provinsi: BANTEN

  • 8
                    
                        Bus Lintas Provinsi Masuk Jurang dan Terbakar di Lampung, 3 Orang Tewas
                        Regional

    8 Bus Lintas Provinsi Masuk Jurang dan Terbakar di Lampung, 3 Orang Tewas Regional

    Bus Lintas Provinsi Masuk Jurang dan Terbakar di Lampung, 3 Orang Tewas
    Tim Redaksi
    LAMPUNG, KOMPAS.com
    – Satu unit bus lintas provinsi masuk jurang dan terbakar di Kabupaten Pesisir Barat,
    Lampung
    . Tiga orang tewas dalam
    kecelakaan
    tersebut.
    Kapolres Pesisir Barat AKBP Alsyahendra mengkonfirmasi peristiwa kecelakaan tersebut yang terjadi pada Rabu (11/12/2024) sekitar pukul 21.00 WIB.
    “Benar, ada kecelakaan
    bus masuk jurang
    di Pekon (desa) Rata Agung. Tiga orang meninggal,” kata Alsyahendra saat dihubungi, Kamis (12/12/2024).
    Korban meninggal dunia adalah sopir bus bernama M Sofyan dan dua penumpang bernama Dedi Aditya, warga Lebak Bulus dan Karta Jaya Sitepu, warga Tambun (Bekasi).
    Dari keterangan yang dihimpun kepolisian, peristiwa ini berawal saat bus yang bermuatan 9 orang itu berangkat dari Bengkulu dengan tujuan Jakarta.
    Saat melintas di jalan yang melalui Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) Tebing Batu, Pekon Rata Agung, Kecamatan Lemong, bus Putra Raflesia itu terjun ke jurang sedalam 70 meter.
    Bus Putra Raflesia BD 7089 AU itu lalu terbakar saat mencapai dasar jurang setelah terguling. Enam orang penumpang berhasil menyelamatkan diri.
    “Bus masuk ke dalam jurang sedalam 70 meter dan terbakar di lokasi,” katanya.
    Dia menambahkan, para korban selamat telah dievakuasi ke Puskesmas Lemong. Sedangkan korban meninggal dunia dibawa ke rumah sakit di Pesisir Barat.
    Alsyahendra mengatakan, pihaknya masih melakukan pendalaman untuk mengetahui penyebab kecelakaan tersebut.
    “Satlantas Polres Pesisir Barat sudah ke lokasi untuk olah TKP.” kata dia.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Surat Edaran Pemprov DKI Jakarta: Pegawai Bisa WFH Jika Terjadi Banjir di Hari Kerja

    Surat Edaran Pemprov DKI Jakarta: Pegawai Bisa WFH Jika Terjadi Banjir di Hari Kerja

    ERA.id – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengeluarkan surat edaran berisi imbauan agar pegawai dapat bekerja dari rumah (work from home/WFH) bila terjadi banjir di hari kerja.

    “Kalau memang banjir, nanti dari kami akan keluarkan surat edaran seperti waktu pandemi COVID-19. Kami buat surat edaran ke kantor-kantor supaya nanti dari sisi pengusaha dan pekerja clear,” kata Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi (Nakertransgi) DKI Jakarta, Hari Nugroho di Jakarta, Rabu (11/12/2024).

    Pernyataan ini guna menanggapi keputusan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang memperpanjang status peringatan dini cuaca ekstrem hingga 15 Desember 2024 seiring dengan terus meningkatkan curah hujan di wilayah Jabodetabek.

    Menurut BMKG, pada puncak cuaca ekstrem yakni 15 Desember mendatang, curah hujan bisa mencapai 100 mm sehingga ini perlu diwaspadai.

    Sebelumnya, BMKG mengeluarkan peringatan dini potensi cuaca ekstrem pada 7-8 Desember 2024. Kemudian berlanjut hingga 15 Desember mengingat curah hujan di Jabodetabek masih tinggi.

    Guna mengantisipasi banjir, Pemerintah Provinsi DKI melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta melakukan operasi modifikasi cuaca. Operasi ini kemudian dinyatakan mampu mengurangi curah hujan khususnya di Jakarta secara signifikan.

    Pemprov DKI lalu kembali akan melakukan operasi modifikasi cuaca pada 12-14 Desember 2024 untuk mengurangi intensitas hujan dan memitigasi banjir di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek).

    Sebelumnya, dalam kesempatan berbeda, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi mengatakan kemungkinan memberlakukan kebijakan WFH untuk mengurangi dampak cuaca ekstrem yang berpotensi menyebabkan banjir, terutama jika banjir terjadi pada hari kerja.

    Adapun pertimbangan WFH akan diberlakukan bagi siswa sekolah hingga aparatur sipil negara (ASN). Namun tidak menutup kemungkinan bagi kementerian atau lembaga lainnya. (Ant)

  • Fraksi PKB Minta BMKG-Kemenhub Serius Siapkan Mitigasi Cuaca Ekstrem Jelang Nataru – Halaman all

    Fraksi PKB Minta BMKG-Kemenhub Serius Siapkan Mitigasi Cuaca Ekstrem Jelang Nataru – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Ahmad Fauzi, meminta BMKG, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) serta lembaga terkait mempersiapkan mitigasi cuaca ekstrem secara sistematis dan terukur jelang libur Natal dan Tahun Baru (Nataru), terutama di pelabuhan-pelabuhan besar seperti Merak-Bakauheni.

    Fauzi mengutip laporan BMKG yang menyatakan cuaca ekstrem dan gelombang tinggi di perairan Lampung dan Banten diperkirakan masih akan terjadi hingga awal tahun 2025.

    “Libur Nataru sudah semakin dekat. Saya minta BMKG, Kemenhub dan stakeholder terkait serius mempersiapkan mitigasi cuaca ekstrem, karena berdasar pada laporan BMKG cuaca ekstrem akan terjadi saat Nataru, termasuk di Merak dan Lampung,” kata Fauzi kepada wartawan di Jakarta, Kamis (12/12/2024).

    Ketua DPP PKB bidang Hukum, Perundang-undangan dan Hankam itu menyatakan, libur Nataru tahun ini diprediksi akan melibatkan pergerakan hingga 110 juta orang secara nasional. 

    Sebab itu ia meminta informasi cuaca ekstrem dilakukan secara berkala dan massif.

    “Saya kira juga sangat penting informasi cuaca ekstrem disosialisasikan secara massif dan efektif kepada masyarakat, baik melalui aplikasi daring maupun rambu-rambu jalan. Kemenhub bisa berkoordinasi dengan BMKG, juga Korlantas untuk memberikan peringatan dini kepada pengendara, day to day,” ucapnya.

    Selain itu, Ketua DPW PKB Banten itu juga mendorong pemerintah memastikan kemantapan jalan secara maksimal, menambah fasilitas Tempat Istirahat dan Pelayanan (TIP), serta menyiapkan peralatan tanggap bencana, seperti alat berat di lokasi rawan longsor dan banjir. 

    “Kalau kita lihat data sekarang ada 550 titik rawan longsor yang telah diidentifikasi, dan perlengkapan penanganan darurat harus siap di lokasi tersebut,” kata Fauzi.

    Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG telah mengeluarkan peringatan dini terkait dampak angin kencang dan gelombang tinggi bagi pelayaran kapal lintas Merak-Bakauheni atau sebaliknya.

    Berdasarkan informasi dari Stasiun Meteorologi Maritim Pelabuhan Merak, pada Senin (9/12/2024), gelombang laut di Perairan Selat Sunda bagian utara terpantau cukup tinggi, yakni 1,25 meter sampai 2,5 meter.

    Bahkan, ketinggian gelombang sempat mencapai 3 meter. Adapun kecepatan angin berkisar 15-30 knot.

     

  • Naik 6,5 Persen, Ini Daftar UMP 2025 di 30 Provinsi

    Naik 6,5 Persen, Ini Daftar UMP 2025 di 30 Provinsi

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto telah mengumumkan kenaikan rata-rata upah minimum nasional (UMP) 2025 sebesar 6,5 persen. Kebijakan ini diumumkan sebagai langkah untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja di seluruh Indonesia.

    Kenaikan UMP 2025 ini lebih tinggi dibandingkan dengan usulan awal menteri ketenagakerjaan yang merekomendasikan peningkatan sebesar 6%. Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli menegaskan bahwa kenaikan UMP 2025 berlaku merata untuk semua provinsi serta kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025. Peraturan ini telah diundangkan pada Rabu (4/12/2024).

    Kenaikan UMP 2025 ini diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat dan memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, tantangan juga muncul, seperti potensi peningkatan biaya produksi bagi perusahaan yang dapat memengaruhi stabilitas bisnis.

    Presiden Prabowo Subianto menyerukan kepada seluruh pelaku usaha dan pemerintah daerah untuk memastikan implementasi kenaikan upah ini berjalan lancar dan adil. Selain itu, pemerintah juga mendorong para pekerja untuk terus meningkatkan keterampilan agar mampu bersaing di pasar kerja yang semakin dinamis.

    Berikut daftar provinsi dengan UMP 2025 yang naik 6,5 persen:

    1. Aceh: Rp 3.685.616 (sebelumnya Rp 3.460.672)

    2. Sumatra Barat: Rp 2.994.193 (sebelumnya Rp 2.811.449)

    3. Sumatra Selatan: Rp 3.681.571 (sebelumnya Rp 3.456.874)

    4. Kepulauan Riau: Rp 3.623.654 (sebelumnya Rp 3.402.492)

    5. Riau: Rp 3.508.776 (sebelumnya Rp 3.294.625)

    6. Lampung: Rp 2.893.070 (sebelumnya Rp 2.716.497)

    7. Bengkulu: Rp 2.670.039 (sebelumnya Rp 2.507.079)

    8. Jambi: Rp 3.234.535 (sebelumnya Rp 3.037.122)

    9. Bangka Belitung: Rp 3.623.653 (sebelumnya Rp 3.402.492)

    10. Banten: Rp 2.905.119 (sebelumnya Rp 2.727.812)

    11. Jakarta: Rp 5.396.761 (sebelumnya Rp 5.067.381)

    12. Jawa Barat: Rp 2.191.232 (sebelumnya Rp 2.057.495)

    13. Jawa Timur: Rp 2.305.985 (sebelumnya Rp 2.165.244)

    14. DIY Yogyakarta: Rp 2.264.081 (sebelumnya Rp 2.125.898)

    15. Jawa Tengah: Rp 2.169.349 (sebelumnya R p2.036.947)

    16. Bali: Rp 2.996.500 (sebelumnya Rp 2.816.672)

    17. Maluku Utara: Rp 3.408.000 (sebelumnya Rp 3.200.000)

    18. Maluku: Rp 3.141.700 (sebelumnya Rp 2.949.953)

    19. Sulawesi Tengah: Rp 2.915.000 (sebelumnya Rp 2.736.698)

    20. Sulawesi Tenggara: Rp 3.073.551 (sebelumnya Rp 2.885.964)

    21. Sulawesi Selatan: Rp3.657.527 (sebelumnya Rp 3.343.298)

    22. Gorontalo: Rp 3.221.731 (sebelumnya Rp 3.012.318)

    23. Sulawesi Barat: Rp 3.104.430 (sebelumnya Rp 2.914.958)

    24. Kalimantan Barat: Rp 2.878.285 (sebelumnya Rp 2.702.616)

    25. Kalimantan Tengah: Rp 3.473.621 (sebelumnya Rp 3.261.616)

    26. Kalimantan Selatan: Rp 3.496.194 (sebelumnya Rp 3.282.812)

    27. Kalimantan Utara: Rp 3.580.160 (sebelumnya Rp 3.361.653)

    28. Kalimantan Timur: Rp 3.579.314 (sebelumnya Rp 3.360.858)

    29. Papua: Rp 4.285.850 (sebelumnya Rp 4.024.270)

    30. Papua Barat: Rp 3.393.500 (sebelumnya Rp 3.615.000)

  • Cerita Bahlil Desak Sri Mulyani Anggaran Pipa Gas: Berhitungnya Minta Ampun!

    Cerita Bahlil Desak Sri Mulyani Anggaran Pipa Gas: Berhitungnya Minta Ampun!

    Jakarta

    Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menekankan pentingnya membangun pipa gas. Bahli bahkan sempat mendesak Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk menyetujui anggaran untuk program tersebut.

    Ia bercerita sempat menyindir Sri Mulyani dengan mengatakan bahwa menteri yang tidak setuju membangun pipa gas maka dia adalah menteri yang tidak setuju kedaulatan energi. Pada akhirnya bendahara negara tersebut menyetujui permintaan Bahlil.

    “Alhamdulillah kemarin kita sudah berjuang kepada Menteri Keuangan yang berhitungnya minta ampun. Saya katakan kepada Ibu Menteri. Hari ini Menteri siapa yang tidak setuju untuk membangun pipa gas maka dia adalah menteri yang tidak setuju untuk kedaulatan energi,” kata Bahlil di acara Bimbingan Teknis Legislator Nasional Fraksi Partai Golkar di Jakarta, dikutip Kamis (12/12/2024).

    “Begitu aja kita buat, dan Alhamdulillah kemarin dia sudah setuju untuk menyetujui anggaran ESDM untuk kita bangun pipa lingkar Jawa dan Sumatera agar 2027 jaringan gas kita bisa jalan dengan pipa yang dibangun oleh negara,” sambung Bahlil.

    Menurut Bahlil, produksi gas di beberapa wilayah sebenarnya sudah surplus. Hanya saja jaringan pipanya kurang memadai sehingga perlu segera dibangun. Rencananya provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, DIY, Banten, Jawa Barat dan sebagian Sumatera bakal menjadi proyek percontohan pembangunan pipa gas.

    “Sekarang ini gas kita surplus di Jawa Timur, tapi pipanya tidak ada yang bisa kita bawa ke Jawa Barat. Andaikan pun ada itu sedikit. Di kawasan industri di Batang waktu kami dirikan di tahun 2021, itu kawasan industri nya bagus, tapi jaringan pipanya nggak masuk,” ungkap Bahlil.

    Bahlil menyatakan, industri LPG penting dibangun di Tanah Air untuk mengurangi jumlah impor. Meskipun, banyak juga kendala untuk merealisasikan itu misalnya tentangan dari pihak importir.

    Bahlil menuding importir khawatir akan rugi jika industri LPG berhasil dibangun di Indonesia. Namun, yang jelas Bahlil ingin agar industri tersebut berhasil dibangun di Indonesia.

    “Saya buka aja, karena kalau kita berhasil membangun industri LPG dalam negeri berapa potensi loss daripada importir LPG? Saya tahu ini bermain dengan sedikit ngeri-ngeri sedap, tapi saya harus mengatakan bahwa ini kita harus hentikan cara-cara ini. Kita menyetop mengurangi impor LPG dengan membangun industri LPG dalam negeri,” tutup Bahlil.

    (ily/ara)

  • Sampoerna Geber UMKM Lokal biar Naik Kelas, Ini Dampaknya ke Ekonomi RI

    Sampoerna Geber UMKM Lokal biar Naik Kelas, Ini Dampaknya ke Ekonomi RI

    Jakarta

    Sampoerna Retail Community (SRC), program pemberdayaan UMKM toko kelontong komprehensif dengan jangkauan luas dari Sabang hingga Merauke, tidak hanya memberikan pembinaan dan pendampingan, tapi melengkapi toko-toko kelontong anggotanya dengan ekosistem digital yang mempermudah mereka dalam menjalankan usaha.

    Dengan persebaran anggotanya yang begitu dekat dengan masyarakat, SRC adalah potret ekonomi kerakyatan di Tanah Air. Pertama kali dimulai pada 9 Mei 2008, SRC kini telah berkembang hingga memiliki lebih dari 250.000 toko kelontong anggota yang tergabung dalam 8.200 Paguyuban SRC dan aktif bermitra dengan 6.300 toko grosir Mitra SRC di seluruh Indonesia.

    Omzet Toko SRC secara keseluruhan, menurut riset itu, berkontribusi sebesar Rp263 triliun terhadap perekonomian nasional pada tahun 2022. Nilai kontribusi itu setara 11,36% dari total Produk Domestik Bruto (PDB) Ritel Nasional 2022 yang setara dengan Rp2.077,43 triliun.

    Perjalanan SRC hingga bisa mencapai titik itu tentu cukup panjang. Romulus Sutanto, Direktur Utama PT SRC Indonesia Sembilan (SRCIS) yang menjalankan program SRC, menceritakan perjalanan itu. Romulus mengatakan SRC bermula di Medan, Sumatera Utara dengan hanya 57 toko kelontong sebagai anggotanya. Berbekal semangat menjadi lebih baik, SRC telah bertransformasi menjadi program yang holistik bagi pemilik toko kelontong, mitra grosir dan pelanggan di seluruh Indonesia.

    “Selama 16 tahun, resep perkembangan SRC tetap sama, yakni konsistensi tim kami dalam melakukan pendampingan dan pelatihan, coaching and mentoring,” ujarnya.

    Pria yang telah berkarier selama lebih dari 20 tahun ini menuturkan konsistensi itu bersumber dari komitmen SRCIS untuk mendukung pemberdayaan UMKM agar bisa naik kelas. Hal ini penting mengingat peran UMKM sebagai salah satu sektor tulang punggung perekonomian nasional.

    “Kami berkeyakinan bahwa UMKM yang berdaya, khususnya toko kelontong, akan mampu memberikan kontribusi yang lebih besar lagi bagi roda ekonomi Indonesia, terutama di tengah upaya pemerintah mencapai target pertumbuhan ekonomi 8%,” kata Romulus.

    Salah satu inisiatif unggulan SRC adalah dukungan adopsi digitalisasi UMKM toko kelontong melalui ekosistem digital AYO by SRC yang dapet diakses di seluruh penjuru nusantara. Melalui pendampingan dan pelatihan yang konsisten, tingkat adopsi digitalisasi Toko-toko SRC sangat tinggi.

    “Transformasi digital memegang peranan penting untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi bisnis, tidak terkecuali untuk toko kelontong. Kehadiran ekosistem digital AYO by SRC adalah wujud nyata kontribusi kami dalam mendorong digitalisasi UMKM. Bahkan, toko kelontong non-SRC juga dapat menggunakan aplikasi AYO Toko by SRC yang ada dalam ekosistem digital tersebut,” paparnya.

    Sebagai konteks, ekosistem digital AYO by SRC terdiri dari tiga aplikasi. Pertama My AYO by SRC yang disediakan bagi para pelanggan Toko SRC, AYO MITRA by SRC yang diperuntukkan bagi para mitra usaha atau pengusaha grosir, dan AYO TOKO by SRC yang ditujukan bagi para toko kelontong.

    Romulus menjelaskan sedikitnya ada tiga dampak positif yang diberikan SRC bagi perekonomian dan masyarakat sekitar. Pertama, seperti yang disinggung sebelumnya, Toko-toko SRC berkontribusi 11,36% terhadap PDB Ritel Nasional 2022 atau setara dengan Rp236 triliun.

    “Ini merupakan kontribusi yang sangat besar dan menunjukkan peran toko-toko kelontong anggota SRC bagi perekonomian,” jelasnya.

    Kedua, SRC membantu toko mendapatkan omzet lebih besar yang turut meningkatkan kesejahteraan pemilik dan karyawan toko. Riset menyebutkan SRC membantu toko kelontong anggotanya meraih omzet yang lebih tinggi hingga 42% dibandingkan sebelum mereka bergabung program ini.

    Tidak berhenti di situ, lanjut Romulus, sebanyak 77% Toko SRC berhasil melakukan ekspansi usaha, dengan jenis bervariasi. Bahkan, banyak pemilik Toko SRC yang tadinya memulai dari toko kecil saat ini telah memiliki beberapa cabang atau berkembang menjadi toko grosir.

    “SRC Trijaya di Tangerang Selatan misalnya. Saat bergabung dengan SRC pada tahun 2013, Toko Trijaya merupakan sebuah toko berukuran kecil. Sekarang sudah berkembang hingga punya 3 toko kelontong dan 1 toko grosir,” kata Romulus.

    Ia menambahkan, ada juga Toko SRC lain yang tadinya hanya menjual kebutuhan sehari-hari, kini merambah bidang makanan minuman dan produk digital.

    Dampak positif SRC juga mencakup pembukaan lapangan kerja. Seiring dengan pertumbuhan omzet dan perluasan usaha, 51% Toko SRC telah berhasil menyerap tenaga kerja tambahan sebagai karyawan toko.

    “Bayangkan jika setengah saja dari 250.000 Toko SRC di Indonesia menambah setidaknya 1 karyawan, itu menjadi tambahan penyerapan tenaga kerja yang besar sekali,” jelas Romulus.

    Ia mengatakan bahwa salah satu kekuatan SRC terletak pada solidaritas anggota-anggotanya. Melalui Paguyuban SRC, Toko SRC yang sudah lebih dahulu maju tidak segan-segan membantu Toko SRC lain agar bisa ikut berkembang. Secara rutin mereka bertemu untuk berbagi pengalaman dan tips-tips memajukan usahanya.

    Di samping itu, Paguyuban-paguyuban SRC juga menjalankan berbagai aktivitas, seperti arisan yang hasilnya digunakan untuk membantu anggotanya meningkatkan kualitas toko, berbelanja bersama ke toko grosir agar lebih murah, dan inisiatif-inisiatif lain. Hasilnya, efek domino gotong-royong yang sangat besar.

    Dampak positif ketiga, papar Romulus, ialah Toko SRC ikut berkontribusi bagi pemberdayaan UMKM sekitar melalui Pojok Lokal. Pojok Lokal adalah area khusus di Toko SRC yang didedikasikan untuk memasarkan produk UMKM. Berdasarkan survei KG Media omzet produk UMKM yang dipasarkan melalui Pojok Lokal diperkirakan mencapai Rp5,65 triliun pada tahun 2022.

    Romulus mengatakan sejak awal SRC hadir untuk membantu toko kelontong agar lebih maju dan berkelanjutan. Di samping itu, pada tingkat yang lebih makro dia berharap SRC ke depannya dapat terus berkontribusi bagi perekonomian nasional dan menjadi salah satu pilar ekonomi kerakyatan.

    Keberhasilan Toko SRC juga diharapkan bisa menginspirasi toko kelontong lainnya yang kini mungkin belum menjadi anggota SRC. Menurutnya, dengan target pertumbuhan ekonomi 8% yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto, SRC sebagai bagian dari UMKM dapat ikut ambil bagian.

    Berdasarkan data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, sektor UMKM berkontribusi sebesar 61% terhadap PDB dan memiliki kemampuan menyerap 97% total tenaga kerja. Dengan fakta ini, sektor UMKM tentu bakal memainkan peran penting untuk mendukung upaya pemerintah mencapai target pertumbuhan ekonomi 8% itu.

    “Toko SRC yang sebanyak 250.000 telah berkontribusi hingga 11,36% dari PDB Ritel Nasional. Apalagi kalau kita bicara 4 juta toko kelontong di seluruh Indonesia, tentu UMKM toko kelontong bisa berkontribusi jauh lebih besar lagi,” tutup Romulus.

  • 42 Daerah Punya Mal Pelayanan Publik, Urus KTP-SKCK Makin Mudah

    42 Daerah Punya Mal Pelayanan Publik, Urus KTP-SKCK Makin Mudah

    Jakarta

    Menteri PAN-RB Rini Widyantini meresmikan Mal Pelayanan Publik (MPP) pada 42 kota di Indonesia. MPP dinilai Rini menjadi terobosan dalam tata kelola pelayanan publik.

    MPP dapat menyatukan seluruh layanan yang ada di pemerintah pusat maupun di pemerintah daerah, bahkan beberapa layanan-layanan swasta terkadang juga diintegrasikan di MPP. MPP menyediakan berbagai layanan seperti KTP, SKCK dan berkas-berkas lainnya.

    Pada akhirnya, Rini menilai MPP dapat memberikan percepatan proses dan meningkatkan efisiensi kinerja pelayanan pemerintah.

    “MPP itu tentunya akan menjadi gerbang untuk masa depan kita di dalam tata kelola pelayanan publik. Kehadiran MPP itu kita lihat memunculkan percepatan-percepatan proses yang tentunya akan meningkatkan kualitas, efisiensi, dan biaya dan sebagainya,” beber Rini dalam peresmian yang dilakukan di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis (12/12/2024).

    “Nah ini tentunya kita berharap dengan adanya MPP, masyarakat bisa mendapatkan kemanfaatannya,” tambahnya.

    Dia memaparkan MPP pertama kali ada di Indonesia pada tahun 2017, kala itu cuma 3 MPP yang ada di Indonesia. Kini jumlahnya sudah bertambah hingga 272 MPP di seluruh kabupaten dan kota.

    “Tapi ini baru 53% dari total kabupaten dan kota di Indonesia saja yang punya MPP. Kami harap tahun depan sudah semuanya memiliki MPP,” sebut Rini.

    Adapun 42 MPP yang diresmikan hari ini di antaranya yakni Kabupaten Aceh Tamiang; Kota Langsa; Kota Lhokseumawe: Kabupaten Kaur; Kabupaten Merangin: Kota Pangkalpinang; Kabupaten Bangka Barat; Kabupaten Belitung; Kabupaten Lampung Barat; Kabupaten Majalengka; Kabupaten Sukabumi; Kabupaten Situbondo; Kabupaten Tabanan; Kabupaten Jembrana; Kabupaten Bangli; Kabupaten Gianyar; Kabupaten Lombok Barat; Kabupaten Dompu; Kabupaten Lembata; Kabupaten Sikka; Kabupaten Mempawah; Kota Pontianak; Kabupaten Kotawaringin Barat; Kabupaten Pulang Pisau; Kabupaten Tana Tidung; Kabupaten Banggai Kepulauan; Kabupaten Kolaka Utara.

    Selanjutnya, Kabupaten Konawe Selatan; Kota Makassar; Kabupaten Jeneponto; Kabupaten Yapen; Kabupaten Malaka; Kabupaten Kaimana; Kabupaten Kayong Utara; Kabupaten Kepahiang; Kabupaten Subang; Kabupaten Manggarai Barat; Kabupaten Serang; Kabupaten Banyuasin; Kabupaten Sidenreng Rappang; Kota Bandar Lampung; dan Kabupaten Pidie.

    (acd/acd)

  • Sekda se-Indonesia ikuti rakernas forsesdasi di Balikpapan

    Sekda se-Indonesia ikuti rakernas forsesdasi di Balikpapan

    Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kaltim, dr. Jaya Mualimin saat menyambut kedatangan Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), Jufri Rahman di Balikpapan. (Diskominfo Kaltim)

    Sekda se-Indonesia ikuti rakernas forsesdasi di Balikpapan
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Kamis, 12 Desember 2024 – 07:40 WIB

    Elshinta.com – Sekretaris Daerah (Sekda) se-Indonesia mengikuti Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia (Forsesdasi) di Balikpapan pada 11-13 Desember 2024.

    Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kaltim, dr. Jaya Mualimin di Balikpapan, Rabu malam, menyambut kedatangan undangan yang telah tiba di Balikpapan, diantaranya Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), Jufri Rahman didampingi oleh Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdaprov Sulsel, Idham Kadir Dalle.

    Pada waktu yang sama, hadir pula tim Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) yang disambut oleh Sekretaris Diskominfo Kaltim, Edi Hermawanto Noor.

    “Alhamdulillah, kami bersyukur diterima dengan baik di sini. Semoga semua kegiatan berjalan dengan lancar” ucap tim Pemprov Sulteng yang diwakili oleh Kepala Biro (Karo) Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Sulteng, Neng Elly, setibanya di Bandara SAMS Balikpapan.

    Selain itu, turut hadir tamu Rakernas Forsesdasi dari provinsi lain, seperti Bangka Belitung, Banten dan Sulawesi Tenggara.

    Rakernas Forsesdasi 2024 akan membahas beberapa isu utama yang menjadi perhatian para Sekda seluruh provinsi, diantaranya mengenai penataan Tenaga Tidak Tetap Daerah (T3D) pada masa transisi penetapan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) Tahun 2025, serta arah kebijakan pemerintahan baru dalam penerapan merit sistem bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).

    Rakernas Forsesdasi diharapkan menjadi forum kolaborasi untuk memperkuat sinergi antarprovinsi dalam mendukung kebijakan pemerintahan yang lebih baik.

    Rangkaian Rakernas Forsesdasi 2024 akan dimulai dengan Malam Ramah-Tamah pada Rabu (11/12/2024) dengan sambutan selamat datang oleh Ketua Umum Forsesdasi, sekaligus Sekda Kaltim, Sri Wahyuni. Juga, hadir Penjabat Gubernur Kaltim, Akmal Malik dan Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Sekjen Kemendagri) Komjen. Pol. Tomsi Tohir Balaw.

    Sumber : Antara

  • Surat Edaran Pemprov DKI Jakarta: Pegawai Bisa WFH Jika Terjadi Banjir di Hari Kerja

    Suarat Edaran Pemprov DKI Jakarta: Pegawai Bisa WFH Jika Terjadi Banjir di Hari Kerja

    ERA.id – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengeluarkan surat edaran berisi imbauan agar pegawai dapat bekerja dari rumah (work from home/WFH) bila terjadi banjir di hari kerja.

    “Kalau memang banjir, nanti dari kami akan keluarkan surat edaran seperti waktu pandemi COVID-19. Kami buat surat edaran ke kantor-kantor supaya nanti dari sisi pengusaha dan pekerja clear,” kata Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi (Nakertransgi) DKI Jakarta, Hari Nugroho di Jakarta, Rabu (11/12/2024).

    Pernyataan ini guna menanggapi keputusan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang memperpanjang status peringatan dini cuaca ekstrem hingga 15 Desember 2024 seiring dengan terus meningkatkan curah hujan di wilayah Jabodetabek.

    Menurut BMKG, pada puncak cuaca ekstrem yakni 15 Desember mendatang, curah hujan bisa mencapai 100 mm sehingga ini perlu diwaspadai.

    Sebelumnya, BMKG mengeluarkan peringatan dini potensi cuaca ekstrem pada 7-8 Desember 2024. Kemudian berlanjut hingga 15 Desember mengingat curah hujan di Jabodetabek masih tinggi.

    Guna mengantisipasi banjir, Pemerintah Provinsi DKI melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta melakukan operasi modifikasi cuaca. Operasi ini kemudian dinyatakan mampu mengurangi curah hujan khususnya di Jakarta secara signifikan.

    Pemprov DKI lalu kembali akan melakukan operasi modifikasi cuaca pada 12-14 Desember 2024 untuk mengurangi intensitas hujan dan memitigasi banjir di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek).

    Sebelumnya, dalam kesempatan berbeda, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi mengatakan kemungkinan memberlakukan kebijakan WFH untuk mengurangi dampak cuaca ekstrem yang berpotensi menyebabkan banjir, terutama jika banjir terjadi pada hari kerja.

    Adapun pertimbangan WFH akan diberlakukan bagi siswa sekolah hingga aparatur sipil negara (ASN). Namun tidak menutup kemungkinan bagi kementerian atau lembaga lainnya. (Ant)

  • Paniknya Orangtua Kala Ita Tak Kunjung Pulang, Ternyata Dibunuh Rekan Kerja
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        12 Desember 2024

    Paniknya Orangtua Kala Ita Tak Kunjung Pulang, Ternyata Dibunuh Rekan Kerja Megapolitan 12 Desember 2024

    Paniknya Orangtua Kala Ita Tak Kunjung Pulang, Ternyata Dibunuh Rekan Kerja
    Tim Redaksi
    TANGERANG, KOMPAS.com
    – Karmini (50), ibu kandung Ita Kartika (22), tidak pernah menyangka ternyata hilangnya sang anak pada Senin (2/12/2024) berujung tragis.
    Awalnya, Karmini dan suami, Amirudin (52) berharap Ita hanya pergi menginap di tempat temannya tanpa memberitahukan mereka.
    Namun, ternyata tidak adanya kabar dari Ita membuat mereka cemas. Mereka pun melaporkannya ke polisi sebagai kasus orang hilang.
    Namun belakangan Ita ditemukan tewas mengenaskan di pinggiran Kali Cisadane. Dia dibunuh oleh rekan kerjanya, Imam (27).
    Biasanya, Ita pulang kerja dan tiba di rumah sekitar pukul 16.30 WIB. Namun sore itu, sang anak tidak juga muncul.
    Ponselnya hanya aktif hingga pukul 18.00 WIB sebelum tidak bisa dihubungi.
    “Kami berusaha buat ngehubungi, ternyata di jam 18.00 WIB sudah enggak bisa dihubungi lagi. Terakhir itu jam 18.00 WIB kurang masih ceklis dua. Begitu jam 18.00 WIB lewat, sudah ceklis satu,” kata Karmini kepada
    Kompas.com,
    Selasa (10/12/2024).
    “Barangkali habis kuota, jadi saya telepon dengan telepon biasa. Pas ditelepon, ternyata di luar jangkauan. Sudah mati
    handphone
    -nya,” tambah dia
    Kepanikan keluarga semakin memuncak. Ayah Ita, Amirudin, langsung mencari ke beberapa tempat yang biasa dikunjungi anaknya itu. Namun hingga Rabu dini hari, Ita tetap tidak ditemukan.
    “Itu juga karena saya yang nyuruh suami saya pulang, terus bilang siapa tahu besok (Selasa) Ita masuk kerja,” kata Karmini.
    Harapan keluarga untuk menemukan Ita dalam keadaan selamat pupus.
    Pada Rabu (4/12/2024), Polsek Jatiuwung menghubungi keluarganya Ita dan mengabarkan bahwa Ita telah ditemukan. Keluarga diminta datang ke Polsek Pakuhaji.
    “Kami berdua datang ke Polsek Pakuhaji dari jam 17.30 WIB dan diminta untuk tidak datang ke TKP (tempat kejadian perkara). Ketika saya dengar kata ‘TKP’, di situ saya sudah pasrah,” ucap Karmini.
    Sesampainya di Polsek Pakuhaji, keluarga dimintai persetujuan otopsi, dari situlah mereka menyadari bahwa Ita telah tiada.
    Proses identifikasi dilakukan di RSU Tangerang. Hingga pukul 23.30 WIB, mereka diminta datang dan melihat kondisi korban untuk terakhir kalinya sebelum dikafani.
    “Saat saya melihat wajah anak saya penuh memar, hati saya hancur,” ujar Karmini.
    Polisi menyatakan Ita menjadi korban pembunuhan. Jenazahnya ditemukan dalam kondisi telungkup oleh dua pemancing di pinggir Kali Cisadane pada Rabu (4/12/2024)
    Barang bukti seperti sarung tangan, sepatu, dan sepotong kayu, kartu ATM dan uang tunai Rp 2.000 ditemukan di lokasi kejadian.
    Pelaku juga telah ditangkap pada Kamis (5/12/2024) pukul 02.00 WIB.
    Dia dijerat Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, dengan ancaman hukuman maksimal hukuman mati atau penjara seumur hidup.
    Karmini dan keluarganya kini harus menghadapi kenyataan pahit kehilangan Ita yang dikenal sebagai sosok anak yang rajin dan penyayang.
    “Dia anak baik, tidak pernah macam-macam. Saya tidak pernah membayangkan hal seperti ini terjadi,” ujar Karmini lirih.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.