Xcloud.id

provinsi: BANTEN

  • Samsat Keliling masih di 14 wilayah Jadetabek pada Kamis ini

    Samsat Keliling masih di 14 wilayah Jadetabek pada Kamis ini

    Jakarta (ANTARA) – Polda Metro Jaya masih membuka layanan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Keliling di 14 wilayah Jakarta, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jadetabek) bagi warga yang mau membayar pajak kendaraan bermotor pada Kamis ini.

    Akun X resmi TMC Polda Metro Jaya @tmcpoldametro di Jakarta, menyebutkan 14 wilayah Jadetabek itu sebagai berikut:

    1. Jakarta Pusat di halaman parkir Samsat Jakarta Pusat dan Lapangan Banteng pukul 08.00-14.00 WIB
    2. Jakarta Utara di halaman parkir Samsat Jakarta Utara dan parkir Itali Mall Artha Gading pukul 08.00-14.00 WIB
    3. Jakarta Barat di Mal Citraland pukul 08.00-14.00 WIB
    4. Jakarta Selatan di halaman parkir Samsat Jakarta Selatan pukul 09.00-15.00 WIB dan Gudang Sarinah Cikoko Pancoran pukul 09.00-15.00 WIB
    5. Jakarta Timur di halaman parkir Samsat Jakarta Timur dan Pasar Induk Kramat Jati pukul 08.00-14.00 WIB
    6. Kota Tangerang di Alun-Alun Cibodas dan parkiran busway Foodmosphere pukul 09.00-13.00 WIB
    7. Serpong di halaman parkir Samsat Serpong pukul 08.00-14.00 WIB dan ITC BSD Serpong pukul 16.00-19.00 WIB
    8. Ciledug di Giant Poris Gaga Indah dan Komplek Fresh Market Green Lake City Cipondoh pukul 09.00-12.00 WIB
    9. Ciputat di halaman parkir Samsat Ciputat dan kantor Kelurahan Pondok Betung pukul 09.00-12.00 WIB
    10. Kelapa Dua di Hall Gtown House Square Gading pukul 08.00-14.00 WIB
    11. Kota Bekasi di Mono Cafe Pekayon Jaya Bekasi Selatan pukul 08.00-12.00 WIB
    12. Kabupaten Bekasi di Pasar Central Lippo Cikarang pukul 09.00-14.00 WIB
    13. Depok di halaman parkir Samsat Depok dan Kantor Kelurahan Tugu pukul 08.00 – 14.00 WIB
    14. Cinere di kantor Kelurahan Pasir Putih pukul 08.00-12.00 WIB

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pimpinan DPRD Usul Tanah Milik DKI Dibangun TPU Baru Atasi Krisis Lahan

    Pimpinan DPRD Usul Tanah Milik DKI Dibangun TPU Baru Atasi Krisis Lahan

    Jakarta –

    Sebagian besar pemakaman di Jakarta penuh dan hanya melayani sistem makam tumpang atau keluarga. Wakil Ketua DPRD DKI Rani Mauliani mendorong agar Pemprov DKI Jakarta mengoptimalkan lahan yang dimiliki.

    “Gerindra mendorong Pemprov DKI Jakarta untuk melakukan pendataan menyeluruh terhadap kapasitas seluruh TPU di Jakarta dan memetakan tingkat keterisian aktualnya. Mengoptimalkan lahan milik Pemprov yang belum termanfaatkan secara maksimal untuk dijadikan TPU baru atau perluasan dari TPU yang sudah ada,” kata Rani kepada wartawan, Kamis (23/10/2025).

    Penasihat Fraksi Gerindra DPRD DKI ini juga mendorong dilakukannya pemakaman vertikal sebagai alternatif atas keterbatasan lahan. Dia mengatakan Pemprov DKI Jakarta perlu meningkatkan kerja sama untuk penyediaan lahan pemakaman di daerah penyangga.

    “Membangun sistem pemakaman vertikal atau modern sebagai alternatif inovatif yang efisien terhadap keterbatasan lahan, tanpa mengurangi nilai-nilai religius dan sosial masyarakat. Meningkatkan kerja sama dengan daerah penyangga, seperti Bekasi, Depok, dan Tangerang, dalam penyediaan lahan pemakaman regional bagi warga Jakarta,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Rani berharap pengelolaan lahan pemakaman nantinya dilakukan secara transparan dan adil sehingga masyarakat Jakarta memiliki akses terhadap fasilitas pemakaman. Dia tidak ingin masyarakat dibebani biaya yang tinggi.

    “Gerindra juga berharap kebijakan terkait pengelolaan lahan pemakaman dapat dilakukan secara transparan dan berkeadilan, agar seluruh warga memiliki akses yang layak terhadap fasilitas pemakaman, tanpa terbebani oleh biaya tinggi atau keterbatasan lokasi,” ucapnya.

    “Kami siap mendukung langkah-langkah Pemprov DKI yang berpihak pada kepentingan masyarakat luas dan menjaga martabat warga Jakarta, baik semasa hidup maupun setelah meninggal dunia,” imbuhnya.

    Sementara, anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Fraksi Gerindra, Ali Lubis menilai perlu adanya pengadaan lahan untuk pemakaman. Ali menuturkan lahan di Jakarta terbatas, untuk itu, dia mendorong agar Pemprov membeli lahan di luar Jakarta untuk dijadikan pemakaman khusus warga Jakarta.

    “Tapi kendala saat ini lokasi lahan yang terbatas di Jakarta dan terlebih saat ini adanya pengurangan dana Transfer Daerah dari pusat sehingga anggaran pengadaan tanah tentu dikurangi,” kata Ali.

    “Oleh sebab itu saya akan mendorong pihak Distamhut untuk membeli lahan di luar Jakarta seperti Bekasi, Tangerang, Depok dan Bogor untuk pemakaman khusus warga Jakarta walaupun jauh, tapi apa boleh buat ditengah minimnya lahan pemakaman di Jakarta sebagai salah satu solusi krisis lahan pemakaman,” lanjutnya.

    Sebelumnya, Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan (Distamhut) DKI Jakarta Fajar Sauri mengungkapkan, dari 80 tempat pemakaman umum (TPU) yang tersebar di lima wilayah Jakarta, 69 di antaranya sudah penuh. Kondisi ini membuat sebagian besar TPU hanya melayani sistem pemakaman tumpang atau makam keluarga.

    “Dari 80 lokasi TPU yang tersebar di 5 wilayah DKI, 69 TPU sudah penuh dan hanya menerima pelayanan makam tumpang,” ujar Fajar saat dimintai konfirmasi, Rabu (22/10/2025).

    Fajar menjelaskan, sistem makam tumpang dilakukan dalam satu liang lahad keluarga sehingga dinilai cukup efektif menjadi solusi sementara di tengah keterbatasan lahan pemakaman di Ibu Kota. Saat ini Jakarta masih memiliki sekitar 118.348 petak makam yang tersebar di 11 TPU dengan kapasitas tersisa.

    Dengan rata-rata pemakaman mencapai 100 jenazah per hari, Fajar memperkirakan ketersediaan lahan tersebut hanya akan bertahan sekitar tiga tahun ke depan.

    Adapun TPU yang masih memiliki lahan makam antara lain TPU Rawa Terate, Cipayung, Cilangkap, Bambu Apus, Cipinang Besar (Jakarta Timur), Rorotan (Jakarta Utara), Tanah Kusir dan Srengseng Sawah (Jakarta Selatan), Kampung Kandang (Jakarta Selatan), serta Tegal Alur dan Pengadungan (Jakarta Barat).

    Halaman 2 dari 2

    (dek/idn)

  • 19 KK Terdampak Radioaktif Cikande Sudah Direlokasi ke Kampung Sebelah

    19 KK Terdampak Radioaktif Cikande Sudah Direlokasi ke Kampung Sebelah

    Serang –

    Sebanyak 19 Kepala Keluarga (KK) telah direlokasi sementara dari area zona merah radioaktif cesium-137 di Kawasan Industri Modern Cikande, Kabupaten Serang, Banten. Mereka kini menempati rumah kontrakan yang disiapkan pemerintah daerah.

    Kapolres Serang AKBP Condro Sasongko meninjau lokasi relokasi warga Kampung Barengkok, Desa Sukatani, Kecamatan Cikande. Warga ditempatkan di Kampung Sukarame, Desa Sukatani, sekitar dua kilometer dari area bekas zona merah radiasi.

    “Di lokasi baru, pemerintah daerah telah menyiapkan rumah kontrakan yang akan ditempati oleh 19 kepala keluarga atau sebanyak 64 jiwa,” kata Kapolres Serang AKBP Condro Sasongko, Selasa (22/10/2025).

    “Relokasi dilakukan untuk menjamin keselamatan warga dari paparan zat radioaktif yang ditemukan di sekitar lingkungan tempat tinggal lama mereka,” lanjutnya.

    Kapolres Serang yang didampingi Kasatintelkam Iptu Saeful Sani berinteraksi dan makan malam bersama warga untuk memastikan kondisi tempat tinggal baru layak huni dan nyaman. Condro berpesan agar warga menjaga fasilitas yang diberikan serta memanfaatkan bantuan dengan bijak.

    “Gunakan uang kerohiman dengan bijak untuk kebutuhan keluarga, bukan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Fasilitas yang sudah diberikan pemerintah harus dijaga dan dirawat agar bisa digunakan dalam jangka panjang,” ujarnya.

    Condro menegaskan, Polres Serang akan terus memantau situasi pasca-relokasi dan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan seluruh kebutuhan warga terpenuhi.

    “Kami mengimbau masyarakat agar tetap menjaga kesehatan serta segera melaporkan jika ada keluhan pasca-perpindahan dari zona terdampak radiasi,” tuturnya.

    Ada 30 KK Akan Direlokasi

    Pemerintah memperbarui data warga sekitar Kawasan Industri Modern Cikande, Kabupaten Serang, Banten, yang terdampak radiasi cesium-137. Sebanyak 30 kepala keluarga akan direlokasi dari lima titik berbeda.

    “Ada 30 kepala keluarga yang teridentifikasi, dan kami telah menyiapkan langkah cepat untuk merelokasi beberapa warga yang terdampak. Saat ini kami sedang memproses dan mempersiapkan tempat relokasi bagi warga yang terkena dampak kasus ini,” kata Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Rasio Ridho Sani kepada wartawan di Serang, Senin (20/10).

    Menurut Rasio, relokasi penting dilakukan agar proses dekontaminasi berjalan lebih cepat dan aman. Pemerintah pusat juga telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait pelaksanaannya.

    “Relokasi ini penting agar proses dekontaminasi berjalan cepat dan aman. Kami sudah berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Serang, dan masyarakat di lokasi tersebut telah bersedia,” ujarnya.

    (aik/wnv)

  • Median: Tingkat Kepuasan Setahun Pemerintahan Prabowo-Gibran 68,9 Persen – Page 3

    Median: Tingkat Kepuasan Setahun Pemerintahan Prabowo-Gibran 68,9 Persen – Page 3

    Median juga mengukur kinerja menteri yang paling disukai.

    Hasil survei menyebutkan lima menteri teratas yang paling disukai, antara lain:

    Menkeu Purbaya Yudi Sadewa
    Menko Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono
    Menkdidasmen Abdul Muti
    Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman
    Menpora Erick Thohir. 

    Survei Median menggunakan platform media sosial pada 17-19 Oktober 2025, dengan target 600 responden. Kuesioner berbasis google form yang disebarkan melalui media sosial dengan target pengguna aktif media sosial berusia 17-60 tahun. Form pertanyaan disebar di akun media sosial di 38 provinsi.

    Sebelumnya, Poltracking Indonesia juga mencatat tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran tersebar merata di seluruh wilayah Indonesia, dari Sumatera hingga Papua. Survei dilakukan pada 3–10 Oktober 2025.

    “Relatif hampir merata di semua kewilayahan yang kita lakukan cross tabulation (tabulasi silang) mengapresiasi positif atau puas terhadap kinerja pemerintah,” kata Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda Rasyid dalam paparannya bertajuk Survei Nasional Evaluasi 1 Tahun Kinerja Pemerintahan Prabowo-Gibran, di akun YouTube Poltracking TV, Minggu (19/10/2025).

    Responden yang paling merasa puas terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran berasal dari Jawa Timur, yakni 85,4 persen. Kemudian, disusul oleh responden asal Kalimantan sebanyak 83,9 persen dan Sumatera sebanyak 83,2 persen.

    Selain itu, sebanyak 78,7 persen asal Jawa Barat juga mengaku puas, sementara responden asal wilayah Jakarta-Banten yang mengaku puas terhadap kinerja Prabowo-Gibran berjumlah 77,1 persen.

    Sebaran responden puas lainnya, antara lain, 72,4 persen asal Sulawesi, 70,7 persen asal Jawa Tengah-Daerah Istimewa Yogyakarta, 67,2 persen asal Bali-Nusa Tenggara, dan 63,1 persen asal Maluku-Papua.

    “Wilayah Sumatera dan Jatim tingkat kepuasan di atas 80 persen dan merata di semua wilayah,” jelas Hanta, dilansir Antara.

    Poltracking Indonesia juga menunjukkan total 78,3% responden mengaku puas dengan kinerja Prabowo-Gibran. 19,2% responden menilai sebaliknya. Sementara sebanyak 2,5% responden menjawab tidak tahu atau tidak menjawab.

    “Responden mengaku puas total 78,3% terdiri dari 9,7% mengaku sangat puas dan 68,6% menjawab cukup puas. Dan 19,2% adalah gabungan jawaban dari 17,5% yang mengaku kurang puas dan 1,7% yang memilih jawaban tidak puas,” tutur Hanta.

     

     

  • Oknum Pegawai Pajak Diduga Palak Warga Lagi Diusut

    Oknum Pegawai Pajak Diduga Palak Warga Lagi Diusut

    Jakarta –

    Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) Bimo Wijayanto mengusut dugaan oknum pegawai Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tigaraksa, Tangerang, Banten, memalak wajib pajak.

    Laporan itu diterima dari wajib pajak yang mengadu melalui layanan Lapor Pak Purbaya.

    Bimo mengatakan, pihaknya sudah mengundang pelapor yang pertama kali mengungkap kasus tersebut. Namun, Ditjen Pajak belum bisa mengungkap sepenuhnya kasus tersebut karena pelapor belum memberikan informasi.

    “Lagi kita investigate, belum dapat case-nya. Dari pelapor kita sudah undang, Saya belum bisa ini karena dari pelapor belum memberikan informasi,” ujar Bimo saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Jakarta, Rabu (22/10/2025).

    Bimo menyebut penyelesaian kasus itu akan disampaikan langsung oleh Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa.

    “Nanti kita lihat, nanti Pak Purbaya sendiri,” tuturnya.

    Sebagai informasi, sebelumnya laporan pememalakan wajib pajak ini diduga dilakukan oknum account representative (AR) Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tigaraksa, Tangerang, Banten. Hal ini disampaikan langsung Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pada pekan lalu.

    Saat itu Purbaya membahas tentang laporan yang diterimanya melalui layanan WhatsApp Lapor Pak Purbaya dengan nomor 082240406600, yang sudah dibuka sejak 15 Oktober 2025.

    “Izin lapor tindak premanisme AR Pajak KPP Tigaraksa. Siap Tigaraksa KPP-nya? kalau itu minggu depan saya cek harus sudah rapi nih nggak ada premanisme. Dia minta duit pasti maksa ya? Hebat juga ya kreatif lah. Oh ternyata betul saya pikir kalau kita ngomong di atas selesai, ternyata nggak. Ini birokrasi seperti itu,” kata Purbaya kepada awak media, Jumat (17/10/2025).

    Purbaya pun bercerita, banyak pejabat nakal yang berpikir bahwa masa jabatan menteri hanya empat atau lima tahun. Hal ini membuat para birokrat tidak peduli terkait imbauan atau peringatan yang diarahkan oleh Menteri Keuangan.

    Menurutnya, para birokrat ini beranggapan jika menterinya berganti nanti mereka tetap aman. Ia menyebut perilaku itu sebagai sikap acuh para birokrat.

    (ily/hns)

  • Usai Lapor Purbaya, DJP Cari PNS Pajak yang Palak Warga!

    Usai Lapor Purbaya, DJP Cari PNS Pajak yang Palak Warga!

    Jakarta, CNBC Indonesia – Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto mengaku sudah mulai melakukan investaigasi laporan kasus PNS DJP yang diduga melakukan pemalakan terhadap wajib pajak.

    Ia mengatakan, dari pihaknya telah mengundang pelapor yang menyampaikan informasi tersebut melalui kanal pengaduan “Lapor Pak Purbaya”. Namun, pihak pelapor ia sebut memberikan informasi yang jelas.

    “Lagi kita investigate, belum dapat case-nya. Dari pelapor kita sudah undang, tapi saya belum bisa ini karena dari pelapor belum memberikan informasi. Nanti kita lihat ya,” kata Bimo di kawasan Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (22/10/2025).

    Sebagaimana diketahui, kanal pengaduan layanan pajak dan bea cukai, yakni Lapor Pak Purbaya telah menerima pelaporan terkait dugaan aksi premanisme di Account Representative (AR) Kantor Pelayanan Pajak (KKP) Tigaraksa, Banten.

    Hal ini langsung dibacakan oleh Purbaya pada Jumat pekan lalu (17/10/2025).

    “Minggu depan saya cek harus sudah rapi nih. Enggak ada premanisme. Dia minta duit pasti maksa ya? Hebat juga ya kreatif lah. Oh ternyata betul saya pikir kalau kita ngomong di atas selesai, ternyata nggak. Ini birokrasi seperti itu,” kata Purbaya kepada awak media, Jumat (17/10/2025).

    (arj/mij)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Hasto beberkan peran Bung Karno sebagai pendekar bangsa Islam

    Hasto beberkan peran Bung Karno sebagai pendekar bangsa Islam

    Dengan spirit Resolusi Jihad dan dukungan negara-negara Asia Afrika, kalau Bung Karno masih hidup, peristiwa seperti Gaza tidak akan pernah terjadi

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto membeberkan fakta sejarah mengenai dampak global dari Resolusi Jihad 1945 dan peran mendalam Presiden Pertama RI Soekarno atau yang akrab disapa Bung Karno, dalam membangun solidaritas dunia Islam.

    Tidak lupa Hasto menjelaskan keputusan Konferensi Islam Asia Afrika (KIAA) 1965 yang mengukuhkan Bung Karno sebagai Pendekar Kemerdekaan dan Pahlawan Islam, sebuah gelar yang kerap terlupakan dalam narasi sejarah.

    “Dalam perjuangannya melawan Belanda, Bung Karno banyak mengutip ayat-ayat Al-Qur’an yang membangkitkan semangat. Inilah yang ingin kita luruskan dari sejarah: Bung Karno dan Islam,” kata Hasto di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta, Rabu.

    Hal itu disampaikan Hasto dalam acara peringatan Hari Santri 2025 bertema Santri Berjuang: Ajaran Bung Karno, Warisan Kemerdekaan dan Kontribusi Generasi Muda di Sekolah Partai Lenteng Agung.

    Hasto menceritakan bagaimana konsultasi Bung Karno dengan KH Hasyim Asy’ari tentang hukum membela tanah air yang melahirkan Resolusi Jihad pada 22 Oktober 1945.

    Resolusi itu menegaskan bahwa mempertahankan kemerdekaan Indonesia adalah kewajiban agama bagi setiap muslim, dan menjadikan penjajah sebagai musuh agama dan bangsa.

    “Hebatnya, Resolusi Jihad ini terdengar juga oleh pendiri Pakistan, Muhammad Ali Jinnah. Dia pun mengeluarkan resolusi serupa, yang mengakibatkan sekitar 600 tentara muslim membelot dari tentara Inggris untuk membela Indonesia yang baru merdeka. Banyak dari mereka yang gugur sebagai syuhada,” ujar Hasto.

    Untuk menghormati pengorbanan tersebut, lanjut Hasto, Bung Karno kemudian membangun Masjid Syuhada pada saat Ibu Kota berada setelah ibu kota berada di Yogyakarta.

    “Kebetulan sopir Bung Karno pada saat ditangkap Belanda juga bernama Syuhada,” ujarnya.

    Peristiwa ini, tegasnya, menunjukkan bagaimana pertemuan antara agama dan nasionalisme melahirkan kekuatan yang mampu menghadapi pemenang Perang Dunia II.

    Hasto juga menegaskan bahwa pemahaman keIslaman Bung Karno sangatlah lengkap. Proklamator Republik Indonesia itu berguru pada pemikiran tokoh-tokoh Islam dunia seperti Sayyid Jamaluddin al-Afghani, Arabi Pasha, Mustafa Kamil, dan Muhammad Abduh.

    Pemahaman inilah yang mendasari kebijakan luar negeri Bung Karno yang membela bangsa-bangsa tertindas. Pasca Konferensi Asia Afrika (KAA), Bung Karno aktif mendukung perjuangan kemerdekaan negara-negara Islam.

    “Bung Karno menyewakan rumah di Jalan Serang, Menteng, Jakarta untuk pejuang-pejuang dari Aljazair, Maroko, Tunisia, dan Sudan. Bahkan, untuk membebaskan Aljazair, Bung Karno menyelundupkan senjata yang seharusnya untuk Irian Barat, karena lebih memprioritaskan pembebasan bangsa-bangsa terjajah,” papar Hasto.

    Karena kontribusinya inilah, Bung Karno dianugerahi gelar sebagai “pendekar dan pembebas bangsa Islam”.

    Komitmen ini, kata Hasto, menjadi fondasi ideologis dan historis bagi PDIP hingga kini, termasuk dalam sikap tegas menolak kedatangan Israel dan mendukung penuh Palestina.

    “Dengan spirit Resolusi Jihad dan dukungan negara-negara Asia Afrika, kalau Bung Karno masih hidup, peristiwa seperti Gaza tidak akan pernah terjadi,” tegasnya.

    Hasto juga menyoroti koneksitas spiritual dan politik antara Bung Karno dan putrinya, Megawati Soekarnoputri. Dia mencontohkan, saat menyusun kabinet 2014, Megawati mengingatkan presiden terpilih untuk memahami kesadaran historis ini dan mengembalikan kekuatan ekonomi rakyat, termasuk dari kalangan Muhammadiyah dan NU.

    “Semangat inilah yang diteladankan Bung Karno dan dilanjutkan oleh Ibu Megawati. Semangat inilah yang harus kita hidupkan kembali, terutama dalam memaknai perjuangan membangun Indonesia yang berdaulat, berdikari, dan berkepribadian,” tutur Hasto.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Hewan Ternak Terpapar Radioaktif Cesium 137 di Cikande Akan Dimusnahkan, Pemkab Siapkan Ganti Rugi

    Hewan Ternak Terpapar Radioaktif Cesium 137 di Cikande Akan Dimusnahkan, Pemkab Siapkan Ganti Rugi

    Liputan6.com, Jakarta – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang menyatakan hewan ternak yang diduga terpapar radioaktif Cesium 137 di wilayah Cikande akan dimusnahkan. Pemkab juga memastikan akan memberikan ganti rugi bagi hewan ternak yang terdampak.

    Langkah ini dilakukan untuk mencegah kemungkinan hewan-hewan tersebut dikonsumsi masyarakat.

    Dari hasil pemeriksaan awal, tidak ditemukan indikasi adanya hewan ternak yang terpapar radioaktif. Namun, untuk memastikan keamanan secara menyeluruh, sampel akan dikirim dan diperiksa lebih lanjut di fasilitas laboratorium di Serpong, Tangerang, Banten.

    “Kalau ternak akan berbeda perlakuannya, karena ternak ada yang terhirup masuk kedalam, dikhawatirkan di dalamnya. Kemarin ada kesepakatan, mungkin ternak akan dimusnahkan, nanti diganti dari pemerintah daerah,” ujar Sekda Kabupaten Serang, Zaldi Dhuhana, di Puskesmas Cikande, Kabupaten Serang, Banten, Selasa, (22/10/2025).

    Rencananya bakal ada tiga gelombang relokasi, mengikuti pola kerja dekontaminasi yang dilakukan tim gabungan dari BRIN, Bapeten, Brimob Polri, Kementrian Lingkungan Hidup (LH) hingga TNI AD.

    Nantinya yang di relokasi berjumlah 30 Kepala Keluarga (KK), untuk gelombang pertama ada 19 KK dengan jumlah 64 orang.

     

  • Proses Dekontaminasi Cs-137 di Cikande Disebut Rampung dalam 2 Pekan

    Proses Dekontaminasi Cs-137 di Cikande Disebut Rampung dalam 2 Pekan

    Jakarta –

    Pemerintah menargetkan proses dekontaminasi paparan radioaktif Cesium-137 atau Cs-137 di Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Banten, bisa rampung dalam dua pekan. Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) Kementerian Lingkungan hidup Rasio Ridho Sani memastikan keselamatan dan kesehatan masyarakat yang terdampak.

    “Langkah-langkah ini kita lakukan untuk memastikan kesehatan dan keselamatan masyarakat. Ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk bekerja cepat dan menjaga keamanan publik,” terang Rasio Ridho Sani di Puskesmas Cikande, Serang, Banten, dikutip dari ANTARA.

    “Kami harapkan paling lama dua minggu ini selesai. Kalau bisa lebih cepat, tentu lebih baik,” sambungnya.

    Rasio menjelaskan pemerintah telah memulai proses relokasi sementara pada 19 keluarga atau 64 jiwa yang tinggal di zona merah paparan Cesium-137. Sebelum direlokasi, warga menjalani pemeriksaan paparan radiasi.

    Dekontaminasi juga dilakukan pada barang-barang yang melekat di tubuh, pemeriksaan kondisi kesehatan, dan pengambilan sampel darah di Puskesmas Cikande.

    “Proses hari ini kita mulai dengan pemeriksaan kesehatan, screening terhadap masyarakat saat mereka keluar dari rumah, termasuk barang-barang yang mereka bawa,” kata Rasio.

    “Setelah itu, mereka ditempatkan di hunian sementara yang disiapkan oleh Pemerintah Kabupaten Serang,” tambahnya.

    Rasio menyebut proses dekontaminasi lapangan ini melibatkan tim lintas lembaga, yang terdiri dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten), KBRN Gegana Brimob, Nubika Zeni TNI AD, serta Kementerian Lingkungan Hidup (KLH).

    Pihaknya menekankan bahwa semua langkah dilakukan dengan standar keselamatan tertinggi. Sebab, Rasio mengatakan keselamatan masyarakat adalah prioritas utama.

    Rasio juga melakukan pendekatan persuasif pada warga agar bersedia direlokasi demi keselamatan bersama. Selain itu, ia juga menyerahkan bantuan sembako kepada warga yang terdampak sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap kondisi sosial ekonomi mereka selama proses dekontaminasi berlangsung.

    Sampai saat ini, pemerintah mencatat 20 dari 22 industri di kawasan Cikande yang sempat terdeteksi kontaminasi Cs-137 sudah dinyatakan bersih, sementara dua lainnya masih dalam tahap dekontaminasi.

    Tim gabungan yang bertugas juga melakukan pemeriksaan pada sekitar 26 ribu kendaraan sejak 1 Oktober 2025, demi memastikan tidak ada kontaminasi baru.

    “Sampai hari ini belum ditemukan lagi adanya kontaminasi Cesium-137 pada kendaraan yang keluar-masuk kawasan industri Cikande,” tegas Rasio.

    Halaman 2 dari 2

    Simak Video “Video: BAPETEN Ungkap Efek Paparan Zat Radioaktif Bagi Tubuh”
    [Gambas:Video 20detik]
    (sao/kna)

  • 60 Juta Warga RI Belum Terkoneksi Internet

    60 Juta Warga RI Belum Terkoneksi Internet

    Bisnis.com, JAKARTA— Sebanyak 60 juta masyarakat Indonesia belum tersentuh oleh jaringan internet selama satu tahun pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

    Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) melakukan sejumlah langkah untuk menghubungkan masyarakat di desa dengan jaringan internet. 

    Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengatakan pemerintah terus mempercepat pembangunan konektivitas digital hingga ke desa-desa tertinggal melalui kolaborasi lintas kementerian. 

    Langkah percepatan tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) dan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT).

    “Sekitar 60 juta jiwa belum terkoneksi dengan internet sehingga kita perlu melakukan percepatan karena akses terhadap informasi merupakan hak asasi manusia sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945,” kata Meutya dalam keterangan resmi dikutip dari laman Komdigi pada Rabu (22/10/2025). 

    Dengan MoU ini, lanjut Meutya, Kemkomdigi dan Kemendes PDT akan mencocokkan data desa yang belum terkoneksi untuk menentukan mana yang akan menjadi prioritas untuk dibangun koneksinya pada 2026. Meutya menegaskan, kerja sama ini menjadi langkah nyata pemerintah dalam memastikan pemerataan akses informasi di seluruh wilayah Indonesia.

    Meutya berharap sinergi dengan Kemendes PDT dapat mempercepat pembangunan infrastruktur konektivitas agar masyarakat desa turut merasakan manfaat transformasi digital.

    “Transformasi digital harus bisa dirasakan di tingkat terkecil hingga ke desa-desa,” ujarnya.

    Sementara itu, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto menilai ketersediaan jaringan internet menjadi faktor penting dalam menentukan kemajuan desa.

    “Salah satu yang sangat menentukan maju atau tidaknya suatu desa itu adalah masalah internet dan sinyal,” tuturnya.

    Yandri menambahkan, konektivitas digital membuka peluang besar bagi masyarakat desa untuk mengoptimalkan potensi daerahnya.

    Dia mencontohkan, para pembudidaya ikan mas koki di Desa Kertasana, Kabupaten Pandeglang, telah mampu mengekspor produknya ke berbagai negara berkat pemanfaatan internet.

    Melalui kerja sama ini, pemerintah menargetkan pembangunan konektivitas di pedesaan dapat lebih tepat sasaran.

    “Kami akan menyusun prioritas desa mana yang harus diintervensi lebih dulu, lebih cepat, lebih tepat,” tandas Yandri.

    Sejak satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Kemkomdigi telah mengambil sejumlah langkah untuk memperluas konektivitas digital. 

    Upaya tersebut meliputi pembangunan Base Transceiver Station (BTS) dan titik akses di Papua, pelaksanaan lelang frekuensi, serta kerja sama dengan operator seluler guna pemerataan layanan di seluruh wilayah Indonesia.