provinsi: Aceh

Bisnis.com, JAKARTA – Pada awal Desember 2025, Sumatra diguncang bencana besar. Hujan ekstrem berhari-hari memicu banjir bandang, longsor, dan putusnya sejumlah jembatan vital, membuat akses darat terisolasi dan layanan dasar lumpuh di banyak wilayah.

Kabupaten Aceh Tengah, Bener Meriah, Bireuen, Aceh Tamiang, hingga sebagian Aceh Besar menjadi titik-titik yang mengalami kerusakan paling parah. Ribuan rumah hanyut, ribuan lainnya rusak berat. Puluhan fasilitas publik tidak lagi berfungsi. Sawah, ladang, dan tambak lenyap tersapu arus. 

Balutan awan rendah tak mampu menyembunyikan kerusakan yang ditinggalkan banjir besar—jalan-jalan terputus, jembatan tergerus, dan rumah-rumah warga yang masih menyimpan lumpur.

Di antara aktivitas evakuasi dan mobilisasi alat berat, sebuah genset listrik berkapasitas 250 KWH diturunkan dari helikopter. Mesin itu menjadi simbol kecil dari upaya besar pemerintah memastikan layanan vital tetap berdiri meski akses darat menuju wilayah ini masih belum pulih.

Di Jakarta, pada Sabtu (6/12/2025) Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menyampaikan laporan resmi mengenai pengiriman darurat tersebut melalui helikopter Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). 

“Sabtu 6 desember 2025, melalui helikopter BNPB, telah diangkut Genset listrik 250 KWH untuk Rumah Sakit di Aceh Tengah, Takengon,” ujarnya.

Menurut Teddy, Takengon termasuk wilayah yang paling sulit dijangkau karena serangkaian longsor dan putusnya jembatan di berbagai jalur. Di tengah situasi itu, pemerintah melalui PLN dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bergerak simultan membuka kembali akses transportasi dan memulihkan kelistrikan.

“PLN dan Kementerian PU terus memperbaiki seluruh gardu listrik dan terus memberikan pasokan listrik serta membuka jalur darat secepat mungkin,” ujar Teddy.

Bagi warga di rumah sakit, keberadaan genset tersebut berarti layanan kesehatan dapat tetap berjalan, operasi darurat bisa dilakukan, dan obat-obatan tetap tersimpan sesuai standar.

Namun genset hanyalah satu bagian kecil dari upaya nasional yang lebih luas dan gerak cepat pemerintah. Pada Minggu (7/12/2025), Presiden Prabowo Subianto kembali bertolak menuju Provinsi Aceh untuk meninjau langsung penanganan bencana—kunjungannya yang kedua dalam sepekan.

Dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, pesawat yang membawa Kepala Negara lepas landas pukul 07.55 WIB menuju Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar.

Tanah rencong sedang berada dalam masa-masa berat. Banjir, longsor, dan kerusakan infrastruktur merata di berbagai wilayah. Di atas kertas, laporan-laporan masuk ke meja Presiden setiap hari; tetapi di lapangan, kebutuhan penanganan darurat menuntut kehadiran pemimpin negara. Prabowo memilih berada di garis depan memastikan semua berjalan.

Setibanya di Aceh, Presiden langsung meninjau sejumlah titik kerusakan paling parah, sekaligus menerima laporan terbaru dari pemerintah daerah serta instansi terkait. Fokus utamanya: mempercepat evakuasi, memperlancar distribusi bantuan, membuka akses jalan, dan memastikan keamanan warga.

Turut mendampingi dalam rombongan tersebut adalah Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Luar Negeri Sugiono, Seskab Teddy Indra Wijaya, serta Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Angga Raka Prabowo.

Salah satu lokasi yang dikunjungi Presiden adalah Jembatan Bailey Teupin Mane di Kabupaten Bireuen, salah satu jalur penghubung penting menuju Bener Meriah dan Takengon. Di sana, Prabowo berdiri di tengah pekerja, alat berat, petugas TNI, dan tim Kementerian PU yang bekerja tanpa henti.

“Ya, saya kira kita lihat ya, salah satu jembatan yang mereka kerja terus diharapkan satu minggu sudah bisa buka dan darisini bisa terus untuk membuka tiga jembatan lagi ya menuju bener meriah dan takengon ke atas,” ujar Prabowo di depan warga dan petugas yang hadir.

 

Lebih lanjut, Presiden Ke-8 RI itu juga menerima laporan tentang kerusakan sawah, irigasi, hingga jebolnya beberapa bendungan yang menjadi penopang pertanian di wilayah tersebut. Dengan tegas dia menyampaikan bahwa negara akan membantu memulihkan semua lahan yang rusak akibat kejadian ini—karena kerusakan tersebut merupakan bencana alam, bukan kesalahan petani. 

“Petani gak usah khawatir karena ini bukan kelalaian, tapi force majure,” katanya.

Di lokasi yang sama, Kepala negara memerintahkan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Maruli Simanjuntak untuk memimpin satuan tugas percepatan perbaikan jembatan dan akses darat. 

“Kasad kerahkan semua ya, saya tunjuk kasad sebagai satgas percepatan perbaikan jembatan dan pemda,” perintah Prabowo.

TNI memiliki pasukan konstruksi dan teritorial yang kuat, sehingga pengerahan mereka diyakini dapat mempercepat proses rehabilitasi. Panglima TNI dan Kapolri pun mendapat instruksi serupa untuk mengerahkan seluruh kekuatan.

 

Di Dapur Pengungsian: Menjaga Gizi Korban Banjir

Di sela-sela kunjungan, Prabowo pun menyempatkan diri mengunjungi dapur pengungsian di Desa Balee Panah. Di tengah aroma ikan tongkol pedas yang dimasak untuk makan siang, orang nomor satu di Indonesia itu pun meminta izin untuk mencicipinya.

Petugas dapur—ibu-ibu yang sudah sejak pagi memasak untuk ratusan warga—menyodorkan sepiring masakan 

“Pedes ya ini,” ucap Prabowo spontan. Kehangatan pun muncul dari interaksi sederhana itu. 

Usai mengunjungi dapur, di hari yang sama, Prabowo menggelar rapat terbatas (ratas) bersama Gubernur Aceh, para bupati, dan sejumlah menteri. Rapat berlangsung sederhana tetapi padat, dengan fokus utama mengevaluasi kondisi aktual dan menentukan langkah berikutnya.

Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto melaporkan progres pemulihan listrik dari 23 kabupaten/kota, 81% sudah menyala dan ditargetkan mencapai 100% pada esok siang. Menteri ESDM Bahlil menambahkan detail waktu penyalaan di setiap kabupaten, memastikan bahwa Aceh Tengah, Bener Meriah, dan Aceh Tamiang menyala malam itu.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melaporkan kondisi anggaran belanja tak terduga (BTT) di 52 kabupaten/kota tiga provinsi terdampak—Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Dana daerah sangat minim, padahal kebutuhan kecil seperti popok bayi, pembalut, dan kebutuhan perempuan sangat diperlukan di pengungsian.

Tito mengusulkan tambahan Rp2 miliar per kabupaten/kota. Namun, Prabowo mengambil keputusan lebih besar.

“Pak Mendagri, Anda minta Rp 2 miliar per kabupatennya. Saya kasih Rp 4 miliar,” ucap Prabowo.

Selain itu, orang nomor satu di Indonesia itu pun meminta alokasi tambahan untuk pemerintah provinsi hingga Rp20 miliar, menyesuaikan tingkat kerusakan.

Tak hanya itu, isu penyediaan lahan untuk hunian sementara (huntara) muncul sebagai hambatan. Kepala BNPB melapor bahwa beberapa daerah kesulitan menyediakan lahan karena status kepemilikan yang disambut oleh Prabowo dengan memberikan instruksi tegas agar tanah dengan Hak Guna Usaha (HGU) dicabut sementara.

“Kalau perlu HGU-HGU bisa dicabut sementara, dikurangi. Ini kepentingan rakyat yang lebih penting. Lahan harus ada,” kata Prabowo

BNPB menjelaskan spesifikasi huntara tipe 36 berharga Rp30 juta per unit—lengkap dengan kamar mandi dan sanitasi. Durasi pembangunan ditargetkan enam bulan, tetapi Prabowo meminta dipercepat kurang dari satu semester.

Termasuk, Satgas TNI–Polri akan dilibatkan untuk percepatan, mengulang keberhasilan mereka saat membangun ribuan huntara di Lewotobi. 

Suharyanto juga memaparkan dampak kerusakan di tiga provinsi—Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Data sementara mencatat Aceh sebanyak 37.546 rumah rusak, jembatan, sekolah, rumah ibadah, kesehatan dan fasilitas pertanian. Total kebutuhan pemulihan: Rp 25,41 triliun.

Sementara itu, Sumatra Utara dengan estimasi kebutuhan rekonstruksi Rp 12,88 triliun dan Sumatra Barat dengan kebutuhan pemulihan Rp 13,52 triliun dengan beberapa nagari masih terisolasi. Adapun, total keseluruhan estimasi nasional mencapai Rp 51,82 triliun 

Angka itu menggambarkan skala bencana yang sangat besar—salah satu yang terbesar di Sumatra dalam dekade terakhir.