Xcloud.id

provinsi: Aceh

  • Banjir Bandang Sebabkan 1.975 Hektare Kebun-46 Sekolah di Nagan Raya Aceh Rusak

    Banjir Bandang Sebabkan 1.975 Hektare Kebun-46 Sekolah di Nagan Raya Aceh Rusak

    Nagan Raya –

    Pemerintah Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh mulai mendata kerusakan imbas banjir bandang yang terjadi. Tercatat sekitar 36 hektare lahan sawah milik warga setempat rusak akibat bencana alam itu.

    “Kerusakan ini menyebabkan lahan sawah tidak bisa digunakan,” kata Plt Sekdakab Nagan Raya, Aceh, Zulkifli dilansir Antara, Rabu (10/12/2025).

    Selain itu, seluas 10 hektare lahan pertanian di Kabupaten Nagan Raya, Aceh juga dilaporkan rusak. Zulkifli mengatakan banjir bandang juga mengakibatkan 1.975 hektare lahan kebun masyarakat rusak parah.

    Sejumlah fasilitas umum dan infrastruktur juga mengalami kerusakan baik rusak berat, sedang maupun ringan akibat banjir bandang di Nagan Raya, Aceh. Fasilitas itu meliputi 29 kantor, tiga rumah ibadah, 12 dayah/pesantren tradisional.

    Kemudian, sebanyak 46 sekolah dan 4 fasilitas pelayanan kesehatan juga rusak. Dari data yang ada, 7 titik jalan dan 3 jembatan putus.

    “Sedangkan jumlah rumah yang terdampak bencana banjir bandang meliputi 1.807 unit terdiri dari 487 unit rumah dilaporkan rusak berat, 283 unit rumah dalam kondisi rusak sedang, serta rusak ringan sebanyak 1.043 unit rumah,” ujarnya.

    (wnv/wnv)

  • Banjir Berlalu, Lapas Sibolga Pulihkan Layanan Kunjungan Keluarga

    Banjir Berlalu, Lapas Sibolga Pulihkan Layanan Kunjungan Keluarga

    Sibolga: Lapas Kelas IIA Sibolga kembali membuka layanan kunjungan keluarga warga binaan pemasyarakatan (WBP) setelah 13 hari aktivitas terhenti akibat banjir besar yang melanda wilayah Sibolga dan sekitarnya.

    Kalapas Sibolga, Tri Purnomo, mengatakan pembukaan layanan ini jadi momen yang dinanti-nanti oleh penghuni lapas maupun keluarga mengingat akses kunjungan sempat ditutup total karena kondisi darurat.

    “Banjir parah yang terjadi sebelumnya dipicu oleh hujan deras berkepanjangan di Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng). Tinggi air bahkan dilaporkan mencapai bahu orang dewasa, termasuk merendam area dalam lapas. Kondisi itu menyebabkan lapas terisolasi selama dua hari, sementara sebagian wilayah Sibolga dan Tapteng terisolasi lebih dari satu minggu,” kata Tri dalam keterangan pers dikutip Selasa, 9 Desember 2025.

    Pada masa kejadian, tercatat terdapat 954 warga binaan dan 109 petugas yang berada di dalam lapas. Meski diterjang bencana, seluruh proses pengamanan berjalan baik dan kondisi WBP tetap terkendali.
     

    ​Setelah normal, layanan kunjungan kembali dibuka dengan jadwal seperti biasa, namun penitipan barang masih ditutup sebagai bagian dari pemulihan operasional pascabencana.

    Kalapas Sibolga beserta jajaran turut melakukan kunjung sapa kepada para keluarga yang datang sebagai bentuk dukungan moral atas musibah yang menimpa mereka.

    “Layanan kunjungan berjalan aman dan kondusif. Kami berupaya memberikan pelayanan terbaik meski baru pulih dari bencana,” jelas Tri.

    Meski layanan kembali dibuka, jumlah pengunjung pada hari pertama masih relatif rendah. Tercatat hanya 104 orang keluarga WBP yang hadir. Kendala terbesar adalah akses jalan menuju Sibolga dari Tarutung yang belum bisa ditembus, sehingga pengunjung harus memutar melalui Subulussalam Aceh.

    Kondisi ini membuat keluarga WBP yang tinggal di luar wilayah Sibolga sebagian besar belum dapat berkunjung.
     

    Suasana Haru

    Kebahagiaan sekaligus haru terlihat dari raut wajah para penghuni lapas dan keluarga yang mengunjungi ketika akhirnya kembali bertemu keluarga setelah masa penuh ketidakpastian akibat banjir.

    Pertemuan itu menjadi penyemangat bagi WBP yang selama bencana hanya dapat mengikuti perkembangan kondisi dari dalam lapas.

    Dengan mulai pulihnya situasi dan berangsur stabilnya cuaca, pihak lapas berharap layanan kunjungan dapat kembali normal sepenuhnya dalam waktu dekat, termasuk membuka kembali penitipan barang ketika kondisi sudah memungkinkan.

    Kalapas juga memastikan tidak ada korban jiwa, baik para WBP maupun petugas dalam peristiwa banjir itu.

    Sibolga: Lapas Kelas IIA Sibolga kembali membuka layanan kunjungan keluarga warga binaan pemasyarakatan (WBP) setelah 13 hari aktivitas terhenti akibat banjir besar yang melanda wilayah Sibolga dan sekitarnya.
     
    Kalapas Sibolga, Tri Purnomo, mengatakan pembukaan layanan ini jadi momen yang dinanti-nanti oleh penghuni lapas maupun keluarga mengingat akses kunjungan sempat ditutup total karena kondisi darurat.
     
    “Banjir parah yang terjadi sebelumnya dipicu oleh hujan deras berkepanjangan di Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng). Tinggi air bahkan dilaporkan mencapai bahu orang dewasa, termasuk merendam area dalam lapas. Kondisi itu menyebabkan lapas terisolasi selama dua hari, sementara sebagian wilayah Sibolga dan Tapteng terisolasi lebih dari satu minggu,” kata Tri dalam keterangan pers dikutip Selasa, 9 Desember 2025.

    Pada masa kejadian, tercatat terdapat 954 warga binaan dan 109 petugas yang berada di dalam lapas. Meski diterjang bencana, seluruh proses pengamanan berjalan baik dan kondisi WBP tetap terkendali.
     

    ​Setelah normal, layanan kunjungan kembali dibuka dengan jadwal seperti biasa, namun penitipan barang masih ditutup sebagai bagian dari pemulihan operasional pascabencana.
     
    Kalapas Sibolga beserta jajaran turut melakukan kunjung sapa kepada para keluarga yang datang sebagai bentuk dukungan moral atas musibah yang menimpa mereka.
     
    “Layanan kunjungan berjalan aman dan kondusif. Kami berupaya memberikan pelayanan terbaik meski baru pulih dari bencana,” jelas Tri.
     
    Meski layanan kembali dibuka, jumlah pengunjung pada hari pertama masih relatif rendah. Tercatat hanya 104 orang keluarga WBP yang hadir. Kendala terbesar adalah akses jalan menuju Sibolga dari Tarutung yang belum bisa ditembus, sehingga pengunjung harus memutar melalui Subulussalam Aceh.
     
    Kondisi ini membuat keluarga WBP yang tinggal di luar wilayah Sibolga sebagian besar belum dapat berkunjung.
     

    Suasana Haru

    Kebahagiaan sekaligus haru terlihat dari raut wajah para penghuni lapas dan keluarga yang mengunjungi ketika akhirnya kembali bertemu keluarga setelah masa penuh ketidakpastian akibat banjir.
     
    Pertemuan itu menjadi penyemangat bagi WBP yang selama bencana hanya dapat mengikuti perkembangan kondisi dari dalam lapas.
     
    Dengan mulai pulihnya situasi dan berangsur stabilnya cuaca, pihak lapas berharap layanan kunjungan dapat kembali normal sepenuhnya dalam waktu dekat, termasuk membuka kembali penitipan barang ketika kondisi sudah memungkinkan.
     
    Kalapas juga memastikan tidak ada korban jiwa, baik para WBP maupun petugas dalam peristiwa banjir itu.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News

    (PRI)

  • Kemenhut: Gelondongan Kayu di Lampung Bukan dari Banjir Sumatera

    Kemenhut: Gelondongan Kayu di Lampung Bukan dari Banjir Sumatera

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Kehutanan (Kemenhut) memastikan gelondongan kayu yang ditemukan di Pantai Tanjung Setia, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung, bukanlah kayu yang berasal dari banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kemenhut dan Polda Lampung sudah mengecek langsung keberadaan gelondongan kayu tersebut.

    “Kayu yang ditemukan di Lampung bukan kayu hanyut akibat banjir di Sumatera. Polda Lampung dan Balai PHL Lampung (Kemenhut) sudah mengecek keberadaan kayu terdampar dari kapal di pantai Pesisir Barat, Propinsi Lampung,” ujar Direktur Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan Kemenhut, Ade Mukadi kepada wartawan, Selasa (9/12/2025).

    Ade menjelaskan kayu berasal dari kecelakan kapal tagboot kayu dari Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan atau PBPH (sebelumnya Hak Pengusahaan Hutan atau HPH) PT Minas Pagai Lumber di Mentawai. Izin diberikan menteri kehutanan atas areal hutan produksi melalui izin SK.550/1995 tanggal 11 Oktober 1995 dan telah dilakukan perpanjangan di tahun 2013 sesuai SK.502/Menhut-II/2013 tanggal 18 Juli 2013.

    “Mesin tagboot mati dan terkena badai sejak 6 November 2025 sehingga ada banyak kayu yang jatuh dari tagboot tersebut,” jelas Ade.

    Lebih lanjut, Ade membenarkan adanya barcode yang terdapat pada label kayu tersebut. Menurut Ade, adanya barcode tersebut mencegah terjadinya pembalakan liar atau illegal logging.

    “Barcode di kayu adalah penanda sistem verifikasi legalitas kayu (SVLK) yang  dicek keabsahan atau asal usul sumber kayu, traceability system untuk mencegah illegal logging,” pungkas Ade.

  • Puan: Pemerintah Belum Butuh Bantuan Asing Tangani Bencana Sumatera

    Puan: Pemerintah Belum Butuh Bantuan Asing Tangani Bencana Sumatera

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua DPR Puan Maharani memastikan pemerintah masih sanggup menangani bencana yang melanda Aceh dan Sumatera. Untuk itu Puan mendukung langkah pemerintah yang saat ini belum membuka bantuan internasional untuk bencana yang melanda Aceh dan Sumatera.

    “Memang sekarang pemerintah sudah menurunkan semua sumber daya untuk membantu wilayah yang terkena musibah jadi memang kita fokuskan dahulu bantuan dari internal pemerintah saja,” katanya kepada wartawan Selasa (9/12/2025).

    Puan menambahkan, bantuan pemerintah ke korban banjir Sumatera masih tercukupi. Dia yakin penanganan banjir Sumatera masih belum membutuhkan bantuan asing.

    “Kita fokus dari pemerintah dahulu karena memang bantuan sampai saat ini masih tercukupi,” kata dia.

    Di sisi lain, Puan secara khusus meminta anggota dewan untuk turun langsung ke Aceh, Sumatera Utara serta Sumatera Barat, utamanya bagi DPR yang mempunyai dapil di tiga wilayah tersebut.

    “Kemudian teman-teman yang nantinya akan datang membantu sekarang juga sudah bersiap-siap datang ke sana,” ungkap dia.

    Sebelumnya, Menteri Pertahanan (Menhan) Jenderal TNI (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin menegaskan pemerintah Indonesia menolak asing menangani bencana banjir yang melanda Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat.

    Ia menegaskan secara keseluruhan, pemerintah pusat tetap menangani penanggulangan bencana di Sumatera secara mandiri.

    Menurutnya, dengan dukungan peralatan dari matra darat, laut, dan udara, serta logistik dan tenaga medis yang dianggap cukup, pemerintah yakin proses penanganan darurat dapat terus berlangsung secara efektif.

  • Pemerintah Prabowo Tobat Akan Kembalikan Lahan Sawit Jadi Hutan

    Pemerintah Prabowo Tobat Akan Kembalikan Lahan Sawit Jadi Hutan

    GELORA.CO – Pemerintah Prabowo Subianto tobat dan berjanji akan mengembalikan lahan sawit menjadi hutan kembali.

    Pertobatan pemerintah Republik Indonesia itu diungkapkan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid usai Sumatra diterpa banjir bandang maut yang menewaskan hampir 1000 orang di Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara.

    Nusron mengatakan, Presiden RI Prabowo Subianto akan melakukan pencabutan Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan kelapa sawit.

    HGU tersebut akan diubah untuk lahan pembangunan hunian korban terdampak banjir Sumatera.

    Nusron mengatakan, HGU perusahaan sawit yang akan dicabut adalah yang berdiri di atas tanah Hak Pengelolaan (HPL) milik negara.

    Nusron Wahid pun menyebut Kementerian ATR/BPN yang dipimpinnya siap melaksanakan perintah tersebut.

    “Ya siap, enggak masalah. Artinya kalau masyarakat membutuhkan hunian tetap dan tidak ada lahan yang tersedia, nanti kita akan minta lahan negara yang hari ini menjadi HGU-HGU di kota tersebut,” kata Nusron seperti dimuat Kompas.com Senin (8/12/2024).

    Selain itu, Nusron berjanji perkebunan kelapa sawit di Pulau Sumatera hasil pelepasan kawasan hutan akan dikembalikan menjadi hutan, imbas banjir yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

    Keputusan ini hasil rapat bersama Menteri Kehutanan yang akan evaluasi beberapa kebun sawit yang dulunya merupakan hutan.

    Kata Nusron, dengan adanya bencana ini, pemerintah akan melakukan evaluasi besar-besaran terkait alih fungsi hutan.

    “Saya kemarin rapat, termasuk Menteri Kehutanan juga sedang mengevaluasi beberapa kebun-kebun yang dulunya hasil pelepasan kawasan hutan, kemungkinan besar dengan adanya bencana ini nanti akan ada evaluasi besar-besaran dan ada salah satu keputusan ekstremnya adalah dikembalikan menjadi fungsi hutan lagi,” kata Nusron.

    Nusron juga menegaskan perlunya dilakukan revisi penataan ruang di Pulau Sumatera, imbas banjir yang telah menelan hampir ribuan korban jiwa tersebut, menurut data per 8 Desember 2025.

    “Keputusan yang lebih baik itu apa? Revisi tata ruang, supaya kejadian yang sama tidak berulang,” ujar Nusron.

    Jelasnya, wilayah Sumatera sudah kehilangan daerah resapan air, sehingga air tidak bisa terserap ke tanah dan akhirnya mengisi ruang-ruang yang ada, yakni permukiman.

    “Karena penyangga serapannya dulunya adalah tumbuh-tumbuhan, pohon-pohon, pohonnya hilang. Terus gimana caranya supaya enggak ini? Ya kembalikan, yang dulunya itu ruang untuk pohon, yang sekarang diganti menjadi ruang untuk lainnya, kembalikan ruang itu untuk pohon,” ucap Nusron.

    Ia juga mengatakan perlunya revisi 415 Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten/kota, karena hanya 100 RTRW yang sudah sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029.

    “Belum lagi perubahan RTRW kabupaten/kota dari tiga provinsi, Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh, pasca-bencana ini pasti impact-nya nanti adalah perubahan RTRW secara besar-besaran, yang lebih mengedepankan mitigasi terhadap bencana,” katanya.

    Padahal sebelum banjir bandang Pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan) akan memulai program ekstensifikasi atau pembukaan lahan baru untuk perkebunan kelapa sawit mulai tahun depan. 

    Plt. Dirjen Perkebunan Kementan Abdul Roni Angkat mengatakan, langkah tersebut menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk mengejar target produksi minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) sebesar 100 juta ton pada 2045.

    “Ini proyeksi kita, harapannya tahun 2045, kita bisa capai 100 juta ton. Nah, apakah ini penting? Sangat penting. Di skema kita, kita akan mengembangkan 3 juta ha tambahan perluasan kelapa sawit,” ujar Roni dalam acara 21st Indonesian Palm Oil Conference (IPOC) 2025 di Nusa Dua, Bali, Kamis (13/11/2025).

    Rencananya, Indonesia akan membuka kebun sawit baru seluas 600.000 hektar (ha).

    Sebanyak 400.000 ha di antaranya merupakan kebun plasma atau sawit rakyat. 

    Adapun, proyek ini diarahkan untuk mendukung perluasan kebun plasma rakyat di wilayah Jambi, Sumsel, Bangka Belitung, Kalbar, Kalteng, Kaltara dan Sulawesi Selatan. 

    Selain itu, pemerintah juga berencana menawarkan 200.000 ha perkebunan kepada perusahaan negara, yakni PT Agrinas dan PalmCo. 

    Namun, Roni bilang, perusahaan swasta dipersilakan untuk berpartisipasi. 

    “Silakan nanti kalau teman-teman dari perusahaan swasta ingin masuk untuk mengakses bersama-sama dengan barisan kita, iskemanya kita akan berikan bersama,” ujar dia. 

    Direktur Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma Kementan Baginda Siagian menambahkan, program ekstensifikasi ini juga dijalankan untuk memenuhi peningkatan permintaan CPO domestik dalam beberapa tahun ke depan. 

    “Itu kan masih rencana program hilirisasi, untuk mendukung ini semua, termasuk (program) biodiesel, dan juga kebutuhan dalam negeri kan gitu kan, (seperti) Minyak goreng nantinya,” tambahnya. 

    Selain itu, produktivitas perkebunan sawit nasional juga masih jauh tertinggal dibanding Malaysia. 

    Dalam pemaparannya, perkebunan negara diproyeksikan memiliki produktivitas tertinggi, yakni 4,48 ton CPO/ha/tahun pada tahun 2025. Sementara perkebunan swasta berada di 3,68 ton, dan pekebun rakyat hanya 3,18 ton. 

    Sehingga rata-ratanya di sekitar 3,52 ton. Dengan kondisi saat ini, produksi CPO nasional pada 2025 diperkirakan mencapai sekitar 50 juta ton, ditambah PKO sekitar 4 juta–5 juta ton, sehingga total menjadi 55 juta ton.

    Namun setelah banjir bandang menghantam Sumatra, isu pengembangan 600 ribu hektar lahan sawit tenggelam.

    Belum diketahui apakah program ini masih terus berjalan.

  • Anggota DPR Diduga Sindir Ferry Irwandi Si Paling Kerja Terkait Donasi Rp10 Miliar

    Anggota DPR Diduga Sindir Ferry Irwandi Si Paling Kerja Terkait Donasi Rp10 Miliar

    Jakarta: Anggota DPR RI Endipat Wijaya menyindir sejumlah pihak yang mengumpulkan donasi untuk korban bencana Sumatra. Meskipun tidak menyebutkan nama, sindiran itu diyakini publik ditujukkan salah satunya untuk Ferry Irwandi.
     
    Ferry Irwandi, seorang konten kreator sekaligus pendiri Malaka Project, baru-baru ini berhasil mengumpulkan donasi sebesar Rp10,3 miliar dalam 24 jam untuk korban bencana Sumatra.
     
    Donasi tersebut kemudian disalurkan ke sejumlah titik terdampak, seperti Aceh, Sumatra Barat (sumbar), dan Sumatra Utara (Sumut). Dalam media sosialnya, Ferry juga terlihat ikut turun untuk menyalurkan donasi tersebut.
     
    Namun, aksi kemanusiaan yang dilakukan Ferry justru mendapat respons negatif dari Endipat Wijaya. Saat menggelar rapat kerja dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Endipat menyebut “orang-orang itu” ingin sekali disebut “Si Paling Kerja”.
     

     
    “Ada namanya orang yang cuma datang sekali seolah-olah paling bekerja di Aceh. Padahal negara sudah hadir dari awal ada orang baru datang baru bikin satu posko ngomong pemerintah gak ada,” kata Endipat Wijaya, pada Senin, 8 Desember 2025.
     
    Endipat lalu membandingkan sikap pemerintah dalam menangani bencana Sumatra dengan pihak-pihak tersebut. Ia menyebut secara jelas jumlah donasi pihak yang disindir, yang mana sesuai dengan jumlah donasi yang dikumpulkan Ferry Irwandi.
     
    “Orang cuma nyumbang Rp10 miliar, negara sudah triliun-triliunan ke Aceh itu. Jadi, yang kayak gitu mohon dijadikan perhatikan sehingga ke depan tidak ada lagi informasi yang seolah-olah negara tidak hadir di mana-mana,” ujarnya.

     

     
    Dalam kesempatan yang sama, Endipat juga meminta Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid supaya lebih masif menyebarluaskan kerja pemerintah dalam penanggulangan bencana ini.
     
    “Kami mohon Ibu fokus nanti ke depan Kementerian Komdigi ini, informasi itu sehingga enggak kalah viral dibandingkan dengan teman-teman yang sekarang ini sok paling-paling di Aceh, di Sumatera dan lain-lain,” tutur Endipat Wijaya.

     

    Jakarta: Anggota DPR RI Endipat Wijaya menyindir sejumlah pihak yang mengumpulkan donasi untuk korban bencana Sumatra. Meskipun tidak menyebutkan nama, sindiran itu diyakini publik ditujukkan salah satunya untuk Ferry Irwandi.
     
    Ferry Irwandi, seorang konten kreator sekaligus pendiri Malaka Project, baru-baru ini berhasil mengumpulkan donasi sebesar Rp10,3 miliar dalam 24 jam untuk korban bencana Sumatra.
     
    Donasi tersebut kemudian disalurkan ke sejumlah titik terdampak, seperti Aceh, Sumatra Barat (sumbar), dan Sumatra Utara (Sumut). Dalam media sosialnya, Ferry juga terlihat ikut turun untuk menyalurkan donasi tersebut.
     
    Namun, aksi kemanusiaan yang dilakukan Ferry justru mendapat respons negatif dari Endipat Wijaya. Saat menggelar rapat kerja dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Endipat menyebut “orang-orang itu” ingin sekali disebut “Si Paling Kerja”.
     

     
    “Ada namanya orang yang cuma datang sekali seolah-olah paling bekerja di Aceh. Padahal negara sudah hadir dari awal ada orang baru datang baru bikin satu posko ngomong pemerintah gak ada,” kata Endipat Wijaya, pada Senin, 8 Desember 2025.
     
    Endipat lalu membandingkan sikap pemerintah dalam menangani bencana Sumatra dengan pihak-pihak tersebut. Ia menyebut secara jelas jumlah donasi pihak yang disindir, yang mana sesuai dengan jumlah donasi yang dikumpulkan Ferry Irwandi.
     
    “Orang cuma nyumbang Rp10 miliar, negara sudah triliun-triliunan ke Aceh itu. Jadi, yang kayak gitu mohon dijadikan perhatikan sehingga ke depan tidak ada lagi informasi yang seolah-olah negara tidak hadir di mana-mana,” ujarnya.
     
     

     
    Dalam kesempatan yang sama, Endipat juga meminta Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid supaya lebih masif menyebarluaskan kerja pemerintah dalam penanggulangan bencana ini.
     
    “Kami mohon Ibu fokus nanti ke depan Kementerian Komdigi ini, informasi itu sehingga enggak kalah viral dibandingkan dengan teman-teman yang sekarang ini sok paling-paling di Aceh, di Sumatera dan lain-lain,” tutur Endipat Wijaya.
     
     

    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News

    (PRI)

  • Anies Mendongeng untuk Anak Korban Banjir di Aceh, Tenda Pengungsian Pecah

    Anies Mendongeng untuk Anak Korban Banjir di Aceh, Tenda Pengungsian Pecah

    GELORA.CO –  Mantan Gubernur DKI Jakarta sekaligus eks Calon Presiden Anies Baswedan mendongeng di tenda pengungsian anak korban banjir Aceh Tamiang, Selasa malam (9/12/2025). Kehadirannya menghadirkan riuh tawa sekaligus pesan jujur, sembari menghantarkan bantuan logistik di desa terparah terdampak.

    Di Dusun Landuh, Kabupaten Aceh Tamiang, anak-anak merasakan duka mendalam.

    Mereka kehilangan keceriaan masa kecil, wajah lelah tampak setelah berhari-hari tinggal di tenda darurat. Perlahan, senyum mulai kembali muncul ketika relawan hadir sekadar menghibur.

    Suasana tenda berwarna oranye yang gelap hanya diterangi cahaya senter.

    Di tengah kelelahan itu, Anies Baswedan, yang akrab disapa Abah, duduk dikelilingi anak-anak dan membawakan sebuah dongeng.

    Ia mengisahkan cerita tentang seorang anak bernama Badu yang suka berbohong hingga akhirnya benar-benar digigit buaya.

    Pesan moral itu disampaikan dengan interaksi langsung.

    “Apa pelajarannya di sini? Tidak boleh apa? Bohong,” ucap Anies, disambut jawaban serentak anak-anak: “Harus jujur.”

    Tawa dan celoteh pecah ketika Anies mendalami ceritanya dengan peragaan.

    Anak-anak tampak fokus, sesekali bersorak, seakan lupa sejenak pada duka yang mereka alami.

    Dengan rompi biru bertuliskan weAreHumanies dan syal bermotif hitam putih, Anies terlihat serius namun hangat.

    Di belakangnya, pakaian dan tas tergantung di kayu penopang tenda, memperlihatkan kesederhanaan hidup pengungsi.

    Malam itu, tenda pengungsian yang muram berubah menjadi ruang penuh riuh tawa dan pesan kejujuran.

    Baca juga:  Mendagri Minta Kepala Daerah Jangan Korupsi Dana Bencana: Saya Mohon, Sanksinya Dunia Akhirat

    Banjir bandang dan longsor yang melanda Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, meninggalkan luka mendalam bagi warga. 

    Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Aceh Tamiang mencatat 58 jiwa meninggal, 23 hilang, dan lebih dari 262.000 jiwa mengungsi di 12 kecamatan.

    Sementara itu, laporan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebutkan bencana di Sumatra secara keseluruhan menewaskan 961 orang, 293 hilang, dan 5.000 luka-luka.

    Kunjungi dan Beri Bantuan di Desa Terparah

    Selain mendongeng, Anies juga mengunjungi salah satu desa terparah terdampak banjir di Aceh Tamiang. Kedatangannya untuk menghantarkan bantuan logistik sekaligus memberikan semangat kepada masyarakat.

    Kunjungan ini tidak banyak diketahui publik, hanya beredar melalui akun TikTok “Apa Aja” yang diunggah 16 jam sebelum Selasa (9/12/2025) pukul 11.30 WIB.

    Di desa itu, Anies terlihat berada di sebuah pondok pesantren yang masih berdiri kokoh meski banyak rumah hancur disapu air dan hantaman kayu-kayu besar bekas ilegal logging dari pegunungan. Di sekitar pesantren, sebuah masjid tetap tegak berdiri.

    Saat bercengkrama dengan seorang ustadz, Anies menyebut banjir di Aceh Tamiang sebagai musibah. Ia menilai pesantren menjadi benteng yang melindungi rumah-rumah penduduk dari hantaman kayu besar.

    “Tadi bapak bilang kayu ini dengan akar-akarnya, iya ini artinya kayu ini kan langsung dari hutan ada yang sudah terpotong-potong juga ya,” ucap Anies.

    Ia menambahkan, “InshaAllah, dalam suasana seperti ini berbicara hikmah memang sulit. Tapi kita percaya hikmah itu ada.”

    Anies juga mengingatkan bahwa pada 2005 tempat itu pernah terkubur, namun ia percaya suatu saat pondok pesantren akan menjadi besar.

    “Ini justru jadi catatan dan sejarah bahwa daerah ini pernah diterpa gempa, pernah dilanda suasana seperti saat ini, terus bangkit. Pondok pesantren ini semakin tua semakin kokoh. Biar masjid ini menjadi simbol. Namanya masjid apa?” tanyanya.

    Ustadz menjawab, “Masjid Assunnah, Pesantren Darul Mukhlisin.”

    Namun kondisi pengungsian tetap penuh tantangan. Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Langsa, Putra Zulfirman, melaporkan banyak pengungsi mulai terserang penyakit.

    “Warga yang mengungsi banyak mengalami ISPA, batuk, demam, penyakit kulit, dan gatal-gatal. Anak-anak juga mulai mengalami gangguan pencernaan akibat kondisi lingkungan yang tidak higienis,” ujarnya.

    Seorang warga pengungsi menambahkan, “Kami sudah seminggu di tenda, anak-anak sering batuk dan demam. Air bersih sangat terbatas.”

    Di tengah kondisi itu, dongeng sederhana dan kunjungan ke desa terparah menjadi hiburan sekaligus pengingat bahwa kejujuran dan semangat bangkit adalah nilai yang harus dijaga, bahkan di saat paling sulit.

    Di balik riuh tenda dan kokohnya masjid pengungsian, pesan jujur dan semangat bangkit menjadi cahaya kecil bagi Aceh Tamiang.

  • Ucapan Cak Imin ‘Kita Masih Kuat Kok’ Saat Tolak Bantuan Internasional Bikin Publik Naik Darah

    Ucapan Cak Imin ‘Kita Masih Kuat Kok’ Saat Tolak Bantuan Internasional Bikin Publik Naik Darah

    GELORA.CO – Pernyataan Menteri Koordinator PMK, Muhaimin Iskandar, yang menegaskan.

    Bahwa Indonesia menolak bantuan internasional dengan alasan “kita masih kuat kok”, langsung mencuri perhatian publik.

    Ucapan itu disampaikan di tengah salah satu bencana terbesar yang menghantam Sumatra dalam dua dekade terakhir.

    “Selagi kita masih kuat, ngapain (terima bantuan internasional)? Kita masih kuat kok,”ujar Cak Imin didepan awak media Kementerian Sosial di Jakarta 8/12/2025 dilansir suara.com.

    Kontras antara nada optimistis pemerintah dan skala bencana di lapangan menjadi sorotan tajam.

    Data resmi yang dirilis berbagai lembaga menunjukkan betapa berat kondisi yang sebenarnya dihadapi masyarakat Sumatra.

    Reuters melaporkan bahwa sebanyak 950 orang tewas dan 274 lainnya masih hilang akibat rentetan banjir dan longsor.

    Kerusakan meluas dari Aceh hingga Sumatera Barat, menyapu pemukiman, merusak jalan utama, dan memutus jaringan logistik vital.

    Sementara itu, pemerintah pusat menegaskan bahwa kapasitas nasional masih memadai, baik dari sisi pendanaan maupun sumber daya bantuan.

    Namun laporan dari daerah memperlihatkan kenyataan berbeda.

    Sejumlah wilayah dilaporkan kehabisan bahan bakar, akses pangan terbatas, hingga minimnya suplai air bersih bagi pengungsi.

    Beberapa kabupaten bahkan disebut hampir tak tersentuh bantuan karena jalur darat terputus total.

    Pernyataan “kita masih kuat kok” akhirnya menjadi pemantik diskusi lebih luas kekuatan siapa yang dimaksud?

    Apakah kapasitas administratif negara atau ketahanan masyarakat di lapangan yang sedang berjibaku menyelamatkan keluarga mereka?

    Laporan Reuters menyebut beberapa lokasi terdampak “run low on fuel and food”, menggambarkan urgensi yang jauh dari kata aman.

    Kondisi ini diperparah oleh besarnya kebutuhan pemulihan.

    Pemerintah memperkirakan biaya rekonstruksi mencapai Rp 51,8 triliun.

    Angka yang membuat publik bertanya-tanya bagaimana beban sebesar itu dapat ditanggung tanpa tambahan dukungan internasional.

    Di sisi lain, sejumlah pejabat menjelaskan bahwa penolakan bantuan asing dilakukan demi menjaga.

    Kemandirian nasional dan memastikan pengelolaan bantuan tetap terkoordinasi oleh negara.

    Namun narasi itu sulit diterima sebagian masyarakat yang melihat langsung sulitnya distribusi bantuan di wilayah bencana.

    Video warga yang berteriak meminta suplai makanan hingga antrean panjang pembagian air bersih memperkuat kekhawatiran banyak pihak

    Apakah negara benar-benar kuat, atau justru sedang berjuang keras menutupi fakta lapangan?

    Berbagai pengamat kebijakan menilai keputusan menutup pintu bantuan internasional bukan hanya soal logistik, tetapi juga menyangkut persepsi politik.

    Di tengah tekanan publik dan kerusakan yang masif, sikap pemerintah yang terlalu percaya diri dinilai berpotensi menunda penanganan yang lebih cepat dan efektif.

    Meski demikian, pemerintah masih memiliki waktu untuk melakukan evaluasi.

    Situasi bencana berkembang cepat, dan keputusan untuk membuka atau menutup akses bantuan asing bukanlah keputusan permanen.

    Banyak pihak berharap pemerintah memprioritaskan keselamatan warga ketimbang mempertahankan citra kuat di hadapan dunia.***

  • Pemkab Mojokerto Gelar Green Award 2025, Gus Barra Ajak Semua Pihak Kendalikan Krisis Iklim

    Pemkab Mojokerto Gelar Green Award 2025, Gus Barra Ajak Semua Pihak Kendalikan Krisis Iklim

    Mojokerto (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) menggelar Penghargaan Lingkungan Hidup Green Award 2025 di Pendopo Graha Maja Tama (GMT). Kegiatan ini menjadi momentum penguatan komitmen seluruh elemen masyarakat untuk menjaga kelestarian lingkungan di Kabupaten Mojokerto.

    Kepala DLH Kabupaten Mojokerto, Rachmat Suharyono dalam laporannya menjelaskan bahwa penyelenggaraan Green Award merupakan implementasi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, khususnya terkait pembinaan, pengawasan, serta pemberian insentif dan penghargaan kepada lembaga yang berkontribusi dalam pengelolaan lingkungan.

    “Tujuan utama dari pelaksanaan Green Award adalah memberikan apresiasi kepada lembaga dan masyarakat yang telah menunjukkan kepedulian, inovasi, serta konsistensi dalam pengelolaan lingkungan hidup. Pada tahun ini, DLH memberikan penghargaan kepada perusahaan, sekolah, desa, pondok pesantren, dan kelompok pemerhati lingkungan melalui 12 kategori penilaian,” ungkapnya.

    Adapun capaian penting yang diraih pada 2025 antara lain 23 dari 28 perusahaan meraih kategori taat dalam PEKA Kelola, sembilan perusahaan mendapat rapor biru pada PROPER Nasional, serta puluhan sekolah meraih predikat Adiwiyata mulai tingkat kabupaten hingga mandiri. Selain itu, terdapat tiga sekolah yang menjadi pemenang Lomba Sekolah Hijau.

    Satu pondok pesantren berstatus Rintisan Eco Pesantren, tiga desa meraih juara Desa Berseri tingkat kabupaten, dan dua desa lolos penilaian tingkat provinsi. Pada program ProKlim, satu desa meraih kategori Utama Tropi, empat desa kategori Utama Sertifikat, dan satu desa kategori Madya. Tidak ketinggalan, enam kelompok pemerhati lingkungan juga mendapatkan apresiasi.

    Sementara itu, Bupati Mojokerto, Muhammad Al Barra dalam sambutannya menegaskan bahwa pemanasan global adalah ancaman nyata yang kini berdampak langsung pada kehidupan manusia. Ia menyinggung bencana yang terjadi di Aceh dan Sumatera sebagai pengingat bahwa perubahan iklim harus diwaspadai bersama.

    “Kerusakan yang terjadi tidak lepas dari aktivitas manusia mulai dari penggundulan hutan, alih fungsi lahan, hingga pengelolaan sampah yang belum optimal. Ada sejumlah langkah yang harus diperkuat, antara lain pelarangan plastik sekali pakai di instansi pemerintah hingga pusat perbelanjaan, percepatan kebijakan pengurangan sampah plastik,” katanya.

    Gus Barra (sapaan akrab, red) juga mengingatkan dalam penguatan bank sampah di desa dan kelurahan, mendorong Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menghasilkan produk ramah lingkungan, edukasi pemilahan sampah dari sumber, kampanye ‘Kendalikan Plastik Sekali Pakai’ serta pelaksanaan Aksi MembaRRa minimal seminggu sekali.

    Gus Barra menegaskan, persoalan sampah dan pembangunan tidak dapat langsung ditangani di awal 2025 karena APBD telah disahkan sebelum ia dilantik. Namun melalui refocusing pemerintah pusat, sejumlah program prioritas kini bisa berjalan, seperti renovasi 50–60 gedung sekolah, perbaikan 17 bak sampah dan TPS sementara, serta pembangunan lebih dari 600 rumah tidak layak huni (RTLH) melalui APBD, CSR, dan Baznas.

    Di sektor infrastruktur, Pemkab Mojokerto juga telah menangani 36 km dari 83 km jalan rusak berat dan sisanya akan diteruskan pada 2026. Untuk tingkat desa, Pemkab juga mengalokasikan Rp81 miliar Bantuan Keuangan (BK) Desa. Di bidang kesehatan, alokasi Universal Health Coverage (UHC) Kabupaten Mojokerto meningkat menjadi Rp66 miliar.

    “Angka ini memungkinkan agar warga mendapatkan layanan BPJS cukup dengan menunjukkan e-KTP tanpa menunggu masa aktivasi.Di Kabupaten Mojokerto, dia sakit bawa KTP, dicatat oleh petugasnya, seketika itu juga aktif dan mendapatkan layanan kesehatan. Peluncuran TRC DLH ini diharapkan dapat menjadi garda terdepan dalam menangani persoalan lingkungan,” urainya.

    Mulai pohon tumbang hingga sumbatan sampah yang menyebabkan genangan. Orang nomor satu di lingkungan Pemkab Mojokerto ini menutup sambutannya dengan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat kerja sama demi mewujudkan Kabupaten Mojokerto yang lebih maju, adil, dan makmur.

    “Kami tidak akan bisa menangani permasalahan ini sendiri. Kami butuh kerja sama dari semua stakeholder untuk bergerak dan bekerja bersama-sama menangani persoalan persampahan,” pungkasnya.

    Dalam kesempatan kali ini, DLH Kabupaten Mojokerto juga meluncurkan Tim Reaksi Cepat (TRC) DLH yang bertugas menangani kedaruratan lingkungan. Seperti pohon tumbang, banjir, dan titik rawan sampah liar. Tahun 2025, DLH Kabupaten Mojokerto juga menambah sarana prasarana dengan menghadirkan 17 unit kontainer sampah baru. [tin/ian]

  • Respons Menohok Ferry Irwandi usai Disindir DPR Soal Bantuan Rp10 M

    Respons Menohok Ferry Irwandi usai Disindir DPR Soal Bantuan Rp10 M

    Jakarta: Ferry Irwandi berikan tanggapan menohok usai mendapat sindiran “Si Paling Kerja” dari anggota DPR RI Endipat Wijaya. Sindiran ini diberikan setelah Ferry mengumpulkan donasi Rp10 miliar untuk korban bencana di Sumatra.
     
    Di Instagram pribadinya, konten kreator sekaligus pendiri Malaka Project itu membuka sesi tanya jawab. Seorang netizen lalu meminta tanggapannya perihal pernyataan “penyaluran 10M berasa di paling kerja”.
     
    Ferry Irwandi lantas menjawab dengan permintaan maaf kepada para korban bencana Sumatra, karena ia merasa belum bisa membantu secara cukup. Ia pun berharap dapat membantu lebih banyak lagi.
     
    “Gue malah ngerasa kurang euy, beneran. I wish I can do more. Maaf ya teman-teman, sekali lagi minta maaf,” tulis Ferry di Instagram story, dikutip Selasa, 9 Desember 2025.

    Unggahan Instagram story Ferry Irwandi.
     

    Sebelumnya, dalam rapat kerja bersama Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), anggota DPR RI Endipat Wijaya meminta Menkomdigi Meutya Hafid supaya lebih masif menyebarluaskan kerja pemerintah dalam penanggulangan bencana ini.
     
    “Kami mohon Ibu fokus nanti ke depan Kementerian Komdigi ini, informasi itu sehingga enggak kalah viral dibandingkan dengan teman-teman yang sekarang ini sok paling-paling di Aceh, di Sumatera dan lain-lain,” ujar Endipat Wijaya.
     
    Ia kemudian menyindir pihak-pihak, yang menyalurkan bantuan untuk bencana Sumatra, merasa menjadi “Si Paling Kerja”. Meskipun tidak menyebut nama Ferry Irwandi, jumlah donasi sebesar Rp10 miliar itu disebut secara jelas.
     
    “Ada namanya orang yang cuma datang sekali seolah-olah paling bekerja di Aceh. Padahal negara sudah hadir dari awal ada orang baru datang baru bikin satu posko ngomong pemerintah gak ada,” kata Endipat Wijaya.
     
    “Orang cuma nyumbang Rp10 miliar, negara sudah triliun-triliunan ke Aceh itu,” tambahnya.

     

    Jakarta: Ferry Irwandi berikan tanggapan menohok usai mendapat sindiran “Si Paling Kerja” dari anggota DPR RI Endipat Wijaya. Sindiran ini diberikan setelah Ferry mengumpulkan donasi Rp10 miliar untuk korban bencana di Sumatra.
     
    Di Instagram pribadinya, konten kreator sekaligus pendiri Malaka Project itu membuka sesi tanya jawab. Seorang netizen lalu meminta tanggapannya perihal pernyataan “penyaluran 10M berasa di paling kerja”.
     
    Ferry Irwandi lantas menjawab dengan permintaan maaf kepada para korban bencana Sumatra, karena ia merasa belum bisa membantu secara cukup. Ia pun berharap dapat membantu lebih banyak lagi.
     
    “Gue malah ngerasa kurang euy, beneran. I wish I can do more. Maaf ya teman-teman, sekali lagi minta maaf,” tulis Ferry di Instagram story, dikutip Selasa, 9 Desember 2025.
     

    Unggahan Instagram story Ferry Irwandi.
     

     
    Sebelumnya, dalam rapat kerja bersama Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), anggota DPR RI Endipat Wijaya meminta Menkomdigi Meutya Hafid supaya lebih masif menyebarluaskan kerja pemerintah dalam penanggulangan bencana ini.
     
    “Kami mohon Ibu fokus nanti ke depan Kementerian Komdigi ini, informasi itu sehingga enggak kalah viral dibandingkan dengan teman-teman yang sekarang ini sok paling-paling di Aceh, di Sumatera dan lain-lain,” ujar Endipat Wijaya.
     
    Ia kemudian menyindir pihak-pihak, yang menyalurkan bantuan untuk bencana Sumatra, merasa menjadi “Si Paling Kerja”. Meskipun tidak menyebut nama Ferry Irwandi, jumlah donasi sebesar Rp10 miliar itu disebut secara jelas.
     
    “Ada namanya orang yang cuma datang sekali seolah-olah paling bekerja di Aceh. Padahal negara sudah hadir dari awal ada orang baru datang baru bikin satu posko ngomong pemerintah gak ada,” kata Endipat Wijaya.
     
    “Orang cuma nyumbang Rp10 miliar, negara sudah triliun-triliunan ke Aceh itu,” tambahnya.

     
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News

    (PRI)