Xcloud.id

provinsi: Aceh

  • Target Harbolnas Rp35 Triliun Hanya Dapat Tercapai dengan Diskon

    Target Harbolnas Rp35 Triliun Hanya Dapat Tercapai dengan Diskon

    Bisnis.com, JAKARTA—Ekonom Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai target transaksi Hari Belanja Nasional (Harbolnas) 2025 sebesar Rp35 triliun masih realistis.

    Huda menjelaskan, tren transaksi Harbolnas dari tahun ke tahun menunjukkan pertumbuhan yang stabil. Pada 2023, total transaksi mencapai Rp25,7 triliun selama tiga hari atau sekitar Rp8,6 triliun per hari. Pada 2024, Harbolnas digelar selama tujuh hari dengan total transaksi Rp31,2 triliun atau sekitar Rp4,45 triliun per hari. 

    Sementara untuk 2025, pemerintah menargetkan transaksi Rp35 triliun dalam tujuh hari atau sekitar Rp5 triliun per hari. 

    Target per hari ini setara dengan pertumbuhan sekitar 12,3% per tahun, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang mencapai 4,9%.

    “Tentu bisa saja mencapai pertumbuhan tersebut namun memang harus ada effort lebih seperti diskon dan sebagainya,” kata Huda saat dihubungi Bisnis pada Rabu (10/12/2025).

    Menurut Huda, transaksi e-commerce pada 2025 masih berpotensi tumbuh meski melambat dan sangat sensitif terhadap harga. 

    Dia juga mencatat Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) pada Oktober 2025 berada di level 121,2 poin, naik dari 115 poin pada September. 

    Kenaikan ini sejalan dengan pola akhir tahun yang biasanya meningkat karena bonus tahunan hingga belanja pemerintah yang mendorong konsumsi rumah tangga.

    Namun demikian, lanjutnya, kondisi bencana alam pada akhir tahun berpotensi menekan daya beli karena berdampak pada inflasi. 

    “Terlebih Sumatera Utara merupakan provinsi dengan perdagangan tertinggi di Pulau Sumatera. Kemungkinan daya beli akan melemah, khususnya di pulau Sumatera,” ungkapnya.

    Di sisi lain, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menargetkan Harbolnas 2025 dapat mencatat transaksi sebesar Rp35 triliun. Program ini akan berlangsung pada 10–16 Desember 2025, dengan puncak pelaksanaan pada 12 Desember.

    “Diharapkan pada tahun 2025 ini Harbonas akan mencapai target sebesar Rp35 triliun,” ujar Staf Khusus Menteri Komdigi Bidang Komunikasi dan Politik, Arnanto Nurprabowo, dalam Konferensi Pers Rapat Koordinasi Harbonas 2025 di kantor Komdigi, Selasa (9/12/2025).

    Arnanto menekankan Harbolnas tahun ini dirancang agar sebagian besar transaksi berasal dari produk UMKM lokal. Ia berharap adanya peningkatan transaksi UMKM pada kuartal IV/2025.

    “Dan ini kesemuanya tentunya kita berharap tema untuk mencintai produk Nusantara ini bisa terealisasi dan secara nyata pemerintah tentunya Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Meutya Hafid juga berharap meningkatkan penghasilan dan pendapatan UMKM nasional,” ujarnya.

    Komdigi juga memastikan bahwa sosialisasi dan publikasi akan dilakukan secara masif agar program ini dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia. “Sehingga teman-teman UMKM di daerah juga bisa mendapatkan manfaatnya,” ungkapnya.

    Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA), Hilmi Adrianto, mengatakan pihaknya berharap momentum Harbolnas tetap dapat menggerakkan perekonomian UMKM, termasuk di tengah bencana yang melanda Aceh dan Sumatra. Dia menegaskan target Rp35 triliun masih realistis dalam kondisi tersebut. 

    “Kami masih optimis sebenarnya masih banyak promo-promo ini bisa menggairahkan dari penjualan produk lokal sendiri,” katanya.

    Hilmi menambahkan meskipun sebagian UMKM di wilayah terdampak bencana belum dapat beroperasi penuh, masyarakat di daerah lain masih bisa berbelanja dan membantu pemulihan. “Agar bisa nantinya mereka juga terbantu dengan adanya program dari Hari Belanja Online Nasional ini,” ujarnya.

    Dia menjelaskan banyaknya kampanye dan promo sepanjang periode Harbolnas diharapkan dapat meningkatkan transaksi. Selama 10–16 Desember, dengan puncak pada 12.12, promosi akan difokuskan pada produk lokal.

    “Sehingga kita harapkan peningkatan terhadap produk-produk lokal kemudian juga bagaimana masyarakat memilih dari produk lokal tersebut untuk bisa menjadi pilihan utama mereka. Ini kita sangat-sangat harapkan dapat terjadi pada Harbonas 2025 kali ini,” kata Hilmi.

  • Target Harbolnas Rp35 Triliun Hanya Dapat Tercapai dengan Diskon

    Target Harbolnas Rp35 Triliun Hanya Dapat Tercapai dengan Diskon

    Bisnis.com, JAKARTA—Ekonom Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai target transaksi Hari Belanja Nasional (Harbolnas) 2025 sebesar Rp35 triliun masih realistis.

    Huda menjelaskan, tren transaksi Harbolnas dari tahun ke tahun menunjukkan pertumbuhan yang stabil. Pada 2023, total transaksi mencapai Rp25,7 triliun selama tiga hari atau sekitar Rp8,6 triliun per hari. Pada 2024, Harbolnas digelar selama tujuh hari dengan total transaksi Rp31,2 triliun atau sekitar Rp4,45 triliun per hari. 

    Sementara untuk 2025, pemerintah menargetkan transaksi Rp35 triliun dalam tujuh hari atau sekitar Rp5 triliun per hari. 

    Target per hari ini setara dengan pertumbuhan sekitar 12,3% per tahun, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang mencapai 4,9%.

    “Tentu bisa saja mencapai pertumbuhan tersebut namun memang harus ada effort lebih seperti diskon dan sebagainya,” kata Huda saat dihubungi Bisnis pada Rabu (10/12/2025).

    Menurut Huda, transaksi e-commerce pada 2025 masih berpotensi tumbuh meski melambat dan sangat sensitif terhadap harga. 

    Dia juga mencatat Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) pada Oktober 2025 berada di level 121,2 poin, naik dari 115 poin pada September. 

    Kenaikan ini sejalan dengan pola akhir tahun yang biasanya meningkat karena bonus tahunan hingga belanja pemerintah yang mendorong konsumsi rumah tangga.

    Namun demikian, lanjutnya, kondisi bencana alam pada akhir tahun berpotensi menekan daya beli karena berdampak pada inflasi. 

    “Terlebih Sumatera Utara merupakan provinsi dengan perdagangan tertinggi di Pulau Sumatera. Kemungkinan daya beli akan melemah, khususnya di pulau Sumatera,” ungkapnya.

    Di sisi lain, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menargetkan Harbolnas 2025 dapat mencatat transaksi sebesar Rp35 triliun. Program ini akan berlangsung pada 10–16 Desember 2025, dengan puncak pelaksanaan pada 12 Desember.

    “Diharapkan pada tahun 2025 ini Harbonas akan mencapai target sebesar Rp35 triliun,” ujar Staf Khusus Menteri Komdigi Bidang Komunikasi dan Politik, Arnanto Nurprabowo, dalam Konferensi Pers Rapat Koordinasi Harbonas 2025 di kantor Komdigi, Selasa (9/12/2025).

    Arnanto menekankan Harbolnas tahun ini dirancang agar sebagian besar transaksi berasal dari produk UMKM lokal. Ia berharap adanya peningkatan transaksi UMKM pada kuartal IV/2025.

    “Dan ini kesemuanya tentunya kita berharap tema untuk mencintai produk Nusantara ini bisa terealisasi dan secara nyata pemerintah tentunya Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Meutya Hafid juga berharap meningkatkan penghasilan dan pendapatan UMKM nasional,” ujarnya.

    Komdigi juga memastikan bahwa sosialisasi dan publikasi akan dilakukan secara masif agar program ini dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia. “Sehingga teman-teman UMKM di daerah juga bisa mendapatkan manfaatnya,” ungkapnya.

    Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA), Hilmi Adrianto, mengatakan pihaknya berharap momentum Harbolnas tetap dapat menggerakkan perekonomian UMKM, termasuk di tengah bencana yang melanda Aceh dan Sumatra. Dia menegaskan target Rp35 triliun masih realistis dalam kondisi tersebut. 

    “Kami masih optimis sebenarnya masih banyak promo-promo ini bisa menggairahkan dari penjualan produk lokal sendiri,” katanya.

    Hilmi menambahkan meskipun sebagian UMKM di wilayah terdampak bencana belum dapat beroperasi penuh, masyarakat di daerah lain masih bisa berbelanja dan membantu pemulihan. “Agar bisa nantinya mereka juga terbantu dengan adanya program dari Hari Belanja Online Nasional ini,” ujarnya.

    Dia menjelaskan banyaknya kampanye dan promo sepanjang periode Harbolnas diharapkan dapat meningkatkan transaksi. Selama 10–16 Desember, dengan puncak pada 12.12, promosi akan difokuskan pada produk lokal.

    “Sehingga kita harapkan peningkatan terhadap produk-produk lokal kemudian juga bagaimana masyarakat memilih dari produk lokal tersebut untuk bisa menjadi pilihan utama mereka. Ini kita sangat-sangat harapkan dapat terjadi pada Harbonas 2025 kali ini,” kata Hilmi.

  • Pengamat Soroti Permintaan Prabowo Sanksi Bupati Aceh Selatan Berpotensi Lampaui Aturan

    Pengamat Soroti Permintaan Prabowo Sanksi Bupati Aceh Selatan Berpotensi Lampaui Aturan

    Bisnis.com, JAKARTA – Direktur Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti, menilai keputusan pemerintah memberlakukan sanksi pemberhentian sementara terhadap Bupati Aceh Selatan merupakan langkah yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

    Namun di balik itu, dia menyoroti permintaan Presiden Prabowo Subianto kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk mencopot bupati tersebut, yang menurutnya menunjukkan kecenderungan sentralistik dan berpotensi melampaui mekanisme hukum yang berlaku.

    “Setelah presiden meminta mendagri mencopot bupati Aceh Selatan, sanksi pemberhentian sementarapun diberlakukan. Sanksi ini, nampaknya, merupakan jalan tengah antara pemberhentian dengan tetap menjabat sebagai bupati,” kata Ray lewat rilisnya, Rabu (10/12/2025).

    Menurut Ray, dasar hukumnya jelas. Dalam UU No. 23 Tahun 2014, Pasal 76 ayat (1) huruf i, Mendagri dapat memberikan sanksi pemberhentian sementara kepada kepala daerah yang melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa izin tertulis.

    “Maka berdasar inilah, sang bupati diberhentikan sementara,” ujarnya.

    Ray menambahkan bahwa sanksi tersebut tetap bisa digugat. “Misalnya, jika alasan tidak izin itu tidak ditemukan. Bupati nonaktif dapat menggugatnya,” tuturnya.

    Meskipun memahami dasar sanksi administratif, tetapi Ray menilai permintaan Kepala negara agar Mendagri langsung mencopot Bupati Aceh Selatan sebagai hal yang patut dicermati.

    Dia memaparkan lima hal yang menurutnya menjadikan permintaan tersebut problematis.

    Pertama, Ray menegaskan bahwa pencopotan kepala daerah tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang. UU No. 23/2014 mengatur bahwa pemberhentian tetap harus melalui mekanisme DPRD dan rekomendasi Mahkamah Agung, sementara pemerintah pusat hanya berperan administratif.

    Kedua, Ray mengatakan permintaan presiden bukan didorong ketidaktahuan akan mekanisme tersebut.

    “Sebagai ketua partai, dan kini menjadi presiden, tentu saja Pak Prabowo hafal dan paham sangat tentang aturan ini. Oleh karena itulah, kita sangat menyayangkan permintaan tersebut. Diaminkan oleh mendagri pula,” kata Ray. 

    Dia menilai hal itu memberi kesan adanya kuasa presiden yang menjurus ke sikap arogansi. Ketiga, dia menyebut permintaan tersebut mencerminkan cara pandang sentralistik Presiden Prabowo.

    Menurut Ray, presiden dipengaruhi latar belakang militer dan pola pemerintahan Orde Baru yang menempatkan presiden sebagai pusat kendali seluruh lapisan pemerintahan. Dia menyebut contoh program retret kepala daerah beberapa waktu lalu sebagai simbol cara pandang itu.

    Keempat, dia mengatakan kecenderungan sentralistik juga tampak dari gagasan Presiden untuk menghapus pilkada langsung dan menggantinya dengan pemilihan oleh DPRD.

    “Dengan pemilihan kepala daerah melalui DPRD, pada akhirnya akan menempatkan kepala daerah di bawah kendali pemerintahan pusat. Seturut itu otonomi alias desentralisasi diakhiri,” kata Ray.

    Kelima, Ray menegaskan bahwa pelanggaran Bupati Aceh Selatan memang tidak bisa dibenarkan, tetapi penyelesaiannya tidak boleh melampaui batasan hukum.

    Ray menekankan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah harus tetap berada dalam koridor hukum dan tidak boleh dipengaruhi keinginan untuk memperluas kontrol pusat.

    “Kita mengkritik bupati Aceh Selatan, tapi mencopotnya melalui mekanisme mendagri adalah kekeliruan yang sangat fatal,” tandas Ray.

  • Jembatan Teupin Mane Putus, Ribuan Warga Aceh Tengah Terisolasi

    Jembatan Teupin Mane Putus, Ribuan Warga Aceh Tengah Terisolasi

    Bireuen, Beritasatu.com – Ribuan warga di Aceh Tengah terpaksa hidup dalam keterisolasian setelah Jembatan Teupin Mane putus akibat banjir bandang yang terjadi pada akhir November 2025. Putusnya jembatan penghubung utama tersebut memutus akses vital dari Aceh Tengah menuju Kabupaten Bireuen maupun sebaliknya.

    Kerusakan parah terjadi setelah fondasi dan badan jembatan dihantam arus deras luapan sungai. Banjir bandang tersebut tidak hanya menyeret material batu dan kayu, tetapi juga merusak struktur utama hingga jembatan ambruk sepenuhnya. Akibatnya, jalur transportasi darat terhenti total selama beberapa hari.

    Tanpa akses jembatan, warga di beberapa desa terpaksa menggunakan tali sling untuk menyeberangi sungai. Metode penyeberangan darurat ini sangat berisiko, terutama bagi anak-anak, lansia, dan perempuan. Meski demikian, tidak ada pilihan lain karena jalur alternatif membutuhkan waktu tempuh berjam-jam dan kondisi medan sangat sulit.

    Situasi ini juga berdampak langsung pada distribusi bantuan logistik. Sejumlah relawan kemanusiaan melaporkan terhambatnya penyaluran makanan, air bersih, dan obat-obatan. Beberapa warga yang mengalami sakit pun sulit dievakuasi karena alat penyeberangan tidak memungkinkan membawa pasien dalam kondisi darurat.

    Pelayanan kesehatan di desa-desa sekitar pun nyaris lumpuh. Tenaga medis kesulitan menjangkau warga, sementara fasilitas puskesmas pembantu kekurangan pasokan obat-obatan akibat terputusnya jalur distribusi.

    Melihat kondisi semakin mendesak, pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama TNI Angkatan Darat menurunkan tim untuk memasang jembatan bailey sebagai solusi sementara. Jembatan darurat itu ditargetkan dapat berfungsi dalam waktu dekat guna memulihkan akses transportasi serta memperlancar distribusi bantuan bagi warga terdampak.

    Pemerintah daerah berharap pembangunan jembatan permanen dapat segera direncanakan, mengingat jalur tersebut merupakan satu-satunya akses utama menuju wilayah pegunungan dan pusat logistik di Aceh Tengah.

  • Pemulihan Akses Jalan di Aceh Terus Dikebut, Begini Progresnya

    Pemulihan Akses Jalan di Aceh Terus Dikebut, Begini Progresnya

    Jakarta –

    Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Aceh terus mempercepat pemulihan akses jalan nasional di sejumlah wilayah Aceh yang terdampak banjir. Sejumlah ruas kini mulai pulih secara bertahap setelah dilakukan penanganan darurat.

    Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, pemerintah bergerak cepat untuk mengembalikan konektivitas dan memperlancar distribusi logistik di wilayah terdampak.

    “Penanganan darurat kami lakukan secara terkoordinasi dengan pemerintah daerah, dengan fokus utama memulihkan konektivitas guna memperlancar distribusi bantuan dan aktivitas masyarakat,” kata Dody, dikutip dari keterangan tertulis, Rabu (10/12/2925).

    Pada koridor wilayah timur dan utara Aceh, pemulihan menunjukkan perkembangan positif. Pekerjaan penimbunan oprit di ruas Meureudu-Batas Pidie Jaya/Bireuen diharapkan membuat akses kembali fungsional pada 12 Desember 2025. Pemasangan jembatan bailey di ruas Kota Bireuen-Batas Bireuen/Aceh Utara juga dikebut dengan target rampung 14 Desember 2025.

    Kondisi di wilayah tengah Aceh lebih rumit karena banyak jembatan terputus. Meski begitu, perbaikan di ruas Kota Bireuen-Batas Bener Meriah terus berjalan, dengan pemasanganbailey di Jembatan Teupin Mane ditargetkan selesai 15 Desember 2025. Enam jembatan putus menuju Aceh Tengah juga sedang dipulihkan secara bertahap hingga akhir Desember 2025.

    Di wilayah selatan, penimbunan titik amblas di ruas Blangkejeren-Batas Gayo Lues/Aceh Tenggara ditargetkan selesai 28 Desember 2025. Sementara itu, pemasangan jembatan bailey dan penanganan longsoran di tiga titik pada ruas Batas Gayo Lues/Aceh Tenggara-Kota Kutacane menunjukkan progres yang cukup signifikan.

    Hingga saat ini, sejumlah ruas strategis telah kembali dapat dilalui. Ruas-ruas seperti Batas Aceh Tengah/Nagan Raya-Lhok Seumot-Jeuram serta Geumpang-Pameue-Genting Gerbang-Sp. Uning telah menunjukkan perkembangan pemulihan.
    Meski demikian, masih diperlukan penanganan lanjutan, terutama pada titik jembatan putus dan longsoran besar. Material bronjong, armco, dan geotekstil telah tersedia di lokasi dan pemasangan dilakukan secara bertahap.

    Akses Banda Aceh-Meureudu kini sudah kembali terhubung. Lalu lintas di koridor Lhokseumawe-Langsa dan Langsa-Kuala Simpang juga pulih setelah pembersihan sedimen. Ruas Kota Kuala Simpang-Batas Sumatera Utara juga telah fungsional untuk semua jenis kendaraan.

    Di samping itu, pemulihan jalur lintas tengah Aceh masih menghadapi tantangan besar karena keterbatasan akses imbas 13 jembatan putus. Pemulihan dilakukan melalui pemasangan jembatan bailey dan rehabilitasi badan jalan yang rusak akibat gerusan sungai.

    Kementerian PU menegaskan seluruh pekerjaan pemulihan akan terus dikebut agar konektivitas kembali normal sesuai target. Pemerintah berharap percepatan ini dapat memulihkan aktivitas masyarakat dan mempercepat pemulihan wilayah pascabencana.

    Lihat juga Video Longsor Bikin Akses Jalan Perbatasan Jambi-Sumbar Terputus

    (acd/acd)

  • Prihatin Bencana Sumatra, Maruarar: Natal 2025 Dirayakan Secara Sederhana dan Khidmat

    Prihatin Bencana Sumatra, Maruarar: Natal 2025 Dirayakan Secara Sederhana dan Khidmat

    Bisnis.com, JAKARTA — Natal Nasional 2025, yang akan dilaksanakan 5 Januari 2026, berlangsung dalam suasana keprihatinan. Dampak bencana banjir dan longsor yang melanda Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh masih menimbulkan penderitaan hebat. Ratusan warga meninggal, belum ditemukan, dan menderita luka-luka.

    Ribuan warga kehilangan rumah dan harta benda. Korban erupsi Gunung Semeru di Jatim juga masih membutuhkan uluran tangan. Dalam pada itu, sebagian warga Indonesia masih didera kemiskinan ekstrem dan berbagai keterbatasan.

    Ketua Panitia Natal Nasional Maruarar Sirait mengatakan Natal tahun ini dirayakan dengan penuh kesederhanaan, selaras dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dan sejalan dengan makna Natal yang paling hakiki.

    Pada hakikatnya, Natal adalah cerita tentang kesederhanaan dan solidaritas. Ara, sapaan akrabnya, menuturkan perayaan Natal sesungguhnya merupakan ajakan moral untuk meneladani kerendahan hati, kepedulian, dan keberpihakan Tuhan kepada mereka yang miskin, menderita, dan tersisihkan.

    “Dengan semangat ini, Panitia Nasional Natal merancang seluruh rangkaian perayaan Natal tahun ini untuk kembali kepada esensinya. Seperti pesan utama Natal, Presiden Prabowo Subianto mengimbau agar Natal Nasional diselenggarakan dengan sederhana, menggunakan biaya seefisien mungkin, sedikit formalitas, dan memberikan dampak positif dan bermanfaat bagi masyarakat lewat aksi nyata yang dilakukan dengan tulus,” kata Ketua Panitia Natal Nasional Maruarar Sirait dalam keterangan resmi, Rabu (10/12/2025). 

    Menurutnya, Natal bukan ajang kemewahan atau pesta hura-hura, melainkan kesempatan untuk mewujudkan kasih dalam tindakan nyata.

    Kesederhanaan perayaan Natal, kata Maruarar, tercermin pada acara puncak yang dilaksanakan secara efisien, hanya menggunakan maksimal 30% dari dana yang dihimpun dari para donatur.

    Perayaan Natal Nasional 2025 melibatkan berbagai pihak dari beragam profesi, mulai dari tokoh agama, pegawai negeri, anggota TNI dan Polri, pegawai BUMN, pengusaha swasta, hingga pemuda, pelajar, dan mahasiswa.

    Pada acara puncak, 5 Januari 2026, panitia menghadirkan 400 anggota paduan suara gabungan Kristen dan Katolik, 500 anak-anak sekolah minggu Kristen dan Katolik, 500 guru sekolah minggu Kristen dan Katolik, 500 koster gereja Kristen dan Katolik, 500 guru agama Kristen dan Katolik, 500 anak yatim-piatu Kristen dan Katolik, dan 100 anak-anak disabilitas.

    “Dari sekitar 3.800 yang hadir di Istora Senayan, 3.000 adalah anggota koor, guru sekolah minggu, guru agama, koster, anak yatim-piatu, dan para disabilitas dari kalangan Kristen dan Katolik,” jelas Maruarar.

    Seluruh rangkaian acara Natal Nasional pada 5 Januari 2026 di Istora Senayan dilaksanakan secara sederhana. Tidak ada penampilan artis nasional.

    Sebagai gantinya, kata Maruarar, panitia menghadirkan penyanyi daerah dan talenta lokal sebagai bentuk penghargaan terhadap budaya dan kreativitas masyarakat. Seluruh dekorasi juga dibuat secara sederhana, termasuk pohon Natal yang dirangkai dari buah-buahan lokal, sebuah simbol dari berkat, kesederhanaan, dan hasil bumi Indonesia yang menyatukan.

    Makanan yang menjadi santapan pada acara puncak Natal Nasional disiapkan oleh usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Bukan pesanan dari hotel atau restoran besar. Selain sederhana, perayaan Natal hendak memberikan dampak positif terhadap UMKM Indonesia.

    Maruarar mengatakan biaya penyelenggaraan Natal tahun ini sepenuhnya berasal dari dana hasil gotong royong masyarakat: umat Kristen, Katolik, dan bahkan saudara-saudara dari agama lain—Muslim, Buddha, dan Konghucu—yang memberikan sumbangan sukarela.

    Tidak ada dana dari APBN maupun perusahaan BUMN. Semangat kebersamaan lintas iman ini menjadi penanda bahwa nilai kemanusiaan dapat mengatasi sekat-sekat perbedaan.

    “Panitia Natal Nasional tidak menerima APBN, tidak memakai dana BUMN. Semua murni dari gotong royong. Dengan semangat solidaritas dan gotong royong, dana yang terkumpul mencapai Rp58 miliar,” kata Maruarar.

    Bantuan ke Daerah Bencana

    Panitia Natal sudah bergerak cepat sejak akhir November 2025 untuk membantu meringankan sesama saudara sebangsa yang terkena musibah erupsi, banjir, dan longsor.

    Bantuan sosial pertama dalam rangkaian aksi sosial Natal diberikan kepada warga terdampak erupsi Gunung Semeru sebesar Rp350 juta. Kemudian, bantuan bagi korban bencana banjir dan longsor di Medan, Sumatera Utara senilai Rp550 juta; Tapanuli Tengah–Sibolga, Sumatera Utara Rp550 juta; Aceh Rp550 juta; dan Padang, Sumatera Barat Rp800 juta.

    “Total bantuan sebesar Rp2,8 miliar. Ini belum termasuk bantuan dalam bentuk ambulans, obat-obatan, dan pangan. Bantuan ke daerah bencana terus berlanjut. Para relawan kini masih berada di lapangan,” jelasnya. 

    Panitia Natal Nasional menyiapkan total 35 ambulans yang akan diberikan kepada beberapa wilayah prioritas di seluruh Indonesia. Pembagian ini menjadi bagian dari program sosial besar Natal 2025, di samping bantuan pendidikan, sembako, dan renovasi gereja.

    Ada 10 titik daerah penerima, yakni Papua, Maluku, NTT, wilayah bencana, dan sejumlah daerah prioritas lain. Setiap titik menerima 3 ambulans. Penyaluran 5 ambulans lainnya diserahkan kepada Panitia Natal.

    Sebanyak 70% dari dana yang terkumpul dialokasikan langsung untuk aksi sosial, termasuk bantuan bagi korban bencana, pembagian sembako bagi keluarga miskin tanpa memandang agama, bantuan kesehatan, pendidikan, serta renovasi dan pembangunan rumah-rumah ibadah. Panitia memastikan seluruh dana dikelola secara transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab.

    Aksi Natal Nasional 2025 juga mengalokasikan dana bantuan pendidikan sebesar Rp 10miliar. Dana itu dibagikan kepada 1.000 siswa. Setiap siswa memperoleh Rp10 juta.

    Program ini menyasar pelajar dan mahasiswa dari keluarga berpenghasilan rendah, anak yatim-piatu, anak dari daerah terdampak bencana (Sumut, Sumbar, Aceh, Jatim), peserta dari komunitas gereja atau sekolah Kristen dan Katolik yang membutuhkan dukungan pendidikan.

    “Program bantuan pendidikan yang mencapai Rp10 miliar merupakan bagian dari paket besar bantuan sosial Natal, selain ambulans, renovasi gereja, dan paket sembako,” jelas Maruarar.

    Maruarar meminta Panitia Natal menyiapkan daftar penerima yang tervalidasi dari jaringan gereja, kampus, daerah bencana, dan lembaga pendidikan. Bantuan pendidikan Rp 10 juta adalah uang tunai, bukan dalam bentuk barang.

    “Penyaluran dilakukan secara transparan, terdokumentasi dengan baik, dan dapat dipertanggungjawabkan,” Maruarar mengingatkan.

    Renovasi Gereja

    Salah satu inisiatif terbesar dalam rangka Natal 2025 adalah renovasi 100 gereja di berbagai pelosok Indonesia, didukung antara lain oleh kontribusi Rp10 miliar dari James Riady dari Lippo Group. Alokasi dilakukan secara merata dan adil. Enam provinsi di Papua, masing-masing, mendapatkan lima gereja.

    Sementara NTT, Maluku, dan Maluku Utara juga masing-masing memperoleh lima gereja. Sisanya dibagi secara proporsional ke 29 provinsi lain, dengan prioritas khusus bagi wilayah terdampak bencana, yakni wilayah Sumut, Sumbar, dan Aceh, serta provinsi dengan populasi Kristen dan Katolik cukup besar seperti Sulawesi Utara, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah.

    “Kami berharap bantuan renovasi gereja di daerah bencana dapat disalurkan lebih awal dan diselesaikan lebih cepat agar masyarakat dapat segera menggunakannya pada Hari Natal,” ujar Ara, sapaan akrab Maruarar.

    Perayaan Natal bersama diharapkan dapat memulihkan kehidupan rohani dan sosial mereka. Hadirnya kelompok-kelompok ini mencerminkan wajah Natal yang inklusif dan penuh kasih. Tidak ada pihak yang terlalu kecil untuk dihargai dan tidak ada pihak yang terlalu sederhana untuk dilibatkan. Keterlibatan ini mencerminkan semangat gotong royong.

    “Panitia Nasional Natal menyampaikan apresiasi mendalam atas dukungan luar biasa dari masyarakat Indonesia, termasuk saudara-saudara non-Kristen yang ikut membantu. Solidaritas lintas iman ini adalah cermin dari semangat kebangsaan kita,” ungkap Ara.

    Seperti pesan dalam Injil Matius 25:40, “Apa yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudara-Ku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk-Ku.”

    “Pesan Yesus ini menegaskan bahwa kasih tidak boleh berhenti pada kata-kata, melainkan harus diwujudkan dalam tindakan nyata yang mengangkat martabat sesama,” ujar Ara. 

    Seminar Menuju Puncak Natal

    Pada rangkaian acara menuju puncak perayaan Natal Nasional 2025, Panitia menggelar seminar di sembilan kota, 10–19 Desember 2025. Seminar mulai digelar di Bandung dan Manado, 10 Desember; Medan, 11 Desember; Palangkaraya, 12 Desember; Ruteng, 13 Desember; Ambon, 15 Desember; Merauke, 17 Desember; Toraja, 18 Desember; dan Jakarta, 19 Desember.

    Rangkaian seminar ini mengusung tema “Allah Hadir untuk Menyelamatkan Keluarga” (Matius 1:21–24). Tema ini menekankan lima hal. Pertama, Allah hadir di tengah krisis keluarga. Ia menyembuhkan, menguatkan, dan memulihkan hidup manusia. Kedua, Yesus datang untuk menyelamatkan umat dari dosa, dan keselamatan itu dimulai dari rumah tangga. Ketiga, Imanuel berarti Allah bersama kita. Ia dekat, setia, dan menyertai setiap keluarga yang berseru pada-Nya. Keempat, ketaatan Yusuf adalah teladan, bahwa keputusan benar yang diambil dengan iman dapat menyelamatkan masa depan keluarga. Kelima, Natal harus dirayakan dengan sederhana, karena Allah sendiri memilih kesederhanaan sebagai jalan keselamatan.

    Acara seminar dimulai Rabu (10/12/2025) di Bandung dan Manado. Seminar di Bandung menampilkan enam pembicara, yakni Gubernur Jabar Dedi Mulyadi, Uskup Bandung Mgr Anthonius S. Benyamin OSC, Staf Khusus Menteri Agama Gugun Gumilar, Chairman Lippo Group James Riady, Dosen Unpar Christian F. Naa, dan Psikolog Lidwina W. Widyawati.

    Melalui seluruh rangkaian kegiatan ini, Panitia Nasional Natal berharap agar perayaan Natal Nasional 2025 tidak hanya menghadirkan sukacita spiritual, tetapi juga membawa berkat yang nyata dan menyentuh kehidupan mereka yang paling membutuhkan. Di tengah penderitaan akibat bencana dan kesulitan hidup, Natal menjadi sumber pengharapan baru bahwa kasih Tuhan senantiasa menyapa siapa pun tanpa kecuali.

  • Bahas Bencana di Indonesia, Ini Respon Golkar

    Bahas Bencana di Indonesia, Ini Respon Golkar

    Bisnis.com, JAKARTA – Partai Golkar menegaskan komitmen barunya dalam memperkuat peran legislator daerah di tengah meningkatnya frekuensi bencana di berbagai wilayah Indonesia.

    Ketua Bidang Kaderisasi dan Keanggotaan Partai Golkar, Zulfikar Arse Sadikin, menyebut bahwa bencana beruntun di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan sejumlah daerah lain menjadi alarm bagi seluruh anggota Fraksi Golkar DPRD untuk meningkatkan kepekaan dan kemampuan tanggap darurat.

    Dia menegaskan bahwa Partai Golkar memandang penanggulangan bencana sebagai mandat strategis.

    “Indonesia adalah negara rawan bencana. Legislator harus punya kapasitas yang memadai untuk melindungi rakyatnya, mulai dari pencegahan sampai pemulihan,” katanya lewat rilisnya, Rabu (10/12/2025).

    Sebagai wujud empati atas kondisi masyarakat di daerah terdampak, Panitia Bimtek memutuskan untuk tidak mengikutsertakan anggota Fraksi Golkar DPRD dari wilayah bencana, terutama Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Para legislator tersebut diwajibkan siaga di daerah masing-masing.

    “Kami meminta seluruh anggota Fraksi Partai Golkar DPRD dari daerah terdampak untuk tetap berada di lapangan, mendampingi warga, dan bekerja sama dengan perangkat pemerintah daerah serta relawan,” ujarnya.

    Zulfikar menjelaskan bahwa para legislator dari daerah lain akan dibekali peningkatan kapasitas penanganan bencana. Materinya mencakup penyusunan regulasi daerah tentang mitigasi dan respons bencana—mulai dari penyempurnaan Perda kebencanaan hingga tata ruang yang adaptif terhadap risiko. Legislator juga dilatih memahami koordinasi antar-level pemerintahan, termasuk sinergi dengan lembaga nasional dan masyarakat.

    Tak hanya itu, Golkar juga mendorong penguatan aspek penganggaran di tingkat daerah. Legislator didorong memastikan adanya alokasi kontingensi kebencanaan dalam APBD agar pemerintah daerah dapat bergerak cepat tanpa terhambat birokrasi.

    Menurut Zulfikar, kesiapsiagaan bukan hanya kewajiban moral, tetapi juga komitmen politik yang harus diwujudkan dalam setiap kebijakan daerah.

    Termasuk dengan menegaskan bahwa Golkar akan terus memastikan setiap kebijakan anggota Fraksi Golkar DPRD berpihak pada keselamatan warga serta memperkuat sistem perlindungan masyarakat di seluruh Indonesia.

    “Legislator daerah tidak hanya hadir saat masa kampanye atau agenda seremonial. Mereka dituntut mampu merespons bencana dengan cepat, tepat, dan berbasis kebutuhan masyarakat,” tandas Zulfikar.

  • Sempat Lumpuh, RSUD Aceh Tamiang Kembali Beroperasi Normal

    Sempat Lumpuh, RSUD Aceh Tamiang Kembali Beroperasi Normal

    BANDA ACEH – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Aceh Tamiang kembali beroperasi normal setelah sempat lumpuh total akibat banjir bandang akhir November 2025. Layanan medis dan konektivitas di RSUD kini sudah berjalan seperti sedia kala, siap melayani masyarakat terdampak.

    Bupati Aceh Tamiang Armia Fahmi mengatakan operasional RSUD sudah pulih dan dapat digunakan sepenuhnya untuk melayani masyarakat. Pemulihan ini sejalan dengan perintah dari menteri kesehatan yang menekankan agar pelayanan kesehatan harus diprioritaskan di RSUD Aceh Tamiang.

    “Salah satu kebutuhan krusial, yaitu air bersih untuk layanan medis, kini sudah tersedia. Ketersediaan ini berkat bantuan cepat dari PDAM, Bapaldam Iskandar Muda dan Polda Aceh. Begitu halnya dukungan tenaga medis juga mengalir. Sejumlah relawan tenaga medis dari Sumatera Utara telah turun membantu. Mereka umumnya adalah para relawan yang menawarkan diri secara sukarela,” kata Armia dalam keterangannya, Selasa 9 Desember.

    Armia menjelaskan tim medis juga ikut turun ke posko-posko darurat untuk memberikan pelayanan. Di antaranya fokus menangani ibu hamil dan balita, sebagai kelompok yang paling rentan terdampak pascabencana. Selain layanan medis, Bank Aceh turut berpartisipasi aktif dengan membantu menyuplai kebutuhan obat-obatan bagi masyarakat.

    “Masyarakat yang berobat pascabanjir umumnya mengalami keluhan seperti batuk, gatal-gatal, dan penyakit kulit lainnya yang sering muncul akibat sanitasi yang kurang baik setelah air surut,” tambahnya.

    Untuk memperluas jangkauan pelayanan kesehatan ke wilayah terdampak, Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang juga telah mendirikan 10 unit puskesmas darurat di sejumlah lokasi strategis.

    Kehadiran puskesmas darurat ini diharapkan dapat mempermudah akses kesehatan bagi warga yang tinggal jauh dari RSUD utama.

    Armia mengimbau masyarakat untuk segera memanfaatkan layanan kesehatan yang telah diaktifkan kembali dan posko darurat apabila merasakan gangguan kesehatan pascabanjir bandang di Aceh Tamiang.

  • 26 Ruas Tol yang Gratis dan Diskon Selama Libur Nataru

    26 Ruas Tol yang Gratis dan Diskon Selama Libur Nataru

    Jakarta, Beritasatu.com – Libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) selalu identik dengan meningkatnya mobilitas masyarakat di berbagai wilayah Indonesia. Jutaan kendaraan memadati ruas tol utama menuju destinasi mudik, wisata, maupun balik ke kota asal.

    Untuk mengantisipasi lonjakan tersebut sekaligus meningkatkan kenyamanan perjalanan, pemerintah kembali menghadirkan kebijakan khusus berupa pembukaan ruas tol gratis di titik tertentu serta pemberian diskon tarif tol hingga 20% pada jalur-jalur strategis.

    Melalui Kementerian Pekerjaan Umum, pemerintah memastikan kebijakan potongan tarif ini menjadi bagian dari strategi pengelolaan lalu lintas nasional pada musim liburan akhir tahun.

    Upaya ini diharapkan dapat membantu pemerataan arus kendaraan, mengurangi risiko kemacetan di jam-jam puncak, serta memberikan manfaat ekonomi langsung bagi para pengguna jalan selama periode Nataru.

    Kebijakan Diskon Tol pada Libur Nataru 2025/2026

    Kementerian Pekerjaan Umum mengumumkan bahwa diskon tarif tol akan diberlakukan sepanjang masa libur Nataru 2025/2026. Potongan biaya perjalanan ini diberikan di total 26 ruas tol yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

    Kebijakan tersebut hanya berlaku selama tiga hari tertentu, yaitu pada 22-23 Desember 2025 dan kembali diberlakukan pada 31 Desember 2025.

    Keputusan memberikan diskon lahir dari kesepakatan bersama sejumlah Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) yang mengajukan usulan keringanan tarif guna mendukung kelancaran transportasi nasional. Besaran diskon yang disepakati bervariasi, mulai dari 10% hingga maksimal 20%, tergantung ruas tol yang ditetapkan.

    Sebaran Ruas Tol Penerima Diskon

    Dari total 26 ruas tol yang mendapatkan potongan tarif, sebarannya meliputi:

    12 ruas pada jaringan Tol Trans Sumatera.9 ruas pada jaringan Tol Trans Jawa.3 ruas tol di luar Pulau Jawa.2 ruas Tol Lingkar Jabodetabek.

    Pembagian wilayah ini dilakukan untuk memastikan manfaat kebijakan dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat di berbagai daerah, bukan hanya terfokus pada Pulau Jawa semata.

    Daftar Lengkap Tol Diskon Nataru 2025/2026

    Berikut daftar ruas tol yang memperoleh diskon tarif selama periode Nataru beserta besar potongannya:

    Tol Trans Sumatera

    Tol Sigli-Banda Aceh (Sibanceh) diskon 20%Tol Indrapura-Kisaran (Indrakis) diskon 20%Tol Kuala Tanjung-Tebing Tinggi-Parapat diskon 20%Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi (MKTT) diskon 20%Tol Belawan-Medan-Tanjung Morawa (Belmera) diskon 20%Tol Medan-Binjai (Medbin) diskon 10%Tol Pekanbaru-XII Koto Kampar diskon 20%Tol Pekanbaru-Dumai (Permai) diskon 20%Tol Indralaya-Prabumulih diskon 20%Tol Kayu Agung-Palembang-Betung (Kapalbetung) diskon 10%Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayu Agung (Terpeka) diskon 20%Tol Bakauheni-Terbanggi Besar (Bakter) diskon 10%

    Tol Trans Jawa

    Tol Jakarta-Cikampek (Japek) diskon 20%Tol Jakarta-Cikampek Elevated atau MBZ diskon 20%Tol Cikampek-Palimanan (Cipali) diskon 20%Tol Palimanan-Kanci (Palikanci) diskon 20%Tol Kanci-Pejagan diskon 20%Tol Pejagan-Pemalang diskon 10%Tol Pemalang-Batang diskon 10%Tol Batang-Semarang diskon 20%Tol Semarang ABC diskon 20%

    Tol di Luar Pulau Jawa

    Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu) diskon 20%Tol Kelapa Gading-Pulogebang diskon 20%

    Ruas Tol dengan Ketentuan Diskon Khusus

    Selain daftar di atas, terdapat tiga ruas tol yang mendapatkan diskon tarif dengan skema dan masa berlaku khusus di luar periode utama Nataru.

    Tol Manado-Bitung diskon 20% berlaku lebih panjang, mulai 22 Desember 2025 hingga 10 Januari 2026.Tol Bekasi-Cawang diskon 20% diterapkan menggunakan sistem tarif dinamis yang berlaku pada jam-jam tertentu. Kebijakan ini sudah berjalan sejak 13 Oktober 2025 dan berakhir pada 31 Desember 2025.Tol Krian-Legundi-Bunder-Manyar (KLBM) pemberian diskon tarif sebesar 11,11% berlaku mulai 21 Oktober hingga 31 Desember 2025.

    Penerapan diskon tarif tol saat periode Nataru tidak sekadar meringankan beban biaya perjalanan masyarakat. Lebih dari itu, kebijakan ini dirancang sebagai instrumen pengendalian lalu lintas untuk mendorong pengguna jalan mengatur ulang waktu perjalanan mereka.

    Dengan adanya potongan tarif di hari-hari tertentu, masyarakat diharapkan tidak menumpuk melakukan perjalanan pada satu waktu puncak saja. Dampaknya, kepadatan lalu lintas bisa lebih terdistribusi, risiko kemacetan berkurang, dan keselamatan berkendara dapat lebih terjaga.

    Bagi para pemudik dan wisatawan, diskon tol tentu memberikan dua keuntungan sekaligus. Pertama, penghematan biaya perjalanan yang cukup signifikan, terutama bagi pengendara jarak jauh yang melintasi beberapa ruas tol. Kedua, kondisi lalu lintas yang lebih lancar karena penyebaran volume kendaraan yang lebih merata.

    Kombinasi antara tarif yang lebih ringan dan arus kendaraan yang lebih terkendali diharapkan dapat menciptakan pengalaman berkendara yang lebih aman, nyaman, dan menyenangkan selama libur panjang akhir tahun.

  • Sosiolog IPB Sebut Ada Potensi ‘Bahaya Sosial’ Usai Banjir Sumatra

    Sosiolog IPB Sebut Ada Potensi ‘Bahaya Sosial’ Usai Banjir Sumatra

    Liputan6.com, Bogor – Bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh dapat merusak sistem sosial hingga tekanan psikososial. Hal itu diungkap Pakar Sosiologi Pedesaan IPB University, Dr Ivanovich Agusta.

    “Bencana bukan hanya merusak fisik rumah, tetapi juga merusak sistem sosial yang menjaga kerekatan dan identitas desa,” ujar Pakar Sosiologi Pedesaan IPB University, Dr Ivanovich Agusta menyoroti bencana banjir dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra, Selasa (9/12/2025).

    Menurutnya, dampak sosial pascabencana ini yang kerap luput dari perhatian publik.

    Pascabencana, masyarakat desa mengalami disrupsi mendadak dalam struktur sosial dan relasi antarwarga. Salah satu dampak nyata adalah dislokasi sosial, yakni hilangnya ruang-ruang komunal seperti balai desa, musala, pasar, hingga jalan yang selama ini menjadi pusat interaksi masyarakat.

    “Ketika ruang-ruang itu hilang, ritme kehidupan desa terputus. Interaksi melemah, komunikasi terganggu, dan solidaritas sosial ikut teruji,” jelasnya.

    Tak hanya itu, bencana alam juga memicu tekanan psikososial berupa rasa takut, trauma, dan ketidakpastian masa depan. Kondisi ini berdampak pada menurunnya semangat kerja dan partisipasi warga dalam kehidupan sosial.

    Selain itu, pranata sosial desa ikut terganggu. Jadwal tanam petani, kegiatan kelompok tani, arisan, posyandu, hingga aktivitas keagamaan terhenti sementara akibat kerusakan wilayah dan keterbatasan akses.

    “Terhentinya pranata sosial ini sangat melemahkan integrasi masyarakat desa. Padahal, di situlah kekuatan sosial warga selama ini berada,” ungkapnya.

    Menurut Ivanovich, anak-anak, perempuan, lansia, dan petani menjadi kelompok yang paling rentan terdampak. Anak-anak rentan kehilangan rasa aman sekaligus akses terhadap pendidikan. Perempuan kerap memikul beban ganda, mulai dari mengurus kebutuhan keluarga hingga memastikan keselamatan anak dan lansia dalam kondisi sumber daya yang sangat terbatas.

    Sementara lansia menghadapi keterbatasan mobilitas, penyakit bawaan, serta ketergantungan pada keluarga.

    “Petani menanggung dampak terberat dalam jangka panjang akibat lahan rusak, irigasi hancur, ternak hilang, serta berhentinya siklus produksi. Kerentanan petani ini bersifat ekologis sekaligus sosial-ekonomi,” tutur dia.

    Di wilayah terdampak bencana, lanjut Ivanovich, potensi munculnya konflik sosial dan kecemburuan dalam distribusi bantuan. Kondisi ini dipicu oleh ketidakjelasan data korban, minimnya transparansi penyaluran bantuan, serta bantuan yang belum merata dan tidak selalu sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

    “Dalam situasi bencana, kelelahan psikologis membuat masyarakat lebih sensitif. Ketimpangan kecil saja bisa memicu kecemburuan sosial,” jelasnya.

    Ia juga menyoroti bahwa keterlibatan pemimpin lokal terkadang dipersepsikan negatif apabila dianggap memprioritaskan kelompok atau kerabat tertentu.