Xcloud.id

provinsi: Aceh

  • 5 Ruas Jalan Tol Baru Siap Difungsikan pada Nataru 2025/2026

    5 Ruas Jalan Tol Baru Siap Difungsikan pada Nataru 2025/2026

    Liputan6.com, Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memastikan lima ruas jalan tol siap difungsionalkan untuk mengantisipasi meningkatnya mobilitas masyarakat selama Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Wakil Menteri PU, Diana Kusumastuti, menyampaikan bahwa pembukaan fungsional ini bertujuan memperlancar arus kendaraan dan menjaga kualitas layanan jalan nasional.

    Diana menjelaskan lima ruas tol tersebut mencakup Jalan Tol Sigli–Banda Aceh Seksi 1 (Padang Tiji–Seulimeum) sepanjang 24,67 kilometer.

    “Kemudian Jalan Tol Kuala Tanjung–Tebing Tinggi–Parapat Seksi 4 (Sinaksak–Simpang Panei) sepanjang 12,86 kilometer,” kata dia dikutip dari Antara, Selasa (9/12/2025).

    Selanjutnya, Jalan Tol Palembang–Betung Seksi 2 (Rengas–Pulau Rimau) sepanjang 30,75 kilometer, serta Jalan Tol Probolinggo–Banyuwangi Seksi 1 dan 2 (Gending–Paiton) sepanjang 24,08 kilometer. Tidak ketinggalan, Jalan Tol IKN yang mencakup beberapa seksi serta Jembatan Pulau Balang dengan total panjang 50,227 kilometer.

    Diana menambahkan, upaya peningkatan kapasitas jalan juga dilakukan melalui penambahan satu lajur pada beberapa ruas utama, seperti Jakarta–Cikampek, Cikampek–Palimanan, dan Tangerang–Merak.

     

  • Kemenhub Minta Maskapai Diskon Tiket Pesawat ke Wilayah Bencana

    Kemenhub Minta Maskapai Diskon Tiket Pesawat ke Wilayah Bencana

    Jakarta –

    Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengusulkan kepada maskapai penerbangan untuk memberikan diskon khusus kemanusiaan untuk penerbangan dari dan ke daerah-daerah terdampak bencana di Pulau Sumatera. Diskon diberikan selama masa pemulihan bencana.

    Ditjen Perhubungan Udara juga mengingatkan agar maskapai bisa menjaga harga tiketnya tetap wajar untuk penerbangan dari dan ke daerah terdampak bencana. Jangan sampai ada kenaikan yang terlalu tinggi untuk penerbangan di daerah bencana.

    “Kami mendorong agar maskapai dapat menjaga tarif tetap wajar sesuai ketentuan yang berlaku. Serta, apabila dimungkinkan, memberikan tarif khusus atau diskon kemanusiaan selama masa pemulihan bencana,” kata Dirjen Perhubungan Udara Lukman F Laisa, dalam keterangannya, Selasa (9/12/2025).

    Sebagai langkah responsif, Lukman juga mengimbau kepada seluruh maskapai untuk dapat melakukan penambahan kapasitas layanan ke daerah bencana untuk memudahkan mobilisasi orang ataupun logistik dalam masa pemulihan bencana.

    Hal ini dapat dilakukan melalui pembukaan rute baru maupun penambahan frekuensi penerbangan pada sejumlah rute penting di wilayah Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh yang terdampak bencana.

    “Secara khusus, peningkatan kapasitas di wilayah Aceh sangat diperlukan pada rute-rute tujuan Bandara Soekarno-Hatta dan Bandara Kualanamu,” sebut Lukman.

    Lebih lanjut Lukman menyampaikan pihaknya membuka ruang bagi maskapai untuk menyampaikan tanggapan dan pengajuan penambahan kapasitas penerbangan sesuai regulasi, dengan tetap mempertimbangkan kesiapan armada dan sumber daya manusia yang tersedia.

    “Ditjen Hubud berkomitmen untuk memastikan kelancaran mobilitas masyarakat dan distribusi bantuan selama masa tanggap darurat, serta terus berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan demi kelancaran operasional penerbangan di wilayah terdampak,” tutup Lukman.

    Lihat juga Video: Jelang Nataru, Pemerintah Beri Diskon Tiket Pesawat

    (acd/acd)

  • Jusuf Kalla Proyeksikan Rehabilitasi Pascabencana Sumatra Selesai hingga 3 Tahun

    Jusuf Kalla Proyeksikan Rehabilitasi Pascabencana Sumatra Selesai hingga 3 Tahun

    Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Jusuf Kalla mengungkapkan tantangan bagi Pemerintah Pusat dan Daerah menangani pascabencana hidrometeorologi di Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh.

    Wakil Presiden ke-10 dan 12 itu menyampaikan proses rehabilitasi akan memakan waktu 2-3 tahun untuk membenahi seluruh fasilitas yang terdampak, terutama adalah infrastruktur.

    Secara khusus dia menjelaskan proses rehabilitasi pasca Tsunami Aceh tahun 2004 yang menelan waktu hingga 5 tahun. Menurutnya, meskipun saat itu bencana hanya terjadi di Aceh dan juga menelan korban jiwa yang banyak, saat ini pemerintah dihadapi dengan banyaknya wilayah yang terdampak.

    “Walaupun ini tsunami [Aceh] lebih besar. Cuma tsunami itu lebih terbatas Banda Aceh dan Meulaboh. [Bencana hidrometeorologi] ini meluas. Jadi, mungkin setengah-setengah lah, 2-3 tahun [rehabilitasi bencana Sumatra-Aceh]. Terutama membangun rumah,” katanya dikutip Selasa (9/12/2025).

    Selain pascabencana, JK mengatakan pemerintah memiliki tantangan untuk memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat dengan cepat karena masih enggan menerima bantuan dari luar negeri. 

    Dia membandingkan bencana Tsunami Aceh 2004 yang seluruh penanganan dibiayai oleh Pemerintah Pusat dan bantuan dari internasional.

    “Dulu juga Aceh itu full pusat dan luar negeri. Dan [bantuan] itu internasional paling banyak dulu. Sekarang, waktu [bantuan] internasional ditutup, maka juga perlu kita kemampuan dalam negeri lebih meningkatkan,” ucap JK.

    Berdasarkan catatan Bisnis, Pemerintah mencatat data sementara menunjukkan anggaran yang dibutuhkan Rp51,82 triliun untuk memulihkan keadaan di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat ke keadaan semula. Itu termausk upaya rehabilitasi dan rekonstruksi. 

    Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto menjelaskan, nilai perkiraan sementara anggaran yang dibutuhkan itu berdasarkan penghitungan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terhadap kerusakan akibat bencana tersebut.

    “Tadi dari Bapak Menteri PU, khusus untuk Aceh saja pemulihan sampai dengan saat ini ke kondisi seperti semula membutuhkan anggaran Rp25,41 triliun,” ujarnya pada rapat bersama Presiden Prabowo Subianto di Aceh, dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden (Setpres), Minggu (7/12/2025).

  • Baim Wong Beri Bantuan Rp 50 Juta untuk Korban Banjir-Longsor di Aceh

    Baim Wong Beri Bantuan Rp 50 Juta untuk Korban Banjir-Longsor di Aceh

    Banda Aceh, Beritasatu.com – Baim Wong menunjukkan kepedulian mendalam terhadap korban banjir dan tanah longsor di Aceh. Aktor bernama lengkap Muhammad Ibrahim itu menyerahkan bantuan senilai Rp 50 juta untuk meringankan beban para penyintas.

    Donasi itu diserahkan melalui perusahaan miliknya PT Folago Karya Indonesia. Secara simbolis, bantuan dari Baim Wong diterima oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh M Nasir di Kantor Gubernur Aceh, Kota Banda Aceh, Senin (8/12/2025).

    Langkah ini diambil menyusul laporan mengenai kerusakan infrastruktur dan kerugian materiil yang diderita warga Aceh akibat intensitas curah hujan yang tinggi baru-baru ini.

    Penyerahan donasi dilakukan oleh Jonathan P Damanik, perwakilan relawan dari perusahaan milik Baim Wong.

    “Atas nama Pemerintah Provinsi Aceh dan seluruh masyarakat yang terdampak, kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Muhammad Ibrahim atau dikenal Baim Wong dan PT Folago Karya Indonesia atas donasi yang sangat berarti ini. Bantuan ini akan segera kami salurkan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan di lokasi bencana,” ujar Sekda Aceh M Nasir.

    Sementara itu, Jonathan seusai menyerahkan bantuan, mengungkapkan bahwa langkah ini merupakan wujud kepedulian Baim Wong dan tim untuk ikut serta meringankan beban yang dialami warga Aceh.

    “Kami berharap donasi sebesar Rp 50 juta rupiah ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kebutuhan mendesak para korban, mulai dari makanan, air bersih, hingga pemulihan awal,” kata Jonathan.

  • Korban Banjir Sumatera Tak Perlu Khawatir dengan Dokumen Kendaraannya, Polri Permudah Penerbitan Ulang

    Korban Banjir Sumatera Tak Perlu Khawatir dengan Dokumen Kendaraannya, Polri Permudah Penerbitan Ulang

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Korban bencana di Sumatera Barat, Sumatera Utara dan Aceh agar tidak khawatir terkait surat-surat lalu lintas yang hilang atau rusak. Polri akan mempermudah proses pengurusan dokumen baru menggantikan dokumen lama.

    Hal itu disampaikan Kakorlantas Polri, Irjen Pol Agus Suryonugroho. Pihaknya akan menyiapkan layanan khusus pengurusan SIM, STNK, BPKB, dan TNKB di wilayah terdampak bencana. Proses pengurusan dokumen akan dilakukan cepat, sederhana, dan tanpa hambatan administratif.

    Analis kebijakan publik dan politik nasional, Nasky Putra Tandjung mendukung langkah Polri yang mempermudah mengurus dokumen lalu lintas. Kebijakan ini perlu diambil untuk meringankan beban para korban bencana alam.

    Dia menilai, Korlantas Polri tidak hanya bertugas melakukan penegakan hukum di jalan raya. Perlu adanya aspek kemanusiaan yang diterapkan aparat untuk rakyat yang tengah mengalami kesulitan.

    “Respons cepat, proaktif, dan humanis Kakorlantas sejalan dengan arahan Presiden. Landasan moral dari kebijakan ini sangat kuat dan patut diapresiasi,” kata Nasky, Selasa (9/12/2025).

    Baca Juga: Tabrak Bokong Bus Transjakarta saat Bersepeda, Pejabat SKK Migas Tewas di Jalan Jenderal Sudirman

    Korlantas Polri menyiapkan sejumlah langkah konkret untuk penerbitan ulang dokumen. Langkah ini antara lain bagi pemilik SIM, Satpas membuka jalur layanan khusus dengan verifikasi identitas melalui basis data Regident, tanpa keharusan menunjukkan dokumen fisik yang hilang

    Penerbitan STNK pengganti melalui pemeriksaan data kendaraan di sistem nasional dengan tahapan pelayanan sederhana dan cepat. Penerbitan BPKB dilakukan koordinasi antara Korlantas, Polda, dan Polres dengan mekanisme khusus bagi daerah terdampak berat atau akses terbatas. TNKB akan ada kemudahan penerbitan ulang pelat nomor yang hilang atau rusak akibat bencana.

  • Bareskrim Ungkap Modus Illegal Logging di Hulu Sungai Aceh Tamiang

    Bareskrim Ungkap Modus Illegal Logging di Hulu Sungai Aceh Tamiang

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) mendapatkan informasi dugaan penebangan liar dan pembukaan lahan atau illegal logging di hulu Sungai Tamiang.

    Dirtipidter Bareskrim Polri Brigjen Mohammad Irhamni mengatakan temuan itu diperoleh saat melakukan penyelidikan di lokasi.

    “Informasi awal di hulu Sungai Tamiang terdapat aktivitas illegal logging dan land clearing oleh masyarakat,” ujar Irhamni saat dihubungi, Selasa (9/12/2025).

    Dia menjelaskan modus yang dilakukan pelaku pembalakan pohon liar itu dengan mekanisme panglong. Pada intinya, mekanisme panglong ini dilakukan dengan menumpuk kayu yang sudah dipotong untuk selanjutnya dihanyutkan saat air naik pada bantaran sungai.

    “Mekanisme panglong kayu dipotong, ditumpuk di bantaran, lalu dihanyutkan saat air naik seperti rakit,” imbuhnya.

    Sementara itu, untuk mekanisme pembukaan lahan dilakukan dengan memotong kayu besar menjadi kecil agar mudah terbawa arus sungai.

    Adapun, Irhamni mengemukakan bahwa penebangan hutan liar sepanjang Sungai Tamiang ini secara mayoritas diduga tidak berizin.

    “Penebangan di hutan lindung sepanjang Sungai Tamiang, Aceh Tamiang mayoritas tidak berizin, dan kayu bukan jenis kayu keras,” pungkasnya.

  • Daftar UMP 2026 Setelah Kenaikan Seluruh Provinsi dan Dampaknya

    Daftar UMP 2026 Setelah Kenaikan Seluruh Provinsi dan Dampaknya

    Bisnis.com, JAKARTA – Kenaikan UMP 2026 menjadi salah satu topik yang paling dicari karena berpengaruh langsung terhadap jutaan pekerja di seluruh Indonesia. Setiap tahun, UMP ditetapkan oleh pemerintah provinsi dengan mengacu pada regulasi nasional dan kondisi ekonomi terkini.

    Namun, penetapan upah minimum tahun ini dipastikan berbeda dari periode sebelumnya. Pemerintah harus mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 168/2023, yang mengakomodasi sebagian tuntunan buruh pada Oktober 2024.

    Apa Itu UMP dan UMK?

    UMP (Upah Minimum Provinsi) merupakan standar upah terendah yang berlaku untuk seluruh wilayah di tingkat provinsi. UMP biasanya ditetapkan lebih dulu dan menjadi dasar acuan dalam penentuan UMK. Sementara itu, UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota) ditentukan setelah UMP, dan umumnya lebih lebih tinggi pada daerah dengan aktivitas ekonomi yang lebih intensif, seperti kota industri atau kawasan manufaktur.

    Perbedaan mendasar antara UMP dan UMK terletak pada wilayah penerapan serta faktor yang digunakan dalam perhitungannya. UMK mempertimbangkan kondisi ekonomi di masing-masing kabupaten atau kota, sehingga besarannya dapat bervariasi cukup jauh dalam satu provinsi.

    Proyeksi Kenaikan UMP 2026

    Menurut laporan CNBC Indonesia, proyeksi kenaikan UMP 2026 diperkirakan berbeda di tiap provinsi. Kenaikan UMP tahun 2026 tidak akan ditetapkan secara seragam seperti pada tahun 2025, yang menetapkan penyesuaian UMP dengan kenaikan sebesar 6,5%.

    Jika skema ini diterapkan nantinya, beberapa daerah diperkirakan akan mengalami kenaikan yang cukup signifikan, sementara sejumlah kawasan industri besar justru memiliki potensi untuk mengalami penurunan.

    Mengutip pemberitaan CNBC Indonesia, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, menyampaikan bahwa terdapat beberapa opsi dalam menghitung kenaikan UMP. Penentuan angkanya dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi ekonomi terkini serta kebijakan pemerintah pada tahun sebelumnya.

    Namun, jika pemerintah tetap menerapkan formula alfa dalam RPP Pengupahan dengan kisaran 0,3–0,8 seperti sebelumnya, Iqbal menyampaikan bahwa penggunaan indeks 0,3-0,8 hanya menghasilkan persentase 4,3%, sebagaimana diberitakan CNBC pada Rabu (3/12/2025). Ia menegaskan bahwa penyesuaian nilai alfa perlu dilakukan agar pekerja tidak mengalami kerugian.

    Daftar UMP 2026 Seluruh Provinsi

    Perkiraan daftar UMP 2026 di 38 provinsi jika penyesuaian ditetapkan sebesar 4,3%:

    Aceh: Rp3.844.096
    Sumatera Utara: Rp3.121.240
    Sumatera Barat: Rp3.122.944
    Riau: Rp3.659.653
    Kepulauan Riau: Rp3.779.493
    Jambi: Rp3.373.619
    Sumatera Selatan: Rp3.839.879
    Bengkulu: Rp2.784.851
    Lampung: Rp3.017.471
    Bangka Belitung: Rp4.043.294
    DKI Jakarta: Rp5.629.356
    Jawa Barat: Rp2.285.455
    Jawa Tengah: Rp2.262.630
    DI Yogyakarta: Rp2.361.435
    Jawa Timur: Rp2.405.142
    Banten: Rp3.030.040
    Bali: Rp3.125.413
    Nusa Tenggara Barat: Rp2.714.957
    Nusa Tenggara Timur: Rp2.429.116
    Kalimantan Barat: Rp3.002.062
    Kalimantan Tengah: Rp3.622.996
    Kalimantan Selatan: Rp3.646.540
    Kalimantan Timur: Rp3.733.275
    Kalimantan Utara: Rp3.734.158
    Sulawesi Utara: Rp3.937.768
    Gorontalo: Rp3.360.266
    Sulawesi Tengah: Rp3.039.910
    Sulawesi Selatan: Rp3.814.812
    Sulawesi Tenggara: Rp3.205.745
    Sulawesi Barat: Rp3.237.941
    Maluku: Rp3.276.803
    Maluku Utara: Rp3.554.544
    Papua: Rp4.470.139
    Papua Tengah: Rp4.470.139
    Papua Pegunungan: Rp4.470.139
    Papua Selatan: Rp4.470.139
    Papua Barat: Rp3.769.513
    Papua Barat Daya: Rp3.769.513

    Angka tersebut dihitung berdasarkan kenaikan 4,3%. Namun, jika pemerintah memenuhi tuntutan buruh yang meminta penyesuaian sebesar 8,5% hingga 10,5%, maka nilainya akan meningkat lebih tinggi.

    Untuk perkiraan UMK 2026 hingga kini belum bisa dipastikan karena pemerintah daerah belum menetapkan nilai resminya. Data kenaikan UMP yang tersedia saat ini hanyalah proyeksi yang disusun berdasarkan asumsi penggunaan formula alfa, seperti yang diterapkan pada penetapan UMP tahun sebelumnya.

    Dampak Kenaikan UMP 2026

    Kenaikan UMP 2026 berpengaruh langsung terhadap pekerja karena meningkatkan daya beli mereka, khususnya saat biaya hidup di berbagai wilayah terus naik. Penyesuaian upah ini membantu menjaga stabilitas ekonomi rumah tangga pekerja, memberikan ruang keuangan yang lebih luas untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti makanan, transportasi, pendidikan, dan layanan kesehatan.

    Sementara itu, bagi pelaku usaha terutama pelaku UMKM kenaikan upah bisa menjadi tantangan jika tidak diimbangi dengan pertumbuhan produktivitas. Meski demikian, penyesuaian upah minimum juga berpotensi mendorong peningkatan efisiensi, serta pengembangan keterampilan pekerja.

  • Komisi I Minta Komdigi Luruskan Narasi Negara Tak Hadir di Aceh-Sumatra

    Komisi I Minta Komdigi Luruskan Narasi Negara Tak Hadir di Aceh-Sumatra

    Bisnis.com, JAKARTA — Anggota Komisi I DPR RI fraksi partai Gerindra Endipat Wijaya menyoroti kelemahan strategi Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang dinilai gagal mengimbangi kecepatan arus informasi di media sosial. 

    Sorotan tajam itu tertuju pada fenomena di mana bantuan negara yang masif dalam penanggulangan bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat justru tertutup oleh persepsi publik bahwa “negara tidak hadir”.

    Hal ini terungkap dalam pembahasan mengenai pentingnya amplifikasi informasi strategis guna menangkal disinformasi yang kian masif menyebar di masyarakat.

    Wijaya mengungkapkan fakta ironis yang terjadi di lapangan. Menurut dia, pemerintah sejatinya telah bergerak cepat dengan mengerahkan sumber daya yang sangat besar.

    “Ada orang yang baru datang bikin 1 posko, ngomong pemerintah tidak ada”, ujarnya di ruang Komisi 1 DPR RI Senin (08/12/2025).

    Bantuan logistik telah mencapai 20 ton yang telah disalurkan, didukung dengan alokasi anggaran mencapai triliunan rupiah untuk penanggulangan dampak bencana di wilayah-wilayah tersebut, tambahnya.

    Namun, besarnya upaya dan anggaran yang dikucurkan negara tersebut dinilai “kalah viral” dibandingkan narasi-narasi alternatif yang beredar di media sosial. Akibatnya, muncul citra negatif yang kuat di masyarakat bahwa upaya pemerintah diremehkan atau bahkan dianggap tidak ada sama sekali.

    Komisi I juga mengidentifikasi adanya fenomena yang disebut sebagai “The One Who Stole the Show”.

    Fenomena ini merujuk pada pola di mana individu atau kelompok tertentu yang mungkin hanya datang sesaat ke lokasi bencana justru berhasil mendominasi ruang percakapan publik. 

    Aksi mereka yang seringkali sporadis berhasil menjadi viral dan “mencuri panggung”, secara efektif mengalahkan eksposur terhadap kerja sistematis, terstruktur, dan masif yang dilakukan oleh aparatur pemerintah.

    DRR RI menunjukkan kekhawatiran ketika konten-konten viral tersebut membentuk opini publik bahwa aktor-aktor individual inilah yang paling berjasa, sementara peran negara terpinggirkan dari kesadaran publik.

    Situasi ini dinilai telah menciptakan disinformasi yang “sangat tidak baik” terkait kepentingan umum. Narasi “negara tidak hadir” yang terbentuk akibat kekalahan dalam perang informasi ini dianggap berbahaya karena dapat menggerus kepercayaan publik terhadap institusi negara.

    “Jadi yang kayak gitu mohon dijadikan perhatian sehingga ke depan tidak ada lagi informasi yang seolah-olah negara tidak hadir di mana-mana. Padahal negara sudah hadir.” tambah Wijaya.

    Wijaya juga menegaskan bahwa amplifikasi informasi strategis kini menjadi kebutuhan yang mendesak. Pemerintah didorong untuk tidak hanya fokus pada kerja teknis di lapangan, tetapi juga harus memenangkan narasi di ruang digital. (Muhammad Diva Farel Ramadhan)

  • Diskon Tarif Tol hingga 20 Persen Berlaku di 26 Ruas Saat Natal 2025 dan Tahun Baru 2026

    Diskon Tarif Tol hingga 20 Persen Berlaku di 26 Ruas Saat Natal 2025 dan Tahun Baru 2026

    Daftar 26 ruas jalan tol yang mendapat diskon tarif tol cukup beragam, mencakup tol-tol utama arus mudik dan balik. Di antaranya Tol Kelapa Gading–Pulogebang, Jakarta–Cikampek, Jakarta–Cikampek Elevated, Cikampek–Palimanan, Palimanan–Kanci, Kanci–Pejagan, Pejagan–Pemalang, Pemalang–Batang, Batang–Semarang, Semarang ABC, hingga Tol Cisumdawu.

    Ruas Tol Trans Sumatera juga mendapat porsi besar, seperti Tol Bakauheni–Terbanggi Besar, Terbanggi Besar–Pematang Panggang–Kayu Agung, Kayuagung–Palembang, Indralaya–Prabumulih, Pekanbaru–Dumai, Pekanbaru–XIII Koto Kampar, serta Medan–Binjai.

    Selain itu, diskon juga berlaku di Tol Belawan–Medan–Tanjung Morawa, Medan–Kualanamu–Tebing Tinggi, Kuala Tanjung–Tebing Tinggi–Parapat, Indrapura–Kisaran, dan Sigli–Banda Aceh.

    Diskon diberlakukan untuk tarif perjalanan terjauh (barrier to barrier) dan hanya berlaku untuk transaksi menggunakan uang elektronik. Jika saldo tidak mencukupi atau asal–tujuan tidak terdeteksi, potongan tarif tidak dapat digunakan.

  • Daftar Tol Baru yang Siap Dioperasikan Saat Nataru

    Daftar Tol Baru yang Siap Dioperasikan Saat Nataru

    Jakarta –

    Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memastikan kesiapan infrastruktur jalan menjelang Libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026. Ada 47.603 kilometer (km) jalan nasional dan 3.115,98 km tol yang siap dipergunakan para pemudik.

    Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti mengatakan, pihaknya memastikan jaringan jalan nasional dan jalan tol tetap siap untuk mendukung mobilitas masyarakat selama periode Nataru, paralel dengan upaya penanganan wilayah terdampak bencana.

    “Ruas yang terdampak bencana terus dipulihkan, sementara jaringan jalan di wilayah lain tetap dalam kondisi mantap dan berfungsi sebagaimana mestinya. Sehingga kesiapan layanan konektivitas nasional untuk Nataru tidak terganggu, dan langkah-langkah peningkatan pelayanan dapat dilaksanakan sesuai rencana,” kata Diana, dikutip dari keterangan tertulis, Selasa (9/12/2025).

    Diana mengatakan, saat ini jaringan jalan nasional non-tol di Indonesia memiliki total panjang 47.603,39 km dengan tingkat kemantapan 93,65%. Sedangkan untuk jalan tol yang telah beroperasi sepanjang 3.115,98 km.

    Panjang jalan tol beroperasi di Indonesia akan bertambah panjang dengan ruas tol yang akan mulai operasional pada triwulan IV yaitu Jalan Tol Kamal-Teluknaga-Rajeg Seksi 1 (Junction Sedyatmo-Interchange Kosambi) sepanjang 4,7 km.

    Selain itu, pada triwulan IV 2025 juga akan mulai dioperasikan penambahan junction Tol Palembang-Betung (Ramp 1,5,6,7B, dan 8) sepanjang 7,57 km, dan penambahan lajur ruas Tangerang-Merak (Jalur A dan B KM 77+800-KM 86+538) sepanjang 8,738 km.

    Diana menambahkan, juga terdapat 5 ruas jalan tol yang akan difungsionalkan untuk antisipasi lonjakan layanan selama Nataru 2025/2026. Kelima jalan itu antara lain Jalan Tol Sigli-Banda Aceh Seksi 1 (Padang Tiji-Seulimeum) sepanjang 24,67 km, Jalan Tol Kuala Tanjung-Tebing Tinggi-Parapat Seksi 4 (Sinaksak-Simpang Panei ) sepanjang 12,86 km, dan Jalan Tol Palembang-Betung Seksi 2 (Rengas-Pulau Rimau) sepanjang 30,75 km.

    Selanjutnya, ada Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi Seksi 1 dan Seksi 2 (Gending-Paiton) sepanjang 24,08 km, serta Jalan Tol IKN Seksi 3A, 3A2, 3B, 3B2, 5A, 5B, 6A dan Jembatan Pulau Balang sepanjang 50,227 km. Penambahan 1 lajur pada Jalan Tol Jakarta-Cikampek, Jalan Tol Cikampek-Palimanan, dan Jalan Tol Tangerang-Merak juga dilakukan untuk peningkatan kapasitas jalan.

    Jaringan jalan tol di Indonesia juga telah dilengkapi dengan total 136 Tempat Istirahat dan Pelayanan (TIP) serta 189 Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) untuk kenyamanan pengendara. Sejumlah TIP yang masih dalam tahap konstruksi juga akan difungsionalkan selama Nataru yaitu 8 TIP pada 4 ruas jalan tol di wilayah Sumatera dan 9 TIP pada ruas jalan tol di wilayah Jawa.

    Pemberian diskon jalan tol selama periode Nataru 2025/2026 juga telah direncanakan dengan besaran diskon berkisar 10-20% sesuai usulan masing-masing Badan Usaha Jalan Tol (BUJT). Jadwal diskon tarif yang diberlakukan selama 3 hari yaitu tanggal 22, 23 dan 31 Desember 2025 pada 26 ruas jalan tol.

    Kementerian PU bersama BUJT juga menyiapkan sejumlah peningkatan layanan operasional jalan tol mencakup penambahan fasilitas BBM modular, penyediaan mobile toilet, patroli 24 jam, serta peningkatan fasilitas TIP. Optimalisasi gerbang tol dilakukan melalui penyiapan mobile reader, kartu perdana uang elektronik, serta kesiagaan genset selama 24 jam.

    Sedangkan untuk mempercepat respons apabila terjadi bencana atau gangguan pada jaringan jalan, Kementerian PU akan menyiagakan 1.150 unit Disaster Relief Unit (DRU) di seluruh Indonesia yang terdiri dari excavator, backhoe loader, dump truck, chainsaw, dan berbagai peralatan pendukung lainnya.

    Material darurat juga disiapkan mencakup 108 set jembatan bailey, 11.600 sandbag, 19.453 bronjong, serta berbagai material teknis lain seperti CPHMA, Asphalt Cold Mix, sheetpile, box culvert, aramco, geotextile, dan Tambalan Cepat Mantap (TCM).

    Kementerian PU juga akan menyiapkan 492 posko yang akan disiagakan pada periode 16 Desember 2025 – 4 Januari 2026 sebagai pusat koordinasi siaga bencana, pengawasan kondisi jalan, dan penyediaan layanan cepat tanggap bagi masyarakat.

    Lihat juga Video: Gerbang Tol Semanggi 1 & 2 Dibuka Pagi Ini, Pejompongan Masih Tutup

    (acd/acd)