provinsi: Aceh

  • UB Buka Crisis Center bagi Mahasiswa Korban Banjir Sumatera

    UB Buka Crisis Center bagi Mahasiswa Korban Banjir Sumatera

    Malang, Beritasatu.com – Universitas Brawijaya (UB) membuka crisis center untuk memverifikasi dan mendata mahasiswa yang terdampak bencana banjir bandang dan longsor di berbagai wilayah Sumatera. Inisiatif ini dilakukan agar proses penyaluran bantuan dapat berlangsung cepat, tepat sasaran, serta sesuai kebutuhan masing-masing mahasiswa.

    Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan, Dr Setiawan Noerdajasakti turun langsung memantau jalannya pendataan. Ia menegaskan, verifikasi merupakan langkah penting sebelum bantuan diberikan.

    “Kami ingin memastikan seluruh mahasiswa terdampak benar-benar mendapatkan bantuan tanpa ada yang terlewat. Ini bentuk tanggung jawab UB untuk hadir dalam kondisi darurat,” ujarnya, Selasa (9/12/2025).

    Menurut Setiawan, sejumlah mahasiswa menghadapi berbagai kesulitan, mulai dari kendala finansial, komunikasi yang terputus, hingga kehilangan tempat tinggal sementara.

    Karena itu, UB menyiapkan skema bantuan yang mencakup dukungan finansial, pendampingan psikologis, kebutuhan harian, serta akses akademik agar proses belajar tetap berjalan.

    “Bantuan tidak hanya uang. Kami tidak ingin proses pendidikan mahasiswa terhambat akibat bencana,” katanya.

    Setiawan menambahkan, setelah tahap verifikasi rampung, UB akan menggelar rapat internal untuk menentukan bentuk bantuan dan mekanisme penyalurannya. Kampus juga akan terus memantau perkembangan mahasiswa di wilayah terdampak banjir Sumatera secara berkala.

    “UB tidak hanya menyalurkan bantuan, tetapi juga mendampingi sampai mahasiswa pulih,” tegasnya.

    Langkah ini turut mendapat dukungan dari Eksekutif Mahasiswa UB. Sekretaris Menko Pelayanan EM UB, Yusuf Hafidzun Alim menilai mekanisme verifikasi crisis center berjalan transparan dan akurat.

    “Kolaborasi ini penting agar bantuan benar-benar tepat sasaran dan sesuai regulasi kampus,” ujarnya.

    Proses verifikasi dilakukan melalui pengecekan identitas, bukti kondisi terdampak, perincian kebutuhan, serta wawancara langsung. Sejumlah mahasiswa tercatat membutuhkan bantuan mendesak, seperti tempat tinggal sementara, logistik, dan dukungan komunikasi.

    Mahasiswa Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Deu Gulton mengapresiasi langkah cepat UB dalam mendampingi mahasiswa asal Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang keluarganya terkena dampak luas bencana tersebut.

    “Banjir di Sumatera sangat besar, beberapa rumah bahkan tertutup lumpur. Banyak teman kami kesulitan dana karena akses jalan dan komunikasi terputus. Bantuan dari UB sangat membantu,” tutup Deu Gulton.

  • Wapres Gibran Apresiasi Aksi Donasi Warga untuk Korban Bencana Sumatra

    Wapres Gibran Apresiasi Aksi Donasi Warga untuk Korban Bencana Sumatra

    Jakarta: Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menyampaikan apresiasi sekaligus terima kasih kepada masyarakat yang bahu-membahu memberikan bantuan bagi warga terdampak banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. 

    Respons ini disampaikan Wapres menyusul adanya polemik terkait penggalangan dana yang dilakukan sejumlah influencer dan komunitas.

    “Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat yang telah bahu-membahu menggalang bantuan bagi warga terdampak bencana banjir dan longsor di Sumatra,” ujar Gibran dalam keterangan tertulis, Selasa (9/12/2025).

    Wapres menilai gerakan donasi yang muncul spontan dari masyarakat merupakan wujud nyata semangat gotong-royong yang menjadi kekuatan bangsa Indonesia. Ia menyebut inisiatif berbagai kelompok, termasuk individu dan influencer, sebagai bukti kepedulian sosial yang tidak pernah padam.

    “Gerakan warga bantu warga seperti yang dilakukan oleh banyak lembaga sosial, komunitas, hingga individu seperti Saudara Ferry Irwandi, Praz Teguh, Willie Salim, dan lainnya merupakan aksi nyata dari semangat gotong royong dan kepedulian sosial yang sejak lama menjadi kekuatan bangsa kita,” kata Gibran.

    Lebih jauh, Wapres berharap bantuan yang disalurkan masyarakat dapat memberi manfaat nyata bagi para korban bencana serta menjadi dukungan moral dalam masa pemulihan.
     

    Pernyataan ini disampaikan Gibran setelah sebelumnya anggota Komisi I DPR RI, Endipat Wijaya, menyinggung gerakan donasi untuk korban bencana. Dalam rapat kerja dengan Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid, Endipat membandingkan besaran donasi publik yang dinilainya tidak sebanding dengan bantuan negara.

    Meski tidak menyebut nama, publik menduga pernyataan tersebut ditujukan kepada influencer yang sebelumnya menggalang dana hingga miliaran rupiah.

    Menanggapi polemik itu, Wapres menegaskan bahwa peran warga dan influencer tidak bertentangan dengan upaya pemerintah. Sebaliknya, keduanya saling melengkapi dalam membantu penanganan bencana.

    Ia menekankan bahwa partisipasi publik adalah aset penting, sekaligus memperlihatkan kuatnya solidaritas masyarakat Indonesia ketika menghadapi musibah.

    Jakarta: Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menyampaikan apresiasi sekaligus terima kasih kepada masyarakat yang bahu-membahu memberikan bantuan bagi warga terdampak banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. 
     
    Respons ini disampaikan Wapres menyusul adanya polemik terkait penggalangan dana yang dilakukan sejumlah influencer dan komunitas.
     
    “Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat yang telah bahu-membahu menggalang bantuan bagi warga terdampak bencana banjir dan longsor di Sumatra,” ujar Gibran dalam keterangan tertulis, Selasa (9/12/2025).

    Wapres menilai gerakan donasi yang muncul spontan dari masyarakat merupakan wujud nyata semangat gotong-royong yang menjadi kekuatan bangsa Indonesia. Ia menyebut inisiatif berbagai kelompok, termasuk individu dan influencer, sebagai bukti kepedulian sosial yang tidak pernah padam.
     
    “Gerakan warga bantu warga seperti yang dilakukan oleh banyak lembaga sosial, komunitas, hingga individu seperti Saudara Ferry Irwandi, Praz Teguh, Willie Salim, dan lainnya merupakan aksi nyata dari semangat gotong royong dan kepedulian sosial yang sejak lama menjadi kekuatan bangsa kita,” kata Gibran.
     
    Lebih jauh, Wapres berharap bantuan yang disalurkan masyarakat dapat memberi manfaat nyata bagi para korban bencana serta menjadi dukungan moral dalam masa pemulihan.
     

     
    Pernyataan ini disampaikan Gibran setelah sebelumnya anggota Komisi I DPR RI, Endipat Wijaya, menyinggung gerakan donasi untuk korban bencana. Dalam rapat kerja dengan Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid, Endipat membandingkan besaran donasi publik yang dinilainya tidak sebanding dengan bantuan negara.
     
    Meski tidak menyebut nama, publik menduga pernyataan tersebut ditujukan kepada influencer yang sebelumnya menggalang dana hingga miliaran rupiah.
     
    Menanggapi polemik itu, Wapres menegaskan bahwa peran warga dan influencer tidak bertentangan dengan upaya pemerintah. Sebaliknya, keduanya saling melengkapi dalam membantu penanganan bencana.
     
    Ia menekankan bahwa partisipasi publik adalah aset penting, sekaligus memperlihatkan kuatnya solidaritas masyarakat Indonesia ketika menghadapi musibah.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News

    (RUL)

  • Update Korban Banjir Sumatera: 967 Meninggal dan 262 Hilang

    Update Korban Banjir Sumatera: 967 Meninggal dan 262 Hilang

    Jakarta, Beritasatu.com – Jumlah korban jiwa akibat bencana banjir bandang dan longsor yang melanda tiga provinsi di Sumatera terus bertambah. Data terbaru Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada Rabu (10/12/2025) pagi menyebutkan sebanyak 967 orang meninggal dunia dan 262 orang masih dinyatakan hilang.

    Selain korban meninggal dan hilang, BNPB mencatat sedikitnya 5.000 warga mengalami luka-luka akibat terjangan banjir, material longsor, serta derasnya arus air yang menghancurkan permukiman dan fasilitas umum.

    Bencana besar yang melanda 52 kabupaten/kota itu juga menyebabkan kerusakan infrastruktur secara masif. Sebanyak 157.900 rumah warga rusak, mulai dari rusak ringan hingga berat.

    Selain itu, banjir bandang dan longsor Sumatera turut merusak 1.200 fasilitas umum, 215 fasilitas kesehatan, 584 bangunan pendidikan, 423 rumah ibadah, 287 gedung perkantoran, serta 498 jembatan yang putus atau tidak lagi berfungsi.

    Aceh menjadi provinsi dengan jumlah korban meninggal dunia tertinggi, yakni 391 orang, sementara 31 lainnya masih hilang. Banyak wilayah di provinsi tersebut yang terisolasi akibat jembatan putus dan akses darat yang belum dapat dilalui.

    Di Sumatera Utara, BNPB melaporkan 338 korban meninggal dan 138 orang hilang. Banjir bandang yang terjadi secara tiba-tiba di sejumlah daerah membuat proses evakuasi warga sulit dilakukan. Sumatera Barat juga mengalami dampak signifikan dengan 238 korban meninggal dan 93 orang hilang.

    Apabila dilihat berdasarkan wilayah kabupaten/kota, Kabupaten Agam di Sumatera Barat mencatat jumlah korban meninggal dunia terbanyak, yakni 181 orang. Disusul kemudian Aceh Utara dengan 138 korban meninggal, dan Tapanuli Tengah 110 korban meninggal.

    Jumlah korban banjir bandang dan longsor Sumatera diperkirakan masih dapat bertambah seiring proses pencarian yang terus dilakukan oleh tim SAR gabungan, TNI/Polri, relawan, dan masyarakat.

  • Rachel Maryam Puji Internet Darurat Gratis untuk Korban Bencana

    Rachel Maryam Puji Internet Darurat Gratis untuk Korban Bencana

    Jakarta, Beritasatu.com – Selebritas sekaligus anggota DPR Rachel Maryam memberikan apresiasi atas langkah cepat Kementerian Komunikasi Digital (Komdigi) dan Starlink dalam menyediakan akses internet darurat gratis di wilayah terdampak bencana di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh.

    “Saya bersyukur saat ini 95% jaringan internet di Sumatera Utara dan Sumatera Barat sudah kembali dalam hitungan hari. Saya sangat mengapresiasi langkah cepat dari ibu menteri dan Kementerian Komdigi,” ujar Rachel Maryam dikutip dari Instagram miliknya, Selasa (9/12/2025).

    Rachel Maryam menyoroti penyiagaan 10 titik internet darurat berbasis satelit, termasuk layanan dari Starlink, yang dapat dinikmati masyarakat secara gratis. Menurutnya, akses ini sangat penting untuk koordinasi dan penyaluran bantuan di lokasi bencana.

    “Penanganan cepat di aspek komunikasi, koordinasi, dan penyaluran logistik darurat sangat membantu kerja penanggulangan bencana di sana,” tegasnya.

    Rachel Maryam berharap, Kementerian Komdigi terus meningkatkan kecepatan perbaikan jaringan komunikasi agar komunikasi antar pihak yang menyalurkan bantuan bisa berjalan lancar.

    “Di Sumatera Utara dan Sumatera Barat sudah ada 707 titik pemancar sinyal yang dioperasikan kembali. Ini patut diapresiasi. Semoga Komdigi terus menjadi amplifikator kinerja baik pemerintah, terutama dalam penanganan bencana,” tutupnya.

  • Tak Setuju Wacana 300 Dokter Magang ke Aceh, IDI Usulkan Ini

    Tak Setuju Wacana 300 Dokter Magang ke Aceh, IDI Usulkan Ini

    Jakarta

    Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menilai rencana pemerintah mengerahkan sekitar 300 dokter magang ke lokasi bencana di Aceh dan wilayah Sumatera lainnya sebenarnya tidak perlu dilakukan. Ketua Umum IDI, Slamet Budiarto, menegaskan tenaga dokter yang sudah kompeten dan tidak berstatus magang justru lebih dari cukup untuk dimobilisasi ke daerah terdampak.

    Slamet mengatakan dokter magang dikhawatirkan belum dapat bekerja secara mandiri di lapangan, terutama dalam situasi bencana yang membutuhkan respons cepat dan penanganan medis yang optimal.

    “Dokter magang itu kan belum optimal, belum bisa mandiri, harus ada pendamping. Orang dokter yang nggak magang saja sudah melimpah, bisa dimobilisasi,” ujarnya kepada wartawan, Selasa (9/12/2025).

    Menurut Slamet, Kementerian Kesehatan memiliki sumber daya dokter yang besar dan dapat langsung dikerahkan tanpa harus mengandalkan tenaga magang.

    IDI menilai Kemenkes sebenarnya sangat mampu mengirim ratusan hingga ribuan dokter bila diperlukan. Salah satu sumbernya adalah jaringan 30 rumah sakit vertikal yang tersebar di berbagai daerah.

    “Di bawah Kementerian Kesehatan itu dokter banyak. Rumah sakit vertikal ada 30. Kalau satu rumah sakit kirim 10 orang, ya sudah 300. Belum termasuk relawan,” ujarnya.

    Mulai dari RSCM Jakarta, RSUP, hingga rumah sakit di Sumatera, seluruhnya memiliki tenaga medis yang cukup besar dan dapat digerakkan ke daerah bencana bila ada instruksi dan dukungan pembiayaan dari pemerintah.

    Saat ini, IDI juga disebutnya memiliki banyak dokter yang siap menjadi relawan, tetapi organisasi tersebut terkendala biaya untuk memberangkatkan mereka ke lokasi bencana.

    “IDI banyak dokter, tapi karena tidak mampu memberangkatkan jadi nggak bisa banyak. Tapi kalau ada pembiayaan, itu bisa,” kata Slamet.

    Karena itu, IDI berharap Kemenkes dapat membuka skema kerja sama, terutama dalam dukungan transportasi dan akomodasi bagi dokter-dokter yang bersedia turun ke lapangan.

    Slamet menyebut ada dua usulan yang disiapkan IDI untuk kementerian:

    Pertama, Menteri Kesehatan bisa memobilisasi dokter dari lingkungan rumah sakit vertikal Kemenkes untuk segera diperbantukan ke Aceh dan daerah bencana lainnya.

    Jika tenaga tambahan diperlukan, Kemenkes dapat bekerja sama dengan IDI, dengan menyiapkan fasilitas transportasi dan akomodasi untuk relawan dokter.

    “Kalau Menkes menyediakan transportasi dan akomodasi, beres. Kami siap.”

    Meski IDI sudah menyusun usulan dan menyatakan kesiapan mobilisasi dokter, sejauh ini belum ada komunikasi resmi dengan Kemenkes.

    “Belum. Tapi kami sudah siap,” tegas Slamet.

    IDI kembali menekankan penggunaan dokter internship atau magang sebaiknya tidak menjadi prioritas, mengingat kemampuan mereka belum sepenuhnya matang untuk menangani situasi krisis kesehatan di lapangan.

    Halaman 2 dari 2

    (naf/up)

  • Maskapai Diminta Kasih Diskon Tiket ke Wilayah Bencana

    Maskapai Diminta Kasih Diskon Tiket ke Wilayah Bencana

    Jakarta

    Maskapai penerbangan di Indonesia diminta untuk memberikan diskon khusus kemanusiaan untuk penerbangan dari dan ke daerah-daerah terdampak bencana di Pulau Sumatera. Diskon diberikan selama masa pemulihan bencana.

    Usulan ini diungkapkan langsung oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Usulan itu muncul usai beredar kabar ada tiket pesawat ke Aceh yang harganya meroket.

    Selain usulan memberikan diskon, Ditjen Perhubungan Udara juga mengingatkan agar maskapai bisa menjaga harga tiketnya tetap wajar untuk penerbangan dari dan ke daerah terdampak bencana. Jangan sampai ada kenaikan yang terlalu tinggi untuk penerbangan di daerah bencana.

    “Kami mendorong agar maskapai dapat menjaga tarif tetap wajar sesuai ketentuan yang berlaku. Serta, apabila dimungkinkan, memberikan tarif khusus atau diskon kemanusiaan selama masa pemulihan bencana,” kata Dirjen Perhubungan Udara Lukman F Laisa, dalam keterangannya, Selasa (9/12/2025).

    Usulan ini sifatnya hanya imbauan, sejauh ini pihak Lukman tidak menerbitkan aturan hukum khusus yang mewajibkan diskon tiket pesawat ke wilayah bencana.

    Di sisi lain, Lukman pun mengimbau kepada seluruh maskapai untuk dapat melakukan penambahan kapasitas layanan ke daerah bencana untuk memudahkan mobilisasi orang ataupun logistik dalam masa pemulihan bencana.

    Hal ini dapat dilakukan melalui pembukaan rute baru maupun penambahan frekuensi penerbangan pada sejumlah rute penting di wilayah Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh yang terdampak bencana.

    “Secara khusus, peningkatan kapasitas di wilayah Aceh sangat diperlukan pada rute-rute tujuan Bandara Soekarno-Hatta dan Bandara Kualanamu,” sebut Lukman.

    Lebih lanjut, Lukman menyampaikan pihaknya membuka ruang bagi maskapai untuk menyampaikan tanggapan dan pengajuan penambahan kapasitas penerbangan sesuai regulasi, dengan tetap mempertimbangkan kesiapan armada dan sumber daya manusia yang tersedia.

    “Ditjen Hubud berkomitmen untuk memastikan kelancaran mobilitas masyarakat dan distribusi bantuan selama masa tanggap darurat, serta terus berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan demi kelancaran operasional penerbangan di wilayah terdampak,” tutup Lukman.

    Lihat juga Video: Jelang Nataru, Pemerintah Beri Diskon Tiket Pesawat

    (acd/acd)

  • Analis Politik Sebut Muzakir Manaf Layak Diperhitungkan Jadi Pemimpin Nasional

    Analis Politik Sebut Muzakir Manaf Layak Diperhitungkan Jadi Pemimpin Nasional

    “Yang saya lihat, hampir setiap hari ia berkeliling melihat kondisi rakyatnya, mendengar keluhan, dan memastikan bantuan berjalan, bukan hanya sekali datang untuk pencitraan, konsistensi hadir di tengah rakyat inilah yang membuat saya menilai dia pantas jadi pemimpin nasional,” lanjutnya.

    Dari perspektif komunikasi politik, Hensa menilai kedekatan langsung antara pemimpin dan warga membangun kepercayaan yang sulit dibangun hanya dengan kampanye di media.

    Selain itu, ia menyoroti pengalaman panjang Mualem dalam mengelola Aceh yang memiliki sejarah konflik, proses perdamaian, hingga penanganan bencana.

    Kemampuan menjaga keseimbangan antara stabilitas politik dan kebutuhan pembangunan daerah dinilai menjadi nilai tambah yang relevan untuk konteks kepemimpinan nasional.

    “Mualem sudah ditempa oleh situasi-situasi sulit yang tidak dialami semua tokoh. Ia belajar memimpin di tengah tekanan, berdialog dengan berbagai kelompok, dan tetap menjaga kedekatan dengan masyarakat,” kata Hensa.

    “Dan itu semua merupakan bekal penting bila suatu saat ia didorong naik ke tingkat kepemimpinan nasional,” tuturnya.

    Meski demikian, Hensa menilai pentingnya menjaga konsistensi gaya kepemimpinan yang dekat dengan rakyat ketika memasuki arena politik nasional yang lebih kompleks.

    Menurutnya, tantangan banyak tokoh daerah adalah tetap memegang karakter asli kepemimpinan mereka tanpa terseret arus politik elitis di tingkat pusat.

    “Jika Mualem mampu menjaga prinsip tidak meninggalkan rakyat, tetap rutin turun ke lapangan, dan pada saat yang sama memperluas komunikasi politiknya secara cerdas, saya yakin ia akan menjadi salah satu figur yang diperhitungkan dalam peta kepemimpinan Indonesia,” pungkasnya. (zak/fajar)

  • 7
                    
                        Belajar dari Gubernur Aceh
                        Nasional

    7 Belajar dari Gubernur Aceh Nasional

    Belajar dari Gubernur Aceh
    Mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Duta Besar Indonesia untuk Rusia dan Belarusia.
    BADANNYA
    penuh lumpur. Wajahnya muram, pertanda kesedihan dan tak cukup istirahat. Sesekali tatapan matanya seolah hampa. Suaranya selalu serak dan acapkali ia mengusap air matanya.
    Ia adalah 
    Muzakir Manaf
    (Mualem), Gubernur Provinsi Nangroe Aceh Darussalam.
    Sejak banjir menghempas provinsi tersebut, Mualem langsung terjun ke sejumlah wilayah, pelosok-pelosok desa, menyaksikan langsung derita rakyatnya.
    Kendati ia tertekan oleh kesedihan mendalam atas nestapa yang dialami rakyatnya, Mualem tetap tegar. Tidak pernah menunjukkan gelagat putus asa, apalagi menyerah.
    Ia menelusuri anak-anak sungai. Ia melewati jalan-jalan yang tak jelas ujungnya. Ia menggunakan kendaraan apa saja demi menyatukan dirinya dengan rakyat yang dipimpinnya.
    “Pemimpin dipilih oleh rakyat, karena itu kita harus mengabdi pada rakyat, apa pun risikonya,” kata Mualem.
    Hebatnya lagi, semua itu dilakukan dengan perintah batinnya. Bukan perintah untuk jadi populer.
    Lihatlah ketika membantu rakyatnya, ia tidak pernah menghadapkan wajahnya secara sengaja ke kamera, demi pencitraan. Semua ia lakukan secara alami.
    Bahasa atau diksinya pun tidak diatur sedemikian rupa. Semuanya mengalir secara alami saja, tanpa pretensi, nihil kehendak untuk dipuji.
    Saya janjian bertemu di Banda Aceh. Namun, sehari sebelum pertemuan itu terjadi, Mualem menelpon saya, meminta agar pertemuan ditunda dulu, karena ia hendak ke Dubai.
    Ternyata, pada hari keberangkatannya ke Dubai, hujan mengguyur Sumatera Utara dan Barat, termasuk Aceh.
    Semuanya jadi lantak. Mualem bukannya ke kota metropolitan Dubai, tetapi ia memilih ke desa-desa, berikhtiar menyelamatkan nyawa manusia.
    Ia lebih mencintai penyatuan dengan rakyat yang dipimpinya, dibanding bepergian. Ia ingin sekali baur dengan rakyatnya, merasakan kepedihan secara bersama.
    Sebuah pepatah Aceh bisa menggambarkan sikap Mualem itu. ”
    Digob nyang na karam di laoet. Digeutanyo karam di darat
    ” (Orang lain kalaupun sial karam di laut, kita karam di darat).
    Intinya, musibah bisa menimpah siapa saja, karena itu, kita harus bersatu, bahu membahu untuk saling meringankan beban.
    Mualem paham sekaligus mempraktikkan nilai-nilai kultur Aceh tersebut. Ia harus membaur dan menyatu dengan rakyatnya.
    Ia tidak mau meninggalkan rakyatnya yang didera derita dan membinasakan. Mualem berprinsip, bila rakyat saya jadi korban, biarlah saya juga jadi korban, asal bersama rakyatku.
    Mualem menolak mengikuti jejak pemimpin-pemimpin lainnya, yang amat mahir menerima laporan dari bawah tanpa keterampilan sensor yang akurat.
    Setelah itu, sangat terampil memberi laporan ke atas yang bersifat fiksi karena laporan mereka berjarak sangat jauh dengan kenyataan.
    Mualem sangat detail memahami apa sesungguhnya yang dialami oleh rakyatnya. Ia dengan enteng mengetahui berapa rakyatnya yang telah meninggal, bagaimana mereka meninggal, di mana lokasinya, berapa jembatan yang rusak, apa akibat kerusakan itu, dan sebagainya.
    Ia terjun langsung, melihat, mendengar dan mengalami kondisi sesungguhnya.
    Itulah sebabnya, Mualem tidak segan meminta bantuan negara-negara asing. Baginya, siapa pun yang hendak membantu menyelamatkan nyawa manusia dan melonggarkan lilitan derita rakyatnya, ia tak segan berpaling.
    Baginya, tiap orang, siapa pun dia, pasti memiliki rasa kemanusiaan, dan rasa tersebut membangun
    human solidarity.
    Mengapa kita harus menyoal bantuan orang lain hanya karena menjaga harga diri bahwa kita mampu menyelesaikan urusan kita sendiri. Bangsa lain tak perlu ikut.
    Nyawa manusia tak mengenal patok-patok teritori. Rasa kemanusiaan adalah rasa universal.
    Saya ingat betul kejadian Tsunami di Aceh 21 satu tahun silam. Tsunami datang mengguntur dan menghancurkan pada 26 Desember 2004 pagi.
    Saat itu, Susilo Bambang Yudhoyono selaku Presiden sedang berada di Papua untuk urusan dinas, disertai beberapa menteri. Hanya sekitar tujuh menteri yang berada di Jakarta ketika itu, termasuk saya.
    Pada malam hari, Wapres Jusuf Kalla mengumpulkan para menteri yang ada dan dirjen serta kepala badan.
    Wapres langsung memberi perintah detail yang bersifat teknis. Misalnya, kumpul semua obat yang ada.
    “Gudang terkunci, Pak,” kata salah seorang peserta rapat.
    “Ambil senjata, tembak gembong gudang supaya obat-obat bisa diambil malam ini,” jawab Wapres.
    Wapres berpaling dan bertanya ke saya, “Hamid, kebijakan apa yang kamu lakukan?”
    Saya menjawab bahwa sejak tiga jam lalu, saya mengambil kebijakan keimigrasian, membuka pintu masuk ke Sumatera Utara dan Aceh bagi siapa pun, tanpa harus memiliki visa masuk ke Indonesia.
    Kebijakan terbuka ini ternyata amat membantu rakyat Aceh. Presiden SBY pun memberi pujian ke saya atas kebijakan terbuka itu.
    Mualem tidak pernah puas menerima laporan bawahan yang memang cenderung asal bapak senang. Mata, telinga dan perasaannya harus menyatu dengan realitas sesungguhnya.
    Bukan rekayasa statistik untuk pencitraan belaka. Ia bicara bukan dengan bahasa statistik belaka, tetapi ia bersuara dengan hati nurani. Ia berpekik bukan meminta belas kasihan, tetapi berpekik tentang rasa kemanusiaan.
    Mualem menampik kepura-puraan, datang ke lokasi bencana dengan pelbagai gaya yang memelas, penuh kesamaran untuk bersedih, lalu disebarkan melalui media yang dibawanya sendiri dari Jakarta.
    Belum cukup dengan itu, pemimpin dari Jakarta datang ke lokasi bencana dengan memanggul logistik demi pencitraan sesaat yang memberi kenikmatan seketika. Mualem kontras dengan itu semua.
    Kehadirannya di lokasi bencana dengan pakaian serta gaya alami, membuat rakyatnya menyatu secara fisik dan bathin.
    Dan bukankah ini yang kita sebut
    true leadership
    ? Hadir bersama rakyat memikul beban yang sama dengan rakyat, adalah penyatuan batin antara dirinya dengan rakayatnya.
    Thomas Phillip “Tip” O’Neill Jr, mantan “Speaker of the House” (Ketua Kongres) Amerika Serikat (1977-1987), pernah menulis buku:
    All Politics is Local.
    O’Neill memberi pesan bahwa bila Anda menjadi politisi dan hendak menjadi pemimpin, maka lakukan sesuatu secara nyata di level daerah. Perhatikanlah infrastruktur rakyatmu, beri solusi atas masalah yang dihadapi rakyatmu.
    Mualem tidak pernah bertemu Tip Oneill, tetapi ia mempraktikkan apa yang dibayangkan oleh Tip O’Neill. Kita belajar dari Mualem, Gubernur Aceh.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Eks Petinggi WHO Soroti Potensi KLB Penyakit Tidak Menular Pasca Bencana Sumatera

    Eks Petinggi WHO Soroti Potensi KLB Penyakit Tidak Menular Pasca Bencana Sumatera

    Jakarta

    Mantan Direktur Penyakit Menular WHO Asia Tenggara, Prof Tjandra Yoga Aditama, mengingatkan kemungkinan munculnya Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit menular pasca banjir bandang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatra Barat dalam dua pekan terakhir.

    Menurutnya, fase setelah bencana adalah periode krusial karena berbagai penyakit infeksi berpotensi meningkat cepat bila tidak diantisipasi sejak awal. Mengutip laporan Journal Microbiology edisi Oktober 2025, ia menekankan sejumlah pola wabah penyakit terkait banjir di Asia Tenggara.

    Prof Tjandra menekankan pentingnya mengetahui jenis penyakit yang secara ilmiah terbukti sering meningkat pasca banjir bandang. Berdasarkan kajian ilmiah tersebut, penyakit yang perlu diwaspadai antara lain:

    LeptospirosisTifoid (Salmonella Typhi)Kolera (Vibrio cholerae)Hepatitis AInfeksi parasit penyebab diare

    “Laporan kasus infeksi dari wilayah bencana sudah mulai muncul. Akan sangat baik jika segera dilaporkan pula mikroorganisme apa yang beredar agar dapat ditangani lebih tepat,” ujarnya.

    Kontaminasi Air Banjir Jadi Sumber Patogen

    Air banjir di daerah terdampak berpotensi membawa feses manusia, limbah lingkungan, serta patogen dari hewan. Ketiganya disebut Prof Tjandra mudah berkontak dengan masyarakat yang masih berada di wilayah banjir maupun pengungsian.

    “Kontaminasi seperti ini meningkatkan risiko munculnya penyakit berbasis air. Ini harus menjadi perhatian utama,” kata Prof Tjandra.

    Setelah air mulai surut, genangan kerap menjadi sarang baru nyamuk. Kondisi ini dapat memicu kenaikan kasus penyakit yang ditularkan vektor, seperti:

    Demam Berdarah Dengue (DBD)

    Malaria

    Menurut Prof Tjandra, kegiatan pengendalian vektor harus digiatkan lebih awal untuk mencegah lonjakan kasus.

    Dalam kondisi bencana besar, ada lima aspek yang dapat memperparah risiko penyebaran penyakit:

    Terganggunya layanan air bersih, sanitasi, dan kebersihan (WASH)Meningkatnya resistensi antimikroba (AMR)Gangguan fisik dan psikis para pengungsiKepadatan di tempat pengungsianTerbatasnya pelayanan kesehatan akibat kerusakan fasilitas dan kurangnya tenaga

    “Kelima faktor ini bisa membuat penyakit menular menyebar lebih cepat bila tidak ditangani dengan koordinasi kuat antar sektor,” ujarnya.

    Artikel ilmiah yang menjadi rujukannya mencatat enam kejadian peningkatan penyakit menular akibat banjir dan hujan ekstrem di Asia Tenggara dalam dua tahun terakhir. Tiga di antaranya terjadi di Indonesia.

    Penyakit yang dominan dilaporkan antara lain leptospirosis, dengue, diare, dan bahkan kolera.

    “Data ini menunjukkan bahwa risiko KLB pasca banjir bukan hal teoritis, tetapi benar-benar telah terjadi di kawasan kita,” tegas Prof Tjandra.

    Prof Tjandra menegaskan bahwa upaya pencegahan KLB harus dilakukan secepat mungkin. Ia menilai pemerintah perlu memberi perhatian besar pada aspek surveilans, penyediaan air bersih, sanitasi, pengendalian vektor, serta pemulihan layanan kesehatan.

    “Kita tentu berharap tidak terjadi KLB pada bencana besar ini. Namun harapan saja tidak cukup, kesiapsiagaan adalah kunci,” ujarnya.

    Halaman 2 dari 2

    (naf/kna)

  • Mensos Janji Hunian Sementara Korban Bencana Dilengkapi Jaminan Hidup

    Mensos Janji Hunian Sementara Korban Bencana Dilengkapi Jaminan Hidup

    JAKARTA – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyampaikan hunian sementara bagi korban banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat akan dilengkapi dengan jaminan hidup untuk menunjang perekonomian sehari-hari mereka.

    “Di hunian sementara itu nanti akan ada jaminan hidup. Mereka sementara kan harus bisa memperoleh dukungan ekonomi untuk bisa hidup sehari-hari, maka nanti ada itu, setelah itu masuk ke pemberdayaan,” katanya dilansir ANTARA, Selasa, 9 Desember.

    Ia menjelaskan berdasarkan hasil koordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), hunian sementara akan menunjang kehidupan para pengungsi minimal dalam waktu satu tahun, yang kemudian akan diberikan hunian tetap sesuai dengan kondisi masing-masing korban.

    “Kemarin sudah dilaporkan oleh kepala BNPB tentang perencanaan hunian sementara itu yang sifatnya sementara ini setahun, minimal itu setahun, bisa dua tahun. Berikutnya adalah hunian tetap yang tergantung pada kondisinya, kalau secara umum, hunian tetap itu biasanya tanah disediakan oleh daerah, kemudian yang membangun adalah APBN lewat BNPB,” ujar dia.

    Namun, berdasarkan instruksi Presiden Prabowo Subianto, apabila daerah mengalami kesulitan untuk menyediakan tanah maka bisa menggunakan tanah-tanah negara.

    “Yang ini nanti akan diurus lebih lanjut. Jadi ada hunian sementara, ada hunian tetap. Setelah hunian sementara bisa disediakan, maka kami nanti bersama kementerian lain masuk untuk pemberdayaan, mulai dari pemulihan ekonomi, pelatihan keterampilannya, maupun dukungan usaha. Ini yang nanti akan kami lakukan setelah hunian sementaranya selesai,” kata dia.

    Untuk mempercepat penanganan hunian sementara, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) telah menyiapkan stok Rumah Instan Sederhana Sehat (RISHA) yang dapat langsung dikirim.

    “Di Medan sudah standby lebih dari 400 unit dan di Bandung sekitar 100 unit. Jika diperlukan, kami siap menambah sesuai kebutuhan di lapangan,” kata Menteri PKP Maruarar Sirait.

    Ia mengatakan koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah akan segera dilakukan sesuai arahan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.

    “Kami memastikan semua langkah berjalan cepat dan terkoordinasi, agar masyarakat terdampak segera mendapatkan hunian yang aman dan layak,” ujarnya.

    Ia juga telah mengirimkan tiga direktur jenderal (dirjen) Kementerian PKP untuk mengecek rumah korban terdampak bencana di Sumatra.

    Oleh Lintang Budiyanti Prameswa