provinsi: BANTEN

  • Polres Metro Tangerang Kota Gelar Apel-Baksos, Ajak Potmas Jaga Kamtibmas

    Polres Metro Tangerang Kota Gelar Apel-Baksos, Ajak Potmas Jaga Kamtibmas

    Jakarta

    Polres Metro Tangerang Kota menggelar apel Kamtibmas dan Bakti Sosial Potensi Masyarakat (Potmas). Apel diikuti sekitar 240 peserta yang terdiri dari berbagai unsur masyarakat.

    Apel dipimpin Kapolres Metro Tangerang Kota Kombes Raden Muhammad Jauhari di lapangan Polres Metro Tangerang Kota, Kamis (9/10/2025). Peserta apel meliputi unsur Pokdarkamtibmas, Senkom, Linmas, Satpam, KBPPP, BPPKB, Forkabi, GRIB, Laskar Merah Putih, FBR, Pemuda Pancasila, serta FKPM.

    Dalam sambutannya, Kombes Jauhari berterima kasi atas kehadiran seluruh potensi masyarakat yang selama ini telah mendukung terciptanya kondusifitas di wilayah Kota Tangerang. Dia mengatakan, dalam menjaga keamanan dan ketertiban, polisi tidak dapat bekerja sendiri dan perlu kolaborasi.

    “Bapak ibu sekalian, yang hadir di depan saya adalah potensi masyarakat. Potensi besar ini mudah-mudahan dapat terus memberikan manfaat bagi terciptanya situasi yang aman dan kondusif,” ujar Kombes Jauhari kepada wartawan.

    “Polri menggandeng stakeholder yang ada di masyarakat. Kehadiran Bapak/Ibu sekalian adalah sebagai mitra Polri dalam menjaga harkamtibmas di Kota Tangerang,” tegasnya.

    Apel Kamtibmas Potensi Masyarakat ini diselenggarakan sebagai bentuk silaturahmi sekaligus memperkuat sinergi dalam menciptakan stabilitas keamanan di wilayah hukum Polres Metro Tangerang Kota.

    (dek/dek)

  • Viral Demo Pakai BH dan Celana Dalam, Emak-emak Pendukung Jokowi: Biar Dapat Perhatian

    Viral Demo Pakai BH dan Celana Dalam, Emak-emak Pendukung Jokowi: Biar Dapat Perhatian

    GELORA.CO –  Seorang emak-emak pendukung garis keras Mantan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) bernama Diana Murni Payapo memberikan klarifikasi mengenai ajakan demonstrasi memakai bra dan celana dalam demi mendesak kepolisian agar segera menetapkan Roy Suryo cs sebagai tersangka.

    Adapun Roy Suryo beserta beberapa tokoh lain seperti ahli digital forensik Rismon Hasiholan Sianipar dan dokter Tifauzia Tyassuma merupakan sederetan figur yang lantang mempertanyakan keabsahan ijazah Jokowi.

    Roy Suryo cs pun telah dilaporkan Jokowi terkait kasus dugaan fitnah/pencemaran nama baik buntut tudingan ijazah palsu pada akhir April 2025 lalu. 

    Namun, mereka hingga kini belum ditetapkan sebagai tersangka.

    Buntut dari Roy Suryo cs yang belum juga menjadi tersangka, sejumlah pendukung Jokowi bereaksi, termasuk emak-emak yang belakangan diketahui bernama Diana.

    Diana sempat viral lantaran mengeluarkan ultimatum, akan mengerahkan 500 perempuan untuk turun ke Markas Besar Kepolisian RI (Mabes Polri) dengan hanya mengenakan Bra dan celana dalam. 

    Menurut Diana, aksi ini merupakan bentuk protes karena pihaknya merasa kecewa Jokowi terus-menerus dirundung di media sosial tanpa ada tindakan tegas dari aparat penegak hukum. 

    “Jadi, kalau bisa Mabes Polri cepat menyelesaikan ini, kalau tidak saya organisasi perempuan, kita lima ratus perempuan berencana akan turun memakai BH (Breast Holder) dan celana dalam untuk Mabes Polri. Kita marah karena Pak Jokowi tiap hari di-bully,” ujar perempuan itu dalam sebuah konferensi pers, sebagaimana dikutip dari unggahan di akun media sosial Instagram, @kata_hati165 pada Minggu (5/10/2025) lalu.

    Beberapa hari setelah peringatan soal aksi mengerahkan perempuan dengan hanya memakai dalaman, Diana memberikan klarifikasi.

    Wanita yang diketahui merupakan Ketua Persatuan Perempuan Peduli Pancasila (P4) tersebut mengaku bahwa seruan demo memakai Bra dan celana dalam ini hanya sekadar spontanitas.

    Sebab, dirinya selaku pendukung Jokowi merasa kesal karena Roy Suryo cs belum jadi tersangka dan menilai penanganan polisi terhadap laporan Jokowi berjalan lambat.

    “Kemarin itu, spontanitas atas sakit hati kita yang kesal, karena polisi sampai saat ini belum menetapkan status hukum terhadap Roy Suryo cs,” kata Diana kepada awak media pada Rabu (8/10/2025), dikutip dari tayangan KompasTV.

    “Padahal kan sudah tingkat penyidikan, biasanya itu kan cepat status hukumnya, tapi ini kok lambat sekali,” jelasnya.

    Menurut Diana, polemik dugaan ijazah palsu Jokowi memicu perpecahan di tengah masyarakat, khususnya di media sosial.

    “Karena lambat, di sosmed itu tiap hari terjadi perpecahan saling serang-menyerang, saling caci maki, gara-gara masalah ijazah itu. Makanya saya jengkel itu,” sambungnya.

    Diana berdalih, kalimat yang ia lontarkan itu tidak bersifat porno karena dirinya tidak menyatakan tidak akan memakai baju.

    Kata dia, kalimat demo dengan mengenakan pakaian dalam itu hanyalah upaya untuk menarik perhatian publik.

    “Kalimat saya sebenarnya itu bukan porno, saya kan tidak mengatakan kalau kita bertelanjang atau tidak memakai baju, saya hanya mengatakan memakai celana dalam dan BH,” jelas Diana.

    “Maksudnya, saya membuat kalimat itu supaya jadi perhatian, saya buat jebakan,” tambahnya.

    “Orang-orang yang berpikiran porno ya menganggap itu porno, padahal tujuan saya bukan porno. Tiap hari kita juga memakai BH dan celana dalam, mengapa dianggap porno?” tuturnya.

    “Tujuan saya untuk menjebak orang dengan bahasa supaya ada perhatian. Buktinya, jadi perhatian dengan kalimat ini,” paparnya.

    Lantas, ia berharap, dengan kalimat yang bisa menarik perhatian ini, polisi dapat segera memberi kepastian atas status hukum Roy Suryo cs.

    “Itu saya hanya membuat kalimat kiasan agar menjadi perhatian, karena kalau cuma dengan cara menyurat, demo, kurang ada perhatian,” imbuhnya.

    “Dengan kalimat ini kan bisa viral, sehingga mudah-mudahan polisi segera menetapkan status hukum bagi penyebar [tudingan] ijazah palsu itu,” tandas Diana.

  • Cari Kerja Makin Susah, Kena PHK Banting Setir Jadi Virtual Assistant

    Cari Kerja Makin Susah, Kena PHK Banting Setir Jadi Virtual Assistant

    Daftar Isi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Mencari pekerjaan di tengah ketidakpastian ekonomi kini bukan perkara mudah. Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang masih terjadi di Indonesia membuat banyak orang harus memutar otak untuk mencari penghasilan baru.

    Satu Data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat, pada Agustus 2025 terdapat 830 pekerja yang terkena PHK. Pada Juli 2025, jumlahnya lebih besar yakni 1.118 orang.

    Jumlah PHK terbanyak berasal dari Jawa Barat (261 orang), disusul Sumatra Selatan (113 orang), dan Kalimantan Timur (100 orang). Sementara itu, DKI Jakarta mencatat 48 pekerja terdampak PHK, Jawa Timur 51 orang, dan Banten sebanyak 36 pekerja.

    Di sisi lain, lulusan kuliah juga makin susah mendapat kerja, dikarenakan persaingan yang makin sengit dan industri yang makin efisien gara-gara perkembangan teknologi. Dalam beberapa ‘job fair’ yang digelar, tampak para fresh graduate berlomba-lomba menyebar CV, tetapi tak semua mendapat kabar baik. 

    Sebagai orang tua, Ia mengaku prihatin dengan kondisi dunia kerja saat ini. Pihaknya mengatakan kondisi saat ini makin susah untuk mencari kerja, berbeda jauh dari saat dirinya mencari kerja 1985 silam.

    “Wah, memang kasian anak muda sekarang, nyari kerja makin susah karena makin banyak orang. Dulu saya di 1985, masih agak gampang karena belum banyak orang, beda banget kondisinya. Dulu saya kirim lamaran, banyak yang cari saya, sekarang boro-boro,” kata Suparman, orang tua yang mengantar anaknya mencari kerja di Job Fest 2025 beberapa saat lalu.

    Virtual Assistant, Profesi Baru di Era Serba Digital

    Di tengah sulitnya mencari pekerjaan kantoran, profesi virtual assistant (VA) muncul sebagai alternatif baru yang diminati banyak orang.

    Virtual assistant adalah seseorang yang memberikan layanan dukungan administratif atau operasional kepada bisnis secara jarak jauh.

    Seiring berkembangnya teknologi dan budaya kerja fleksibel, profesi ini makin populer, terutama di kalangan pekerja lepas, ibu rumah tangga, hingga korban PHK.

    Tugas seorang VA sangat beragam, mulai dari membalas email, membuat laporan, mengelola media sosial, hingga membantu strategi pemasaran digital.

    Virtual assistant banyak dicari oleh wirausaha, startup, dan bisnis online yang membutuhkan tenaga tambahan tanpa harus mempekerjakan karyawan tetap atau menyewa kantor.

    Dari Jurnalis ke Virtual Assistant

    Setelah lebih dari 11 tahun berkarier sebagai wartawan, Dinda Juwita tak pernah menyangka harus kehilangan pekerjaannya akibat PHK pada Mei 2025. Alih-alih sedih karena di PHK, ia memilih memanfaatkan masa jedanya untuk belajar hal baru.

    “Sebetulnya aku nggak buru-buru cari kerja baru banget. Karena yaudahlah pengen istirahat dulu, udah belasan tahun kerja,” kata Dinda saat berbincang dengan CNBC Indonesia.

    Namun, setelah beberapa minggu beristirahat, Dinda merasa tidak betah menganggur. Terbiasa dengan ritme kerja cepat sebagai jurnalis, ia kemudian mencari kegiatan produktif.

    Dari situ, ia ingat pernah muncul kursus SGB VA, lembaga pelatihan yang sering ia lihat iklannya di media sosial.

    “Awalnya aku ikut free webinar-nya dulu. Di akhir acara, mereka jelaskan detail soal kursus, mulai dari jenisnya, biaya, sampai perbedaan antara kelas premium dan reguler,” ujarnya.

    Kursus tersebut memberikan pembekalan mulai dari pengenalan profesi VA, pelatihan, hingga membuka jaringan klien bagi pesertanya. Ketika mengikut kelas tersebut, Dinda juga mendapatkan sesi mentoring pribadi untuk membahas perkembangan kemampuannya dengan mengambil ‘penjurusan’ minat yang dia inginkan.

    “Kalau di tempat kursusku itu ada penjurusan kayak di kampus. Jadi ada semacam kita maunya fokus di social media specialist, atau marketer,” jelasnya.

    Apa yang Dikerjakan?

    Meski masih baru di dunia virtual assistant, Dinda sudah mendapatkan satu klien asal dari luar negeri.

    “Aku beruntung dapat klien dari mutual friend yang butuh bantuan short term, nggak sampe 2 bulan. Karena aku ambil jalur social media specialist, tugasnya bantu bikin konten untuk akun media sosial bisnisnya,” jelas Dinda.

    Dinda mengatakan bahwa kliennya adalah seorang perempuan asal Singapura yang merupakan mantan profesional venture capital dan kini membangun platform edukasi investasi. Dalam proyek itu, Dinda membantu membuat materi konten dan strategi di media sosial.

    Salah satu tugas utamanya adalah mengolah ulang atau repurpose materi dari podcast yang dimiliki kliennya menjadi berbagai bentuk konten baru di media sosial.

    “Jadi fokus konten yang aku kerjakan itu adalah rerpurpose dari konten yang dia bikin. Klienku punya semacam podcast, dan aku mengembangkan ide lanjutan dari situ,” jelasnya.

    Ia menjelaskan, podcast milik kliennya berdurasi cukup panjang, sekitar 40 menit per episode, dengan topik yang beragam. Salah satu tema yang pernah diangkat, misalnya, membahas tentang bagaimana teknologi kecerdasan buatan (AI) membantu venture capital dalam mengembangkan bisnis.

    Dinda bertugas mendengarkan setiap episode secara menyeluruh untuk menemukan bagian-bagian menarik yang bisa diolah menjadi konten baru. “Dari 10 podcast misalnya, aku pilih satu per satu, aku dengerin dulu pembicaraannya. Untungnya klienku ini cukup terorganisir, jadi setiap episode sudah punya summary per bagian,” ujarnya.

    Setelah menentukan bagian menarik, Dinda mengembangkannya dan kemudian membuat versi konten yang akan dipublikasikan di platform seperti Instagram dan LinkedIn.

    “Aku bikin postingan untuk suplai konten di Instagram dan LinkedIn sesuai dengan brand guideline yang sudah ada. Mulai dari warna, font, sampai template-nya, semua sudah disiapkan klien,” jelasnya.

    Menurut Dinda, proses kerjanya juga melibatkan beberapa kali revisi dan persetujuan dari klien sebelum konten diunggah. “Setelah selesai dan disetujui, itu sudah bukan bagian tugasku lagi. Urusan metrics atau engagement itu tanggung jawab tim klien,” tambahnya.

    Kemampuan Bahasa Inggris Diperlukan

    Ia menambahkan, kemampuan berbahasa Inggris menjadi keterampilan dasar yang penting dimiliki seorang virtual assistant. “Gak harus fasih, tapi setidaknya punya kemampuan basic English sudah cukup. Yang penting bisa berkomunikasi, karena sebagian besar klien berasal dari luar negeri,” ujarnya.

    Menurut Dinda, dengan kemauan belajar dan komunikasi yang baik, profesi asisten virtual bisa menjadi jalan baru untuk tetap produktif sekaligus menambah penghasilan di tengah ketatnya persaingan dunia kerja.

    “Jadi apa ya, menurutku sangat membantu buat orang-orang yang mau switch career, mau menjadikan virtual assistant sebagai pekerjaan sampingannya, itu sangat menjanjikan, tapi aku juga gak mau lebay ya. Tapi emang semua itu tergantung kitanya. Tergantung kita ulet juga, tergantung mau gak belajar,” pungkasnya.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Terungkap Sosok Emak-emak yang Siap Demo Hanya Pakai Bra Demi Jokowi

    Terungkap Sosok Emak-emak yang Siap Demo Hanya Pakai Bra Demi Jokowi

    GELORA.CO  – Sosok emak-emak yang mengaku siap demonstrasi hanya pakai bra dan celana dalam demi membela Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) terungkap. 

    Sebelumnya viral pernyataan seorang emak-emak yang mengaku sebagai pendukung garis keras Jokowi. 

    Emak-emak itu mengaku kecewa dengan banyaknya fitnah yang harus diterima Jokowi usai tidak lagi menjadi presiden seperti tuduhan ijazah palsu. 

    Maka dalam sebuah pernyataan yang terekam video dan viral, emak-emak itu mengaku siap unjuk rasa hanya menggunakan bra dan celana dalam demi membela idolanya itu. 

    Hal itu agar kepolisian segera menetapkan Roy Suryo cs sebagai tersangka karena dianggap telah memfitnah Jokowi terkait dengan tuduhan ijazah palsu.

    Adapun Roy Suryo beserta beberapa tokoh lain seperti ahli digital forensik Rismon Hasiholan Sianipar dan dokter Tifauzia Tyassuma merupakan sederetan figur yang lantang mempertanyakan keabsahan ijazah Jokowi.

    Roy Suryo cs pun telah dilaporkan Jokowi terkait kasus dugaan fitnah/pencemaran nama baik buntut tudingan ijazah palsu pada akhir April 2025 lalu. 

    Sosok emak-emak yang rela unjuk rasa pakai celana dalam dan bra itu ternyata bernama Diana.

    Beberapa hari setelah peringatan soal aksi mengerahkan perempuan dengan hanya memakai dalaman, Diana memberikan klarifikasi.

    Diana merupakan Ketua Persatuan Perempuan Peduli Pancasila (P4).

    Diana mengaku bahwa seruan demo memakai Bra dan celana dalam ini hanya sekadar spontanitas.

    Sebab, dirinya selaku pendukung Jokowi merasa kesal karena Roy Suryo cs belum jadi tersangka dan menilai penanganan polisi terhadap laporan Jokowi berjalan lambat.

    “Kemarin itu, spontanitas atas sakit hati kita yang kesal, karena polisi sampai saat ini belum menetapkan status hukum terhadap Roy Suryo cs,” kata Diana kepada awak media pada Rabu (8/10/2025), dikutip dari Tribunnews.com.

    “Padahal kan sudah tingkat penyidikan, biasanya itu kan cepat status hukumnya, tapi ini kok lambat sekali,” jelasnya.

    Menurut Diana, polemik dugaan ijazah palsu Jokowi memicu perpecahan di tengah masyarakat, khususnya di media sosial.

    Diana pun menyayangkan lambatnya kepolisian dalam memproses hukum Roy Suryo.

    “Karena lambat, di sosmed itu tiap hari terjadi perpecahan saling serang-menyerang, saling caci maki, gara-gara masalah ijazah itu. Makanya saya jengkel itu,” sambungnya.

    Diana berdalih, kalimat yang ia lontarkan itu tidak bersifat porno karena dirinya tidak menyatakan tidak akan memakai baju.

    Kata dia, kalimat demo dengan mengenakan pakaian dalam itu hanyalah upaya untuk menarik perhatian publik.

    “Kalimat saya sebenarnya itu bukan porno, saya kan tidak mengatakan kalau kita bertelanjang atau tidak memakai baju, saya hanya mengatakan memakai celana dalam dan BH,” jelas Diana.

    Sebelumnya Diana sempat viral lantaran mengeluarkan ultimatum, akan mengerahkan 500 perempuan untuk turun ke Markas Besar Kepolisian RI (Mabes Polri) dengan hanya mengenakan Bra dan celana dalam. 

    Menurut Diana, aksi ini merupakan bentuk protes karena pihaknya merasa kecewa Jokowi terus-menerus dirundung di media sosial tanpa ada tindakan tegas dari aparat penegak hukum. 

    “Jadi, kalau bisa Mabes Polri cepat menyelesaikan ini, kalau tidak saya organisasi perempuan, kita lima ratus perempuan berencana akan turun memakai BH (Breast Holder) dan celana dalam untuk Mabes Polri. Kita marah karena Pak Jokowi tiap hari di-bully,” ujar perempuan itu dalam sebuah konferensi pers, sebagaimana dikutip dari unggahan di akun media sosial Instagram, @kata_hati165 pada Minggu (5/10/2025) lalu

  • Harga Internet Murah 100 Mbps Segera Ditentukan, Cek Pengumumannya

    Harga Internet Murah 100 Mbps Segera Ditentukan, Cek Pengumumannya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Lelang harga frekuensi radio untuk program internet murah 100 Mbps akan digelar pekan depan. Komdigi mengumumkan lelang harga frekuensi 1,4 GHz akan diikuti oleh Telkom, Surge, dan MyRepublic.

    Pendaftaran untuk mengikuti lelang frekuensi 1,4 GHz dibuka sejak Juli 2025. Pada awalnya, Komdigi menyatakan ada 7 perusahaan yang mengambil formulir pendaftaran lelang yaitu PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk, PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk., PT Indosat Tbk., PT Telemedia Komunikasi Pratama, PT Netciti Persada, PT Telekomunikasi Selular.

    Setelah melewati proses pemeriksaan dokumen, Komdigi menyatakan ada tiga perusahaan yang dokumennya lengkap sehingga memenuhi persyaratan Seleksi Pengguna Pita Frekuensi Radio 1,4 GHz untuk Layanan Akses Nirkabel Pitalebar (Broadband Wireless Access) Tahun 2025.

    Tiga perusahaan tersebut adalah Telkom, Telemedia Komunikasi Pratama yang merupakan anak perusahaan Surge (WIFI), dan Eka Mas Republik pemilik brand MyRepublic.

    Komdigi menyatakan, sampai tenggat waktu, tidak ada peserta seleksi yang menyampaikan sanggahan atas hasil evaluasi sehingga proses seleksi akan dilanjutkan dengan lelang harga. Lelang harga akan dilaksanakan mulai Senin, 13 Oktober 2025 dengan menggunakan sistem e-Auction.

    Lelang frekuensi untuk layanan Fixed Wireless Access mencakup spektrum frekuensi selebar 80Mhz di rentang 1432Mhz-1512Mhz. Langkah ini dilakukan untuk memperluas jangkauan internet tetap. Begitu juga agar ada pemerataan transformasi di tanah air.

    “Langkah ini tidak hanya membuka ruang bagi penyelenggara jaringan untuk meningkatkan kapasitas dan cakupan layanan, tetapi juga memperluas pilihan akses internet yang lebih terjangkau bagi masyarakat,” ujar Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Wayan Toni Supriyanto dalam keterangannya beberapa waktu lalu.

    Peserta seleksi harus merupakan penyelenggara telekomunikasi yang memiliki perizinan berusaha jaringan tetap berbasis fiber optik (KBLI 61100), perizinan BWA (wireless) dengan KBLI 61200 jenis proyek utama bukan pendukung, perizinan ISP (KBLI 61921).

    Salah satu syarat dokumen yang harus diberikan peserta adalah proposal teknis yang memuat target jumlah rumah tangga yang terlayani internet akses nirkabel pitalebar dengan kecepatan akses internet paling sedikit sampai dengan 100 Mbps menggunakan pita frekuensi radio 1,4 GHz dalam jangka waktu 5 tahun.

    Terdapat tiga regional yang ditetapkan sebagai objek seleksi. Objek seleksi ini memiliki rentang frekuensi 1432 MHz hingga 1512 Mhz, untuk total lebar pita 80 Mhz:

    Regional 1

    Zona 4 : Banten, Jakarta, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi
    Zona 5 : Jawa Barat (kecuali Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Depok, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bekasi)
    Zona 6 : Jawa Tengah dan Yogyakarta
    Zona 7 : Jawa Timur
    Zona 9 : Papua, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya
    Zona 10 : Maluku dan Maluku Utara

    Regional 2

    Zona 1 : Aceh dan Sumatra Utara
    Zona 2 : Sumatra Barat, Riau, dan Jambi
    Zona 3 : Kepulauan Bangka Belitung, Sumatra Selatan, Bengkulu, dan Lampung
    Zona 8 : Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur
    Zona 15 : Kepulauan Riau

    Regional 3

    Zona 11 : Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara
    Zona 12 : Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Sulawesi Tengah
    Zona 13 : Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat
    Zona 14 : Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Timur

    (dem/dem)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Jasad korban hilang kecelakaan kapal di Pulau Bokor ditemukan

    Jasad korban hilang kecelakaan kapal di Pulau Bokor ditemukan

    Jakarta (ANTARA) –

    Tim gabungan akhirnya menemukan korban atas nama Jaenuddin MZ (33), yang sempat hilang usai kecelakaan kapal KM Usaha Baru di sekitar Perairan Pulau Bokor, Kabupaten Kepulauan Seribu, dalam kondisi meninggal dunia.

    “Korban akhirnya ditemukan oleh tim SAR gabungan pada siang hari ini, kemudian dievakuasi ke Pulau Pari untuk selanjutnya diserahkan kepada pihak keluarga,” kata Kepala Seksi Operasi Kantor SAR Akhmad Rizkiansah di Jakarta, Kamis.

    Ia mengatakan jasad korban ditemukan pada Kamis (9/10) siang dalam kondisi meninggal dunia sekitar pukul 11.55 WIB setelah mendapatkan informasi dari nelayan yang melihat jasad korban terapung di sekitar Perairan Pulau Pari.

    Tim SAR gabungan kemudian melakukan proses evakuasi terhadap jenazah korban ke Pulau Pari dan berkoordinasi dengan keluarga korban untuk memastikan bahwa jasad tersebut adalah korban yang dicari.

    Akhirnya, keluarga mengonfirmasi bahwa jasad tersebut adalah korban yang dicari berdasarkan tanda-tanda yang ada pada tubuh korban.

    Sebelumnya, upaya pencarian terhadap korban dilakukan dengan menggunakan armada laut. Tim melakukan penyisiran di sekitar perairan Pulau Ayer, Pulau Pari, Pulau Ayer Kecil, Pulau Karang Beras, dan Pulau Tunda.

    Puluhan personil SAR gabungan dikerahkan dalam upaya pencarian terhadap korban, diantaranya terdiri dari Kantor SAR Jakarta, ABK Basarnas Pantai Mutiara, Pos TNI AL Pulau Untung Jawa, Pos Polair Pulau Untung Jawa, VTS Tanjung Priok, KSOP Cituis, Pos TNI AL Tanjung Kait, Damkar Pos Pulau Pari, Dishub Pulau Pari, Polair Pulau Pari, KKP Muara Baru, Polsek Untung Jawa, DMC Dompet Dhuafa, BPBD DKI Jakarta, Bakamla RI, serta nelayan setempat.

    Adapun armada laut yang dikerahkan dalam operasi SAR hari ketiga yaitu KN SAR Antasena, RBB 01 Jakarta, RIB Damkar Pulau Pari, KNP 348 KPLP, KP VII 1020 Polair, KP VII 1006 Polair, KP VII 203, dan perahu nelayan.

    KM Usaha Baru mengalami kecelakaan pada Selasa (7/10) dini hari ketika kapal nelayan yang berangkat dari Pelabuhan Cituis Tangerang ini dihantam oleh gelombang tinggi dan cuaca ekstrem sehingga menyebabkan kapal terbalik di sekitar perairan Pulau Bokor, Kepulauan Seribu, DKI Jakarta.

    Tujuh orang ditemukan dalam kondisi selamat dan satu orang ditemukan meninggal dunia.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Ade irma Junida
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pengeroyokan hingga Tewas di Serang: 2 Warga Sipil Divonis 6 Tahun, 2 Anggota TNI 1,5 Tahun
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        9 Oktober 2025

    Pengeroyokan hingga Tewas di Serang: 2 Warga Sipil Divonis 6 Tahun, 2 Anggota TNI 1,5 Tahun Regional 9 Oktober 2025

    Pengeroyokan hingga Tewas di Serang: 2 Warga Sipil Divonis 6 Tahun, 2 Anggota TNI 1,5 Tahun
    Tim Redaksi
    SERANG, KOMPAS.com
    – Pengadilan Negeri Serang menjatuhkan hukuman penjara enam tahun kepada dua terdakwa kasus penganiayaan yang mengakibatkan kematian Fahrul Abdilah.
    Kedua terdakwa, Moch Sahroni dan Jaka Hermadi, terbukti bersalah melakukan pengeroyokan bersama dua anggota TNI dari Korem 064 Maulana Yusuf, Pratu Muhammad Iqram dan Pratu Fendri Stevardo Sarimole, yang sebelumnya telah dihukum oleh Pengadilan Militer Jakarta dengan pidana penjara satu setengah tahun.
    “Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 tahun,” kata hakim Rendra saat memimpin sidang yang berlangsung pada Kamis (9/10/2025).
    Keduanya dinyatakan melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang pengeroyokan yang mengakibatkan kematian, sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Serang.
    Dalam pertimbangannya, hakim menyatakan, perbuatan kedua terdakwa menimbulkan luka mendalam bagi keluarga korban.
    Namun, hakim juga mempertimbangkan keadaan meringankan, seperti pengakuan kesalahan, penyesalan, dan janji para terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatan serupa.
    Selama persidangan, hakim Rendra mencatat, terdakwa bersikap kooperatif dan memberikan keterangan yang jujur, sehingga tidak menghambat jalannya proses hukum.
    “Telah ada permintaan maaf secara kekeluargaan dan iktikad baik dari para terdakwa kepada pihak korban,” ujar Rendra.
    Hukuman enam tahun yang dijatuhkan lebih rendah dari tuntutan JPU Kejari Serang, Youlliana Ayu Rospita, yang sebelumnya menuntut kedua terdakwa dihukum sembilan tahun penjara.
    Menanggapi putusan tersebut, kedua terdakwa melalui pengacaranya menyatakan menerima keputusan hakim dan tidak akan melakukan upaya hukum banding.
    “Para terdakwa menerima atas putusan hakim,” kata pengacara usai persidangan.
    Peristiwa penganiayaan terjadi pada Selasa (15/4/2025) dini hari, sekitar pukul 02.30 WIB, di depan Bank Banten, dekat Bank BJB Cabang Serang, Jalan Veteran, Cipare, Kota Serang.
    Para terdakwa dan rekan-rekannya menghabiskan malam dengan pesta miras di beberapa tempat hiburan.
    Dalam kondisi mabuk, mereka terlibat cekcok dengan pengemudi mobil Honda Jazz putih berknalpot brong bernama Alif Khaerullah alias Bolip.
    Jaka Hermadi turun dari mobil dan menendang pintu mobil Bolip, lalu memukul tangan kanannya.
    Keributan semakin meluas dan melibatkan banyak orang. Fahrul yang berusaha melerai justru menjadi sasaran pengeroyokan.
    Para pelaku memukulnya berkali-kali, menginjak tubuhnya, dan menghantam kepala serta wajahnya dengan helm hingga ia terkapar.
    Hasil visum dari RSUD Banten menunjukkan adanya luka terbuka di kepala, memar, dan pendarahan otak.
    Meskipun sempat mendapatkan perawatan intensif, Fahrul akhirnya meninggal dunia.
    Dokter forensik RS Bhayangkara Banten menyimpulkan bahwa korban meninggal akibat cedera otak berat akibat pukulan benda tumpul.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • TKD Dipangkas, Pemprov Banten Bingung Gaji PPPK, Butuh Rp 1 Triliun
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        9 Oktober 2025

    TKD Dipangkas, Pemprov Banten Bingung Gaji PPPK, Butuh Rp 1 Triliun Regional 9 Oktober 2025

    TKD Dipangkas, Pemprov Banten Bingung Gaji PPPK, Butuh Rp 1 Triliun
    Tim Redaksi
    SERANG, KOMPAS.com
    – Pemerintah Provinsi Banten membutuhkan anggaran Rp 1 triliun untuk membayar gaji dan tunjangan 11.000 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada tahun 2026.
    Namun, pemerintah pusat justru memangkas transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp 554 miliar.
    “Mau tidak mau kami harus menyesuaikan terhadap apa yang telah diputuskan oleh pemerintah pusat karena kewenangannya ada di sana,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Banten, Deden Aprriandhi, kepada wartawan di Serang, Kamis (9/10/2025).
    Deden mengatakan, Provinsi Banten dan beberapa daerah di Indonesia telah menyampaikan usulan agar pemangkasan TKD dievaluasi oleh pemerintah pusat.
    Sebab, Pemprov Banten membutuhkan anggaran besar untuk merealisasikan program prioritas Gubernur Banten, Andra Soni, dan Wakil Gubernur, Dimyati Natakusumah.
    Selain itu, program lain juga untuk menunjang program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
    “Banyak kebutuhan daerah yang harus terpenuhi, seperti penambahan PPPK yang perlu anggaran hampir Rp 1 triliun. Belum lagi beberapa program lain yang harus dilakukan oleh Pemprov dalam rangka menunjang program nasional,” ujar Deden.
    Jika TKD tetap dipangkas, lanjut Deden, Pemprov Banten akan menyesuaikan pos anggaran dengan melakukan efisiensi.
    Namun, tetap tidak mengutak-atik anggaran program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
    “Pak Gubernur lebih mementingkan program yang bersentuhan dengan masyarakat, seperti membangun jalan desa, JUT, dan ketahanan pangan, itu kan yang menjadi konsentrasi Pak Gubernur,” kata dia.
    Selain itu, Pemprov juga akan menggenjot pendapatan asli daerah (PAD) tidak hanya dari sektor pajak kendaraan saja, tetapi juga dari sektor lainnya.
    “Bapenda kami dorong untuk mencari sumber pajak baru di luar pajak kendaraan bermotor,” ujar Deden.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Geng Motor yang Serang Warkop di Tanah Abang Diduga Salah Sasaran
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        9 Oktober 2025

    Geng Motor yang Serang Warkop di Tanah Abang Diduga Salah Sasaran Megapolitan 9 Oktober 2025

    Geng Motor yang Serang Warkop di Tanah Abang Diduga Salah Sasaran
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Saddam Nazili (24), pemilik warung kopi di Jalan Jati Baru I, Tanah Abang, Jakarta Pusat, menduga kelompok geng motor yang menyerang tempat usahanya pada Rabu (8/10/2025) dini hari bukan berniat merampok sejak awal.
    Saddam menduga para pelaku awalnya mencari anggota geng rival yang dulu kerap nongkrong di area warkop tersebut. Namun karena tak menemukan target, mereka justru menyerang secara membabi buta.
    “Mereka nyari seseorang dari geng lain. Tapi karena dikira kami bagian dari mereka, jadinya kami yang kena. Sekalian mereka manfaatin momen, lihat ada uang juga,” ujar Saddam kepada Kompas.com, Kamis (9/10/2025).
    Saddam mengatakan, kelompok itu dikenal dengan nama “Cantuk Geng”, yang kerap berkeliaran di kawasan Tanah Abang dan Kampung Jawa.
    “Mereka nongkrong di sini dulu, makanya tahu tempat ini. Malam itu juga mereka nyerang warkop lain di Kampung Jawa sebelum ke sini,” ucap dia.
    Dari pantauan rekaman CCTV, sedikitnya 15 hingga 20 orang datang mengendarai sepeda motor. Beberapa di antaranya membawa senjata tajam jenis celurit dan pistol angin.
    Mereka merusak peralatan warkop dan menembak dua orang, termasuk Saddam dan karyawannya, Andi Prasetyo (21).
    Andi menuturkan, saat kejadian dirinya sedang menghitung hasil penjualan harian bersama rekannya, Muhammad Fadlullah (25).
    Tiba-tiba, rombongan pelaku datang dan langsung mengacau di area depan warkop.
    “Kami sempat kira mereka cuma lewat, tapi ternyata langsung nyerang. Saya ditembak di dada pakai pistol angin,” kata Andi.
    Uang setoran penjualan sebesar Rp 2,3 juta yang ada di meja ikut raib. Saddam sempat mencoba menyelamatkan istri dan anaknya ke dalam ruangan, namun juga terkena tembakan di bagian dada.
    Insiden ini merupakan serangan ketiga terhadap warkop milik Saddam sejak empat bulan terakhir.
    Dua kejadian sebelumnya, kata Saddam, tidak menimbulkan korban dan tidak ditindaklanjuti karena minimnya barang bukti.
    “Yang pertama jam setengah empat pagi, yang kedua sekitar jam tujuh. Waktu itu belum ada korban dan enggak ada kerugian. Tapi yang sekarang lebih parah karena udah ada yang kena tembak,” ucap dia.
    Saddam berharap polisi meningkatkan patroli malam di kawasan Tanah Abang, terutama di titik-titik rawan seperti perempatan dan bawah flyover Jati Baru.
    “Harapannya ada sweeping rutin malam. Karena area sini rawan, sering jadi tempat kumpul geng motor,” ujar dia.
    Kasus ini kini sedang ditangani oleh Polsek Tanah Abang. Tim Satreskrim Polres Jakarta Pusat juga telah memeriksa rekaman CCTV dan meminta keterangan sejumlah saksi untuk memburu para pelaku.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Purbaya Mau Tempatkan Dana ke BPD, OJK Respons Begini

    Purbaya Mau Tempatkan Dana ke BPD, OJK Respons Begini

    Jakarta

    Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merespons wacana Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk menempatkan dana di Bank Pembangunan Daerah (BPD). Langkah ini dinilai sebagai tindakan positif yang dalam jangka menengah dapat dioptimalkan untuk mendorong perekonomian daerah.

    Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, mengatakan menempatkan dana di BPD dapat meningkatkan likuiditas perbankan. Namin demikian, data Agustus 2025 mencatatkan kondisi likuiditas BPD secara agregat sangat memadai.

    Menurutnya, seluruh indikator likuiditas berada di atas ambang batas. Selain itu, rasio kredit terhadap simpanan atau loan to deposit ratio (LDR) secara agregat juga tercatat sebesar di 78,70%, berada di bawah rata-rata industri.

    “Hal ini mencerminkan ruang ekspansi kredit BPD posisi Agustus lebih tinggi dibandingkan industri perbankan secara umum,” kata Dian dalam Konferensi Pers RDK Bulanan (RDKB) September 2025, Kamis (9/10/2025).

    Untuk menjaga agar wacana kebijakan pemerintah tersebut dapat berjalan efektif, menurut Dian, BPD harus menguatkan infrastruktur baik dari sisi SDM, kebijakan, dan juga manajemen resiko. Dengan demikian, penempatan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) itu dapat efektif dan optimal.

    Sementara dari sisi pemerintah, Dian menilai, perlu mempertimbangkan aspek pricing. Misalnya dari sisi tingkat suku bunga, yang diharapkan bisa ikut menurunkan biaya dana, sehingga pada akhirnya bisa menekan biaya kredit.

    “Kemudian jangka waktu, kalau dilihat jangka waktu mungkin tentu saja ini sebaiknya tidak pendek karena proyek itu bervariasi. Ada yang mungkin 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, mungkin juga 10 tahun. Sehingga, memang ini yang kalau kita ingin menjamin bisa lebih bisa menjangkau berbagai proyek, ini mesti lebih panjang,” ujarnya.

    Di samping itu, Dian menambahkan, juga perlu ada upaya secara berkelanjutan untuk mendorong kemampuan BPD untuk bisa ekspansi kredit tanpa menimbulkan banyak persoalan. Hal ini khususnya seperti kredit macet.

    Sebagai informasi, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya mengungkapkan dana pemerintah yang ‘nganggur’ di Bank Indonesia (BI) masih mencapai Rp 275 triliun. Dana itu rencananya ditempatkan dengan jumlah tertentu ke Bank Jakarta dan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jawa Timur.

    “Saya sekarang punya Rp 275 triliun cash nganggur. Jadi, kita lagi diskusi dengan mereka, mereka bisa terima berapa sih,” kata Purbaya usai menghadiri Prasasti Luncheon Talk di Hotel Shangri-La, Jakarta Pusat, Rabu (8/10/2025).

    Purbaya mengaku tidak akan memaksa bank daerah tersebut untuk menerima penempatan dana dari pemerintah. Oleh karena itu, saat ini sedang didiskusikan berapa jumlah yang tepat agar bank tersebut bisa menyalurkan lagi dalam bentuk kredit.

    Setidaknya hingga saat ini, ada tiga nama BPD yang disebut-sebut tertarik untuk mendapatkan suntikan dana nganggur ini. Bank tersebut antara lain BPD Jawa Timur, Bank Jakarta, dan Bank Jabar Banten.

    “Bank Jatim kemarin sudah ngomong ke Pak Menteri (Purbaya), Bank Jakarta juga. Bahkan kalau nggak salah, saya dengar ini Bank BJB juga tertarik. Nanti kita lihat,” kata Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu Febrio Kacaribu. di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta Selatan, Kamis (9/10/2025).

    (kil/kil)