Xcloud.id

provinsi: BANTEN

  • Bahlil Digugat Warga Tangsel Hingga Rp500 Juta, Ini Profil Penggugatnya

    Bahlil Digugat Warga Tangsel Hingga Rp500 Juta, Ini Profil Penggugatnya

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri ESDM Bahlil Lahadalia telah digugat perdata oleh warga Tangsel di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat terkait dengan kelangkaan BBM di SPBU Shell hingga Rp500 juta.

    Sosok dan profil penguggat perdata itu adalah Tati Suryati (51). Dia merupakan warga Tangerang Selatan (Tangsel) yang sehari-harinya bekerja sebagai karyawan swasta.

    Tak banyak diketahui sosok Tati. Namun, berdasarkan dokumen gugatan yang diterima, Tati telah memperoleh gelar sarjana hukum dan magister teknik. 

    Gugatan ini dilayangkan Tati selaku pelanggan SPBU Shell yang kerap mengisi BBM jenis V-Power Nitro+ dengan nilai oktan RON 98. Singkatnya, Tati menguggat Bahlil karena dirinya tidak dapat memperoleh BBM Shell V-Power Nitro+ untuk kendaraannya.

    Adapun, Tati juga sempat melakukan pencarian terhadap BBM jenis tersebut di SPBU Shell yang berlokasi di BSD 1, BSD 2, Alam Sutera hingga Bintaro. Namun, perburuannya mencari BBM V-Power Nitro+ itu selalu nihil.

    Kuasa hukum Tati, Boyamin Saiman mengemukakan bahwa kliennya sempat menanyakan terkait kelangkaan BBM dengan oktan 98 itu. 

    Kemudian, berdasarkan keterangan petugas SPBU menyatakan bahwa BBM yang dicari kliennya itu tidak tersedia lantaran sudah mencapai batas kuota yang ditetapkan Menteri Bahlil.

    “Bahwa berdasarkan pengakuan dari Petugas SPBU yang melayani pengisian, bahwa jenis V-Power Nitro+ dengan Research Octane Number (RON) 98 sudah mencapai batas kuota yang diberikan oleh tergugat I [Bahlil],” ujar Boyamin saat dihubungi, Selasa (30/9/2025).

    Bahlil, kata Boyamin, sempat menyatakan ke media massa bahwa jika kuota BBM swasta habis maka akan diperoleh melalui kolaborasi dengan Pertamina selaku tergugat II.

    Pada intinya, badan usaha swasta menyetujui pembelian melalui aturan itu dengan beberapa syarat pembelian harus dalam bentuk komoditi berbasis base fuel alias produk BBM yang belum dicampur aditif dan pewarna.

    Kemudian, melakukan pemeriksaan kualitas dengan join surveyor hingga harga BBM bisa diatur pemerintah secara fair, tidak ada yang dirugikan dan telah disepakati bersama.

    Melalui tindakan itu, Boyamin menuding bahwa para tergugat Bahlil (tergugat I), Pertamina (tergugat II) dan Shell (III) telah melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur Pasal 12 ayat (2) Perpres 191/2014.

    Sebab, adanya aturan yang dibuat Bahlil untuk pengadaan base fuel melalui Pertamina dinilai telah melanggar hak dan kesempatan bagi Shell. Sementara itu, Shell dinilai tidak mampu melindungi penggugat sebagai konsumen yang menggunakan BBM Jenis V-Power Nitro+ RON 98.

    Atas kejadian itu, penggugat menaksir menaksir kerugian materiil selama dua minggu setara dengan dua kali pengisian BBM V-Power Nitro+ RON 98 dengan hitungan dua dikalikan Rp560.820 menjadi senilai Rp1.161.240. 

    Selain itu, penggugat juga mengklaim mengalami kerugian imateriil karena merasa cemas dan was-was saat menggunakan BBM dengan jenis lain senilai Rp500 juta.

    “Menghukum para tergugat untuk membayarkan ganti kerugian imateriil sebesar Rp500 juta,” dalam dokumen tuntutan Tati ke Bahlil dkk.

  • Pria di Tangsel Jual Tramadol dan Hexymer Tanpa Izin, Pembelinya Banyak Pelajar Megapolitan 30 September 2025

    Pria di Tangsel Jual Tramadol dan Hexymer Tanpa Izin, Pembelinya Banyak Pelajar Megapolitan 30 September 2025

    Pria di Tangsel Jual Tramadol dan Hexymer Tanpa Izin, Pembelinya Banyak Pelajar
    Penulis
     
    TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com
    – Polisi menangkap pria berinisial MNR (23) karena diduga mengedarkan obat-obatan golongan G tanpa izin di wilayah Cisauk, Tangerang Selatan.
    Kapolsek Cisauk AKP Dhady Arsya mengatakan, pembeli obat ilegal ini banyak berasal dari kalangan pelajar.
    “Ya, pelajar orang umum aja. Modusnya rata-rata memang anak-anak remaja yang datang membeli. Mereka sudah kenal kalau di situ toko obat, sehingga tidak kesulitan untuk membeli,” kata Dhady saat dikonfirmasi
    Kompas.com
    , Selasa (30/9/2025).
    MNR ditangkap di sebuah toko di Jalan Kelapa Dua, Kelurahan Babakan, Kecamatan Setu, pada Senin (29/9/2025).
    Dari penggeledahan, polisi menemukan 211 butir tramadol, 260 butir hexymer, 120 butir trihexyphenidyl (three-x), serta uang tunai Rp 409.000 hasil penjualan.
    “Dengan barang bukti sekitar 600 butir, kami bisa menyelamatkan kurang lebih 150 remaja dari penyalahgunaan obat keras tersebut,” ucap Dhady.
    Menurut Dhady, tersangka hanya menjual obat-obatan terlarang itu di tokonya, tidak melakukan penyamaran dengan cara lain.
    Informasi peredaran obat tersebut sebenarnya sudah lama beredar di masyarakat, namun tersangka mengaku baru beroperasi beberapa bulan.
    “Barang bukti itu (obat-obatan yang dijual) dia dapat dari seseorang. Itu masih kami dalami,” kata Dhady.
    Kini, MNR ditahan di Polsek Cisauk.
    Ia dijerat Pasal 435 jo Pasal 138 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dengan ancaman pidana penjara maksimal 12 tahun atau denda maksimal Rp 5 miliar.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Disidak Pansus, Dishub DKI Pastikan Lahan Parkir di Lebak Bulus Tak Berizin Megapolitan 30 September 2025

    Disidak Pansus, Dishub DKI Pastikan Lahan Parkir di Lebak Bulus Tak Berizin Megapolitan 30 September 2025

    Disidak Pansus, Dishub DKI Pastikan Lahan Parkir di Lebak Bulus Tak Berizin
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta memastikan lahan parkir di Lebak Bulus, Jakarta Selatan, yang ditemukan Panitia Khusus (Pansus) Perparkiran DPRD DKI Jakarta , tidak memiliki izin resmi.
    Parkir liar di Lebak Bulus ini sudah berjalan puluhan tahun dan menimbulkan potensi kerugian daerah hingga Rp37,8 miliar.
    “Berdasarkan regulasi perparkiran yang berlaku, setiap lokasi dengan lebih dari lima Satuan Ruang Parkir atau luas di atas 125 meter persegi wajib memiliki izin. Lokasi ini belum memiliki rekomendasi izin penyelenggaraan parkir,” ujar Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, Syafrin Liputo, Selasa (30/9/2025).
    Syafrin menjelaskan, lahan tersebut tercatat sebagai fasilitas sosial/fasilitas umum (fasos/fasum) yang merupakan aset Pemprov.
    Dari hasil monitoring ditemukan aktivitas pengelolaan parkir oleh warga.
    Namun, lokasi itu hingga kini belum mengantongi izin penyelenggaraan parkir di luar badan jalan.
    Jika ingin resmi, pengelola harus mengajukan permohonan pemanfaatan lahan ke Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD), lalu mengurus izin parkir ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dengan rekomendasi dari Unit Pengelola Perparkiran.
    Setelah izin keluar, lokasi tersebut akan dikenai kewajiban pajak resmi melalui penerbitan Nomor Objek Pajak Daerah (NOPD) oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).
    “Pemprov DKI akan menindak tegas praktik ilegal. Kami akan berkoordinasi dengan BPAD, Bapenda, Satpol PP, wali kota, hingga aparat hukum untuk penertiban. Jika ada pelanggaran, bisa disegel bahkan dilaporkan ke polisi,” kata Syafrin.
    Sebelumnya, Pansus Perparkiran DPRD DKI Jakarta menemukan praktik parkir liar yang sudah berlangsung selama 21 tahun di atas lahan milik Pemprov DKI Jakarta saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) di kawasan Jakarta Selatan, Rabu (24/9/2025).
    Akibatnya, potensi kerugian daerah ditaksir mencapai Rp37,8 miliar.
    “Bayangkan, sudah 21 tahun dikelola tanpa izin resmi dan tanpa bayar pajak. Hitungan kasar kami, potensi kerugian pendapatan daerah mencapai Rp37,8 miliar,” ujar Ketua Pansus Perparkiran, Ahmad Lukman Jupiter, Rabu.
    Jupiter mengatakan, lahan seluas 4.300 meter persegi itu dikuasai pihak tidak bertanggung jawab dan dijadikan kantong parkir tanpa izin resmi maupun setoran pajak.
    Adapun jumlah kerugian dihitung dari estimasi omzet parkir sekitar Rp50 juta per hari atau Rp1,5 miliar per bulan.
    Dari jumlah itu, kewajiban pajak yang seharusnya disetorkan ke kas daerah sekitar Rp150 juta per bulan.
    “Kalau dikalikan 21 tahun, ya hilang Rp37,8 miliar. Itu jelas penggelapan pajak,” tegasnya.
    Jupiter menilai praktik tersebut bisa bertahan lama karena adanya pembiaran.
    “Kalau lahan pemprov dikuasai tanpa kontrak resmi, tanpa sewa, itu rawan diserobot permanen. Kami khawatir ada keterlibatan oknum dari dalam. Karena itu kami dorong Gubernur berani mengevaluasi dan mengganti pejabat yang lalai,” lanjut Jupiter.
    Ia menegaskan praktik tersebut bukan sekadar pelanggaran administrasi, melainkan tindak pidana penggelapan pajak. Ia meminta wali kota dan jajarannya segera melaporkan kasus ini ke kepolisian.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Rumah di Pamulang Longsor, Pemilik Rugi Rp 100 Juta Megapolitan 30 September 2025

    Rumah di Pamulang Longsor, Pemilik Rugi Rp 100 Juta Megapolitan 30 September 2025

    Rumah di Pamulang Longsor, Pemilik Rugi Rp 100 Juta
    Tim Redaksi
    TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com –
    Mulyana (65), mengaku mengalami kerugian Rp 100 juta akibat rumahnya di RT 003/07 Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan (Tangsel), longsor pada Senin (29/9/2025).
    “Ada lebih dari Rp 100 juta karena di bawah ini (halaman rumah) sudah tidak ada tanah, jadi harus dibenahi semuanya,” ujar Mulyana kepada Kompas.com, Selasa (30/9/2025).
    Lebih lanjut, ia menjelaskan, longsor tersebut membuat sebagian halaman rumahnya ambruk mencapai sekitar enam meter.
    Akibatnya, musala, taman, serta gazebo yang biasa digunakan untuk kumpul keluarga rusak dan roboh.
    Selain itu, bagian bawah bangunan juga terlihat tanpa tanah penyangga.
    Kondisi itu membuat pemilik rumah harus melakukan perbaikan agar peristiwa serupa tidak terulang lagi.
    Adapun longsor di kawasan rumahnya bukan yang pertama kali terjadi. Longsor sempat terjadi pada tahun 2021 lalu.
    Meskipun saat itu tidak sampai mengenai rumah, namun sempat membuatnya khawatir.
    “Sebelumnya, dekat sini, sekitar lima meter dari rumah saya, pernah longsor, sekitar empat tahun lalu, cumanya sekarang sudah jadi turap,” jelas Mulyana.
    “Jadi ini yang keduanya, di rumah saya. Pertamanya mah di sana, empat tahun lalu,” lanjut dia.
    Oleh sebab itu, ia berharap pemerintah segera memperbaiki kondisi tanah dan memperkuat kembali fondasi di sekitar rumahnya agar kejadian serupa tidak terulang.
    “Semoga bisa diperbaiki, diperkuat lagi pondasinya. Karena dulu rumah ini saya bangun sendiri, penyanggahnya juga saya buat sendiri, bukan dari pemerintah,” ucap dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Danantara Bidik Bangun Pembangkit Sampah di 8 Kota Utama

    Danantara Bidik Bangun Pembangkit Sampah di 8 Kota Utama

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Danantara Investment Management (Persero) membidik delapan kota utama dari 33 kota yang akan menjadi lokasi pengembangan pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa) atau program Waste to Energy  (WTE). 

    CEO Danantara Rosan Roeslani mengatakan, pengolahan sampah menjadi energi merupakan salah satu upaya untuk mengurangi jumlah sampah di Indonesia yang setiap tahun menghasilkan 35 juta ton sampah atau setara dengan ilustrasi 16.500 lapangan bola.

    “Memang kita akan melangsungkan ini di 33 kota, tetapi memang yang utama, yang ingin kita wujudkan utama adalah di Jakarta yang akan ada di empat atau lima lokasi,” kata Rosan dalam agenda Rapat Koordinasi Nasional Pengolahan Sampah Menjadi Energi (Waste to Energy) di Wisma Danantara, Selasa (30/9/2025). 

    Tak hanya Jakarta, pihaknya juga membidik wilayah Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Bali, Bekasi, Tangerang, dan beberapa daerah yang lain untuk mempersiapkan program PLTSa tersebut. 

    Adapun, pengelolaan sampah 1.000 ton untuk PLTSa akan menghasilkan listrik dengan kapasitas di kisaran 15 megawatt hingga 17 megawatt (MW) dan dapat membantu listrik 20.000 rumah tangga. 

    Sementara itu, Rosan mengharapkan optimalisasi penyerapan listrik dari PLTSa oleh PLN sebagai offtaker dengan tarif yang tetap 20 sen per kWh. 

    Adapun, angka tersebut mencakup beban tipping fee yang semula dibebankan kepada pemerintah daerah. Alhasil, biaya pengumpulan sampah tersebut kini ditanggung pengelola PLTSa dan dibebankan pada harga jual ke PLN. 

    “Dulu memang pemerintah daerah ada porsi tipping fee yang harus berkontribusi dalam program Waste to Energy ini atau pengolahan sampah, tetapi dengan struktur yang baru itu tidak ada lagi,” ujar Rosan, dalam kesempatan yang sama.

    Dia menilai kebijakan baru ini diperkirakan dapat mempercepat pengembangan program Waste to Energy di 33 kota dan ditargetkan dapat memenuhi kebutuhan 20.000 rumah dengan mengoptimalkan 1.000 ton per day sampah untuk 15 MW. 

    “Jadi tidak ada lagi beban tipping fee yang dikembangkan kepada perusahaan daerah, tetapi itu semua akan diserap langsung oleh PLN, yang kemudian PLN akan menciptakan subsidi dari pemerintah pusat,” pungkasnya. 

  • BMKG: Peringatan Dini Cuaca Jabodetabek Waspada Hujan Sedang hingga Lebat 30 September-2 Oktober 2025 – Page 3

    BMKG: Peringatan Dini Cuaca Jabodetabek Waspada Hujan Sedang hingga Lebat 30 September-2 Oktober 2025 – Page 3

    Masih pada hari ini, Selasa (30/9/2025), peringatan Siaga (hujan lebat-sangat lebat) ada di wilyah Kabupaten Bogor. Sisanya Nihil.

    Lalu pada Rabu 1 Oktober 2025, peringatan Waspada (hujan sedang-lebat) di wilayah Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Tangerang, Jakarta Utara, Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi.

    Kemudian peringatan Siaga (hujan lebat-sangat lebat) ada di wilayah Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok sedangkan sisanya nihil.

    Untuk hari Kamis 2 Oktober 2025, peringatan Waspada (hujan sedang-lebat) di wilayah Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Tangerang, Jakarta Utara, Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Kabupaten Bogor, Kota Bogor. Sisanya nihil.

    BMKG menyampaikan peringatan dini cuaca ini menunjukkan nilai akumulasi nilai akumulasi harian paling tinggiCuaca Ini Menunjukkan Nilai Akumulasi Harian Paling Tinggi dalam Suatu Kota/Kabupaten di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang & Bekasi/Jabodetabek dalam suatu kota/kabupaten di Jabodetabek.

    “Wilayah-wilayah tersebut berpotensi terdampak bencana hidrometeorologi seperti banjir, banjir bandang, tanah longsor, dan pohon tumbang akibat cuaca ekstrem,” jelas BMKG.

     

  • APJII Berharap Komdigi Libatkan 1.370 ISP untuk Internet Kampung

    APJII Berharap Komdigi Libatkan 1.370 ISP untuk Internet Kampung

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) berharap Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) melibatkan 1.370 penyedia layanan internet atau Internet Service Provider (ISP) yang tersebar di seluruh Indonesia untuk Program Kampung Internet 2025. 

    Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), Muhammad Arif mengatakan pihaknya berharap keterlibatan dan kolaborasi bisa tercipta dengan baik dalam program pemerataan internet hingga ke pelosok desa tersebut. 

    “Tentunya ini juga harus didukung oleh para ISP di wilayah, karena saat ini anggota APJII sudah lebih dari 1.370 perusahaan,” kata Arif saat dihubungi Bisnis pada Selasa (30/9/2025). 

    Arif mengatakan seluruh ISP tersebut mewakili 18 wilayah yang tersebar di seluruh Indonesia. Secara keseluruhan, dia menyebut APJII mendukung penuh seluruh rencana Pemerintah dalam pemerataan akses internet. 

    “APJII [tentunya] mendukung penuh,” imbuhnya. 

    Sebelumnya, Komdigi telah meresmikan peluncuran Program Kampung Internet 2025 di Desa Kramat Gajah, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada 29 September 2025. Program ini ditujukan untuk memperluas akses internet hingga ke pelosok desa dengan membangun 1.194 titik penerima manfaat di lima provinsi. 

    Pada tahap awal, sebanyak 307 titik akan dibangun di provinsi tersebut, dengan tambahan jaringan kabel fiber optik sepanjang 196 kilometer. Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, mengatakan pentingnya internet sebagai penggerak kemajuan desa.

    “Dengan Kampung Internet, anak-anak sekolah bisa belajar lebih mudah, UMKM bisa memperluas pasar, dan layanan publik desa makin cepat. Inilah motor penggerak kemajuan desa di era digital,” kata Meutya dalam laman resmi Komdigi pada Senin (29/9/2025). 

    Selain Sumatera Utara, titik Kampung Internet 2025 juga akan dibangun di NTB, Lampung, Jawa Barat, dan Banten. Program ini mendukung target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, yang mencakup penetrasi broadband rumah tangga 50%, pembangunan jaringan fiber optik hingga 90% kecamatan, serta kecepatan internet 100 Mbps pada 2029.

    “Saat ini baru 21% rumah tangga yang memiliki akses broadband tetap. Artinya, pekerjaan rumah kita masih besar. Kampung Internet adalah salah satu cara untuk mengejar target itu,” tambah Meutya.

    Dalam peresmian tersebut, Komdigi juga menyerahkan bantuan laboratorium fiber optik untuk SMK Negeri 1 Lubuk Pakam yang akan digunakan untuk melatih guru dan siswa menjadi tenaga terampil di bidang jaringan. Program Kampung Internet terlaksana melalui kolaborasi Komdigi dengan APJATEL, pemerintah daerah, serta berbagai pemangku kepentingan.

    “Untuk membangun konektivitas kita tidak bisa sendiri. Pemerintah pusat, daerah, industri, dan masyarakat harus saling bergandengan,” tandas Meutya.

  • Bantuan Internet Kampung Internet Gratis Diperluas, Menkomdigi: Insya Allah Dilanjutkan

    Bantuan Internet Kampung Internet Gratis Diperluas, Menkomdigi: Insya Allah Dilanjutkan

    Deli Serdang –

    Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengungkapkan program Kampung Internet, subsidi internet fixed broadband gratis pemerintah, akan diperluas lagi di tahun berikutnya.

    Saat ini, untuk tahap awal program Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) melalui Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital menyasar 1.194 titik di 20 desa yang tersebar di lima provinsi, yaitu Sumatera Barat, Lampung, Banten, Jawa Barat, dan Nusa Tenggara Barat.

    “Bahwa ada 20 desa dengan 1.194 titik yang akan dibantu oleh pemerintah untuk tahun 2025 saja. Dalam beberapa bulan ke depan dan Insya Allah di tahun berikutnya program Kampung Internet juga akan terus dilanjutkan,” ujar Meutya di Desa Kramat Gajah, Deli Serdang, Senin (29/9/2025).

    Meutya menyebutkan melalui Kampung Internet menjadi jurus terbaru pemerintah dalam menstimulus peningkatan penetrasi internet tetap secara nasional, bahkan masuk ke tingkat desa. Sebab menurut data sampai saat ini, penetrasi internet tetap masih di angka 21%.

    Sebagai informasi, bantuan internet tetap Kampung Internet ini hanya tersedia selama 12 bulan dan untuk menggenjot ekonomi digital di pedesaan. Selanjutnya, pelaku usaha yang sudah mendaftar dan menerima manfaat, telah berkomitmen untuk berlangganan dengan biaya mandiri.

    Menkomdigi belum mengungkapkan desa ataupun berapa jumlah titik program Kampung Internet yang akan dikerjakan pada tahun depan. Namun, disampaikannya program ini menjadi salah satu cara pengembangan kabel serat fiber optik nasional.

    “Untuk fixed broadband, menurut RPJMN itu sampai tahun 2029 kita diminta untuk menaikkan sampai ke 50%. Untuk saat ini angkanya 21% ya, artinya PR-nya masih banyak dan ini kita akan meng-exercise berbagai alternatif-alternatif untuk mengejar target 50%, melahirkan atau meluncurkan program Kampung Internet salah satunya,” tuturnya.

    Di sisi lain, untuk mendukung pengembangan internet tetap nasional, Komdigi juga sedang melakukan lelang frekuensi 1,4 GHz. Setelah membuka pendaftaran pada bulan Agustus, berdasarkan informasi yang diterima detikINET, seleksi spektrum tersebut akan berlangsun Oktober, begitu juga pemenangnya.

    “Hal lainnya juga kkita berusaha untuk melakukan tata kelola frekuensi, di mana kita dorong frekuensi-frekuensi yang selama ini masih idle atau belum teroptimalisasi untuk kita lepas, karena tadi targetnya juga cukup tinggi. Membangun jaringan internet hingga desa, ini merupakan langkah strategis untuk membuka akses dan memperluas peluang ekonomi,” ungkap Meutya.

    (agt/rns)

  • Inilah Sosok Kandidat Kapolri Alternatif untuk Reformasi Polri

    Inilah Sosok Kandidat Kapolri Alternatif untuk Reformasi Polri

    GELORA.CO –  Bursa calon Kapolri kembali menghangat. Di tengah nama-nama besar yang beredar, ada satu sosok yang menarik perhatian yaitu Komjen Rudy Heriyanto Adi Nugroho. Kombinasi jenderal bintang tiga sekaligus profesor hukum yang sangat jarang di tubuh Polri.

    Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso, mengatakan, dari nama-nama yang beredar Komjen Pol Rudy Heriyanto Adi Nugroho. membuat isu pergantian Kapolri ini menjadi semakin menarik.

    “Dari yang beredar ini saya memperhatikan satu orang yang agak beda, yang tiga lain kan, seperti Komjen Suyudi (S) Kepala BNN, Pak Dedi (D) Prasetyo Wakapolri dan satu lagi Rudi (R) Darmoko Akpol 93, ini kan semuanya Akpol nih, dan yang menarik ada satu yang beredar nama yaitu Komjen Pol Rudi (R) Heriyanto, ini yang non Akpol, satu-satunya ya yang non Akpol,” ujarnya kepada wartawan, Senin (29/9).

    Sugeng mengatakan, meskipun bukan berasal dari Akpol, Komjen Pol Rudy Heriyanto tetap memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk menjadi seorang Kapolri.

    “Pertanyaannya apakah bisa (Rudy Heriyanto jadi Kapolri)? Menurut saya bisa, kalau Polri mau menjadi sebuah institusi yang terbuka, memberikan kesempatan yang sama, itu bisa semuanya, termasuk Komjen Rudy Heryanto,” katanya.

    Selain berpangkat Jenderal Bintang Tiga, Sugeng mengungkapkan, Komjen Pol Rudy Heriyanto juga memiliki rekam jejak, kompetensi dan prestasi yang cukup mumpuni.

    “Dia pernah menjabat Kapolda, Kadivkum, sebelumnya Direksus, Dirkrimum Polda, pernah jadi Kapolres, ini kan posisi-posisi yang menurut saya cukup strategis. Artinya, sebagai Non Akpol, dia diakui setara. Memang kemudian saya meneliti ya dari rekam jejak Pak Rudy Heriyanto ini, dia saya lihat sebagai lulusan terbaik SEPA Polri 1993, sama seperti Rudi Darmoko, dia kan Akpol 93 Adhy Makayasa, jadi sama,” ungkapnya.

    Namun, Sugeng mengungkapkan penunjukkan Kapolri merupakan hak prerogatif dari Presiden Prabowo Subianto. Sebab semua Perwira Tinggi (Pati) Polri berpangkat Jenderal Bintang Tiga atau Komjen Pol berhak menjadi Kapolri.

    Semua nama Perwira Tinggi Polri yang beredar itu, D, R dan S ini kan (jenderal) bintang tiga ya, semuanya bintang tiga, ini semua punya hak yang sama, punya kans yang sama,” ungkapnya.

    Seperti diketahui, Komjen Pol Rudy memiliki profilnya unik dari latar belakangnya yang bukan lulusan Akpol. Dia alumni Sekolah Perwira (SEPA) Polri 1993, lulus sebagai yang terbaik di angkatannya. Selama ini kursi Kapolri hampir selalu diisi lulusan Akpol. Kalau Rudy terpilih, ini akan jadi preseden baru yang cukup menarik.

    Jalur non-konvensional ini punya dua sisi. Di satu sisi, membuktikan bahwa sistem merit di tubuh Polri bisa mengalahkan privilege jejaring angkatan. Di sisi lain, secara politik internal, posisinya tidak sekuat kandidat dari jalur mainstream. Inilah dilema yang dihadapi kandidat dari luar sistem dominan.

    Kekuatan utamanya ada di pengalaman lapangan dan kedalaman akademik. Di Bareskrim, dia memimpin direktorat-direktorat vital seperti Dirtipideksus yang menangani kejahatan ekonomi berat—korupsi, pencucian uang, investasi bodong. Kasusnya bukan yang mudah. Ini kasus yang butuh kesabaran tinggi, analisis mendalam, dan ketelitian ekstrem.

    Sebagai akademisi, Rudy adalah doktor hukum dan profesor di bidang Mediasi Kepolisian dari Universitas Lampung. Orasi ilmiahnya tentang Restorative Justice tahun 2022 cukup menarik perhatian. Intinya sederhana: tidak semua perkara harus berakhir di pengadilan. Ada ruang untuk mediasi, pemulihan, dan solusi yang lebih manusiawi.

    Konsep ini kontroversial. Ada yang menganggapnya terlalu idealis untuk diterapkan di lapangan yang penuh dengan tekanan dan kompleksitas. Ada juga yang melihatnya sebagai jalan keluar dari sistem peradilan yang overload dan seringkali lebih fokus pada pembalasan ketimbang keadilan.

    Pengalaman sebagai Kapolda Banten dari 2020 hingga 2023 menjadi testing ground untuk ide-idenya. Dia menerapkan community policing, mendekatkan polisi dengan masyarakat. Hasilnya? Data menunjukkan penurunan tingkat kejahatan sekitar 12 persen. Tidak spektakuler, tapi konsisten dan terukur.

    Tentu ada kritik. Beberapa pihak menilai pendekatannya terlalu soft untuk daerah yang punya masalah premanisme cukup keras seperti di Banten. Yang lain mempertanyakan apakah penurunan angka kejahatan itu murni karena kebijakannya atau ada faktor eksternal seperti pandemi. Pertanyaan yang wajar dan perlu dijawab.

    Yang menarik adalah penugasannya saat ini. Sejak Desember 2023, Rudy menjabat Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan. Jabatan sipil eselon I. Ini menunjukkan kepercayaan pemerintah pada kapasitas manajerialnya di luar struktur kepolisian. Sektor kelautan rawan dengan illegal fishing dan berbagai bentuk penyimpangan—persis domain yang dia kuasai dari pengalaman di Tipideksus.

  • Cerita Ilham Habibie soal Mobil Mercy Ayahnya yang Kini Kembali ke Tangannya Usai Dibeli dari Ridwan Kamil – Page 3

    Cerita Ilham Habibie soal Mobil Mercy Ayahnya yang Kini Kembali ke Tangannya Usai Dibeli dari Ridwan Kamil – Page 3

    Sebelumnya, Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, putra dari almarhum Presiden BJ Habibie tersebut akan diperiksa dalam kasus dugaan rasuah Bank Jawa Barat (BJB).

    “Hari ini Selasa (30/9), KPK menjadwalkan pemeriksaan atas nama IAB ( Ilham Akbar Habibie) terkait dugaan pengadaan iklan di Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB),” kata Budi kepada awak media, Selasa (30/9/2025).

    Budi menjelaskan, Ilham rencananya akan diperiksa di Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Dalam kasus ini, statusnya adalah seorang saksi.

    Ilham sudah tiga kali dipanggil oleh penyidik KPK. 22 Agustus, 3 September dan 30 September. Namun dari tiga kali pemanggilan, Ilham baru memenuhi panggilan pada 3 September 2025.

    Kala itu, Ilham mengaku ditanya penyidik terkait mobil mercy klasik milik almarhum ayahnya. Diketahui, mobil itu sudah dibeli oleh esk gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

    Namun pembelian tersebut belum lunas. Ridwan Kamil baru membayar separuh dari harga yang disepakati, Rp 2,6 miliar.

    Saat ini kendaraan tersebut ada di bengkel karena tengah diremajakan. Namun statusnya sudah menjadi barang sita KPK.