Xcloud.id

provinsi: Aceh

  • Sangat Parah, Hampir Semua Bangunan Hancur!

    Sangat Parah, Hampir Semua Bangunan Hancur!

    Jakarta –

    Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, tak menampik parahnya kerusakan infrastruktur di daerah Aceh Tamiang. Hal itu ia ungkap saat melakukan tinjauan ke wilayah terdampak banjir dan longsor di Aceh pada Rabu (10/12/2025).

    AHY menjelaskan, kunjungan ini dilakukan untuk pemetaan kerusakan infrastruktur dan menyalurkan bantuan kepada masyarakat terdampak. Dalam kunjungan ini, ia menyebut banyak bangunan milik masyarakat dan pemerintah yang hancur parah.

    “Setelah melihat langsung kondisi di lapangan, memang sangat parah. Hampir semua struktur bangunan, baik milik masyarakat maupun milik pemerintah, hancur atau rusak berat akibat banjir besar dan longsor beberapa waktu lalu,” ungkap AHY dalam keterangan tertulisnya, Kamis (11/12/2025).

    AHY mengatakan, pemerintah saat ini fokus pada penanganan darurat bencana secara cepat dan efektif. Penanganan darurat ini penting untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi, termasuk ketersediaan tenda, air bersih, layanan kesehatan, hingga pemulihan aksesibilitas antardaerah.

    “Bantuan logistik, seperti beras dan sembako, harus terus mengalir karena masyarakat sama sekali tidak memiliki daya untuk mencukupi kebutuhan harian,” ucapnya.

    AHY menekankan perlunya percepatan pengerahan alat berat untuk mempercepat pembersihan dan perbaikan infrastruktur. Ia pun berharap Kementerian Pekerjaan Umum dapat bekerja efektif membuka kembali akses yang terputus.

    “Antar-kecamatan dan antar-desa harus bisa tersambung kembali, karena banyak jalan putus dan jembatan hancur yang perlu segera diperbaiki,” ungkapnya.

    “Pengerahan alat-alat berat seperti eskavator, loader, dan backhoe harus dikawal bersama, agar proses pembersihan dan perbaikan dapat berjalan cepat,” imbuhnya.

    Dalam kunjungannya, AHY juga memastikan tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, logistik, air bersih, hingga aktivitas sosial-ekonomi masyarakat menjadi prioritas. Setidaknya, terdapat 12 kecamatan yang saat ini masih mengalami pemadaman listrik total di Aceh Tamiang.

    Ia juga mendorong percepatan pemulihan layanan komunikasi yang saat ini terbatas di wilayah tersebut. “Saya datang karena ingin kita bersama-sama mempercepat proses pemulihan dan recovery untuk masyarakat,” pungkasnya.

    Lihat juga Video: Listrik di Aceh Tamiang Masih Belum Menyala!

    (ahi/kil)

  • Hendri Satrio: Setelah Purbaya, KDM Kesalip Lagi Gubernur Aceh

    Hendri Satrio: Setelah Purbaya, KDM Kesalip Lagi Gubernur Aceh

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pengamat Politik Hendri Satrio menyebut Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau KDM disalip Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualem.

    “Kliatannya KDM kesalip lagi, kesalip Gubernur Aceh, Mualem,” tulis Hendri dikutip dari unggahannya di X, Kamis (11/12/2025).

    Itu, kata dia, bukan pertama kalinya. Sebelumnya, KDM juga kesalip Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa,

    “Setelah sebelumnya kesalip Purbaya, ya gak? ya gak? ya gak?” ujarnya.

    Hendri tak menjelaskan konteks pernyataannya. Hanya saja, sebelumnya KDM menjadi tokoh politik yang mengemuka di ruang digital.

    KDM kerap viral di media sosial dan banyak diliput media. Karena aksinya yang dianggap dengan rakyat.

    Dia bahkan dianggap sebagai Mulyono selanjutnya. Merujuk pada Presiden ke-7 Jokowi yang sebelumnya juga dianggap sebagai politisi yang dekat dengan rakyat dengan gaya blusukannya.

    Belakangan, pejabat publik yang muncul dengan narasi positif di ruang digital datang dengan nama Purbaya Yudhi Sadewa. Purbaya dikenal dengan sosok yang lugas.

    Baru-baru ini, terutama sejak banjir dan longsor di Sumatera, Gubernur Aceh Mualem mendapat banyak sorotan dari media. Pernyataannya juga viral di media sosial.

    Mualem digambarkan sebagai sosok yang memperjuangkan masyarakat. Terutama warga Aceh.
    (Arya/Fajar)

  • Polres Aceh Tamiang Terima 2 Mesin Penghasil Embun Siap Minum

    Polres Aceh Tamiang Terima 2 Mesin Penghasil Embun Siap Minum

    Kualasimpang, Beritasatu.com — Polres Aceh Tamiang menerima dua unit mesin penghasil embun siap minum serta dua unit genset dari Slog Mabes. Bantuan ini diharapkan dapat memperkuat ketersediaan air bersih bagi masyarakat yang terdampak banjir.

    Mesin tersebut berfungsi menciptakan embun yang kemudian diolah menjadi air layak minum. Teknologi ini dinilai sangat membantu di tengah kondisi darurat, ketika akses air bersih menjadi tantangan utama bagi warga.

    “Alhamdulillah, kita telah menerima dua unit mesin penghasil embun siap minum dari Slog Mabes Polri. Kami mengucapkan terima kasih atas bantuan yang sangat bermanfaat di masa sulit ini,” kata Kapolres Aceh Tamiang AKBP Muliadi. Kamis (11/12/ 2025).

    Kapolres menjelaskan dua unit mesin berjenis Hamag Aquatech HMA6-SCW, termasuk dua genset pendukung akan langsung dimanfaatkan untuk kepentingan umum, terutama membantu masyarakat yang masih menghadapi keterbatasan pascabanjir.

    Ia menegaskan, kehadiran bantuan ini bukan hanya memberikan solusi praktis terhadap masalah air bersih, tetapi juga menunjukkan kepedulian dan kesiapsiagaan Polri dalam mendukung penanganan bencana di daerah.

    “Dengan adanya mesin ini, kami berharap kebutuhan air minum warga dapat segera terpenuhi, sehingga mempercepat proses pemulihan kondisi masyarakat pascabanjir,” ujarnya.

    Bantuan dari Slog Polri ini menjadi bentuk kolaborasi yang memperkuat layanan kemanusiaan di Aceh Tamiang, sekaligus menegaskan Polri terus hadir memberikan dukungan nyata bagi masyarakat dalam situasi apa pun.

  • Akses Rusak Parah, Pemkab Aceh Tenggara Percepat Pemulihan Pascabanjir

    Akses Rusak Parah, Pemkab Aceh Tenggara Percepat Pemulihan Pascabanjir

    Kutacane, Beritasatu.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Tenggara terus mempercepat proses pemulihan pascabanjir bandang yang melanda sejumlah wilayah di kabupaten tersebut dua pekan lalu. Bencana ini memporak-porandakan berbagai fasilitas umum, termasuk jalan penghubung dan jembatan utama yang vital bagi mobilitas warga.

    Kepala Dinas PUPR Aceh Tenggara, Sadli mengungkapkan, terdapat empat jembatan rangka baja mengalami kerusakan parah, ditambah sembilan jembatan gantung yang selama ini menjadi jalur penghubung menuju perkebunan warga turut terdampak.

    “Selain jalan, terdapat ruas jalan penghubung antardesa, kecamatan, bahkan jalan nasional antarkabupaten ikut amblas tergerus derasnya arus sungai,” ungkap Sadli.

    Ia menjelaskan, seluruh data yang dihimpun merupakan hasil pantauan dan perhitungan tim teknis di lapangan. Hingga kini, proses pendataan masih berjalan untuk memastikan skala kerusakan dan taksiran kerugian secara menyeluruh.

    “Perhitungan sementara total kerugian untuk perbaikan dan pemulihan infrastruktur negara harus menyiapkan anggaran berkisar Rp 500 miliar,” disampaikannya.

    Lebih lanjut, Sadli menegaskan, kerusakan infrastruktur di Aceh Tenggara tergolong sangat masif. Kondisi ini membuat pemkab tidak mampu melakukan pemulihan secara mandiri karena keterbatasan anggaran daerah.

    Pemkab Aceh Tenggara berharap adanya dukungan tambahan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh maupun pemerintah pusat agar fasilitas umum yang rusak dapat segera diperbaiki dan kembali digunakan masyarakat.

    Hingga kini, sejumlah akses jalan masih tertutup dan belum dapat dilalui kendaraan. Tim teknis terus bekerja untuk membuka jalur darurat guna mendukung mobilitas warga dan memastikan distribusi logistik tetap berjalan.

    Upaya pemulihan juga mencakup perbaikan tanggul yang jebol, pembersihan material banjir, seperti kayu dan lumpur, serta normalisasi aliran sungai guna mencegah bencana susulan. Pemkab Aceh Tenggara menegaskan percepatan pemulihan menjadi prioritas agar aktivitas warga dapat kembali normal dalam waktu secepat mungkin.

  • Gubernur Aceh-Sumbar Kompak Bantu Warga, Gus Hilmi Firdausi: Gubernur Sumut Saya Tidak Tau, Jabar No Komen

    Gubernur Aceh-Sumbar Kompak Bantu Warga, Gus Hilmi Firdausi: Gubernur Sumut Saya Tidak Tau, Jabar No Komen

    “Anehnya, anggaran belanja bencana di tahun 2026 tambah turun lagi, cuma Rp70 miliar,” kata Elfenda, dikutip pada Kamis (11/12/2025).

    Ia menjelaskan, total belanja daerah yang mencapai Rp12,5 triliun justru membuat proporsi BTT tampak sangat kecil hanya 0,8 persen.

    Padahal standar internasional untuk wilayah rawan bencana berada di kisaran 1,5 hingga 5 persen.

    Menurut Elfenda, kondisi ini memperlihatkan buruknya perencanaan anggaran.

    “Frekuensi perubahan yang tinggi ini mencerminkan instabilitas perencanaan fiskal dan lemahnya dasar perhitungan risiko bencana dalam penyusunan anggaran,” tegasnya.

    Ia juga menyinggung bahwa penyusunan APBD tampak tidak mempertimbangkan data risiko, termasuk peringatan cuaca dari BMKG.

    Pergeseran anggaran yang berkali-kali terjadi disebut sangat dipengaruhi tarik-menarik kepentingan, terutama pengalihan BTT ke proyek infrastruktur jalan yang kini tengah menuai sorotan hukum.

    Sementara itu, bencana yang melanda sejumlah wilayah di Sumut memperlihatkan lemahnya respons pemerintah.

    Mulai dari distribusi logistik yang tersendat, jalur evakuasi yang terhambat, hingga minimnya bantuan awal di lokasi terdampak.

    Beberapa kabupaten/kota bahkan terpaksa memakai dana talangan sambil menunggu dukungan dari provinsi.

    Elfenda menilai, pemangkasan BTT dilakukan tanpa dasar perhitungan risiko yang memadai dan minim perhatian dalam pembahasan di DPRD. Ia mendesak adanya evaluasi menyeluruh.

    “Gubernur Sumut Bobby Nasution harusnya bertanggung jawab sudah menggeser anggaran BTT yang begitu besar dibanding masa Pj Fatoni. Harus ada audit terhadap mekanisme penyusunan APBD yang tidak berbasis data terutama BMKG,” ujarnya.

  • Gunakan Sling Load, Distribusi LPG Pertamina Tembus Daerah Terisolasi

    Gunakan Sling Load, Distribusi LPG Pertamina Tembus Daerah Terisolasi

    Bisnis.com, JAKARTA — Upaya pemulihan kegiatan masyarakat di daerah bencana banjir dan longsor terus dilakukan pemerintah bersama sejumlah korporasi. Langkah itu untuk memastikan aktivitas masyarakat kembali bangkit.
     
    Satu langkah strategis dalam memulihkan kegiatan masyarakat dilakukan dengan menjamin pasokan energi, baik bahan bakar minyak (BBM) maupun gas elpiji tetap tersalurkan hingga ke area-area yang masih terisolasi.
     
    PT Pertamina (Persero), misalnya melakukan terobosan dengan melakukan metode pengiriman sling load menggunakan helikopter sebagai upaya mempercepat penyaluran Liquefied Petroleum Gas (LPG) ke wilayah Bener Meriah, Aceh, yang akses daratnya terputus akibat bencana.
     
    Pengiriman Bright Gas 12 kg sebanyak 72 tabung dilakukan menggunakan metode sling load atau menggantungkan barang dengan kabel sling pengaman, palet penyangga plastik, dan safety net, sudah dicek tingkat keamanannya.
     
    Model distribusi melalui sling load itu untuk pertama kalinya dilakukan dengan mempertimbangkan keamanan di setiap tahapannya, mulai dari pengecekan dan prosedur keselamatan, batas ketinggian terbang helikopter, panjang kabel sling, hingga penyusunan LPG agar bantuan energi ini tiba dengan cepat.
     
    Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri didampingi Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo Putra menyaksikan langsung proses pengiriman pertama LPG menggunakan sling load dari Bandara Malikussaleh, Lhokseumawe pada Rabu (10/12/2025).
     
    Hal itu juga semacam kado ulang tahun Pertamina ke-68, dan bentuk nyata komitmen agar energi bisa sampai lebih cepat kepada masyarakat Bener Meriah yang sedang menghadapi masa sulit.
     
    Dalam kesempatan itu, Simon Aloysius Mantiri memberi apresiasi kepada TNI, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Polri, dan instansi terkait serta kepada Perwira Pertamina yang terus hadir di lokasi menyalurkan energi sekaligus melanjutkan tugas kemanusiaan yang sudah dijalankan sejak beberapa waktu yang lalu.
     
    “Kami telah menyerahkan bantuan kepada 164 posko dan membantu ketersediaan energi di 111 dapur umum, selain itu juga mendorong BBM, mendorong avtur, BBM untuk alat berat, agar supaya alat berat dapat berfungsi,” ujarnya melalui keterangan resmi dikutip Kamis (11/12/2025).
     
    Dengan demikian, katanya langkah tersebut dapat mempercepat pembangunan akses jalan yang terputus, sehingga semua wilayah dapat tersambung dan penyaluran logistik dan kebutuhan-kebutuhan lainnya agar dapat lebih lancar.
    “Di Lhoksumawe kita semua dapat menyaksikan Perwira Pertamina memastikan bahwa energi tetap tersalurkan dan sampai ke saudara-saudara kita di Bener Meriah secepat dan seaman mungkin, apa pun tantangannya termasuk menggunakan helikopter dengan metode sling load pengiriman LPG,” kata Simon.
     
    Hal itu sekaligus arahan dari Presiden Prabowo Subianto pada saat Rapat Terbatas (Ratas) di Banda Aceh pada Minggu, 7 Desember 2025.
     
    Sementara itu, Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo Putra, mengatakan bahwa pengiriman ini juga merupakan bentuk kolaborasi erat dengan BNPB, TNI, Polri dan seluruh unsur terkait bersama perwira Pertamina.
     
    “Di lapangan, kami tidak bekerja sendiri. Upaya mempercepat distribusi LPG ke Bener Meriah ini bisa terjadi karena gotong royong dan koordinasi yang kuat, sehingga masyarakat dapat segera merasakan manfaatnya,” ujarnya.
     
    Pengiriman menggunakan helikopter Sikorsky S-61A yang lepas landas dari Bandara Sultan Iskandar Muda, Banda Aceh. Tepat satu jam kemudian, heli tiba di Bandara Malikussaleh dan langsung mengangkat paket pertama tanpa mendarat, demi mempercepat waktu tempuh menuju Bandara Rembele, Bener Meriah.
     
    Usai mengantarkan paket pertama, heli kembali lagi ke Malikussaleh untuk mengambil paket kedua, dan seterusnya paket ketiga untuk menutup rangkaian distribusi cepat melalui metode ini. Seluruh proses dijalankan tanpa jeda panjang, tanpa menunggu, karena setiap menit sangat berarti bagi masyarakat yang menantikan bantuan energi.

    Pasokan Air Bersih

    Sebelumnya, Pertamina juga telah turun untuk membantu masyarakat terdampak bencana banjir dan tanah longsor di Aceh Tamiang dengan menyalurkan air bersih siap minum.
     
    Pertamina Peduli bersama dengan Dinas Kesehatan Kota Tamiang, Wanadri dan Gabungan Mahasiswa Pencinta Alam (Mapala) Kota Medan, telah menyalurkan 45.000 liter air siap minum ke sejumlah titik padat penduduk yang terdampak bencana cukup berat dan jarang tersentuh bantuan, seperti Desa Pahlawan, Kampung Durian, dan Lapas Kampung Dalam. 

    Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Muhammad Baron menjelaskan, Pertamina berupaya merespons kebutuhan masyarakat, tak hanya terkait energi namun juga bantuan kemanusiaan yang saat ini mendesak untuk menjaga kesehatan dan kesejahteraan warga terdampak bencana.
     
    “Pertamina mengerahkan seluruh sumber daya dan personel untuk mendukung kegiatan di wilayah terdampak. Kami juga mengapresiasi berbagai pihak, yang bantu membantu sehingga air bersih bisa tiba di Aceh Tamiang,” kata Baron.
     
    Salah satu Relawan Pertamina Peduli dari Technical Planning Manager JOB Pertamina–Medco Simenggaris Subholding Upstream Pertamina, Neni Herawati menjelaskan, pengiriman air bersih ke Aceh Tamiang rencananya dilakukan pada 4 Desember, namun tertunda karena akses jalan masih terputus dan sulit dilalui. Suplai air berasal dari wilayah Berastagi, Dataran Tinggi Karo, Sumatra Utara yang berjarak sekitar 190 kilometer.

     
    “Mobilisasi air bersih terhambat karena akses jalan terputus, sehingga armada truk pengangkut air mencari jalan alternatif atau menunggu air surut. Tantangan lain adalah kapasitas angkut mobil air yang terbatas, namun karena air menjadi kebutuhan masyarakat yang sangat mendesak, Pertamina berkomitmen untuk terus menyalurkan air bersih setiap hari,” ujar Neni.
     
    Menurutnya, program ini akan terus berlanjut hingga sumber air sumur masyarakat kembali normal, layanan air beroperasi atau Water Treatment Plant (WTP) dapat dipasang untuk memproduksi air bersih di beberapa titik.
     
    Di tengah kelangkaan air bersih di Kota Tamiang, keberhasilan penyaluran bantuan ini tidak lepas dari kolaborasi berbagai pihak.
     
    “Berkat dukungan rekan-rekan Wanadri dan Gabungan Mapala Medan, akses menuju lokasi-lokasi sulit dapat kami tembus sehingga air bersih siap minum dapat tersalurkan kepada masyarakat. Kami telah berencana memproduksi air bersih melalui WTP, sehingga masyarakat bisa memiliki beberapa titik pasokan air yang lebih stabil,” kata Neni.
     
    Jika ketersediaan armada truk pengangkut air bertambah, lanjutnya, Pertamina Peduli akan meningkatkan volume distribusi termasuk untuk mendukung kebutuhan RSUD dan Puskesmas di wilayah terdampak di Aceh Tamiang. (*)

  • 6 Parpol Musiman dan Hilangnya Kedekatan dengan Masyarakat Nasional

    6 Parpol Musiman dan Hilangnya Kedekatan dengan Masyarakat Nasional

    Parpol Musiman dan Hilangnya Kedekatan dengan Masyarakat
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Partai politik menjadi salah satu jembatan komunikasi antara rakyat dengan penguasa.
    Pada masanya,
    partai politik
    pernah menjadi jalur komunikasi yang baik, menjadi tempat memberikan aspirasi untuk didengar oleh penguasa.
    Namun, di
    era digital
    , jalur komunikasi tersebut sudah
    by-pass
    , langsung.
    Dengan menyebut akun Prabowo Subianto di media sosial, masyarakat sudah bisa menyalurkan satu aspirasi tertentu.
    Era internet ini mengubah cara partai politik berkomunikasi dan merayu suara rakyat.
    Partai berbasis massa semakin menipis, sedangkan basis elektoral semakin banyak, atau dikenal dengan partai musiman.
    Hal ini disampaikan Pengamat Politik dari Lembaga Survei Indonesia (LSI), Djayadi Hanan, dalam acara diskusi yang diselenggarakan Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas, di Novotel Cikini, Jakarta Pusat, Rabu.
    Dia mengatakan, teknologi yang hadir di abad 21, khususnya terkait dengan dunia digital, memberikan akses langsung masyarakat kepada penguasa.
    Peristiwa ini membuat fungsi partai politik yang sebelumnya sebagai penyalur aspirasi hilang.
    Partai berbasis massa kemudian mulai bergeser, beradaptasi dengan pola elektoral, muncul saat dibutuhkan, dan hadir musiman saat pemilu.
    “Maka ada kecenderungan partai untuk menjadi partai elektoral. Jadi, dia hadir ya karena memang dia perlu hadir di masyarakat waktu pemilu saja,” ucap dia.
    Lektor Kepala dan Ketua Program Doktoral Ilmu Politik di Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) ini mengatakan, perubahan pola dari partai berbasis massa menjadi partai elektoral membuat suara partai politik tidak lagi relevan sebagai representasi masyarakat secara luas.
    Fenomena ini tak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di beberapa negara seperti Amerika, Australia, dan Inggris.
    Djayadi menyebut, di negara-negara digdaya pusat peradaban demokrasi tersebut, sudah mulai mengalami defisit keanggotaan partai politik.
    Alasannya sama, yakni partai mulai mengubah pola komunikasi mereka dari yang berbasis massa, dekat dengan rakyat dan memperjuangkan aspirasi rakyat, menjadi partai musiman yang hanya turun ketika pemilu akan berlangsung.
    “Di era sekarang memang sudah sulit mengharapkan (ada parpol berbasis massa). Kita cek lah di seluruh dunia, di Australia, di Amerika, di Inggris, jumlah orang yang menjadi anggota partai itu makin berkurang jumlahnya,” imbuh dia.
    Peneliti senior Pusako Unand, Muhammad Ichsan Kabullah, memiliki pandangan yang mirip terkait dengan pergeseran tren parpol berbasis massa menjadi parpol berbasis elektoral.
    Namun, Ichsan menilai, peristiwa ini bukan sebagai pola komunikasi baru di perpolitikan Indonesia, melainkan fenomena yang disebabkan oleh pragmatisme partai politik.
    Menurut dia, pola komunikasi musiman ini terjadi karena tak ada lagi parpol yang memperjuangkan ideologi mereka secara jelas dan tegas.
    “Kita tidak bisa membedakan partai Islam A dengan partai Islam B. Semuanya sama saja jualannya sama. Atau partai nasionalis misalnya hari ini, karena kita miskin ideologi. Nah, itu problemnya. Sehingga ini yang membuat kita berjarak,” ucap dia.
    Dia memberikan contoh, saat peristiwa bencana banjir di Sumatera, tidak ada partai politik yang menyinggung penyebab bencana, sekalipun sudah diketahui penyebab utamanya adalah deforestasi kawasan hutan Sumatera.
    Sekalipun itu partai politik lokal yang berada di Aceh.
    Menurut Ichsan, keengganan partai politik untuk memberikan gagasan idealis tentang peristiwa saat ini memberikan bukti bahwa parpol sendirilah yang menjaga jarak dengan masyarakat.
    Ichsan kemudian mengutip salah satu tulisan seorang antropolog politik India, Akhil Gupta, dalam
    Blurred Boundaries
    .
    Dalam tulisan itu disebutkan, masyarakat India sering memberikan posisi partai politik sebagai perpanjangan komunikasi dengan pemerintah.
    Kantor parpol dan aktor parpol dianggap menjadi salah satu titik poin komunikasi, sehingga partai politik bisa menjalankan fungsi utama mereka, termasuk menjadi bagian untuk menyalurkan program pemerintah.
    Di Indonesia bukan tak pernah terjadi.
    Program pangan murah juga pernah dilakukan beberapa partai politik.
    “Tapi itu kan sifatnya sangat event, seremonial, dan sebagainya (sebagai pemikat elektoral semata),” tutur dia.
    Djayadi Hanan kemudian menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang memisahkan pemilihan umum nasional dengan pemilihan umum tingkat daerah sebagai jalan tengah untuk memaksa kembali partai politik hadir lebih intens di tengah masyarakat.
    Putusan MK tersebut mengamanatkan agar ada jeda 2-2,5 tahun untuk penyelenggaraan pemilu di tingkat nasional maupun lokal.
    Mengapa hal ini dianggap sebagai jalan tengah?
    Djayadi menyebut, partai politik dengan basis elektoral akan mencari simpati masyarakat pada saat pemilu.
    Dengan pola pemilu yang semakin banyak, partai politik akan semakin sering mendengar dan mendekatkan diri dengan masyarakat.
    Dia memberikan contoh Amerika Serikat yang secara formal memiliki pemilu 2 tahun sekali, khususnya untuk anggota DPR mereka.
    Pilpres berlangsung empat tahun sekali, sedangkan senat 1/3 kursi diperebutkan setiap 2 tahun sekali.
    “Jadi, anggota DPR di Amerika itu sibuk sekali menghubungi masyarakat, baru selesai pemilu harus menghubungi lagi karena dia dalam dua tahun harus (mencari dukungan untuk) terpilih lagi,” kata dia.
    Rutinitas pemilihan di Amerika ini memberikan ruang interaksi antara partai politik dan masyarakat yang akan disuarakan aspirasinya kepada eksekutif.
    Sebab itu, Djayadi berharap, lebih banyak pemilu lebih baik untuk mengembalikan kehadiran parpol di tengah masyarakat.
    Dia bahkan sempat mengusulkan agar pemilihan dipisah pada tiga tahap, yakni pemilihan nasional, tingkat provinsi, dan terakhir kabupaten/kota.
    Namun, menurut dia, putusan MK menjadi jalan tengah terbaik saat ini untuk diakomodir pembentuk undang-undang sebagai upaya perbaikan menghadirkan kembali partai politik di tengah masyarakat.
    “Maka moderatnya saya kira ya keputusan MK itu moderatnya. Ya 2,5 tahun ada pemilu,” ujar dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Gus Ipul Klarifikasi soal Donasi Bencana: Tak Perlu Izin, Langsung Saja

    Gus Ipul Klarifikasi soal Donasi Bencana: Tak Perlu Izin, Langsung Saja

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan pemerintah tidak membatasi masyarakat untuk menggalang donasi bagi korban banjir dan longsor di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh.

    Dia justru memastikan pengurusan izin pengumpulan bantuan kebencanaan dapat dilakukan belakangan setelah proses penggalangan berlangsung.

    Pernyataan tersebut disampaikan Gus Ipul menanggapi viral pernyataan dirinya mengenai perizinan donasi publik yang ramai dibahas di media sosial. Menurutnya, aturan Kemensos bukanlah bentuk pelarangan, melainkan mekanisme pertanggungjawaban agar dana bantuan digunakan sesuai ketentuan.

    “Dipersilakan [donasi], tak perlu izin langsung saja. Tapi nanti kalau sudah selesai nanti bisa urus izinnya belakangan,” ujar Gus Ipul, Rabu (10/12/2025).

    Ia menambahkan masyarakat dipersilakan memulai pengumpulan bantuan terlebih dahulu. Pelaporan atau pengurusan izin dapat dilakukan setelah kegiatan berlangsung, selama ada transparansi dan akuntabilitas.

    Bagi Gus Ipul, hal yang terpenting adalah semangat tolong menolong sesama tidak boleh diganggu gugat oleh hambatan administrasi.

    “Kalau bencana silakan kumpulkan dulu, tapi kalau sudah selesai dilaporkan. Boleh [lakukan donasi dahulu],” katanya.

    Mensos juga menjelaskan bahwa izin dari Kemensos dibuat untuk membuat pertanggungjawaban publik atas kegiatan donasi yang dilakukan, bukan untuk membatasi donasi. Mekanisme tersebut dibuat agar pengumpulan donasi benar-benar digunakan untuk membantu korban bencana, bukan untuk disalahgunakan.

    Gus Ipul juga mengapresiasi berbagai aksi solidaritas yang dilakukan publik untuk membantu warga terdampak di tiga provinsi tersebut. Menurutnya, semangat gotong-royong harus difasilitasi Pemerintah agar bantuan bisa tersalurkan dengan cepat, tepat, dan transparan.

    Kemensos saat ini terus berkoordinasi dengan BNPB, TNI, Polri, serta pemerintah daerah untuk mempercepat penanganan darurat di wilayah terdampak. Bantuan logistik, dapur umum, dan assessment kebutuhan warga telah berjalan paralel di sejumlah titik terdampak bencana.

    Gus Ipul berharap kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dapat mempercepat pemulihan warga yang terdampak bencana banjir dan longsor di Sumatra.

    Sebelumnya, Mensos Gus Ipul membuat pernyataan pengajuan izin untuk menanggapi fenomena banyak artis hingga influencer yang giat menggalang bantuan untuk korban bencana di Sumatra.

    Beliau beranggapan bahwa siapapun dapat mengumpulkan donasi, baik perorangan atau lembaga dengan sebaiknya mengajukan izin terlebih dahulu. Pernyataan Gus Ipul mengenai mengurus izin terlebih dahulu menjadi viral dan ramai dikritik warganet.(Stefanus Bintang Agni)

  • “Kuburan Rumah” Bekas Banjir di Aceh Tamiang: Dikelilingi Lumpur, Jadi Tak Layak Huni

    “Kuburan Rumah” Bekas Banjir di Aceh Tamiang: Dikelilingi Lumpur, Jadi Tak Layak Huni

    “Kuburan Rumah” Bekas Banjir di Aceh Tamiang: Dikelilingi Lumpur, Jadi Tak Layak Huni
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Banjir bandang dan longsor yang menerjang wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang terjadi beberapa pekan lalu mengakibatkan kerusakan parah pada sejumlah desa, di mana lokasi terparah adalah Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh.
    Di Aceh, proses pemulihan berjalan agak lama lantaran infrastruktur yang terputus dan
    lumpur
    yang tak kunjung surut.
    Ada banyak rumah tertimbun lumpur hingga setinggi dada orang dewasa, bahkan beberapa bangunan hilang tertelan material lumpur yang mengeras bak semen.
    Pakar Kebijakan Publik dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menilai, tahap pemulihan harus difokuskan pada penataan kembali permukiman, relokasi, dan sosial ekonomi warga yang terdampak berat.
    Trubus menuturkan, penentuan lokasi relokasi menjadi poin krusial agar masyarakat tidak dikembalikan ke kawasan rawan.
    “Daerah yang sudah tertimbun lumpur atau berubah kontur tanahnya tidak layak lagi dihuni. Kalau dipaksakan, warga bisa kembali trauma dan ancaman bencana susulan tetap ada,” ujar Trubus, kepada Kompas.com, Kamis (10/12/2025).
    Senada, Ahli klimatologi dan perubahan iklim Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Erma Yulihastin, menilai, lokasi-lokasi yang terdampak
    banjir bandang
    dan longsor di Aceh berpotensi besar tidak lagi layak untuk ditempati.
    Hal itu disebabkan endapan lumpur atau sedimentasi yang cukup tebal dan berlapis-lapis yang kini mengering dan mengeras, sehingga mustahil dipulihkan dengan cara pembersihan biasa.
    Menurut Erma, pemulihan permukiman di wilayah yang tertimbun lumpur jauh lebih sulit jika dibandingkan dengan bencana lain seperti gempa, tsunami, atau banjir reguler.
    “Lumpur-lumpur itu mengeras, jadi semua yang terendam sangat sulit diambil dan diselamatkan,” ujar dia.
    Pada gempa bumi, reruntuhan masih dapat diangkat menggunakan alat berat untuk kemudian dibersihkan.
    “Tapi ini tidak bisa sama sekali, tingkat kesulitannya jauh lebih tinggi,” tegas dia.
    Menurut Trubus, pemerintah harus segera mengambil keputusan jelas terkait pemindahan warga, baik ke hunian sementara maupun ke lokasi relokasi permanen.
    Ia menekankan, penetapan lokasi harus mempertimbangkan aspek keselamatan, akses pendidikan, layanan kesehatan, dan peluang ekonomi.
    Selain itu, Trubus menilai, arahan Presiden mengenai pemanfaatan lahan untuk mendirikan rumah sementara merupakan langkah tepat, terutama bagi mereka yang rumahnya telah rusak total.
    “Ada rumah-rumah yang memang sudah tidak mungkin digunakan. Tertimbun lumpur, struktur tanah berubah, sulit dibersihkan. Tidak boleh lagi warga dipaksa tinggal di situ,” kata dia.
    Ia mengingatkan, banyak penyintas kehilangan mata pencarian akibat bencana, sehingga risiko jatuh ke jurang kemiskinan meningkat.
    Dalam kondisi demikian, pemerintah diminta memberi perhatian khusus pada kelompok masyarakat yang rentan.
    “Pembangunan kembali rumah, layanan pendidikan untuk anak-anak, hingga dukungan pemulihan ekonomi harus diprioritaskan. Pemerintah daerah harus benar-benar menyesuaikan intervensi dengan kebutuhan masyarakat, terutama masyarakat miskin,” ujar dia.
    Menurut Erma, kondisi sedimentasi ekstrem yang muncul pascabencana membuat beberapa titik pemukiman benar-benar tidak dapat direhabilitasi.
    Bahkan, proses pemetaan ulang wilayah terdampak perlu segera dilakukan untuk menentukan area mana yang sudah tidak mungkin dihuni kembali.
    “Kalau tetap direkonstruksi di tempat yang sama, justru menimbulkan persoalan baru. Ini berantai kalau tidak cepat diselesaikan,” kata Erma.
    Trubus menilai, proses pemulihan di Aceh harus dilakukan secara komprehensif, tidak hanya membangun kembali infrastruktur fisik tetapi juga memastikan warga bisa kembali hidup layak.
    Erma mengingatkan bahwa Aceh saat ini baru memasuki fase tanggap darurat, yang idealnya berlangsung satu hingga dua minggu.
    Namun, hingga minggu kedua, penanganan masih belum tuntas, sehingga BNPB telah memperpanjang status tanggap darurat untuk kedua kalinya.
    “Ini baru tanggap darurat, belum masuk tahap rehabilitasi dan
    recovery
    . Artinya, ketidakpastian bagi warga bisa semakin panjang kalau tidak dipercepat,” ujar dia.
    Erma menekankan pentingnya percepatan penanganan agar masyarakat terdampak tidak berlarut-larut menghadapi risiko lanjutan maupun beban psikologis akibat kehilangan tempat tinggal.
    “Korban tidak boleh terlalu lama berada dalam situasi ketidakpastian. Proses pemetaan, keputusan relokasi, dan rencana pemulihan harus segera dibuat,” kata dia.
    Menurut Trubus, sejumlah titik terdampak banjir dan longsor di Aceh perlu sesegera mungkin dilakukan pembersihan material lumpur, pendataan kerusakan rumah, serta penyiapan skema relokasi oleh pemerintah.
    Pemerintah daerah diminta bergerak cepat agar masyarakat yang kehilangan rumah tidak terus berlama-lama di pengungsian.
    “Jangan sampai mereka kembali ke tempat yang berbahaya. Pemulihan harus menjamin keamanan dan keberlanjutan hidup masyarakat ke depan,” tegas Trubus.
    Adapun warga yang rumahnya terdampak pengerasan lumpur tebal, dialami oleh Nasruddin (38), warga Dusun Meunasah Krueng Baroh, Desa Manyang Cut, Kecamatan Meureudu, Pidie Jaya.
    Nasruddin masih harus bertahan di lokasi pengungsian, dan keluarganya belum dapat pulang karena rumah mereka terkubur lumpur tebal sisa banjir bandang yang melanda kawasan tersebut.
    Tebalnya endapan lumpur, sekitar 1,5 meter di bagian depan rumah dan setinggi pinggang di dalam rumah, tidak mungkin dibersihkan dengan tenaga warga sendiri.
    Nasruddin menyebut satu-satunya cara hanyalah menggunakan alat berat, situasi yang juga dialami banyak keluarga lain di desanya.
    “Tidak sanggup kita bersihkan lumpur sekitar 1,5 lebih di depan, sedangkan di dalam rumah lumpur sepinggang,” kata Nasruddin, kepada Kompas.com, Senin (8/12/2025).
    Karena kondisi itu, warga Manyang Cut masih memilih bertahan di pos pengungsian.
    Sebagian kecil warga yang luapan lumpurnya tidak terlalu parah hanya berani kembali sesaat untuk mencuci pakaian, sebelum kembali lagi ke tempat pengungsian.
    “Sedangkan rumah belum ada yang membersihkan sampai hari ini. Bagaimana cara kita bersihkan, karena pembuangan tidak ada,” ujar dia.
    Setelah rumah warga korban banjir longsor tertelan lumpur dan mengeras, minimnya bantuan membuat warga mulai kelaparan dan kesulitan bertahan hidup.
    Muhammad Hendra Vramenia, warga Kampung Bundar di Kecamatan Karang Baru, menggambarkan kondisi memilukan yang terjadi.
    Ia menyebut, beberapa desa kini hilang ditelan lumpur, tertutup tumpukan kayu dan balok-balok raksasa.
    Salah satunya Desa Sekumur, yang sebelumnya dihuni sekitar 1.234 jiwa dengan 280 rumah.
    Kini, seluruh permukiman itu musnah setelah dihantam banjir setinggi hampir 7 meter.
    “Desanya sudah tidak ada lagi, rata tanah karena disapu banjir. Yang tersisa hanya bangunan masjid,” ujar Hendra, kepada Kompas.com, Sabtu (6/12/2025).
    Menurut Hendra, warga kini hidup dalam kecemasan.
    Kampung-kampung terputus dari akses luar, sementara logistik hampir tidak ada.
    Situasi serupa terjadi di Pematang Durian (Kecamatan Sekerak), Pantai Cempa, Babo, hingga Sulum.
    “Daerah ini masih terisolasi. Kalau ada bantuan, tolong tembus ke wilayah yang belum disentuh sama sekali. Karena 12 kecamatan di Aceh Tamiang terdampak. Makanya saya bilang ini seperti tsunami,” kata dia.
    Hendra meminta pemerintah pusat di Jakarta benar-benar memperhatikan kondisi Aceh Tamiang dan menetapkan kejadian tersebut sebagai bencana nasional.
    Ia menilai, kemampuan pemerintah daerah sangat terbatas dan tidak mungkin mampu memulihkan kerusakan yang begitu luas secara mandiri.
    “Penanganannya harus seperti saat pemerintah melakukan pemulihan pascatsunami di Banda Aceh. Jika tidak, situasinya bisa makin parah. Sekarang saja Aceh Tamiang sudah seperti kota yang dipenuhi limbah di mana-mana,” tutur Hendra.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Top 5 News: Nikita Mirzani Kritisi Hukum RI, Ari Lasso Hiatus Medsos

    Top 5 News: Nikita Mirzani Kritisi Hukum RI, Ari Lasso Hiatus Medsos

    Jakarta, Beritasatu.com – Sikap artis Nikita Mirzani yang mengkritisi kebobrokan hukum di Indonesia setelah divonis 6 tahun penjara atas kasus pemerasan Reza Gladys masuk dalam salah satu 5 top news Beritasatu.com sepanjang Rabu (10/12/2025).

    Berita tentang musisi Ari Lasso pamit dari media sosial putus dari Dearly Djoshua hingga sanksi terhadap Bupati Aceh Selatan Mirwan MS yang umrah di tengah banjir bandang juga menjadi artikel terpopuler.

    Top 5 News Beritasatu.com

    1. Hukuman Naik Jadi 6 Tahun, Nikita Mirzani Sebut Hukum Indonesia Bobrok

    Selebritas Nikita Mirzani langsung menyinggung soal bobroknya sistem hukum Indonesia setelah hukumannya dinaikkan menjadi enam tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tinggi Jakarta, Selasa (9/12/2025). Setelah putusan itu dibacakan, Nikita Mirzani mengunggah respons bernada kecewa lewat Insta Story yang dikutip Beritasatu.com pada Rabu (10/12/2025).

    “Mau siapa pun presidennya hukum di Indonesia akan selalu bobrok. Karena setiap individu gampang disogok. Ada uang semua lancar. Yang benar jadi salah, welcome to Indonesia,” tulis Nikita di akun Instagramnya.

    2. Terima Sanksi Nonaktif 3 Bulan, Ini Respons Bupati Aceh Selatan

     Bupati Aceh Selatan Mirwan MS menyatakan menerima dengan lapang dada keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang menjatuhkan sanksi nonaktif selama 3 bulan kepadanya. Sanksi tersebut diberikan setelah Mirwan diketahui menunaikan ibadah umrah ketika wilayah Aceh Selatan sedang dilanda banjir dan tanah longsor.

    “Kita berharap keadaan segera kembali kondusif agar pelayanan kepada masyarakat, penanganan bencana, dan agenda pembangunan daerah dapat terus berjalan,” ujarnya, Rabu (10/12/2025).

    3. Waspada! Bibit Siklon 91S Berpotensi Picu Cuaca Ekstrem di Sumsel

    Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Klimatologi Sumatera Selatan mengeluarkan peringatan dini terkait potensi cuaca ekstrem di wilayah Sumsel. Peringatan ini menyusul terpantaunya bibit siklon tropis 91S di Samudera Hindia.

    Koordinator Bidang Data dan Informasi BMKG Stasiun Klimatologi Sumsel, Nandang Pangaribowo menjelaskan posisi bibit siklon berkode 91S ini berada di sebelah barat Sumatera bagian selatan. Jaraknya yang cukup jauh dari daratan membuat kekuatannya diprediksi tidak akan meningkat drastis.

    “Pergerakan bibit siklon ini tetap berpotensi menambah curah hujan di wilayah Sumatera Selatan apabila bergerak mendekat,” ujar Nandang, Rabu (10/12/2025).

    4. Ari Lasso ‘Pamit’ dari Medsos Usai Bubar dengan Dearly Djoshua

    Musisi Ari Lasso mengumumkan akan istirahat sementara dari media sosial. Pernyataan ini mencuat di tengah hubungan asmaranya dengan Dearly Djoshua yang kandas. 

    Lewat akun Instagram pribadinya, @ari_lasso, Ari Lasso menyatakan akan detoks media sosial. Ia akan berhenti berbagi kabar lewat sosial media untuk sementara karena tengah fokus menangani sejumlah proyek yang masih ia rahasiakan.

    5. Pramono Ungkap Strategi Turunkan Kemacetan Jakarta

    Pemprov Jakarta menyubsidi penuh Trans Jabodetabek dengan tarif Rp 3.500 untuk 3,5 juta komuter harian. Kebijakan ini berhasil menurunkan peringkat kemacetan Jakarta ke urutan lima nasional, membuka potensi ekonomi baru dari data mobilitas.

    “Di tingkat global, Jakarta yang dahulu sering masuk daftar 20 kota termacet dunia kini melorot drastis ke kisaran peringkat 90,” ujar Gubernur Jakarta Pramono Anung dalam acara Beritasatu Regional Forum 2025 di Hotel Mulia Senayan, Jakarta, pada Rabu (10/12/2025) yang digelar media grup B-Universe yang menaungi BTV, Beritasatu TV, Beritasatu.com, Investor Daily, dan Jakarta Globe.