Xcloud.id

provinsi: Aceh

  • PLN Minta Maaf Pemulihan Listrik di Aceh Terhambat, Tetap Berkomitmen Percepat Penormalan

    PLN Minta Maaf Pemulihan Listrik di Aceh Terhambat, Tetap Berkomitmen Percepat Penormalan

    Banda Aceh: PT PLN (Persero) menyampaikan permohonan maaf karena pasokan listrik di Aceh pascabencana banjir dan longsor hingga kini masih belum sepenuhnya pulih.

    Hal ini disampaikan Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo dalam agenda Laporan dan Rapat Koordinasi bersama Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang dilakukan secara daring dari Banda Aceh, Selasa 9 Desember 2025.

    Sebelumnya di Bireuen pada Minggu (7/12), Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo melaporkan kepada Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan Presiden Prabowo Subianto bahwa untuk wilayah Aceh, listrik akan menyala 93% pada Minggu malam. Namun kesulitan di lapangan, putusnya akses dan masifnya kerusakan, membuat proses pemulihan listrik terhambat. 

    “Setelah adanya bencana banjir bandang dan juga tanah longsor, maka ada kerusakan yang sangat masif di sistem kelistrikan di Aceh,” jelas Darmawan.

    Dalam laporannya, Darmawan menjelaskan bahwa bencana telah menyebabkan kerusakan besar pada sistem kelistrikan Aceh, terutama pada jaringan transmisi. Kerusakan terparah terjadi pada jalur transmisi Bireuen–Arun dengan enam tower roboh akibat terjangan banjir bandang. Kondisi ini diperparah dengan meluasnya badan sungai hingga ratusan meter. Akibatnya, pembangkit di Arun tidak dapat mengaliri Banda Aceh secara optimal sehingga terjadi pemadaman bergilir.

    PLN sempat melakukan proses sinkronisasi sistem dari pembangkit Arun menuju jaringan Aceh. Pada 8 Desember 2025, PLTMG Arun kembali menyuplai Gardu Induk hingga wilayah Bireuen, Takengon dan Samalanga. Namun, saat proses perluasan sinkronisasi menuju Sigli dan Banda Aceh terjadi hambatan teknis sehingga penyaluran listrik terpaksa dihentikan sementara.

    Dalam proses pemulihan, PLN harus mengerahkan upaya luar biasa, termasuk mengangkut material berat melalui jalur udara karena akses darat terputus.

    “Material untuk perbaikan tower seberat 35 ton terpaksa diangkut menggunakan heli, satu persatu, satu persatu,” tambahnya.

    Namun demikian Darmawan menegaskan, pihaknya berkomitmen melakukan percepatan pemulihan di tengah tantangan berat di lapangan. PLN memastikan proses sinkronisasi terus diupayakan secara bertahap dengan pengamanan sistem yang lebih ketat agar tidak menimbulkan gangguan lanjutan.
     

    PLN juga telah berhasil menyalakan kembali empat kabupaten yang sebelumnya sempat gelap total, yakni Aceh Tengah, Bener Meriah, Aceh Tamiang, dan Gayo Lues. Namun, masih terdapat desa-desa dan jaringan tegangan rendah yang membutuhkan waktu lanjutan untuk dipulihkan. 

    Selain itu, kendala juga terjadi pada jalur transmisi Langsa–Pangkalan Brandan, di mana lima tower mengalami roboh. Kondisi ini memutus sistem kelistrikan Aceh dengan Sistem Besar Sumatera dan meningkatkan risiko gangguan saat proses sinkronisasi.

    Hasil asesmen teknis menunjukkan, perbaikan lima tower tersebut membutuhkan waktu maksimal sepuluh hari agar sinkronisasi sistem Aceh dengan jalur backbone Sumatera dapat berjalan aman dan tuntas. Hingga saat ini, Banda Aceh masih mengalami pemadaman bergilir akibat kekurangan pasokan sekitar 40 MW. 

    Atas kondisi tersebut, Darmawan menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Aceh.

    “Kami menyampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya kepada seluruh masyarakat Aceh. Tidak ada alasan apapun yang bisa menghapus ketidaknyamanan ini,” kata Darmawan.

    Untuk mengurangi dampak pemadaman selama masa pemulihan, PLN terus menambah pasokan genset untuk kebutuhan darurat di fasilitas-fasilitas layanan publik, seperti rumah sakit, pusat pemerintahan, posko posko pengungsian dan infrastruktur telekomunikasi.

    Di sisi lain, PLN juga terus berkoordinasi dengan Kementerian ESDM, pemerintah daerah, TNI, Polri, BNPB, serta PUPR untuk membuka akses wilayah yang masih terisolasi, mempercepat perbaikan infrastruktur, serta mengantisipasi potensi longsor susulan melalui penyisiran menyeluruh di seluruh jalur terdampak.

    Darmawan juga menegaskan komitmen penuh PLN untuk menuntaskan pemulihan kelistrikan Aceh.

    “Kami terus berkomitmen mengerahkan seluruh pasukan kekuatan kami agar sistem kelistrikan Aceh bisa pulih kembali.” pungkas Darmawan.

    Banda Aceh: PT PLN (Persero) menyampaikan permohonan maaf karena pasokan listrik di Aceh pascabencana banjir dan longsor hingga kini masih belum sepenuhnya pulih.
     
    Hal ini disampaikan Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo dalam agenda Laporan dan Rapat Koordinasi bersama Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang dilakukan secara daring dari Banda Aceh, Selasa 9 Desember 2025.
     
    Sebelumnya di Bireuen pada Minggu (7/12), Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo melaporkan kepada Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan Presiden Prabowo Subianto bahwa untuk wilayah Aceh, listrik akan menyala 93% pada Minggu malam. Namun kesulitan di lapangan, putusnya akses dan masifnya kerusakan, membuat proses pemulihan listrik terhambat. 

    “Setelah adanya bencana banjir bandang dan juga tanah longsor, maka ada kerusakan yang sangat masif di sistem kelistrikan di Aceh,” jelas Darmawan.
     
    Dalam laporannya, Darmawan menjelaskan bahwa bencana telah menyebabkan kerusakan besar pada sistem kelistrikan Aceh, terutama pada jaringan transmisi. Kerusakan terparah terjadi pada jalur transmisi Bireuen–Arun dengan enam tower roboh akibat terjangan banjir bandang. Kondisi ini diperparah dengan meluasnya badan sungai hingga ratusan meter. Akibatnya, pembangkit di Arun tidak dapat mengaliri Banda Aceh secara optimal sehingga terjadi pemadaman bergilir.
     
    PLN sempat melakukan proses sinkronisasi sistem dari pembangkit Arun menuju jaringan Aceh. Pada 8 Desember 2025, PLTMG Arun kembali menyuplai Gardu Induk hingga wilayah Bireuen, Takengon dan Samalanga. Namun, saat proses perluasan sinkronisasi menuju Sigli dan Banda Aceh terjadi hambatan teknis sehingga penyaluran listrik terpaksa dihentikan sementara.
     
    Dalam proses pemulihan, PLN harus mengerahkan upaya luar biasa, termasuk mengangkut material berat melalui jalur udara karena akses darat terputus.
     
    “Material untuk perbaikan tower seberat 35 ton terpaksa diangkut menggunakan heli, satu persatu, satu persatu,” tambahnya.
     
    Namun demikian Darmawan menegaskan, pihaknya berkomitmen melakukan percepatan pemulihan di tengah tantangan berat di lapangan. PLN memastikan proses sinkronisasi terus diupayakan secara bertahap dengan pengamanan sistem yang lebih ketat agar tidak menimbulkan gangguan lanjutan.
     

     
    PLN juga telah berhasil menyalakan kembali empat kabupaten yang sebelumnya sempat gelap total, yakni Aceh Tengah, Bener Meriah, Aceh Tamiang, dan Gayo Lues. Namun, masih terdapat desa-desa dan jaringan tegangan rendah yang membutuhkan waktu lanjutan untuk dipulihkan. 
     
    Selain itu, kendala juga terjadi pada jalur transmisi Langsa–Pangkalan Brandan, di mana lima tower mengalami roboh. Kondisi ini memutus sistem kelistrikan Aceh dengan Sistem Besar Sumatera dan meningkatkan risiko gangguan saat proses sinkronisasi.
     
    Hasil asesmen teknis menunjukkan, perbaikan lima tower tersebut membutuhkan waktu maksimal sepuluh hari agar sinkronisasi sistem Aceh dengan jalur backbone Sumatera dapat berjalan aman dan tuntas. Hingga saat ini, Banda Aceh masih mengalami pemadaman bergilir akibat kekurangan pasokan sekitar 40 MW. 
     
    Atas kondisi tersebut, Darmawan menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Aceh.
     
    “Kami menyampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya kepada seluruh masyarakat Aceh. Tidak ada alasan apapun yang bisa menghapus ketidaknyamanan ini,” kata Darmawan.
     
    Untuk mengurangi dampak pemadaman selama masa pemulihan, PLN terus menambah pasokan genset untuk kebutuhan darurat di fasilitas-fasilitas layanan publik, seperti rumah sakit, pusat pemerintahan, posko posko pengungsian dan infrastruktur telekomunikasi.
     
    Di sisi lain, PLN juga terus berkoordinasi dengan Kementerian ESDM, pemerintah daerah, TNI, Polri, BNPB, serta PUPR untuk membuka akses wilayah yang masih terisolasi, mempercepat perbaikan infrastruktur, serta mengantisipasi potensi longsor susulan melalui penyisiran menyeluruh di seluruh jalur terdampak.
     
    Darmawan juga menegaskan komitmen penuh PLN untuk menuntaskan pemulihan kelistrikan Aceh.
     
    “Kami terus berkomitmen mengerahkan seluruh pasukan kekuatan kami agar sistem kelistrikan Aceh bisa pulih kembali.” pungkas Darmawan.
     

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News

    (RUL)

  • Ribut-ribut Bantuan Rakyat yang Viral, Cholil Nafis: Kadang Kebaikan Itu Perlu Ditampakkan

    Ribut-ribut Bantuan Rakyat yang Viral, Cholil Nafis: Kadang Kebaikan Itu Perlu Ditampakkan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), M. Cholil Nafis memberi respons soal ribut-ribut bantuan rakyat ke korban terdampak Bencana Alam, Banjir di Sumatra-Aceh.

    Lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya, Cholil Nafis menyebut bantuan yang diberikan ke korban bencana memang harus disebarkan.

    Karena menurutnya ini bisa mengundang pihak-pihak lain untuk ikut memberikan bantuan.

    “Ngga’ papa “so’ paling-paling” membantu di tempat bencana krn itu mengundang orang lain utk ikut membantu,” tulisnya dikutip Selasa (9/12/2025).

    Kebaikan yang seperti ini memang harus diperlihatkan menurutnya karena memang tujuannya positif.

    Kecuali untuk hak lain yang tidak ada efeknya, menurutnya Cholil sebaiknya untuk hal seperti itu diam saja.

    “Kadang kebaikan itu perlu ditampakan agar mengundang orang lain bersinergi dlm kebaikan,” sebutnya.

    “Kecuali dlm hal kebaikan yg tak ada efek ngajak orang lain maka sebaiknya diam2 aja,” terangnya.

    Sebelumnya, respon salah satu anggota DPR karena bantuan dari rakyat yang viral dan heboh di media sosial.

    Anggota DPR yang dimaksud adalah anggota Komisi I DPR, Endipat Wijaya.

    Ia meminta Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) lebih aktif menyebarkan informasi kerja pemerintah terkait penanganan bencana di Aceh, Sumatera Utara (Sumut) dan Sumatera Barat (Sumbar).

    Hal tersebut diungkapkan Endipat Wijaya dalam rapat bersama Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) di Gedung DPR RI pada Senin, 8 Desember 2025.

    “Fokus nanti, ke depan Kementerian Komdigi ini mengerti dan tahu persis isu sensitif nasional dan membantu pemerintah memberitahukan dan mengamplifikasi informasi, sehingga enggak kalah viral dibandingkan dengan teman-teman yang sekarang ini,” kata Endipat Wijaya

  • Pertamina Tambah Pasokan BBM-LPG ke Aceh Lewat Jalur Udara

    Pertamina Tambah Pasokan BBM-LPG ke Aceh Lewat Jalur Udara

    Jakarta –

    Pertamina Patra Niaga kembali mengirimkan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan LPG menggunakan moda udara menuju Bandar Udara Rembele, Aceh. Pasokan energi ini akan bisa digunakan untuk masyarakat di Kabupaten Bener Meriah dan Aceh Tengah.

    Pengiriman lewat mode udara ditempuh sebagai solusi atas terbatasnya akses darat akibat kondisi bencana yang masih menghambat mobilitas distribusi di sejumlah titik.

    Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun menjelaskan jalur udara kembali dipilih untuk menyalurkan energi ke wilayah tersebut, termasuk LPG Bright Gas 5,5 kg sebanyak 10 tabung yang diterbangkan menggunakan pesawat Casa TNI AL dari Bandara Malikussaleh, Lhokseumawe.

    “Pertamina Patra Niaga terus memastikan distribusi energi berjalan lancar. Pada wilayah tertentu yang aksesnya terbatas, pengiriman melalui jalur udara menjadi opsi terbaik agar kebutuhan energi masyarakat dan fasilitas pelayanan tetap terjaga,” ujar Roberth dalam keterangannya, Selasa (9/12/2025).

    Sejak 3 Desember yang lalu, Pertamina Patra Niaga telah melakukan penyaluran energi melalui moda udara. Pasokan tersebut mencakup BBM jenis gasoline, mulai dari Pertalite, Pertamax, dan Pertamax Turbo-dengan total 2.800 liter. Ada juga BBM jenis gasoil seperti Pertamina Dex, Dexlite, dan BioSolar sebanyak 8.000 liter.

    Penyaluran ini diprioritaskan untuk memastikan operasional layanan publik, kendaraan logistik, dan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi di wilayah yang masih terisolasi dan belum dapat dilalui mobil tangki.

    Sejalan dengan upaya menjaga kelancaran pasokan energi, Pertamina Patra Niaga juga menyalurkan berbagai bantuan logistik sejak 3 Desember 2025 untuk membantu masyarakat terdampak bencana.

    Bantuan ini meliputi kebutuhan pangan seperti 490 kilogram beras, 78 kardus mie instan, 54 kardus air mineral, dan 100 kardus biskuit. Pertamina juga mendistribusikan dukungan kesehatan berupa 70 kardus masker, obat-obatan, dan vitamin.

    Sementara itu, kebutuhan harian masyarakat turut dipenuhi melalui penyaluran 100 selimut, 100 handuk, serta 10 lampu emergency, ditambah 1 unit genset untuk mendukung operasional posko dan fasilitas pelayanan publik yang terdampak. Seluruh bantuan disalurkan secara bertahap sesuai kebutuhan dan perkembangan situasi di lapangan.

    (acd/acd)

  • Aceh Dapat Bantuan Negara Lain, Pimpinan MPR: Tidak Salah

    Aceh Dapat Bantuan Negara Lain, Pimpinan MPR: Tidak Salah

    Aceh Dapat Bantuan Negara Lain, Pimpinan MPR: Tidak Salah
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menilai tidak ada yang salah dari bantuan luar negeri yang diterima Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau Mualem.
    “Jadi saya kira apa yang dilakukan itu tidak salah, tidak menyalahi,” ucap Eddy di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (9/12/2025).
    Eddy mencontohkan salah satu bantuan yang masuk dari China yang dinilainya memang perlu karena Indonesia tidak memiliki teknologi serupa, yakni ditujukan untuk pencarian jenazh dalam lumpur.
    “Bantuan karena kita tidak memiliki teknologinya saat ini ya, untuk mengidentifikasi para korban yang mungkin sekarang ini masih tertimbun di bawah lumpur,” ucapnya.
    “Karena akibat banjir dan lain-lain, sehingga dibutuhkan penanganan yang khusus dalam hal ini dalam upaya untuk melakukan penyelamatan, penyelamatan jiwa manusia,” imbuh dia lagi.
    Di sisi lain, Eddy menyebut pemerintah sudah menangani
    bencana banjir
    di Sumatera dengan sangat baik.
    Apalagi lokasi terdampak juga masih cukup sulit untuk mendistribusikan bantuan secara cepat, karena memang sangat sulit.
    “Jadi sekarang ini kami rasakan yang dilakukan pemerintah juga sudah sangat optimal, menjangkau masyarakat secara luas, meskipun terdapat tantangan-tantangan tersendiri,” ujar dia.
    Sebelumnya, Gubernur Aceh
    Muzakir Manaf
    atau Mualem menyampaikan bahwa pihaknya menerima bantuan dari luar negeri, seperti Malaysia dan China.
    Menurut dia, bantuan dari luar negeri merupakan hal yang sah-sah saja dan tidak ada larangan demi penanganan pascabencana di Aceh.
    Lagipula, masih banyak kebutuhan mendesak yang diperlukan para korban banjir dan longsor di Aceh.
    Mualem mencontohkan bantuan dari kenalannya (kerabat) asal Malaysia, yang memberikan obat-obatan.
    “Tersalurkan semuanya bahkan tidak cukup, dan mereka bahkan dalam beberapa hari ini, hari Rabu akan datang membawa obat sebanyak 3 ton lagi, bersamaan dengan dokter,” katanya saat diwawancarai awak media usai rapat terbatas bersama Presiden di Posko Pangkalan TNI AU Sultan Iskandar Muda, (Minggu 7/12/2025) malam.

    Selain itu, Mualem juga mendatangkan tim pendeteksi mayat yang berasal dari China.
    Mereka saat ini sudah berada di lapangan untuk mengevakuasi jenazah yang tertimbun lumpur.
    Menurut Mualem, tim pendeteksi mayat tersebut bukan atas nama pemerintahan negara setempat, tetapi mereka seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
    “Ya, mereka sedang evakuasi sekarang di tempat-tempat yang berat terkena banjir. Sedang mengevakuasi mayat-mayat yang tertanam dengan lumpur. Itu pekerjaan mereka, tugas mereka datang ke mari. Mereka bukan dari pemerintah China, tetapi seperti LSM,” ujarnya.

    Salurkan bantuan Anda untuk korban banjir Sumatera lewat tautan kanal donasi di bawah ini:
    https://kmp.im/BencanaSumatera
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 10 Artis-Influencer Buka Donasi untuk Bencana, Mensos: Sebaiknya Izin Dulu Nasional

    10 Artis-Influencer Buka Donasi untuk Bencana, Mensos: Sebaiknya Izin Dulu Nasional

    Artis-Influencer Buka Donasi untuk Bencana, Mensos: Sebaiknya Izin Dulu
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengingatkan soal kepatuhan terhadap aturan izin penggalangan dana untuk membantu korban bencana banjir bandang dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
    Hal ini diucapkan
    Gus Ipul
    menanggapi maraknya aksi solidaritas berbagai pihak, mulai dari artis hingga
    influencer
    yang membuka donasi hingga miliaran untuk disalurkan ke tiga provinsi tersebut.
    “Tetapi sebaiknya kalau menurut ketentuan itu izin dulu. Ya izinnya bisa dari kabupaten, kota, atau juga dari Kementerian Sosial,” ujar Gus Ipul saat ditemui di Kantor Kemensos, Salemba, Jakarta Pusat, Selasa (9/12/2025).
    Gus Ipul menuturkan,
    izin penggalangan dana
    dapat diperoleh dari berbagai tingkatan sesuai cakupan kegiatan penggalangan dana dan prosesnya tidak rumit.
    “Kalau tingkat nasional ya, mengambilnya dari berbagai provinsi tentu izinnya harus lewat dari Kementerian Sosial. Sangat mudah izinnya ya, tentu enggak perlu rumit,” ucap dia.
    Ia menekankan, aspek pelaporan menjadi elemen paling penting setelah menerima sumbangan dari masyarakat dengan nilai uang yang besar.
    Untuk penggalangan dana skala besar, kata Gus Ipul, ada standar audit profesional yang bertugas melaporkan detail penggunaan uang donasi.
    “Kalau di atas Rp 500 juta ya harus menggunakan auditor. Harus bekerja sama dengan auditor yang bersertifikat untuk juga bisa melaporkan, dapatnya dari mana saja, diperuntukkan apa saja,” kata Gus Ipul.
    “Kalau misalnya Rp 500 juta ke bawah itu cukup audit intern. Tapi laporannya harus diserahkan ke Kementerian Sosial,” imbuh dia.
    Menurut Gus Ipul, pelaporan ini merupakan suatu antisipasi agar penggunaan dana sumbangan dapat dipertanggungjawabkan dan tidak disalahgunakan.
    “Uang yang sudah dikumpulkan ini untuk apa saja, siapa yang menerima, alamatnya di mana, dan diperuntukkan untuk kepentingan apa,” kata Gus Ipul.
    “Saya kira dengan begitu ini adalah membiasakan diri pada kita semua untuk mempertanggungjawabkan dana publik yang sudah kita terima itu,” ujar dia.
    Kendati demikian, Gus Ipul menegaskan bahwa semua pihak boleh membuka donasi untuk mengumpulkan bantuan dan ia mengapresiasi hal tersebut.
    “Jadi pada dasarnya siapapun boleh mengumpulkan donasi, siapapun, perorangan maupun lembaga,” kata Gus Ipul.
    “Sungguh kita mengapresiasi bagi pihak-pihak yang ingin memberikan dukungan, membantu, dan kemudian mengumpulkan dana dari masyarakat. Silahkan,” ucap dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Peduli Korban Bencana Banjir, Jasa Marga Salurkan Bantuan Kemanusiaan

    Peduli Korban Bencana Banjir, Jasa Marga Salurkan Bantuan Kemanusiaan

    Bisnis.com, JAKARTA – PT Jasa Marga (Persero) Tbk dan seluruh entitas di bawah Holding Jasa Marga terus bergerak cepat menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat yang terdampak bencana alam banjir dan longsor yang terjadi di beberapa daerah di tanah air yakni Provinsi Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara khususnya Medan. Langkah ini merupakan respons perusahaan yang terkoordinasi untuk meringankan dampak bencana dan mendukung percepatan pemulihan masyarakat terdampak.

    Direktur Utama Jasa Marga, Rivan A. Purwantono menyampaikan keprihatinan dan empati mendalam atas musibah yang menimpa masyarakat terdampak bencana serta menegaskan komitmen perusahaan dalam mendukung penanganan darurat. “Kami melakukan langkah cepat dengan terus bergerak membawa bantuan melalui darat untuk memastikan akses terhadap kebutuhan dasar terpenuhi melalui penyaluran bantuan terkoordinasi bersama mitra dan Pemerintah Daerah. Jasa Marga terus memprioritaskan keselamatan, distribusi logistik yang efektif, dan pemulihan akses masyarakat, sebagai inisiatif dalam percepatan penanganan bencana,” tegas Rivan.

    Penyerahan Bantuan untuk Aceh

    Jasa Marga Group menyerahkan bantuan melalui jalur darat kepada masyarakat terdampak bencana alam yang ada di Provinsi Aceh. Bantuan tersebut diserahkan secara langsung ke Posko Terpadu Penanganan Bencana Kabupaten Aceh Tamiang pada Senin (8/12). Adapun jenis bantuan yang disalurkan yaitu sembako, alat perlengkapan bayi dan wanita, serta bantuan persediaan air minum yang menjadi prioritas kebutuhan masyarakat terdampak.

    Mengingat kondisi parah yang terjadi akibat bencana banjir dan longsor di wilayah Aceh, Jasa Marga juga menyiagakan tim Jasa Marga Peduli sebanyak 12 orang serta kendaraan derek besar untuk membantu mengevakuasi kendaraan terdampak bencana banjir yang terbalik dan tertimbun lumpur yang berpotensi menghambat kelancaran lalu lintas di jalur nasional Medan-Banda Aceh di Aceh Tamiang.

    Penyaluran Bantuan di Medan

    Sebelum bergerak ke wilayah Aceh, Jasa Marga Group terlebih dahulu telah menyalurkan bantuan di beberapa daerah di Medan. Pada tahap pertama dan lanjutan, penyaluran bantuan telah dilaksanakan pada Jumat (28/11) dan Sabtu (29/11) oleh tim Representative Office 1 Regional Jasamarga Nusantara Tollroad (JNT). Penyerahan diterima langsung oleh Petugas Posko Darurat Bencana Provinsi Sumatra Utara, Yudi Sio Pratama Daulay.

    Pada tahap awal, bantuan yang disalurkan berupa paket sembako dan makanan siap saji yang segera dapat dimanfaatkan oleh keluarga terdampak. Sebagai tindak lanjut, Jasa Marga juga menyalurkan paket makanan bayi, perlengkapan tidur, paket alat pelindung diri, dan pasokan air minum untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang terdampak dan mendukung proses pemulihan.

    Di tahap kedua, Jasa Marga berkolaborasi dengan Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat juga menyalurkan paket bantuan, pada Selasa (2/12) berupa perlengkapan tidur, alat masak, makanan siap saji dan pasokan air minum untuk korban bencana banjir dan longsor di Sumatera.

    Bantuan kemanusiaan tahap selanjutnya kembali disalurkan oleh Jasa Marga kepada masyarakat terdampak di Sumatra Utara, pada Senin (8/12) berupa perlengkapan sembako, alat perlengkapan bayi dan wanita, makanan cepat saji, serta pasokan kebutuhan air minum yang merupakan kebutuhan mendesak dalam keperluan sehari-hari.

    Tidak hanya menyalurkan bantuan, Jasa Marga juga mengirimkan Tim Jasamarga Penggiat Alam (Jasmapala) dengan membawa 4 personil Tim Rescue untuk turun langsung ke lapangan memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak dengan melakukan pembersihan fasilitas umum dan lingkungan.

    Dalam pelaksanaannya, Jasa Marga menjalankan koordinasi lintas stakeholder termasuk Pemerintah Daerah, BPBD, dan mitra untuk memastikan bantuan tersalurkan tepat sasaran dan mendukung fase pemulihan secara efektif. Selain itu, sebagai pengelola infrastruktur jalan tol nasional, Jasa Marga melakukan optimalisasi operasional jaringan jalan tol untuk memperlancar distribusi logistik, mendukung mobilisasi akses bantuan darurat, dan menjaga kelancaran pergerakan masyarakat selama masa penanganan bencana.

    Ke depan, Jasa Marga akan terus memantau situasi bersama otoritas setempat dan menyiagakan sumber daya operasional serta bantuan tambahan sesuai kebutuhan lapangan. Perusahaan berkomitmen hadir secara berkelanjutan untuk memberikan kontribusi positif terutama bagi masyarakat yang terdampak bencana.

  • Bakal Dibina Damkar sampai Satpol PP

    Bakal Dibina Damkar sampai Satpol PP

    Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebut Bupati Aceh Selatan Mirwan MS tetap berangkat umrah saat banjir bandang dan longsor karena menunaikan nazar. Alasan itu yang membuat Mirwan tetap meninggalkan warganya meski wilayahnya dilanda bencana.

    “Kita juga menyayangkan yang bersangkutan sampai tetap juga ke luar negeri. Yang bersangkutan saya tanya, menyatakan bahwa sudah punya nazar, saya enggak tahu nazar apa, dan kemudian melaksanakan ibadah umrah,” tutur Tito di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Selasa (9/12/2025).

    Alasan Mirwan membuat Tito geleng kepala. Dia membalas bahwa membantu masyarakat adalah ibadah yang paling utama, terlebih sedang dalam kondisi bencana dan kesulitan.

    “Yang bersangkutan mengatakan sudah membantu, tapi kan tidak cukup sekadar hanya membantu masyarakat. Ada masalah-masalah lain yang perlu diselesaikan di sana,” jelas dia.

    Tito pun membeberkan catatan terakhir, bahwa terdapat enam kecamatan dan 12 kampung di Aceh Selatan yang terdampak bencana. Sebanyak 2.174 KK atau 5.940 jiwa dievakuasi ke empat titik lokasi pengungsian.

    Kemudian, tiga kantor pemerintahan, tiga tempat ibadah, dan satu bangunan sekolah rusak berat. Disusul ruas jalan nasional yang menjadi penghubung daerah Tapak Tuan-Medan pun masih terputus.

    “Ada satu jembatan namanya Lhok Miera di Gampong Ladang Rimba, Kecamatan Trumon Tengah, aksesnya masih terputus. Sehingga ada kerugian harta benda, yang memang alhamdulillah kerugian jiwa belum ada yang saat ini kita catat ya,” ungkapnya.

  • Izin Ditolak Mualem, Bupati Aceh Selatan Tetap Pergi Umrah saat Bencana

    Izin Ditolak Mualem, Bupati Aceh Selatan Tetap Pergi Umrah saat Bencana

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian menyatakan Bupati Aceh Selatan, Mirwan diberhentikan karena pergi umrah tanpa izin saat bencana.

    Hal itu disampaikan oleh Tito saat konferensi pers di Gedung A Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Selasa (9/12/2025). Tito menceritakan, pada 22 November 2025 mulanya Mirwan mengajukan permohonan izin ke Pemerintah Provinsi untuk pergi ke luar negeri yang nantinya diproses oleh Kemendagri.

    Namun, tidak berselang lama bencana hidrometeorologi di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat mengakibatkan dampak yang cukup besar. Hingga akhirnya, Gubernur Aceh, Muzakir Manaf menetapkan status tanggap darurat

    “Pak Muzakir Manaf menolak dan kemudian menyatakan tidak dapat diproses lebih lanjut karena situasi dalam keadaan bencana,” kata Tito.

    Tito mengatakan bahwa Mirwan sempat ke Jakarta lalu kembali ke Banda Aceh untuk membantu masyarakat yang terdampak. Namun pada tanggal 2 Desember 2025, dia berangkat umrah melalui Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda, Aceh

    Tito kemudian menelepon Mirwan setelah pemberitaan umrah tersebar di media sosial. Tito lantas meminta Mirwan segera kembali ke Tanah Air. Tito menanyakan kepada Mirwan bahwa ‘apakah sudah mendapatkan izin?’ namun Mirwan hanya mengatakan pernah mengajukan izin.

    “Kalau dari Kemendagri enggak ada izin sama sekali karena memang belum nyampe ke Kemendagri sudah ditolak oleh Gubernur Pak Muzaki Manaf,” jelas Tito.

    Menurut Tito, alasan Mirwan tetap kekeh umrah adalah ingin menuntaskan nazar. Akan tetapi, hal itu tidak bisa dibenarkan di tengah bencana yang memakan banyak korban jiwa.

    Tito menuturkan bahwa dirinya diinstruksikan oleh Presiden Prabowo mencopot Mirwan. Namun, Tito menjelaskan tetap merujuk pada Undang-Undang, yakni pemberhentian sementara selama 3 bulan.

    Mantan Kapolri itu telah mengeluarkan surat edaran agar seluruh kepala daerah tidak bepergian ke luar negeri, khususnya bagi kepala daerah yang wilayahnya terdampak bencana hidrometeorologi.

    “Saya juga sudah mengeluarkan surat edaran untuk agar kepala daerah tidak meninggalkan tempat dan tidak ke luar negeri sampai tanggal 15 Januari 2026,” jelasnya.

    Adapun Tito telah meneken Surat Keputusan untuk menunjuk Wakil Bupati Aceh Selatan sebagai Plt. Bupati Aceh Selatan hingga masa pemberhentian sementara selesai.

  • Kepala BGN Akui Ratusan SPPG MBG Rusak Terdampak Bencana Sumatera

    Kepala BGN Akui Ratusan SPPG MBG Rusak Terdampak Bencana Sumatera

    Yogyakarta, Beritasatu.com – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengakui ratusan dapur umum atau satuan pelaksana program gizi (SPPG) untuk program makan bergizi gratis (MBG) mengalami kerusakan karena banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. 

    Dadan mengaku belum mengetahui jumlah pastinya karena masih dalam proses pendataan dan rekonstruksi serta pemulihan pascabencana.

    “Ada (yang rusak) cuma jumlahnya belum bisa kami identifikasi karena ada di Sumatera Utara 44 (SPPG) yang tidak aktif, di Aceh ada kurang lebih 180-an yang tidak aktif, tetapi kami belum identifikasi apakah itu karena gangguan sinyal atau SPPG hilang,” ujar Dadan seusai mengikuti acara puncak peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) di Yogyakarta, Selasa (9/12/2025).

    Meskipun demikian, kata Dadan, program MBG di beberapa daerah di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat, tetap aktif atau berjalan. Khususnya, kata dia, daerah-daerah yang tidak terdampak bencana.

    “Kalau MBG tetap jalan kan. Untuk di Aceh sendiri ada 81 yang tetap melaksanakan program MBG normal yang jauh dari daerah bencana, tetapi  yang di daerah bencana semua dialokasikan untuk menangani pengungsi,” jelas Dadan.

    Dia mengungkapkan, pihaknya juga mengerahkan ratusan SPPG untuk melayani para pengungsi korban bencana Sumatera. SPPG tersebut akan melayani para pengungsi hingga situasi rekonstruksi dan pemulihan kembali normal.

    “Sampai semua pengungsi harus tetap dilayani, dan karena sekolah masih libur. Anak-anak juga semua di pengungsian, ibu hamil juga di pengungsian, anak balita di pengungsian, jadi kami berikan makanan di pengungsian,” tutur dia.

    Lebih lanjut, Dadan mengatakan terdapat relawan program MBG juga yang terdampak bencana. Hanya saja, dia mengaku jumlahnya belum diketahui pasti.

    “Ada cuma kami belum tahu jumlahnya berapa karena kan tersebar luas ya, dan kami mungkin setelah situasinya normal, kembali ke masalah pasca-rekonstruksi baru kami tahu,” pungkas Dadan.

  • Bupati Aceh Selatan Umroh karena Punya Nazar, Padahal Bantu Rakyat Ibadah Utama

    Bupati Aceh Selatan Umroh karena Punya Nazar, Padahal Bantu Rakyat Ibadah Utama

    Tercatat pula 750 unit rumah dalam keadaan rusak berat, 460 hektare sawah terendam lumpur, 35 hektare kebun gagal panen, serta 70 hektar tambak gagal panen.

    “Jadi tidak cukup hanya dengan memberikan bantuan terus pergi begitu. Ada persoalan yang harus diselesaikan, dan itu membutuhkan leadership, kepemimpinan. Apalagi bupati yang dipilih rakyat. Kalau umrah ya bisa ditunda, kan sunnah ya. Sementara ini masyarakat, membantu rakyat, itu ibadah juga dan ibadah menurut saya ibadah yang utama gitu,” tegas Tito.

    Sebab itu, Kemendagri menjatuhkan sanksi administratif kepada Mirwan dengan pemberhentian sementara sebagai Bupati Aceh Selatan selama tiga bulan. Diharapkan hukuman tersebut dapat menjadi pelajaran dan evaluasi diri.

    “Saya sudah bicara langsung dengan Plt-nya, yaitu wakil bupati, Bapak Haji Baital Mukaddis, dan dia menyatakan siap tiga bulan melaksanakan tugas Plt. Saya juga sudah menelepon langsung Gubernur Aceh, Bapak Muzakir Manaf, dan segera akan kita kirimkan SK ini kepada yang bersangkutan, kepada Pak Muzakir Manaf ya, untuk beliau segera untuk melaksanakan keputusan ini,” Tito menandaskan.