provinsi: BANTEN

  • Daftar Alokasi Kuota Haji 2026 Per Provinsi, Jatim-Jateng Terbanyak

    Daftar Alokasi Kuota Haji 2026 Per Provinsi, Jatim-Jateng Terbanyak

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Haji dan Umrah resmi mengumumkan pembagian kuota haji reguler 2026 untuk masing-masing provinsi di Indonesia. Pengumuman ini disampaikan dalam rapat kerja (raker) dengan Komisi VIII DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (28/10/2025).

    Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak mengungkapkan pembagian kuota haji 2026 mengalami perubahan. Alasannya, yakni seiring penetapan masa tunggu jemaah haji yang bakal dipukul rata menjadi 26 tahun.

    “Secara prinsip terdapat perbedaan signifikan dibandingkan dengan pembagian kuota tahun 2025, yaitu pertama pembagian dan perhitungan kuota tahun 2025 pada setiap provinsi tidak memiliki landasan hukum,” ujarnya dalam raker.

    Dahnil menjelaskan ada sejumlah daerah yang mengalami penambahan kuota seiring pengurangan masa tunggu. Sebaliknya, ada daerah yang kuota jemaahnya berkurang lantaran masa tunggu jemaah ditambah.

    “Kebijakan ini akan kami lakukan dengan skema kuota sama, untuk minimal 3 tahun, untuk memberikan kepastian dalam perencanaan dan anggaran,” katanya.

    Berikut Alokasi Kuota Haji Reguler 2026 Per Provinsi

    1.            Aceh: 5.426

    2.            Sumatera Utara: 5.913

    3.            Sumatera Barat: 3.928

    4.            Riau: 4.682

    5.            Jambi: 3.276

    6.            Sumatera Selatan: 5.895

    7.            Bengkulu: 1.354

    8.            Lampung: 5.827

    9.            Jakarta: 7.819

    10.          Jawa Barat: 29.643

    11.          Jawa Tengah: 34.122

    12.          Daerah Istimewa Yogyakarta: 3.748

    13.          Jawa Timur: 42.409

    14.          Bali: 698

    15.          Nusa Tenggara Barat: 5.798

    16.          Nusa Tenggara Timur: 516

    17.          Kalimantan Barat: 1.858

    18.          Kalimantan Tengah: 1.559

    19.          Kalimantan Selatan: 5.187

    20.          Kalimantan Timur: 3.189

    21.          Sulawesi Utara: 402

    22.          Sulawesi Tengah: 1.753

    23.          Sulawesi Selatan: 9.670

    24.          Sulawesi Tenggara: 2.063

    25.          Maluku: 587

    26.          Papua: 933

    27.          Bangka Belitung: 1.077

    28.          Banten: 9.124

    29.          Gorontalo: 608

    30.          Maluku Utara: 785

    31.          Kepulauan Riau: 1.085

    32.          Sulawesi Barat: 1.450

    33.          Papua Barat: 447

    34.          Kalimantan Utara: 489

  • Infografis Waspada Peningkatan Hujan di Sejumlah Wilayah Indonesia – Page 3

    Infografis Waspada Peningkatan Hujan di Sejumlah Wilayah Indonesia – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) kembali mengeluarkan peringatan dini cuaca hujan di sejumlah wilayah Indonesia. Padahal seperti diketahui, cuaca panas belakangan ini sangat terasa di Indonesia.

    Namun, BMKG menyebut, dalam sepekan kedepan, potensi hujan diprediksi meningkat di sebagian wilayah Indonesia meliputi sebagian besar Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Maluku, Papua, serta sebagian Pulau Sumatra, Kalimantan, Sulawesi.

    “Memasuki pekan akhir Oktober, BMKG memprediksi sejumlah wilayah Indonesia akan mulai memasuki musim hujan, terutama di bagian selatan ekuator seperti Jawa, Bali, Nusa Tenggara, serta sebagian Kalimantan dan Sulawesi bagian selatan,” kata BMKG seperti dikutip Liputan6.com dari laman resminya www.bmkg.go.id, Selasa (28/10/2025).

    BMKG menuturkan, pada awal musim hujan umumnya ditandai dengan siang yang masih terik dan hujan tidak merata di sore atau malam hari, serta perubahan pola angin dan peningkatan kelembaban udara.

    BMKG pun menuliskan periode waspada terjadinya peningkatan hujan di sejumlah wilayah Indonesia. Pada periode 27-30 Oktober 2025, cuaca di Indonesia umumnya didominasi oleh kondisi hujan ringan hingga hujan lebat.

    Di antaranya, perlu diwaspadai adanya peningkatan hujan dengan intensitas sedang yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, dan Jawa Timur.

    Selain itu, hujan dengan intensitas lebat yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang dapat terjadi.

    Selain itu, menghadapi potensi cuaca ekstrem dalam beberapa waktu kedepan, BMKG mengimbau masyarakat untuk pertama, waspada terhadap cuaca yang dapat berubah sewaktu-waktu, seperti hujan lebat yang disertai angin kencang dan petir.

    Lantas, wilayah mana saja yang diprediksi BMKG bakal diguyur hujan dengan intensitas ringan, sedang, hingga lebat pada akhir Oktober 2025? Apa saja imbauan BMKG? Simak selengkapnya dalam rangkaian Infografis berikut ini:

  • Cuaca Panas Mulai Mereda, BMKG: Waspada Peningkatan Hujan di Sejumlah Wilayah Indonesia – Page 3

    Cuaca Panas Mulai Mereda, BMKG: Waspada Peningkatan Hujan di Sejumlah Wilayah Indonesia – Page 3

    Menurut BMKG, pada skala global, indikator Dipole Mode Index (DMI) saat ini menunjukkan nilai negatif sebesar −1.27, yang mengindikasikan peningkatan suplai uap air dari Samudra Hindia menuju wilayah Indonesia bagian barat, sehingga mendukung pembentukan awan hujan di kawasan tersebut.

    Faktor lain, menurut dia, di antaranya terpantau Madden-Jullian Oscillation (MJO) di sebagian besar wilayah Sumatra, Kalimantan dan Jawa, mengindikasikan tingginya konvektifitas di wilayah tersebut.

    “Selain itu, gelombang atmosfer diprediksi aktif yang memberikan potensi peningkatan pertumbuhan awan hujan di wilayah yang dilaluinya. Aktivitas Gelombang Rossby Ekuator yang berpropagasi ke arah barat diprediksi aktif di Samudra Hindia barat daya Banten hingga selatan NTB dan Samudra Pasifik sebelah timur laut Papua,” papar BMKG.

    BMKG menjelaskan, fenomena lain yang turut mempengaruhi kondisi cuaca di Indonesia adalah Sirkulasi Siklonik yang terpantau di Laut Andaman, Laut Natuna Utara, Laut Cina Selatan, Laut Sulu, Kalimantan, dan Laut Maluku yang membentuk daerah perlambatan kecepatan angin (konvergensi) memanjang di Teluk Thailand, di Laut Natuna, dari Laut Natuna hingga Laut Sulu, di Selat Malaka, dari Kalimantan Timur hingga Laut Sulawesi, dari Maluku hingga Maluku Utara, dan dari perairan utara Maluku Utara hingga Laut Seram.

    “Daerah konvergensi lainnya memanjang dari Jawa Timur hingga perairan utara Jawa Tengah, di perairan selatan Bali hingga Jawa Timur, dari Laut Jawa hingga Kalimantan Timur, di Laut Sulawesi, dan dari Papua pegunungan hingga Papua Barat Daya,” terang BMKG.

    Menurut dia, kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi/konfluensi tersebut.

    Sementara itu, labilitas atmosfer lokal yang mendukung proses konvektif pada skala lokal diprediksi terjadi di Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Riau, Kepulauan Riau, sebagian besar Pulau Jawa, Bali, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, Maluku dan sebagian besar Kep.Papua.

     

  • Wamen ESDM sebut PLTN jadi pilar transisi energi Indonesia

    Wamen ESDM sebut PLTN jadi pilar transisi energi Indonesia

    PLTN sebagai salah satu opsi strategis dalam peta transisi energi nasional dalam mencapai net zero emission 2060. PLTN tidak lagi dianggap sebagai opsi terakhir, melainkan sebagai bagian penting dari perencanaan energi nasional

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot menyebutkan pemerintah mulai mempertimbangkan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) menjadi salah satu pilar baru dalam upaya transisi energi menuju target nol emisi karbon atau net zero emission (NZE) pada 2060.

    Menurut Yuliot, dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, setelah melalui kajian panjang, PLTN kini diposisikan sebagai opsi strategis untuk memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus menekan emisi karbon.

    Ia mengatakan arah kebijakan tersebut sejalan dengan Astacita butir kedua, yang menekankan pentingnya memperkuat pertahanan dan keamanan nasional, sekaligus mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, serta pengembangan ekonomi hijau dan biru.

    “PLTN sebagai salah satu opsi strategis dalam peta transisi energi nasional dalam mencapai net zero emission 2060. PLTN tidak lagi dianggap sebagai opsi terakhir, melainkan sebagai bagian penting dari perencanaan energi nasional,” ujar Yuliot saat menjadi pembicara kunci pada acara Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten) Executive Meeting dan Penganugerahan Bapeten Award 2025 di Jakarta, Senin (27/10/2025).

    Menurut Yuliot, Indonesia memiliki sejarah panjang dalam pengembangan teknologi nuklir.

    Sejak 1960-an, pemerintah telah membangun tiga reaktor riset, yakni reaktor Triga di Bandung, Jabar, berkapasitas 2 MW, reaktor Kartini di Yogyakarta, DIY, berkapasitas 100 kW, dan reaktor Serpong, Banten, berkapasitas 30 MW.

    Ia menambahkan pengembangan energi nuklir di Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat, mulai dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1967 tentang Ketenaganukliran, arah pembangunan PLTN dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, hingga Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 2025 tentang Kebijakan Energi Nasional.

    “Dalam PP Nomor 45 Tahun 2025, PLTN tidak lagi dianggap sebagai opsi terakhir, melainkan sebagai bagian penting dari perencanaan energi nasional,” ujarnya.

    Seluruh dokumen itu, lanjutnya, menegaskan komitmen Indonesia untuk mengoperasikan PLTN pertama pada 2032 dan mencapai kapasitas 44 GW pada 2060.

    Dari total tersebut, sekitar 35 GW untuk kebutuhan listrik umum, sedangkan 9 GW digunakan untuk produksi hidrogen nasional.

    Sesuai peraturan tersebut, menurut dia, porsi energi nuklir dalam bauran energi nasional diproyeksikan meningkat menjadi 5 persen pada 2030 dan mencapai 11 persen pada 2060.

    Meski memiliki prospek besar, Yuliot mengakui bahwa pengembangan PLTN menghadapi sejumlah tantangan, terutama dari sisi pendanaan dan waktu konstruksi.

    Ia menyebutkan biaya pembangunan satu unit PLTN dapat mencapai 3,8 miliar dolar AS, dengan waktu pembangunan selama empat hingga lima tahun.

    Selain itu, pemerintah juga memperhatikan kekhawatiran masyarakat terkait potensi risiko akibat bencana alam.

    Pemerintah, kata dia, akan memastikan aspek keselamatan melalui mitigasi dan pengawasan yang ketat, serta memperkuat kerja sama internasional bersama Bapeten sebagai lembaga pengawas utama dalam pengoperasian tenaga nuklir.

    Pewarta: Kelik Dewanto
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Frekuensi 1,8 GHz dan 2,1 GHz bukan Spektrum Real 5G, ATSI: Operator Butuh 700 MHz

    Frekuensi 1,8 GHz dan 2,1 GHz bukan Spektrum Real 5G, ATSI: Operator Butuh 700 MHz

    Bisnis.com, JAKARTA— Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) menilai lambatnya adopsi jaringan 5G di Indonesia salah satunya disebabkan oleh spektrum frekuensi yang belum tersedia sepenuhnya. 

    Direktur Eksekutif ATSI Marwan O Baasir mengatakan, operator saat ini masih memanfaatkan spektrum eksisting untuk menggelar layanan 5G. 

    “Anggota ATSI itu kan saat ini memanfaatkan spektrum yang ada, spektrum 1,8 GHz dan 2,1 GHz. Sedangkan spektrum-spektrum itu kan menggunakan spektrum yang ada, bukan spektrum real 5G,” kata Marwan ditemui ditemui disela acara Indonesia Technology & Innovation (INTI) 2025 yang digelar di Jakarta pada Selasa (28/10/2025).

    Sekadar informasi, Telkomsel dan Indosat menggunakan pita frekuensi 1,8 GHz dan 2,1 GHz untuk menggelar layanan 5G nonstand-alone (NSA). Artinya, teknologi 5G dijalankan bersamaan dengan teknologi 4G di pita yang terbatas. 

    Menurut Marwan, spektrum yang ideal untuk 5G seharusnya berada di pita 2600 MHz dan 3500 MHz. Frekuensi di pita tersebut masih lebar. 

    Dia menambahkan, beberapa negara juga memanfaatkan pita 700 MHz untuk layanan 5G, yang berarti ekosistemnya sudah matang sehingga ongkos gelar dan adopsi di pasar dapat berjalan cepat. 

    Dia berharap pemerintah dapat segera melelang spektrum baru agar operator dapat melakukan pengembangan layanan secara optimal. Marwan memperkirakan pengembangan 5G di Indonesia baru akan berjalan signifikan setelah spektrum 700 MHz dan 2,6 GHz tersedia.

    “Insya Allah tercapai [2030] karena kalau kita lihat kan, sekarang yang ada 1800, 2100, 2300, baru ada 3,5. Itu memanfaatkan yang ada aja, mudah-mudahan dengan spektrum real 5G yang datang nih, yang akan dilelang [700 MHz, dan 2,6 Ghz], mudah-mudahan di situ development 5G,” kata Marwan.

    Marwan juga menyampaikan harapan agar proses lelang nantinya mempertimbangkan kemampuan industri dalam menanggung biaya frekuensi yang tergolong tinggi. 

    Menurutnya, industri telekomunikasi belum tersentuh secara signifikan oleh program insentif pemerintah, sementara beban biaya yang ditanggung operator cukup besar.

    “Bayangkan 12,4% dari gross revenue itu adalah cost regular recharges. Itu baru spektrum frekuensi saja, belum yang lain-lain. Jadi wajar,” tuturnya.

    Marwan berharap, program insentif yang disiapkan pemerintah dapat membuat biaya spektrum menjadi lebih terjangkau.

    “Karena kan spektrum-spektrum yang existing sekarang luar biasa harganya, karena tiap tahun mereka naik terus dan sebagainya kan,” katanya.

    Dia  menambahkan, ada beberapa bentuk insentif yang diharapkan pelaku industri, antara lain skema pembayaran bertahap serta penurunan harga dasar per megahertz. 

    “Kemudian juga dikalkulasi antara total existing cost dengan future cost, sehingga kita bisa menurunkan in total secara keseluruhan daya perspektumnya itu turun, kira-kira gitu,” kata Marwan.

    Hingga 2024, luas permukiman yang tercakup sinyal 5G baru mencapai 4,44%, menurut data Direktorat Pengendalian Komunikasi Digital (Dit. Pengendalian Komdigi, 2025). Dari total 13 lokasi yang menjadi target dalam Rencana Strategis (Renstra) Kemenkomdigi 2020–2024, sebanyak 12 di antaranya sudah terlayani jaringan 5G.

    Lokasi tersebut meliputi lima ibu kota provinsi di Pulau Jawa (Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Serang), Ibu Kota Nusantara (IKN), Kawasan Industri Jababeka, serta enam destinasi super prioritas (DPSP) yakni Borobudur, Danau Toba, Mandalika, dan Labuan Bajo. Adapun wilayah yang masih terkendala adalah DPSP Likupang, yang menghadapi hambatan akibat pengelolaan kawasan yang belum optimal.

    Sebelumnya, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria menyampaikan bahwa pemerintah menargetkan jangkauan koneksi 5G di Indonesia dapat mencapai 32% pada 2030.

    “Pemerintahan mencanangkan 32% setidaknya jaringan 5G itu bisa tersambung hingga tahun 2030,” kata Nezar, Senin (28/10/2025).

    Nezar menjelaskan, saat ini ketersediaan koneksi internet 5G di Indonesia masih sangat rendah. Per Oktober 2025, jumlahnya baru mencapai 10% dari total populasi, jauh tertinggal dari negara tetangga seperti Malaysia yang telah mencapai 80%. Karena itu, pemerintah terus mendorong kolaborasi seluruh pemangku kepentingan untuk mempercepat pengembangan ekosistem 5G di tanah air.

  • Mayapada Medical Center Kuningan Resmi Dibuka, Tawarkan 4 Klinik Spesialis

    Mayapada Medical Center Kuningan Resmi Dibuka, Tawarkan 4 Klinik Spesialis

    Jakarta

    Mayapada Healthcare resmi membuka Mayapada Medical Center Kuningan (MMCK), Jakarta Selatan sebagai perluasan layanan kesehatan terpadu di bawah naungan Mayapada Hospital Kuningan. Fasilitas baru ini menghadirkan empat klinik spesialis; Sports, Dental, Solace, dan Acupuncture yang menawarkan pendekatan kesehatan modern bagi masyarakat urban.

    “Kami ingin membawa layanan kesehatan lebih dekat, lebih cepat, dan lebih nyaman untuk masyarakat. MMC Kuningan menjadi bentuk ekspansi kami di bidang layanan spesialis,” ujar Presiden Direktur dan Group CEO Mayapada Healthcare Navin Sonthalia saat Grand Opening Mayapada Medical Center Kuningan, Selasa (28/10/2025).

    Navin mengatakan pembukaan MMC Kuningan merupakan langkah penting dalam memperkuat layanan kesehatan yang modern dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat perkotaan. Navin menjelaskan, keempat klinik spesialis di MMC Kuningan dirancang untuk menjawab kebutuhan masyarakat modern yang semakin sadar akan pentingnya gaya hidup seimbang.

    “Melalui Sports Clinic, Solace Clinic, Dental Clinic, dan Acupuncture Clinic, kami menghadirkan inovasi layanan yang menyatukan kebugaran fisik, keseimbangan mental, dan perawatan berkelanjutan dalam satu ekosistem terpadu,” jelasnya.

    Ia menambahkan pembukaan empat klinik spesialis ini merupakan kelanjutan dari pengembangan layanan di beberapa pusat kesehatan Mayapada sebelumnya.

    “Kami sudah membuka Eye Center di Lebak Bulus dan Sudirman. Kini kami memperluas cakupan ke bidang olahraga, kesehatan mental, gigi, dan akupunktur, yang semuanya dirancang untuk saling melengkapi,” jelasnya.

    Sementara itu, Direktur Mayapada Hospital Kuningan, Dr. Deasy Sugesty, MARS menyebut kehadiran Mayapada Medical Center menjadi bentuk nyata komitmen perusahaan dalam meningkatkan kualitas pelayanan.

    “Kami fokus pada pengalaman dan kenyamanan pasien sebagai standar utama. Dengan empat layanan utama ini, kami yakin dapat menjadi mitra kesehatan jangka panjang bagi masyarakat aktif, dari atlet, penggemar olahraga, hingga pekerja kantoran,” tuturnya.

    Dukung Gaya Hidup Aktif, Mayapada Hospital Buka Sports Clinic Modern Foto: Shali Irda/detikcom

    Dr. Deasy menambahkan setiap klinik di MMC Kuningan dirancang untuk menjawab kebutuhan masyarakat urban yang semakin sadar akan pentingnya keseimbangan antara kesehatan fisik dan mental.

    “Kesadaran masyarakat terhadap gaya hidup sehat kini semakin tinggi. Karena itu, kami hadirkan fasilitas dengan pendekatan holistik mulai dari olahraga, mental health, dental care, hingga terapi akupunktur,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Dr. Deasy menyampaikan bahwa fasilitas MMCK dirancang dengan pendekatan berpusat pada pasien dan kolaborasi layanan, guna menunjang pemulihan serta mendorong keseimbangan antara kesehatan, produktivitas, dan kualitas hidup masyarakat.

    Sports Clinic MMC Kuningan menjadi layanan andalan yang dirancang sebagai pusat terpadu bagi atlet, pencinta olahraga, dan individu aktif. Klinik ini menyediakan fasilitas modern seperti gym dan alat VO₂ Max untuk mendukung evaluasi performa fisik.

    Layanan ini diperkuat oleh tim multidisiplin yang mencakup dokter spesialis olahraga, ortopedi, rehabilitasi medis, ahli gizi klinik, dan fisioterapis, sehingga mampu memberikan penanganan komprehensif sesuai kebutuhan pasien.

    Selain itu, Solace Clinic hadir sebagai respons terhadap meningkatnya perhatian masyarakat terhadap kesehatan mental, dengan layanan asesmen, konseling, dan terapi yang ditangani oleh psikiater serta psikolog klinis berpengalaman.

    Untuk mendukung skrining awal, klinik ini juga mengintegrasikan teknologi telekonsultasi dan sistem berbasis Artificial Intelligence (AI) yang tersedia selama 24 jam.

    Lebih lanjut, Dental Clinic menyediakan layanan kesehatan gigi menyeluruh, mulai dari tindakan pencegahan hingga perawatan estetik. Sementara itu, Acupuncture Clinic menawarkan terapi akupunktur medis untuk mendukung pemulihan alami, meredakan nyeri otot dan sendi, serta membantu proses rehabilitasi pasca-cedera.

    Keduanya, bersama Sports Clinic dan Solace Clinic, terintegrasi dalam ekosistem layanan Mayapada Healthcare yang mengedepankan pendekatan holistik dan kolaboratif.

    Navin menutup dengan optimisme bahwa kehadiran MMCK akan menjadi langkah awal menuju ekosistem kesehatan yang lebih luas.

    “Kami berharap Mayapada Medical Center bukan hanya tempat untuk sembuh, tetapi juga ruang bagi masyarakat untuk hidup sehat dan bahagia,” pungkasnya.

    (ega/ega)

  • Penetrasi 5G Lambat karena Infrastruktur Tak Merata hingga Investasi Jumbo

    Penetrasi 5G Lambat karena Infrastruktur Tak Merata hingga Investasi Jumbo

    Bisnis.com, JAKARTA— Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), Muhammad Arif, menilai lambatnya adopsi jaringan 5G di Indonesia disebabkan oleh kendala infrastruktur dan kebutuhan investasi yang besar.

    Sekadar informasi, GSMA The Mobile Economy Asia Pacific 2024 memperkirakan estimasi investasi yang dibutuhkan untuk membangun jaringan 5G di Indonesia hingga tahun 2030 mencapai sekitar US$18 miliar. 

    Sementara itu, riset Institut Teknologi Bandung (ITB) memproyeksikan kebutuhan investasi bisnis jaringan 5G di Indonesia sepanjang 2021–2030 berkisar antara Rp473 triliun hingga Rp591 triliun, tergantung pada tingkat penetrasi dan agresivitas adopsi. Investasi ini mencakup biaya lisensi frekuensi, pembangunan base transceiver station (BTS), backhaul fiber optik, dan perangkat pendukung lain.

    Tingginya investasi yang digelontorkan swasta, tanpa dukungan insentif pemerintah, membuat biaya penggelaran jaringan 5G makin mahal. Di tengah investasi jumbo, penetrasi 5G di Indonesia masih di bawah 10%.

    “Pertama kendala infrastruktur, Indonesia kan tetap aja belum semuanya merata terus terang. Terutama di wilayah-wilayah timur atau yang di pedalaman,” kata Arif ditemui disela acara Indonesia Technology & Innovation (INTI) 2025 yang digelar di Jakarta pada Selasa (28/10/2025).

    Arif menambahkan, tantangan lain yang dihadapi para pelaku industri adalah besarnya kebutuhan investasi untuk membangun jaringan 5G. 

    Dia menjelaskan kebutuhan investasi yang semakin besar serta adanya adaptasi teknologi menjadi faktor penting yang perlu diperhatikan. Karena itu, menurutnya, wajar jika operator seluler juga berencana mengajukan insentif berupa pengurangan Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi.

    Menurut dia, pemberian insentif diharapkan dapat mendorong pertumbuhan teknologi 5G di Indonesia. 

    “Karena diharapkan itu ke depan insentif itu dapat mendorong pertumbuhan dari teknologi 5G yang bakal tumbuh ke depannya di Indonesia,” tambahnya.

    Arif menambahkan target jangkauan 5G sebesar 32% yang ditetapkan pemerintah pada 2030 masih memungkinkan untuk dicapai. Namun, menurutnya, upaya tersebut tidak bisa dilakukan hanya oleh pihak operator, melainkan memerlukan dukungan dari pemerintah, baik berupa insentif maupun kemudahan dalam regulasi.

    Dia menekankan pentingnya kolaborasi antara operator dan pemerintah untuk mewujudkan hal tersebut. 

    Selain itu, Arif berharap pembukaan frekuensi baru 700 MHz dan 2,6 GHz yang direncanakan pada akhir tahun dapat membantu memperluas jangkauan serta meningkatkan kualitas jaringan.

    “Dengan adanya kedua frekuensi akan dibuka ini diharapkan juga tadi meningkatkan penetrasi 5G ke depannya,” ujarnya.

    Hingga 2024, luas permukiman yang tercakup sinyal 5G baru mencapai 4,44%, menurut data Direktorat Pengendalian Komunikasi Digital (Dit. Pengendalian Komdigi, 2025). 

    Sampai Desember 2024, terdapat 12 dari 13 lokasi yang menjadi target dalam Rencana Strategis (Renstra) Kemenkomdigi 2020–2024 telah terlayani jaringan 5G. 

    Lokasi tersebut meliputi lima ibu kota provinsi di Pulau Jawa (Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Serang), Ibu Kota Nusantara (IKN), Kawasan Industri Jababeka, serta enam destinasi super prioritas (DPSP) yakni Borobudur, Danau Toba, Mandalika, dan Labuan Bajo. 

    Adapun wilayah yang masih terkendala dalam pengembangan jaringan 5G adalah DPSP Likupang, yang menghadapi hambatan akibat pengelolaan kawasan yang belum optimal.

    Sebelumnya, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria menyampaikan pemerintah menargetkan jangkauan koneksi 5G di Indonesia mencapai 32% pada 2030.

    “Pemerintahan mencanangkan 32% setidaknya jaringan 5G di itu bisa tersambung hingga tahun 2030,” kata Nezar, Senin (28/10/2025).

    Dia menjelaskan, saat ini ketersediaan koneksi internet 5G di Indonesia masih sangat rendah. Per Oktober 2025, jumlahnya baru mencapai 10% dari total populasi, atau tertinggal jauh dari negara tetangga seperti Malaysia yang telah mencapai 80%. Komdigi mendorong kerja sama seluruh pemangku kepentingan dalam menghadirkan teknologi internet yang lebih baik ke depan.

  • Patahkan Klaim Sandra Dewi, Kejagung Tegaskan Tak Ada Bukti Endorse 88 Tas Mewah dan Perhiasan yang Disita – Page 3

    Patahkan Klaim Sandra Dewi, Kejagung Tegaskan Tak Ada Bukti Endorse 88 Tas Mewah dan Perhiasan yang Disita – Page 3

    Max bersaksi dalam sidang pengajuan keberatan Sandra Dewi atas penyitaan asetnya terkait kasus korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah pada tahun 2015-2022, yang menyeret suaminya.

    Sebagian aset yang dimohonkan keberatan dari Sandra Dewi, yakni sejumlah perhiasan; dua unit kondominium di perumahan Gading Serpong, Tangerang, Banten; rumah di perumahan Pakubuwono, Kebayoran Baru, Jakarta; rumah di Permata Regency, Jakarta; tabungan di bank yang diblokir; serta sejumlah tas.

    Pemohon dalam sidang keberatan dengan Nomor Perkara 7/PID.SUS/KEBERATAN/TPK/2025/PN.Jkt.Pst tersebut merupakan Sandra Dewi, Kartika Dewi, dan Raymon Gunawan. Sementara termohon dalam keberatan, yakni jaksa penuntut umum pada Kejagung.

    Adapun yang menjadi dalih Sandra Dewi dalam keberatan tersebut, yaitu sebagai pihak ketiga yang beriktikad baik serta aset diperoleh secara sah melalui endorsement atau iklan, pembelian pribadi, hadiah, tidak terkait dengan tindak pidana korupsi, dan ada perjanjian pisah harta sebelum menikah.

  • PLTN Masuk Strategi Transisi Energi Nasional Menuju Net Zero Emission 2060 – Page 3

    PLTN Masuk Strategi Transisi Energi Nasional Menuju Net Zero Emission 2060 – Page 3

    Menurut Yuliot, Indonesia telah memiliki visi pengembangan tenaga nuklir sejak awal 1960-an. Upaya tersebut ditandai dengan pembangunan tiga reaktor riset, yaitu Reaktor Triga di Bandung (2 MW), Reaktor Kartini di Yogyakarta (100 kW), dan Reaktor Serpong di Tangerang Selatan (30 MW).

    Ia menambahkan, landasan hukum untuk pengembangan energi nuklir di Indonesia juga telah disiapkan dengan matang. Beberapa regulasi penting yang mendukung hal ini antara lain Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1967 tentang Ketenaganukliran, arah pembangunan PLTN dalam RPJPN 2025–2045, serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 2025 tentang Kebijakan Energi Nasional.

    “Dalam PP Nomor 45 Tahun 2025, PLTN tidak lagi dianggap sebagai opsi terakhir, melainkan sebagai bagian penting dari perencanaan energi nasional. Seluruh dokumen tersebut menegaskan komitmen Indonesia untuk mengoperasikan PLTN pertama pada tahun 2032 dan mencapai kapasitas 44 GW pada tahun 2060. Dari total rencana 44 GW, sekitar 35 MW akan dialokasikan untuk kebutuhan listrik umum, sementara 9 GW ditujukan bagi produksi hidrogen nasional,” jelasnya.

    Berdasarkan rencana tersebut, porsi energi nuklir dalam bauran energi nasional diproyeksikan mencapai 5% pada 2030 dan meningkat menjadi 11% pada 2060. Meski prospeknya besar, Yuliot mengakui pengembangan PLTN memiliki tantangan tersendiri, terutama dari sisi pendanaan dan waktu pembangunan. Satu unit PLTN membutuhkan investasi sekitar USD 3,8 miliar dengan waktu konstruksi mencapai 4–5 tahun.

    Selain itu, faktor keselamatan menjadi perhatian utama pemerintah. Mengingat Indonesia rawan bencana alam, pemerintah memastikan seluruh proses pembangunan dan operasional PLTN dilakukan dengan pengawasan ketat dan standar keamanan tinggi. Pemerintah akan memperhatikan penuh aspek mitigasi dan pengawasan, serta menjalin kerja sama internasional melalui BAPETEN untuk memastikan seluruh operasional PLTN berjalan aman dan andal.

  • Marak Beruang Serang Manusia, Militer Jepang Diminta Turun Tangan

    Marak Beruang Serang Manusia, Militer Jepang Diminta Turun Tangan

    Jakarta

    Seorang pejabat daerah Jepang meminta pemerintah untuk mengirimkan militer guna membantu menangani serentetan serangan beruang mematikan yang “sungguh mengerikan”.

    Beruang telah menewaskan rekor 10 orang di Jepang sepanjang tahun ini, ujar seorang pejabat pemerintah Jepang, dilansir kantor berita AFP, Selasa (28/10/2025). Jumlah ini melampaui rekor sebelumnya yaitu enam orang pada tahun fiskal yang berakhir pada Maret 2024.

    Hewan-hewan buas tersebut semakin merambah ke kota-kota karena berbagai faktor, termasuk penurunan populasi manusia dan perubahan iklim.

    Kenta Suzuki, gubernur prefektur Akita utara, mengatakan kepada menteri pertahanan Jepang bahwa “nyawa warga kami tidak dapat dilindungi tanpa bantuan Self-Defense Forces (militer)”.

    “Serangan yang menargetkan leher dan wajah sangat umum, mengakibatkan situasi yang sungguh mengerikan,” ujar Suzuki.

    Suzuki mengatakan beruang sekarang tidak hanya muncul di pegunungan, tetapi juga di daerah perkotaan.

    Sangatlah “tidak normal” jika kehidupan sehari-hari semua penduduk terganggu seperti itu, imbuhnya.

    Menteri Pertahanan Jepang yang baru diangkat, Shinjiro Koizumi, menanggapi dengan mengatakan bahwa pemerintah akan “memanfaatkan sepenuhnya kemampuan dan wewenang yang ada untuk memulihkan keamanan”.

    Seorang pejabat Kementerian Lingkungan Hidup yang memantau serangan beruang mengonfirmasi bahwa jumlah korban tewas “telah mencapai 10”.

    Korban terbaru diserang bersama tiga orang lainnya di sebuah desa pegunungan di Akita pekan lalu, kata pejabat tersebut.

    Namun, angka tersebut belum termasuk korban tewas baru-baru ini yang tampaknya terkait dengan serangan beruang lainnya.

    Seorang wanita ditemukan tewas pada hari Senin (27/10) di dekat sawah di Akita, sementara seorang pria dan anjingnya ditemukan tewas di wilayah tetangga, Iwate, lapor media lokal. Keduanya menunjukkan tanda-tanda telah diserang beruang.

    Beruang-beruang telah menyerang wisatawan, memasuki toko, dan muncul di dekat sekolah dan taman, terutama di wilayah utara.

    Jepang memiliki dua jenis beruang: beruang hitam Asia — juga dikenal sebagai beruang bulan — dan beruang cokelat yang lebih besar yang hidup di pulau utama di Jepang utara, Hokkaido.

    Tonton juga Video: Kelahiran 2 Bayi Beruang Cokelat di Taman Safari Prigen

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)