Ingin Hapus Rute Transjakarta Blok M-Kota, Kadishub Dianggap Tak Pahami Penumpang
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Pengamat transportasi sekaligus Ketua Instran (Inisiatif Strategis untuk Transportasi) Darmaningtyas menolak keras rencana penghapusan rute Transjakarta koridor 1 Blok M-Kota.
Ia pun mengaku terkejut ketika pertama kali mendengar rencana itu.
“Saya kaget membaca pernyataan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Lupito melalui akun Insgagramnya yang menjelaskan bahwa kelak ketika MRT tahap II sudah selesai (diperkirakan tahun 2027), maka layanan Transjakarta Koridor 1 (Blok M – Kota) akan ditiadakan,” kata melalui keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Minggu (22/12/2024).
Penghapusan Transjakarta koridor 1, menurut Darmaningtyas, bukan langkah yang tepat.
“Ini jelas langkah yang tidak tepat, untuk tidak menyebut konyol. Kadishub dipastikan tidak tahu kondisi lapangan, termasuk kondisi pelanggan MRT dan Transjakarta (TJ),” tambah Darmaningtyas.
Darmaningtyas mengungkapkan, jika Kadishub Jakarta memahami karakteristik penumpang MRT dan Transjakarta, tentu tidak akan mengeluarkan rencana penghapusan koridor 1.
Pasalnya, karakteristik pelanggan Transjakarta berbeda dengan MRT.
Perbedaan pertama, bisa dilihat dari aspek sosial ekonominya. Pelanggan MRT dinilai memiliki kelas sosial yang lebih tinggi.
“Terlihat dari penampilan fisiknya yang lebih glowing, jenis pakaiannya yang rata-rata bermerek, parfum yang digunakan, maupun tentengan tasnya,” ungkap Darmaningtyas.
Bahkan, pelanggan MRT sangat jarang terlihat menenteng tas plastik atau kresek.
Sedangkan para pelanggan Transjakarta masih banyak yang membawa tentengan kresek atau kardus.
“Jadi, dari aspek social ekonomi ini saja, sangat tidak realistis memindahkan pelanggan TJ ke MRT,” ucap Darmaningtyas.
Jika koridor 1 tetap dihapuskan maka para pelanggan Transjakarta bukan pindah ke MRT tapi berpotensi memilih menggunakan kendaraan pribadi seperti sepeda motor.
Kedua, dari segi tarif, di mana MRT jelas jauh lebih mahal karena berdasarkan jarak tempuh.
“Saat ini saja, jarak Lebak Bulus – Bunderan HI tarifnya mencapai Rp. 14.000, Naik Transjakarta hanya Rp. 3.500,” tutur Darmaningtyas.
Seandainya, kata Darmaningtyas, di tahun 2027 tarif Transjakarta naik menjadi Rp 5000 tetap jauh lebih murah dibandingkan MRT.
Jadi, keberadaan MRT jurusan Lebak Bulus-Kota dinilai tidak dapat menggantikan Transjakarta koridor 1.
“Tidak bisa keberadaan MRT itu menggantikan layanan TJ, meskipun satu rute,” tegas Darmaningtyas.
Sebelumnya, Kadishub DKI Jakarta Syafrin Liputo beralasan, salah satu penyebab penghapusan rute Blok M-Kota karena bersinggungan dengan MRT jurusan Lebak Bulus-Kota.
Nantinya, Transjakarta yang tadinya beroperasi di rute Blok M-Kota akan dirubah rutenya agar tidak bersinggungan langsung dengan jalur MRT.
Penyebab lain munculnya rencana penghapusan Transjakarta rute Blok M-Kota karena adanya efisiensi pengelolaan dana Public Service Obligation (PSO).
Jika tidak dihapus, Syafrin menilai, subsidi untuk angkutan umum jurusan Blok M-Kota menjadi double karena ada Transjakarta dan juga MRT.
“Otomatis ada dua subsidi, contohnya Blok M-Kota itu kemudian pada saat MRT Fase 2A selesai, layanan MRT jadi full Lebak Bulus-Kota,” ungkap Syafrin.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
provinsi: BANTEN
-
/data/photo/2024/10/01/66fb00612b948.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Ingin Hapus Rute Transjakarta Blok M-Kota, Kadishub Dianggap Tak Pahami Penumpang Megapolitan 22 Desember 2024
-

Soal Nasib Transjakarta Koridor 1 Blok M-Kota, Ini Penjelasan Dishub
loading…
Halte Karet, salah satu halte yang dilalui Bus Transjakarta Koridor 1 Blok M-Kota. Foto/Dok SINDOnews
JAKARTA – Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Jakarta Syafrin Liputo menegaskan tidak ada penghapusan layanan Transjakarta setelah pembangunan MRT Fase 2A selesai. Menurutnya, yang akan ada adalah penyesuaian rute.
Menurut Syafrin, setelah pembangunan MRT Fase 2A selesai, yakni sekitar tahun 2029, akan ada penyesuaian rute atau re-routing untuk memastikan efisiensi dan integrasi layanan transportasi publik.
“Jakarta memiliki rencana induk transportasi yang mengedepankan efisiensi pengelolaan subsidi, termasuk Dana Public Service Obligation (PSO). Oleh karena itu, ketika MRT Fase 2A selesai dan beroperasi penuh dari Lebak Bulus hingga Kota, layanan Transjakarta yang berhimpitan 100 persen dengan jalur MRT, seperti Koridor 1 Blok M-Kota, akan di-reroute,” jelas Syafrin dalam keterangannya, dikutip Minggu (22/12/2024).
Dengan demikian, menurutnya, tidak ada penghentian layanan di koridor tersebut. “Ini tidak berarti layanan dihentikan, tetapi diarahkan ulang agar lebih optimal,” ujarnya.
Syafrin juga menekankan, layanan Transjakarta akan tetap berperan sebagai penghubung atau feeder untuk angkutan rel, termasuk MRT dan LRT. Hal ini sesuai dengan kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang menjadikan transportasi berbasis rel sebagai tulang punggung sistem transportasi massal.
“Prinsipnya, Transjakarta akan menjadi pelengkap untuk transportasi rel, bukan digantikan. Sebagai contoh, layanan di Bundaran HI tidak akan dihilangkan. Rute Transjakarta akan tetap termanfaatkan dengan pola integrasi, misalnya dari Semanggi, Kebun Sirih, hingga Tanah Abang, untuk mendukung konektivitas,” jelasnya.
Syafrin mengatakan mengenai tarif MRT yang dianggap mahal oleh sebagian masyarakat, bakal ada evaluasi tarif yang dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan keterjangkauan tanpa mengorbankan kualitas layanan. “Kita akan melakukan penyesuaian tarif agar tetap terjangkau dan mendukung integrasi transportasi massal di Jakarta,” ucapnya.
Menurutnya, penyesuaian ini adalah bagian dari upaya pemerintah untuk menghadirkan sistem transportasi publik yang efisien, terintegrasi, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. “Kami pastikan tidak ada fasilitas yang menjadi mubazir. Semua rute dan halte akan tetap dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung mobilitas warga Jakarta,” pungkasnya.
(zik)
-

Wilayah yang Catat Sumber Air Minum Terbanyak Cemaran E Coli di Jawa, Ada Serang Wilayah yang Catat Sumber Air Minum Terbanyak Cemaran E Coli di Jawa, Ada Serang
Jakarta –
Kementerian Kesehatan RI mengungkap hasil surveilans diseminasi akses air minum layak pada 2023. Hasilnya menunjukkan perbaikan dari semula hanya 11 persen menjadi 29,49 persen, meski artinya masih sekitar 80 persen akses air minum di Indonesia relatif belum aman.
Salah satu parameter akses air minum tidak aman adalah temuan kandungan E Coli. Kadar E coli di akses air minum di beberapa provinsi pulau Jawa Bahkan melampaui 50 persen.
Tertinggi berada di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, yakni sekitar 60 persen. Hanya 44,4 persen daerah di sana yang akses air minumnya terbebas dari E Coli. Bila dirinci lebih lanjut, Kota Yogyakarta mencatat temuan E Coli terbanyak yakni di atas 60 persen.
Provinsi kedua yang terbanyak mencatat akses air minum positif E Coli adalah Jawa Tengah yakni 52 persen dengan temuan terbanyak berada di Pati, yakni 92 persen. Hanya 8 persen dari keseluruhan akses air minum di wilayah tersebut yang bebas E Coli.
Temuan terbanyak E Coli di pulau Jawa selanjutnya ditempati provinsi Banten. Ada 55 persen wilayah di Banten dengan temuan E Coli, terbanyak di Serang. Serang hanya mencatat 15,7 persen wilayah yang akses air minumnya nihil E Coli.
Berikut wilayah yang lebih sedikit melaporkan temuan E Coli:
DKI Jakarta: 81,3 persen akses air minum bebas E ColiJawa Barat: 53,7 persen akses air minum bebas E ColiJawa Timur: 49,3 persen akses air minum bebas E Coli
Akses air minum terbanyak dengan cemaran E Coli, rupanya juga berada di air isi ulang. Sejumlah pemicunya berkaitan dengan proses saat melakukan pengisian air. Baik dari kemasan maupun tempat depot air isi ulang.
Bahkan, bila membandingkan E coli pada air minum isi ulang serta PDAM, yang relatif signifikan. Pada sumber air PDAM cemaran ‘hanya’ berkisar 33 persen, sementara pada air minum isi ulang mendekati 50 persen, yakni 45,4 persen.
“Jadi banyak rumah tangga yang dia lebih memilih air isi ulang untuk konsumsi sehari-hari, dibandingkan dari air PDAM yang kemudian dikonsumsi setelah dimasak,” beber dr Anas dalam konferensi pers Jumat (20/12/2024).
“Karena masyarakat Indonesia belum percaya dengan kualitas airnya, karena mungkin baunya, warnanya tidak baik, masalah dengan perpipaan, jadi dia ragu untuk menggunakan sebagai sumber air minum, ini memang menjadi pekerjaan rumah. Tetapi data kita menemukan cemaran lebih tinggi di air isi ulang,” tandas dia.
NEXT: Apa Dampaknya?
Simak Video “Membedah Label Bahaya BPA Pada Kemasan Air Minum”
[Gambas:Video 20detik] -

Kualitas SDM Kunci Indonesia Emas
loading…
Gubernur Lemhannas Tubagus Ace Hasan Syadzily membuka Rakernas II Mathlaul Anwar dan Rakernas Muslimat Mathla’ul Anwar di Kota Bandar Lampung. Foto/istimewa
JAKARTA – Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional ( Lemhannas ) Tubagus Ace Hasan Syadzily membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II Mathla’ul Anwar dan Rakernas Muslimat Mathla’ul Anwar di Kota Bandar Lampung, Sabtu, 21 Desember 2024. Dalam kesempatan itu, Gubernur Lemhannas menekankan, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) merupakan kunci mewujudkan Indonesia Emas 2045.
Hadir Ketua Umum Pengurus Besar Mathla’ul Anwar KH Embay Mulya Syarief dan jajaran, Penjabat (Pj) Gubernur Lampung Samsudin yang diwakili Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Hukum Ganjar Kationo, ulama, cendekiawan, dan pemimpin organisasi Mathla’ul Anwar.
Ketua Majelis Amanah PB Mathla’ul Anwar KH Ahmad Syadeli Karim, Waketum Majelis Amanah PB Mathlaul Anwar Saiful Mujani, anggota DPD Abdul Hakim, Tatang Mutakin mewakili Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Ahmad Jayadi mewakili Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar, dan Ketum Muslimat Mathla’ul Anwar Trisna Ningsih Yuliati.
Gubernur Lemhannas mengatakan, Mathla’ul Anwar merupakan bagian dari perjalanan hidup. Sebab, Mathla’ul Anwar memiliki sejarah penting, bukan saja di Banten tapi seluruh Indonesia. Mathla’ul Anwar merupakan organisasi Islam tertua di Indonesia. Maka, artinya pendiri Indonesia, salah satunya adalah dari Mathla’ul Anwar.
Karena itu, kata dia, tanggung jawab sejarah bagi seluruh warga Mathla’ul Anwar untuk menjadikan Indonesia negara kuat. Karena kelahiran Indonesia juga karena kontribusi para ulama yang tergabung dalam Mathla’ul Anwar.
“Bagi saya sangat heran, jika ada warga Mathla’ul Anwar mempertanyakan tentang sistem pemerintahan NKRI kita. Masih memiliki keraguan terhadap nation state yang seharusnya kita jaga bersama. Bahkan apa yang dilakukan Mathla’ul Anwar pasti sejalan dengan cita-cita kebangsaan,” katanya dikutip Minggu (22/12/2024).
Cita-cita kebangsaan Indonesia, ujar Kang Ace, sapaan akrab Tubagus Ace Hasan Syadzily, termaktub dalam pembukaan UUD 45, yaitu melindungi segenap rakyat Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dan ikut terlibat dalam perdamaian dunia. “Saya kira, itu juga menjadi cita-cita yang dibangun oleh Mathla’ul Anwar,” ujar Kang Ace.
Menurut Kang Ace, sangat relevan, Rakernas II Mathla’ul Anwar mengusung tema “Sinergi Mathla’ul Anwar dengan Pemerintah dalam Mewujudkan Asta Cita Menuju Indonesia Emas 2045″. Program Asta Cita sejalan dengan 9 prinsip Mathla’ul Anwar.
-

UPDATE Kasus Polisi Aniaya Kader GP Ansor di Ambon: Bripka EW, Aipda JT & Bripda SD Dipatsus – Halaman all
TRIBUNNEWS.COM, AMBON – Tiga oknum anggota Polsek Kawasan Pelabuhan Yos Sudarso (Polsek KPYS) kini ditempatkan di tempat khusus (patsus) buntut kasus penganiayaan terhadap Rizal Serang, kader GP Ansor Ambon.
Ketiga oknum polisi tersebut adalah Bripka EW, Aipda JT, dan Bripda SD.
“Kami telah mengamankan oknum anggota, melakukan pemeriksaan oleh Propam, dan menempatkan mereka di tempat khusus,” ujar Kapolresta Pulau Ambon dan Pulau-pulau Lease, Kombes Pol Driyano Andri Ibrahim melalui Kasi Humas Polresta Pulau Ambon dan Pulau-pulau Lease, Ipda Janet Luhukay.
Ipda Luhukay mengatakan korban Rizal Serang telah menjalani visum untuk memperkuat bukti-bukti dalam proses hukum.
Pihak kepolisian juga telah mengamankan barang bukti berupa video rekaman kejadian.
“Kami memastikan proses hukum akan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak pandang bulu,” tegasnya.
Kronologis Penganiayaan
Peristiwa penganiayaan itu terjadi Jumat (20/12/2024) sekitar pukul 15.30 WIT.
Rizal Serang diduga dianiaya anggota Kepolisian sektor Pelabuhan Yos Sudarso (KPYS) di depan pintu masuk Pelabuhan Yos Sudarso, Kota Ambon.
Dalam video beredar, awalnya Rizal Serang sedang mengendarai mobil hendak memasuki area pelabuhan.
Namun, niatnya tersebut terhalang oleh seorang oknum anggota polisi.
Tanpa alasan yang jelas, oknum polisi langsung bertindak agresif dengan memukul mobil korban sebanyak dua kali sambil melontarkan kata-kata kasar, ‘An**** kau’.
Oknum polisi itu memaksa Rizal Serang keluar dari mobil.
Melihat situasi yang semakin memanas, anggota polisi lainnya ikut terlibat.
Salah seorang dari mereka bahkan membanting korban ke aspal dengan brutal.
Setelah itu, Rizal Serang langsung diborgol dan dibawa ke Mapolsek KPYS.
Peristiwa penganiayaan ini menyita perhatian warga sekitar yang menyaksikan langsung kejadian tersebut.
Kasus itu sudah dilaporkan korban melalui Kuasa Hukum, Ramli Lulang ke SPKT Polda Maluku dengan Nomor:LP/B/217/XII/2024/SPKT/POLDA MALUKU.
“Kami sudah buat laporan semalam dan sudah visum. Sekarang kita mau lakukan pemeriksaan lebih lanjut kondisi korban melalui CT Scan di RSU Haulussy Ambon,” kata Ketua LBH GP Ansor Kota Ambon itu saat diwawancarai TribunAmbon.com, Sabtu (21/12/2024).
Terpisah, Kapolresta Pulau Ambon dan Pulau-pulau Lease, Kombes Pol Driyano Andri Ibrahim mengaku oknum anggota tersebut sudah ditahan.
Ia menegaskan, proses hukum telah dilakukan termasuk kode etik terhadap pelaku.
“Oknum anggota sudah saya masukkan sel sejak kemarin, sudah diadakan proses secara hukum dan kode etik kepolisian,” katanya.
GP Ansor Kutuk Tindakan Polisi
Gerakan Pemuda Ansor menyayangkan dugaan kekerasan anggota polisi yang membanting warga saat ingin menjemput keluarga di Pelabuhan Yos Sudarso Ambon.
GP Ansor mengutuk tindakan oknum polisi yang bersikap arogan terhadap warga.
“Kami sangat menyayangkan sikap arogansi polisi terhadap warga yang ditunjukkan dengan membanting korban hingga jatuh. Mustinya polisi mengayomi, kami mengutuk sikap arogansi polisi,” kata Ketua Umum Pimpinan Pusat GP Ansor Addin Jauharudin dalam keterangannya, Minggu (22/12/2024).
Dalam video yang beredar, terlihat kader GP Ansor, Rizal Serang dan oknum polisi tersebut terlibat dalam pembicaraan.
Rizal Serang mempertanyakan mengapa dirinya tidak boleh masuk ke dalam pelabuhan, sementara pengendara yang lain diperbolehkan masuk.
Polisi yang berjaga juga tampak memukul mobil korban dan memintanya keluar dari mobil.
Setelah korban keluar dari mobil, seorang anggota polisi yang lain membantingnya dari belakang hingga membuat korban terpelanting jatuh.
“Kami mendengar bahwa Rizal Serang mempertanyakan sikap diskriminatif polisi. Semestinya ini bisa diselesaikan dengan tidak menggunakan kekerasan fisik. Bisa dilakukan dialog,” kata Addin Jauharudin.
Addin saat ini melakukan koordinasi dengan GP Ansor setempat untuk tetap menjaga kondusifitas dan tidak tergesa-gesa mengambil tindakan dan tetap berkoordinasi dengan Pimpinan Pusat.
Addin juga sudah meminta LBH Ansor melakukan pendampingan hukum dalam kasus yang menimpa kader Ansor Maluku tersebut.
“Rizal ini kader Ansor, kami sudah melakukan koordinasi dengan Ansor setempat untuk tidak mengambil tindakan gegabah. Tetap satu komando dengan Pimpinan Pusat. Saya juga sudah meminta LBH Ansor bergerak cepat mengawal proses hukum kasus ini,” tuturnya.
Addin meminta agar pihak kepolisian menindak tegas oknum yang melakukan tindakan kekerasan tersebut dan bersikap arogan kepada warga.
“Saya juga meminta proses ini dilakukan secara transparan. Kepolisian harus mengambil tindakan tegas dalam kasus ini, terhadap anggotanya yang arogan,” pungkasnya.
Kecam Aksi Penganiayaan
Pengamat kepolisian, Poengky Indarti, mengecam keras tindakan penganiayaan fisik dan verbal yang dilakukan oleh beberapa oknum anggota Polsek Pelabuhan Yos Sudarso Ambon terhadap Rizal Serang.
Menurutnya, tindakan tersebut merupakan tindak pidana yang tidak dapat dibenarkan.
“Tindakan penganiayaan fisik dan verbal (memaki korban sebagai an****) yang dilakukan beberapa anggota Polsek Pelabuhan Yos Sudarso Ambon adalah tindak pidana yang tidak dapat dibenarkan,” ungkap saat dihubungi TribunAmbon.com, Sabtu (21/12/2024).
Poengky juga menyayangkan peristiwa ini terjadi di tengah kesibukan kepolisian dalam menjaga keamanan saat libur Natal dan Tahun Baru.
“Meski sedang sibuk, seluruh anggota Polri harus tetap mengedepankan sikap humanis dan melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai ada anggota yang bertindak emosional dan melakukan kekerasan,” ujarnya.
Sebab itu dia mendukung penuh langkah korban yang melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian.
Ia juga mendorong agar kasus ini diproses secara profesional dan transparan.
“Kasus tersebut harus segera ditindaklanjuti secara profesional dengan dukungan scientific crime investigation dan disampaikan kepada publik secara transparan,” tegasnya.
Poengky meminta agar para pelaku diproses secara kode etik dan dijatuhi hukuman yang setimpal.
“Saya juga mendorong para pelaku untuk diproses kode etik dan dijatuhi hukuman yang dapat menimbulkan efek jera,” tambahnya.
Poengky mengingatkan bahwa era saat ini adalah era keterbukaan informasi.
Masyarakat dengan mudah dapat merekam dan menyebarkan tindakan yang tidak sesuai dengan aturan.
Oleh karena itu, anggota Polri harus selalu berhati-hati dan profesional dalam menjalankan tugas.
“Perlu diingat bahwa masyarakat saat ini adalah merupakan pengawas eksternal Polri yang kuat. Sekali anggota Polri berbuat kesalahan, masyarakat dengan mudah akan memvideokan dan memviralkannya. Oleh karena itu dalam melakukan tugas, anggota Polri harus profesional dan mengedepankan sifat humanis,” pungkasnya.
Tindakan Polisi Berlebihan
Sementara itu anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Gufron menilai tindakan polisi dalam video yang beredar cukup berlebihan.
“Dilihat dari video, tindakan polisi agak berlebihan. Mestinya cara-cara demikian bisa dihindari, apalagi dipertontonkan di depan masyarakat,” ujar Gufron saat dihubungi TribunAmbon.com, Sabtu (21/12/2024).
Gufron meminta agar kasus ini segera ditangani agar mencegah rusaknya citra Polri di mata publik.
“Jika dibiarkan, jangan sampai hal ini merusak citra Polri,” tegasnya.
Gufron juga mengingatkan bahwa korban memiliki hak untuk melaporkan kejadian ini dan mendorong mekanisme internal kepolisian untuk menindaklanjuti.
Kompolnas, kata dia, akan terus memantau proses penanganan kasus ini.
“Jika ada tindakan yang keliru dan berlebihan, korban juga dapat lapor dan mendorong mekanisme internal di dalam kepolisian untuk menindaklanjuti. Kompolnas sesuai kewenangan yang ada akan memberi atensi terhadap proses penanganannya di internal,” tambah Gufron.
Sumber: (TribunAmbon.com/Jenderal Louis) (Tribunnews)
Sebagian artikel ini telah tayang di TribunAmbon.com dengan judul Aniaya Rizal Serang, Tiga Anggota Polisi Kini Mendekam di Jeruji Besi
-

Admin Raja Film Streaming Ilegal Ditangkap, Begini Kronologinya
Jakarta, CNBC Indonesia – Pemilik sekaligus pengelola (admin) situs pembajakan dan streaming kontel ilegal ‘Raja Film’ akhirnya ditangkap Polda Banten.
Adapun aksi pembajakan konten yang dilakukan oknum inisial ‘NS’ tersebut sudah dilakukan sejak 11 Januari 2019. Ia lalu secara ilegal menyebarkannya melalui domain www.rajamovie21.xyz.
Menurut keterangan Kasubdit 5 Siber Ditreskrimsus Polda Banten Kompol Ikrar Potawari, penangkapan NS berawal dari laporan salah satu anggota Asosiasi Video Streaming Indonesia (AVISI) yaitu Vidio (PT. Vidio Dot Com).
Setelah dilakukan pemeriksaan, NS dikatakan telah merugikan Vidio karena memungkinkan pengguna mengakses dan menonton konten berhak cipta secara ilegal tanpa membayar lisensi.
Selain Vidio, konten-konten yang dibajak juga berasal dari platform streaming lain yang termasuk dalam anggota AVISI, seperti CubMu dan Vision+. Pengunjung situsnya mencapai 7,7 juta.
“Kami berkomitmen mengusut tuntas kasus pembajakan konten berhak cipta yang merugikan pemilik hak, serta memastikan semua pihak yang terlibat dalam pembajakan serial-serial tersebut bertanggung jawab,” kata Ikrar dalam keterangan resmi AVISI, dikutip dari CNN Indonesia.
SVP Legal and Anti Piracy Vidio dan Wakil Sekretaris Jendral AVISI Gina Golda Pangaila mengatakan pihaknya mengapresiasi tindakan yang dilakukan kepolisian. Ia berharap penangkapan NS dapat menjadi langkah mitigasi dan pelajaran bagi masyarakat agar tak melakukan hal serupa.
“Kami sangat mengapresiasi tindakan tegas dari pihak kepolisian dalam menindak pembajakan konten. Semoga ini menjadi pengingat bagi masyarakat bahwa pembajakan konten berhak cipta adalah tindakan melanggar hukum yang memiliki konsekuensi serius,” kata Gina.
Wakil Ketua Umum AVISI Budi Setyawan mengatakan pihaknya terus mendukung pengembangan ekosistem berkelanjutan dalam industri kreatif digital, dari hulu hingga hilir, yang sejalan dengan model bisnis video streaming.
Kendati demikian, Budi mengatakan pengembangan tersebut terhambat dengan maraknya upaya pembajakan hasil produksi video streaming.
“Saat ini, tantangan utama yang kami hadapi adalah maraknya pembajakan, dan kami sangat menghargai dukungan pemerintah serta Kepolisian dalam memerangi masalah ini,” ia menuturkan.
(fab/fab)
-

Kadernya Dianiaya Oknum Polisi di Ambon, GP Ansor Minta LBH Gerak Cepat Kawal Proses Hukum – Halaman all
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fahdi Fahlevi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Gerakan Pemuda Ansor menyayangkan dugaan kekerasan anggota polisi yang membanting warga saat ingin menjemput keluarga di Pelabuhan Yos Sudarso Ambon.
GP Ansor mengutuk tindakan oknum polisi yang bersikap arogan terhadap warga.
“Kami sangat menyayangkan sikap arogansi polisi terhadap warga yang ditunjukkan dengan membanting korban hingga jatuh. Mustinya polisi mengayomi, kami mengutuk sikap arogansi polisi,” kata Ketua Umum Pimpinan Pusat GP Ansor Addin Jauharudin dalam keterangannya, Minggu (22/12/2024).
Dalam video yang beredar, terlihat kader GP Ansor, Rizal Serang dan oknum polisi tersebut terlibat dalam pembicaraan.
Rizal Serang mempertanyakan mengapa dirinya tidak boleh masuk ke dalam pelabuhan, sementara pengendara yang lain diperbolehkan masuk.
Polisi yang berjaga juga tampak memukul mobil korban dan memintanya keluar dari mobil.
Setelah korban keluar dari mobil, seorang anggota polisi yang lain membantingnya dari belakang hingga membuat korban terpelanting jatuh.
“Kami mendengar bahwa Rizal Serang mempertanyakan sikap diskriminatif polisi. Semestinya ini bisa diselesaikan dengan tidak menggunakan kekerasan fisik. Bisa dilakukan dialog,” kata Addin Jauharudin.
Addin saat ini melakukan koordinasi dengan GP Ansor setempat untuk tetap menjaga kondusifitas dan tidak tergesa-gesa mengambil tindakan dan tetap berkoordinasi dengan Pimpinan Pusat.
Addin juga sudah meminta LBH Ansor melakukan pendampingan hukum dalam kasus yang menimpa kader Ansor Maluku tersebut.
“Rizal ini kader Ansor, kami sudah melakukan koordinasi dengan Ansor setempat untuk tidak mengambil tindakan gegabah. Tetap satu komando dengan Pimpinan Pusat. Saya juga sudah meminta LBH Ansor bergerak cepat mengawal proses hukum kasus ini,” tuturnya.
Addin meminta agar pihak kepolisian menindak tegas oknum yang melakukan tindakan kekerasan tersebut dan bersikap arogan kepada warga.
“Saya juga meminta proses ini dilakukan secara transparan. Kepolisian harus mengambil tindakan tegas dalam kasus ini, terhadap anggotanya yang arogan,” pungkasnya.
Kronologis Penganiayaan
Peristiwa penganiayaan itu terjadi Jumat (20/12/2024) sekitar pukul 15.30 WIT.
Rizal Serang diduga dianiaya anggota Kepolisian sektor Pelabuhan Yos Sudarso (KPYS) di depan pintu masuk Pelabuhan Yos Sudarso, Kota Ambon.
Tangkapan layar video beredar saat Rizal Serang dianiaya oknum anggota polisi di depan Pelabuhan Yos Sudarso, Kota Ambon, Jumat (20/12/2024). (Istimewa)
Dalam video beredar, awalnya Rizal Serang sedang mengendarai mobil hendak memasuki area pelabuhan.
Namun, niatnya tersebut terhalang oleh seorang oknum anggota polisi.
Tanpa alasan yang jelas, oknum polisi langsung bertindak agresif dengan memukul mobil korban sebanyak dua kali sambil melontarkan kata-kata kasar, ‘An**** kau’.
Oknum polisi itu memaksa Rizal Serang keluar dari mobil.
Melihat situasi yang semakin memanas, anggota polisi lainnya ikut terlibat.
Salah seorang dari mereka bahkan membanting korban ke aspal dengan brutal.
Setelah itu, Rizal Serang langsung diborgol dan dibawa ke Mapolsek KPYS.
Peristiwa penganiayaan ini menyita perhatian warga sekitar yang menyaksikan langsung kejadian tersebut.
Kasus itu sudah dilaporkan korban melalui Kuasa Hukum, Ramli Lulang ke SPKT Polda Maluku dengan Nomor:LP/B/217/XII/2024/SPKT/POLDA MALUKU.
“Kami sudah buat laporan semalam dan sudah visum. Sekarang kita mau lakukan pemeriksaan lebih lanjut kondisi korban melalui CT Scan di RSU Haulussy Ambon,” kata Ketua LBH GP Ansor Kota Ambon itu saat diwawancarai TribunAmbon.com, Sabtu (21/12/2024).
Terpisah, Kapolresta Pulau Ambon dan Pulau-pulau Lease, Kombes Pol Driyano Andri Ibrahim mengaku oknum anggota tersebut sudah ditahan.
Ia menegaskan, proses hukum telah dilakukan termasuk kode etik terhadap pelaku.
“Oknum anggota sudah saya masukkan sel sejak kemarin, sudah diadakan proses secara hukum dan kode etik kepolisian,” katanya saat dikonfirmasi TribunAmbon.com.
Sumber: (Tribunnews/Fahdi Fahlevi) (TribunAmbon.com/Jenderal Louis)
Sebagian artikel ini telah tayang di TribunAmbon.com dengan judul Miris! Warga Dipukuli Oknum Polisi di Depan Pelabuhan Yos Sudarso
-

Tokoh Lintas Agama Banten Gagas Festival Budaya untuk Penguatan Toleransi
Jakarta –
Tokoh lintas agama dari Kota Serang, Banten menggagas upaya pemajuan kebudayaan demi penguatan toleransi antarumat beragama. Upaya pemajuan itu diharapkan membantu pembangunan kebudayaan lokal dan memberikan manfaat pertumbuhan ekonomi di daerah.
Unsur tokoh agama ini hadir di kelompok diskusi terarah yang digagas oleh Bintang Sembilan Wali (Biwali) di Kebun Kebangsaan Waladun Sholeh di Kota Serang dengan tema ‘Konsep Pemuka Agama dalam Rangka Mewujudkan Program Unggulan Toleransi Beragama dan Budaya dalam Upaya Pembangunan Daerah di Kota Serang’, Sabtu (21/12/2024).
Hadir tokoh lintas agama yaitu KH Matin Syarkowi, Pendeta Benny Halim, I Putu Gita, Sriwahyuni, Hilarius dan JS Gouw Keng Yu alias Asiong. Keenamnya adalah tokoh dari perwakilan umat Islam, Kristen, Hindu, Budha, Katolik, dan Konghucu.
Matin Syarkowi mengatakan bahwa tokoh lintas agama bisa sama-sama berkontribusi pada proses pemajuan kebudayaan di Kota Serang. Ini juga bisa berdampak pada kesejahteraan masyarakat misalnya dengan membuat festival kebudayaan bersama-sama.
“Ini bisa jadi perekat persatuan, bagaimana menyampaikan pesan membangun Kota Serang dengan kedamaian, terbuka,” ujarnya.
Menurutnya, setiap agama mengajarkan agar saling toleransi dan menghormati satu sama lain. Pengembangan kebudayaan bisa menjadi perekat dan pemersatu antar lintas agama.
“Ayo kita kembangkan sebagai pemersatu, saya ingin Kota Serang hidup sehingga aspek ekonominya bisa berputar. Kebermanfaatan untuk umat, yang belum berkesempatan kita gotong untuk berkesempatan,” ujarnya.
Pendeta Benny Halim menambahkan, agenda pembangunan kebudayaan di Kota Serang katanya bisa menjadi awal untuk sinergi membangun daerah. Perlu ada kerja sama antar lintas iman agar terjalin semangat membangun Banten.
Umat Kristen juga katanya menyambut baik jika ke depan ada pagelaran atau festival budaya yang menyatukan kekhasan masing-masing. Hal yang sifatnya positif, menurut Benny harus didukung demi kemajuan daerah.
“Titik kemajuan ini jadi penting bagi masyarakat, bangsa. Ini melalui budaya lintas iman, kami menyambut baik,” paparnya.
Sementara, Asiong dari perwakilan Konghucu menambahkan, ada barongsai, liong hingga wushu yang bisa ditampilkan dalam festival kebudayaan lintas agama. Tradisi kebudayaan itu bisa jadi alat komunikasi kerukunan umat beragama.
“Sehingga terjadi komunikasi dan kerukunan umat beragama. dari situ tercipta persatuan yang kuat, Pancasila kuat,”tambahnya.
Hasil dari diskusi terarah ini sendiri akan disampaikan ke pemerintah baik itu Pemkot Serang maupun Provinsi Banten. Harapannya kerukunan umat beragama di Kota Serang semakin kuat.
“Harapan kita seperti itu, saya ingin segera ke pemda dan juga lembaga-lembaga tertentu,” tambah KH Matin.
(bri/rfs)

