Xcloud.id

provinsi: Aceh

  • 2 Prabowo Minta Mendagri Proses Bupati Aceh Selatan: Dalam Militer Itu Desersi Nasional

    2 Prabowo Minta Mendagri Proses Bupati Aceh Selatan: Dalam Militer Itu Desersi Nasional

    Prabowo Minta Mendagri Proses Bupati Aceh Selatan: Dalam Militer Itu Desersi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden Prabowo Subianto memberi sindiran kepada para bupati yang dinilai tidak siap menghadapi situasi krisis di daerahnya.
    Pesan Presiden itu disampaikan di tengah sorotan terhadap Bupati Aceh Selatan, Mirwan, yang pergi menunaikan umrah tanpa izin. 
    Prabowo
    awalnya menyampaikan apresiasi atas kehadiran para kepala daerah dalam rapat tersebut.
    Namun, ia menegaskan bahwa para bupati memang dipilih untuk menghadapi situasi sulit, terutama saat bencana terjadi.
    “Terima kasih, hadir semua bupati? Terima kasih ya para bupati. Kalian yang terus berjuang untuk rakyat. Memang kalian dipilih untuk menghadapi kesulitan,” katanya saat memimpin
    rapat penanganan bencana
    di
    Banda Aceh
    , Minggu (7/12/2025).
    Prabowo lalu melontarkan sindiran kepada bupati yang tidak siap bekerja dalam kondisi darurat.
    Ia lantas meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk menindak bupati yang meninggalkan wilayahnya saat banjir bandang. 
    “Kalau ada yang mau lari, lari saja enggak apa-apa… hehe. Copot. Mendagri bisa ya diproses ini?” kata Prabowo.
    “Bisa, Pak,” sahut Mendagri Tito Karnavian.
    Prabowo melanjutkan bahwa dalam dunia militer, tindakan meninggalkan tugas saat kondisi genting disebut desersi, dan itu tidak dapat ditoleransi.
    “Itu kalau tentara namanya desersi. Dalam keadaan bahaya, meninggalkan anak buah, waduh… itu enggak bisa. Saya enggak mau tanya partai mana. Sudah kau pecat?” sentil Prabowo.
    Pernyataan tersebut disambut senyum para kepala daerah yang hadir.
    Prabowo kemudian menegaskan bahwa pemerintah pusat akan terus memberikan dukungan kepada para bupati yang bekerja di garis depan.
    “Baik Mendagri, terima kasih. Saya lihat bupati pada senyum semua itu? Pokoknya kita dukung terus,” kata Presiden.
    Bupati Aceh Selatan, Mirwan, disebut tidak izin untuk pergi umrah. Diketahui, kepala daerah yang berpegian ke luar negeri diharuskan izin terlebih dahulu.
    “Yang bersangkutan tidak ada izin (untuk pergi umrah),” kata Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto kepada Kompas.com, Jumat (5/12/2025).
    Bima menyampaikan, seharusnya kepala daerah dapat menyesuaikan rencana umrah ketika wilayahnya membutuhkan lebih banyak perhatian khusus. Bima meminta kepala daerah fokus pada penanganan bencana.
    “Seharusnya dalam kondisi seperti ini rencana umrah bisa disesuaikan. Harus fokus pada penanganan bencana,” ucap Bima.
    Terkait sanksi, lanjut Bima, pihaknya akan melihat pemeriksaan terlebih dahulu.
    “Kemendagri akan mengirimkan irsus (Inspektur Khusus) besok ke Aceh. Kita lihat hasil pemeriksaan nanti,” tandasnya.
    Mirwan sempat memberikan klarifikasi terkait keberangkatannya ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah umrah di tengah situasi penanganan musibah banjir yang melanda wilayahnya.
    Dalam keterangan tertulisnya pada Jumat (5/12/2025), Mirwan mengaku turun langsung ke lokasi banjir dan meninjau kondisi para pengungsi sebelum berangkat umrah.
    “Sebelum saya berangkat, saya sudah turun langsung mengecek kondisi masyarakat terdampak banjir dan memastikan seluruh OPD bekerja sesuai alur komando. Dari hasil koordinasi, situasi saat itu terkendali sehingga saya dapat menunaikan nazar saya untuk melaksanakan ibadah umrah,” ungkapnya.
    Terkait dengan surat Gubernur Aceh yang menolak izin keluar, Mirwan menyebutkan, surat tersebut baru diterima oleh Pemkab Aceh Selatan pada 2 Desember 2025. Sementara ia sudah lebih dahulu berada di Mekkah.
    “Informasi dari daerah juga terlambat diterima karena jaringan telekomunikasi dan listrik di Aceh Selatan sempat padam akibat gangguan listrik di Aceh. Inilah yang menyebabkan adanya miskomunikasi,” jelasnya. Mirwan memastikan, penanganan banjir tetap berlangsung efektif di bawah komando posko dan OPD terkait.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pemkot Bandung Gerak Cepat, Rp2 Miliar Disalurkan untuk Ringankan Derita Korban Bencana di Sumatera

    Pemkot Bandung Gerak Cepat, Rp2 Miliar Disalurkan untuk Ringankan Derita Korban Bencana di Sumatera

    Bandung: Pemerintah Kota Bandung menyalurkan bantuan kemanusiaan senilai Rp2 miliar untuk warga terdampak banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Bantuan ini disalurkan melalui Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) sebagai wujud solidaritas warga Bandung dalam membantu ribuan korban bencana di Sumatera.

    Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menegaskan bahwa aksi cepat ini merupakan bagian dari upaya bersama yang dipimpin oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang sejak awal telah menggerakkan respons kemanusiaan berskala besar.

    Dalam beberapa hari terakhir, Gubernur Jawa Barat memimpin penggalangan donasi serta pendistribusian logistik bagi pengungsi di wilayah terdampak. Bahkan, Gubernur turun langsung membeli kebutuhan warga mulai dari pangan, selimut, perlengkapan bayi, pakaian, hingga obat-obatan, agar setiap bantuan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di lapangan.

    “Gerak cepat yang dilakukan Bapak Gubernur adalah contoh bagi kami di daerah. Itulah sebabnya Bandung bergerak cepat agar gelombang bantuan dari Jawa Barat semakin kuat,” kata Farhan.

    Farhan menambahkan bahwa dirinya menerima amanah langsung dari Gubernur untuk memastikan Kota Bandung hadir dalam misi kemanusiaan ini, meski ia tidak dapat ikut langsung dalam rombongan gubernur ke lokasi bencana. 

    Farhan menyampaikan duka mendalam atas besarnya dampak bencana, ribuan rumah rusak, fasilitas umum lumpuh, dan ratusan korban masih dinyatakan hilang. Kebutuhan logistik di lapangan pun diperkirakan masih akan terus meningkat.

    Ia menegaskan bahwa langkah Pemkot Bandung yang juga didukung Bank BJB, bukan hanya penyaluran dana, tetapi bagian dari panggilan kemanusiaan dan solidaritas.

    “Bencana di Sumatera adalah panggilan kemanusiaan bagi kita semua. Bandung hadir bukan hanya dengan bantuan dana, tetapi dengan rasa solidaritas warga Bandung untuk saudara-saudara kita di wilayah terdampak,” ujar Farhan.

    Farhan mengapresiasi penuh langkah Gubernur Jawa Barat dalam memastikan kehadiran Jawa Barat di Sumatera. Menurutnya, sinergi pemerintah provinsi dan pemerintah kota/kabupaten akan membantu mempercepat pemulihan para korban bencana.

    “Saat Jawa Barat bergerak sebagai satu kesatuan, dampaknya jauh lebih besar. Kami di Kota Bandung memperkuat apa yang sudah dilakukan Pak Gubernur, supaya bantuan dari Jawa Barat benar-benar terasa bagi mereka yang terdampak,” tuturnya.

    Farhan juga mengajak masyarakat Bandung, mulai dari komunitas, pelaku usaha, lembaga keagamaan, hingga organisasi kemanusiaan untuk bersama-sama melanjutkan dukungan bagi saudara-saudara kita yang terdampak bencana di Sumatera.

    Bandung: Pemerintah Kota Bandung menyalurkan bantuan kemanusiaan senilai Rp2 miliar untuk warga terdampak banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Bantuan ini disalurkan melalui Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) sebagai wujud solidaritas warga Bandung dalam membantu ribuan korban bencana di Sumatera.
     
    Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menegaskan bahwa aksi cepat ini merupakan bagian dari upaya bersama yang dipimpin oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang sejak awal telah menggerakkan respons kemanusiaan berskala besar.
     
    Dalam beberapa hari terakhir, Gubernur Jawa Barat memimpin penggalangan donasi serta pendistribusian logistik bagi pengungsi di wilayah terdampak. Bahkan, Gubernur turun langsung membeli kebutuhan warga mulai dari pangan, selimut, perlengkapan bayi, pakaian, hingga obat-obatan, agar setiap bantuan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di lapangan.

    “Gerak cepat yang dilakukan Bapak Gubernur adalah contoh bagi kami di daerah. Itulah sebabnya Bandung bergerak cepat agar gelombang bantuan dari Jawa Barat semakin kuat,” kata Farhan.
     
    Farhan menambahkan bahwa dirinya menerima amanah langsung dari Gubernur untuk memastikan Kota Bandung hadir dalam misi kemanusiaan ini, meski ia tidak dapat ikut langsung dalam rombongan gubernur ke lokasi bencana. 
     
    Farhan menyampaikan duka mendalam atas besarnya dampak bencana, ribuan rumah rusak, fasilitas umum lumpuh, dan ratusan korban masih dinyatakan hilang. Kebutuhan logistik di lapangan pun diperkirakan masih akan terus meningkat.
     
    Ia menegaskan bahwa langkah Pemkot Bandung yang juga didukung Bank BJB, bukan hanya penyaluran dana, tetapi bagian dari panggilan kemanusiaan dan solidaritas.
     
    “Bencana di Sumatera adalah panggilan kemanusiaan bagi kita semua. Bandung hadir bukan hanya dengan bantuan dana, tetapi dengan rasa solidaritas warga Bandung untuk saudara-saudara kita di wilayah terdampak,” ujar Farhan.
     
    Farhan mengapresiasi penuh langkah Gubernur Jawa Barat dalam memastikan kehadiran Jawa Barat di Sumatera. Menurutnya, sinergi pemerintah provinsi dan pemerintah kota/kabupaten akan membantu mempercepat pemulihan para korban bencana.
     
    “Saat Jawa Barat bergerak sebagai satu kesatuan, dampaknya jauh lebih besar. Kami di Kota Bandung memperkuat apa yang sudah dilakukan Pak Gubernur, supaya bantuan dari Jawa Barat benar-benar terasa bagi mereka yang terdampak,” tuturnya.
     
    Farhan juga mengajak masyarakat Bandung, mulai dari komunitas, pelaku usaha, lembaga keagamaan, hingga organisasi kemanusiaan untuk bersama-sama melanjutkan dukungan bagi saudara-saudara kita yang terdampak bencana di Sumatera.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News

    (MMI)

  • 4 Warga Lebak Sempat Terjebak Banjir di Aceh Kini Sudah Bisa Pulang Kampung

    4 Warga Lebak Sempat Terjebak Banjir di Aceh Kini Sudah Bisa Pulang Kampung

    Jakarta –

    Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak memulangkan empat warganya yang sempat terjebak banjir di Sumatera. Keempat warga itu saat ini sudah tiba di Bandara Soekarno Hatta.

    “Keempat warga Lebak sudah berada di Bandara Soekarno Hatta, dan dalam perjalanan menuju Rangkasbitung,” kata Sekretaris BPBD Kabupaten Lebak Febby Rizky Pratama kepada wartawan, Minggu (7/12/2025).

    Febby mengatakan empat warga itu diketahui berada di pengungsian di Provinsi Aceh. Melihat kondisi itu, Pemkab kemudian memilih memulangkan mereka ke kampung halamannya.

    “Daripada berada di pengungsian, lebih baik kita pulangkan saja,” ucapnya.

    Febby mengatakan sudah berkoordinasi dengan pihak BPBD Aceh. Ia berharap empat warganya itu bisa kumpul lagi bersama keluarga.

    (whn/whn)

  • Prabowo Ultimatum Sanksi Tegas Pejabat yang Korupsi Bantuan Bencana

    Prabowo Ultimatum Sanksi Tegas Pejabat yang Korupsi Bantuan Bencana

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menyatakan bakal menindak berbagai pihak, khususnya pejabat yang memanfaatkan kondisi bencana di Sumatra untuk melakukan penyelewengan, korupsi maupun memperkaya diri sendiri.

    Hal itu disampaikan oleh Presiden Prabowo saat memimpin rapat terkait dengan penanganan dan pemulihan bencana di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat, Minggu (7/12/2025). 

    “Kita harus mengelola semua kekayaan kita dengan sebaik-baiknya. Saya ingatkan tidak boleh ada penyelewengan, tidak boleh ada korupsi di semua entitas pemerintahan,” terangnya saat memimpin rapat tersebut di Aceh, dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden (Setpres). 

    Prabowo berpesan bahwa seluruh kemampuan dan keuangan yang dimiliki negara saat ini harus disiapkan untuk menghadapi dan mengatasi kesulitan rakyat. Oleh sebab itu, dia meminta seluruh pimpinan di setiap institusi negara termasuk pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan dengan baik. 

    “Setiap menteri, pejabat, semua pimpinan waspada periksa jajaranmu, periksa proyek-proyek yang kalian bertanggung jawab. Saya tidak mau ada pihak-pihak yang menggunakan bencana ini untuk memperkaya diri sendiri. Saya akan tindak sangat keras, jangan mencari keuntungan di atas penderitaan rakyat,” ujarnya. 

    Secara khusus, Kepala Negara meminta penegak hukum dalam hal ini Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) serta pemerintah daerah untuk mengawal dengan baik apabila ada pihak yang ingin melakukan kecurangan berupa mark-up harga-harga barang yang menjadi kebutuhan masyarakat. 

    “Kepolisian, semua pihak periksa, pemda catat kalau ada yang nakal-nakal melipatgandakan harga dan sebagainya,” ujar Prabowo. 

    Pada kesempatan yang sama, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan bahwa nilai anggaran sementara yang dibutuhkan untuk memulihkan kondisi bencana di ketiga provinsi mencapai sekitar Rp51,8 triliun. 

    Nilai itu berdasarkan penghitungan sementara dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Secara terperinci, anggaran yang dibutuhkan untuk pemulihan berupa rehabilitasi hingga rekonstruksi fisik di Aceh Rp25,41 triliun, Sumatra Utara Rp12,88 triliun dan Sumatra Barat Rp13,52 triliun. 

  • Jangan Gunakan Bencana untuk Perkaya Diri, Saya Akan Tindak Sangat Keras

    Jangan Gunakan Bencana untuk Perkaya Diri, Saya Akan Tindak Sangat Keras

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi para bupati di wilayah Sumatra yang berjuang menangani bencana banjir dan longsor.

    “Terima kasih para bupati, kalian yang terus berjuang untuk rakyat, memang kalian dipilih untuk menghadapi kesulitan,” kata dia saat saat memimpin rapat terbatas penanganan bencana Sumatra di Lanud Sultan Iskandar Muda, Aceh, Minggu (7/12/2025).

    Prabowo lalu menyinggung bupati yang lari dalam masalah. Kendati tak menyebutkan nama bupati itu, Dia meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk segara mencopot bupati yang lari.

    “Kalau yang mau lari, lari aja, copot itu. Mendagri bisa ya diproses. Bisa?,” ujarnya.

    Lantas, Prabowo langsung menyampaikan istilah desersi, di mana orang yang melarikan dari tugas harus diberikan sanksi.

    Adapun yang dimaksud desersi berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah: lari meninggalkan dinas ketentaraan.

    “Itu kalo tentara namanya desersi itu, dalam keadaan bahaya meninggalkan anak buah, waduh enggak bisa itu,” tutur dia.

  • Prabowo Sentil Bupati yang Lepas Tangan dari Bencana: Kalau Mau Lari Saja, Copot Langsung

    Prabowo Sentil Bupati yang Lepas Tangan dari Bencana: Kalau Mau Lari Saja, Copot Langsung

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menyentil sejumlah bupati yang melepas tanggung jawab dalam penanganan bencana yang terjadi di Sumatra.

    Dalam rapat pengarahan terkait penanganan dan pemulihan bencana yang digelar pada Minggu (7/12/2025), Prabowo sempat menyinggung para kepala daerah lari dari tanggung jawab.

    “Kalau yang mau lari, lari saja, dicopot langsung, Mendagri bisa ya diproses. Itu kalau di tentara namanya desersi, dalam keadaan bahaya meninggalkan anak buah. Itu tidak bisa tuh,” ujar Prabowo.

    Dalam kesempatan tersebut, Prabowo menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada para kepala daerah yang sigap menangani bencana.

    Prabowo menuturkan, bencana yang terjadi sebagai suatu tantangan dan ujian bagi kepala daerah. Namun, dia meyakini jika para kepala daerah dan bangsa Indonesia memiliki kekuatan untuk melaluinya.

    “Pengalaman kita pernah mengalami cobaan besar dan musibah besar, tapi kita kerja sama dengan kekompakan kita bisa melewatinya,” jelasnya.

    Sebelumnya, Prabowo mengatakan bencana banjir bandang dan tanah longsor yang menimpa tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat merupakan tantangan yang dihadapi saat satu tahun kepemimpinannya.

    Di sela meninjau jembatan bailey (jembatan darurat portabel) di Sungai Teupin Mane, Kabupaten Bireuen, Aceh, Prabowo mengatakan di hadapan Gubernur Aceh Muzakir Manaf dan Bupati Bireuen Mukhlis Takabeya, untuk menguatkan wilayah mereka yang terdampak bencana.

    “Ya ini musibah, tantangan yang kita coba, ini pimpinan baru satu tahun. Presiden satu tahun, gubernur satu tahun, bupati satu tahun, tapi kita dipilih untuk mengatasi kesulitan,” kata Prabowo.

  • 2 Prabowo Minta Mendagri Proses Bupati Aceh Selatan: Dalam Militer Itu Desersi Nasional

    Prabowo Tambah Bantuan Daerah Terdampak Banjir Sumatera, Tiap Kabupaten Dapat Rp 4 M Nasional 7 Desember 2025

    Prabowo Tambah Bantuan Daerah Terdampak Banjir Sumatera, Tiap Kabupaten Dapat Rp 4 M
    Tim Redaksi

    KOMPAS.com –
     Presiden Prabowo Subianto menyetujui usulan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk memberikan dukungan anggaran kepada daerah terdampak bencana. Bahkan, Presiden menaikkan nilai bantuan yang diminta.
    Semula, Tito mengusulkan agar pemerintah pusat memberikan bantuan sebesar Rp 2 miliar untuk masing-masing dari 52 kabupaten/kota yang anggarannya menipis akibat bencana. Presiden langsung merespons dengan menambah besaran bantuan tersebut.
    “Baik Pak Mendagri, Anda minta Rp 2 miliar per kabupaten ya, saya kasih Rp 4 miliar,” ujar
    Prabowo
    , dalam rapat penanganan bencana yang digelar di Banda Aceh, Minggu (7/12/2025).
    Prabowo kemudian meminta jajarannya menghitung kebutuhan bantuan untuk tingkat provinsi.
    Aceh dikirim Rp 20 miliar sebagai daerah paling terdampak. Sementara, untuk wilayah Sumatera Barat dan Sumatera Utara, kepala daerah diminta menghadap.
    “Untuk provinsi nanti dihitung. Yang paling besar mana? Aceh. Kirim Rp 20 miliar. Nanti Sumatera berapa, gubernurnya suruh ketemu saya,” kata Prabowo.
    Saat itu, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution mengikuti rapat melalui jaringan daring. Presiden sempat memastikan apakah para kepala daerah mendengar arahannya.
    “Wah hadir semua ya? Dengar ini? Waduh,” ujar Prabowo yang disambut tawa peserta rapat.
    Prabowo menegaskan bahwa pemerintah pusat akan memberikan dukungan penuh kepada para kepala daerah yang berada di garis depan penanganan bencana.
    “Kita bantu. Kalian yang di depan, kalian panglima-panglima terdepan. Kalian yang harus bekerja keras untuk rakyat. Yang bisa saya kerahkan adalah dukungan untuk kalian supaya kalian tidak ragu-ragu,” kata Presiden.
    “Siap, terima kasih Bapak Presiden,” timpal Bobby Nasution.
    Sebelumnya, Mendagri melaporkan kepada Presiden Prabowo bahwa anggaran belanja tidak terduga (BTT) di sejumlah daerah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat kini berada dalam kondisi kritis.
    “Anggaran mereka yang diandalkan dalam keadaan krisis namanya belanja tidak terduga pak, tapi karena akhir tahun sangat tipis, ada yang cuma Rp 75 juta, ada yang Rp 300 juta,” kata Tito.
    Mendagri menjelaskan bahwa meski pemerintah pusat telah menyalurkan bantuan pangan, BBM, dan beras, terdapat kebutuhan-kebutuhan kecil di lapangan yang tidak dapat ditutup oleh anggaran daerah.
    “Misalnya popok bayi, kebutuhan perempuan, dan hal-hal kecil lain yang biasanya membuat mereka meminta bantuan tambahan,” katanya.
    Tito menyebutkan bahwa Kemendagri telah meminta provinsi dan kabupaten/kota lain yang masih memiliki simpanan anggaran untuk membantu daerah terdampak.
    Hingga kini, sekitar Rp 34 miliar bantuan telah tersalurkan, termasuk Rp 3 miliar untuk Kabupaten Lhokseumawe yang dikirim dari daerah lain.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Prabowo Punya Ribuan Hektar Lahan di Aceh , tapi Tidak Pernah Minta Maaf soal Sawit

    Prabowo Punya Ribuan Hektar Lahan di Aceh , tapi Tidak Pernah Minta Maaf soal Sawit

    GELORA.CO – Aktivis, Virdian Aurellio, menegaskan, negara tidak menunjukkan keseriusan dalam menyelesaikan kerusakan alam serta dampaknya terhadap masyarakat di masa mendatang.

    Dikatakan Virdian, kepercayaan publik terhadap negara semakin menurun akibat berbagai kebijakan yang dianggap tidak berpihak kepada masa depan generasi muda.

    “Saya pribadi sudah tidak percaya bahwa negara hari ini bisa mengatasi berbagai permasalahan lingkungan,” ujar Virdian dikutip pada Minggu (7/12/2025).

    Baginya, generasi yang saat ini masih panjang usia hidupnya justru akan menanggung seluruh dampak dari kerusakan lingkungan.

    “Saya rasa generasi muda seperti saya dan teman-teman di sini harusnya marah. Marah semua sama negara dan juga seluruh generasi tua,” ungkapnya.

    Sementara para pemangku kepentingan yang diuntungkan dari sektor ekstraktif tidak akan merasakan akibatnya kelak.

    Ia bahkan menyerukan agar generasi muda tidak lagi diam melihat situasi yang disebutnya penuh ketidakadilan.

    “Karena suatu hari mereka semua yang sekarang menikmati uang-uang tambang, sawit. Deforestasi, 2050 Indonesia tenggelam, kita yang tenggelam mereka udah nggak ada, udah mati. Jadi kami rasa kami layak marah hari ini,” sebutnya.

    Virdian juga menyinggung kebijakan donasi negara yang belakangan dipersoalkan publik. Menurutnya, langkah tersebut justru menambah kebingungan.

    “Saya perlu mengatakan bahwa ini ada langkah yang membingungkan dari negara. Contoh negara ini fomo banget, ngapain ikut-ikutan bikin donasi?,” timpalnya.

    Lanjut dia, negara seharusnya memulihkan kerugian akibat korupsi di sektor lingkungan daripada menggalang donasi terbuka.

    “Hari-hari kita donasi ke negara lewat pajak, ngapain negara bukan donasi? Kalau mau nambah duit, kalau negara memang pengen nambah duit, rampas balik itu,” Virdian menuturkan.

    “Berbagai korupsi lingkungan yang jumlahnya sampai ratusan triliun. Jangan malah bikin donasi di internal,” tambahnya.

    Bukan hanya itu, ia juga menyinggung minimnya keberpihakan pemerintah terhadap daerah-daerah yang terdampak deforestasi dan eksploitasi sumber daya alam.

    “Saya enggak pernah lihat sampai detik ini, satu, presiden (Prabowo) nyampe ke Sumatera Utara, ke Aceh, ke Sumatera Barat, mengatakan, saya minta maaf, saya pernah mengatakan bahwa sawit itu juga pohon,” terangnya.

    Eks Ketua BEM Universitas Padjadjaran (Unpad) ini menyebut, tidak ada langkah konkret dari pemerintah untuk memulihkan kerusakan lingkungan secara jangka panjang.

    “Presiden tidak pernah mengatakan bahwa akhirnya kita akan melakukan audit deforestasi. Kita akan melakukan pembenahan tata ruang, kita akan melakukan pemulihan jangka panjang yang serius,” tegasnya.

    “Kenapa? Ya karena presiden punya lahan tujuh kali Singapura, itu presiden punya lahan hektarnya. Sekarang Menhut misalnya mau mengatakan, ya kami fokus kepada pemulihan hutan,” sambung dia.

    Kata Virdian, di DPR saat rapat dengar pendapat yang melibatkan Kementerian Kehutanan, Menteri Raja Juli Antoni menyebut akan mengembangkan bisnis karbon.

    “Ya kredit karbon, orang nanam bukan jual. Gimana Menhut aja main domino sama pembalak hutan, Aziz Welang, gimana saya mau percaya?,” sesalnya.

    Ia juga menuding ada keterlibatan sejumlah institusi negara dalam praktik pembalakan liar, sehingga kepercayaan publik semakin tergerus.

    “Apa lagi? Baik Polri, TNI, semua terlibat di dalam pembalakan hutan. Jadi saya tidak bisa punya kepercayaan hari ini,” katanya.

    Sebagai bentuk kepercayaan antarwarga, Virdian membeberkan bahwa gerakan solidaritas publik justru berkembang dengan cepat, jauh lebih efektif dibanding kampanye donasi yang dilakukan negara.

    “Makanya di publik sekarang kita punya tagar warga jaga warga. Ferry Irwandi di dalam sehari bisa terkumpul 10M. Teman-teman Indonesia dengan dermawan menitipkan kepada saya dalam tiga hari Rp410 juta untuk donasi,” tandasnya.

    “Kenapa? Karena kita saling percaya. Besok-besok negara bikin donasi terbuka, kita juga nggak mau nyumbang. Orang kita nggak percaya duitnya bakal dipakai menerang,” kuncinya.

  • Ribuan Warga Padati Pergelaran Seni Hakordia 2025 di Yogyakarta

    Ribuan Warga Padati Pergelaran Seni Hakordia 2025 di Yogyakarta

    Yogyakarta, Beritasatu.com — Kawasan Malioboro hingga Titik Nol Kilometer Yogyakarta berubah menjadi panggung terbuka bagi ribuan warga yang meramaikan pergelaran seni dan budaya dalam rangka memperingati Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2025, Sabtu (6/12/2025) dan Minggu (7/12/2025).

    Perayaan ini bukan sekadar hiburan, tetapi juga sarana menguatkan nilai integritas melalui pendekatan seni yang dekat dengan masyarakat.

    Rangkaian acara dibuka dengan doa bersama yang dipimpin pimpinan KPK dan para seniman untuk para korban bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Momen tersebut menjadi pengingat bahwa Hakordia selalu berpijak pada solidaritas, kepedulian, dan pentingnya kejujuran di tengah berbagai tantangan bangsa.

    Selama dua hari, berbagai komunitas budaya menghidupkan panggung di Titik Nol. Pergelaran diawali sendratari Amurbo Cahyaningrat dari Dinas Kebudayaan DIY, yang menggambarkan negeri kehilangan cahaya akibat ketamakan hingga dipulihkan kembali oleh kejujuran.

    Pertunjukan dilanjutkan Dagelan Mataraman Ubet Kesrimpet, penampilan Bidadari Band, Sedhut Senut, hingga komunitas Hip Hop Jumat Gombrong.

    “Sudah lama Hakordia dipusatkan di Jakarta. Dengan digelar di luar Jakarta, masyarakat bisa melihat langsung apa itu Hakordia, tidak hanya dalam ruangan formal,” ujar Ketua KPK Setyo Budiyanto.

    Setyo menegaskan, Yogyakarta dipilih karena merupakan kota pendidikan dan wisata, memiliki infrastruktur memadai, serta didukung ekosistem seni yang kuat.

    “Harapannya ini memotivasi kota lain. Tidak menutup kemungkinan tahun berikutnya Hakordia digelar di daerah berbeda,” katanya.

    Karnaval budaya menjadi magnet bagi warga. Parade dimulai dari gedung DPRD DIY menuju Titik Nol, melibatkan Sanggar Seni Kinanti Sekar, Jumat Gombrong, ABDW Art Project, Forum Komunikasi Jathilan Bantul, komunitas becak dan mobil listrik, hingga Bregodo Suryatmaja dan Segoro Amarto. Tim PAKSI dan Drumband Gita Dirgantara Taruna AAU turut memeriahkan suasana.

    Salah satu momen paling simbolik adalah prosesi penyerahan sapu emas, didahului tarian sigrak reresikan. Sapu emas diserahkan kepada Ketua KPK sebagai simbol tekad membersihkan praktik korupsi. Pesan moral makin kuat melalui refleksi antikorupsi yang dibacakan Ibnu Basuki Widodo.

    “Rakyat tahu, betapa pun majunya ekonomi, semuanya bisa hancur jika korupsi dibiarkan. Sekali berhenti melawan korupsi, kita mati. Sekali lengah, kita kalah. Satukan aksi, berantas korupsi,” ucapnya.

    Dengan tema “Satukan Aksi, Basmi Korupsi”, rangkaian Hakordia 2025 di Yogyakarta menjadi ruang kolaboratif antara KPK, pemerintah daerah, komunitas seni, dan masyarakat. Di tengah duka bencana di Sumatera, pergelaran ini mengingatkan bahwa kejujuran dan empati merupakan fondasi penting dalam kehidupan berbangsa.

  • Prabowo Ingin Seluruh Akses Aceh dan Sumatera Pulih dalam Waktu Dekat

    Prabowo Ingin Seluruh Akses Aceh dan Sumatera Pulih dalam Waktu Dekat

    Aceh, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto menegaskan, pemerintah menaruh fokus pada percepatan operasi penyelamatan serta pemulihan akses dasar di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang terdampak banjir dan longsor. Hal tersebut disampaikan dalam rapat terbatas setelah Presiden Prabowo meninjau langsung kondisi lapangan di Bireuen dan Aceh Tengah, Minggu (7/12/2025).

    Presiden menekankan, pembukaan jalur darat menjadi prioritas utama karena akses tersebut menentukan kelancaran distribusi logistik, pelayanan kesehatan, hingga penyaluran energi ke daerah terdampak.

    “Kita harus memastikan jalur darat segera terbuka. Begitu akses itu tembus, percepatan bantuan akan jauh lebih optimal. Perbaikan jembatan dan ruas jalan yang rusak harus dikebut,” tegasnya.

    Saat ini masih terdapat sedikitnya tiga titik jalan nasional di Aceh yang terputus, termasuk Jembatan Teupin Mane penghubung Bireuen–Bener Meriah serta ruas Bireuen–Aceh Utara.

    Selain infrastruktur jalan, Prabowo juga menyoroti kerusakan saluran irigasi dan ribuan hektare sawah yang terdampak banjir bandang. Ia meminta Menteri Pertanian bersama pemerintah daerah mempercepat pendataan agar pemulihan lahan dapat segera dilakukan.

    “Saya minta seluruh langkah dilakukan cepat, terukur, dan tepat sasaran. Prioritas kita tetap keselamatan masyarakat dan pemenuhan kebutuhan dasar,” ujar Presiden Prabowo.

    BNPB melaporkan korban meninggal di tiga provinsi mencapai 921 jiwa, dengan 392 orang masih dalam pencarian. Hampir 1 juta warga juga masih membutuhkan bantuan logistik dasar.