Xcloud.id

provinsi: BANTEN

  • Pakai Drone, Ukraina Serang Kota Rusia Berjarak 1.000 Km dari Perbatasan

    Pakai Drone, Ukraina Serang Kota Rusia Berjarak 1.000 Km dari Perbatasan

    Kyiv –

    Ukraina meluncurkan serangan drone besar-besaran ke Kota Kazan, Rusia, yang berjarak 1.000 Km dari perbatasan mereka. Serangan itu menghantam gedung tinggi di Kazan.

    Dilansir AFP, Minggu (22/12/2024), Kyiv meluncurkan serangan itu pada Sabtu (21/12). Ini merupakan serangan terbaru Ukraina ke Rusia dalam konflik yang telah berlangsung hampir tiga tahun.

    Salah satu drone menghantam gedung apartemen bertingkat tinggi di kota berpenduduk lebih dari 1,3 juta jiwa itu. Drone tersebut merusak gedung, tetapi tidak menimbulkan korban.

    Serangan ke wilayah Rusia jarang terjadi. Namun, Kazan dan wilayah Tatarstan yang kaya minyak di sekitarnya sebelumnya pernah menjadi sasaran pesawat nirawak Ukraina.

    “Hari ini Kazan mengalami serangan pesawat nirawak besar-besaran,” kata pemimpin di Tatarstan, Rustam Minnikhanov, mengatakan dalam sebuah posting di Telegram.

    “Dulu perusahaan industri diserang, sekarang musuh menyerang warga sipil di pagi hari,” tambahnya.

    Ukraina telah meningkatkan serangannya terhadap target di dalam Rusia selama beberapa bulan terakhir, khususnya setelah Washington memberi izin untuk menggunakan rudal untuk menyerang target militer di wilayah Rusia yang dekat dengan perbatasan bersama kedua negara.

    “Kami pasti akan terus menyerang target militer Rusia dengan pesawat nirawak dan rudal,” kata Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky.

    Di samping pesawat nirawak yang menghantam blok apartemen, tiga pesawat nirawak ditembak jatuh dan tiga lainnya diredam oleh sistem pertahanan udara Rusia.

    Dalam sebuah unggahan di Telegram, dia mengatakan Kyiv melampiaskan ‘kemarahannya atas kekalahan militer yang nyata terhadap penduduk Rusia yang cinta damai’.

    Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan tentara telah merebut sebuah desa baru di dekat kota utama Kurakhove di Ukraina timur tempat pasukan Rusia telah membuat kemajuan besar dalam beberapa bulan terakhir. Serangan terhadap Kazan terjadi sehari setelah serangan Rusia terhadap ibu kota Ukraina Kyiv menewaskan satu orang dan melukai 13 orang dan setelah lima orang tewas akibat serangan Ukraina di wilayah perbatasan Rusia, Kursk.

    (haf/imk)

  • PPN 12% Tuai Penolakan di Sana-sini, Begini Respons Airlangga

    PPN 12% Tuai Penolakan di Sana-sini, Begini Respons Airlangga

    Tangerang –

    Rencana pemerintah untuk menerapkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12% mulai 1 Januari 2025 menuai respons penolakan dari sejumlah masyarakat, khususnya di media sosial. Kenaikan pajak di tengah kita ketidakpastian dinilai makin memberatkan masyarakat hingga menurunkan daya beli.

    Merespons kondisi tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pihaknya tetap optimistis bahwa daya beli masih dapat terkendali di tahum depan. Pemerintah juga telah memgeluarkan berbagai stimulus untuk menjaga keseimbangan.

    “Kalau pemerintah selalu optimis,” kata Airlangga, usai acara Peluncuran EPIC Sale di Alam Sutera, Tangerang, Minggu (22/12/2024).

    “Tentu kita melihat daya beli tahun depan, pemerintah mengeluarkan berbagai paket stimulus,” sambungnya.

    Lebih lanjut, Airlangga pun menyebutkan beberapa stimulus yang akan diberikan di tahun depan antara lain seperti diskon tarif listrik 50% periode Januari-Februari hingga insentif pembelian rumah rumah Rp 2 miliar bebas PPN.

    Selaim itu untuk mobilitas, PPN untuk motor listrik ditanggung pemerintah (DTP) selaras dengan upaya mendorong Indonesia menurunkan emisi karbon. Demikian pula untuk mobil listrik dilanjutkan, bahkan ditambahkan potongan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP) sebesar 3%.

    “Nah itu kan membuktikan pemerintah memperhatikan apa yang dibeli oleh masyarakat,” ujarnya.

    Lebih lanjut Airlangga mengatakan, kenaikan PPN dari 11% menjadi 12% mendatangkan dampak yang tidak terlalu signifikan terhadap inflasi. Selaras dengan itu, pemerintah membebaskan sektor transportasi, sebagi penyumbang inflasi tinggi, dari PPN.

    Pembebasan PPN juga diberikan khususnya untuk bahan pokok penting. Airlangga menambahkan, beberapa bahan pokok juga ditanggung PPN-nya oleh pemerintah sehingga tetap di angka 11%.

    “Jadi kalau misalnya, contoh tepung terigu, minyak kita, kemudian gula industri, yang sebelumnya sudah bayar PPN 11%, ini tetap 11%, bukan dari 0,” terangnya.

    Airlangga juga memastikan, pemerintah akan segera menerbitakn Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang akan memuat rincian barang-barang mewah kena PPN 12%. Aturan itu akan terbit di akhir tahun 2024 ini.

    “PMK-nya sebelum 1 Januari (2025),” ujar Airlangga.

    Sebagai informasi, penolakan akan penerapan PPN 12% di tahun depan datang dari berbagai kalangan. Aksi demonstrasi bahkan sempat digelar untuk menolak implementasinya. Salah satunya, ada aksi yang digelar di Taman Aspirasi, Monas, Jakarta, Kamis (19/12/2024).

    Masa aksi menilai PPN 12% akan berdampak juga terhadap kehidupan mereka dan bukan hanya barang mewah seperti yang dikatakan pemerintah

    Perwakilan masa aksi dari akun X @barengwarga Risyad Azhary menjelaskan bahwa PPN 12% untuk barang mewah hanya permainan kata yang dibuat oleh pemerintah supaya dampak dari kebijakan itu tidak akan dirasakan oleh masyarakat biasa.

    “Terus seolah-olah dibikin itu nggak menyerang warga kelas menengah ke bawah dan hanya untuk barang mewah doang. Itu diksi yang mereka pakai,” katanya.

    Padahal kaya Risyad, PPN 12% ini pasti akan berdampak juga terhadap masyarakat menengah dan masyarakat kecil.

    “Contohnya, harga minyak yang katanya stay di 11% itu cuma merek MinyaKita doang. Sekarang apakah mungkin satu brand MinyaKita ini memenuhi demand semua penduduk? Nggak mungkin gitu kan. Saya juga udah cek harga dari lapangan, udah naik juga harga MinyaKita hari ini,” katanya.

    (shc/rrd)

  • Airlangga Sebut Transaksi QRIS dan E-Toll Tak Dikenakan PPN 12 Persen

    Airlangga Sebut Transaksi QRIS dan E-Toll Tak Dikenakan PPN 12 Persen

    Airlangga Sebut Transaksi QRIS dan E-Toll Tak Dikenakan PPN 12 Persen
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membantah transaksi pembayaran virtual melalui QRIS dan e-Money seperti e-toll dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
    Menurut Airlangga, pemerintah tidak mengenakan tarif
    PPN 12 persen
    untuk transaksi berbasis QRIS maupun kartu debit.
    “Hari ini ramai QRIS. Itu juga tidak dikenakan PPN. Jadi QRIS tidak ada PPN. Sama seperti
    debit card
    transaksi yang lain,” kata Airlangga dalam keterangan tertulis di Tangerang, Banten, Minggu (22/12/2024).
    Airlangga mengatakan, QRIS sudah digunakan di berbagai negara di Asia, termasuk Indonesia, Singapura, Malaysia, Vietnam, dan Thailand.
    Ia memastikan, masyarakat tidak akan dikenakan PPN 12 persen jika bertransaksi menggunakan QRIS di Indonesia maupun di negara yang sudah menggunakan sistem pembayaran virtual itu.
    “Kalau ke sana pun (negara Asia lain) juga pakai QRIS dan tidak ada PPN. Jadi ini kami klarifikasi bahwa
    payment system
    tidak dikenakan PPN, karena ini kan transaksi, yang PPN adalah barang,” ujarnya.
    “Transportasi itu tanpa PPN. Jadi yang namanya tol dan kawan-kawannya, e-toll juga tidak ada PPN,” sambungnya.
    Airlangga mengatakan, selain sistem pembayaran, PPN juga tidak berlaku untuk bahan pokok. Ia mengatakan, bahan makanan seperti tepung terigu, minyak goreng Minyakita, dan gula bebas dari dampak kenaikan PPN.
    Menurut Airlangga, tarif PPN 12 persen juga tidak dikenakan untuk tarif tol, sektor kesehatan, dan pendidikan, kecuali barang dan jasa khusus.
    “Kecuali yang khusus. Yang khusus nanti yang ditentukan,” tuturnya.
    Airlangga mengakui, kenaikan PPN memang akan berdampak terhadap inflasi. Namun, menurut dia, pengaruh itu tidak akan terlalu besar.
    “PPN naik itu satu persen, dari 11 (persen) ke 12 (persen), bukan dari nol ke 12 (persen). Jadi dari segi kenaikan ini pengaruh inflasi ada, tapi relatif tidak terlalu tinggi,” ucap dia.
    Sebelumnya, Pemerintah Indonesia menetapkan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen yang akan berlaku mulai 1 Januari 2025.
    Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan, kebijakan ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan penerimaan negara guna mendukung stabilitas ekonomi nasional.
    “Kenaikan tarif PPN menjadi 12 persen dilakukan sesuai amanat Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Langkah ini bertujuan menjaga keseimbangan fiskal di tengah tantangan ekonomi global,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (16/12/2024).
    Menteri Keuangan menekankan bahwa kenaikan tarif PPN ini tidak berlaku untuk kebutuhan dasar masyarakat.
    Barang pokok dan layanan esensial seperti kesehatan dan pendidikan umum tetap dibebaskan dari PPN atau dikenakan tarif lebih rendah.
    “Penerimaan dari PPN 12 persen ini akan dialokasikan untuk mendukung program-program pembangunan pemerintah, seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Dengan begitu, kebijakan ini diharapkan dapat berkontribusi bagi kesejahteraan masyarakat,” kata Sri Mulyani.
    Sri Mulyani juga meminta masyarakat untuk memahami kebijakan ini dengan baik.
    “Kami mengimbau masyarakat untuk mengetahui barang dan jasa yang terdampak sehingga bisa mempersiapkan diri menghadapi perubahan,” ujarnya.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Omzet Bisnis Ritel RI Diproyeksi Tembus Rp440,3 Triliun pada 2024

    Omzet Bisnis Ritel RI Diproyeksi Tembus Rp440,3 Triliun pada 2024

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) memproyeksikan bisnis ritel akan tetap tumbuh dengan mengantongi omzet senilai Rp440,3 triliun pada 2024. Program Every Price is Cheap (EPIC) Sale jadi salah satu pendorong. 

    Solihin menjelaskan total omzet senilai Rp440,3 triliun ini diperoleh dari perkiraan tahunan yang bisa mencapai Rp426 triliun. Ini artinya, omzet yang dikantongi peritel adalah Rp1,2 triliun per hari, dengan estimasi 354 hari.

    Adapun, jika ditambah dengan periode EPIC Sale, maka omzet yang dikantongi diproyeksi tumbuh 8% sehingga akan mencapai Rp14,3 triliun. Dengan begitu, total omzet yang diraup di bisnis ritel sepanjang 2024 adalah Rp440,3 triliun.

    “Totalnya [omzet Rp426 triliun], dikalikan 8% [target pertumbuhan] saya bulatkan Rp14,3 triliun, [total] kurang lebih sekitar Rp440,3 triliun,” jelas Solihin di Alfamart Drive Thru Alam Sutera, Kota Tangerang, Banten, Minggu (22/12/2024). 

    Solihin menuturkan bahwa program EPIC Sale diharapkan mampu meningkatkan penjualan di gerai peritel yang tergabung ke dalam Aprindo di Tanah Air. “Asumsi program ini mengundang masyarakat untuk belanja lebih diperkirakan setidaknya naik sampai dengan 8%,” ujarnya.

    Lebih lanjut, dia juga berharap program yang digelar mulai dari 22-31 Desember ini mampu mendongkrak daya beli masyarakat.

    “Kita harapkan daya beli masyarakat dengan program ini semakin terangsang untuk bisa membeli sebanyak-banyaknya, dan kita tutup nanti tahun ini dengan ketumbuhan ekonomi yang lebih baik,” ujarnya.

    Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah terus mendorong pertumbuhan perdagangan dalam negeri pada 2024. Dia pun berharap program EPIC Sale mampu mendongkrak daya beli masyarakat.

    “Mudah-mudahan dengan rangkaian kegiatan ini daya beli kita bisa terdongkrak. Apalagi kalau ibu-ibu dikasih diskon, pasti menarik,” tutur Airlangga.

    Airlangga menjelaskan, setidaknya ada tiga rangkaian kegiatan yang digelar pemerintah untuk mendorong pertumbuhan perdagangan pada 2024.

    Rinciannya, Harbolnas dengan target yang diperkirakan Rp40 triliun, BINA (Belanja di Indonesia Aja) Diskon dengan target Rp25 triliun, serta EPIC Sale sekitar Rp14 triliun.

    Dengan demikian, lanjut Airlangga, Indonesia akan mengantongi transaksi sekitar Rp80 untuk satu bulan ini di Desember tahun ini.

    “Kalau didolarkan itu sekitar US$5 miliar. Berarti US$5 miliar ini adalah penghematan devisa belanja di Indonesia saja. Jadi ini program Pak Menteri Perdagangan [Budi Santoso] yang harus kita dukung,” pungkasnya.

  • Ini Cara ke Ancol Pakai KRL, MRT, Transjakarta Jelang Libur Nataru

    Ini Cara ke Ancol Pakai KRL, MRT, Transjakarta Jelang Libur Nataru

    Jakarta, Beritasatu.com – Menjelang libur Natal dan Tahun Baru (Nataru), destinasi wisata menarik di Jakarta Utara seperti Ancol Taman Impian kembali menjadi salah satu destinasi wisata favorit bagi keluarga. Apalagi lebih mudah menggunakan transportasi umum, KRL, MRT, Transjakarta.

    Sebagai tempat wisata ikonik di Jakarta Utara, tempat ini menawarkan berbagai atraksi menarik, mulai dari Taman Hiburan Dunia Fantasy (Dufan), SeaWorld, Atlantis Ancol, Samudera Ancol, Jakarta Bird Land, Pantai Carnaval, Dermaga Cinta, dan masih banyak lagi.

    Nah, bagi pengunjung bisa menggunakan mobil pribadi untuk menuju Ancol. Namun, bagi yang memilih transportasi umum, terdapat beberapa pilihan rute menggunakan KRL, MRT, atau TransJakarta.

    Rute KRL

    Dari Bogor, Depok, atau Stasiun-stasiun sekitarnya:

    Pengunjung dapat naik KRL jurusan Bogor atau Depok menuju Stasiun GKota. Setelah tiba di Stasiun Kota, mereka harus berpindah ke KRL jurusan Tanjung Priok dan turun di Stasiun Kampung Bandan.

    Dari Bekasi atau Stasiun Jatinegara:

    Penumpang dapat naik KRL jurusan Bekasi menuju Stasiun Kampung Bandan via Manggarai atau via Senen. 

    Dari Tangerang atau Serpong:

    Pengunjung dapat naik KRL jurusan Tangerang atau Serpong menuju Stasiun Tanah Abang. Di Tanah Abang, mereka harus berpindah ke KRL jurusan Kampung Bandan dan turun di Stasiun Kampung Bandan.

    Rute MRT

    Dari Lebak Bulus atau Stasiun-stasiun terdekat:

    Pengunjung dapat naik MRT jurusan Lebak Bulus dan turun di Stasiun Blok M. Kemudian, mereka harus mengganti jalur ke MRT jurusan Kota dan turun di Stasiun Dukuh Atas. Dari Stasiun Dukuh Atas, perjalanan dapat dilanjutkan dengan KRL jurusan Kota hingga Stasiun Ancol.

    Dari Bundaran HI atau Stasiun-stasiun terdekat:

    Penumpang dapat naik MRT jurusan Bundaran HI dan turun di Stasiun Dukuh Atas. Di Stasiun Dukuh Atas, mereka harus berpindah ke KRL jurusan Kota dan turun di Stasiun Ancol.

    Rute TransJakarta

    Pengguna TransJakarta dari berbagai arah di Jakarta dapat memilih rute yang melewati Halte Ancol, seperti Koridor 1 atau 12. Setelah itu, mereka harus turun di Halte Ancol dan melanjutkan perjalanan menuju pintu masuk Ancol.

    Untuk navigasi di dalam kompleks Ancol Taman Impian, pengunjung dapat mengambil peta di pintu masuk atau menuju pusat informasi yang tersedia.

  • Airlangga Tegaskan Tidak Ada PPN untuk E-Tol dan QRIS

    Airlangga Tegaskan Tidak Ada PPN untuk E-Tol dan QRIS

    Tangerang, Beritasatu.com – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan, pemerintah tidak akan mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk transaksi elektronik, seperti e-tol atau Quick Response Indonesian Standard (QRIS).

    Hal ini disampaikan Airlangga Hartarto saat menghadiri peluncuran “Every Price is Cheap Sale (EPIC Sale)” yang diadakan Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) berkolaborasi dengan Kementerian Perdagangan di Tangerang.

    “Jadi transportasi itu tanpa PPN. Jadi yang namanya (transaksi) e-tol dan kawan-kawannya tidak ada PPN, jadi jangan diolah-olah (goreng),” kata Airlangga Hartarto di lokasi acara, Minggu (22/12/2024).

    Dia menipis isu yang berkembang transaksi pembiayaan dengan sistem elektronik, seperti QRIS akan ikut terkena penyesuain PPN pada awal Januari 2025. “Hari ini ramai QRIS. Itu juga tidak dikenakan PPN. Jadi QRIS tidak ada PPN, sama seperti debit card transaksi yang lain,” kata dia.

    Selain itu, dia menyampaikan untuk pembelian kendaraan listrik, tidak ada kenaikan PPN dan masih tetap sebesar 11%. Bahkan, bagi masyarakat yang menggunakan daya listrik di bawah 2.200 watt akan diberikan subsidi atau diskon oleh pemerintah sebesar 50% pada Januari sampai Februari 2025.

    Kemudian untuk pembelian perumahan seharga Rp 2 milar, PPN ditanggung pemerintah. Sedangkan untuk pembelian rumah seharga Rp 5 milar, mendapat potongan Rp 1 miliar. “Itu bukti pemerintah memperhatikan apa yang dibeli masyarakat,” tandas Airlangga.

    Sebelumnya beredar kabar transaksi uang elektronik menjadi objek pajak yang dikenakan tarif PPN 12% mulai 1 Januari 2025. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pun memberikan klarifikasi. 

    “Perlu kami tegaskan bahwa pengenaan PPN atas jasa layanan uang elektronik sudah dilakukan sejak berlakunya UU PPN Nomor 8 Tahun 1983 yang berlaku sejak 1 Juli 1984, artinya bukan objek pajak baru,” kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti dikutip dari Antara, Jumat (20/12/2024).

    UU PPN telah diperbarui dalam UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Dalam UU HPP, layanan uang elektronik tidak termasuk objek yang dibebaskan dari PPN. Artinya, ketika PPN naik menjadi 12% nanti, tarif tersebut juga berlaku untuk transaksi uang elektronik.

  • Transjakarta Koridor 1 dan 2 Akan Dihapus, Pelanggan Dikhawatirkan Pindah ke Kendaraan Pribadi Megapolitan 22 Desember 2024

    Transjakarta Koridor 1 dan 2 Akan Dihapus, Pelanggan Dikhawatirkan Pindah ke Kendaraan Pribadi Megapolitan 22 Desember 2024

    Transjakarta Koridor 1 dan 2 Akan Dihapus, Pelanggan Dikhawatirkan Pindah ke Kendaraan Pribadi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Rencana penghapusan koridor satu dan dua Transjakarta (TJ) karena bersinggungan dengan jalur MRT dikhawatirkan mengalihkan pelanggan transportasi umum ke kendaraan pribadi seperti sepeda motor.
    Hal itu dinilai berpotensi menambah kemacetan Jakarta yang setiap hari sudah padat.
    “Begitu mereka dipaksa pindah ke MRT karena layanan TJ Koridor 1 dan 2 dihapuskan, maka mereka akan pindah ke sepeda motor, dan ini jelas suatu kekonyolan yang tidak terampuni,” kata pengamat transportasi sekaligus Ketua Inisiatif Strategis untuk Transportasi (Instran) Darmaningtyas dalam keterangan tertulis, Minggu (22/12/2024).
    Darma menilai, MRT tak bisa menggantikan Transjakarta. Pasalnya, karakteristik pelanggan dan tarif kedua moda transportasi tersebut berbeda.
    Dari aspek sosial ekonomi misalnya, pelanggan MRT memiliki kelas sosial ekonomi yang lebih tinggi. Ini terlihat dari penampilan fisik, jenis pakaian pelanggan MRT yang rata-rata bermerek, parfum yang digunakan, hingga tas yang dibawa.
    Selain itu, menurutnya, sangat jarang pengguna MRT menenteng tas plastik atau kardus. Sementara, pemandangan demikian lumrah terlihat di KRL.
    “Jadi dari aspek sosial ekonomi ini saja, sangat tidak realistis memindahkan pelanggan TJ ke MRT,” ujarnya.
    Kedua, dari segi tarif, MRT jauh lebih mahal karena dihitung berdasarkan jarak tempuh. Untuk menaiki rute MRT Lebak Bulus–Bundaran HI, tarifnya mencapai Rp 14.000. Sementara, tarif Transjakarta hanya Rp 3.500.
    “Dengan tarif sebesar itu, jelas tidak mungkin terjangkau oleh pengguna TJ. Tarif itu terjangkau bagi pengguna mobil pribadi,” kata Darma.
    Darma pun menilai, rencana penghapusan koridor satu dan dua Transjakarta membuktikan Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) tak memahami kondisi lapangan.
    “Jadi semestinya cara berfikir insan Dinas Perhubungan Daerah Khusus Jakarta (DKJ) itu bukan menghapus layanan TJ Koridor 1 dan 2, tapi bagaimana memindahkan pengguna mobil pribadi ke angkutan umum, khususnya MRT,” kata dia.
    Sebelumnya diberitakan, Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Jakarta mengungkapkan rencana penghapusan rute Transjakarta yang bersinggungan dengan MRT.
    Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Syafrin Liputo menuturkan, langkah itu diambil supaya tidak terjadi tumpang tindih antarmoda transportasi umum.
    “Contohnya untuk MRT Lebak Bulus sampai Kota (jika sudah) terbangun, maka untuk koridor satu Transjakarta dari Blok M sampai Kota itu nanti ditiadakan,” kata Syafrin saat dikonfirmasi, Jumat (20/12/2024).
    Syafrin menyebut, penghapusan bakal dilakukan setelah pengerjaan jalur MRT rute Lebak Bulus sampai Kota rampung.
    “Memang sudah masuk dalam rencana induk transportasi Jakarta,” ucapnya.
    Selain itu, Dishub juga berencana menghapus rute Transjakarta koridor dua Pulo Gadung-Harmoni jika seluruh jaringan MRT sudah terbangun.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dishub DKI catat kenaikan pergerakan penumpang di tujuh terminal AKAP

    Dishub DKI catat kenaikan pergerakan penumpang di tujuh terminal AKAP

    Jakarta (ANTARA) – Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta mencatat kenaikan signifikan pergerakan penumpang di tujuh terminal layanan antar kota antar provinsi (AKAP) pada momentum musim liburan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025.

    Ke tujuh terminal AKAP itu meliputi Terminal Pulo Gebang, Terminal Kampung Rambutan, Terminal Kalideres, Terminal Tanjung Priok, Terminal Lebak Bulus, Terminal Angke dan Terminal Grogol.

    “Terjadi kenaikan jumlah penumpang berangkat sebesar 51,60 persen dengan total 5.637 penumpang. Penumpang datang total 2.882 penumpang,” kata Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo di Jakarta, Minggu.

    Di Terminal Kampung Rambutan, tercatat ada 1.508 penumpang yang berangkat dan sebanyak 3.319 penumpang yang datang dengan total kenaikan penumpang sebesar 90,56 persen.

    Di Terminal Kalideres, ada 1.842 penumpang yang berangkat dan sebanyak 545 penumpang yang datang dengan total kenaikan penumpang 77,27 persen.

    Berikutnya, di Terminal Tanjung Priok, tercatat 643 penumpang berangkat dan 342 penumpang datang dengan total penumpang mengalami kenaikan 30,69 persen.

    Di Terminal Lebak Bulus, tercatat ada 632 penumpang yang berangkat dan 115 penumpang yang tiba.
    Dibandingkan periode 12-18 Desember 2024, kenaikan penumpang lewat terminal di Jakarta bagian selatan ini mencapai 469,57 persen.

    Di Terminal Grogol, tercatat ada 302 penumpang yang berangkat dan 58 penumpang yang tiba dengan persentase kenaikan penumpang mencapai 15,07 persen.

    Secara akumulasi, dari tujuh terminal, total ada 5.637 penumpang yang berangkat, naik 51,60 persen dibandingkan periode sebelum masa angkutan Nataru pada 12-18 Desember 2024 yang mencapai 3.718 penumpang.

    Sementara itu, total penumpang yang tiba di Jakarta melalui tujuh terminal mencapai 2.882 penumpang, turun 38,59 persen dibandingkan sebelum masa angkutan Nataru yang mencapai 4.693 penumpang.

    Pewarta: Ade irma Junida
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2024

  • DPO Kasus Laboratorium Narkoba di Bali Ditangkap Bareskrim Polri di Thailand

    DPO Kasus Laboratorium Narkoba di Bali Ditangkap Bareskrim Polri di Thailand

    Jakarta, Beritasatu.com – Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri berhasil menangkap seorang tersangka yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) terkait kasus laboratorium narkotika jenis hasis di Bali. Penangkapan dilakukan di Thailand pada Minggu (22/12/2024).

    Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Pol Mukti Juharsa menyebut tersangka merupakan tokoh utama dalam pengoperasian laboratorium narkoba yang sebelumnya diungkap di Bali.

    “Tersangka ini adalah pengendali laboratorium narkoba di Bali,” ujar Mukti ketika dikonfirmasi dilansir dari Antara.

    Namun, ia belum memberikan informasi detail mengenai identitas tersangka. Mukti menyatakan bahwa Polri akan memberikan keterangan resmi terkait kasus ini di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, pada Minggu sore.

    Sebelumnya, Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri mengungkap laboratorium produksi narkotika jenis hasis yang beroperasi di sebuah vila di Jalan Raya Uluwatu, Jimbaran, Kabupaten Badung, Bali.

    Kabareskrim Polri Komjen Pol Wahyu Widada mengungkapkan pengungkapan tersebut merupakan hasil pengembangan jaringan narkoba internasional. Kasus ini bermula dari pengungkapan 25 kilogram hasis yang hendak dikirim ke Belanda pada September 2024 di Daerah Istimewa Yogyakarta.

    Setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut, diketahui bahwa hasis sebanyak 25 kilogram tersebut diproduksi dalam sebuah laboratorium narkotika di Bali.

  • MRT Dinilai Tak Bisa Gantikan Transjakarta, Karakteristik Pelanggan dan Tarif Berbeda Megapolitan 22 Desember 2024

    MRT Dinilai Tak Bisa Gantikan Transjakarta, Karakteristik Pelanggan dan Tarif Berbeda Megapolitan 22 Desember 2024

    MRT Dinilai Tak Bisa Gantikan Transjakarta, Karakteristik Pelanggan dan Tarif Berbeda
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pengamat transportasi sekaligus Ketua Inisiatif Strategis untuk Transportasi (Instran) Darmaningtyas menilai, Moda Raya Terpadu (MRT) tak bisa gantikan Transjakarta.
    Pasalnya, karakteristik pelanggan kedua moda transportasi tersebut berbeda. Tarif MRT pun tak sama dengan Transjakarta.
    “Karakter pelanggan Transjakarta (TJ) itu berbeda dengan karakter pelanggan MRT, baik dari aspek sosial ekonomi, tarif, maupun pola perjalanannya, sehingga tidak bisa keberadaan MRT itu menggantikan layanan TJ, meskipun satu rute,” kata Darma dalam keterangan tertulis, Minggu (22/12/2024).
    Dari aspek sosial ekonomi misalnya, pelanggan MRT memiliki kelas sosial ekonomi yang lebih tinggi. Ini terlihat dari penampilan fisik, jenis pakaian pengguna MRT yang rata-rata bermerek, parfum yang digunakan, hingga tas yang dibawa.
    Menurutnya, sangat jarang pengguna MRT menenteng tas plastik atau kardus. Sementara, pemandangan demikian lumrah terlihat di KRL.
    “Jadi dari aspek sosial ekonomi ini saja, sangat tidak realistis memindahkan pelanggan TJ ke MRT,” ujarnya.
    Kedua, dari segi tarif, MRT jauh lebih mahal karena dihitung berdasarkan jarak tempuh. Untuk menaiki rute MRT Lebak Bulus–Bundaran HI, tarifnya mencapai Rp 14.000. Sementara, tarif Transjakarta
    flat 
    hanya Rp 3.500.
    “Dengan tarif sebesar itu, jelas tidak mungkin terjangkau oleh pengguna TJ. Tarif itu terjangkau bagi pengguna mobil pribadi,” kata Darma.
    Darma pun mengaku terkejut dengan rencana penghapusan koridor 1 Transjakarta (Blok M-Kota) dan koridor 2 Transjakarta (Pulogadung-Monas) karena bakal bersinggungan dengan jalur MRT.
    Menurutnya, rencana ini membuktikan Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) tak memahami kondisi lapangan, termasuk pelanggan MRT dan Transjakarta.
    Dia khawatir, dengan dihapusnya koridor 1 Transjakarta, masyarakat yang semula menggunakan transportasi umum justru beralih pakai sepeda motor. Sehingga, hal ini berpotensi meningkatkan angka kemacetan.
    “Begitu mereka dipaksa pindah ke MRT karena layanan TJ Koridor 1 dihapuskan, maka mereka akan pindah ke sepeda motor. Dan ini jelas suatu kekonyolan yang tidak terampuni,” tutur dia.
    Sebelumnya diberitakan, Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Jakarta mengungkapkan rencana penghapusan rute Transjakarta yang bersinggungan dengan MRT.
    Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Syafrin Liputo menuturkan, langkah itu diambil supaya tidak terjadi tumpang tindih antarmoda transportasi umum.
    “Contohnya untuk MRT Lebak Bulus sampai Kota (jika sudah) terbangun, maka untuk koridor satu Transjakarta dari Blok M sampai Kota itu nanti ditiadakan,” kata Syafrin saat dikonfirmasi, Jumat (20/12/2024).
    Syafrin menyebut, penghapusan bakal dilakukan setelah pengerjaan jalur MRT rute Lebak Bulus sampai Kota rampung.
    “Memang sudah masuk dalam rencana induk transportasi Jakarta,” ucapnya.
    Selain itu, Dishub juga berencana menghapus rute Transjakarta koridor dua Pulo Gadung-Harmoni jika seluruh jaringan MRT sudah terbangun.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.