Xcloud.id

provinsi: Aceh

  • Maling Tak Selalu Pikul Kayu, Bisa Berlindung di Balik Izin Juga!

    Maling Tak Selalu Pikul Kayu, Bisa Berlindung di Balik Izin Juga!

    GELORA.CO – Mantan Kabareskrim Polri, Komjen Pol (Purn) Susno Duadji menyatakan bahwa maling tidak selalu memikul kayu, akan tetapi bisa juga berlindung di balik izin. 

    Hal demikian dinyatakan Susno merespons permasalahan 20 izin perusahaan pengolala hutan yang masih ditutup rapat-rapat oleh Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni.

    Raja Juli Antoni sebelumnya memastikan pencabutan izin akan dilakukan terhadap 20 perusahaan yang mengelola kawasan hutan dengan total luasan mencapai sekitar 750.000 hektare.

    Langkah ini disebut sebagai bagian dari upaya penertiban tata kelola hutan, sekaligus respons atas rangkaian bencana banjir bandang dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera hingga Aceh.

    Menurut Susno, karena banyak aspek yang bisa ditelusuri, mulai dari penerbitan izin hingga pihak-pihak yang terlibat, maka aparat penegak hukum (APH) harus mengusutnya sampai tuntas.

    “Maling itu tidak selalu memikul kayu. Maling bisa yang berlindung di balik izin. Ini semua bisa ditelusuri,” kata Susno dalam sebuah wawancara dikutip Monitorindonesia.com, Rabu (10/12/2025).

    Dia pun mengajak seluruh institusi, mulai dari Polri, Kejaksaan, KPK hingga PPATK, untuk turun bersama. “Jangan cuma satgas. Ini sudah ‘korban nasional’. Ribuan jiwa melayang. Jangan sampai hilang begitu saja seperti kasus-kasus yang dulu,” tegasnya.

    Di lain sisi, Susno menilai Raja Juli menunjukkan sikap tidak transparan karena enggan menyebut 20 perusahaan yang izinnya akan dicabut.

    “Tidak wajar seorang menteri berkata begitu. Mengapa tidak wajar? Itu tanggung jawab teknis dia. Jangan melempar tanggung jawab pada presiden,” kata Susno.

    Presiden Prabowo, ungkapnya, sudah memberikan kewenangan penuh kepada Menhut terkait pengelolaan izin kehutanan. Maka dari itu, alasan Raja Juli harus menunggu arahan presiden dalam urusan yang bersifat teknis patut dipertanyakan.

    “Presiden banyak tugasnya. Urusan teknis kehutanan sudah diserahkan pada menteri. Dia yang tanda tangan, dia yang bertanggung jawab,” katanya.

    Soal banyaknya korban jiwa dan kerugian besar akibat banjir, Susno pun menilai DPR wajar meminta data lengkap kepada Raja Juli. “Ini korbannya sudah ribuan loh. Wajar DPR minta data itu ke Menhut. Di jawab dong, tidak harus minta izin presiden dulu,” katanya geram.

    Integritas Raja Juli sebagai pembantu Presiden pun harus dipertanyakan. “Menteri macam apa ini? Kalau semua menteri seperti itu, kita dalam masalah. Kasihan presiden,” katanya.

    “Dikit-dikit presiden, jangan melempar masalah pada presiden. Dia pembantu presiden dan yang harus bertanggung jawab. Harus bertanggung jawab,” tambahnya.

    Maka dari itu, Susno menilai langkah mundur bisa menjadi pilihan jika Raja Juli merasa gagal menjalankan kewajiban sebagai orang nomor satu di Kementerian Kehutanan. “Kalau merasa bersalah, mundur saja lah. Anda melihat dengan sudah terjadinya bencana, mundur menjadi jawaban,” tegasnya.

    Selain tanggung jawab sosial, kemungkinan pelanggaran hukum juga harus ditelusuri. “Salah satu tanggung jawab sosial, mundur. Kemudian tanggung jawab hukum. Kalau memang itu ada pelanggaran hukum, ikuti sesuai norma hukum yang berlaku,” ungkap Susno.

    Tak hanya itu saja, Susno juga menyinggung komitmen Presiden Prabowo yang berjanji memberangus praktik korupsi dan penyalahgunaan kewenangan. “Makanya perlu ini diselidiki, izinnya itu benar apa tidak,” tandasnya.

  • Pertamina Pasok LPG ke Daerah Bencana Pakai Metode Sling Load

    Pertamina Pasok LPG ke Daerah Bencana Pakai Metode Sling Load

    Aceh, Beritasatu.com – Pertamina menyalurkan LPG ke wilayah Bener Meriah yang akses daratnya terputus akibat bencana dengan metode sling load menggunakan helikopter.

    Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, memaparkan sebanyak 72 tabung Bright Gas 12 kg dikirim dengan cara digantung menggunakan kabel pengaman, palet, dan safety net demi mempercepat distribusi.

    “Sudah dicek tingkat keamanannya dengan setiap tahapannya melalui pengecekan dan prosedur keselamatan yang ketat seperti diaturnya batas ketinggian terbang helikopter, panjang kabel atau sling, hingga penyusunan LPG agar bantuan energi ini tiba dengan cepat, namun tetap aman,” ungkap dia dalam keterangan tertulisnya, Rabu (10/12/2025).

    Menurutnya, setiap pengiriman tabung LPG disusun tegak atau vertical dengan valve menghadap ke atas, dan di atas palet dilengkapi cargo net agar stabil saat handling dan landing. “Pengiriman dengan metode sling load ini telah kami koordinasikan dan dianalisa oleh BNPB dan HSE Pertamina tingkat keamanannya”, ujar Roberth.

    Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri didampingi Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo Putra menyaksikan langsung proses pengiriman perdana dari Bandara Malikussaleh, Lhokseumawe.

    Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada TNI, BNPB, Polri, dan instansi terkait serta kepada perwira Pertamina yang terus hadir di lokasi menyalurkan energi sekaligus melanjutkan tugas kemanusiaan yang sudah dijalankan sejak beberapa waktu yang lalu.

    “Kita telah menyerahkan bantuan kepada 164 posko dan membantu ketersediaan energi di 111 dapur umum, selain itu juga mendorong BBM, mendorong avtur, BBM untuk alat berat, agar supaya alat berat dapat berfungsi,” katanya.

    “Pertamina Patra Niaga memastikan bahwa energi tetap tersalurkan dan sampai ke saudara-saudara kita di Bener Meriah secepat dan seaman mungkin, apa pun tantangannya termasuk menggunakan helikopter dengan metode sling load pengiriman LPG,” paparnya.

    Langkah ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden dalam rapat terbatas di Banda Aceh.

    Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo Putra, menegaskan distribusi ini merupakan hasil sinergi dengan BNPB, TNI, dan Polri.

    “Di lapangan, kami tidak bekerja sendiri. Upaya mempercepat distribusi LPG ke Bener Meriah ini bisa terjadi karena gotong royong dan koordinasi yang kuat, sehingga masyarakat dapat segera merasakan manfaatnya,” ujarnya.

    Pengiriman dilakukan menggunakan helikopter Sikorsky S-61A dalam tiga tahap dari Bandara Sultan Iskandar Muda menuju Bandara Malikussaleh hingga Bandara Rembele, Bener Meriah.

  • BPN Akan Pakai Lahan Sawit untuk Hunian Sementara Korban Bencana

    BPN Akan Pakai Lahan Sawit untuk Hunian Sementara Korban Bencana

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mendapat tugas khusus dari Presiden untuk segera menyiapkan lahan hunian sementara (huntara) bagi masyarakat korban bencana banjir dan longsor di Sumatra dan Aceh.

    Nantinya, kawasan hak guna usaha (HGU) milik swasta yang selama ini dijadikan perkebunan, salah satunya sawit, akan menjadi lahan huntara.

    Menteri ATR/BPN Nusron Wahid mengatakan kebutuhan lahan untuk huntara ini sangat mendesak, terutama karena korban tidak mungkin terus-menerus tinggal di pengungsian. Menurutnya, pemerintah akan menyiapkan lahan di 52 kabupaten/kota terdampak.

    “Kalau terpaksa di 52 kabupaten/kota nanti tidak ada lahan, baik lahan pemda maupun lain-lain, kami akan minta dengan sukarela kepada pemegang-pemegang HGU di sekitar korban untuk diikhlaskan sebagian kawasannya untuk kepentingan huntara,” ujar Nusron usai dialog Investor Daily Roundtable di Hotel Mulia Jakarta, Rabu (10/12/2025).

    Nusron menegaskan lahan HGU tersebut pada dasarnya adalah tanah negara yang diberikan kepada swasta, rata-rata untuk kepentingan ekonomi seperti kebun sawit atau kopi.

    Dalam kondisi bencana dan masyarakat membutuhkan, maka kepentingan masyarakat harus diutamakan.

    “Intinya HGU tersebut dulunya adalah tanah negara. Ketika masyarakat membutuhkan untuk kepentingan huntara, apalagi ini korban bencana, maka masyarakat harus dinomorsatukan,” tegasnya.

    Saat ini, pihaknya sedang memproses identifikasi dan melakukan pendekatan dengan pemegang HGU agar mereka dengan sukarela memberikan lahannya. Adapun luas lahan yang dibutuhkan bervariasi di tiap daerah.

  • Heboh Beras Bantuan Rp60 Ribu per Kg, Kementan Klarifikasi Angka Satuan

    Heboh Beras Bantuan Rp60 Ribu per Kg, Kementan Klarifikasi Angka Satuan

    Jakarta: Masyarakat di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat belum benar-benar pulih dari bencana banjir dan tanah longsor. Namun, warganet kembali dibuat heboh oleh unggahan viral mengenai bantuan pemerintah yaitu dari Kementerian Pertanian (Kementan) untuk para korban.

    Di media sosial, beredar rincian bantuan untuk tiga provinsi tersebut dengan total nilai mencapai Rp73,57 miliar. Alih-alih menyoroti besarnya dana, warganet justru menyoroti harga beras dalam daftar bantuan itu.
    Heboh harga beras bantuan Rp60 ribu per kg
    Dalam data yang beredar, tertulis bahwa bantuan beras mencapai 21.874 kg dengan nilai Rp1,31 miliar. Jika dihitung, harga per kilogramnya sekitar Rp60.000 angka yang membuat publik terperangah.

    Kolom komentar pun langsung dibanjiri kritik dan candaan. Beberapa komentar yang viral antara lain:

    “Dikira beras quinoa ya,” komen natasharyder

    “Mark up terang-terangan,” tulis achmad.fatkur.

    “Emang paling bener ngirim bantuan lewat swasta atau influencer,” ujar indrahjati

    Beberapa warganet bahkan menyebut nama Menteri Pertanian Amran Andi Sulaiman dalam kritik mereka.
     

    Kementan beri klarifikasi
    Melihat ramainya pembahasan, Kementerian Pertanian melalui akun Instagram resminya kemudian memberikan klarifikasi. Kementan menegaskan bahwa terjadi kesalahan penulisan satuan dalam dokumen yang beredar.

    “Terima kasih atas perhatian dan kepedulian warganet. perlu kami sampaikan bahwa angka 21.874 adalah jumlah paket bantuan beras, dimana setiap paket berisi 5 kg. Kekeliruan penulisan satuan sudah kami koreksi dan data terbaru telah menjadi acuan resmi,” katanya.

    Kementan juga memastikan bahwa seluruh bantuan bukan berasal dari pembelian internal, melainkan kontribusi dari mitra dan donatur.

    “Seluruh bantuan merupakan kontribusi langsung dari mitra dan donatir, bukan pembelian oleh Kementerian Pertanian dan telah disalurkan ke wilayah terdampak di Sumatera sebanyak 12.000 ton senilai Rp16 miliar, serta terus bertambah,” jelasnya.

    Kementan menegaskan bahwa mereka menghargai pengawasan publik dan menjadikannya pengingat untuk memperbaiki ketelitian ke depan.

    “Kami mengharai pengawasan publik dan menjadikan pengingat untuk meningkatkan ketelitian. penguatan pengawasan internal oleh Inspektorat Jenderal juga dilakukan agar penyaluran berlangsung transparan dan akuntabel,” tuturnya.
     

    Jakarta: Masyarakat di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat belum benar-benar pulih dari bencana banjir dan tanah longsor. Namun, warganet kembali dibuat heboh oleh unggahan viral mengenai bantuan pemerintah yaitu dari Kementerian Pertanian (Kementan) untuk para korban.
     
    Di media sosial, beredar rincian bantuan untuk tiga provinsi tersebut dengan total nilai mencapai Rp73,57 miliar. Alih-alih menyoroti besarnya dana, warganet justru menyoroti harga beras dalam daftar bantuan itu.
    Heboh harga beras bantuan Rp60 ribu per kg
    Dalam data yang beredar, tertulis bahwa bantuan beras mencapai 21.874 kg dengan nilai Rp1,31 miliar. Jika dihitung, harga per kilogramnya sekitar Rp60.000 angka yang membuat publik terperangah.
     
    Kolom komentar pun langsung dibanjiri kritik dan candaan. Beberapa komentar yang viral antara lain:

    “Dikira beras quinoa ya,” komen natasharyder
     
    “Mark up terang-terangan,” tulis achmad.fatkur.
     
    “Emang paling bener ngirim bantuan lewat swasta atau influencer,” ujar indrahjati
     
    Beberapa warganet bahkan menyebut nama Menteri Pertanian Amran Andi Sulaiman dalam kritik mereka.
     

    Kementan beri klarifikasi
    Melihat ramainya pembahasan, Kementerian Pertanian melalui akun Instagram resminya kemudian memberikan klarifikasi. Kementan menegaskan bahwa terjadi kesalahan penulisan satuan dalam dokumen yang beredar.
     
    “Terima kasih atas perhatian dan kepedulian warganet. perlu kami sampaikan bahwa angka 21.874 adalah jumlah paket bantuan beras, dimana setiap paket berisi 5 kg. Kekeliruan penulisan satuan sudah kami koreksi dan data terbaru telah menjadi acuan resmi,” katanya.
     
    Kementan juga memastikan bahwa seluruh bantuan bukan berasal dari pembelian internal, melainkan kontribusi dari mitra dan donatur.
     
    “Seluruh bantuan merupakan kontribusi langsung dari mitra dan donatir, bukan pembelian oleh Kementerian Pertanian dan telah disalurkan ke wilayah terdampak di Sumatera sebanyak 12.000 ton senilai Rp16 miliar, serta terus bertambah,” jelasnya.
     
    Kementan menegaskan bahwa mereka menghargai pengawasan publik dan menjadikannya pengingat untuk memperbaiki ketelitian ke depan.
     
    “Kami mengharai pengawasan publik dan menjadikan pengingat untuk meningkatkan ketelitian. penguatan pengawasan internal oleh Inspektorat Jenderal juga dilakukan agar penyaluran berlangsung transparan dan akuntabel,” tuturnya.
     
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News

    (ANN)

  • Bertemu Prabowo, Putin Sampaikan Duka Cita atas Banjir Sumatera

    Bertemu Prabowo, Putin Sampaikan Duka Cita atas Banjir Sumatera

    Bertemu Prabowo, Putin Sampaikan Duka Cita atas Banjir Sumatera
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden Rusia Vladimir Putin menyampaikan ucapan duka cita atas bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
    Ucapan duka itu disampaikan
    Putin
    secara langsung saat bertemu Presiden RI
    Prabowo Subianto
    di Moskow, Rusia, Rabu (10/12/2025).
    “Saya mau menyampaikan kata-kata belasungkawa terkait dengan banjir yang menimpa Indonesia dan menimpa bangsa Indonesia,” ujar Putin.
    Mendengar ucapan belasungkawa dari Putin, Prabowo pun berterima kasih.
    “Tapi saya terima kasih beliau ucapkan belasungkawa terhadap korban banjir,” ucap Prabowo.
    Diketahui, berdasarkan update terbaru BNPB, total ada 969 jiwa yang tewas dalam bencana di Sumatera.
    Lalu, untuk korban hilang mencapai angka 252 orang.
    Sementara itu, BNPB mengungkap jumlah pengungsi di Provinsi
    Aceh
    menjadi paling banyak dibandingkan dua provinsi lain yang terdampak
    bencana banjir
    dan longsor. 
    Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari mengatakan, Aceh menjadi fokus perhatian karena memiliki jumlah pengungsi terbanyak dibandingkan Sumut dan Sumbar.
    “Aceh ini yang menjadi atensi kita karena jumlah pengungsi yang paling banyak dari jumlah 894.501 orang, itu 831.000-nya ada di Aceh,” ujarnya dalam konferensi pers secara daring pada Rabu (10/12/2025).
    Untuk itu, menurut Abdul, pihaknya mengoptimalkan frekuensi distribusi logistik bagi para pengungsi di Aceh.
    “Jadi distribusi logistik memang kita atensi dan optimalkan di Provinsi Aceh tanpa mengurangi intensitas dan frekuensi yang sama di dua provinsi lainnya,” tuturnya.
    Adapun secara keseluruhan, Abdul bilang, jumlah pengungsi pada Rabu (10/12/2025) yang mencapai 894.501 orang mengalami penambahan 500 orang dari data sebelumnya pada Selasa (9/12/2025) sebanyak 894.101 orang. 
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ray Rangkuti Sebut Presiden Prabowo Tak Lepas dari Orde Baru

    Ray Rangkuti Sebut Presiden Prabowo Tak Lepas dari Orde Baru

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Direktur Lingkar Madani (LIMA), Ray Rangkuti mengkritik tajam Presiden Prabowo Subianto, sebagai pemimpin yang sentralistik warisan Orde Baru (orba).

    Penilaian itu setelah munculnya instruksi Presiden Prabowo yang meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian memproses pemecatan Bupati Aceh Selatan, Mirwan MS.

    Mirwan yang merupakan kader Partai Gerindra itu menjadi sorotan dan kontroversi setelah memilih melaksanakan ibadah umran bersama keluarga di tengah bencana banjir dan tanah longsor yang melanda daerahnya.

    Ironisnya, keputusan untuk umrah itu dilakukan setelah beberapa hari membuat surat pernyataan tidak sanggup menangani bencana banjir dan tanah longsor di daerahnya. Publik lantas menilai, ibadah umrah yang dilakukan MS Mirwan sangat bertolak belakang dengan kondisi yang dialami rakyatnya.

    Meski dikritik tajam masyarakat, Ray Rangkuti menilai keinginan Presiden Prabowo Subianto untuk memecat Bupati Aceh Selatan, Mirwan MS menandakan pikiran Kepala Negara yang tak lepas dari militer dan Orde Baru.

    Menurut Ray, keinginan Prabowo memecat Mirwan MS melalui mekanisme Mendagri Tito Karnavian sebagai pikiran yang sentralistik warisan Orba.

    “Cara berpikir seperti ini sebenarnya berakar kuat dari latar beliau sebagai tentara dan besar di era Orba,” kata pengamat politik itu melalui layanan pesan, Rabu (10/12).

    Ray mengatakan cara berpikir sentralistik Prabowo sebenarnya bisa dilihat saat Kepala Negara membuat retret bagi kepala daerah.

    Selain itu, ujar dia, cara pandang sentralistik terlihat dari keinginan Prabowo untuk mendorong pilkada langsung dihapuskan dan diganti pemilihan melalui DPRD.

  • Tak Hanya Bawa BBM, Kapal PIS Angkut Bantuan Logistik ke Area Bencana

    Tak Hanya Bawa BBM, Kapal PIS Angkut Bantuan Logistik ke Area Bencana

    Bisnis.com, JAKARTA — Bantuan kepada masyarakat yang tertimpa bencana tanah longsor dan banjir di wilayah Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara terus mengalir. Sejumlah korporasi memanfaatkan jaringan dan infrastruktur untuk memperlancar arus bantuan.
     
    Salah satu korporasi yang memanfaatkan armadanya untuk pengiriman bantuan ke daerah bencana adalah PT Pertamina International Shipping (PIS). Para kru dan kapal tanker PIS berupaya uintuk memastikan pasokan energi dan bantuan kemanusiaan menjangkau masyarakat terdampak.
     
    Di dermaga Integrated Terminal Teluk Kabung, Padang, misalnya, Kapal Tanker MT Kasim mengangkut 3.000 kilo liter biosolar, 1.400 kilo liter Pertamax, dan 3.000 kilo liter Pertalite menuju Sibolga, Sumatra Utara pada Sabtu pekan lalu.
     
    “Kami juga mengangkut bantuan di kapal ini, untuk mengoptimalkan jalur laut dalam penyaluran harapan ke saudara-saudara kita,” ujar Pjs Corporate Secretary PIS Vega Pita dalam keterangan resminya dikutip Rabu (10/12/2025).
     
    MT Kasim juga mengangkut bantuan kemanusiaan. Kapal yang biasanya memuat BBM ini turut menjadi “kapal harapan” bagi keluarga yang kehilangan tempat tinggal maupun akses kebutuhan dasar.
     
    Tak jauh berbeda, MT Kamojang juga beroperasi tanpa henti dari Teluk Kabung menuju Meulaboh dan Krueng. Mengangkut 6.500 kilo liter BBM berupa solar B40, Pertalite, dan Pertamax.
     
    Dua kapal ini menjadi bukti bahwa distribusi energi tidak bisa berhenti, terlebih ketika masyarakat sangat membutuhkan pasokan yang stabil.
     
    PIS telah menyalurkan empat tahap bantuan untuk masyarakat terdampak. Bantuan dikirim ke Aceh, Sumut, dan Sumbar melalui kerja sama lintas entitas di PIS sebagai Sub Holding Integrated Marine Logistics (SH IML), yakni PT Pertamina Trans Kontinental (PTK), PT Pertamina Energy Terminal (PET), dan PT Pertamina Port and Logistics (PPL).
     
    Bantuan ini diberangkatkan untuk melengkapi pengiriman sebelumnya—dengan jalur darat, udara, dan laut melalui kapal-kapal PIS.
     
    Bantuan yang dikirim mencakup bahan makanan, kebutuhan bayi, perlengkapan mandi, kasur hingga selimut. Seluruhnya dipilih sesuai kebutuhan mendesak di lokasi bencana. Pada kesempatan ini, PIS juga melepas keberangkatan tim relawan SH IML yang bertugas mengawal distribusi bantuan ke Sumatra Barat.

     
    Vega mengatakan bahwa seluruh proses ini berangkat dari komitmen PIS sebagai bagian dari Pertamina Group untuk hadir di garis depan kondisi darurat.

    “Semoga apa yang kita lakukan hari ini dapat sedikit meringankan beban para korban terdampak serta membantu pemulihan kondisi pascabencana,” ujar Vega.
     
    Lewat operasi kapal yang nonstop, menembus ombak dan tantangan cuaca, PIS memastikan bahwa energi, bantuan, dan harapan tetap bergerak—hingga sampai pada mereka yang menunggu di ujung Sumatra. (*)

  • Kunjungan Parabowo ke Luar Negeri saat Musibah Banjir Sumatera Belum Sepenuhnya Kondusif Tuai Sindiran

    Kunjungan Parabowo ke Luar Negeri saat Musibah Banjir Sumatera Belum Sepenuhnya Kondusif Tuai Sindiran

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Keberangkatan Presiden Prabowo ke luar negeri saat kondisi Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh belum sepenuhnya pulih menjadi sorotan banyak pihak.

    Salah satunya disorot oleh penulis kondang Indonesia, Tere Liye, melalui akun media sosialnya.

    “‘Itu kalau tentara namanya desersi. Dalam keadaan bahaya, meninggalkan anak buah, waduh… Itu enggak bisa.’ *Prabowo, Desember 2025 (sebelum halan2 ke Pakistan),” sindir Tere Liye, dikutip pada Rabu (10/12/2025).

    “Kalau bupati yang disana dia umroh pakai duit pribadi salah,,, kalau yang ini butuh healing bang,,maklum udh tua,,nnti klau ndak darah tinggi nya kumat..,” balas warganet, di kolom komentar unggahan Tere Liye.

    Demikian pula penceramah kondang Ustaz Hilmi Firdausi. Meski tak spesifik menyebut nama pejabat, dia membagikan video ceramah K.H. Ahmad Baha’uddin Nursalim atau Gus Baha.

    “Nasihat Gus Baha untuk pejabat yang meninggalkan rakyatnya ketika musibah,” tulis Gus Hilmi.

    Dalam video itu, Gus Baha mengkritik perilaku pejabat yang justru meninggalkan wilayahnya ketika masyarakat sedang menghadapi bencana.

    Sindiran tersebut disampaikan dalam acara Ngaji Barengbbersama Prof. Dr. M. Quraish Shihab di Auditorium Prof. K.H. Abdul Kahar Mudzakir, Kampus Terpadu UII, Sleman, Senin (8/12/2024).

    Dalam ceramahnya, Gus Baha menekankan bahwa pejabat memiliki tanggung jawab moral untuk hadir dan mendampingi warganya ketika terjadi musibah.

    Ia mencontohkan tindakan pejabat yang tetap menunaikan perjalanan religius meski daerah yang dipimpinnya sedang terdampak banjir.

  • Terima Sanksi Nonaktif 3 Bulan, Ini Respon Bupati Aceh Selatan

    Terima Sanksi Nonaktif 3 Bulan, Ini Respon Bupati Aceh Selatan

    Banda Aceh, Beritasatu.com – Bupati Aceh Selatan, Mirwan MS, menyatakan menerima dengan lapang dada keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang menjatuhkan sanksi nonaktif selama tiga bulan kepadanya. Sanksi tersebut diberikan setelah Mirwan diketahui menunaikan ibadah umrah ketika wilayah Aceh Selatan sedang dilanda banjir dan tanah longsor.

    Mirwan menyebut keputusan itu sebagai pelajaran penting untuk memperbaiki profesionalisme dan meningkatkan kualitas pelayanan publik pada masa mendatang. Ia berharap kondisi di Aceh Selatan segera pulih sehingga pelayanan masyarakat dan penanganan bencana dapat berjalan tanpa hambatan.

    “Kita berharap keadaan segera kembali kondusif agar pelayanan kepada masyarakat, penanganan bencana, dan agenda pembangunan daerah dapat terus berjalan,” ujar Mirwan dalam keterangan resminya, Rabu (10/12/2025).

    Dalam pernyataannya, Mirwan menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Indonesia, khususnya warga Aceh dan Aceh Selatan, atas kegaduhan yang muncul akibat polemik kepergiannya ke Tanah Suci saat bencana terjadi. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk tokoh agama dan pemuda, untuk menjaga suasana damai serta mendukung percepatan penanganan bencana di Aceh Selatan dan wilayah Aceh lainnya.

    “Ajakan ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya menempatkan kepentingan daerah di atas segalanya,” tambah Mirwan.

    Sebelumnya diberitakan, selama menjalani masa nonaktif, Bupati Mirwan MS akan mengikuti program magang di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Program tersebut bertujuan memberikan ruang bagi Mirwan untuk memperbaiki diri serta memperdalam pemahaman mengenai tata kelola pemerintahan yang baik.

    Dengan sikap menerima sanksi ini, Mirwan berharap dapat kembali bertugas dengan lebih matang dan mampu memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Aceh Selatan.

  • Demi Cegah Bencana, Rektor UI Minta Pertimbangan Ulang Izin Alih Fungsi Hutan

    Demi Cegah Bencana, Rektor UI Minta Pertimbangan Ulang Izin Alih Fungsi Hutan

    Liputan6.com, Jakarta – Rektor Universitas Indonesia (UI), Prof. Heri Hermansyah meminta pertimbangan ulang pemerintah tentang izin konversi hutan yang digunakan untuk keperluan komersial.

    Pernyataan tersebut sebagai langkah untuk meminimalisir potensinya bencana alam yang lebih besar di masa yang akan datang. Hal tersebut dilansir dari Merdeka.com pada Rabu (10/12/2025) dalam sebuah keterangan pers.

    Menurutnya pertimbangan ulang izin konversi hutan sangatlah krusial, terutama di wilayah yang berfungsi aliran air atau penyangga saat terjadinya curah hujan tinggi.

    Hal tersebut bertujuan menjaga keseimbangan dari ekosistem dan mengurangi resiko banjir dan juga tanah longsor. Bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat (Sumbar), Sumatera Utara (Sumut) sudah menjadi bukti bahwa penyebab salah satunya kerusakan lingkungan.

    “Terjadinya bencana di tiga provinsi tersebut karena gabungannya dari cuaca yang ekstrem dan juga kerusakan lingkungan yang parah. Fenomena adanya kayu gelondongan terbawa arus menjadi bukti bahwa adanya deforestasi,” ujar Heri.

    Oleh karena itu, lanjut dia, langkah yang tegas sangat diperlukan untuk melindungi hutan lebih ekstra dari aktivitas eksploitasi yang merusak lingkungan.

    Heri Hermansyah menyoroti bagaimana pentingnya pemerintah untuk melihat kembali dari izin konversi hutan, karena yang dijadikan fokus utamanya adalah wilayah-wilayah yang secara geografis merupakan aliran air atau daerah penyangga saat terjadinya hujan ekstrem.

    Pertimbangan ulang ini diharapkan untuk mencegah terjadinya kembali bencana alam yang sangat-sangat merugikan masyarakat.

    Bencana alam yang sudah terjadi di Aceh. Sumatera Barat, Sumatera Utara menjadi contoh bagaimana dampak dari kerusakan lingkungan untuk masyarakat.

    “Kejadian tersebut semakin ditegaskan urgensinya untuk menjaga kelestarian hutan dari berbagai bentuk perusakan,” terang Heri.

    Heri juga mengatakan bencana dari tiga provinsi tersebut merupakan terjadinya dua faktor utama, yaitu kondisi cuaca yang ekstrem, dan adanya kerusakan alam yang terlah terjadi. Oleh karena itu, perizinan konversi hutan harus diperketat demi menjaga lingkungan.

    Hujan deras yang mengguyur Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam, Sumatera Barat,menyebabkan sungai di kawasan itu meluap dan menahan laju puluhan warga serta relawan medis bencana Sumatra.