Xcloud.id

provinsi: BANTEN

  • KPK Kasih Sinyal Tetapkan Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji

    KPK Kasih Sinyal Tetapkan Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan kisi-kisi pihak yang akan menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan 2024.

    Pasalnya, setelah memeriksa sejumlah pihak dari level asosiasi sampai biro travel haji, KPK belum juga menetapkan tersangka pada perkara era Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.

    “Semuanya nanti kami akan update, akan sampaikan kepada publik pada saatnya nanti termasuk kepada pihak-pihak siapa saja yang bertanggung jawab yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Artinya adalah pihak-oihak yang berperan dalam proses diskresi ini yang kemudian mengakibatkan kerugian keuangan negara,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, dikutip Jumat (24/10/2025).

    Budi mengatakan, penyidik KPK telah memeriksa 300 Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) yang tersebar di berbagai daerah. Menurutnya, hal ini menunjukkan penyidikan yang progresif karena pemeriksaan kepada PIHK sudah mencapai 70% dari total sekitar 400 PIHK.

    Selain mencari sosok tersangka, maraton pemeriksaan juga bertujuan menghitung kerugian negara sehingga KPK bekerja sama dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). 

    “PIHK-PIHK yang sudah dimintai keterangan diantaranya ada di beberapa wilayah seperti di Jawa Timur, kemudian Yogyakarta, Jakarta, Jawa Barat, Banten, kemudian ada juga PIHK di wilayah Sumatera Selatan, kemudian dari Kalimantan juga ada beberapa PIHK yang sudah dimintai keterangan,” ujar Budi.

    Perkara Kuota Haji

    Secara garis besar kasus ini merupakan dugaan penyelewengan pembagian kuota haji era Presiden ke-7 Joko Widodo. Pada 2023, dia bertemu dengan pemerintah Arab Saudi agar Indonesia memperoleh kuota haji tambahan. Alhasil pemerintah Arab Saudi memberikan 20 ribu kuota haji tambahan.

    Pembagian kuota berdasarkan aturan sebesar 92% kuota haji reguler dan 8% kuota haji khusus. KPK menduga para asosiasi dan travel yang mengetahui informasi itu menghubungi Kementrian Agama untuk mengatur pembagian kuota.

    Pembagian berubah menjadi 50% kuota haji reguler dan 50% kuota haji khusus. Aturan ini tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 130 tahun 2024 yang diteken oleh Yaqut.

    Pada 7 Agustus dan 1 September 2025, KPK memanggil Yaqut untuk dimintai keterangan terkait perkara kuota haji, mulai dari proses pembagian kuota dan aliran dana.

    Setelah melakukan serangkaian penyeledikan, KPK menaikan status perkara menjadi penyidikan pada 9 Agustus 2025.

    Menurut Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, penyidik mengendus adanya transaksi jual-beli kuota haji, di mana kuota haji khusus dijual hingga Rp300 juta dan haji furoda mencapai Rp1 miliar..

    “informasi yang kami terima itu, yang [kuota haji] khusus itu di atas Rp100 jutaan, bahkan Rp200-Rp300 gitu ya. Bahkan ada yang furoda itu hampir menyentuh angka Rp1 M per kuotanya, per orang,” kata Asep, Senin (25/8/2025).

    Asep mengatakan selisih dari tarif tersebut kemudian disetorkan travel untuk oknum di Kemeterian Agama mencapai US$2.600 sampai US$7.000 per kuota atau sekitar Rp40,3 juta sampai Rp108 juta.

    “Jadi kalau yang besaran US$2.600 sampai US$7.000 itu untuk kelebihannya yang disetorkan ke Oknum di Kementerian Agama,” jelasnya. 

    Namun, tarif penjualan kuota haji disesuaikan dengan kemampuan jemaah yang berminat.

  • Viral Pengemudi Brio Merah Kabur usai Isi BBM Rp 200 Ribu di SPBU Rempoa, Polisi Turun Tangan – Page 3

    Viral Pengemudi Brio Merah Kabur usai Isi BBM Rp 200 Ribu di SPBU Rempoa, Polisi Turun Tangan – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Sebuah video viral di media sosial memperlihatkan aksi sebuah mobil berwarna merah yang kabur usai mengisi bensin di SPBU kawasan Rempoa, Tangerang Selatan. Dalam rekaman itu, terlihat petugas SPBU berusaha mengejar mobil tersebut karena diduga pengemudi belum melakukan pembayaran.

    Menanggapi hal itu, pihak kepolisian kini turun tangan dan tengah menyelidiki insiden konsumen yang melarikan diri setelah mengisi bahan bakar tersebut.

    “Kejadiannya di SPBU Rempoa, Jalan Pahlawan Raya, Kelurahan Rempoa, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Banten,” kata Kapolsek Ciputat Timur Kompol Bambang Askar Sodiq dalam keterangannya, dikutip dari Antara, Kamis (23/10/2025).

    Dia menjelaskan peristiwa tersebut berawal dari salah satu konsumen yang melakukan pengisian bahan bakar jenis pertalite sebesar Rp200 ribu, pada Senin (20/10) sekitar pukul 15.30 WIB.

    “Kemudian saat hendak melakukan pembayaran, petugas jaga pom bensin menawarkan metode pembayaran cash (tunai), QRIS dan debit, konsumen tersebut beralasan tidak membawa dompet dan ingin melakukan pembayaran via transfer,” ujar Bambang.

    Petugas lalu memanggil pengawas di SPBU Rempoa tersebut dan memberikan nomor rekeningya untuk pembayaran.

     

  • Lisa Mariana Tersangka di Bareskrim, KPK Pastikan Penanganan Kasus Bank BJB Tak Ada Kendala Nasional 23 Oktober 2025

    Lisa Mariana Tersangka di Bareskrim, KPK Pastikan Penanganan Kasus Bank BJB Tak Ada Kendala Nasional 23 Oktober 2025

    Lisa Mariana Tersangka di Bareskrim, KPK Pastikan Penanganan Kasus Bank BJB Tak Ada Kendala
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan tak ada kendala dalam proses penyidikan kasus dugaan korupsi Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Bank BJB) meski Lisa Mariana menjadi tersangka di Bareskrim Polri.
    Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, KPK akan berkoordinasi dengan Polri dalam proses penegakan hukum khususnya terkait pemberantasan korupsi.
    “Tentu itu juga bukan menjadi sebuah kendala karena dalam proses penegakan hukum KPK, Polri, dan juga Kejaksaan punya komitmen yang sama untuk terus melakukan sinergi, kolaborasi agar penanganan-penanganan perkara baik di KPK, di Polri, di Kejaksaan Agung khususnya terkait dengan pemberantasan korupsi itu bisa berjalan progresif,” kata Budi di Gedung Merah Putih, Jakarta, Kamis (23/10/2025).
    Budi mengatakan, jika Lisa ditahan oleh Bareskrim Polri, permintaan keterangan masih bisa dilakukan dengan berkoordinasi dengan Bareskrim.
    “Kita bisa melakukan koordinasi terkait hal itu,” ujarnya.
    Sebelumnya, Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri resmi menetapkan selebgram Lisa Mariana sebagai tersangka dalam kasus dugaan pencemaran nama baik terhadap mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil.
    Kasus ini menjadi sorotan publik setelah sebelumnya sempat melalui proses mediasi yang berakhir tanpa kesepakatan.
    Kasubdit I Dittipidsiber Bareskrim Polri, Kombes Rizki Agung Prakoso, mengonfirmasi penetapan status tersangka tersebut.
    “Sudah ditetapkan tersangka Minggu lalu,” kata Rizki, Minggu (19/10/2025).
    Ia menambahkan bahwa Lisa akan diperiksa sebagai tersangka pada Senin (20/10/2025) pukul 11.00 WIB.
    “Besok LM diperiksa sebagai tersangka,” ujarnya.
    Rizki bilang, surat pemanggilan Lisa Mariana telah diterima pada Jumat (17/10/2025) lalu.
    “Sudah diterima yang bersangkutan Jumat malam,” ucapnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Israel Serang Lokasi Hizbullah di Lebanon, 2 Orang Tewas

    Israel Serang Lokasi Hizbullah di Lebanon, 2 Orang Tewas

    Beirut –

    Serangan udara Israel ke wilayah pegunungan di Lebanon timur menewaskan dua orang. Militer Israel mengklaim serangan tersebut menyasar kelompok Hizbullah.

    “Serangan yang dilancarkan oleh musuh Israel di pegunungan timur dan barat mengakibatkan korban jiwa awal dua orang,” kata Kementerian Kesehatan Lebanon dalam sebuah pernyataan, dilansir AFP, Kamis (23/10/2025).

    Kantor Berita Nasional Lebanon, NNA, mengatakan bahwa pesawat tempur Israel melancarkan serangkaian serangan dahsyat di pegunungan timur Lebanon di wilayah Bekaa, dekat perbatasan dengan Suriah.

    Menurut NNA, dua serangan Israel menargetkan pegunungan Hermel di timur laut negara tersebut.

    Sementara itu, militer Israel mengatakan telah menargetkan lokasi Hizbullah di Lebanon timur dan utara, termasuk sebuah kamp militer dan lokasi produksi rudal presisi di lembah Bekaa.

    “Militer Israel menyerang beberapa target di Bekaa, termasuk sebuah kamp yang digunakan untuk melatih militan Hizbullah,” tulis militer Israel dalam sebuah pernyataan.

    Israel telah berulang kali mengebom Lebanon meskipun gencatan senjata pada November lalu telah mengakhiri lebih dari setahun permusuhan dengan kelompok militan Hizbullah yang berpuncak pada perang terbuka selama dua bulan.

    Sebagai bagian dari kesepakatan itu, pasukan Israel harus mundur dari Lebanon selatan dan Hizbullah harus membubarkan pasukannya di wilayah tersebut.

    Di bawah tekanan Amerika Serikat (AS) dan kekhawatiran akan meningkatnya serangan Israel, pemerintah Lebanon telah bergerak untuk mulai melucuti senjata Hizbullah. Namun rencana itu ditentang oleh Hizbullah dan sekutunya.

    (fas/rfs)

  • Menkeu Purbaya Persoalkan Uang APBD Disimpan dalam Bentuk Deposito dan Giro, Dedi Mulyadi: Tidak Mungkin Juga Nyimpen Uang di Kasur

    Menkeu Purbaya Persoalkan Uang APBD Disimpan dalam Bentuk Deposito dan Giro, Dedi Mulyadi: Tidak Mungkin Juga Nyimpen Uang di Kasur

    “Memang di provinsi, di kabupaten kota, ada yang disebut dengan penyimpanan deposito on call. Yaitu uang yang tersedia di kas daripada di giro sangat rendah bunganya, lebih baik disimpan di deposito,” tuturnya.

    Ia menegaskan, deposito on call tersebut bersifat fleksibel dan dapat dicairkan kapan pun untuk kebutuhan pembangunan.

    “Kemudian bunganya itu menjadi pendapatan lain-lain yang itu juga bisa menjadi modal pembangunan pemerintah daerah, tidak lari ke perorangan kembali lagi ke kas daerah,” katanya.

    Dedi juga memastikan dana kas daerah Jawa Barat dikelola di Bank Jabar Banten (BJB) dalam bentuk giro, bukan deposito. Ia punya alasan, keputusan menyimpan kas berupa giro dinilai lebih prudent dalam membiayai proyek atau pekerjaan.

    Dedi mencontohkan, proyek pembangunan jalan senilai Rp1 triliun akan dibayarkan secara bertahap melalui tiga termin. “Yang Rp1 triliun itu tidak langsung dibayarkan begitu kontrak dibayarkan. Maka dibagi menjadi tiga termin. Ada termin pertama biasanya 20-30 persen, kemudian termin kedua, termin ketiga,” tuturnya.

    Kondisi tersebut merupakan bagian dari mekanisme pengelolaan keuangan daerah yang diatur dengan sistem termin pembayaran agar pembangunan tetap terkendali.

    “Kalau diberikan uang langsung, bagaimana kalau nanti uangnya diserap tapi pekerjaannya tidak ada? Ini akan menjadi masalah hukum bagi penyelenggara kegiatan seperti kepala PU,” katanya.

    Menurutnya, Pemprov Jabar berkomitmen mengutamakan penggunaan anggaran untuk kegiatan pembangunan yang memberikan manfaat nyata bagi publik.

  • Kemenkeu Saran Dapen Bisa Investasi di Instrumen EBT, Ini Respons OJK

    Kemenkeu Saran Dapen Bisa Investasi di Instrumen EBT, Ini Respons OJK

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyoroti mayoritas saat ini alokasi investasi dana pensiun (dapen) sukarela masih sangat terkonsentrasi pada instrumen yang bersifat fixed income seperti Surat Berharga Negara (SBN) dan deposito di perbankan. Dapen pun disarankan juga melirik instrumen di sektor energi baru dan terbarukan (EBT).

    Direktur Pengembangan Dana Pensiun, Asuransi, dan Aktuaria Kemenkeu, Ihda Muktiyanto berpendapat fokus itu membuat manajemen risiko terkelola baik. Namun, di satu sisi dia khawatir imbal hasil untuk kebutuhan jangka panjang peserta dapen bisa terbatas.

    Sebab demikian, dia menilai perlu adanya strategi investasi yang lebih berimbang supaya dana pensiun bisa memperluas instrumen investasinya yang memiliki nilai tambah.

    “Termasuk di dalamnya instrumen-instrumen yang memiliki underlying energi baru dan terbarukan, instrumen hijau, dan tentunya instrumen lain yang memiliki kemampuan untuk bisa meningkatkan return dari hasil investasinya dengan tetap menjaga prinsip kehati-hatian,” katanya dalam acara Indonesia Pension Fund Summit (IPFS) 2025, di Tangerang Selatan, Kamis (23/10/2025).

    Lebih lanjut, Ihda mencontohkan salah satu portofolio investasi dana pensiun yang dikelola Norges Bank sudah mulai menempatkan pada instrumen infrastruktur energi terbarukan meski baru 0,1%. Menurutnya, ini mencerminkan strategi diversifikasi globalnya.

    “Hal ini mencerminkan strategi investasi jangka panjang untuk bisa menyeimbangkan portofolio sekaligus mendukung agenda keberlanjutan global,” ujar dia.

    Dia optimis industri dana pensiun di Indonesia juga bisa mengikuti jejak tersebut seiring dengan meningkatnya aset dana pensiun. Sebab itu, dia mendorong agar portofolio investasi mengarah ke instrumen yang berorientasi jangka panjang yang berkelanjutan.

    Merespons hal tersebut, Kepala Eksekutif Pengawasan PPDP OJK Ogi Prastomiyono mengatakan investasi di instrumen renewable energy bisa menjadi salah satu alternatif atau opsi bagi industri dana pensiun.

    “Tinggal produknya itu tersedia atau tidak. Karena ini menjadi alternatif bagi dapen untuk menginvestasikan di produk renewable energy, tentunya dengan renewable energy, ada insentif-insentif yang diberikan, sehingga itu menjadi opsi bagi perusahaan dapen,” ujarnya saat tanya jawab konferensi pers.

  • Legislator PAN Hormati Putusan MA soal Eks TNI terkait Penembakan Bos Rental Nasional 23 Oktober 2025

    Legislator PAN Hormati Putusan MA soal Eks TNI terkait Penembakan Bos Rental Nasional 23 Oktober 2025

    Legislator PAN Hormati Putusan MA soal Eks TNI terkait Penembakan Bos Rental
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Anggota komisi bidang hukum DPR dari Fraksi PAN menghormati putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan hukuman seumur hidup menjadi 15 tahun penjara untuk dua mantan anggota TNI di kasus penembakan bos rental.
    “Kita menghormati putusan MA sebagai lembaga yang diberi kewenangan dalam memeriksa dan memutus perkara,” kata anggota Komisi III DPR dari PAN, Sarifudin Sudding, kepada
    Kompas.com
    , Kamis (23/10/2025).
    Dia percaya majelis hakim yang membuat putusan kasasi tersebut sudah mempertimbangkan dengan bijaksana.
    “Tentunya majelis hakim punya pertimbangan hukum tidak hanya dari aspek yuridis formal, tapi juga dari berbagai aspek lainnya,” ujar Sudding.
    Dua anggota TNI AL di kasus penembakan bos rental mobil di Rest Area KM 45 Tol Tangerang-Merak semula dihukum penjara seumur hidup, namun Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mengungkap hukuman seumur hidup telah dikurangi menjadi 15 tahun.
    Perubahan itu terungkap lewat keterangan Wakil Ketua LPSK Sri Nurherawati, Senin (20/10/2025).
    “Dalam amar putusannya Nomor 25-K/PM.II-08/AL/II/2025, majelis hakim memperbaiki pidana dari seumur hidup menjadi 15 tahun penjara serta mewajibkan dua terdakwa utama membayar restitusi kepada keluarga korban dan korban luka,” ujar Sri.

    Dua prajurit TNI AL, Kelasi Kepala Bambang Apri Atmojo dan Sersan Satu Akbar Adli.
    Dalam putusan itu, Bambang Apri Atmojo diwajibkan membayar restitusi kepada keluarga korban meninggal Ilyas Abdurrahman sebesar Rp 209,6 juta dan kepada korban luka Ramli sebesar Rp 146,3 juta.
    Ia juga dijatuhi hukuman 15 tahun penjara dan diberhentikan dari dinas militer.
    Sementara Sersan Satu Akbar Adli harus membayar restitusi Rp 147,1 juta kepada keluarga Ilyas dan Rp 73,1 juta kepada Ramli.
    Hukuman penjaranya pun dipangkas menjadi 15 tahun, dari semula seumur hidup.
    Adapun terdakwa ketiga, Sersan Satu Rafsin Hermawan, yang terbukti melakukan penadahan, mendapat keringanan dari empat tahun menjadi tiga tahun penjara. Ia juga diberhentikan dari dinas militer.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • HSN 2025, Bupati Serang Tekankan Peran Santri Menuju Indonesia Emas

    HSN 2025, Bupati Serang Tekankan Peran Santri Menuju Indonesia Emas

    Banten: Hari Santri Nasional (HSN) menjadi momentum refleksi atas peran besar santri dalam menjaga nilai-nilai keislaman dan kebangsaan sejak masa perjuangan kemerdekaan. Hari santri juga menjadi ajang menyatukan dedikasi para santri dalam mengawal peradaban Islam di era digital.

    Hal itu diungkapkan Bupati Serang Ratu Rahmatuzakiyah saat memimpin apel Hari Santri yang diikuti ribuan santri dari berbagai pondok pesantren di Pendopo Bupati Serang.

    “Hari Santri sebagai bukti bahwa pesantren dan santri adalah penjaga nilai keislaman sekaligus penggerak kemajuan bangsa. Santri memiliki peran strategis dalam mendorong Indonesia berkiprah di tingkat global,” kata Ratu Rahmatuzakiyah. 

    Rahmatuzakiyah mengajak seluruh santri selalu mengobarkan semangat juang dan keilmuan, mengingat sejarah HSN yang lahir dari Resolusi Jihad yang digagas oleh Kiai Hasyim Asy’ari pada 22 Oktober 1945. 

    Dia menyebut pesantren sebagai mitra strategis Pemerintah Daerah dalam membangun generasi muda. Pesantren tempat mendidik anak bangsa agar memiliki akhlak mulia dan kecerdasan holistik.

    “Saya ingin santri selalu disiplin, cerdas secara spiritual dan intelektual, dikuatkan sosialnya hingga nantinya semua kecerdasan itu menjadikan santri penerus bangsa yang bisa dibanggakan,” katanya.

    Perubahan teknologi tidak boleh menyurutkan semangat santri untuk belajar. Justru, perubahan tersebut harus dijadikan peluang. Santri harus bisa mengikuti perkembangan yang ada dan tidak boleh patah semangat.

    “Saya yakin santri akan menjadi seorang yang ceras dan mampu mewujudkan Indonesia emas 2045,” katanya.

    Banten: Hari Santri Nasional (HSN) menjadi momentum refleksi atas peran besar santri dalam menjaga nilai-nilai keislaman dan kebangsaan sejak masa perjuangan kemerdekaan. Hari santri juga menjadi ajang menyatukan dedikasi para santri dalam mengawal peradaban Islam di era digital.
     
    Hal itu diungkapkan Bupati Serang Ratu Rahmatuzakiyah saat memimpin apel Hari Santri yang diikuti ribuan santri dari berbagai pondok pesantren di Pendopo Bupati Serang.
     
    “Hari Santri sebagai bukti bahwa pesantren dan santri adalah penjaga nilai keislaman sekaligus penggerak kemajuan bangsa. Santri memiliki peran strategis dalam mendorong Indonesia berkiprah di tingkat global,” kata Ratu Rahmatuzakiyah. 

    Rahmatuzakiyah mengajak seluruh santri selalu mengobarkan semangat juang dan keilmuan, mengingat sejarah HSN yang lahir dari Resolusi Jihad yang digagas oleh Kiai Hasyim Asy’ari pada 22 Oktober 1945. 
     
    Dia menyebut pesantren sebagai mitra strategis Pemerintah Daerah dalam membangun generasi muda. Pesantren tempat mendidik anak bangsa agar memiliki akhlak mulia dan kecerdasan holistik.
     
    “Saya ingin santri selalu disiplin, cerdas secara spiritual dan intelektual, dikuatkan sosialnya hingga nantinya semua kecerdasan itu menjadikan santri penerus bangsa yang bisa dibanggakan,” katanya.
     
    Perubahan teknologi tidak boleh menyurutkan semangat santri untuk belajar. Justru, perubahan tersebut harus dijadikan peluang. Santri harus bisa mengikuti perkembangan yang ada dan tidak boleh patah semangat.
     
    “Saya yakin santri akan menjadi seorang yang ceras dan mampu mewujudkan Indonesia emas 2045,” katanya.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News


    Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

    (FZN)

  • Wamendagri Wiyagus Tekankan Peran APPSI dalam Menjaga Integritas Pemerintahan Daerah – Page 3

    Wamendagri Wiyagus Tekankan Peran APPSI dalam Menjaga Integritas Pemerintahan Daerah – Page 3

    Wiyagus menambahkan, Presiden Prabowo secara tegas menyoroti praktik korupsi yang hingga kini masih menjadi tantangan dalam pembangunan nasional. Karena itu, baik aparat pemerintah pusat maupun daerah memiliki tanggung jawab penting untuk memastikan pengelolaan anggaran negara dilakukan secara bersih, transparan, dan berintegritas.

    Lebih lanjut, Wiyagus menyampaikan bahwa Presiden juga mendorong penerapan teknologi digital seperti e-katalog dan e-government guna meminimalkan peluang korupsi dalam birokrasi. “Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan seluruh jajaran pemerintah, termasuk yudikatif, legislatif untuk bekerja sama demi menciptakan pemerintahan yang bersih,” ujarnya.

    Dalam kesempatan itu, Wiyagus mengimbau APPSI agar semakin memperkuat perannya sebagai wadah berhimpun pemerintah provinsi (pemprov) di seluruh Indonesia. APPSI diharapkan mampu memfasilitasi kepentingan daerah dalam penguatan kapasitas, optimalisasi otonomi daerah, serta penguatan peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah.

    “Keberadaan APPSI sebagai wadah berhimpun bagi pemerintah provinsi seluruh Indonesia harus mampu menunjukkan kinerja yang optimal, baik dalam rangka meningkatkan kapasitas para anggotanya, maupun dalam memberikan masukan kepada pemerintah pusat,” imbuhnya.

    Wiyagus juga menyampaikan apresiasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kepada APPSI atas konsistensinya dalam meningkatkan kompetensi anggota. Hal ini diwujudkan melalui berbagai kegiatan, seperti berbagi praktik terbaik (best practice), memperkuat kerja sama, serta menyosialisasikan peraturan perundang-undangan.

    Ia optimistis, keberadaan APPSI akan memberikan manfaat nyata, baik secara langsung bagi pemprov di seluruh Indonesia, maupun secara tidak langsung bagi masyarakat luas melalui penguatan tata kelola dan kemajuan daerah.

    “Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara Musyawarah Nasional ke-7 APPSI dengan tema ‘Menjaga Integritas Pemerintahan Daerah yang Bersih dan Kreatif’ secara resmi dibuka,” tandasnya.

    Sebagai informasi, kegiatan Munas VII APPSI ini turut dihadiri oleh sejumlah gubernur, di antaranya Gubernur Jambi Al Haris, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda, Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud, Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution, dan Gubernur Banten Andra Soni. Hadir pula dalam acara itu Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari dan Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda.

  • BPJS Ketenagakerjaan Mau Revisi Target Peserta Gegara Banyak PHK

    BPJS Ketenagakerjaan Mau Revisi Target Peserta Gegara Banyak PHK

    Jakarta –

    BPJS Ketenagakerjaan menghadapi tantangan dalam mencapai target jumlah kepesertaan 2026. BPJS Ketenagakerjaan menargetkan jumlah peserta mencapai 70 juta di tahun depan.

    Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Pramudya Iriawan Buntoro mengatakan pihaknya menghadapi tantangan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang masif terjadi di awal tahun 2025. Selain itu, pihaknya juga tengah merasionalisasi perusahaan, utamanya di jasa konstruksi.

    “Memang kami tahun ini mengalami beberapa hal, beberapa tantangan terkait dengan kepesertaan ini mulai dari awal tahun kita banyak disibukan dengan adanya PHK-PHK. Kemudian juga ada konteks rasionalisasi dari perusahaan kami terutama di jasa konstruksi. Jadi makanya masih 42 juta,” ujar Pramudya kepada wartawan di Hotel Tentrem Jakarta, Tangerang, Kamis (23/10/2025).

    Menurut Pramudya BPJS Ketenagakerjaan akan kembali mengevaluasi target kepesertaannya tahun depan. Pasalnya, perlu melihat kemampuan internal dan kondisi eksternal untuk mencapai target kepesertaan tersebut.

    “Kami coba lihat sebenarnya tahun depan seperti apa, sehingga angka 70-nya mungkin kita coba lihat lagi. Apakah 70 (juta) itu masih on the track atau perlu kita sesuaikan lagi. Karena kami perlu melihat kapasitas dari internal dari BPJS Ketenagakerjaan dan juga kondisi eksternal tadi. Mudah-mudahan komdisinya membaik, sehingga kita bisa Dorong lebih kuat lagi,” jelas Pramudya.

    Sementara saat ini BPJS Ketenagakerjaan mengelola dana sekitar Rp 860 triliun. BPJS Ketenagakerjaan juga menargetkan dana kelolaan ini sebesar Rp 1.000 triliun di tahun 2026.

    “Insyaallah kalau dana kelolaan masih bisa on the track. Insyaallah. Karena sekarang (targetnya) masih Rp 1.000 triliun,” pungkasnya.

    Sebagai informasi, jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan mencapai 42,92 juta hingga tahun 2023. Saat itu, BPJS Ketenagakerjaan menargetkan jumlah peserta meningkat hingga 70 juta orang dan dana kelolaan mencapai Rp 1.000 triliun di tahun 2026.

    Tonton juga video “550 Staf JPL NASA Kena PHK, Gara-gara Pemerintah AS Shutdown?” di sini:

    (hns/hns)