Xcloud.id

provinsi: BANTEN

  • Siklon Tropis Bakung Terbentuk, Waspada Cuaca Ekstrem Hari Ini

    Siklon Tropis Bakung Terbentuk, Waspada Cuaca Ekstrem Hari Ini

    Jakarta, Beritasatu.com – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengonfirmasi peningkatan status Bibit Siklon 91S di Samudra Hindia barat daya Lampung menjadi Siklon Tropis Bakung. Berdasarkan analisis BMKG, siklon ini memiliki kecepatan angin maksimum 35 knot (65 km/jam) dengan tekanan udara 1.000 hPa dan terus bergerak menjauhi wilayah Indonesia ke arah barat daya.

    Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, menjelaskan meski bergerak menjauh, Siklon Tropis Bakung tetap berpotensi memberikan dampak tidak langsung terhadap cuaca di Indonesia dalam satu hingga dua hari ke depan.

    “Berdasarkan hasil pemantauan ini, dalam beberapa hari terakhir BMKG telah menyampaikan peringatan dini secara bertahap dan berkelanjutan kepada masyarakat serta sektor terkait,” ujar Faisal dalam keterangan resminya, Jumat (12/12/2025).

    Pada Sabtu (13/12/2025), BMKG memprediksi Siklon Tropis Bakung akan menguat dengan kecepatan angin hingga 55 knot (100 km/jam), masuk kategori siklon tropis level dua. Tekanan udara di sekitar pusat sistem diperkirakan turun menjadi 988 hPa, sementara pergerakannya ke arah barat daya semakin menjauhi Indonesia.

    BMKG menyebut sejumlah wilayah berpotensi terdampak cuaca ekstrem akibat Siklon Bakung. Potensi hujan sedang hingga lebat diperkirakan terjadi di Bengkulu, Lampung, dan Banten.

    Sementara angin kencang berpeluang terjadi di Bengkulu. Gelombang tinggi 1,25–2,5 meter juga berpotensi muncul di Samudra Hindia barat Kepulauan Mentawai hingga Lampung, Samudra Hindia selatan Banten hingga Jawa Barat, dan Selat Sunda bagian selatan

    Bibit Siklon 93S Juga Dipantau BMKG

    Deputi Bidang Meteorologi BMKG, Guswanto, meminta masyarakat turut mewaspadai perkembangan Bibit Siklon 93S yang berada di Samudra Hindia selatan Bali–Nusa Tenggara, tepatnya di sekitar 12.0°LS 115.8°BT. Sistem ini bergerak perlahan ke arah barat daya dan masih berpeluang rendah berkembang menjadi siklon tropis dalam 24–72 jam ke depan.

    “Secara tidak langsung, 93S juga memicu potensi cuaca ekstrem dalam beberapa hari ke depan,” ujar Guswanto.

    Dampaknya meliputi hujan sedang–lebat di Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Barat, serta angin kencang dan gelombang tinggi di pesisir selatan daerah-daerah tersebut.

  • Kemenhub: Angkutan Motor Gratis Pakai KA Dipepanjang hingga 5 Januari 2026

    Kemenhub: Angkutan Motor Gratis Pakai KA Dipepanjang hingga 5 Januari 2026

    Bisnis.com, JAKARTA – Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memperpanjang layanan angkutan motor gratis hingga 5 Januari 2026 untuk mendukung kelancaran mobilitas warga, mengurangi kepadatan lalu lintas, serta meningkatkan keselamatan selama periode libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).

    “Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kemenhub memperpanjang layanan angkutan motor gratis  dengan kereta api hingga 5 Januari 2026,” kata Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Ditjen Perkeretaapin Kemenhub Arif Anwar di Jakarta, Jumat.

    Keputusan untuk memperpanjang periode layanan angkutan motor gratis, kata dia, didasari pada tingginya minat dan antusiasme masyarakat untuk mengikuti program itu pada masa libur Nataru.

    “Alhamdulillah, per hari ini Jumat (12/12) pukul 20.00 WIB tadi sudah ada 1.844 motor dengan 3.052 penumpang terdaftar akan mengikuti program angkutan motor gratis Nataru,” ujar Arif.

    Dengan adanya perpanjangan ini, lanjut dia, periode pendaftaran program tersebut dibuka pada 1-29 Desember 2025 dan 1-4 Januari 2026 dengan periode pengangkutan pada 23-30 Desember 2025 serta 2-5 Januari 2026.

    Ia menuturkan bagi masyarakat yang berminat mengikuti program itu bisa melakukan pendaftaran secara online melalui nusantara.kemenhub.go.id maupun secara offline dengan mendatangi stasiun yang menjadi lokasi pendaftaran.

    Adapun stasiun yang menjadi lokasi pendaftaran adalah Stasiun Jakarta Gudang, Stasiun Tangerang, Stasiun Bekasi, Stasiun Depok Baru, Stasiun Cirebon Prujakan, Stasiun Tegal, Stasiun Pekalongan, Stasiun Semarang Tawang, Stasiun Purwokerto, Stasiun Kebumen, Stasiun Kutoarjo, Stasiun Lempuyangan, dan Stasiun Purwosari.

    Lebih lanjut dia mengatakan layanan angkutan motor gratis Nataru akan hadir pada dua lintas utama yaitu lintas utara dan lintas tengah.

    Pada lintas utara, kata dia, kereta akan berhenti untuk melayani masyarakat di Stasiun Jakarta Gudang, Stasiun Pasar Senen (khusus penumpang), Stasiun Bekasi (khusus penumpang), Stasiun Cirebon, Prujakan Stasiun, Stasiun Tegal, Stasiun Pekalongan, dan Stasiun Semarang Tawang.

    Sementara untuk Lintas Tengah melayani Stasiun Jakarta Gudang, Stasiun Pasar Senen (khusus penumpang), Stasiun Bekasi (khusus penumpang), Stasiun Cirebon Prujakan, Stasiun Purwokerto, Stasiun Kebumen, Stasiun Kutoarjo, Stasiun Lempuyangan, dan Stasiun Purwosari.

    Ia menjelaskan agar dapat mengikuti program itu masyarakat diharapkan dapat mengikuti syarat dan ketentuan meliputi pertama peserta tidak sedang terdaftar atau mengikuti program mudik gratis lainnya yang diselenggarakan oleh pihak manapun,

    Kedua, pendaftaran melalui nusantara.kemenhub.go.id yang dilanjutkan dengan verifikasi langsung di lokasi posko pendaftaran yang telah ditunjuk, kemudian mendaftar dengan menyampaikan email aktif;

    Kemudian besaran sepeda motor di bawah 200 cc, menyertakan Kartu Keluarga, KTP, SIM dan STNK yang masih berlaku, kemudian peserta yang telah sukses mendaftar di program itu wajib untuk mengikuti program tersebut.

    “Pembatalan atas sebab lainnya, wajib melakukan konfirmasi ke posko pendaftaran maksimal H-7 sebelum jadwal keberangkatan. Peserta yang membatalkan tanpa konfirmasi, tidak dapat mengikuti program angkutan motor gratis pada periode berikutnya,” ucap dia.

    Selain layanan pengangkutan motor, peserta juga akan difasilitasi tiket kereta api gratis bagi dua penumpang dan satu tiket untuk anak berusia di bawah tiga tahun selama kuota tiket tersedia.

  • Warga 2 Desa di Halbar Bentrok Pakai Sajam, Sherly Tjoanda Terdampak

    Warga 2 Desa di Halbar Bentrok Pakai Sajam, Sherly Tjoanda Terdampak

    Halmahera Barat, Beritasatu.com – Warga dua desa di Kecamatan Jailolo Selatan, Kabupaten Halmahera Barat (Halbar), Maluku Utara tawuran dengan menggunakan senjata tajam, Jumat (12/12/2025). Akibatnya, agenda kerja Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda ke wilayah itu ditunda.

    Bentrokan terjadi karena saling klaim kepemilikan tanah di wilayah perbatasan Desa Domato dan Desa Sidangoli Dehe. Warga kedua desa saling serang dan kejar-kejaran di area semak. Batu dan senjata tajam jenis parat digunakan untuk menyerang lawan.

    Aparat Polres Halmahera Barat dan Brimob Polda Maluku Utara tiba di lokasi untuk meredam situasi. Serangan antardesa terus berlangsung, sehingga pasukan Brimob menembakkan gas air mata. Kondisi akhirnya dapat dikendalikan. Tidak ada korban jiwa dalam bentrokan ini.

    “Permasalahan ini akan kita diskusikan bersama secara kekeluargaan untuk jalan keluarnya. Saya meyakini dengan sepenuh hati bahwa Warga Domato dan Warga Dehe adalah satu darah satu sejarah sehingga saya meyakini masalah ini dapat diselesaikan tidak perlu menjadi masalah besar yang akan ada korban,” ujar Kapolres Halmahera Barat AKBP Teguh Patriot.

    Konflik ini berdampak langsung pada agenda Sherly Tjoanda yang dijadwalkan meletakkan batu pertama pembangunan rumah tidak layak huni (RTLH) untuk warga pesisir di kecamatan itu. Agenda itu akhirnya ditunda karena sengketa lahan belum diselesaikan.

    Di hadapan warga, Sherly menegaskan pentingnya penyelesaian sengketa agar pembangunan bisa berjalan. Ia mengingatkan banyak desa menunggu bantuan RTLH.

    “Yang antre bantuan itu banyak, ada 1.185 desa. Jadi silakan putuskan mau 1 hektare masing-masing atau mau ribut. Nanti dua-dua tidak ada yang dapat, atau pindah ke lahan lain, terserah. Yang penting saya punya tujuan adalah mau memindahkan yang di laut ke darat,” ucap Sherly.

    Sherly juga meminta Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat segera menuntaskan masalah batas tanah agar warga memiliki dasar hukum kepemilikan.

    “Jadi silakan duduk musyawarah desa putuskan dengan baik dengan bupati, lahannya mana pergi ke BPN urus sertifikat baru saya balik lagi bantu rumah,” jelasnya.

  • Mendes Izinkan Dana Desa Dipakai untuk Pemulihan Bencana Aceh-Sumatera

    Mendes Izinkan Dana Desa Dipakai untuk Pemulihan Bencana Aceh-Sumatera

    Tangerang, Beritasatu.com – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto menyampaikan, untuk mempercepat pemulihan di daerah terdampak bencana di Aceh dan Sumatera, Kemendes PDT memberi kelonggaran bagi kepala desa di tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, untuk mengalihkan penggunaan dana desa bagi penanganan dan pemulihan pascabencana.

    “Boleh (pakai dana desa). Dahulu waktu Covid-19 kan digunakan, malah ke sana semua,” kata Yandri di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Jumat (12/12/2025).

    Ia menjelaskan, dana desa merupakan sumber pendanaan paling cepat yang bisa dimanfaatkan pemerintah desa ketika kondisi darurat membutuhkan tindakan segera.

    Selain kebijakan anggaran, Kemendes PDT juga memprioritaskan pengiriman bantuan langsung ke lokasi bencana untuk memulihkan layanan dasar yang terhenti akibat kerusakan fasilitas dan infrastruktur.

    Saat ini fase tanggap darurat kini telah memasuki tahap pemulihan dan rehabilitasi jangka menengah. Prioritas utama adalah memulihkan fungsi pemerintahan desa, layanan kesehatan, pendidikan, serta distribusi logistik yang sebelumnya terhambat.

  • 22,5 Ton Bantuan Logistik Dikirim untuk 12 Desa Terdampak Bencana di Aceh Megapolitan 12 Desember 2025

    22,5 Ton Bantuan Logistik Dikirim untuk 12 Desa Terdampak Bencana di Aceh Megapolitan 12 Desember 2025

    22,5 Ton Bantuan Logistik Dikirim untuk 12 Desa Terdampak Bencana di Aceh
    Tim Redaksi
    TANGERANG, KOMPAS.com
    – Sebanyak 22,5 ton bantuan logistik dikirim oleh Wide Fund For Nature (WWF) Indonesia dari Terminal Kargo Bandara Soekarno-Hatta, Kota Tangerang, untuk membantu warga di 12 desa terdampak bencana di Aceh, Jumat (12/12/2025).
    Bantuan itu ditujukan untuk wilayah Bireuen dan Bener Meriah yang masih kesulitan akses dan membutuhkan suplai kebutuhan pokok.
    “Ini pengiriman yang ke delapan dan yang paling besar. Kita kirimkan 22,5 ton, termasuk 15 ton beras dan berbagai kebutuhan lain seperti pembalut, pakaian, peralatan medis, serta perlengkapan untuk tim penyalur,” ujar CEO WWF Indonesia, Aditya Bayunanda, di Terminal Kargo Bandara Soekarno-Hatta.
    Ia menjelaskan, distribusi ke Aceh dipilih karena lembaganya memiliki jaringan dan infrastruktur yang memudahkan penyaluran hingga ke desa-desa.
    “Itu wilayah kerja kita, sehingga kita bisa memfokuskan pengiriman ke sana,” kata Aditya.
    Dengan pengiriman terbaru ini, total bantuan yang masuk ke Aceh melalui WWF mencapai sekitar 57 ton.
    Namun, Aditya menyebut kebutuhan warga masih cukup besar, terutama bahan pangan.
    “Saat ini yang paling dibutuhkan masih sembako. Tapi minggu depan kami akan melakukan assessment langsung ke desa-desa untuk melihat apa yang benar-benar masih mereka perlukan,” jelasnya.
    Selain logistik untuk warga, disiapkan pula bantuan khusus untuk hewan yang terdampak bencana, berupa 400 kilogram makanan kucing dan anjing.
    “Ada 400 kg untuk makanan hewan, karena ini bagian dari tragedi ini yang enggak terliput ya tapi memang di sana pets, baik kucing dan anjing yang juga merasakan dampak dari bencana ini,” ujar Aditya.
    Sementara itu, Kapolresta Bandara Soekarno-Hatta Kombes Pol Ronald C Payung mengatakan sejak awal Desember sudah ada sekitar 160 ton bantuan yang dikirim melalui sembilan penerbangan.
    “Pengiriman 6–7 kali menggunakan maskapai Garuda, Batik, Super Air Jet, Citilink, dan Pelita Air,” jelas Ronald.
    Sisanya dikirim melalui maskapai kargo Rimbun Air dengan sekali pengangkutan lebih dari 500 kilogram.
    Total bantuan Polri mencapai sekitar 157 ton, sementara bantuan masyarakat yang difasilitasi Polresta Bandara Soekarno-Hatta berada di kisaran 6–7 ton.
    “Ini akan terus berjalan karena sampai hari ini kami masih menerima bantuan masyarakat untuk kami distribusikan melalui personel Polri di daerah terdampak,” ujar Ronald.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 80.000 Koperasi Desa Merah Putih Siap Beroperasi Maret 2026

    80.000 Koperasi Desa Merah Putih Siap Beroperasi Maret 2026

    Tangerang, Beritasatu.com – Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menegaskan, percepatan pembangunan 80.000 unit koperasi desa Merah Putih (KDMP) ditargetkan beroperasi Maret 2026. Target ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat Kabinet Paripurna.

    “Saya mengacu pada target presiden. Maret 2026, beliau ingin 80.000 KDMP siap beroperasi,” ujar Menteri Ferry Juliantono di Kantor B-Universe, Kabupaten Tangerang, PIK2, Jumat (12/12/2025).

    Saat ini, sekitar 27.000 gedung atau gerai KDMP telah memasuki tahap pembangunan. Ferry Julianto menyebut, kini terdapat sekitar 35.000 lahan siap bangun, termasuk yang berada di wilayah bencana seperti Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara.

    Melihat perkembangan tersebut, pembangunan KDMP di wilayah bencana akan diprioritaskan. Ia menargetkan pembangunan dapat menyentuh 40.000 unit, dengan data ketersediaan lahan mencapai 50.000 hingga akhir Desember 2025.

    “Proses ini tidak mudah. Tanah harus diverifikasi dulu ada yang strategis, ada yang harus diusahakan lagi,” jelasnya.

    Untuk mendukung percepatan operasional, Kementerian Koperasi menyiapkan tenaga bisnis asisten untuk melatih pengurus dan pengelola KDMP, project management officer (PMO) di provinsi, kabupaten, dan kota untuk memperkuat kapasitas dinas koperasi.

    Ia menegaskan, KDMP adalah entitas bisnis yang harus menghasilkan profit, agar manfaatnya dirasakan oleh pengurus, pengelola, hingga masyarakat desa.

    Tidak hanya fungsi ekonomi, pembangunan KDMP juga membawa manfaat yang tidak terduga. Ferry mengatakan program ini turut menyelesaikan masalah mendasar di banyak daerah, seperti ketersediaan listrik, akses internet, infrastruktur dasar lainnya.

    Dengan percepatan pembangunan, pemerintah berharap KDMP menjadi motor penggerak ekonomi desa sekaligus pusat layanan usaha yang siap meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia.

    “Ada beberapa masalah yang akhirnya harus kita pecahkan sekaligus,” tutupnya.

  • Mendagri Tito: Karier Politik Bupati Aceh Selatan Mirwan MS Selesai

    Mendagri Tito: Karier Politik Bupati Aceh Selatan Mirwan MS Selesai

    Tangerang, Beritasatu.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan karier politik Bupati Aceh Selatan Mirwan MS terancam selesai setelah menerima sanksi pemberhentian sementara selama 3 bulan. Sanksi dijatuhkan karena Mirwan bepergian ke luar negeri tanpa izin saat daerahnya diterjang bencana.

    “Selesai. Bagi seorang politisi, kena sanksi seperti itu, karier politiknya pun akan berpengaruh,” kata Tito di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Tangerang, Jumat (12/12/2025).

    Sanksi kepada Mirwan diberikan setelah Inspektorat Jenderal Kemendagri melakukan pemeriksaan dan menemukan pelanggaran berat dilakukan oleh politisi Partai Gerindra itu. 

    Mirwan dianggap melanggar Pasal 76 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur larangan bepergian ke luar negeri tanpa izin tertulis dari mendagri.

    “Mirwan terbukti melakukan pelanggaran karena pergi umrah ketika daerahnya tengah mengalami bencana. Diatur secara spesifik, ancaman sanksinya adalah pemberhentian sementara selama 3 bulan,” jelasnya.

    Keberangkatan Mirwan pada 2 Desember 2025 memicu protes karena dilakukan saat Aceh Selatan menghadapi banjir bandang dan longsor. Mirwan sebelumnya juga mengaku tidak sanggup menangani bencana tersebut. 

    Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualem pada 5 Desember 2025 menegaskan tidak pernah memberi izin kepada Mirwan untuk berangkat umrah karena daerahnya sedang dalam status darurat bencana.

    Tito menekankan proses penjatuhan sanksi berlangsung profesional tanpa terpengaruh afiliasi politik. Meski Mirwan berasal dari Partai Gerindra yang sama dengan Presiden Prabowo Subianto, keputusan tetap murni berdasarkan hasil pemeriksaan.

    “Saya tidak peduli partainya, partainya Gerindra juga. Perintah Pak Presiden tidak masalah. Pak Presiden bilang tindak dan laksanakan, ya sudah kita laksanakan,” ujar Tito.

    Surat Keputusan pemberhentian sementara diterbitkan pada 9 Desember 2025. Langkah ini menjadi preseden penting dalam penegakan disiplin kepala daerah saat menghadapi situasi krisis.

    Dengan keluarnya sanksi ini, jabatan Mirwan dinonaktifkan sementara dan menjadi sorotan terkait akuntabilitas pejabat publik dalam menangani kondisi darurat.

  • Tambang Ilegal Bakal Dibina, Pemerintah Siapkan Perpres Mineral Kritis

    Tambang Ilegal Bakal Dibina, Pemerintah Siapkan Perpres Mineral Kritis

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah berencana membina pertambangan ilegal yang selama ini marak terjadi di Tanah Air. Terlebih, tambang emas ilegal dapat menghasilkan hingga 200 ton per tahun.

    Asisten Deputi Bidang Pengembangan Mineral dan Batu bara Kemenko Perekonomian Herry Permana menjelaskan, skema membina tambang ilegal itu bisa mencontoh pada yang terjadi pada sumur minyak dan gas bumi (migas).

    Dia menyebut, pemerintah kini telah menata sumur rakyat yang umumnya ilegal. Hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 14 Tahun 2025 tentang Kerja Sama Pengelolaan Bagian Wilayah Kerja untuk Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi.

    Melalui aturan baru tersebut, kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) dapat melakukan kerja sama pengolahan bagian wilayah kerja (WK), tata kelola, keamanan sosial, dan perlindungan investasi demi memberdayakan sumur ilegal itu. Alhasil, saat ini terdapat 45.095 sumur rakyat yang sudah diinventarisasi.

    “Kalau migas bisa harusnya minerba [mineral dan batu bara] bisa dong. Kita kasih waktu misalnya dari 20-38 provinsi terbit IPR [izin pertambangan rakyat], kita kasih waktu 4 tahun,” ucap Herry dalam acara Bisnis Indonesia Forum di Jakarta, Rabu (10/12/2025).

    Dia menjelaskan, dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara (Minerba) disebutkan bahwa jika ditemukan tambang rakyat yang belum memiliki IPR, maka menjadi prioritas.

    Menurutnya, pembinaan tambang rakyat ilegal menjadi penting. Sebab, di satu sisi, tambang ilegal itu menjadi lapangan kerja pada masyarakat sekitar.
    Oleh karena itu, jika tambang ilegal itu langsung diberantas, maka lapangan masyarakat juga terenggut.

    “Karena ini menyangkut rakyat, kalau untuk rakyat kan luasan IPR itu hanya 10 hektare maksimum, itu pun untuk koperasi. Kalau perorangan 5 hektare,” kata Herry.

    Dia juga mencontohkan, jika negara mampu membina tambang emas ilegal saja, hasilnya cukup signifikan. Menurutnya, emas yang dihasilkan dari tambang ilegal sebesar 100 ton per tahun bisa menjadi milik negara.

    Perpres Mineral Kritis dan Strategis

    Karena itu, pihaknya bersama kementerian/lembaga terkait tengah menyusun Peraturan Presiden (Perpres) terkait pengelolaan mineral kritis dan strategis.

    “Oleh karena itu, tata kelola ini harus kita desain dengan baik. Saat ini, kami sedang menyusun Perpres terkait tata kelola mineral kritis dan strategis,” jelas Herry.

    Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral Kemenko Ekonomi Elen Setiadi menjelaskan, pihaknya bakal menggandeng kementerian/lembaga terkait untuk membahas aturan mengenai pengelolaan mineral kritis dan strategis tersebut.

    Menurutnya, aturan itu juga harus mampu mengintegrasikan sistem pada Kementerian ESDM, Kementerian Kehutanan, Kementerian Pertahanan, Kementerian Investasi dan Hilirisasi, hingga Kementerian Hukum.

    Dia menambahkan bahwa pembinaan tambang ilegal juga mampu melindungi pekerjaan masyarakat yang terlibat. Selain itu, penerimaan negara juga bakal terdongkrak.

    “Jadi, kalau ini berjalan dengan baik, pasti penerimaan ini berjalan dengan baik, masyarakat tadi pasti otomatis akan terbawa,” katanya.

    Kementerian ESDM mencatat ada 2.741 lokasi pertambangan tanpa izin (PETI) di Indonesia sepanjang 2022. Berbagai tambang tersebut bergerak di sejumlah komoditas, mulai dari batu bara, logam, dan non-logam.

    Tercatat, sebanyak 447 tambang ilegal berstatus di luar wilayah izin usaha pertambangan (WIUP). Sebanyak 132 tambang ilegal di dalam WIUP.

    Sementara itu, 2.132 tambang ilegal tidak diketahui datanya. Adapun, sebanyak 2.741 tambang ilegal itu tersebar di 28 provinsi pada 2021.

    Secara terperinci, tambang ilegal paling banyak berada di Jawa Timur, yakni 649. Sebanyak 562 tambang ilegal yang berlokasi di Sumatra Selatan.

    Kemudian, tambang ilegal yang berada di Jawa Barat dan Jambi masing-masing sebanyak 300 dan 178. Ada pula 159 tambang ilegal yang berada di Nusa Tenggara Timur.

    Sementara itu, tambang ilegal di Banten dan Kalimantan Barat berturut-turut sebanyak 148 dan 84. Di sisi lain, Kementerian ESDM tak mencatat keberadaan tambang ilegal di enam provinsi, yakni Aceh, Bali, Jakarta, Kalimantan Selatan, Riau, dan Sulawesi Selatan.

  • Kosovo Terima Migran yang Dideportasi AS

    Kosovo Terima Migran yang Dideportasi AS

    Jakarta –

    Otoritas Kosovo telah mulai menerima para migran yang ingin dideportasi oleh Amerika Serikat. Hal ini berdasarkan kesepakatan dengan pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

    “Kami menerima mereka yang tidak diinginkan Amerika Serikat di wilayahnya,” kata Perdana Menteri (PM) Kosovo, Albin Kurti dalam sebuah wawancara televisi pada Kamis (11/12) malam waktu setempat, dilansir kantor berita AFP, Jumat (12/12/2025). Dia menambahkan bahwa satu atau dua migran telah tiba di negara Balkan tersebut.

    Berdasarkan kesepakatan yang dicapai pada bulan Juni lalu, Kosovo dapat menerima hingga 50 orang, menurut pemerintah Kurti. Perjanjian tersebut akan berlaku selama satu tahun.

    Pemerintah Kosovo mengatakan bahwa lewat kesepakatan itu, negara tersebut, salah satu negara termiskin di Eropa, ingin menyatakan “rasa terima kasih abadi” atas dukungan AS sejak memisahkan diri dari Serbia pada tahun 2008.

    Kurti berkuasa pada bulan Februari lalu, tetapi pemerintahannya telah tumbang dan pemilihan baru akan diadakan pada 28 Desember mendatang.

    Amerika Serikat telah melontarkan kata-kata keras kepada partai Kurti, menuduhnya “merusak stabilitas” Kosovo dengan melarang sebuah partai politik Serbia untuk ikut serta dalam pemilihan Desember mendatang.

    Tonton juga video “Kelompok Bersenjata Serang Desa di Kosovo, 1 Polisi Tewas”

    (ita/ita)

  • Mendagri Ungkap Peran Strategis BPD dalam Pengawasan Pemerintahan Desa

    Mendagri Ungkap Peran Strategis BPD dalam Pengawasan Pemerintahan Desa

    Mendagri Ungkap Peran Strategis BPD dalam Pengawasan Pemerintahan Desa
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengungkapkan pentingnya peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai mitra strategis kepala desa (kades) dalam menjalankan fungsi pengawasan.
    Hal itu disampaikan Tito setelah mengukuhkan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (
    Abpednas
    ) Indonesia periode 2025–2031 di Grand Anara Hotel, Kota Tangerang, Banten, Jumat (12/12/2025). Dalam forum tersebut, Tito juga dikukuhkan sebagai Ketua Dewan Pakar Abpednas.
    Ia berharap asosiasi tersebut dapat memperkuat fungsi kontrol terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. 
    Menurut Tito, Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan kewenangan besar kepada desa, termasuk dalam penyusunan program dan pengelolaan anggaran. 
    Oleh karena itu, keberadaan
    BPD
    menjadi sangat penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan.
    Tito juga menyoroti sejumlah kasus yang menjerat kades akibat kesalahan dalam pengelolaan anggaran.
    Untuk itu, ia berharap Abpednas mampu memperkuat pengawasan serta memberikan masukan terhadap program-program yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.
    “Kami harap karena adanya badan ini, akan membuat
    balancing
    , pengawas, dan juga memberikan masukan dalam rangka program-program yang betul-betul menyentuh rakyat. Sehingga uang itu tidak disalahgunakan,” ujar Tito dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Jumat (12/12/2025).
    Ia menjelaskan bahwa pembinaan terhadap pemerintah desa secara formal berada di tangan bupati atau wali kota. 
    “
    Nah
    , ini para bupati kami dorong untuk melakukan pengawasan, pembinaan. Sambil kami monitoring juga bersama-sama Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT),” ujar Tito.
    Kendati demikian, ia menegaskan bahwa mekanisme pengawasan dari bawah, seperti melalui BPD, sangat penting untuk memastikan akuntabilitas penggunaan anggaran desa.
    Tito menambahkan, Indonesia memiliki lebih dari 75.000 desa. Dengan jumlah anggota BPD antara lima hingga sembilan orang per desa, Abpednas memiliki potensi menjadi kekuatan besar dalam pengawasan.
    “
    Nah
    , ini kita harapkan menjadi kekuatan besar untuk menjadi pengawas dan memberikan kontribusi,” imbuhnya.
    Sebagai informasi, dalam kegiatan tersebut juga hadir Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, Ketua Umum DPP Abpednas Indra Utama, serta jajaran pengurus dan pejabat terkait lainnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.