fasilitas yang ada, serta mampu mengembangkan usaha yang dijalankan menjadi berkelanjutan seperti yang sudah berjalan di Biak, Papua.

    Trian menjelaskan bahwa pembangunan kampung nelayan akan dilakukan bertahap. Dalam hal ini, pemerintah tengah membangun 65 titik Kampung Nelayan Merah Putih.

    Nantinya, pembangunan di setiap lokasi Kampung Nelayan Merah Putih direncanakan akan memakan waktu sekitar 3,5 bulan untuk tahap pertama. Hasil program ini juga diplot untuk mendukung ketahanan pangan nasional melalui produk kelautan perikanan. 

    “Telah ditetapkan 65 lokasi untuk tahap I dari 100 lokasi yang Insya Allah kami akan bangun kurang lebih 3,5 bulan dari hari ini. Ini mudah-mudahan nanti per 2 Desember 2025, 65 lokasi ini sudah selesai dilaksanakan lengkap sarana prasarana produksinya,” kata Trian dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Senin (15/9/2025).

    Setelahnya, pemerintah menyiapkan tahap II untuk 35 lokasi Kampung Nelayan Merah Putih. Saat ini, KKP tengah mengajukan anggaran untuk 35 lokasi melalui proses diskresi

    “Ini [35 titik lokasi] semua anggarannya melalui anggaran biaya tambahan [ABT], kami berharap ini bisa dilaksanakan Maret 2026,” terangnya.

    Lebih lanjut, KKP memproyeksikan dampak pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih akan meningkatkan produksi perikanan menjadi rata-rata 800 ton per tahun, dengan jumlah orang yang bekerja secara permanen mencapai 7.000 orang di 100 lokasi nantinya.

    Direktur Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Ditjen Perikanan Tangkap KKP Mahrus mengatakan pihaknya juga memberikan bantuan kapal perikanan, sehingga akan menambah aktivitas perikanan di lokasi KNMP.

    “Kemudian selama pembangunan sarana prasana pasti akan ada pekerjaan konstruksi yang akan membuka kesempatan kerja,” ujar Mahrus.

    Sementara itu, Inspektur II Itjen KKP Lutfi memastikan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih diawasi oleh pengawas internal dan eksternal, seperti Kejaksanaan dan BPKP untuk menjamin transparansi pelaksanaannya.

    Selain itu, pengawasan juga pendampingan oleh para pengawas dimulai dari perencanaan, proses pembangunan, hingga program berjalan.

    Berikut daftar lokasi pembangunan tahap I Kampung Nelayan Merah Putih:

    1. Aceh: Lhok Pawoh, Lancok, Kuala Raja, Birem Puntong

    2. Bali: Seraya Timur

    3. Banten: Cikuhutwan

    4. Bengkulu: Merpas, Penago

    5. DI Yogyakarta: Poncowar

    6. Gorontalo: Leato Selatan

    7. Jawa Barat: Wanasari, Gebang Mekar, Karanganyar, Karangjaladri, Ciwaru

    8. Jawa Tengah: Kertojayan, Jatimalang, Bumiharjo, Karangtduwur, Banyutowo

    9. Jawa Timur: Lteeng, Pujiharjo, Dapenda, Bulumeduro

    10. Kalimantan Barat: Ujung Said, Sungai Nyiirih

    11. Kalimantan Tengah: Tanjung Putri

    12. Kepulauan Riau: Sembulang, Sekanak Raya, Kasu

    13. Lampung: Ketapang, Bandar Agung, Sukorahayu, Margasari

    14. Maluku: Weighiang, Labetawi

    15. Maluku Utara: Wasileo, Supu, Sangowo Timur

    16. Nusa Tenggara Barat: Bilelando, Ekas Buana, Pulau Bungin

    17. Nusa Tenggara Timur: Adang, Mudakputtu, Sulamu, Warloko Pesisiz

    18. Papua Barat Daya: Warmasen

    19. Papua Selatan: Samkai

    20. Sulawesi Barat: Sumare, Babara

    21. Sulawesi Selatan: Aeng Batu Batu, Anjuke, Bentengge, Balangloe Tarowang, Untia, Tongke-Tongke

    22. Sulawesi Tengah: Banagan

    23. Sulawesi Tenggara: Terapung, Gerak Makmur, Malalanda, Anaiwoi, Sorue Jaya

    24. Sumatra Barat: Padang Sarai, Kataping

    25. Sumatera Selatan: Sungsang IV

    Gandeng Pertamina

    Di samping itu, KKP juga menggandeng PT Pertamina untuk memastikan kelancaran pasokan bahan minyak (BBM) di lokasi Kampung Nelayan Merah Putih.

    VP Retail Fuel Sales Pertamina Patra Niaga Windriawan Kurniawan mengatakan langkah ini dilakukan agar tidak ada kendala memperoleh bahan bakar minyak untuk kapal-kapal perikanan, yang dapat menghambat produktivitas para nelayan.

    “Kami terus berkoordinasi dengan KKP dan pemda mengenai titik-tiknya, karena kan harus dipastikan juga bagaimana pasokan bisa sampai ke lokasi,” ujar Windriawan.

    Pertamina juga mengimbau kepada calon mitra pengelola SPBUN, untuk segera melakukan proses pendaftaran untuk pengurusan izin.

    Sementara itu, Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) berharap agar program Kampung Nelayan Merah Putih tidak hanya untuk memacu produktivitas masyarakat pesisir, melainkan juga memastikan kegiatan ekonomi yang dijalankan memiliki basis pengelolaan yang kuat

    Ketua KNTI Dani Setiawan berharap, program ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan pesisir.

  • MRT, LRT, dan Transjakarta Tarif Rp 1, Catat Tanggalnya Megapolitan 15 September 2025

    MRT, LRT, dan Transjakarta Tarif Rp 1, Catat Tanggalnya Megapolitan 15 September 2025

    MRT, LRT, dan Transjakarta Tarif Rp 1, Catat Tanggalnya
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Dalam rangka memperingati Hari Perhubungan Nasional (Harhubnas) dan Hari Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nasional 2025, masyarakat bisa menikmati tarif super spesial hanya Rp 1 untuk perjalanan dengan Transjakarta, MRT Jakarta, dan LRT Jakarta.
    Promo tarif ini berlaku pada dua hari, yaitu Selasa (17/9/2025), mulai pukul 00.00–23.59 WIB dan Jumat (19/9/2025), pukul 00.00–23.59 WIB.
    Informasi resmi tersebut disampaikan melalui akun Instagram
    @infotije
    yang dikelola Transjakarta.
    “Tarif transportasi publik Rp1 berlaku pada 17 September jam 00.00–23.59 WIB dan 19 September 2025 waktu 00.00–23.59 WIB,” tulis keterangan di akun tersebut.
    Lewat program ini, masyarakat diajak untuk lebih banyak bepergian menggunakan transportasi publik.
    Tujuannya bukan hanya untuk memeriahkan peringatan Harhubnas dan Hari Keselamatan Lalu Lintas, tetapi juga mendorong kebiasaan bertransportasi yang lebih aman, tertib, dan ramah lingkungan.
    Dalam unggahan bertema “Tarif Gratis, Semangat Bakti Transportasi”, diinformasikan bahwa kesempatan ini menjadi bagian dari semangat berbagi dan mendekatkan layanan publik dengan masyarakat.
    “Yuk, bepergian menggunakan angkutan umum untuk semarakkan Hari Perhubungan Nasional dan Hari Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bersama,” tulis keterangan resmi.
    Program tarif Rp1 bisa dinikmati di tiga moda transportasi utama yang melayani ribuan penumpang setiap harinya, yaitu:
    Transjakarta, yang menjangkau berbagai wilayah Jakarta dengan jalur bus rapid transit (BRT) dan non-BRT.
    MRT Jakarta, penghubung utama dari Lebak Bulus hingga Bundaran HI yang menjadi tulang punggung mobilitas warga.
    LRT Jakarta, yang melayani koridor Velodrome hingga Pegangsaan Dua di Jakarta Utara.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Uji Coba Rekayasa Lalu Lintas TB Simatupang Dimulai, Sejumlah Akses Putaran Masih Dibuka Megapolitan 15 September 2025

    Uji Coba Rekayasa Lalu Lintas TB Simatupang Dimulai, Sejumlah Akses Putaran Masih Dibuka Megapolitan 15 September 2025

    Uji Coba Rekayasa Lalu Lintas TB Simatupang Dimulai, Sejumlah Akses Putaran Masih Dibuka
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Dinas Perhubungan (Dishub) Jakarta mulai memberlakukan rekayasa lalu lintas di kawasan TB Simatupang pada Senin (15/9/2025) sore.
    Uji coba ini akan berlangsung hingga 19 September 2025 setiap pukul 17.00–20.00 WIB.
    Berdasarkan skema yang diterapkan, putaran balik di kawasan Poins Square ditutup. Pengendara yang hendak berputar diarahkan menggunakan
    u-turn
    Ciputat Raya di depan gedung FedEx.
    Pantauan
    Kompas.com
    pukul 17.15 WIB menunjukkan arus kendaraan di sekitar Poins Square masih ramai.
    Sejumlah kendaraan dari arah Jalan Adiaksa tetap melintas, namun belum terlihat petugas Dishub maupun kepolisian yang berjaga di lokasi.
    Sementara itu, di Simpang Fatmawati, petugas Dishub, Satpol PP, dan polisi lalu lintas tampak siaga.
    Mobil patroli Dishub juga disiagakan di tepi jalan. Beberapa petugas mengarahkan kendaraan roda empat yang hendak berputar agar masuk ke lajur tol.
    Berbeda dengan Poins Square, arus putar balik di Simpang Fatmawati masih dibuka.
    Di kawasan tersebut, spanduk informasi rekayasa lalu lintas juga terpasang, berisi pemberitahuan uji coba jalur khusus kendaraan roda empat di Gerbang Tol Fatmawati 2.
    “Uji Coba Rekayasa Lalu Lintas Gate Tol Fatmawati 2 Tanggal 15-19 September 2025 Pukul 17.00-20.00 WIB. Khusus kendaraan roda 4 (empat) yang akan menuju Lebak Bulus dapat menggunakan 1 (satu) lajur paling kiri Gate Tol Fatmawati 2, tidak dipungut biaya,” bunyi keterangan di spanduk tersebut.
    Suara klakson kendaraan masih ramai terdengar, terutama di titik kemacetan Jalan RA Kartini menuju Jalan Taman Cilandak Raya.
    Banyak pengemudi ojek
    online
    yang menjemput penumpang di lokasi tersebut sehingga arus lalu lintas tersendat. Petugas Dishub dan satpam berupaya mengurai kepadatan dengan menertibkan kendaraan.
    Selepas titik tersebut, arus kendaraan di Jalan RA Kartini relatif lebih lancar.
    Berikut rincian rekayasa lalu lintas TB Simatupang yang berlaku pada 15–19 September 2025 pukul 17.00–20.00 WIB:
    1. Penambahan Jalur Tol
    2. Penutupan Akses dan Putar Balik
    3. Rute Alternatif
    Pengendara dari Antasari, Cilandak, atau Kampung Rambutan menuju Pondok Labu disarankan menggunakan jalur Tol Desari–Off Ramp Andara–Jalan Andara Raya–Jalan Margasatwa–Jalan Pondok Labu Raya.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pemkot Tangsel Siapkan Rp 600 Juta untuk 20 Rumah Korban Ledakan Gas di Pamulang Megapolitan 15 September 2025

    Pemkot Tangsel Siapkan Rp 600 Juta untuk 20 Rumah Korban Ledakan Gas di Pamulang Megapolitan 15 September 2025

    Pemkot Tangsel Siapkan Rp 600 Juta untuk 20 Rumah Korban Ledakan Gas di Pamulang
    Tim Redaksi
    TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com –
    Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Pemkot Tangsel) menyiapkan anggaran sekitar Rp 600 juta untuk memperbaiki rumah warga yang terdampak ledakan tabung gas elpiji di Jalan Talas II, Pondok Cabe Ilir, Pamulang, pada Jumat (12/9/2025).
    Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Davnie mengatakan, bantuan tersebut akan dialokasikan untuk 20 rumah warga dengan tingkat kerusakan bervariasi, mulai dari rusak ringan, sedang, hingga total.
    “Kira-kira kebutuhan dananya hampir Rp 600 juta. Nantinya akan kami upayakan pembangunannya melalui APBD, Baznas Tangsel, atau dari CSR,” ujar Benyamin kepada
    Kompas.com,
    Senin (15/9/2025).
    Menurut Benyamin, perbaikan akan dilakukan secara bertahap. Pada tahap awal, bantuan dari Baznas Tangsel dan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) difokuskan untuk memperbaiki rumah rusak ringan yang ditargetkan mulai bulan ini.
    Adapun perbaikan rumah rusak berat dan total akan menggunakan anggaran dari APBD Kota Tangsel.
    “Kami dorong bantuan dari Baznas dan CSR untuk rehat ringan pada bulan ini, selanjutnya dari APBD untuk rusak total dan berat,” jelasnya.
    Selain itu, Pemkot Tangsel juga menanggung biaya kontrakan sementara bagi warga yang rumahnya tidak bisa ditempati. Biaya tersebut ditanggung Dinas Sosial Kota Tangsel dan tidak termasuk dalam anggaran Rp 600 juta.
    “Semua sudah menempati kontrakan. Biayanya dari Dinas Sosial dan di luar yang Rp600 juta itu,” ucap Benyamin.
    Sementara itu, hasil penyelidikan sementara Detasemen Gegana Brimob Polda Metro Jaya menyebutkan bahwa ledakan dipicu oleh kebocoran gas elpiji yang terakumulasi di dalam ruangan tertutup.
    “Hasil olah TKP menunjukkan ledakan gas disebabkan akumulasi gas dalam ruangan tertutup yang terpicu percikan api,” kata Kompol Nofriyansah, Komandan Satuan Gegana Brimob Polda Metro Jaya.
    Tim penyelidik menemukan regulator gas dalam kondisi rusak dan dililit isolasi hitam, tabung gas dalam keadaan kosong, serta tuas kompor dalam posisi terbuka.
    “Tidak ditemukan adanya residu bahan peledak di lokasi kejadian,” ujar Nofriyansah.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 20 Rumah Terdampak Ledakan di Pamulang Akan Diperbaiki Pemkot Tangsel Megapolitan 15 September 2025

    20 Rumah Terdampak Ledakan di Pamulang Akan Diperbaiki Pemkot Tangsel Megapolitan 15 September 2025

    20 Rumah Terdampak Ledakan di Pamulang Akan Diperbaiki Pemkot Tangsel
    Tim Redaksi
    TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com –
    Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan akan memperbaiki rumah-rumah warga yang terdampak ledakan tabung gas elpiji 12 kilogram di Jalan Talas II, Kelurahan Pondok Cabe Hilir, Pamulang, Tangerang Selatan.
    Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Davnie mengatakan terdapat 20 rumah yang mengalami kerusakan akibat ledakan tersebut.
    “Ada 20 rumah yang terdampak, dari mulai rusak total, berat, hingga ringan,” ujar Benyamin kepada
    Kompas.com
    , Senin (15/9/2025).
    Pemkot Tangsel memperkirakan kebutuhan dana untuk memperbaiki rumah-rumah terdampak mencapai Rp 600 juta.
    Dana tersebut akan diupayakan melalui berbagai sumber, mulai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Tangsel, hingga program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
    “Kira-kira kebutuhan dananya hampir Rp 600 juta, dan akan kami upayakan pembangunannya melalui APBD, Baznas Tangsel, atau dari CSR,” kata Benyamin.
    Menurut dia, perbaikan akan dilakukan secepat mungkin, dengan prioritas pada rumah yang mengalami kerusakan ringan.
    “Secepatnya, kami dorong dulu bantuan dari Baznas dan CSR untuk rehat ringan pada bulan ini, selanjutnya dari APBD untuk rusak total dan berat,” jelas dia.
    Selain perbaikan rumah, Pemkot Tangsel juga menanggung biaya kontrakan sementara bagi warga terdampak yang rumahnya tidak bisa ditempati.
    “Semua sudah menempati kontrakan, biayanya dari Dinas Sosial dan di luar yang Rp 600 juta,” ujar Benyamin.
    Sementara itu, hasil penyelidikan sementara Detasemen Gegana Brimob Polda Metro Jaya menyebutkan ledakan berasal dari kebocoran tabung gas elpiji yang terakumulasi di dalam ruangan tertutup.
    “Hasil olah TKP menunjukkan ledakan gas disebabkan akumulasi gas dalam ruangan tertutup yang terpicu percikan api,” kata Komandan Satuan Gegana Brimob Polda Metro Jaya Komisaris Nofriyansah.
    Tim penyelidik menemukan regulator gas dalam kondisi rusak dan dililit isolasi hitam, tabung gas kosong, serta tuas kompor dalam posisi terbuka.
    “Tidak ditemukan adanya residu bahan peledak di lokasi kejadian,” ujar Nofriyansah.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Honda Janji Beri Kejutan di IMOS 2025, Motor Baru?

    Honda Janji Beri Kejutan di IMOS 2025, Motor Baru?

    Jakarta –

    PT Astra Honda Motor (AHM) akan memberikan kejutan pada ajang Indonesia Motorcycle Show (IMOS) 2025 yang berlangsung di ICE BSD, Tangerang, Banten pada 24 – 28 September 2025. Nah, kira-kira bakal meluncurkan produk apa?

    “Kami menyiapkan beberapa kejutan nanti, ditunggu saja,” ujar Ahmad Muhibbudin selaku General Manager Coorporate Communication PT AHM disela-sela sesi test ride New ADV 160 di Kab. Bekasi, Jawa Barat, Senin (15/9/2025).

    Namun pria yang disapa Muhib ini tidak membeberkan apakah kejutan baru itu merupakan produk anyar.

    “Nanti kita lihat apa yang akan kami tampilkan di IMOS. Pasti kita berusaha memberikan sesuatu yang berbeda di IMOS,” kata Muhib.

    IMOS menjadi salah satu pameran otomotif yang dipakai Honda untuk mendekatkan motor listrik ke masyarakat. Buktinya, AHM mengumumkan roadmap sepeda motor listrik pada IMOS 2022. Honda akan memasarkan kendaraan listrik sebagai bagian dari Honda e:Technology berupa moped listrik dan sepeda motor listrik Honda hingga tahun 2030 untuk pecinta sepeda motor di Indonesia.

    Honda kemudian menjadi pabrikan Jepang yang sudah berani menjual motor listrik di Indonesia, beberapa produk yang sudah dipasarkan antara lain ICON e:, CUV e:, EM1 e: dan EM1 e: Plus.

    Dalam presentasi lalu, AHM akan membagi lantai pameran menjadi beberapa zona, yakni EV Zone, Fashion Zone, Urban Zone, Lifestyle Zone, Big Scooter Zone, Explorer Zone, Racing Zone, dan #Cari_Aman Area.

    Pameran roda dua tentu berbeda dengan roda empat. Sebab, harga kendaraannya jauh lebih terjangkau. Dia berharap dengan pameran yang lebih meriah bisa berdampak besar terhadap transaksi penjualan.

    “Mudah-mudahan bisa membuat IMOS tahun ini lebih ramai, harapannya. Ramai pengunjung, dan ramai transaksi juga,” kata Muhib.

    IMOS 2025 diramaikan 60 merek otomotif dari berbagai lini bisnis, mulai dari produsen motor, pelumas, helm, aksesori kendaraan dan masih banyak lagi. Sementara merek roda yang terlibat ada 14 nama, yakni Honda, Yamaha, Suzuki, TVS, ALVA, Benda, Harley-Davidson, Italjet, Keeway, Kupprum, Morbidelli, Polytron, Royal Enfield dan Scomadi.

    (riar/dry)

  • Jejak Pidana Oknum TNI: Dari Kasus Sabung Ayam, Rental Mobil, hingga Kacab BRI

    Jejak Pidana Oknum TNI: Dari Kasus Sabung Ayam, Rental Mobil, hingga Kacab BRI

    Bisnis.com, JAKARTA — Prajurit TNI Kopral Dua FH tengah terseret dalam kasus penculikan dan pembunuhan Kepala KCP Bank BRI, MIP (37).

    Kopda FH merupakan oknum TNI yang terlibat dalam kasus penculikan Kacab BRI MIP. Dia diduga berperan sebagai perantara dalam klaster penjemputan paksa alias penculikan.

    Berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Pomdam Jaya, Kopda FH terlibat dalam kasus tersebut lantaran diiming-imingi menerima sejumlah uang.

    “Dari hasil pemeriksaan sementara, motifnya karena yang bersangkutan menerima sejumlah uang,” ujar Kapuspen TNI, Brigjen Freddy Ardianzah saat dikonfirmasi, Sabtu (13/9/2025).

    Adapun, keterlibatan Kopda FH ini telah menambah panjang perkara pidana yang melibatkan oknum prajurit TNI :

    1. Penembakan Bos Rental Mobil

    Kasus ini bermula saat pria bernama Hendri menyewa mobil dari tempat rental milik (alm) Ilyas Abdurrahman pada 1 Januari 2025. Sewa itu dilakukan tiga hari dengan bayaran Rp1,5 juta. 

    Namun, usut punya usut ternyata mobil itu dijual ke oknum TNI dengan harga Rp40 juta. Setelah transaksi itu, anak Ilyas yakni Agam Muhammad mendapati bahwa dua GPS pada mobil Brio yang disewakan ke oknum TNI ini mengalami malfungsi. Alhasil, tersisa satu unit GPS yang berada di mobil tersebut.

    Setelah itu, bos rental Ilyas dan adiknya langsung melakukan pengejaran terhadap mobil Brio itu ke titik terakhir sinyal GPS yang ada. Akhirnya, mobil itu ditemukan di Saketi, Pandeglang.

    Namun, upaya pengejaran pertama itu gagal setelah kedua pihak mengalami cekcok dan oknum TNI yakni eks Kelasi Kepala Bambang Apri Atmojo mengacungkan senjata api.

    Setelah itu, bos rental Ilyas sempat melaporkan kejadian ke Polsek Cinangka. Namun, permintaan Ilyas tak diindahkan oleh kepolisian yang tengah berjaga kala itu.

    Singkatnya, Ilyas kemudian melakukan upaya pengambilan kembali mobil Brio itu setelah rombongan oknum TNI terlacak parkir di Rest Area KM45, Tol Tangerang-Merak. 

    Setelah itu, kedua pihak kembali cekcok dan Bambang melepaskan tembakan hingga mengenai dada dan bahu Ilyas. Tembakan itu, kemudian membuat pemilik rental Ilyas meninggal dunia. Sementara, rekannya Ramli mengalami Ramli, luka-luka.

    Adapun, total ada tiga oknum prajurit TNI yang telah dijatuhi hukuman pidana. Bambang Apri Atmojo (terdakwa I) dan Akbar Adli (terdakwa II) telah divonis seumur hidup dan pemecatan dari militer.

    Sementara itu, Terdakwa III yakni Sertu Rafsin Hermawan dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana penadahan dengan pidana empat tahun serta pemecatan di militer.

    2. Kasus Sabung Ayam

    Peristiwa ini terjadi saat kepolisian melakukan penggerebekan lokasi judi sabung ayam di Way Kanan, Lampung sekitar 16.50 WIB pada Senin (17/3/2025)

    Kala itu, pihak kepolisian mendapatkan informasi soal lokasi judi sabung ayam di Way Kanan. Mendapatkan informasi itu, 17 anggota kemudian dikerahkan ke TKP. 

    Setibanya di lokasi, belasan anggota itu langsung ditembak oleh orang tidak dikenal. Dari belasan orang itu, Iptu Lusiyanto, Bripka Petrus dan Bripda Ghalib telah tewas lantaran terkena tembakan.

    Adapun, lokasi judi sabung ayam itu dicap sebagai area “Texas” lantaran diduga menjadi tempat peredaran senjata rakitan serta rawan kriminalitas.

    Area perjudian sabung ayam itu lumayan jauh dari pusat kota, perlu waktu tiga sampai empat jam untuk mencapai area Texas tersebut. Di lokasi itu juga hanya terdapat satu rumah yang dikelilingi perkebunan karena. 

    Lokasi sabung ayam itu merupakan milik oknum TNI. Di lain sisi, pada peristiwa penembakan ini sempat muncul isu karena dilatarbelakangi oleh dugaan setoran terhadap aparat setempat.

    Dalam peristiwa ini, Kopral Dua (Kopda) Bazarsah telah divonis mati atas penembakan tiga polisi di lokasi judi sabung ayam, Kabupaten Way Kanan, Lampung.

    Berbeda dengan Kopda Bazarsah, Pembantu Letnan Satu (Peltu) Yun Hery Lubis divonis divonis lebih ringan dengan hukuman 3,5 tahun dan dipecat dari kedinasan TNI. Dia terbukti sebagai pengelola judi sabung ayam di TKP penembakan.

  • MRT ke Tangsel Nunggu Restu Investor, Kemenhub Belum Bisa Janji Kapan Mulai

    MRT ke Tangsel Nunggu Restu Investor, Kemenhub Belum Bisa Janji Kapan Mulai

    Jakarta –

    Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (LLKA) DJKA Kemenhub, Arif Anwar, mengatakan pihaknya masih mengejar proses pengembangan rute Light Rail Transit (LRT) Jabodebek dari Cibubur ke arah Mekarsari dan perpanjangan jalur Mass Rapid Transit (MRT) sampai ke Tangerang Selatan.

    “Ada dua proyek yang saat ini menjadi andalan, menjadi perhatian Bapak Menteri juga terkait dengan feeder LRT Jabodebek itu dari Cibubur ke arah Mekarsari, yang kedua feeder MRT itu dari Lebak Bulus ke arah Tenggara Selatan,” kata Arif dalam konferensi pers di Kantor Kemenhub, Senin (15/9/2025).

    Dalam hal ini, ia mengatakan seluruh proyek perpanjangan jalur MRT sampai Tangsel dan LRT Jabodebek sampai Mekarsari nanti sepenuhnya akan diserahkan kepada pihak swasta. Baik dari segi pembiayaan hingga proses pengerjaan proyek nanti.

    Meski begitu Arif memastikan pihaknya sudah menerima Letter of Intent (LOI) dari investor dalam negeri terkait pembangunan fasilitas pendukung seperti stasiun dan rel untuk dua proyek perpanjangan jalur kereta listrik ini. Namun sampai saat ini para investor terkait masih melakukan studi kelayakan (Feasibility Study) proyek.

    “Nah saat ini memang dua proyek ini sudah ada investor yang mengajukan LOI, dan mereka saat ini sedang melakukan kajian, jadi kami menunggu kajian penyelesaiannya dari para investor tersebut,” ucapnya.

    “Karena proyek ini sepenuhnya kita serahkan ke investor tadi Jadi mungkin nantinya akan konsesi atau apakah nanti itu tergantung dari hasil kajiannya yang sedang dilaksanakan,” sambung Arif.

    Namun untuk kepastian kapan kedua proyek ini akan dibangun, Arif belum bisa memastikan. Sebab pihaknya juga belum menerima kontrak kerja pembangunan karena seluruh proses proyek masih dalam tahap kajian.

    “Jadi kita masih mempersilahkan investor siapa yang mau masuk, yang jelas belum ada kontrak dengan kita. Jadi kajian silahkan dulu di investor,” tegasnya.

    Dalam catatan detikcom, sebelumnya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang, Provinsi Banten, berencana membangun enam unit Stasiun MRT yang menjadi bagian dari perluasan rute Cikarang-Balaraja sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN).

    “Enam stasiun itu mulai dari Kecamatan Bitung, Curug, Cikupa, sampai ke Balaraja. Mungkin tiga kecamatan ada stasiun rencananya begitu,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tangerang Soma Atmaja, di Tangerang, dikutip dari Antara (12/9/2025).

    Dari pembangunan enam stasiun MRT rute Cikarang-Balaraja ini, diperkirakan jarak yang dilalui dari pemberangkatan hingga tujuan sepanjang 20 kilometer lebih. Menurut Soma rancangan pengembangan jalur MRT rute ini dilakukan PT MRT Jakarta (Perseroda) bersama pemerintah daerah dan akan melintasi 11 stasiun yang ada di wilayah Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang, Banten.

    Tonton juga video “Pagu Efektif Anggaran Kemenhub Naik Jadi Rp 26,24 Triliun” di sini:

    (igo/fdl)