provinsi: Aceh

  • Dasco Desak Bupati Aceh Selatan Diberhentikan Sementara, Bakal Disidang Gerindra?

    Dasco Desak Bupati Aceh Selatan Diberhentikan Sementara, Bakal Disidang Gerindra?

    Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menginginkan Bupati Aceh Selatan, Mirwan MS diberhentikan sementara dari jabatannya.

    Hal itu usai Mirwan dikabarkan pergi ibadah umrah ketika wilayah yang dipimpinnya terdampak bencana hidrometeorologi. Dasco mengatakan telah berkomunikasi dengan Menteri Dalam Negeri untuk menindaklanjuti tindakan Mirwan.

    Bahkan, Dasco menegaskan agar kepemimpinan Aceh Selatan diganti dengan penunjukan penjabat sementara atau Plt. 

    “Kami kemudian mengusulkan agar yang bersangkutan diberhentikan sementara dan ditunjuk Plt,” kata Dasco kepada jurnalis, dikutip Selasa (9/12/2025).

    Dasco, yang juga menjabat sebagai Ketua Harian Partai Gerindra, menyampaikan digantikannya Mirwan dengan Plt agar penanganan bencana berlangsung efektif. Mirwan, katanya, masuk sebagai kader Partai Gerindra saat mengikuti Pilkada.

    Terkait pencopotan jabatan Mirwan, Dasco menjelaskan hal itu sesuai mekanisme yang ada dengan menyerahkan kepada DPRD. Begitupun pemberian sanksi dari partai melalui Mahkamah Partai.

    Pada kesempatan yang sama, Ketua Mahkamah Partai Gerindra Habiburrokhman membuka peluang untuk menggelar sidang terhadap Mirwan MS.

    Pelaksanaan sidang juga merupakan tindak lanjut dari keputusan Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Sugiono yang telah memberhentikan Mirwan dari jabatannya sebagai Ketua DPC Gerindra Aceh Selatan.

    “Tapi kita akan cek lagi apakah perlu disidang ulang, tapi sanksinya sudah sangat keras,” katanya.

    Respons juga diberikan oleh Ketua DPR RI Puan Maharani. Dia menilai setiap kepala daerah di Aceh, Sumatra Barat, Sumatra Utara fokus menangani masyarakatnya yang terdampak akibat bencana hidrometeorologi. 

    Bahkan, Puan menegaskan semua kepala daerah seharusnya berempati saat kondisi sedang berduka.

    “Untuk Bupati harusnya, kepala daerah itu punya empati,” pungkas Puan.

    Polemik bermula setelah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memastikan bahwa Mirwan tidak memiliki izin dari pejabat pembina kepegawaian untuk melakukan perjalanan umrah.

    Padahal, pada saat yang bersamaan, Aceh Selatan sedang menghadapi bencana banjir bandang dan tanah longsor yang berdampak pada ribuan warga.

  • Viral Video Anggota GAM Dinarasikan Cegat Kapal Bantuan Minta Jatah, Begini Faktanya

    Viral Video Anggota GAM Dinarasikan Cegat Kapal Bantuan Minta Jatah, Begini Faktanya

     

    Liputan6.com, Jakarta – Sebuah video perdebatan antara anggota TNI dan sekelompok orang yang disebut-sebut sebagai bagian dari Gerakan Aceh Merdeka (GAM) viral di media sosial.

    Dalam rekaman, memperlihatkan upaya sekelompok pria meminta jatah bantuan banjir sambil mencatut nama staf khusus gubernur, namun tak mampu menunjukkan bukti apa pun saat diminta verifikasi.

    Belakangan, TNI memastikan narasi yang beredar tidak akurat. Hasil penelusuran menyebut peristiwa itu memang benar terjadi, namun para pelaku bukan kelompok bersenjata GAM. Mereka adalah dua anggota KPA Meja Ijo Idi Cut di Aceh Timur.

    “Berdasarkan informasi yang telah kami verifikasi, peristiwa dalam video tersebut benar terjadi, namun bukan dilakukan oleh kelompok bersenjata GAM, melainkan oleh dua orang anggota KPA Meja Ijo Idi Cut di Aceh Timur,” kata Kapuspen TNI Mayjen TNI (Mar) Freddy Ardianzah dalam keterangannya, Selasa (9/12/2025).

    Peristiwa itu terjadi pada 4 Desember 2025, ketika kapal Feri Express Bahari yang membawa logistik bantuan banjir dari Ketua TP PKK Aceh menuju wilayah Aceh Tamiang, Langsa, dan Aceh Timur dihentikan dua orang tersebut.

    “Kedua orang itu meminta agar sebagian bantuan diturunkan kepada mereka, namun tidak dapat menunjukkan surat perintah atau keterangan resmi dari Pemerintah Kabupaten Aceh Timur. Petugas kapal menolak karena distribusi bantuan harus mengikuti prosedur resmi,” ujar dia.

    Saat aparat keamanan laut mendekat, kapal langsung kembali melanjutkan perjalanan menuju Kuala Langsa demi menghindari keributan lebih besar.

    Freddy menilai tindakan itu sebagai ulah personal yang arogan dan berpotensi menghambat bantuan bagi warga terdampak banjir.

    “TNI menilai tindakan itu sebagai tindakan personal yang arogan dan tidak dapat dibenarkan, karena dapat menghambat distribusi bantuan kepada masyarakat yang terdampak bencana,” ycal dia.

    Terkait hal ini, TNI bersama aparat keamanan setempat telah melakukan langkah-langkah untuk memastikan keamanan jalur distribusi bantuan, termasuk jalur laut, agar kejadian serupa tidak terulang dan para pemberi bantuan merasa aman.

    TNI juga mengingatkan semua pihak agar tidak menghalangi upaya kemanusiaan di tengah situasi darurat. Prioritas utama tetap memastikan bantuan tiba pada warga yang membutuhkan tanpa hambatan.

    “Kami mengimbau seluruh pihak untuk tidak menghalangi distribusi bantuan dalam kondisi darurat kemanusiaan. Fokus utama kita adalah mempercepat penanganan banjir dan menjamin bantuan sampai kepada masyarakat yang membutuhkan,” tandas dia.

  • Menkes Atur Penempatan 300 Dokter Internship di Daerah Bencana, Aceh Prioritas

    Menkes Atur Penempatan 300 Dokter Internship di Daerah Bencana, Aceh Prioritas

    Jakarta

    Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengambil langkah cepat untuk mengatasi krisis layanan kesehatan di Aceh yang terdampak bencana banjir dengan mengerahkan ratusan dokter magang. Fokus penempatan awal di Aceh diprioritaskan mengingat sekitar 300 Puskesmas mengalami kerusakan, dengan 50 di antaranya masih terisolasi total.

    Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengemukakan bahwa Kemenkes akan menempatkan sekitar 300 dokter internship yang baru menyelesaikan studi untuk melayani korban bencana. Para dokter ini akan disebar ke berbagai lokasi, khususnya yang dekat dengan pusat pengungsian.

    Tantangan terbesar yang dihadapi Kemenkes saat ini adalah masalah logistik dan aksesibilitas. Menkes Budi mengungkapkan bahwa meskipun upaya penempatan sudah diatur, kendala masih besar di lapangan.

    “Kita akan taruh di sana [Aceh], memang masalahnya kan belum semua [terbuka aksesnya], masih ada tiga kota yang kemarin baru buka, di Gayo Luwes, Bener Meriah, dan Aceh Tengah. Takengon yang belum tersambung jalan daratnya, sehingga agak susah,” kata Menkes di Jakarta dikutip dari ANTARA, Senin (8/12/2025).

    Penempatan ratusan dokter magang ini mendesak karena adanya peningkatan kasus penyakit pascabencana. Berdasarkan laporan, terdapat banyak kasus penyakit kulit, diare, dan Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) di lokasi pengungsian.

    “Kebutuhan dokter-dokter itu, terutama di puskesmas-puskesmas yang dekat dengan pusat-pusat pengungsian, dipastikan harus ada. Sebenarnya bukan hanya dokter, melainkan alat kesehatan juga obat-obatannya,” tegas Menkes Budi.

    Gerak cepat benahi rumah sakit

    Selain penanganan penyakit menular, Kemenkes juga memprioritaskan pasien dengan kebutuhan darurat. Instalasi Gawat Darurat (IGD) di rumah sakit yang terdampak harus segera difungsikan, disusul ruang operasi dan pelayanan cuci darah, karena keterlambatan penanganan pada pasien gagal ginjal kronis dapat berbahaya.

    Meskipun layanan di Sumatera Barat dan Sumatera Utara dilaporkan sudah beroperasi normal, Aceh masih menghadapi kendala serius. Dari total 18 rumah sakit yang terdampak, enam unit masih belum beroperasi penuh.

    “Yang masih sangat ketinggalan itu yang di Aceh Tamiang. Nah, itu diharapkan mulai besok instalasi gawat darurat (IGD)-nya sudah bergerak karena kita prioritasnya IGD-nya dulu,” jelas Menkes.

    Halaman 2 dari 2

    Simak Video “Video: Menkes Sebut RS di 6 Kabupaten/Kota di Aceh Masih Terkendala”
    [Gambas:Video 20detik]
    (kna/kna)

  • Bupati Aceh Selatan Diperiksa Kemendagri, Buntut Pergi Umrah saat Wilayahnya Banjir

    Bupati Aceh Selatan Diperiksa Kemendagri, Buntut Pergi Umrah saat Wilayahnya Banjir

    Liputan6.com, Jakarta – Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Benny Irwan memastikan, Bupati Aceh Selatan Mirwan Ms dipanggil Tim Kemendagri perihal ibadah umrahnya di tengah bencana banjir yang masih melanda. Itulah top 3 news hari ini.

    Pemanggilan yang bersangkutan akan dilaksanakan di Aceh. Mirwan sedianya dijadwakan hadir Senin siang 8 Desember 2025. Namun pemeriksaan djadwalkan ulang menjadi sore hari.

    Menurut Benny, tim Kemendagri sudah ada di Aceh dan menunggu Mirwan sejak hari Sabtu. Namun diketahui, pada hari itu Mirwan belum kembali ke Aceh.

    Sementara itu, pemilik Wedding Organizer (WO) Ayu Puspita ditangkap usai diduga telah melakukan penipuan terhadap ratusan calon pengantin. Mirisnya, modus pelayanan jasa pernikahan itu yakni menghilang tidak hanya saat pertengahan persiapan acara, namun usai pelunasan pembayaran dari korban.

    Kasus ini pun telah dilaporkan ke Polda Metro Jaya dengan nomor LP/B/2334/XII/2025/Resju/PMJ, pada Sabtu, 6 Desember 2025. Sementara di Polres Jakarta Utara tercatat ada 87 orang yang mengadukan dugaan penipuan dan penggelapan yang dilakukan WO PT Ayu Puspita Sejahtera ini.

    Pihak kepolisian mengamankan lima orang yang menjadi terlapor. Mereka adalah APD, HE, BDP, DHP, dan RR. Hal itu disampaikan Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Utara Kompol Onkoseno Gradiarso Sukahar.

    Berita terpopuler lainnya di kanal News Liputan6.com adalah terkait Anggota Komisi I DPR Endipat Wijaya meminta Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) lebih aktif menyebarkan informasi kerja pemerintah terkait penanganan bencana Sumatera.

    Politikus Gerindra ini menegaskan, dalam penanganan bencana Sumatra, pemerintah yang hadir pertama mengatasinya.

    Berikut deretan berita terpopuler di kanal News Liputan6.com sepanjang Senin 8 Desember 2025:

    Presiden Prabowo Subianto mendatangi sejumlah titik lokasi bencana, dan bertemu para korban di Aceh Tenggara, Senin (1/12). Kedatangannya ditemani Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Mensesneg Prasetyo Hadi, Seskab Teddy Indra Wijaya hingga Bupati Aceh Tenggara, Muhammad Salim Fakhry. Dalam sambutann…

  • Ketua DPD PDI Perjuangan Aceh Turun Langsung Kawal Aksi Tanggap Bencana di Sejumlah Daerah

    Ketua DPD PDI Perjuangan Aceh Turun Langsung Kawal Aksi Tanggap Bencana di Sejumlah Daerah

    Liputan6.com, Aceh – Bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Aceh menggerakkan solidaritas PDI Perjuangan. DPD PDI Perjuangan Aceh menjadi garda terdepan, menembus lokasi-lokasi yang paling terdampak, dimulai dari Pidie, Pidie Jaya, Bireuen, Lhokseumawe, hingga Aceh Utara. Gerak cepat DPD PDI Perjuangan Aceh ini kemudian diperkuat oleh respons Dewan Pimpinan Pusat (DPP).

    Ketua Bidang Penanggulangan Bencana (Baguna) DPP PDI Perjuangan, Tri Rismaharini, tiba di Aceh pada 2 Desember 2025. Kehadiran Risma berfokus pada wilayah yang terputus akses seperti Kecamatan Jangka, Kabupaten Bireuen. Selain membawa bantuan logistik, Risma juga menyediakan satu unit mobil tangki air bersih untuk mengatasi krisis sanitasi.

    Di sisi lain, relawan, kader, dan DPC di berbagai kabupaten terus menyalurkan bantuan dengan menembus banjir dan jalan berlumpur. Di Nagan Raya, suplai pangan dan kebutuhan darurat tetap mengalir melalui DPC setempat untuk membantu masyarakat yang terdampak.

    “Dari hari pertama bencana saya beserta dengan DPC-DPC terdampak langsung melakukan pendataan dan pemetaan, banyak daerah yang tidak dapat ditempuh dengan kendaraan roda empat. Seperti Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang, kabupaten nagan raya. Alhamdulillah, meskipun medan yang sulit ini kami bisa tangani berkat koordinasi yang baik, kerja keras kader ditingkat DPC dan relawan bantuan dapat tersalurkan,” ujar Ketua DPD PDI Perjuangan Aceh, Jamaluddin Idham yang juga sebagai Anggota DPR-RI Komisi XIII Dapil Aceh I.

    Idham menyampaikan setidaknya Hingga 8 Desember 2025, DPD PDI Perjuangan Aceh telah menjangkau 13 kabupaten melalui penyaluran bantuan berjenjang lewat struktur DPC.

    Bantuan meliputi Aceh Selatan, Nagan Raya, Aceh Singkil, Aceh Barat, dan Aceh Tenggara. Operasi kemanusiaan turut diperkuat dengan pembagian beras sebesar 1,5 Ton, ribuat paket sembako, pendirian dapur umum di beberapa titik, layanan RS Apung, air bersih, obat-obatan, hingga pembentukan relawan siaga.

    “Sampai hari ini kita masih berada di Lokasi bencana, kemarin itu kurang lebih sudah ada 1,5 Ton beras yang tersalurkan, ribuat paket sembako, air bersih untuk sanitasi, pendirian dapur umum, obat-obatan, dan pembentukan relawan siaga. Yang terpenting kita juga msih menunggu kedatangan RS Apung dari Batam,” jelasnya.

  • Profil Endipat Wijaya, Anggota DPR yang Sindir Bantuan Relawan Banjir Sumatra

    Profil Endipat Wijaya, Anggota DPR yang Sindir Bantuan Relawan Banjir Sumatra

    Liputan6.com, Jakarta – Nama anggota Komisi I DPR Endipat Wijaya ramai jadi bahan perbincangan usai pernyataannya yang menyindir aksi relawan banjir Sumatra. 

    Sebelumnya dalam rapat  bersama Komdigi, di ruang Komisi I DPR, Jakarta, Senin (8/12/2025), Endipat meminta Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) lebih aktif menyebarkan informasi kerja pemerintah terkait penanganan bencana Sumatra.

    “Fokus nanti, ke depan Kementerian Komdigi ini mengerti dan tahu persis isu sensitif nasional dan membantu pemerintah memberitahukan dan mengamplifikasi informasi, sehingga enggak kalah viral dibandingkan dengan teman-teman yang sekarang ini, paling-paling di Aceh, di Sumatra, dan lain-lain itu,” katanya.

    “Ada orang yang cuma datang sekali, seolah-olah paling bekerja di Aceh,” katanya lagi.

    Politikus Gerindra itu mengatakan, dalam penanganan bencana Sumatra, pemerintah yang hadir pertama mengatasinya.

    “Padahal negara sudah hadir dari awal, ada orang baru datang, baru bikin satu posko, ngomong pemerintah enggak ada. Padahal pemerintah sudah bikin ratusan posko di sana,” ungkap Endipat.

    “Yang sehingga publik tahu kinerja pemerintah itu sudah ada, dan memang sudah hebat,” lanjut dia.

    Endipat juga menyinggung relawan yang menyumbang donasi sebesar Rp 10 miliar tapi viral. Padahal, menurut dia, pemerintah sudah memberikan triliunan namun tak dianggap bekerja.

    “Orang-orang cuma nyumbang Rp 10 miliar, negara sudah triliun-triliunan ke Aceh itu, bu. Jadi yang kayak gitu-gitu, mohon dijadikan perhatian, sehingga ke depan tidak ada lagi informasi yang seolah-olah negara tidak hadir di mana-mana. Padahal negara sudah hadil sejak awal di dalam penanggulangan bencana,” katanya.

     

  • 6
                    
                        Bertambah Lagi Korban Jiwa Banjir Sumatera
                        Nasional

    6 Bertambah Lagi Korban Jiwa Banjir Sumatera Nasional

    Bertambah Lagi Korban Jiwa Banjir Sumatera
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyampaikan data terbaru mengenai bertambahnya jumlah korban jiwa akibat banjir bandang dan tanah longsor di tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
    Sejak hari pertama peristiwa kelam itu terjadi, setiap harinya,
    Tim SAR
    gabungan berusaha mencari para korban hilang yang masih tertimbun tanah.
    Pada Senin (8/12/2025) sore, Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, menuturkan bahwa sebanyak 40 jenazah telah ditemukan.
    Dengan demikian, total korban meninggal dunia dari sebelumnya 921 orang ditambah 40 jenazah yang ditemukan menjadi 961 jiwa.
    “Pada hari ini (Senin), per pukul 16.00 WIB sekali lagi Innalillahi wa inna ilaihi raji’un, empati dan simpati yang sangat mendalam bagi saudara-saudara kita, keluarga korban. Tim gabungan menemukan 40 jenazah,” kata Abdul, dalam konferensi pers virtual, Senin.
    Korban meninggal dunia paling banyak ditemukan di Provinsi Aceh, yang bertambah sebanyak 23 jiwa, dari 366 menjadi 389 jiwa.
    “Untuk Sumatera Utara, dari 329 jasad yang sudah ditemukan per kemarin, hari ini bertambah 9, menjadi 338 jiwa meninggal dunia,” tutur Abdul.
    Sementara itu, untuk korban meninggal dunia di Sumatera Barat juga bertambah delapan jiwa, sehingga dari 226 jiwa menjadi 234 jiwa.
    Abdul menegaskan bahwa 293
    korban jiwa
    yang masih hilang akan terus dicari dengan upaya semaksimal dan seoptimal mungkin.
    “Tentu saja, tim gabungan di lapangan akan terus melakukan upaya semaksimal mungkin, seoptimal mungkin, seefektif mungkin, agar jumlah korban yang saat ini masih hilang bisa kita minimalkan, bisa kita reduksi sedikit mungkin,” kata Abdul.
    Abdul mengatakan, Presiden Prabowo Subianto telah mengunjungi beberapa titik, khususnya di Bireuen, lokasi di mana terputusnya satu akses jembatan penting yang menghubungkan antara Bireuen dan Aceh Utara.
    “Bapak Presiden juga sudah langsung memimpin Rapat Kabinet Terbatas percepatan pemulihan pascabencana banjir dan longsor di tiga provinsi ini,” kata Abdul.
    Kepala Negara menunjuk KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak untuk memimpin satgas perbaikan jembatan di Aceh pasca banjir dan longsor.
    “Karena ini sangat penting, Bapak Presiden melihat sendiri kondisi jembatan dan langsung memerintahkan Bapak Kasad untuk menjadi Dansatgas Pemulihan Jembatan,” ucap dia.
    Abdul menyebut, beberapa jembatan menjadi urat nadi penghubung di Lintas Timur dan dari Lintas Timur ke daerah Tengah akan dibangun Jembatan Bailey.
    “Saat ini sedang berproses, supaya alur
    distribusi logistik
    bisa makin cepat dan efisien,” ucap dia.
    Selain itu, juga akan ada pengerahan atau mobilisasi tenaga-tenaga kesehatan ke tempat-tempat kawasan terdampak.
    “Ini tentu saja menjadi tugas kami di Posko Utama untuk tetap mengoptimalkan distribusi logistik permakanan ataupun non-permakanan agar saudara-saudara kita yang saat ini masih di pengungsian bisa terpenuhi kebutuhan dasar permakanan dan non-permakanannya,” imbuh dia.
    Abdul menuturkan, distribusi logistik melalui udara biasanya batas penerbangan ditutup pada pukul 05.00 atau 06.00 sore waktu setempat.
    “Kami juga melakukan distribusi logistik saat ini karena akses jalan alternatif juga sudah dibersihkan oleh Tim Terpadu. Sehingga distribusi logistik menggunakan jalur darat dengan menggunakan truk,” ucap dia.
    Ia menyebut, penggunaan truk untuk distribusi logistik sudah bisa dilewati ke enam lokasi, yakni Bireuen, Pidie Jaya (ada 2 lokasi), Pidie, Aceh Timur, dan Aceh Utara.
    “Tentu saja, dengan penambahan suplai dari jalur darat ini, jumlah tonase bantuan yang kami bisa salurkan akan lebih besar dan secara otomatis akan lebih menjangkau titik-titik pengungsian,” tutur dia.
    Untuk Sumatera Barat, logistik yang terdistribusi via udara sebanyak 10 sortie penerbangan yang disalurkan langsung ke lokasi terdampak.
    “Ada yang di-
    dropping
    ke Posko Kabupaten, tetapi 70 persen dari 6 sortie itu langsung di-
    dropping
    ke titik (terdampak), tidak mampir dulu di Posko Kabupaten untuk mempercepat distribusi,” ujar dia.
    Salurkan bantuan Anda untuk korban banjir Sumatera lewat tautan donasi ini: https://kmp.im/BencanaSumatera
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Terungkap Fakta di Balik Isu Bau Busuk Mayat dalam Mobil Korban Banjir Aceh Tamiang

    Terungkap Fakta di Balik Isu Bau Busuk Mayat dalam Mobil Korban Banjir Aceh Tamiang

    Liputan6.com, Jakarta – Isu mengenai bau busuk mayat yang dikabarkan berasal dari mobil-mobil milik korban banjir di Kabupaten Aceh Tamiang sempat menghebohkan masyarakat, dan memicu beragam spekulasi di media sosial.

    Di tengah situasi darurat pascabencana, informasi yang simpang siur kerap menimbulkan kepanikan, sehingga penting untuk menelusuri kebenaran di balik kabar tersebut.

    Untuk memastikan kebenaran informasi tersebut, polisi menyisir dan memeriksa mobil-mobil yang terlantar di sepanjang jalur utama hingga SPBU Tanah Terban.

    Kapolres Aceh Tamiang AKBP Muliadi mengatakan pemeriksaan mobil yang terdampak bencana tersebut untuk memastikan, apakah isu mayat tersebut benar atau tidak.

    “Setelah kami sisir dan cek sepanjang jalan hingga SPBU Tanah Terban, ternyata tidak ada mayat dalam mobil. Isu bau menyengat yang disebarkan juga tidak ada. Jadi, itu tidak benar. Yang ada bau lumpur banjir,” kata Muliadi kepada wartawan, Senin (8/12/2025).

    Dalam pemeriksaan diikuti Direkrut Pembinaan Masyarakat (Dirbinmas) Polda Aceh Kombes Pol Donny Siswoyo.

    Langkah ini dilakukan untuk memastikan situasi berjalan aman sekaligus menanggapi isu yang beredar di masyarakat, mengenai adanya mayat di dalam kendaraan-kendaraan tersebut.

    Penyisiran dilakukan secara menyeluruh dengan memeriksa setiap kendaraan yang ditinggalkan pemiliknya saat banjir melanda. Pemeriksaan ini juga melibatkan puluhan personel guna memastikan seluruh titik terdeteksi secara akurat.

    “Isu tersebut tidak benar dan tidak ditemukan satu pun mayat dalam mobil sebagaimana diberitakan secara liar di media sosial,” lanjutnya.

    Perwira menengah kepolisian itu menjelaskan banjir besar beberapa waktu lalu membuat sejumlah kendaraan terpaksa ditinggalkan pemiliknya. Akan tetapi, kondisi tersebut tidak sesuai dengan narasi menyesatkan yang berkembang.

    Menurut dia, penyebaran informasi tanpa verifikasi dapat memicu kepanikan baru di tengah situasi bencana serta dapat mengganggu upaya-upaya penanggulangan yang sedang dilaksanakan semua pihak.

    Muliadi mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak mudah terpancing oleh kabar yang belum terkonfirmasi.

    “Kami minta masyarakat bijak menyaring informasi. Setiap laporan dari warga akan langsung kami tindak lanjuti. Jangan sampai informasi hoaks memperkeruh keadaan ketika kita semua sedang fokus pada pemulihan,” tutupnya.

  • DKI kemarin, UMP 2026 hingga bantuan bencana Sumatera

    DKI kemarin, UMP 2026 hingga bantuan bencana Sumatera

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah peristiwa mewarnai Jakarta pada Senin (8/12), mulai dari pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2026 yang hampir selesai hingga bantuan bagi korban bencana di Sumatera.

    Berikut lima berita pilihan yang menarik untuk disimak kembali:

    Pramono sebut pembahasan UMP 2026 hampir final

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengatakan pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta pada 2026 sudah hampir final.

    “Jadi pembahasan sudah hampir final, dan dalam minggu ini kami akan merapatkan secara khusus untuk segera difinalkan,” kata Pramono di Jakarta Utara, Senin.

    Baca selengkapnya di sini.

    DKI beri bantuan ketiga untuk korban bencana Sumatera

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sudah memberikan bantuan ketiga untuk warga terdampak bencana banjir dan tanah longsor yang di sejumlah wilayah Sumatera.

    “Walaupun Jakarta juga ada persoalan rob dan sebagainya, tetapi untuk hal yang berkaitan dengan kejadian bencana yang terjadi di Aceh, kemudian di Sumatera Utara dan Sumatera Barat, pemerintah Jakarta hadir. Hanya memang kami bukan yang kemudian ketika mengirim bantuan, harus kami yang ambil di permukaan,” kata Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo di Jakarta Utara, Senin.

    Baca selengkapnya di sini.

    DKI siap lakukan inspeksi untuk cegah perdagangan anjing dikonsumsi

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta siap melakukan inspeksi ke pasar, rumah makan, dan lokasi penjualan hewan sebagai upaya mencegah perdagangan hewan penular rabies (HPR) terutama anjing dan kucing untuk dikonsumsi secara terselubung.

    “Ketika dilaksanakan pengawasan dan pengendalian, dilakukan inspeksi ke pasar, rumah makan yang masih menjual (anjing untuk dikonsumsi), dan lokasi penjualan hewan untuk mencegah perdagangan terselubung,” kata Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta, Hasudungan Sidabalok dalam seminar “Sosialisasi Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2025 tentang Pengendalian HPR” di Jakarta, Senin.

    Baca selengkapnya di sini.

    Pramono: Banjir rob yang terjadi di Jakarta akibat supermoon

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menjelaskan banjir rob yang terjadi beberapa hari lalu di sejumlah wilayah Jakarta, khususnya Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu akibat fenomena supermoon atau purnama perige.

    “Kemarin memang rob yang terjadi karena bulan supermoon. Jadi, supermoon itu bulan penuh,” kata Pramono saat dijumpai di kawasan Jakarta Utara, Senin.

    Baca selengkapnya di sini.

    LH Jaksel bantu pemakaman sopir truk yang meninggal akibat kelelahan

    Suku Dinas Lingkungan Hidup (LH) Jakarta Selatan membantu pemakaman sopir truk berinisial W yang meninggal akibat kelelahan setelah mengantre terlalu lama untuk membongkar muatan ke Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang pada Jumat (5/12).

    “Sudin LH Jaksel sangat berduka atas gugurnya petugas kami, setelah kejadian tersebut kami langsung melakukan pengurusan jenazah untuk almarhum. Dari sejak kejadian, pemakaman sampai dengan pasca pemakaman,” kata Kepala Sudin LH Jakarta Selatan Dedy Setiono saat dihubungi di Jakarta, Senin.

    Baca selengkapnya di sini.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bupati Aceh Selatan Mangkir dari Pemeriksaan Itjen Kemendagri

    Bupati Aceh Selatan Mangkir dari Pemeriksaan Itjen Kemendagri

    Banda Aceh, Beritasatu.com – Bupati Aceh Selatan Mirwan MS mangkir dari pemeriksaan Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagr) di Kantor Inspektorat Aceh pada Senin (8/12/2025). Mirwan belum terlihat hadir di lokasi hingga pukul 18.56 WIB.

    Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, membenarkan informasi tersebut. “Info terakhir yang kami terima, Bupati Aceh Selatan diperiksa di Kantor Inspektorat Aceh oleh Itjen Kemendagri,” ujarnya di Banda Aceh.

    Muhammad MTA mengaku belum menerima perkembangan terbaru terkait pemeriksaan itu. Ia juga menyinggung Mirwan menjalani ibadah umrah di tengah masa penanganan bencana banjir yang melanda wilayah Aceh Selatan.

    Informasi yang beredar menyebutkan Mirwan MS sebelumnya menyatakan tidak sanggup menangani bencana banjir bandang dan longsor yang menimpa sejumlah daerah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. 

    Namun, pada 2 Desember 2025, Mirwan bersama istrinya justru berangkat umrah. Kepergiannya memicu kritik karena wilayahnya masih berada dalam kondisi tanggap darurat.

    Situasi semakin memanas setelah Gubernur Aceh Muzakir Manaf pada 5 Desember 2025 menegaskan tidak pernah memberikan izin kepada Mirwan MS untuk melaksanakan umrah selama masa darurat bencana di Aceh Selatan.

    Tak hanya itu, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra turut mengambil tindakan tegas dengan memberhentikan Mirwan MS dari jabatannya sebagai ketua DPC Gerindra Aceh Selatan.

    Pemeriksaan oleh Itjen Kemendagri menjadi bagian dari klarifikasi atas rangkaian keputusan Mirwan yang dinilai bertentangan dengan kewajibannya sebagai kepala daerah, terutama ketika wilayahnya tengah membutuhkan penanganan cepat dan kehadiran pemimpin.