provinsi: Aceh

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto harus menghadapi penanganan sejumlah penanganan bencana banjir sepanjang 2025.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat sebanyak 3.116 kejadian bencana alam terjadi di Indonesia sepanjang periode 1 Januari hingga 17 Desember 2025. Data tersebut menunjukkan bahwa bencana hidrometeorologi masih mendominasi, dengan banjir menjadi kejadian paling banyak.

Berdasarkan infografik resmi BNPB bertajuk Bencana Indonesia 2025, banjir tercatat sebanyak 1.584 kejadian, disusul cuaca ekstrem 673 kejadian, tanah longsor 225 kejadian, kebakaran hutan dan lahan 46 kejadian, gelombang pasang dan abrasi 21 kejadian, serta kekeringan 36 kejadian. Sementara itu, bencana geologi tercatat lebih sedikit, terdiri atas 23 gempa bumi, 7 erupsi gunung api, dan 1 kejadian tsunami.

Dari sisi dampak kemanusiaan, BNPB mencatat 1.498 orang meninggal dunia, 264 orang hilang, dan 7.531 orang mengalami luka-luka. Selain itu, sebanyak 1.025.745 jiwa tercatat terdampak dan harus mengungsi akibat bencana yang terjadi di berbagai wilayah Tanah Air.

Kerusakan infrastruktur dan permukiman juga tergolong signifikan. BNPB mencatat total 184.344 unit rumah rusak, dengan rincian 49.294 rumah rusak berat, 37.524 rumah rusak sedang, dan 97.526 rumah rusak ringan. Selain rumah warga, bencana juga merusak 2.271 fasilitas umum, meliputi 334 satuan pendidikan, 668 rumah ibadah, dan 269 fasilitas kesehatan.

Kerusakan turut terjadi pada sarana pemerintahan dan infrastruktur pendukung, antara lain 333 kantor rusak, 415 jembatan rusak, serta 748 unit fasilitas lainnya.

Menurut catatan Bisnis, bencana besar pertama terjadi di wilayah Jabodetabek, khususnya Kota dan Kabupaten Bekasi, pada 2–4 Maret 2025. Hujan berintensitas tinggi menyebabkan sejumlah sungai meluap dan merendam permukiman warga. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat ribuan rumah terdampak, dengan laporan awal menyebutkan sedikitnya 140 rumah di Bekasi terendam banjir.

Dampak banjir ini dirasakan secara luas di wilayah Jabodetabek. Data gabungan menunjukkan sekitar 61.000 jiwa terdampak di Bekasi dan DKI Jakarta. BNPB bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) melakukan evakuasi massal, membuka pos pengungsian, serta menyalurkan bantuan logistik bagi warga terdampak. Peristiwa ini menjadi salah satu banjir besar di awal kepemimpinan Presiden Prabowo dan menyoroti kerentanan kawasan penyangga ibu kota terhadap bencana hidrometeorologi.

Memasuki paruh kedua tahun, bencana serupa melanda Provinsi Bali. Pada 9–12 September 2025, hujan ekstrem yang berlangsung selama beberapa hari memicu banjir bandang dan longsor di hampir seluruh wilayah Pulau Dewata. BNPB mencatat sedikitnya 17 hingga 18 orang meninggal dunia, puluhan lainnya dilaporkan hilang, dan ribuan warga terpaksa mengungsi.

Sebanyak 205 titik banjir tercatat di Bali, dengan Denpasar menjadi wilayah terdampak paling parah dengan 82 titik genangan. Selain banjir, tanah longsor juga terjadi di puluhan lokasi, terutama di Kabupaten Tabanan, Karangasem, dan Badung.

Curah hujan ekstrem yang dipicu oleh pola cuaca basah berkepanjangan disebut sebagai penyebab utama bencana ini. Banjir Bali 2025 pun tercatat sebagai salah satu yang terparah dalam beberapa dekade terakhir, bahkan berdampak pada aktivitas pariwisata dan infrastruktur publik.

Bencana banjir paling berdampak besar terjadi di Pulau Sumatra pada akhir November 2025, ketika banjir besar dan tanah longsor melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Hujan ekstrem yang dipicu oleh fenomena atmosferik kuat, termasuk pengaruh sistem cuaca musiman dan siklon tropis, menyebabkan banjir bandang dan longsor di wilayah perbukitan dan daerah aliran sungai.

Dampaknya sangat luas. Laporan menyebutkan jumlah korban meninggal mencapai ratusan orang, dengan satu catatan menyebutkan hingga 1.135 korban jiwa di tiga provinsi tersebut hingga Kamis (25/12/2025).

Rangkaian banjir dan longsor di Sumatra—khususnya di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat—menjadi bencana paling mematikan dan mengguncang di era awal pemerintahan Prabowo. Tidak hanya banjir bandang, longsor di wilayah perbukitan menelan korban jiwa, menghancurkan desa-desa, dan memutus akses antarwilayah.

Pemerintah pusat kemudian mengambil langkah tegas dengan mencabut izin usaha yang dinilai merusak lingkungan, menyegel perusahaan tambang, serta mengevaluasi jutaan hektare izin pemanfaatan lahan.

Oleh sebab itu, Kepala negara menekankan bahwa penanganan bencana tidak boleh berhenti pada rehabilitasi dan rekonstruksi semata, melainkan harus menyentuh akar persoalan: ketimpangan antara eksploitasi sumber daya alam dan keselamatan rakyat.

Saat ini, Presiden Ke-8 RI itu memerintahkan seluruh kementerian dan lembaga untuk bekerja tanpa henti dalam penanganan bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat hingga kehidupan masyarakat terdampak benar-benar kembali pulih.

Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno dalam konferensi pers di Banda Aceh, Kamis (25/12/2025).

“Semua harus terus bekerja tanpa henti, mengerahkan sumber daya nasional untuk mempercepat penanganan bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, sampai kehidupan dan penghidupan masyarakat dapat pulih dan menjadi lebih baik,” ujar Pratikno.

Pratikno menjelaskan, hingga saat ini pemerintah pusat bersama BNPB, TNI, Polri, serta pemerintah daerah terus bekerja keras mempercepat penanganan darurat dan masa transisi pemulihan di wilayah terdampak.

“Semua bergotong royong di lapangan untuk memulihkan wilayah Sumatra. Fokus kita jelas, yakni keselamatan warga, pemenuhan kebutuhan dasar, serta percepatan pemulihan,” katanya.