Xcloud.id

provinsi: Aceh

  • KPAI Kawal Kebutuhan Anak Korban Bencana di Aceh dan Sumatera

    KPAI Kawal Kebutuhan Anak Korban Bencana di Aceh dan Sumatera

    Jakarta, Beritasatu.com – Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menegaskan perlindungan khusus anak dalam situasi bencana yang terjadi di Aceh dan Sumatera termasuk dalam situasi darurat sama seperti perang. Meski tidak memiliki wewenang untuk melakukan pendampingan langsung, KPAI memastikan akan terus mengawal semua kebutuhan prioritas anak yang menjadi korban. 

    Ketua Komisioner KPAI Margaret Aliyatul Maimunah mengatakan bencana merupakan salah satu dari 15 kondisi darurat yang diatur yang Undang-Undang Perlindungan Anak. Dalam aturan itu harus memberikan perlindungan khusus anak termasuk memberikan pangan, sandang, pendampingan psikologis hingga akses pendidikan. 

    Margareta menjelaskan prioritas utama dalam situasi darurat adalah penyelamatan dan keamanan anak dilanjutkam pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat aman. Ia juga menyoroti pentingnya upaya mempertemukan kembali anak dengan keluarga sebab bencana yang memisahkan.

    “Anak-anak pasti mengalami trauma. Pendampingan psikologis atau trauma healing menjadi kebutuhan paling penting saat ini. Kita tahu, dalam situasi seperti ini, anak-anak kehilangan rasa nyaman yang selama ini mereka miliki,” kata Margaret kepada Beritasatu.com, Selasa (9/12/2025). 

    KPAI tidak turun langsung memberikan layanan psikologis, namun memastikan para pihak yang memiliki kewenangan seperti HIMPSI, APSIFOR, hingga unit PPA telah bergerak memberikan layanan tersebut di lapangan. 

    KPAI juga mencatat masih ada sejumlah wilayah terdampak yang sulit diakses, sehingga pendataan anak yang terdampak terus berkembang.

    Margareta menambahkan selain kebutuhan darurat, pemerintah juga wajib menjamin pemenuhan hak pendidikan bagi anak korban bencana. Termasuk di dalamnya pembebasan biaya pendidikan bagi anak yang rumahnya rusak berat atau kehilangan orang tua.

    “Ini tanggung jawab negara sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan Anak. Pemerintah, masyarakat, orang tua, keluarga, dan lingkungan sekitar harus memastikan anak mendapatkan seluruh haknya,” tegasnya.

    KPAI akan terus melakukan pengawasan terhadap pemenuhan hak anak dalam situasi darurat, mulai dari keselamatan, kebutuhan dasar, pendampingan psikologis, hingga akses pendidikan.

    “Yang urgent adalah keselamatan, makanan, sandang, dan trauma healing. Setelah itu kami akan berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk memastikan pemenuhan hak berikutnya,” ujar Margareta.

  • Mualem Libatkan Relawan China Cari Korban Bencana, Waka MPR: Nggak Salah

    Mualem Libatkan Relawan China Cari Korban Bencana, Waka MPR: Nggak Salah

    Jakarta –

    Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menanggapi Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem yang mengerahkan lima orang relawan asal China untuk membantu pencarian korban banjir dan longsor yang masih tertimbun. Eddy menilai keputusan tersebut tak menyalahi aturan.

    “Saya kira apa yang dilakukan itu tidak salah, tidak menyalahi. Tetapi inilah yang bisa dilakukan untuk sesuatu hal yang kita belum miliki teknologinya atau kemampuannya,” kata Eddy di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (9/12/2025).

    Menurut Eddy, relawan tersebut diperlukan lantaran Indonesia tidak memiliki teknologi yang mampu mengidentifikasi korban yang masih tertimbun lumpur pascabencana secara optimal. Meski begitu, dia mengatakan bantuan lainnya dari pemerintah telah sangat baik.

    “Apa yang dilakukan oleh Gubernur Aceh saat ini ya, adalah bantuan karena kita tidak memiliki teknologinya saat ini ya, untuk mengidentifikasi para korban yang mungkin sekarang ini masih tertimbun di bawah lumpur ya, karena akibat banjir dan lain-lain,” ujarnya.

    “Sehingga, dibutuhkan penanganan yang khusus dalam hal ini dalam upaya untuk melakukan penyelamatan, penyelamatan jiwa manusia,” imbuh dia.

    “Tim dari China lima orang datang untuk mendeteksi mayat yang ada di dalam lumpur dan mereka ada alat untuk mengambil mayat-mayat itu,” kata Mualem.

    Mualem mengatakan para relawan asal China itu akan dikerahkan ke titik-titik paling terdampak banjir dan longsor di Aceh yang mayoritas berada di pesisir timur.

    (amw/gbr)

  • Prajurit TNI Tembus Longsor demi Bawa Obat untuk Warga Aceh

    Prajurit TNI Tembus Longsor demi Bawa Obat untuk Warga Aceh

    Jakarta, Beritasatu.com – Prajurit kesehatan TNI AD dari Brigif TP 90/Yudha Giri Dhanu dan Yonif TP 854/Dharma Kersaka Kodam Iskandar Muda menempuh perjalanan panjang dengan berjalan kaki untuk menjangkau warga terdampak tanah longsor di Aceh Tengah, Selasa (9/12/2025). 

    Mereka membawa obat-obatan penting serta memberikan layanan kesehatan langsung di lokasi-lokasi yang terisolasi. Dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, dijelaskan para prajurit menuju Desa Pameu dan Desa Lut Jaya, Kecamatan Rusip Antara. Akses jalan di dua wilayah tersebut terputus akibat longsor.

    Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat (Kadispenad), Brigjen TNI Donny Pramo, mengatakan jalur menuju lokasi tidak bisa dilalui kendaraan sehingga personel harus berjalan kaki. Langkah ini dinilai lebih efektif untuk mencapai kawasan yang sulit dijangkau.

    “Personel kesehatan menunjukkan dedikasi tinggi demi memastikan obat-obatan esensial, seperti antibiotik, obat diare, vitamin, obat penyakit kulit, dan obat umum lainnya segera digunakan untuk membantu warga pascabencana,” ujar Donny.

    Selain membawa obat-obatan, tim kesehatan juga memberikan layanan langsung di lokasi, mencakup pemeriksaan kesehatan dasar, konsultasi medis, hingga edukasi pencegahan penyakit yang rawan muncul dalam situasi darurat, seperti ISPA, diare, dan infeksi kulit.

    “Layanan ini sangat membantu warga yang beberapa hari terakhir terisolasi tanpa tenaga medis,” tambahnya.

    Donny memastikan prajurit TNI akan terus ditempatkan di wilayah tersebut untuk memberikan pelayanan kesehatan gratis bagi warga terdampak bencana. Dengan upaya ini, TNI berharap kondisi kesehatan masyarakat yang terisolasi di Aceh Tengah dapat terus terjaga hingga bantuan dan akses penuh kembali pulih.

  • BGN Alihkan Dapur MBG Layani Pengungsi Banjir Aceh-Sumatera

    BGN Alihkan Dapur MBG Layani Pengungsi Banjir Aceh-Sumatera

    Yogyakarta, Beritasatu.com – Badan Gizi Nasional (BGN) mengerahkan ratusan dapur makan bergizi gratis (MBG) untuk memenuhi kebutuhan gizi para pengungsi akibat banjir bandang dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara.

    Langkah cepat ini dilakukan agar kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, dan balita tetap mendapatkan asupan makanan yang memadai selama di pengungsian.

    Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyampaikan, hingga saat ini terdapat 319 satuan pelaksana program gizi (SPPG) yang aktif melayani para pengungsi.

    “Alhamdulillah, sampai sekarang ada 319 SPPG yang melayani pengungsi, 105 di Aceh, 108 di Sumatera Utara, dan 66 di Sumatera Barat,” ujarnya di Yogyakarta, Selasa (9/12/2025).

    Dadan menegaskan, dapur MBG akan terus berjalan hingga situasi kembali pulih dan seluruh pengungsi dapat kembali ke rumah masing-masing.

    “Karena sekolah juga masih libur, anak-anak semua ada di pengungsian, ibu hamil dan anak balita juga ada di pengungsian, jadi kita berikan makanan di pengungsian,” katanya.

    Untuk memastikan kebutuhan tetap terpenuhi, BGN telah menyalurkan dana tambahan kepada setiap SPPG yang bertugas.

    Sementara itu, program MBG reguler tetap dilaksanakan di daerah-daerah yang tidak terdampak langsung bencana.

    “Ya, MBG tetap jalan. Di Aceh sendiri ada 81 yang tetap melaksanakan program MBG secara normal, yang jauh dari daerah bencana. Namun, yang di daerah bencana, semua dialokasikan untuk menangani pengungsi,” kata Dadan.

  • Konser Amal Bencana Sumatera dan Aceh, Andre Taulany Tak Mau Dibayar

    Konser Amal Bencana Sumatera dan Aceh, Andre Taulany Tak Mau Dibayar

    Jakarta, Beritasatu.com – Selebritas Andre Taulany rela tampil tanpa bayaran dalam konser amal 100 Musisi Heal Sumatera, acara penggalangan dana bagi korban banjir dan longsor di Sumatera.

    Andre Taulany menjelaskan, keterlibatannya memang sudah direncanakan sejak jauh hari. Ia bahkan, telah berdonasi sebelum acara berlangsung.

    “Saya sudah koordinasi sama Tompi, dan dari seminggu lalu sudah donasi. Kebetulan keluarga saya juga ada di Sumatera,” ujar Andre Taulany dikutip dari YouTube K & A Live Musik, Selasa (9/12/2025).

    Menurutnya, kedekatan emosional dengan Sumatera menjadi salah satu alasan kuat dirinya ingin turun langsung mendukung aksi kemanusiaan tersebut.

    Andre Taulany turut mengapresiasi langkah Tompi dan para musisi lainnya yang dengan sukarela tampil untuk menggalang bantuan.

    “Alhamdulillah hari ini saya sedang santai, jadi saya bilang, ‘Oke Tom, gue mau ikut’. Kebetulan juga rumah saya enggak terlalu jauh,” katanya.

    Ia menilai, keikutsertaan musisi-musisi besar Tanah Air tanpa menerima bayaran adalah langkah mulia untuk membantu masyarakat yang sedang tertimpa musibah.

    “Insyaallah apa yang kita lakukan hari ini minimal bisa membantu saudara-saudara kita di Sumatera dan Aceh. Gue rela enggak dibayar demi kemanusiaan. Kebetulan saya juga ada keturunan Sumatera, banyak saudara saya di sana,” pungkasnya.

  • Umroh Saat Bencana, Mendagri Berhentikan Sementara Bupati Aceh Selatan Selama 3 Bulan

    Umroh Saat Bencana, Mendagri Berhentikan Sementara Bupati Aceh Selatan Selama 3 Bulan

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian memberhentikan sementara Bupati Aceh Selatan, Mirwan selama 3 bulan kedepan. Pengumuman ini disampaikan pada Selasa (9/12/2025) di Gedung A Kementerian Dalam Negeri.

    Tito menyampaikan telah meneken dua Surat Keputusan (SK) yang berkaitan dengan Bupati Aceh Selatan, Mirwan. 

    “Pemberhentian sementara selama 3 bulan bagi Mirwan sebagai Bupati Aceh Selatan provinsi Aceh hasil Pemilihan Kepala Daerah serentak 2024 untuk masa jabatan 2025-2020,” katanya.

    Tito menjelaskan bahwa Mirwan telah melanggar Pasal 76 ayat 1 huruf i Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 77 yaitu ancaman sanksi pemberhentian selama tiga bulan karena bepergian ke luar negeri tanpa izin dari Mendagri.

    Pemberhentian terhitung sejak 9 Desember 2025 hingga tiga hulan kedepan. Tito mengatakan keputusan ini setelah pihaknya memeriksa Mirwan.

    Tito menuturkan bahwa Mirwan tetap bepergian meski tidak mendapatkan izin dari Kementerian Dalam Negeri.

    Adapun Wakil Bupati Aceh Selatan, Baital Muladis sebagai Plt. Bupati Aceh Selatan. Nantinya Mirwan akan dibina oleh Kementerian Dalam Negeri yang salah satunya adalah mengatur penanganan bencana.

  • Pemulihan Listrik Aceh, Akses Rusak hingga Cuaca Jadi Kendala Utama

    Pemulihan Listrik Aceh, Akses Rusak hingga Cuaca Jadi Kendala Utama

    Bisnis.com, JAKARTA — Anggota DPR Aceh mengungkapkan sejumlah tantangan dalam upaya memulihkan listrik pascabencana di beberapa wilayah terdampak.

    Ketua Komisi III DPR Aceh, Aisyah Ismail mengatakan petugas PT PLN (Persero) di lapangan menghadapi area lokasi yang berat, akses yang rusak, serta cuaca yang tidak menentu sehingga proses pemulihan membutuhkan waktu lebih panjang.

    “Banyak titik yang hanya bisa ditembus setelah akses dibuka atau setelah peralatan berat masuk ke lokasi,” ujar Aisyah dalam keterangannya, Selasa (9/12/2025).

    Menurutnya, tingkat kerusakan infrastruktur kelistrikan serta keterisolasian sejumlah daerah membuat langkah pemulihan tidak bisa dilakukan seketika.

    “Kami berharap seluruh tahap pemulihan bisa diselesaikan dengan cepat, tetapi keselamatan petugas dan stabilitas listrik harus menjadi prioritas. Dukungan masyarakat sangat penting agar semuanya berjalan lancar,” katanya.

    Menurutnya, pemulihan listrik akan dilakukan bertahap sesuai kesiapan jaringan dan kondisi lapangan. Pemerintah daerah akan terus memantau perkembangan di wilayah-wilayah yang hingga kini masih belum sepenuhnya menyala.

    Berdasarkan catatan Bisnis.com, Direktur Utama (Dirut) PT PLN, Darmawan Prasodjo memberikan koreksi bahwa sistem kelistrikan di Aceh belum pulih 93% atau seperti diumumkan sebelumnya pada Minggu (7/12/2025).

    Adapun, PLN sebelumnya mengumumkan bahwa perseroan berhasil memulihkan 93% sistem kelistrikan di Aceh per Senin (8/12/2025).

    Perusahaan pelat merah itu bahkan menyebut, pasokan listrik pada empat lokasi di Aceh yang sebelumnya gelap karena paling terdampak bencana pun telah kembali terang. Keempat kabupaten tersebut terdiri atas Kabupaten Bener Meriah, Aceh Tengah, Aceh Tamiang, dan Gayo Lues.

    Belakangan, Darmawan mengatakan bahwa perbaikan sistem kelistrikan di Serambi Mekah itu sejatinya saat ini belum mencapai 93%. Pasalnya, PLN masih menghadapi hambatan saat ingin menyambungkan kelistrikan dari Arun ke Banda Aceh.

    “Nah, untuk itu, dalam hal ini kami menyampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya kepada seluruh masyarakat Aceh. Karena kami sudah menyampaikan informasi bahwa sistem kelistrikan apabila koreksi kami untuk penyaluran listrik dari Arun ke Banda Aceh bisa berjalan lancar, maka akan meningkat menjadi 93%. Ternyata menghadapi tantangan teknis yang sangat hebat,” jelas Darmawan dalam konferensi pers secara virtual, Selasa (9/12/2025).

    Kendati demikian, dia belum bisa menyampaikan berapa realisasi perbaikan kelistrikan di Aceh saat ini. Darmawan hanya mengatakan bahwa pihaknya memahami betul kekecewaan dan kesulitan masyarakat. Menurutnya, tidak ada alasan apapun yang bisa menghapus ketidaknyamanan ini.

  • Mendagri Berhentikan Sementara Bupati Aceh Selatan Mirwan MS

    Mendagri Berhentikan Sementara Bupati Aceh Selatan Mirwan MS

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) resmi memberikan sanksi pemberhentian sementara kepada Bupati Aceh Selatan Mirwan MS. Sanksi itu diberikan terkait Mirwan MS yang berangkat umrah saat wilayahnya diterjang banjir dan longsor.

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengonfirmasi soal pemberhentian sementara tersebut kepada wartawan di kantor Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (9/12/2025).

    “Tentang dua keputusan SK yang sudah saya tanda tangani hari ini berkaitan Bupati Aceh Selatan, SK pertama mengenai pemberhentian sementara 3 bulan atas nama Mirwan MS Bupati Aceh Selatan, Provinsi Aceh,” katanya.

    Tito menjelaskan, pemberhentian sementara terhadap Mirwan karena yang bersangkutan melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa izin menteri. Padahal, saat ini daerahnya sedang dalam kondisi bencana.

    “Yang bersangkutan ke luar negeri melaksanakan ibadah umrah tanggal 2 Desember, tanpa ada ada surat izin dari mendagri,” ujarnya.

    Sebelumya, Mirwan MS sudah memberikan permintaan maaf karena umrah tanpa izin dan saat daerahnya dalam darurat bencana. Permintaan maaf itu disampaikan Mirwan kepada pemerintah pusat dan masyarakat luas.

    “Dengan segala kerendahan hati, menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan, keresahan, dan kekecewaan banyak pihak, terutama kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto, dan Bapak Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, serta Bapak Gubernur Aceh H Muzakir Manaf, dan juga kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia, masyarakat Aceh, dan masyarakat Kabupaten Aceh Selatan,” ujar Mirwan dalam keterangan pada unggahan di akun media sosialnya, Selasa (9/12/2025).

  • Soal Bantuan Malaysia dan China, Menhan: Itu Personal ke Mualem

    Soal Bantuan Malaysia dan China, Menhan: Itu Personal ke Mualem

    Makassar, Beritasatu.com – Menteri Pertahanan (Menhan) Jenderal TNI (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin mengklarifikasi soal adanya bantuan dari Malaysia dan China yang diterima Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem). Sjafrie menegaskan pemerintah Indonesia menolak asing menangani bencana banjir yang melanda Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat.

    Perihal tersebut disampaikannya seusai mengisi kuliah umum di Universitas Hasanuddin, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (9/12/2025).

    Ia menegaskan bantuan dari Malaysia dan China kepada Aceh tersebut bukan bantuan asing melalui pemerintah pusat, melainkan hanyalah bantuan personal yang diberikan langsung kepada Mualem.

    “Yang dari China itu bukan bantuan asing. Itu bantuan personal kepada Mualem untuk membantu pencarian jasad para korban,” ujarnya.

    Ia menegaskan secara keseluruhan, pemerintah pusat tetap menangani penanggulangan bencana di Sumatera secara mandiri.

    Menurutnya, dengan dukungan peralatan dari matra darat, laut, dan udara, serta logistik dan tenaga medis yang dianggap cukup, pemerintah yakin proses penanganan darurat dapat terus berlangsung secara efektif.

    “Penanggulangan bencana di Sumatera Utara, Sumbar, dan Aceh ditanggulangi secara mandiri. Kita mampu melakukan ini dengan kemampuan yang ada,” tuturnya.

    Sjafrie menjelaskan penanggulangan bencana di tiga provinsi tersebut berada langsung di bawah kendali Presiden Prabowo Subianto. Berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan presiden, seluruh kebutuhan penanganan darurat dinilai masih dapat ditangani sendiri.

    Ia menegaskan pemerintah memiliki kemampuan yang cukup untuk mendistribusikan bantuan, baik melalui jalur darat, laut maupun udara. Ketersediaan obat-obatan juga dipastikan aman untuk kebutuhan penanganan korban di lapangan.

    “Bencana ini adalah bencana yang bisa kita atasi oleh bangsa sendiri. Kita mempunyai tenaga medis yang sangat memberi bantuan, termasuk dari Universitas Hasanuddin. Semua kita kolaborasikan menjadi satu sistem penanggulangan bencana,” sambungnya.

    Ia lantas membandingkan kondisi banjir Sumatera saat ini dengan penanganan bencana besar tsunami 26 Desember 2004. Menurutnya, saat itu Indonesia terpaksa meminta bantuan internasional karena belum memiliki kesiapan memadai. Namun kini situasinya jauh berbeda.

    “Dahulu kita mengalami kesulitan karena tidak punya kemandirian. Sekarang kita mandiri untuk mengatasi bencana di Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat,” tandasnya.

  • Daftar Perusahaan Besar yang Diduga Pemicu Banjir Sumatera

    Daftar Perusahaan Besar yang Diduga Pemicu Banjir Sumatera

    Jakarta: Banjir dan longsor yang melanda beberapa wilayah Sumatra dan Aceh kembali memantik sorotan khususnya terkait kondisi ekologis kawasan yang terdampak banjir.

    Para ahli menyimpulkan, rangkaian bencana ini bukan semata akibat cuaca ekstrem, melainkan akumulasi kerusakan lingkungan yang berlangsung bertahun-tahun.

    Sejumlah aktivitas industri skala besar diduga berkontribusi terhadap melemahnya daya dukung alam di kawasan hulu. Sejumlah laporan dari organisasi lingkungan dan kajian independen menyoroti praktik pembukaan hutan, perubahan aliran sungai, hingga perluasan aktivitas industri yang dinilai meningkatkan kerentanan ekosistem.

    Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol mengatakan pemerintah sendiri tengah menyiapkan langkah penegakan hukum.

    “Kami akan melakukan penyelidikan lagi. Mungkin habis ini kami akan terbang sampai ke hulu untuk memastikan apa yang terjadi di hulu,” ujar Hanif Faisol, dikutip dari Metrotvnews.com, Selasa, 9 Desember 2025.
     

    Setidaknya ada beberapa perusahaan besar yang diduga menjadi pemicu terjadi banjir besar di Sumatera.
     
    PLTA Batang Toru

    Proyek PLTA Batang Toru menjadi salah satu yang disorot dalam berbagai laporan lingkungan. Pembangunan terowongan dan infrastruktur diduga berkontribusi pada hilangnya tutupan hutan serta peningkatan sedimentasi sungai.

    Dalam video banjir di Jembatan Trikora, terlihat tumpukan gelondongan kayu yang oleh sejumlah pemerhati lingkungan dikaitkan dengan aktivitas pembangunan di kawasan tersebut.
     
    PT Toba Pulp Lestari (TPL)

    Laporan pemantauan kawasan Batang Toru mencatat alih fungsi ribuan hektare hutan menjadi area tanaman industri. Aktivitas ini dipandang mempercepat degradasi habitat dan melemahkan koridor satwa yang membentang dari Dolok Sibualbuali hingga Batang Toru.
     
    PT Perkebunan Nusantara III (PTPN III)

    Analisis regional yang dirujuk sejumlah media daerah menunjukkan tingkat deforestasi dan degradasi di Daerah Aliran Sungai Batang Toru dalam 10-15 tahun terakhir mencapai puluhan ribu hektar. Angka agregat dari berbagai studi pemetaan hutan memperlihatkan bahwa tekanan ekologis terjadi secara kumulatif dan meluas.

    Hutan, terutama di kawasan hulu, berfungsi menjaga penyerapan air, memperlambat aliran permukaan, serta menstabilkan tanah. Ketika tutupan hutan menyusut atau rusak, kemampuan alam menahan limpasan air berkurang drastis. Kondisi inilah yang membuat wilayah lebih rentan terhadap banjir bandang dan longsor saat hujan lebat.

    Jakarta: Banjir dan longsor yang melanda beberapa wilayah Sumatra dan Aceh kembali memantik sorotan khususnya terkait kondisi ekologis kawasan yang terdampak banjir.
     
    Para ahli menyimpulkan, rangkaian bencana ini bukan semata akibat cuaca ekstrem, melainkan akumulasi kerusakan lingkungan yang berlangsung bertahun-tahun.
     
    Sejumlah aktivitas industri skala besar diduga berkontribusi terhadap melemahnya daya dukung alam di kawasan hulu. Sejumlah laporan dari organisasi lingkungan dan kajian independen menyoroti praktik pembukaan hutan, perubahan aliran sungai, hingga perluasan aktivitas industri yang dinilai meningkatkan kerentanan ekosistem.

    Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol mengatakan pemerintah sendiri tengah menyiapkan langkah penegakan hukum.
     
    “Kami akan melakukan penyelidikan lagi. Mungkin habis ini kami akan terbang sampai ke hulu untuk memastikan apa yang terjadi di hulu,” ujar Hanif Faisol, dikutip dari Metrotvnews.com, Selasa, 9 Desember 2025.
     

     
    Setidaknya ada beberapa perusahaan besar yang diduga menjadi pemicu terjadi banjir besar di Sumatera.
     

    PLTA Batang Toru

    Proyek PLTA Batang Toru menjadi salah satu yang disorot dalam berbagai laporan lingkungan. Pembangunan terowongan dan infrastruktur diduga berkontribusi pada hilangnya tutupan hutan serta peningkatan sedimentasi sungai.
     
    Dalam video banjir di Jembatan Trikora, terlihat tumpukan gelondongan kayu yang oleh sejumlah pemerhati lingkungan dikaitkan dengan aktivitas pembangunan di kawasan tersebut.
     

    PT Toba Pulp Lestari (TPL)

    Laporan pemantauan kawasan Batang Toru mencatat alih fungsi ribuan hektare hutan menjadi area tanaman industri. Aktivitas ini dipandang mempercepat degradasi habitat dan melemahkan koridor satwa yang membentang dari Dolok Sibualbuali hingga Batang Toru.
     

    PT Perkebunan Nusantara III (PTPN III)

    Analisis regional yang dirujuk sejumlah media daerah menunjukkan tingkat deforestasi dan degradasi di Daerah Aliran Sungai Batang Toru dalam 10-15 tahun terakhir mencapai puluhan ribu hektar. Angka agregat dari berbagai studi pemetaan hutan memperlihatkan bahwa tekanan ekologis terjadi secara kumulatif dan meluas.
     
    Hutan, terutama di kawasan hulu, berfungsi menjaga penyerapan air, memperlambat aliran permukaan, serta menstabilkan tanah. Ketika tutupan hutan menyusut atau rusak, kemampuan alam menahan limpasan air berkurang drastis. Kondisi inilah yang membuat wilayah lebih rentan terhadap banjir bandang dan longsor saat hujan lebat.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News

    (PRI)