Xcloud.id

provinsi: BANTEN

  • 6 Update Perang Arab! Irak Serang Israel-Presiden AS Pilihan Netanyahu

    6 Update Perang Arab! Irak Serang Israel-Presiden AS Pilihan Netanyahu

    Jakarta, CNBC Indonesia – Situasi masih terus memanas di Timur Tengah. Hal ini dipicu serangan Israel ke wilayah Gaza, Palestina, yang akhirnya pekan ini secara besar-besaran meluas ke wilayah Lebanon dan sejumlah negara lainnya.

    Berikut perkembangan terbarunya sebagaimana dikutip dari sejumlah sumber oleh CNBC Indonesia, Selasa (5/11/2024):

    1. Negara Arab Ini Marah Besar

    Pemerintah Suriah buka suara terkait serangan Israel di wilayah ibukotanya, Damaskus, pada hari Senin kemarin. Pernyataan resmi negara tersebut disampaikan langsung oleh Kementerian Luar Negeri dan Ekspatriatnya, Selasa (5/11/2024).

    Dalam pernyataan tersebut, Suriah mengutuk serangan terbaru tersebut dengan menyebut bahwa serangan Tel Aviv ditujukan untuk wilayah yang dipenuhi oleh warga sipil. Damaskus mengatakan serangan itu kriminal dan mendesak anggota PBB untuk mengambil tindakan cepat untuk menindak Israel.

    “Republik Arab Suriah mengutuk agresi yang dilancarkan oleh entitas Zionis,” kata kementerian tersebut dalam sebuah pernyataan dikutip Al Jazeera.

    “Suriah menyerukan kepada negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mengambil tindakan segera dan langkah-langkah tegas untuk menghentikan agresi Israel dan meminta pertanggungjawaban para pelaku atas kejahatan mereka.”

    Menurut laporan, jet tempur Israel melancarkan tiga serangan di wilayah Sayyidah Zaynab, yang terletak sekitar 10 km (6 mil) di selatan Damaskus. Serangan pertama menghantam persimpangan Kaou Sudan dekat Sayyidah Zaynab, yang dipenuhi orang-orang terlantar yang melarikan diri dari serangan Israel di Lebanon.

    Serangan kedua terjadi di sekitar sebuah hotel, yang terletak di tenggara Sayyidah Zaynab. Serangan ketiga menargetkan rumah-rumah pertanian di daerah tersebut.

    Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) yang berbasis di Inggris mengatakan dua anggota gerakan Hizbullah Lebanon dilaporkan tewas dan lima lainnya luka parah dalam serangan udara Israel di sebuah situs pertanian di daerah tersebut.

    2. Israel Tangkap Ajudan Netanyahu

    Pengadilan Israel mengatakan kebocoran informasi yang dilakukan oleh ajudan di kantor Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu kemungkinan telah merusak kesepakatan gencatan senjata dan pembebasan sandera.

    Pengadilan di kota Rishon LeZion pada Minggu (3/11/2024) malam mengatakan empat orang sedang diselidiki karena memberikan berita kepada surat kabar. Mereka juga telah ditangkap terkait dengan penyelidikan bersama oleh polisi, dinas keamanan internal, dan tentara Israel.

    Tersangka utama bernama Eliezer Feldstein, yang menurut media Israel dipekerjakan sebagai juru bicara dan penasihat media di kantor PM Netanyahu tak lama setelah serangan Hamas pada Oktober 2023 di Israel. Tiga orang lainnya yang akan ditangkap adalah anggota lembaga keamanan.

    Para tersangka diduga terlibat dalam pembocoran dokumen strategi Hamas yang ditemukan oleh Pasukan Pertahanan Israel (IDF) di Gaza. Mereka memanipulasi atau mengedit materi tersebut agar tampak seolah-olah pimpinan kelompok militan Palestina tersebut berencana untuk memperpanjang perundingan selama mungkin, serta menyelundupkan sandera ke Mesir.

    “Perintah bungkam sebagian masih berlaku, tetapi kasus tersebut melibatkan pelanggaran keamanan nasional yang disebabkan oleh penyediaan informasi rahasia yang melanggar hukum yang merugikan pencapaian tujuan perang Israel,” kata pengadilan pada Jumat, seperti dikutip The Guardian.

    Laporan yang tampaknya berdasarkan dokumen yang direkayasa tersebut muncul di media Inggris Jewish Chronicle dan tabloid Jerman Bild pada bulan September, yang menyebabkan IDF meluncurkan penyelidikan. Jewish Chronicle kemudian mencabut berita tersebut dan memecat jurnalis yang menulisnya.

    Para pengkritik Netanyahu mengatakan artikel tersebut muncul pada saat ia menghadapi kritik baru atas penanganannya terhadap perundingan setelah enam sandera yang tewas ditemukan di sebuah terowongan di Rafah.

    Laporan tersebut juga tampaknya telah memperkuat tuntutan baru Netanyahu dalam perundingan tersebut setelah kerangka kerja bersyarat telah dicapai, bahwa pasukan Israel tetap berada di perbatasan Gaza-Mesir. Tuntutan tersebut ditolak oleh Hamas, dan perundingan pun gagal.

    3. Irak Serang Israel

    Perlawanan Islam Irak mengaku bertanggung jawab atas serangan pesawat nirawak di Israel Selatan. Kelompok bersenjata itu menyebut bahwa pihaknya bertanggung jawab atas serangan pesawat nirawak terhadap ‘target vital’ di Israel Selatan.

    “Para pejuang kami telah melakukan serangan pesawat nirawak terhadap target vital di selatan Israel, dan itu adalah serangan keenam hari ini,” ungkapnya.

    4. Israel Perluas Penjajahan di Tepi Barat

    Sumber-sumber mengatakan kepada Al Jazeera bahwa pasukan Israel menyerbu kota Tulkarem di Tepi Barat yang diduduki serta Silwan di Yerusalem Timur.

    Sebelumnya, Hamas telah menyerukan warga Palestina untuk menghadapi serangan pasukan Israel di Tepi Barat yang diduduki.

    “Kami menyerukan kepada massa di Tepi Barat untuk lebih banyak perlawanan, keteguhan hati, dan konfrontasi berkelanjutan dengan pendudukan dan pemukim di semua provinsi,” katanya dalam sebuah pernyataan.

    5. Keluarga Sandera Israel blokir Jalan Tol

    Video yang dibagikan di X menunjukkan protes yang diadakan di Jalan Raya Ayalon di Tel Aviv. Protes itu diselenggarakan oleh keluarga tawanan yang ditahan di Gaza. Disebutkan mereka menuntut kesepakatan pertukaran tahanan dengan Hamas agar segera dilakukan.

    Rekaman tersebut juga menunjukkan para pengunjuk rasa menduduki wilayah di dekat Jalan Yitzhak Sadeh. Mereka juga memegang spanduk yang menuduh Netanyahu mencoba menggagalkan kesepakatan pertukaran tahanan.

    6. Presiden AS ‘Pilihan’ Netanyahu

    Amerika Serikat (AS) akan mengadakan pemilihan presiden (Pilpres) pada Selasa, (5/11/2024). Kontestasi ini akan mempertemukan Donald Trump dan Kamala Harris.

    Dari perspektif Israel, PM Netanyahu secara luas diyakini condong ke arah kemenangan Trump.

    Netanyahu dan Trump memiliki hubungan yang baik selama masa jabatan pertama mantan presiden AS tersebut. Pada tahun 2019, di Dewan Israel-Amerika, Trump mengatakan: “Negara Yahudi tidak pernah memiliki teman yang lebih baik di Gedung Putih daripada presiden Anda.”

    Perasaan itu saling menguntungkan. Netanyahu, dalam sebuah pernyataan pada tahun 2020, mengatakan bahwa Trump adalah “teman terbaik yang pernah dimiliki Israel di Gedung Putih”.

    Namun, hubungan antara Trump dan Netanyahu memburuk setelah Biden terpilih. Ketika Biden dilantik, Netanyahu mengucapkan selamat kepadanya. Trump mengatakan bahwa ia merasa dikhianati oleh hal ini.

    Meski begitu, Netanyahu telah berusaha untuk menghidupkan kembali ikatan lama. Selama kunjungan ke AS pada bulan Juli tahun ini, Netanyahu mengunjungi Trump di kediamannya di Mar-a-Lago, Florida.

    (sef/sef)

  • Longsor Dalam! Jalan Penghubung Kabupaten Tangerang dan Bogor Terputus

    Longsor Dalam! Jalan Penghubung Kabupaten Tangerang dan Bogor Terputus

    Tangerang –

    Bencana longsor terjadi di Jalan Rancahaur, Desa Karang Tengah, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Banten. Longsor terjadi karena tingginya intensitas hujan.

    “Warga melaporkan telah terjadi tanah longsor karena intensitas hujan yang tinggi mengakibatkan pergesaran tanah dan terjadi longsor,” kata Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Tangerang, Agun Guntara, Selasa (5/11/2024).

    Peristiwa tanah longsor itu dilaporkan ke BPBD Kabupaten Tangerang pada pukul 16.50 WIB tadi. Petugas BPBD Kabupaten Tangerang langsung datang ke lokasi untuk memastikan kondisi.

    “Aman terkendali tidak ada korban jiwa mau pun korban kendaraan,” katanya.

    BPBD Kabupaten Tangerang lalu berkoordinasi dengan pihak terkait lainnya. Jalan Rancahaur terputus karena kedalaman longsor mencapai 7 meter.

    “Longsor sepanjang sekitar 40 meter dengan kedalaman 7 meter ini mengakibatkan putusnya jalan desa di Kampung Rancahaur,” katanya.

    “Warga mengkhawatirkan dengan kondisi air Sungai Cimanceuri yang debit airnya meningkat,” katanya.

    (jbr/ygs)

  • Susul Maruarar, Qodari Ikut Sumbang Lahan untuk Dukung Program 3 Juta Rumah

    Susul Maruarar, Qodari Ikut Sumbang Lahan untuk Dukung Program 3 Juta Rumah

    Palangka Raya: Wakil Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) M. Qodari berencana menyumbangkan lahan miliknya di Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Hal tersebut merupakan bentuk dukungan bagi program tiga juta rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

    Qodari menyebut program tiga juta rumah per tahun ini sebagai cita-cita besar Presiden Prabowo yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hunian masyarakat berpenghasilan rendah, khususnya di daerah pedesaan.

    “Jadi, saya rencana menyumbangkan lahan dalam rangka mendukung dan mewujudkan cita-cita besar Presiden Prabowo untuk membangun perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah,” kata Qodari, Selasa, 5 November 2024. 

    Qodari juga mendukung langkah Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, atau yang biasa disapa Bang Ara, yang telah memulai upaya merealisasikan gagasan besar Prabowo dalam mewujudkan program tiga juta unit rumah per tahun selama masa kepemimpinan lima tahun ke depan. 

    Langkah itu, kata Qodari, dimulai dengan menyumbangkan lahan pribadi Maruarar untuk membangun perumahan rakyat.

    Menurut Qodari, langkah Maruarar tersebut perlu didukung dan dijadikan contoh bagi semua pihak yang memiliki kemampuan dalam berkontribusi untuk negara, menghadirkan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

    “Saya dukung langkah yang telah dimulai oleh Pak Maruarar Sirait dalam mewujudkan program tiga juta Prabowo-Gibran yang diawali dengan contoh yang bagus, yakni menyumbangkan tanahnya seluas 2,5 hektare di Kota Tangerang,” ujar Qodari.

    “Itu langkah yang progresif dan patut dijadikan contoh bagi kalangan pengusaha swasta dalam mendukung program tiga juta rumah bagi masyarakat yang kurang mampu,” tambahnya.

    Qodari menyampaikan bahwa tanah yang akan disumbangkan seluas 14.765 m² terletak di Jalan Soekarno III, Menteng, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

    “Saya dan adik saya, Wadi, mau ikut berpartisipasi dengan menyumbangkan tanah untuk membangun perumahan rakyat. Ini adalah bukti semangat gotong royong yang digerakkan oleh Bang Ara,” ungkap Qodari.

    Qodari menekankan pentingnya peran serta masyarakat, khususnya pengusaha swasta, dalam pencapaian target program ini. Ia menyebut bahwa keterlibatan sektor swasta akan mempercepat realisasi hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

    Lebih lanjut, Qodari mengatakan bahwa program pembangunan tiga juta rumah perlu didukung secara gotong royong, baik melalui sumbangan tanah maupun kontribusi dalam bentuk jasa dan lainnya.

    Oleh karena itu, Qodari mengajak para pengusaha swasta untuk tergerak hatinya mengikuti langkah Maruarar Sirait dalam mendukung pembangunan rumah bagi rakyat.

    “Bang Ara sudah memulai gerakan dengan contoh yang baik dengan menyumbangkan tanahnya, dan saya juga ikut menyumbang. Semoga ke depan para pengusaha swasta akan tergerak dan tertarik untuk menyumbangkan tanah mereka,” ujar Qodari.

    Qodari menilai pentingnya membangun gotong royong dalam membangun rumah untuk rakyat agar menumbuhkan kepedulian sosial. Selain itu, kebutuhan anggaran untuk membangun tiga juta rumah sangat besar sehingga langkah gotong royong ini dianggap tepat.

    “Semoga gerakan yang sudah dimulai oleh Bang Ara bisa dicontoh oleh para pengusaha swasta sehingga nanti ke depannya akan berbondong-bondong memberikan bantuan,” jelas Qodari.

    Ia pun mengajak para pengusaha dan donatur di seluruh Indonesia untuk turut menyumbangkan lahan atau aset lain demi mewujudkan target besar ini.

    “Mari kita wujudkan mimpi masyarakat miskin untuk memiliki rumah layak huni. Ini adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah,” tambahnya.

    Qodari menjelaskan bahwa pembangunan tiga juta rumah merupakan visi Prabowo-Gibran yang ingin menghadirkan hunian layak bagi masyarakat kurang mampu dan berpenghasilan rendah.

    Hal ini, menurutnya, tidak hanya membantu mengurangi kesenjangan sosial, tetapi juga menciptakan stabilitas sosial dan ekonomi bagi masyarakat.

    Qodari berharap dengan adanya dukungan luas dari berbagai kalangan, program tiga juta rumah ini bisa terealisasi tepat waktu, sekaligus memberikan dorongan positif bagi sektor konstruksi nasional.

    Sebagai penutup, ia mengimbau semua pihak untuk berkontribusi secara nyata, menegaskan bahwa kolaborasi dalam bentuk nyata akan lebih berdampak daripada sekadar kritik.

    “Program tiga juta rumah ini diharapkan menjadi bukti nyata komitmen pemerintahan Prabowo-Gibran dalam menghadirkan solusi untuk tantangan perumahan bagi rakyat kecil,” pungkas Qodari.

    Palangka Raya: Wakil Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) M. Qodari berencana menyumbangkan lahan miliknya di Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Hal tersebut merupakan bentuk dukungan bagi program tiga juta rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.
     
    Qodari menyebut program tiga juta rumah per tahun ini sebagai cita-cita besar Presiden Prabowo yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hunian masyarakat berpenghasilan rendah, khususnya di daerah pedesaan.
     
    “Jadi, saya rencana menyumbangkan lahan dalam rangka mendukung dan mewujudkan cita-cita besar Presiden Prabowo untuk membangun perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah,” kata Qodari, Selasa, 5 November 2024. 
    Qodari juga mendukung langkah Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, atau yang biasa disapa Bang Ara, yang telah memulai upaya merealisasikan gagasan besar Prabowo dalam mewujudkan program tiga juta unit rumah per tahun selama masa kepemimpinan lima tahun ke depan. 
     
    Langkah itu, kata Qodari, dimulai dengan menyumbangkan lahan pribadi Maruarar untuk membangun perumahan rakyat.
     
    Menurut Qodari, langkah Maruarar tersebut perlu didukung dan dijadikan contoh bagi semua pihak yang memiliki kemampuan dalam berkontribusi untuk negara, menghadirkan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
     
    “Saya dukung langkah yang telah dimulai oleh Pak Maruarar Sirait dalam mewujudkan program tiga juta Prabowo-Gibran yang diawali dengan contoh yang bagus, yakni menyumbangkan tanahnya seluas 2,5 hektare di Kota Tangerang,” ujar Qodari.
     
    “Itu langkah yang progresif dan patut dijadikan contoh bagi kalangan pengusaha swasta dalam mendukung program tiga juta rumah bagi masyarakat yang kurang mampu,” tambahnya.
     
    Qodari menyampaikan bahwa tanah yang akan disumbangkan seluas 14.765 m² terletak di Jalan Soekarno III, Menteng, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
     
    “Saya dan adik saya, Wadi, mau ikut berpartisipasi dengan menyumbangkan tanah untuk membangun perumahan rakyat. Ini adalah bukti semangat gotong royong yang digerakkan oleh Bang Ara,” ungkap Qodari.
     
    Qodari menekankan pentingnya peran serta masyarakat, khususnya pengusaha swasta, dalam pencapaian target program ini. Ia menyebut bahwa keterlibatan sektor swasta akan mempercepat realisasi hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
     
    Lebih lanjut, Qodari mengatakan bahwa program pembangunan tiga juta rumah perlu didukung secara gotong royong, baik melalui sumbangan tanah maupun kontribusi dalam bentuk jasa dan lainnya.
     
    Oleh karena itu, Qodari mengajak para pengusaha swasta untuk tergerak hatinya mengikuti langkah Maruarar Sirait dalam mendukung pembangunan rumah bagi rakyat.
     
    “Bang Ara sudah memulai gerakan dengan contoh yang baik dengan menyumbangkan tanahnya, dan saya juga ikut menyumbang. Semoga ke depan para pengusaha swasta akan tergerak dan tertarik untuk menyumbangkan tanah mereka,” ujar Qodari.
     
    Qodari menilai pentingnya membangun gotong royong dalam membangun rumah untuk rakyat agar menumbuhkan kepedulian sosial. Selain itu, kebutuhan anggaran untuk membangun tiga juta rumah sangat besar sehingga langkah gotong royong ini dianggap tepat.
     
    “Semoga gerakan yang sudah dimulai oleh Bang Ara bisa dicontoh oleh para pengusaha swasta sehingga nanti ke depannya akan berbondong-bondong memberikan bantuan,” jelas Qodari.
     
    Ia pun mengajak para pengusaha dan donatur di seluruh Indonesia untuk turut menyumbangkan lahan atau aset lain demi mewujudkan target besar ini.
     
    “Mari kita wujudkan mimpi masyarakat miskin untuk memiliki rumah layak huni. Ini adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah,” tambahnya.
     
    Qodari menjelaskan bahwa pembangunan tiga juta rumah merupakan visi Prabowo-Gibran yang ingin menghadirkan hunian layak bagi masyarakat kurang mampu dan berpenghasilan rendah.
     
    Hal ini, menurutnya, tidak hanya membantu mengurangi kesenjangan sosial, tetapi juga menciptakan stabilitas sosial dan ekonomi bagi masyarakat.
     
    Qodari berharap dengan adanya dukungan luas dari berbagai kalangan, program tiga juta rumah ini bisa terealisasi tepat waktu, sekaligus memberikan dorongan positif bagi sektor konstruksi nasional.
     
    Sebagai penutup, ia mengimbau semua pihak untuk berkontribusi secara nyata, menegaskan bahwa kolaborasi dalam bentuk nyata akan lebih berdampak daripada sekadar kritik.
     
    “Program tiga juta rumah ini diharapkan menjadi bukti nyata komitmen pemerintahan Prabowo-Gibran dalam menghadirkan solusi untuk tantangan perumahan bagi rakyat kecil,” pungkas Qodari.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ALB)

  • Ara (PKP) Dapat Lahan 157 Hektar di Mojekerto, Kebut Program 3 Juta Rumah

    Ara (PKP) Dapat Lahan 157 Hektar di Mojekerto, Kebut Program 3 Juta Rumah

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara) semringah usai mendapat kepastian alokasi lahan dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk mendukung program 3 juta rumah.

    Dalam penjelasannya, Ara mengaku telah mendapat dua wilayah potensial yang bakal dijadikan untuk merealisasikan program 3 juta rumah. Yakni di Mojokerto, Jawa Timur dan Tangerang, Banten.

    “Pak Nusron sudah siapkan tanah yang idle yang tidak bermasalah ya Pak Nusron ya. Cukup banyak di Mojokerto [luasnya] 151 hektare (Ha), statusnya adalah HGB [Hak Guna Bangunan],” tegasnya saat ditemui di Kantor Kementerian ATR/BPN, Selasa (5/11/2024).

    Dirinya menjelaskan tanah di Mojokerto tersebut sudah siap  untuk di survei. Sementara itu, untuk lahan di wilayah Tangerang, Banten yang tersedia sebesar 6 hektar.

    Lebih lanjut, Ara menjelaskan bahwa nantinya lahan-lahan tersebut bakal dibangun untuk mendukung program 3 juta rumah yang diprioritaskan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), PNS berpenghasilan rendah, TNI, hingga Polri.

    Pada saat yang sama, Nusron menuturkan bahwa kejelasan pembebasan lahan tersebut bakal direalisasikan dalam 100 hari pertama dirinya menjabat.

    “Kalau itu [pengalokasian lahan untuk Kementerian PKP] cepat, dalam 100 hari ini Insya Allah bisa,” tuturnya.

    Adapun, tambah Nusron, Kementerian ATR/BPN sendiri pada dasarnya telah menyiapkan alokasi lahan seluas 1,3 juta hektare. Akan tetapi, jenis lahannya masih perlu dilakukan kurasi apakah  benar-benar cocok untuk dibangun kawasan permukiman atau tidak.

    Dia menyebut, saat ini pihaknya masih terus berkoordinasi dengan Kementerian Perumahan untuk melakukan pemetaan tersebut.

    “Tadi waktu ada Pak AHY sudah kami sampaikan. Kami punya potensi lahan yang terlantar itu 1,3 juta hektare. Tapi, dari 1,3 juta hektare itu kan pasti tidak cocok semua untuk rumah saja. Sehingga yang cocok berapa kami belum bisa umumkan, tim masih bekerja,” pungkasnya.

  • DKPP terima 584 aduan pelanggaran KEPP hingga November 2024

    DKPP terima 584 aduan pelanggaran KEPP hingga November 2024

    Tangkapan layar-Sekretaris DKPP David Yama dalam Rapat Koordinasi Penyelenggara Pemilu Wilayah II di Jakarta, Selasa (5/11/2024). (ANTARA/Narda Margaretha Sinambela)

    DKPP terima 584 aduan pelanggaran KEPP hingga November 2024
    Dalam Negeri   
    Novelia Tri Ananda   
    Selasa, 05 November 2024 – 13:39 WIB

    Elshinta.com – Sekretaris DKPP David Yama mengatakan pihaknya menerima 584 aduan tentang dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) sampai dengan November 2024. Apabila dibandingkan dengan bulan sebelumnya atau Oktober 2024, pengaduan KEPP mengalami kenaikan sekitar 16 kasus dari 568 aduan.

    “Kami laporkan pada ibu/bapak berdasarkan data yang masuk ke DKPP mulai 1 Januari hingga 4 November 2024 pengaduan yang sudah masuk sebanyak 584 pengaduan,” kata David dalam Rapat Koordinasi Penyelenggara Pemilu Wilayah II di Jakarta, Selasa.

    Menurutnya, aduan hingga November 2024 ini merupakan angka yang fantastis dibandingkan dengan tahun 2023 sebanyak 325 aduan. Dia menjelaskan dari 584 aduan, sebanyak 270 aduan sudah masuk perkara yang teregistrasi. Hal ini berarti aduan tersebut sudah siap disidangkan dan sudah terjadi sidang.

    Kemudian, dari 270 aduan yang sudah teregistrasi, sekitar 173 aduan sudah diputuskan perkaranya.

    “Data di atas menunjukkan kesadaran masyarakat yang sudah semakin tinggi akan pentingnya pengawasan dalam proses pemilihan,” ujarnya.

    Lebih lanjut, David pun merincikan terdapat 10 provinsi di Indonesia dengan aduan KEPP tertinggi. Pertama, Sumatera Utara sebanyak 65 aduan. Kedua, Jawa Barat sebanyak 41 aduan. Ketiga, Jawa Timur sebanyak 39 Aduan.

    Keempat, Sumatera Selatan sebanyak 38 aduan. Kelima, Papua Pegunungan sebanyak 32 aduan. Keenam, Papua Tengah sebanyak 29 aduan. Ketujuh Sulawesi Selatan sebanyak 22 aduan. Kedelapan, Aceh sebanyak 21 aduan. Kemudian, posisi kesembilan dan kesepuluh ditempati oleh Papua dan Jawa Tengah sebanyak 20 aduan.

    Selain itu, dirinya juga mengungkapkan aduan dari provinsi lain, seperti Sumatera Barat sebanyak 17 aduan, Bengkulu sebanyak 11 aduan, Kepulauan Babel sebanyak 10 aduan, Banten sebanyak 9 aduan, Kepulauan Riau sebanyak 8 aduan, DKI Jakarta sebanyak 8 aduan, Jambi dan Lampung sebanyak 7 aduan, Riau sebanyak 4 aduan.

    Ia mengatakan hanya Bali dan Kalimantan Tengah yang nihil terhadap aduan KEPP.

    “Bali bersama Kalimantan Tengah 0 aduan. Selamat untuk Bali dan Kalimantan Tengah,” tambah David.

    Sebelumnya, Rabu (15/5), Ketua DKPP RI Heddy Lugito menyampaikan pada 2023 pihaknya telah menangani 325 perkara.

    Adapun setengah dari jumlah perkara itu berkaitan dengan rekrutmen penyelenggara Ad Hoc oleh KPU.

    “Saya melaporkan selama tahun 2023 itu DKPP menangani 325 perkara, menyambung dengan tadi yang disampaikan Pak Doli. Dari 325 perkara pengaduan itu, 50 persen itu berkaitan dengan rekrutmen penyelenggara Ad Hoc oleh KPU, 50 persen itu jumlahnya 297,” kata Heddy dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu malam.

    Adapun 13 persen atau 82 kasus di antaranya berkaitan dengan rekrutmen badan Ad Hoc di Bawaslu. Heddy mengakui jika ada masalah etik di penyelenggara KPU dan Bawaslu. Ia menjelaskan temuan persoalan etik di KPU dan Bawaslu lantaran tak adanya transparan pada perekrutan penyelenggaraan Ad Hoc. Heddy juga menyinggung masih adanya keterlibatan anggota partai politik di penyelenggara Ad Hoc.

    Sumber : Antara

  • Kabulkan PK Mardani Maming, Langkah MA Dikritik

    Kabulkan PK Mardani Maming, Langkah MA Dikritik

    Jakarta: Mahkamah Agung (MA) RI dinilai tidak mempunyai perspektif antikorupsi yang kuat usai mengabulkan permohonan peninjauan kembali (PK) terpidana korupsi izin usaha pertambangan (IUP) Mardani H Maming. MA seharusnya dapat memperberat hukuman sebab korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime).

    Pakar hukum Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda, Herdiansyah Hamzah Castro menyoroti langkah MA yang mengabulkan PK terpidana korupsi Mardani. Dalam putusannya, MA mengabulkan permohonan PK, namun tetap menyatakan Mardani bersalah dan menjatuhkan hukuman 10 tahun penjara.

    “Kalau MA punya perspektif anti korupsi yang kuat, dan menganggap korupsi adalah extraordinary crime, harusnya diperberat agar dapat memberikan efek jera (kepada Mardani H Maming),” kata dia, Selasa, 5 November 2024.

    Castro mengakui MA telah kehilangan semangat pemberantasan antikorupsi terlebih sejak mendiang hakim Agung Artidjo Alkostar tiada. MA, lanjut Castro, tidak sesangar atau semenakutkan seperti pada masa Artidjo Alkostar karena banyaknya putusan kasasi dan PK yang justru lebih rendah dan cenderung menguntungkan koruptor.

    “Banyak putusan kasasi dan PK justru lebih rendah. Terlebih sejak Artidjo sudah tidak di MA sudah tidak sesangar dulu. Jadi tidak heran bahkan putusan pengadilan juga cenderung menguntungkan para koruptor,” ungkap Castro.
     

    Terpisah Pakar Hukum Untirta Banten Agus Prihartono menilai seyogyanya peninjauan kembali (PK) terpidana korupsi izin usaha pertambangan atau IUP Mardani H Maming dapat ditolak. Menurutnya, hukuman bagi terpidana korupsi izin usaha pertambangan Mardani H Maming seharusnya dapat diperberat seperti saat kasasi.

    “Mahkamah Agung (MA) ini memang sudah ada track record (menolak kasasi Mardani H Maming). Dari kasasinya tersebut harusnya itu kan bisa suatu dijadikan dasar dan alasan,” jelas Agus.

    Agus menegaskan, dikabulkannya PK Mardani H Maming seharusnya dapat didasari oleh adanya novum baru.  Menurut Agus, hal tersebut merupakan syarat dikabulkan atau diterimanya PK. “Yang pasti kalau kita PK itu harus ada novum baru. Dan dalam PK itu harus ada dasar dua alat bukti juga,” tegas dia.

    Diketahui, Mahkamah Agung (MA) telah membacakan putusan terhadap permohonan peninjauan kembali (PK) yang diajukan mantan Bupati Tanah Bumbu Mardani H Maming. MA mengabulkan permohonan PK, namun tetap menyatakan Mardani H Maming  dan menjatuhkan hukuman 10 tahun penjara.

    “Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana Mardani H Maming tersebut. Membatalkan putusan Mahkamah Agung Nomor 3741 K/Pid.Sus/2023 tanggal 1 Agustus 2023 tersebut,” demikian putusan PK tersebut seperti dikutip dari situs kepaniteraan MA, Selasa, 5 November 2024.

    Sementara itu, putusan MA soal PK Mardani H Maming berbanding terbalik dengan saat kasasi yang kala itu menolak kasasi terdakwa. Mardani H Maming mengajukan kasasi lantaran hukumannya diperberat menjadi 12 tahun penjara dan denda Rp 500 juta oleh Pengadilan Tinggi (PT) Banjarmasin.

    Jakarta: Mahkamah Agung (MA) RI dinilai tidak mempunyai perspektif antikorupsi yang kuat usai mengabulkan permohonan peninjauan kembali (PK) terpidana korupsi izin usaha pertambangan (IUP) Mardani H Maming. MA seharusnya dapat memperberat hukuman sebab korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime).
     
    Pakar hukum Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda, Herdiansyah Hamzah Castro menyoroti langkah MA yang mengabulkan PK terpidana korupsi Mardani. Dalam putusannya, MA mengabulkan permohonan PK, namun tetap menyatakan Mardani bersalah dan menjatuhkan hukuman 10 tahun penjara.
     
    “Kalau MA punya perspektif anti korupsi yang kuat, dan menganggap korupsi adalah extraordinary crime, harusnya diperberat agar dapat memberikan efek jera (kepada Mardani H Maming),” kata dia, Selasa, 5 November 2024.
    Castro mengakui MA telah kehilangan semangat pemberantasan antikorupsi terlebih sejak mendiang hakim Agung Artidjo Alkostar tiada. MA, lanjut Castro, tidak sesangar atau semenakutkan seperti pada masa Artidjo Alkostar karena banyaknya putusan kasasi dan PK yang justru lebih rendah dan cenderung menguntungkan koruptor.
     
    “Banyak putusan kasasi dan PK justru lebih rendah. Terlebih sejak Artidjo sudah tidak di MA sudah tidak sesangar dulu. Jadi tidak heran bahkan putusan pengadilan juga cenderung menguntungkan para koruptor,” ungkap Castro.
     

     
    Terpisah Pakar Hukum Untirta Banten Agus Prihartono menilai seyogyanya peninjauan kembali (PK) terpidana korupsi izin usaha pertambangan atau IUP Mardani H Maming dapat ditolak. Menurutnya, hukuman bagi terpidana korupsi izin usaha pertambangan Mardani H Maming seharusnya dapat diperberat seperti saat kasasi.
     
    “Mahkamah Agung (MA) ini memang sudah ada track record (menolak kasasi Mardani H Maming). Dari kasasinya tersebut harusnya itu kan bisa suatu dijadikan dasar dan alasan,” jelas Agus.
     
    Agus menegaskan, dikabulkannya PK Mardani H Maming seharusnya dapat didasari oleh adanya novum baru.  Menurut Agus, hal tersebut merupakan syarat dikabulkan atau diterimanya PK. “Yang pasti kalau kita PK itu harus ada novum baru. Dan dalam PK itu harus ada dasar dua alat bukti juga,” tegas dia.
     
    Diketahui, Mahkamah Agung (MA) telah membacakan putusan terhadap permohonan peninjauan kembali (PK) yang diajukan mantan Bupati Tanah Bumbu Mardani H Maming. MA mengabulkan permohonan PK, namun tetap menyatakan Mardani H Maming  dan menjatuhkan hukuman 10 tahun penjara.
     
    “Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana Mardani H Maming tersebut. Membatalkan putusan Mahkamah Agung Nomor 3741 K/Pid.Sus/2023 tanggal 1 Agustus 2023 tersebut,” demikian putusan PK tersebut seperti dikutip dari situs kepaniteraan MA, Selasa, 5 November 2024.
     
    Sementara itu, putusan MA soal PK Mardani H Maming berbanding terbalik dengan saat kasasi yang kala itu menolak kasasi terdakwa. Mardani H Maming mengajukan kasasi lantaran hukumannya diperberat menjadi 12 tahun penjara dan denda Rp 500 juta oleh Pengadilan Tinggi (PT) Banjarmasin.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (END)

  • Cara Mendapatkan Rida Orang Tua meski Terjadi Perselisihan Hanya di Jalan Dakwah BTV

    Cara Mendapatkan Rida Orang Tua meski Terjadi Perselisihan Hanya di Jalan Dakwah BTV

    Jakarta, Beritasatu.com – Sebagai seorang Umat muslim diwajibkan untuk selalu berbakti kepada kedua orang tua dan dilarang untuk menyakiti hati mereka.

    Salah satu cara untuk mendapatkan rida Allah Swt adalah dengan berbuat baik dan menyenangkan hati orang tua. Namun, dalam kehidupan sehari-hari, terkadang perbedaan pendapat dan perselisihan antara orang tua dan anak tak terhindarkan.

    Salah satu faktor yang sering menyebabkan perselisihan adalah keegoisan anak yang merasa sudah dewasa dan mampu mengambil keputusan sendiri berdasarkan prinsipnya. Perselisihan ini, jika tidak ditangani dengan bijaksana, bisa menyakiti hati orang tua.

    Lalu, selain meminta maaf, apa yang harus kita lakukan agar tetap bisa mendapatkan rida orang tua? Bagaimana cara menjaga hubungan baik dengan orang tua meski ada perbedaan pendapat?

    Untuk membahasnya lebih dalam, saksikan Jalan Dakwah pada Rabu (6/11/2024), pukul 06.00 WIB hanya di BTV.

    BTV bisa disaksikan di kanal 26 untuk Jabodetabek, Cilegon, Serang, kanal 29 untuk Bandung dan Palembang, kanal 35 untuk Yogyakarta dan Surakarta, kanal 38 untuk Balikpapan, kanal 39 untuk Semarang, kanal 30 untuk Banjarmasin, kanal 31 untuk Lebak, kanal 32 untuk Surabaya, kanal 34 untuk Medan dan kanal 48 untuk Batam.

    Ayo follow akun media sosial BTV di @btvidofficial (IG, Tiktok, Facebook,Twitter), serta subscribe channel Youtubenya di @BeritaSatuChannel.

  • Bos Mayora Blak-blakan Respons Aturan Kadar Gula Produk Pangan

    Bos Mayora Blak-blakan Respons Aturan Kadar Gula Produk Pangan

    Jakarta, CNBC Indonesia – PT Mayora Indah Tbk (MYOR) mengkritik aturan pelabelan kandungan gula pada kemasan makanan dan minuman (mamin) yang diterapkan tanpa adanya penyesuaian, bakal menghancurkan bisnis perseroan. 

    Direktur Utama Mayora Group Andre Sukendra Atmadja menyebut biaya produksi akan naik 4-5 kali lipat jika harus membuat permen tanpa gula. Hal ini sejalan juga, karena dengan adanya aturan tersebut maka produk permen akan otomatis mendapatkan label merah, lantaran kandungan gula dalam sebuah permen mencapai 40% atau 1,2 gram dari total berat bersih 3 gram.

    “(Biaya produksi) naik. Kalau dibuat jadi sugar free candy (permen tanpa gula) , ya bukan hanya naik 2 kali lipat, tapi bisa 4-5 kali lipat (kenaikan biaya produksinya),” kata Andre saat ditemui di kawasan Cikupa, Tangerang, Banten, Selasa (5/11/2024).

    Perlu diketahui, kebijakan pelabelan direncanakan akan diatur dalam peraturan turunan dari Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024, yang merupakan aturan pelaksana dari Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

    Pasal 194 dalam PP Kesehatan menetapkan, penentuan batas maksimal kandungan gula, garam, dan lemak akan didasarkan pada kajian risiko dan standar internasional. Sementara itu, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sendiri tidak memberikan mandat khusus terkait kadar gula dalam produk pangan kemasan, tetapi menetapkan batas konsumsi harian gula sebesar 50 gram.

    Rencananya, kebijakan pelabelan ini akan mengkategorikan produk pangan kemasan dalam tiga warna, yakni merah, kuning, dan hijau. Label merah menandakan bahwa produk tersebut memiliki kandungan gula, garam, atau lemak yang lebih tinggi dari batas konsumsi yang disarankan, kuning berarti perlu kewaspadaan, dan hijau menunjukkan produk itu aman untuk dikonsumsi.

    Andre menilai, dengan adanya aturan pelabelan itu justru akan menyesatkan konsumen, karena seolah-olah makanan dan minuman yang berlabel merah jadi sesuatu yang berbahaya dan tidak baik untuk kesehatan.

    “Sebenarnya produknya nggak apa-apa, tapi setelah ada label seolah-olah jadi ada masalah. Misalnya permen, mana mungkin permen (dapat label) hijau, yang pasti merah. Cuman, makan permen berapa sih? nggak mungkin satu kantong habis, paling satu. Tapi karena label ini jadi menyesatkan, barangnya seolah beracun karena labelnya merah,” ujarnya.

    Karena itu, dia meminta agar pemerintah menciptakan persaingan dagang yang setara antara industri mamin dalam kemasan dengan industri mamin siap saji, tak terkecuali UMKM.

    “Harus equal playing field. Industri siap saji harus dilabel, seperti biskuit ada label merah (konsumen) nggak jadi beli, jadinya beli martabak, sama saja bohong atau tambah parah. Jadi kita minta equal playing field. Kalau industri mamin dalam kemasan dilabel, yang industri siap saji harus bisa melaksanakan pelabelannya (juga). Kalau nggak ini bahaya,” ucap dia.

    Usulkan 2 Solusi Alternatif 

    Andre pun menawarkan dua alternatif kepada pemerintah untuk menjaga agar konsumsi gula masyarakat terjaga. Pertama, dengan memberikan masa tenggang selama dua tahun sebelum aturan tersebut diimplementasikan secara penuh.

    Menurutnya, industri makanan dan minuman dalam negeri memerlukan waktu untuk menyesuaikan resep pada setiap produknya. Di saat yang sama, Andre menilai masyarakat butuh waktu untuk edukasi yang memadai mengenai konsumsi produk pangan kemasan yang rendah gula.

    Kedua, ia mengusulkan agar kebijakan pelabelan difokuskan pada program “Pilihan Lebih Sehat.” Sebagai informasi, Badan Pengawas Obat dan Makanan telah meluncurkan logo centang hijau untuk produk pangan kemasan yang rendah gula, garam, dan lemak.

    Andre menilai program “Pilihan Lebih Sehat” pada akhirnya akan mendorong produsen untuk menghasilkan produk dengan kandungan gula, garam, dan lemak yang rendah. Ini karena efektivitas sosialisasi program tersebut yang sudah dimulai sejak tahun 2021 lalu.

    “Dengan program ‘Pilihan Lebih Sehat’ konsumen akan lebih teredukasi, dan akhirnya hijrah ke pangan rendah gula, garam, dan lemak dalam 2-3 tahun ke depan. Jadi, produsen lebih stabil dalam menjalankan bisnis,” pungkasnya.

    Foto: Mendag Budi Santoso (kiri) didampingi Direktur Utama Mayora Group Andre Sukendra Atmadja (kanan) saat ditemui dalam kegiatan peluncuran kontainer ekspor ke-400 ribu Mayora Group di Cikupa, Tangerang, Banten, Selasa (5/11/2024). (CNBC Indonesia/Martya Sari)
    Mendag Budi Santoso (kiri) didampingi Direktur Utama Mayora Group Andre Sukendra Atmadja (kanan) saat ditemui dalam kegiatan peluncuran kontainer ekspor ke-400 ribu Mayora Group di Cikupa, Tangerang, Banten, Selasa (5/11/2024). (CNBC Indonesia/Martya Sari)

    (dce)

  • Qodari berencana sumbangkan lahan sukseskan program tiga juta rumah

    Qodari berencana sumbangkan lahan sukseskan program tiga juta rumah

    Jadi, saya rencana menyumbangkan lahan dalam rangka mendukung dan mewujudkan cita-cita besar Presiden Prabowo untuk membangun perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendahJakarta (ANTARA) – Wakil Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari berencana menyumbangkan lahan miliknya di Palangka Raya, Kalimantan Tengah, sebagai bentuk dukungan bagi program tiga juta rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

    Qodari menyebut program tiga juta rumah per tahun ini sebagai cita-cita besar Presiden Prabowo yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hunian masyarakat berpenghasilan rendah, khususnya di daerah pedesaan.

    “Jadi, saya rencana menyumbangkan lahan dalam rangka mendukung dan mewujudkan cita-cita besar Presiden Prabowo untuk membangun perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah,” kata Qodari melalui keterangannya di Jakarta, Selasa.

    Ia juga mendukung langkah Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait yang telah memulai upaya merealisasikan gagasan besar Prabowo dalam mewujudkan program tiga juta unit rumah per tahun selama masa kepemimpinan lima tahun ke depan.

    Langkah itu, kata Qodari, dimulai dengan menyumbangkan lahan pribadi Maruarar untuk membangun perumahan rakyat.

    Menurut dia, langkah Maruarar tersebut perlu didukung dan dijadikan contoh bagi semua pihak yang memiliki kemampuan dalam berkontribusi untuk negara, menghadirkan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

    “Saya dukung langkah yang telah dimulai oleh Pak Maruarar Sirait dalam mewujudkan program tiga juta rumah Prabowo-Gibran yang diawali dengan contoh yang bagus, yakni menyumbangkan tanahnya seluas 2,5 hektare di Kota Tangerang. Itu langkah yang progresif dan patut dijadikan contoh bagi kalangan pengusaha swasta dalam mendukung program tiga juta rumah bagi masyarakat yang kurang mampu,” ujar Qodari.

    Ia menyampaikan tanah yang akan disumbangkannya itu seluas 14.765 meter persegi terletak di Jalan Soekarno III, Menteng, Kota Palangka Raya.

    “Saya dan adik saya mau ikut berpartisipasi dengan menyumbangkan tanah untuk membangun perumahan rakyat. Ini adalah bukti semangat gotong royong yang digerakkan oleh Bang Ara (Maruarar Sirait),” ucap Qodari.

    Ia menekankan pentingnya peran serta masyarakat, khususnya pengusaha swasta dalam pencapaian target program tersebut. Menurutnya, keterlibatan sektor swasta akan mempercepat realisasi hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

    Baca juga: Tiga juta rumah jadi program serius yang sarat tantangan

    Baca juga: Menteri PKP ajak pengusaha besar sukseskan program tiga juta rumah

    Baca juga: Program tiga juta rumah untuk membangun manusia Indonesia berkualitas

    Lebih lanjut, Qodari mengatakan program pembangunan tiga juta rumah juga perlu didukung secara gotong royong, baik melalui sumbangan tanah maupun kontribusi dalam bentuk jasa dan lainnya.

    Oleh karena itu, Qodari mengajak para pengusaha swasta untuk tergerak hatinya mengikuti langkah Maruarar Sirait dalam mendukung pembangunan rumah bagi rakyat.

    “Bang Ara sudah memulai gerakan dengan contoh yang baik dengan menyumbangkan tanahnya dan saya juga ikut menyumbang. Semoga ke depan para pengusaha swasta akan tergerak dan tertarik untuk menyumbangkan tanah mereka,” ujarnya.

    Ia menilai pentingnya membangun gotong royong dalam membangun rumah untuk rakyat agar menumbuhkan kepedulian sosial. Selain itu, kebutuhan anggaran untuk membangun tiga juta rumah sangat besar sehingga langkah gotong royong dianggap tepat.

    “Semoga gerakan yang sudah dimulai oleh Bang Ara bisa dicontoh oleh para pengusaha swasta sehingga nanti ke depannya akan berbondong-bondong memberikan bantuan,” harap Qodari.

    Ia menjelaskan pembangunan tiga juta rumah merupakan visi Prabowo-Gibran yang ingin menghadirkan hunian layak bagi masyarakat kurang mampu dan berpenghasilan rendah.

    Hal ini, menurutnya, tidak hanya membantu mengurangi kesenjangan sosial, tetapi juga menciptakan stabilitas sosial dan ekonomi bagi masyarakat.

    Ia mengharapkan dengan adanya dukungan luas dari berbagai kalangan, program tiga juta rumah bisa terealisasi tepat waktu, sekaligus memberikan dorongan positif bagi sektor konstruksi nasional.

    Pewarta: Benardy Ferdiansyah
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2024

  • KCE Luncurkan Kampanye “Energizing Growth with Renewable Energy” untuk Pertumbuhan Energi Bersih di Indonesia

    KCE Luncurkan Kampanye “Energizing Growth with Renewable Energy” untuk Pertumbuhan Energi Bersih di Indonesia

    Jakarta, Beritasatu.com – PT Krakatau Chandra Energi (KCE), perusahaan penyedia tenaga listrik, jasa kelistrikan dan energi baru terbarukan (EBT) yang andal dan bersaing di Indonesia, meluncurkan kampanye “Energizing Growth with Renewable Energy” untuk mendorong kolaborasi strategis dalam energi baru terbarukan melalui adopsi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) atau solar panel. Dengan solusi energi bersih ini, KCE siap berperan aktif dalam mendukung sektor industri dan perumahan dalam memenuhi kebutuhan listrik yang berkelanjutan. Kegiatan ini turut dihadiri oleh direksi KCE, Mitra KCE, dan perwakilan dari Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM.

    Direktur Utama PT Krakatau Chandra Energi, Erri Dewi Riani menyampaikan peluncuran kampanye Energizing Growth with Renewable Energy mencerminkan komitmen KCE dalam mempromosikan transisi energi nasional. Kampanye ini diharapkan dapat mendorong para pemangku kepentingan dari berbagai sektor, seperti industri, pemerintah, dan masyarakat untuk turut mempercepat bauran energi bersih dan turut serta mendukung keberlanjutan.

    “Sebagai bagian dari Chandra Asri Group yang dinaungi oleh PT Chandra Daya Investasi (CDI), sebuah perusahaan yang didirikan Chandra Asri Group untuk pengembangan bisnis infrastruktur, KCE berkomitmen menghadirkan solusi energi bersih untuk mendukung sektor industri dan perumahan. Dengan produk EBT yang kami tawarkan, industri dapat mengoptimalkan produksi serta operasional, yang pada akhirnya akan berdampak pada pengurangan emisi karbon,” ujar Erri pada Selasa (5/11/2024).

    Di tengah laju pembangunan yang pesat, sektor industri di Indonesia menjadi salah satu kontributor utama emisi karbon. Untuk itu, Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mencapai target Net Zero Emissions (NZE) pada tahun 2060 dengan mengadopsi solusi energi bersih yang lebih berkelanjutan, termasuk penggunaan energi terbarukan dan teknologi ramah lingkungan.

    Produksi tenaga listrik kedepannya diproyeksikan didominasi oleh tenaga surya, air, angin, bio energi, panas bumi, nuklir dan lainnya. Pada 2060 diasumsikan pertumbuhan kebutuhan listrik Indonesia mencapai 1.800 TWh. Angka tersebut diakumulasi berasal dari kebutuhan sektor Industri, sektor rumah tangga, komersial, dan kendaraan bermotor listrik di Indonesia. Hal ini menjadi tantangan dan peluang bagi sektor industri untuk melakukan pengembangan teknologi terbaru dalam pembangkit listrik energi terbarukan seperti tenaga surya, air, angin dan bio energi guna mengurangi emisi karbon dan peluang mendukung target NZE 2060. Sebagai perusahaan penyedia layanan energi atau Energy Service Company (ESCO), KCE berupaya meningkatkan efisiensi operasional konsumen melalui unit solar panel yang ditawarkan. 

    “Salah satu bentuk peran aktif KCE adalah mengembangkan energi surya melalui pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang tersebar di Kawasan Industri Krakatau dan sekitarnya. Saat ini, KCE telah memiliki PLTS dengan kapasitas total 2,067 MWp, yang terdiri dari berbagai jenis PLTS, yaitu ground-mounted, rooftop, dan floating,” tambah Erri.

    Sementara itu, Direktur Operasi dan Komersial PT Krakatau Chandra Energi, Ari Azhar, menjelaskan, KCE menyediakan layanan penyediaan tenaga listrik di Kawasan Industri Krakatau di Kota Cilegon dan sekitarnya dengan keandalan tinggi dengan menggunakan topologi ring pada sistem distribusi ke pelanggan. 

    “Selain itu KCE juga menyediakan jasa kelistrikan yang meliputi operation dan maintenance peralatan ketenagalistrikan, workshop untuk mendukung maintenance alat ketenagalistrikan dan kemampuan engineering, procurement dan construction di bidang ketenagalistrikan,” kata Ari.

    Lebih lanjut Ari menyampaikan sebagai dukungan atas program pemerintah dalam meningkatkan bauran EBT, PT KCE memiliki unit yang melayani jasa kelistrikan khusus di bidang pemasangan PLTS. 

    “Hingga saat ini kami sudah bermitra dengan berbagai partner kami, seperti PT SEI, PT MAB, Summit Solar, Huawei maupun mitra strategis lainnya. Sebagai perusahaan energi, KCE juga menawarkan solusi solar panel untuk berbagai sektor, termasuk industri, komersial, dan rumah tangga. Kami berharap nantinya akan lebih banyak lagi mitra yang menerapkan penggunaan energi bersih yang berkelanjutan,” pungkasnya. 

    Kedepan, KCE berencana untuk terus mengembangkan kapasitas produksi energi terbarukan melalui beberapa inisiatif, melalui investasi dalam proyek baru dengan membangun lebih banyak fasilitas PLTS, termasuk proyek PLTS Terapung serta menjalin kolaborasi dengan mitra strategis di berbagai sektor untuk memperluas jangkauan dan kapasitas layanan serta mengadopsi teknologi terbaru yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam produksi energi terbarukan.