Xcloud.id

provinsi: Aceh

  • Video Haka Keluhkan Sulitnya Akses Pengiriman Bantuan ke Warga Aceh

    Video Haka Keluhkan Sulitnya Akses Pengiriman Bantuan ke Warga Aceh

    Yayasan Hutan Alam dan Lingkungan Aceh (Haka) mengeluhkan sulitnya akses mengirimkan bantuan kemanusiaan yang berasal dari solidaritas warga ke Aceh. Hal itu mereka ungkapkan lewat unggahan di media sosial.

    Mereka menyebut sistem prosedur pemerintah jadi penghalang bantuan itu untuk disalurkan. Sebelumnya Haka juga sempat mencari dukungan pesawat untuk pengiriman bantuan. Mereka mengaku biaya kargo dari Jakarta melonjak berkali-kali lipat di tengah bencana.

    Klik di sini untuk menonton video lainnya!

  • Biaya Perbaikan Dampak Banjir Sumatra Rp 51,8 Triliun, Tertinggi Aceh

    Biaya Perbaikan Dampak Banjir Sumatra Rp 51,8 Triliun, Tertinggi Aceh

    Presiden Prabowo Subianto mengingatkan jajarannya untuk memastikan tidak ada penyelewengan dalam proyek dan program yang berada di kementeriannya. 

    Dia menegaskan dirinya tak akan menoleransi siapapun yang mengambil keuntungan dari kesulitan yang dihadapi masyarakat.

    “Saya tidak mau ada pihak-pihak yang menggunakan bencana ini untuk memperkaya diri. Saya akan tindak sangat keras,” jelas Prabowo saat memimpin rapat terbatas penanganan banjir Sumatra di Lanud Sultan Iskandar Muda, Aceh, Minggu (7/12/2025).

    Dia menginstruksikan aparat kepolisian mengusut pihak-pihak yang memperkaya diri ditengah penderitaan masyarakat. Prabowo juga memerintahkan jajarannya menindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku apabila ada indikasi kecurangan.

    “Jangan ada mencari keuntungan di tengah penderitaan rakyat. Jadi kepolisian, semua pihak periksa. Pemda, catat kalau ada yang nakal-nakal, lipatgandakan harga dan sebagainya,” tuturnya.

    Prabowo menegaskan pentingnya menjaga integritas dan tata kelola pemerintahan yang bersih dalam setiap upaya penanganan dan pemulihan bencana di tanah air.

    “Kita harus melihat perspektif yang lebih besar. Jadi kita harus tahu bahwa kalau ada cobaan kita harus lihat juga masalah bangsa yang lebih besar,” ujar dia.

    Lebih lanjut, Prabowo menyampaikan bahwa bencana yang terjadi menjadi pengingat bahwa seluruh kemampuan dan sumber daya harus dikelola dengan baik demi kepentingan rakyat.

    “Saya ingatkan tidak boleh ada penyelewengan, tidak boleh ada korupsi di semua entitas pemerintahan,” pungkas Prabowo.

  • Prabowo Setujui Anggaran Rp60 Juta per Rumah untuk Korban Bencana

    Prabowo Setujui Anggaran Rp60 Juta per Rumah untuk Korban Bencana

    GELORA.CO -Presiden Prabowo Subianto menyetujui anggaran Rp60 juta per rumah untuk membantu warga korban banjir bandang dan longsor membangun kembali hunian mereka yang rusak maupun hancur di sejumlah daerah.

    Kebijakan tersebut diputuskan dalam rapat koordinasi penanganan bencana di Posko Terpadu Lanud Sultan Iskandar Muda, Kabupaten Aceh Besar, Minggu malam, 7 Desember 2025.

    Prabowo menerima laporan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengenai kondisi ribuan rumah warga yang terdampak di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

    Dikatakan bahwa hingga kemarin, 37.546 rumah warga di lokasi bencana mengalami kerusakan berat termasuk yang hilang tersapu banjir, kemudian rusak sedang, dan rusak ringan. 

    Suharyanto mengusulkan agar pembangunan hunian sementara (huntara) dikerjakan oleh personel TNI dan Polri yang tergabung dalam satgas penanggulangan bencana, sementara pembangunan hunian tetap (huntap) menjadi tanggung jawab Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. 

    Untuk warga yang tidak perlu direlokasi tetapi rumahnya mengalami kerusakan, perbaikan akan ditangani langsung oleh satgas BNPB. 

    “Kemudian yang tidak pindah, karena mungkin banjirnya, dampaknya tidak terlalu besar bagi keluarga itu sehingga tidak harus pindah, tetapi rumahnya rusak, kami perbaiki oleh satgas BNPB,” kata Suharyanto.

    Mengenai besaran anggaran, BNPB mengajukan kebutuhan Rp60 juta untuk setiap unit hunian tetap. 

    Presiden menanyakan kecukupan nominal tersebut. Kemudian dijawab Suharyanto sudah memadai, tetapi peluang penambahan akan jauh lebih baik. 

    “Selama ini cukup, tetapi kalau memang Bapak Presiden ingin menambahkan kami lebih senang,” ujarnya.

    Kepala BNPB itu menambahkan bahwa bantuan tidak akan diberikan dalam bentuk uang tunai demi mencegah penyalahgunaan. 

    “Rp60 juta karena tidak relokasi, Bapak. Nanti penerima bisa nambah dengan uangnya sendiri. Mungkin punya keluarga di kampung, punya anak yang punya gaji mau nambah, bisa. Tetapi, (kami) tidak (memberikannya) dalam bentuk uang, karena khawatir kalau bentuk uang jadi yang lain,” jelasnya.

    Menanggapi hal itu, Presiden Prabowo menginstruksikan agar perhitungan yang lebih komprehensif dilakukan. 

    “Oke, mungkin tentunya kita hitung kenaikan harga ya, inflasi, dan sebagainya,” tegasnya.

  • 4 Prabowo Sindir Bupati Aceh Selatan: Lari Saja Enggak Apa-apa… Nasional

    4 Prabowo Sindir Bupati Aceh Selatan: Lari Saja Enggak Apa-apa… Nasional

    Prabowo Sindir Bupati Aceh Selatan: Lari Saja Enggak Apa-apa…
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden Prabowo Subianto menyindir kepala daerah yang tidak siap menghadapi situasi krisis di daerah. Menurut Prabowo, di dunia militer, tindakan meninggalkan tugas saat kondisi genting disebut desersi dan tidak bisa ditoleransi.
    “Itu kalau tentara namanya
    desersi
    . Dalam keadaan bahaya, meninggalkan anak buah, waduh… itu enggak bisa. Saya enggak mau tanya partai mana. Sudah kau pecat?” ujar
    Prabowo
    saat memimpin rapat penanganan bencana di Banda Aceh, Minggu (7/12/2025).
    Pernyataan Prabowo pun disambut senyum para kepala daerah yang mengikuti jalannya rapat tersebut.
    Diketahui,
    Bupati Aceh Selatan Mirwan
    berangkat
    umrah
    tanpa izin saat warga yang tinggal di wilayah yang dipimpinnya tengah menghadapi bencana. Kepala Negara pun meminta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menindak bupati yang meninggalkan wilayahnya saat banjir bandang.
    “Kalau ada yang mau lari, lari saja enggak apa-apa… hehe. Copot. Mendagri bisa ya diproses ini?” kata Prabowo.
    “Bisa, Pak,” sahut Mendagri Tito Karnavian.
    Sebagai informasi, Mirwan tidak mengantongi izin untuk bepergian ke luar negeri saat umrah. Pasalnya, wilayahnya tengah dilanda bencana ketika ia melaksanakan ibadahnya tersebut.
    “Yang bersangkutan mengaku tidak ada izin gubernur maupun Mendagri untuk umrah dan akan pulang besok,” kata Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen)
    Kemendagri
    Benni Irwan, dalam keterangannya, Sabtu (6/12/2025).
    Sebagai informasi, setiap kepala daerah yang hendak bepergian keluar negeri harus mengantongi izin terlebih dulu sebelum berangkat.
    Menurut Benni, selain dari Tito, Mirwan yang diketahui politikus Gerindra itu, juga belum memperoleh izin dari Gubernur Aceh Muzakir Manaf. 
    Benni menambahkan, Gubernur Aceh juga telah menolak permohonan izin perjalanan luar negeri yang diajukan Bupati Mirwan. Penolakan tersebut tertuang dalam Surat Nomor 100.1.4.2/18413 tertanggal 28 November 2025.
    Permohonan itu ditolak karena Aceh sedang berada dalam status tanggap darurat bencana hidrometeorologi, termasuk Kabupaten Aceh Selatan yang telah menetapkan status tanggap darurat penanganan bencana banjir dan tanah longsor berdasarkan keputusan Bupati Mirwan.
    Benni menambahkan, Mendagri RI juga telah memerintahkan Mirwan untuk segera pulang ke Indonesia. Mendagri sudah menyampaikan ini langsung ke Mirwan saat menghubunginya via sambungan telepon.
    “Bapak Mendagri sudah telepon langsung,” ucapnya.
    Pada Minggu (7/12/2025) kemarin, Mirwan dikabarkan sudah dalam perjalanan pulang dan sedang transit di Kuala Lumpur.

    Kemendagri menyampaikan keprihatinannya atas informasi perginya Mirwan ke luar negeri sementara warga Aceh Selatan sedang dilanda bencana.
    Dalam situasi bencana yang masih menyisakan kerusakan dan berbagai keterbatasan, kehadiran kepala daerah sangat penting untuk memastikan penanganan darurat dan pemulihan berjalan cepat.
    “Kehadiran dan keberadaan kepala daerah sangat dibutuhkan di tengah-tengah warga masyarakatnya,” tegas Benni.
    Pihak Kemendagri pun mengerahkan tim dari Inspektorat Jenderal (Itjen) untuk menuju Aceh dan melakukan pemeriksaan terhadap Mirwan setibanya di Tanah Air.
    Tim sudah melakukan pemeriksaan adminstratif kepada pemerintah Kabupaten Aceh Selatan.
    “Tim pemeriksa dari Inspektorat Jenderal Kemendagri dari kemarin sudah berada di Banda Aceh dan sudah melakukan pemeriksaan awal (administratif) kepada jajaran Setda Kabupaten Aceh Selatan,” kata Benni.
    Sementara pemeriksaan terhadap Mirwan akan digelar setibanya di Tanah Air.
    “Untuk jadwal pastinya masih menunggu kedatangan di Banda Aceh. Bisa datang hari ini atau besok. Namun sudah diagendakan untuk diperiksa setibanya di Banda Aceh,” tegas dia.
    Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra Sugiono menyatakan, partainya telah mengambil tindakan tegas mencopot Mirwan dari jabatannya sebagai Ketua DPC Gerindra Aceh Selatan.
    Menurutnya, Gerindra sangat menyayangkan sikap dan kepemimpinan Mirwan yang justru tetap keluar negeri meski wilayahnya tengah dilanda bencana. 
    “Tadi saya dilaporkan mengenai bupati Aceh Selatan yang juga merupakan Ketua DPC Gerindra Kabupaten Aceh Selatan. Sangat disayangkan sikap dan kepemimpinan yang bersangkutan,” ujar Sekjen Gerindra Sugiono kepada wartawan di Jakarta, Jumat (5/12/2025) malam.
    “Oleh karena itu DPP Gerindra memutuskan untuk memberhentikan yang bersangkutan sebagai Ketua DPC Gerindra Aceh Selatan,” imbuhnya.
    Sementara itu, Mirwan menyatakan bahwa keberangkatannya ke Tanah Suci dalam rangka memenuhi nazar pribadi. Ia juga menyatakan bahwa telah mengecek situasi Aceh Selatan sebelum berangkat.
    “Sebelum saya berangkat, saya sudah turun langsung mengecek kondisi masyarakat terdampak banjir dan memastikan seluruh OPD bekerja sesuai alur komando. Dari hasil koordinasi, situasi saat itu terkendali sehingga saya dapat menunaikan nazar saya untuk melaksanakan ibadah umrah,” ungkapnya dalam keterangan tertulis.
    Terkait dengan surat Gubernur Aceh yang menolak izin keluar, Mirwan menyebutkan, surat tersebut baru diterima oleh Pemkab Aceh Selatan pada 2 Desember 2025, sementara ia sudah lebih dahulu berada di Mekkah.
    “Surat dari Gubernur Aceh saya ketahui setelah saya berada di Tanah Suci. Informasi dari daerah juga terlambat diterima karena jaringan telekomunikasi dan listrik di Aceh Selatan sempat padam akibat gangguan listrik di Aceh. Inilah yang menyebabkan adanya miskomunikasi,” jelasnya.
    Mirwan memastikan, penanganan banjir tetap berlangsung efektif di bawah komando posko dan OPD terkait.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • PAN Salurkan Bantuan Rp 5 Miliar untuk Korban Bencana Sumatera

    PAN Salurkan Bantuan Rp 5 Miliar untuk Korban Bencana Sumatera

    Liputan6.com, Jakarta – Ketua Fraksi PAN DPR RI, Putri Zulkifli Hasan menyampaikan, sampai hari ini partainya telah menggalang dana sebesar Rp 5 miliar untuk membantu korban bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Menurut Putri, penggalangan dana menjadi bentuk keprihatinan partainya terhadap musibah yang menimpa sesama.

    “Kami sangat prihatin dengan kondisi saudara-saudara kita di Aceh, Sumut, dan Sumbar. Sampai hari ini telah terkumpul dana Rp5 miliar murni hasil penggalangan internal dari keluarga besar PAN, mulai dari Fraksi DPR RI, DPP, DPW, sampai DPD. Semua bergerak cepat” ujar Putri seperti dikutip dari siaran pers, Minggu (7/12/2025).

    Putri memastikan, kader PAN di daerah terdampak sudah dan akan terus terjun langsung demi menyalurkan bantuan dengan baik. 

    “Kami ingin pastikan bantuannya tepat sasaran. Anggota DPR dari dapil terdampak dan Ketua DPW setempat sudah berada di lapangan sejak hari awal bencana terjadi” jelas Putri.

    Putri menyebut, saat ini PAN juga telah mendirikan puluhan titik dapur umum, pendistribusian sembako, logistik darurat, dan ambulans yang siap siaga untuk evakuasi darurat.

     

  • Mobil Rombongan Bantuan Banjir Kecelakaan di Aceh Timur, 2 Orang Tewas 5 Luka-Luka

    Mobil Rombongan Bantuan Banjir Kecelakaan di Aceh Timur, 2 Orang Tewas 5 Luka-Luka

    GELORA.CO  – Kecelakaan terjadi di Simpang Kameng, Kecamatan Pante Bidari, Aceh Timur pada Minggu (7/12/2025) pukul 17.00 WIB. Mobil rombongan yang membawa bantuan untuk korban banjir dari Kecamatan Nurussalam terbalik. 

    Diduga, rem kendaraan blong sehingga sopir kehilangan kendali dan mobil masuk ke dalam parit di sisi jalan. Akibat peristiwa tersebut, dua orang tewaas dan lima lainnya luka-luka. 

    Korban tewas bernama Ridwan dan Riyan. Keduanya merupakan warga Gampong Beurandang, Aceh Timur.

    Sementara korban luka-luka dan patah tulang, yakni Zainadi, Kepala Desa Gampong Jalan dan Marsyudi warga Desa Jalan.

    Kemudian Jamaldin warga Beurandang, Abdullah warga Desa Jalan serta Bakri warga Desa Jalan.  

    Sejumlah saksi mata menyebutkan, kecelakaan terjadi di Buket Riyeun Kameng akibat rem mobil yang tidak berfungsi. Korban luka-luka segera dilarikan ke Rumah Sakit Zubir Mahmud Idi untuk mendapatkan perawatan medis.

    Sedangkan korban tewas telah dibawa pulang ke rumah duka untuk dimakamkan oleh keluarga

  • Profil Bupati Mirwan MS yang Umrah Saat Aceh Selatan Dilanda Bencana

    Profil Bupati Mirwan MS yang Umrah Saat Aceh Selatan Dilanda Bencana

    Jakarta, Beritasatu.com – Mirwan MS menjadi sorotan nasional setelah langkahnya melakukan perjalanan ibadah umrah di tengah kondisi Aceh Selatan yang masih dilanda bencana banjir bandang dan tanah longsor menuai kritik keras.

    Peristiwa ini bukan sekadar memunculkan perdebatan publik mengenai sensitivitas kepemimpinan saat krisis, tetapi juga memancing perhatian langsung Presiden Prabowo Subianto hingga partai politik yang menaunginya.

    Presiden Prabowo Subianto secara terbuka menyoroti keputusan Mirwan MS yang meninggalkan wilayah tugasnya pada saat masa tanggap darurat masih berlangsung. Teguran tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi penanganan bencana yang digelar di Posko Terpadu Lanud Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar, Minggu (7/12/2025).

    Pada awal pertemuan, presiden sebenarnya memberi apresiasi kepada para kepala daerah di Aceh yang hadir mengikuti rapat bersama pemerintah pusat. Ia menyampaikan terima kasih kepada para bupati yang terus berjuang mendampingi masyarakat, menegaskan bahwa kepala daerah memang dipilih untuk menghadapi masa-masa sulit.

    Namun suasana berubah ketika Prabowo menyinggung keberangkatan Mirwan MS ke tanah suci. Dengan nada berseloroh yang disertai penegasan serius, Presiden menyatakan tindakan meninggalkan daerah dalam kondisi darurat merupakan hal yang tidak dapat dibenarkan.

    Ia bahkan meminta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk memproses persoalan tersebut secara administratif, serta menyebut tindakan itu layaknya “desersi” dalam istilah militer—meninggalkan tanggung jawab di tengah keadaan berbahaya.

    “Kalau yang mau lari, lari aja, enggak apa-apa. Copot langsung. Mendagri bisa ya diproses ini? Bisa ya?” kata Prabowo kepada Mendagri Tito Karnavian yang turut hadir.

    Kronologi Singkat Keberangkatan Umrah Bupati Aceh Selatan

    Sebelumnya, Mirwan MS sempat mengungkapkan kesulitan menangani dampak bencana yang melanda wilayahnya.

    Namun pada 2 Desember 2025, publik dikejutkan oleh kabar keberangkatannya menunaikan ibadah umrah bersama sang istri, pada saat Aceh Selatan masih berada dalam status darurat bencana.

    Langkah itu menuai kritik luas dari masyarakat dan berbagai kalangan karena dinilai tidak mencerminkan empati dan kepemimpinan pada masa krisis.

    Polemik kian memanas setelah Gubernur Aceh Muzakir Manaf, menegaskan bahwa dirinya tidak pernah memberikan izin maupun rekomendasi kepada Mirwan untuk melakukan perjalanan ke luar negeri selama proses penanganan bencana masih berlangsung.

    Sanksi dari Partai Gerindra

    Menindaklanjuti peristiwa tersebut, Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra akhirnya mengambil langkah disiplin dengan mencopot Mirwan MS dari jabatannya sebagai ketua DPC Gerindra Aceh Selatan.

    Keputusan itu menjadi penegasan sikap partai terhadap tindakan yang dinilai bertentangan dengan nilai tanggung jawab pejabat publik. Meski demikian, pencopotan tersebut tidak berpengaruh terhadap status Mirwan sebagai bupati Aceh Selatan.

    Profil Pribadi Mirwan MS

    Mirwan MS lahir di Peulumat, Kecamatan Labuhanhaji Timur, Kabupaten Aceh Selatan, pada 9 Maret 1975. Ia dikenal sebagai figur politik yang memiliki latar belakang dunia usaha sebelum memasuki ranah pemerintahan.

    Pendidikan formalnya ditempuh sejak sekolah dasar di SDN 1 Peulumat pada periode 1983-1989, dilanjutkan ke SMP Labuhanhaji Timur pada 1989-1992, dan kemudian menempuh pendidikan menengah kejuruan di STMN 1 Banda Aceh tahun 1992-1995.

    Setelah itu, ia meraih gelar Sarjana Ekonomi dari STIE ISM pada 2014, serta melanjutkan pendidikan magister ilmu politik di Universitas Nasional (Unnas) yang diselesaikannya pada 2021.

    Sebelum terjun ke dunia politik, Mirwan MS meniti karier profesional di berbagai perusahaan sejak 1995 sampai 2021. Ia mengisi beragam posisi, mulai dari pelaksana lapangan, pengawas proyek, hingga menduduki jabatan penting di sejumlah perusahaan besar.

    Selain itu, ia juga aktif memimpin serta membina berbagai organisasi sosial, yang kemudian menjadi modal jejaring politiknya di Aceh Selatan.

    Memasuki dunia politik sebagai kader Partai Gerindra, Mirwan akhirnya maju dalam Pemilihan Kepala Daerah 2024 berpasangan dengan Baital Mukadis.

    Pasangan ini berhasil memenangkan kontestasi dengan perolehan 36,32 persen suara sah. Pelantikan sebagai Bupati Aceh Selatan dilakukan pada 17 Februari 2025 untuk masa jabatan 2025-2029.

    Laporan Kekayaan Mirwan MS

    Dalam dokumen LHKPN yang dilaporkannya saat mencalonkan diri sebagai bupati, total harta kekayaan Mirwan MS tercatat mencapai Rp 25,96 miliar. Aset tersebut terdiri atas kepemilikan tanah dan bangunan, kendaraan serta alat berat, hingga harta bergerak lainnya.

    Rinciannya mencakup sejumlah bidang tanah dan bangunan yang berlokasi di Jakarta Timur serta Aceh Barat Daya. Pada sektor kendaraan, ia tercatat memiliki belasan unit, antara lain Toyota Fortuner, Mitsubishi Colt Diesel, serta alat berat berupa ekskavator. Di samping itu, terdapat kas serta aset lain dengan nilai yang melampaui Rp 1 miliar.

  • Prabowo Ancam Pecat Bupati Aceh Selatan, Ini Dasar Hukumnya

    Prabowo Ancam Pecat Bupati Aceh Selatan, Ini Dasar Hukumnya

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto mengancam copot kepala daerah yang absen saat bencana, menyamakan sikap tersebut dengan desersi militer. Ancaman ini didukung penuh oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

    Sikap tegas Presiden ini didukung oleh landasan hukum yang memungkinkan sanksi berat hingga pemberhentian kepala daerah.

    Peringatan tersebut disampaikan Prabowo saat memimpin rapat koordinasi penanganan bencana di Posko Terpadu Lanud Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar, Minggu (7/12/2025) malam.

    Sindiran itu merujuk langsung pada aksi Bupati Aceh Selatan Mirwan MS yang memilih berangkat ibadah umrah di tengah masa tanggap darurat.

    “Kalau yang mau lari, lari aja, enggak apa-apa. Copot langsung. Mendagri bisa ya diproses ini? Bisa ya?” tanya Prabowo, meminta konfirmasi langsung dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengenai kemungkinan pemecatan.

    Prabowo, yang juga Ketua Umum Partai Gerindra, lantas menyinggung konsekuensi partai. Ia langsung bertanya kepada Sekjen Partai Gerindra Sugiono mengenai nasib Mirwan yang juga Ketua DPC Gerindra Aceh Selatan.

    “Itu kalau tentara itu namanya desersi. Dalam keadaan bahaya meninggalkan anak buah. Waduh, itu enggak bisa itu,” tegas Prabowo. Sugiono mengonfirmasi partai telah memberhentikan Mirwan dari jabatannya di Gerindra.

    Landasan Hukum Pencopotan Kepala Daerah

    Ancaman Prabowo untuk memproses pemecatan kepala daerah memiliki payung hukum yang kuat, bersandar pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

    Mangkir dari tugas saat bencana merupakan pelanggaran berat terhadap kewajiban. Berdasarkan Pasal 67 huruf b UU Pemda, kepala daerah wajib menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan. Dugaan pengabaian tugas saat krisis, seperti yang dilakukan Bupati Aceh Selatan Mirwan MS, diduga melanggar kewajiban ini.

    Kemudian, Mirwan juga diduga melanggar Pasal 67 huruf d UU Pemda. Di mana setiap penyelenggara urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah memiliki kewajiban fundamental untuk senantiasa menjaga etika dan norma dalam setiap tindakannya.

    Secara spesifik, UU Penanggulangan Bencana mewajibkan pemerintah daerah bertanggung jawab penuh menyelenggarakan penanggulangan bencana diatur dalam dalam Pasal 29. Mangkir dari tugas ini dapat diinterpretasikan sebagai pelanggaran tanggung jawab inti yang dapat dikenai sanksi berat.

    Menurut mekanisme UU Pemda, sanksi bagi kepala daerah yang melanggar kewajiban dapat berupa teguran tertulis hingga pemberhentian diatur dalam Pasal 77. Proses sanksi berat ini diajukan oleh menteri dalam negeri kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

    Aturan hukum tersebut menegaskan tindakan desersi saat darurat bencana kepala daerah sejalan untuk menjaga integritas kepemimpinan di masa krisis.

  • Update Bencana di Sumatra-Aceh: 921 Meninggal Dunia, 392 Hilang

    Update Bencana di Sumatra-Aceh: 921 Meninggal Dunia, 392 Hilang

    Bisnis.com, JAKARTA – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) merilis data korban bencana hidrometeorologi di Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh.

    Melansir gis.bnpb.go.id, data per Minggu (08/11/2025), korban jiwa menjadi 921 orang, korban hilang menjadi 392 orang, dan 5 ribu orang luka-luka.

    Secara rinci, di Sumatra Utara korban jiwa menjadi 329 orang, 82 orang hilang, dan 647 orang luka-luka. Berdasarkan kabupaten/kota, korban jiwa di Tapanuli Tengah sebanyak 102 orang, Tapanuli Selatan 85 orang, Kota Sibolga 53 orang, Tapanuli Utara 35 orang, Deli Serdang 17 orang, Kota Medan, 12 orang, Langkat 11 orang, dan Humbang Hasundutan 9 orang.

    Sedangkan dari jumlah pengungsi di Tapanuli Tengah mencapai 18,3 ribu, Langkah 11,4 ribu, Tapanuli Selatan 7,2 ribu, Kota Sibolga 4,3 ribu, dan Humbang Hasundutan 2,3 ribu.

    Di Sumatra Barat, korban jiwa di Agam menjadi 170 orang, Padang Pariaman 21 orang, Kota Padang Panjang 20 orang, Kota Padang 11 orang, dan Pariaman Barat 4 orang.

    Berdasarkan jumlah pengungsi, di Tanah Dasar sebanyak 4,8 ribu jiwa, Pariaman Barat 4,6 ribu jiwa, Pesisir Selatan 2,7 ribu jiwa, dan Solok 2,6 ribu jiwa.

    Di Aceh, korban jiwa menjadi 366 orang, hilang sebanyak 96 orang, dan 4,3 ribu luka-luka. Berdasarkan kabupaten/kota, korban jiwa di Aceh Utara menjadi 128 orang, Aceh Tamiang 57 orang, Aceh Timur 47 orang, Bener Meriah 34 orang, Pidie Jaya 27 orang, Aceh Tengah 23 orang, Bireun 20 orang, Aceh Tenggara 14 orang, Kota Langsa 5 orang, Gayo Lues, 4 orang, dan Kota Lhokseumawe 4 orang.

    Dari sisi jumlah pengungsi di Aceh Utara sebanyak 316,6 ribu jiwa, Aceh Tamiang 262,1 ribu jiwa, Aceh Timur 180 ribu jiwa, Bener Meriah 38,7 ribu jiwa, Pidie 25,8 ribu jiwa, Pidie Jaya 20,1 ribu jiwa, Kota Lhokseumawe 19,6 ribu jiwa, Gayo Lues 14,5 ribu jiwa, Aceh Tengah 13 ribu jiwa, Nagan Raya 8,1 ribu jiwa, dan Aceh Tenggara 5,6 ribu jiwa.

    Kementerian/lembaga dan stakeholder terkait terus menyalurkan bantuan logistik yang didominasi menggunakan jalur udara. Bantuan ini meliputi makanan, air bersih, popok, selimut, obat-obatan, beras, tenda, hingga matras.

    Pasokan bahan bakar minyak pun mulai disuplai melalui jalur darat. Kementerian ESDM mengeluarkan pengecualian penggunaan barcode bagi wilayah yang terdampak.

    Perbaikan listrik juga tengah dilakukan oleh PLN. Selain itu, pemerintah memberikan router Starlink agar akses komunikasi berjalan optimal. 

  • RS Kapal Terapung IKA Unair Meluncur ke Aceh

    RS Kapal Terapung IKA Unair Meluncur ke Aceh

    Liputan6.com, Surabaya – Ancaman penyakit pascabencana mulai muncul di wilayah terdampak banjir Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Kebutuhan air bersih, layanan trauma healing, serta tenaga medis spesialis menjadi prioritas di fase pemulihan awal. 

    Kondisi itu mendorong Rumah Sakit Kapal Ksatria Airlangga (RSKKA) Ikatan Alumni Universitas Airlangga (Unair) bersiap meluncur ke wilayah terdampak pada pekan depan.

    Di Aceh Tamiang, satu klinik telah disiapkan sebagai basecamp layanan rawat jalan hingga rawat inap. Tim lapangan melaporkan kebutuhan tenaga kesehatan bergerak cepat, mengikuti dinamika kondisi warga terdampak.

    “Kebutuhan di lapangan sangat dinamis dan berubah setiap hari,” kata Ketua Lembaga Pengabdian Masyarakat Berkelanjutan Unair, Prof. Hery Purnobasuki, Minggu (7/12/2025).

    Kebutuhan mendesak saat ini meliputi lima dokter umum, 10 perawat, dua bidan, satu tenaga gizi, dua apoteker, satu tenaga kesehatan masyarakat, serta enam mahasiswa. Dukungan logistik berupa genset dan pasokan bahan bakar juga menjadi bagian dari kebutuhan utama tim.

    Sementara itu, RSKKA sendiri saat ini masih menyelesaikan layanan kesehatan rujukan proaktif di Pulau Sapuka, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Sulawesi Selatan. 

    Direktur RSKKA, dr. Agus Harianto menjelaskan kapal belum dapat langsung bergerak ke Sumatera karena jarak tempuh dari lokasi operasi saat ini mencapai belasan hari pelayaran.

    “Pelayanan di Bonerate juga akan kami tuntaskan terlebih dahulu sebelum kapal diarahkan ke wilayah terdampak banjir,” ujar Agus.

    Sebagai respon awal, relawan dokter terbang lebih dulu dikirim ke lokasi bencana. Kabupaten Agam, Sumatera Barat, menjadi salah satu tujuan utama karena masuk daerah dengan dampak paling berat.

    Laporan Tim Rapid Health Assessment RSKKA dari Agam mencatat penanganan kasus trauma sebagian besar telah tertangani dan kini memasuki fase observasi pascaoperasi. Namun ancaman penyakit pascabencana mulai meningkat.

    Kepala Dinas Kesehatan Agam, dr. Hendri Rusdian meminta dukungan lanjutan untuk layanan trauma healing, pencegahan penyakit menular, serta percepatan penyediaan air bersih.

    “Kebutuhan air bersih sangat mendesak dan memerlukan alat penjernihan. Listrik mulai pulih meski belum stabil, sedangkan jaringan internet masih sering terganggu sehingga radio komunikasi masih dibutuhkan,” kata Hendri.

    Selain itu, pihaknya juga mengajukan kebutuhan dokter spesialis penyakit dalam, spesialis anak, psikiater, psikolog, dua dokter umum, satu perawat, satu bidan, serta dukungan obat-obatan. 

    Seluruh pemetaan lapangan tersebut akan menjadi dasar agenda pelayanan RSKKA saat berlayar melalui rute Bonerate–Padang sejauh sekitar 2.000 mil laut di tengah musim angin barat.