provinsi: Aceh

Ada Bencana, Bunga KUR di Aceh-Sumut-Sumbar 0% di 2026

Jakarta –

Pemerintah menerapkan keringanan kredit usaha rakyat (KUR) untuk masyarakat yang terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Nantinya pembukaan KUR baru mulai tahun depan akan dipatok bunga 0%.

Untuk pengajuan KUR baru, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto bilang per 1 Januari 2026, khusus untuk 3 provinsi tadi bunganya dibuat 0% dari awalnya 6%. Bunga 0% tersebut akan berlaku sampai Desember 2026.

Kemudian bunga KUR perlahan dinaikkan di tahun 2027 menjadi 3%. Lalu, berlanjut di 2028 kembali ke 6%.

“Debitur KUR baru yaitu per 1 Januari 2006 sampai 31 Desember 2026. Dengan tingkat suku bunga di tahun 2026 sebanyak 0%. Jadi tingkat suku bunganya bagi KUR adalah 0% dan 2027 jadi 3%. 2028 baru kembali ke 6%,” papar Airlangga ditemui di Pondok Indah Mal, Jakarta Selatan, Jumat (26/12/2025).

Sementara itu saat ini seluruh KUR di 3 provinsi tersebut sudah dibebaskan sementara. Airlangga mengatakan pembayaran bunga maupun cicilan KUR di 3 provinsi tersebut sedang dimoratoriumkan alias dihentikan sementara.

“Seluruh KUR UMKM di 3 provinsi, yaitu di Sumatera Utara, di Aceh, dan Sumbar dimoratoriumkan pembayaran bunga maupun cicilannya,” ujar Airlangga.

Dalam catatan detikcom, terdapat tiga fase relaksasi yang diberikan oleh pemerintah. Pertama, dari Desember 2025 hingga Maret 2026, debitur diperbolehkan untuk tidak membayar angsuran. Jadi lembaga keuangan apapun baik perbankan hingga asuransi juga tidak mendapatkan angsuran atau klaim. Dalam hal ini akan ada subsidi yang ditanggung pemerintah.

Kedua, pemerintah memberikan relaksasi periode tertentu hingga potensi penghapusan pembiayaan bagi debitur KUR existing, khususnya bagi pelaku usaha yang tidak dapat melanjutkan kegiatan usahanya akibat kerusakan parah.

Ketiga, bagi debitur yang masih dapat melanjutkan usahanya tetap mendapatkan relaksasi yakni perpanjangan tenor.

(hal/fdl)

26/12/2025 20:00
7 TNI Sebut Ada Bendera Bulan Bintang dan Pistol di Demo Ricuh Lhokseumawe Nasional

TNI Sebut Ada Bendera Bulan Bintang dan Pistol di Demo Ricuh Lhokseumawe
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Tentara Nasional Indonesia (TNI) menyebut ada bendera bulan bintang yang identik dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan pistol Colt M1911 dalam demo yang berujung ricuh di Lhokseumawe, Aceh.
Berdasarkan keterangan tertulis Pusat Penerangan (Puspen) TNI, Jumat (26/12/2025), TNI mengamankan seorang pedemo yang kedapatan membawa
senjata api
saat aksi unjuk rasa di Kota Lhokseumawe, Aceh, pada Kamis (25/12/2025) hingga Jumat (26/12/2025) dini hari.
Peristiwa tersebut bermula ketika sekelompok masyarakat berkumpul, melakukan konvoi, dan menggelar aksi demonstrasi.
“Sebagian mengibarkan
bendera bulan bintang
yang identik dengan simbol
GAM
,, disertai teriakan yang dinilai berpotensi memancing reaksi publik dan mengganggu ketertiban umum, khususnya di tengah upaya pemulihan Aceh pascabencana,” tulis Puspen TNI.
Menindaklanjuti laporan tersebut, Komandan Korem 011/Lilawangsa Kolonel Inf Ali Imran berkoordinasi dengan Polres Lhokseumawe.
Personel gabungan TNI dan Polri dari Korem 011/Lilawangsa serta Kodim 0103/Aceh Utara kemudian mendatangi lokasi.
“TNI-Polri mengutamakan langkah persuasif dengan mengimbau agar aksi dihentikan dan bendera diserahkan,” demikian keterangan Puspen TNI.
Namun, imbauan tersebut tidak diindahkan oleh massa.
Aparat akhirnya melakukan pembubaran secara terukur dengan mengamankan bendera untuk mencegah eskalasi situasi.
Dalam proses pembubaran, sempat terjadi adu mulut antara aparat dan massa.
Bahkan, disebutkan terdapat oknum masyarakat yang melakukan pemukulan terhadap aparat, termasuk Komandan Kodim dan Kapolres yang turut berada di lokasi.
Saat dilakukan pemeriksaan, aparat menemukan satu orang membawa satu pucuk senjata api jenis Colt M1911 beserta munisi, magazen, dan senjata tajam.
Orang tersebut kemudian diamankan dan diserahkan kepada pihak kepolisian untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
TNI menegaskan, pelarangan pengibaran bendera bulan bintang didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku.
“Karena simbol tersebut diidentikkan dengan gerakan separatis yang bertentangan dengan kedaulatan NKRI, sebagaimana diatur dalam Pasal 106 dan 107 KUHP, Pasal 24 huruf a, UU Nomor 24 Tahun 2009, serta PP Nomor 77 Tahun 2007,” tulis Puspen TNI.
Menurut TNI, koordinator lapangan aksi menyatakan peristiwa tersebut terjadi akibat selisih paham dan telah disepakati penyelesaian secara damai dengan aparat.
TNI mengimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi kebenarannya.
Ke depan, TNI bersama pemerintah daerah dan aparat terkait akan terus mengedepankan pendekatan dialogis, persuasif, dan humanis guna menjaga stabilitas keamanan serta mendukung pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat Aceh pascabencana.
“TNI berkomitmen menjaga Aceh tetap aman, damai, dan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia,” demikian pernyataan TNI.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

26/12/2025 19:36
8 BMKG Ingatkan Potensi Hujan Lebat-Sangat Lebat 26 Desember-1 Januari di Wilayah Ini Nasional

BMKG Ingatkan Potensi Hujan Lebat-Sangat Lebat 26 Desember-1 Januari di Wilayah Ini
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengimbau masyarakat mewaspadai potensi hujan lebat hingga sangat lebat yang akan terjadi pada periode 26 Desember 2025 hingga 1 Januari 2026.
Deputi Bidang Meteorologi BMKG Guswanto menjelaskan, keberadaan Siklon Tropis Grant di Samudera Hindia selatan Bengkulu dan
Bibit Siklon Tropis
96S di selatan Nusa Tenggara Barat (NTB), turut memberikan pengaruh tidak langsung berupa perlambatan dan pertemuan angin.
“Kondisi ini dapat meningkatkan potensi hujan dengan intensitas lebih tinggi di beberapa wilayah,” kata Guswanto melansir keterangan yang diunggah di situs BMKG, Jumat (26/12/2025).
Lebih rinci, Direktur Meteorologi Publik BMKG Andri Ramdhani menjelaskan, masyarakat yang beraktivitas di Aceh, Sumatera Utara, Bengkulu dan sebagian besar Pulau Jawa, NTB, NTT, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan Papua Selatan, perlu mewaspadai hujan lebat yang disertai kilat/petir dan angin kencang, pada medio 26-28 Desember 2025.
Potensi angin kencang juga dapat terjadi di Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Sulawesi Selatan, dan Maluku.
“Memasuki periode 29 Desember 2025–1 Januari 2026,
potensi hujan lebat
hingga sangat lebat masih dapat terjadi di Aceh, Sumatera Utara, Bengkulu, dan Nusa Tenggara Barat, disertai potensi angin kencang di beberapa wilayah lainnya,” jelas Andri.
Sementara itu, Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani meminta masyarakat untuk memantau informasi cuaca yang dapat berubah sewaktu-waktu, serta potensi dampak hidrometeorologi yang mungkin timbul.
“Di tengah perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, BMKG mengimbau masyarakat dan pemangku kepentingan agar tetap tenang namun waspada, serta berhati-hati dalam merencanakan aktivitas, terutama saat melakukan perjalanan darat, laut, dan udara, serta kegiatan luar ruang seperti ibadah, wisata, dan perayaan malam pergantian tahun,” imbuh Teuku.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

26/12/2025 19:17
Eks Jamaah Islamiyah Serahkan Bantuan ke Korban Bencana Sumatra

Surabaya (beritajatim.com) – Eks Jamaah Islamiyah (JI) menyerahkan bantuan kemanusiaan ke korban bencana alam banjir Sumatra, Kamis (25/12/2025). Bantuan itu diserahkan sebagai bentuk kepedulian sesama putra bangsa Indonesia.

Uang sebesar Rp 50 juta itu merupakan hasil dari pengumpulan eks JI Jawa Timur. Bantuan lantas diserahkan kepada Satgaswil Jatim Densus 88 Anti Teror untuk diberangkatkan langsung ke Sumatera.

Dana bantuan dari eks JI Jawa Timur itu diterima oleh Dede Nurjannata. Dede merupakan Eks JI Aceh yang saat ini juga sudah berikrar setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Saat ini, Dede dipercaya sebagai Ketua Posko Aliansi Gabungan. Dede bertugas mendata, menerima, dan menyalurkan bantuan bagi warga terdampak bencana di Aceh.

“Alhamdulillah, terima kasih kepada Satgaswil Aceh Densus 88 Anti Teror Polri dan semua pihak yang telah mempercayakan amanah ini. Semoga bantuan yang disalurkan membawa manfaat dan kebaikan bagi semua,” ujarnya.

Dede menjelaskan jika bantuan yang diterima dari semua pihak telah didata agar dapat diserahkan dengan tepat sasaran. Nantinya, para donatur bisa melihat langsung kemana bantuan diserahkan.

“Prinsip kita keterbukaan dan kemanfaatan untuk bersama. Jadi saya pastikan Insyaallah bantuan dari para donatur tepat sasaran,” jelasnya.

Dalam kegiatan penyerahan bantuan itu, turut pula berbagai lembaga kemanusiaan yang aktif membantu Densus 88 Anti Teror. Yakni Yayasan Islam Ar Rohmah (YASIROH), Lazis Ar-Rohmah, Yayasan Peduli Amal Mulia (Peduli Amal Untuk Negeri), serta LDS Al Hikmah Ngawi. Sinergi ini tidak hanya memulihkan kebutuhan warga pasca banjir, tetapi juga membuka ruang partisipasi sosial bagi mereka yang tengah menata ulang kehidupan. (ang/but)

26/12/2025 19:16
Ramai Pembubaran Massa di Lhokseumawe, Puspen TNI Ungkap Kronologi Ini

FAJAR.CO.ID, JAKARTA –Pusat Penerangan (Puspen) TNI buka suara terkait beredarnya video dan konten yang mempertontonkan aksi pembubaran massa yang melakukan aksi di Kota Lhokseumawe, Aceh pada Kamis (25/12).

Melalui unggahan resmi di akun media sosial resmi Pusat Penerangan TNI @Puspen_TNI, pihak TNI menyayangkan beredarnya video/konten yang memuat narasi tidak benar dan mendiskreditkan institusi TNI.

Puspen TNI menegaskan informasi yang berkembang tersebut tidak sesuai dengan fakta di lapangan dan berpotensi menyesatkan publik.

TNI menjelaskan bahwa peristiwa tersebut benar terjadi, bermula pada tgl 25 Desember 2025 pagi, berlanjut sampai tgl 26 Dini hari di Kota Lhokseumawe, ketika sekelompok masyarakat berkumpul, konvoi dan melaksanakan aksi demo, dan sebagian mengibarkan bendera bulan bintang yang identik dengan simbol GAM, disertai teriakan yang berpotensi memancing reaksi publik serta mengganggu ketertiban umum, khususnya di tengah upaya pemulihan Aceh pascabencana.

Setelah menerima laporan, Danrem 011/Lilawangsa, Kolonel Inf Ali Imran segera berkoordinasi dengan Polres Lhokseumawe dan bersama personel Korem 011/LW serta Kodim 0103/Aceh Utara mendatangi lokasi.

Aparat TNI–Polri mengutamakan langkah persuasif dengan menghimbau agar aksi dihentikan dan bendera diserahkan. “Namun karena imbauan tersebut tidak diindahkan, aparat melakukan pembubaran secara terukur dengan mengamankan bendera guna mencegah eskalasi situasi,” katanya dalam rilis tersebut, Jumat (26/12).

Dalam proses tersebut terjadi adu mulut, dan saat pemeriksaan terhadap salah satu orang dalam kelompok ditemukan 1 pucuk senjata api jenis Colt M1911 beserta munisi, magazen, dan senjata tajam. Yang bersangkutan kemudian diamankan dan diserahkan kepada pihak Kepolisian untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

26/12/2025 18:33
Ramai Pembubaran Massa di Lhokseumawe, Puspen TNI Ungkap Kronologi Ini

FAJAR.CO.ID, JAKARTA –Pusat Penerangan (Puspen) TNI buka suara terkait beredarnya video dan konten yang mempertontonkan aksi pembubaran massa yang melakukan aksi di Kota Lhokseumawe, Aceh pada Kamis (25/12).

Melalui unggahan resmi di akun media sosial resmi Pusat Penerangan TNI @Puspen_TNI, pihak TNI menyayangkan beredarnya video/konten yang memuat narasi tidak benar dan mendiskreditkan institusi TNI.

Puspen TNI menegaskan informasi yang berkembang tersebut tidak sesuai dengan fakta di lapangan dan berpotensi menyesatkan publik.

TNI menjelaskan bahwa peristiwa tersebut benar terjadi, bermula pada tgl 25 Desember 2025 pagi, berlanjut sampai tgl 26 Dini hari di Kota Lhokseumawe, ketika sekelompok masyarakat berkumpul, konvoi dan melaksanakan aksi demo, dan sebagian mengibarkan bendera bulan bintang yang identik dengan simbol GAM, disertai teriakan yang berpotensi memancing reaksi publik serta mengganggu ketertiban umum, khususnya di tengah upaya pemulihan Aceh pascabencana.

Setelah menerima laporan, Danrem 011/Lilawangsa, Kolonel Inf Ali Imran segera berkoordinasi dengan Polres Lhokseumawe dan bersama personel Korem 011/LW serta Kodim 0103/Aceh Utara mendatangi lokasi.

Aparat TNI–Polri mengutamakan langkah persuasif dengan menghimbau agar aksi dihentikan dan bendera diserahkan. “Namun karena imbauan tersebut tidak diindahkan, aparat melakukan pembubaran secara terukur dengan mengamankan bendera guna mencegah eskalasi situasi,” katanya dalam rilis tersebut, Jumat (26/12).

Dalam proses tersebut terjadi adu mulut, dan saat pemeriksaan terhadap salah satu orang dalam kelompok ditemukan 1 pucuk senjata api jenis Colt M1911 beserta munisi, magazen, dan senjata tajam. Yang bersangkutan kemudian diamankan dan diserahkan kepada pihak Kepolisian untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

26/12/2025 18:33
Daftar UMP 2026 Tertinggi dan Terendah di Indonesia, Jakarta Paling Atas

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah daerah secara bertahap telah mengumumkan besaran upah minimum provinsi (UMP) 2026. DKI Jakarta tercatat memiliki upah tertinggi, yakni mencapai Rp5,72 juta.

Presiden Prabowo Subianto sejatinya telah meneken Peraturan Pemerintah (PP) No. 49/2025 tentang Pengupahan pada 17 Desember 2025. Upah minimum tersebut, baik provinsi hingga sektoral kabupaten/kota, berlaku terhitung mulai 1 Januari 2026.

“Upah minimum provinsi tahun 2026, upah minimum sektoral provinsi tahun 2026, upah minimum kabupaten/kota tahun 2026, dan upah minimum sektoral kabupaten/kota tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun 2026,” tulis beleid tersebut, dikutip pada Jumat (26/12/2025).

Pada Pasal 26 ayat (2) juga tertulis bahwa penyesuaian nilai upah minimum dihitung menggunakan formula penghitungan upah minimum dengan mempertimbangkan variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu.

Kemudian, penghitungan nilai upah minimum provinsi dilakukan oleh dewan pengupahan provinsi dan hasil tersebut direkomendasikan kepada gubernur melalui dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan provinsi.

Untuk diketahui, perubahan pokok dalam ketentuan upah minimum dalam PP ini antara lain terkait dengan indeks tertentu pada formula penghitungan upah minimum dan penambahan jenis upah minimum. Indeks tertentu dalam hal ini yang dilambangkan dengan alpha, ditetapkan pada rentang 0,50 sampai dengan 0,90.

Melihat dari 37 provinsi yang telah melaporkan UMP 2026, tercatat kenaikan tertinggi secara persentase adalah Sulawesi Tengah, yang mencapai 9,08% atau sejumlah Rp264.565. Dengan demikian, UMP wilayah tersebut naik menjadi Rp3.179.565 dari sebelumnya Rp2.915.000.

Terendah, UMP 2026 Nusa Tenggara Barat (NTB) hanya naik 2,73% atau setara Rp70.930 dari Rp2.602.931 menjadi Rp2.673.861.

Sementara melihat peningkatan secara nominal, tertinggi berada di wilayah DKI Jakarta yang naik Rp333.115 atau setara 6,17% menjadi Rp5.729.876. DKI Jakarta juga tercatat menjadi provinsi dengan UMP tertinggi se-Indonesia.

Adapun, UMP terendah secara nilai berada di Jawa Barat, yakni senilai Rp2.327.386,07. Jumlah tersebut pun telah mengalami kenaikan 5,77% atau setara Rp126.368,82.

Sementara itu, Aceh belum menetapkan UMP 2026.

Berikut daftar UMP 2026 di Seluruh Provinsi Indonesia:

UMP DKI Jakarta 2026: naik 6,17% atau Rp333.115 menjadi Rp5.729.876
UMP Papua Pegunungan 2026: naik 5,2% atau Rp222.864 menjadi Rp4.508.714
UMP Papua Selatan 2026: naik 5,19% atau Rp222.250 menjadi Rp4.508.100
UMP Papua 2026: naik 3,51% atau Rp150.433 menjadi Rp4.436.283
UMP Papua Tengah 2026: tetap Rp4.285.848
UMP Kepulauan Bangka Belitung 2026: naik 4,09% atau Rp158.400 menjadi Rp4.035.000
UMP Sulawesi Utara 2026: naik 6,02% atau Rp227.205 menjadi Rp4.002.630
UMP Sumatra Selatan 2026: naik 7,1% atau Rp261.392 menjadi Rp3.942.963
UMP Sulawesi Selatan 2026: naik 7,21% atau Rp263.560 menjadi Rp3.921.088
UMP Kepulauan Riau 2026: naik 7,06% atau Rp255.866 menjadi Rp3.879.520
UMP Papua Barat 2026: naik 6,25% atau Rp226.000 menjadi Rp3.841.000
UMP Riau 2026: naik 7,74% atau Rp271.720 menjadi Rp3.780.495
UMP Kalimantan Utara 2026: naik 5,45% atau Rp195.083 menjadi Rp3.775.243
UMP Papua Barat Daya 2026: naik 4,2% atau Rp152.000 menjadi Rp3.766.000
UMP Kalimantan Timur 2026: naik 5,12% atau Rp183.117,23 menjadi Rp3.762.431
UMP Kalimantan Selatan 2026: naik 6,54% atau Rp228.805 menjadi Rp3.725.000
UMP Kalimantan Tengah 2026: naik 6,12% atau Rp212.517 menjadi Rp3.686.138
UMP Maluku Utara 2026: naik 3% atau Rp102.240 menjadi Rp3.510.240
UMP Jambi 2026: naik 7,32% atau Rp236.962 menjadi Rp3.471.497
UMP Gorontalo 2026: naik 5,69% atau Rp183.413 menjadi Rp3.405.144
UMP Maluku 2026: naik 6,14% atau Rp192.790 menjadi Rp3.334.490
UMP Sulawesi Barat 2026: naik 6,81% atau Rp211.504 menjadi Rp3.315.934
UMP Sulawesi Tenggara 2026: naik 7,58% atau Rp232.944,48 menjadi Rp3.306.496,18
UMP Sumatra Utara 2026: naik 7,9% atau Rp236.412 menjadi Rp3.228.949
UMP Bali 2026: naik 7,04% atau Rp210.898 menjadi Rp3.207.459
UMP Sumatra Barat 2026: naik 6,3% atau Rp188.762 menjadi Rp3.182.955
UMP Sulawesi Tengah 2026: naik 9,08% atau Rp264.565 menjadi Rp3.179.565
UMP Banten 2026: naik 6,74% atau Rp195.762 menjadi Rp3.100.881
UMP Kalimantan Barat 2026: naik 6,12% atau Rp176.266 menjadi Rp3.054.552
UMP Lampung 2026: naik 5,35% atau Rp154.664 menjadi Rp3.047.734
UMP Bengkulu 2026: naik 5,89% atau Rp157.210,6 menjadi Rp2.827.250
UMP NTB 2026: naik 2,73% atau Rp70.930 menjadi Rp2.673.861
UMP NTT 2026: naik 5,45% atau Rp126.929 menjadi Rp2.455.898
UMP Jawa Timur 2026: naik 6,11% atau Rp140.896 menjadi Rp2.446.881
UMP DI Yogyakarta 2026: naik 6,78% atau Rp153.415 menjadi Rp2.417.495
UMP Jawa Tengah 2026: naik 7,28% atau Rp158.037 menjadi Rp2.327.386
UMP Jawa Barat 2026: naik 5,77% atau Rp126.369 menjadi Rp2.317.601

26/12/2025 18:16
Update Bencana Sumatra-Aceh: 1.137 Korban Jiwa, 21 Daerah Transisi Status Darurat

Bisnis.com, JAKARTA – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) merilis data terbaru bencana hidrometeorologi di Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh. Total korban jiwa sebanyak 1.137, korban hilang menjadi 163 jiwa, dan 457.255 pengungsi.

Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari menjelaskan terjadi penambahan dua korban jiwa pada hari ini, Jumat (26/12/2025). Penambahan jumlah korban jiwa berada di Aceh dan Sumatra Barat.

Selain korban jiwa, Abdul menjelaskan sebanyak 21 daerah di tiga provinsi telah melakukan transisi darurat ke pemulihan.

“Di Aceh ada 6 kabupaten/kota yang sudah menyatakan transisi darurat. Pada fase transisi darurat bedanya dengan tanggap darurat selain masih melakukan lima aspek prioritas, pemerintah juga secara pararel kemudian masuk pada fase recovery,” kata Abdul saat konferensi secara daring di akun YouTube @BNPB Indonesia, Jumat (26/12/2025).

Dari data yang dipaparkan Abdul, di Aceh kabupaten/kota yang telah melakukan transisi, yakni:

1. Aceh Tenggara

2. Aceh Selatan

3. Kota Subulussalam

4. Kota Langsa

5. Aceh Singkil (proses pengesahan SK)

6. Aceh Besar (proses pengesahan SK)

Di Sumatra Utara transisi darurat ke pemulihan dilakukan oleh:

1. Deli Serdang

2. Langkat

3. Mandailing Natal

4. Kota Sibolga

5. Kota Padang Sidempuan

6. Batubara

7. Binjai (proses SK)

8. Tebing Tinggi (proses SK)

9. Tapanuli Selatan

10. Tapanuli Tengah

Sedangkan di Sumatra Barat transisi darurat ke pemulihan berada di kabupaten/kota:

1. Kota Padang Panjang

2. Pasaman

3. Solok

4. Padang Pariaman

5. Kota Pariaman

6. Lima Puluh Kota (proses pengesahan SK)

7. Pesisir Selatan (proses pengesahan SK)

8. Kota Padang (proses pengesahan SK)

Sementara itu, sejumlah jalan dan jembatan terdampak telah kembali berfungsi. Di Aceh, kata Abdul, 33 dari 38 ruas jalan nasional sudah diperbaiki; 11 dari 12 jalan nasional di Sumatra Utara telah diperbaiki; dan Sumatra Barat sudah rampung secara menyeluruh.

“Sehingga dari total kumulatif dari tiga provinsi 80 titik ruas terdampak, 74 ruas sudah operasional sehingga kisaran progres per Harini 92,5%,” papar Abdul.

Abdul menuturkan untuk perbaikan jembatan di Aceh, sebanyak 9 jembatan telah diperbaiki, Sumatra Utara dan Sumatra Barat telah rampung secara menyeluruh. Sehingga 26 dari 33 jembatan kembali berfungsi.

26/12/2025 18:07
Smong dan Pentingnya Mitigasi Bencana

Sementara itu, masyarakat di Batu Berlayar, Kecamatan Teupah Selatan, Kabupaten Simeulue, Provinsi Aceh, menggelar kenduri laut dan peringatan 21 tahun bencana tsunami dengan zikir akbar dan doa bersama.

Kegiatan tersebut dipusatkan di Pantai Ujung Balla, Desa Pulau Bengkalak, Kecamatan Teupah Selatan, Kabupaten Simeulue, Kamis.

Kenduri laut dan peringatan 21 tahun tsunami dihadiri Bupati Simeulue Muhammad Nasrun Mikaris dan Wakil Bupati (Wabup) Simeulue Nusar Amin, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Simeulue Rasmanuddin A Rahim, serta para pejabat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simeulue.

Ketua Panitia Kenduri Laut Ali Hamdan mengatakan kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai rasa syukur kepada Allah serta momentum mengenang bencana tsunami yang terjadi 21 silam.

“Masyarakat Simeulue mengenal tsunami dengan smong. Smong ini menjadi kearifan lokal dalam mitigasi bencana sejak beberapa generasi silam. Dari kearifan lokal tersebut banyak masyarakat selamat dari bencana tsunami,” katanya.

Smong sendiri merupakan kearifan lokal berupa sastra lisan (nyanyian, cerita, syair) yang berasal dari suku Simeulue, Aceh. Berisi pengetahuan turun-temurun tentang tanda-tanda tsunami (gempa kuat, air laut surut drastis) dan cara menyelamatkan diri dengan lari ke tempat tinggi. Pada peristiwa tsunami Aceh 2004, smong terbukti efektif menyelamatkan ribuan nyawa karena diwarisi dari pengalaman tsunami 1907.

Dalam bahasa Simeulue (Devayan), Smong sepadan maknanya dengan hempasan gelombang air laut besar (tsunami). Berawal dari pengalaman pahit masyarakat Simeulue saat tsunami besar melanda pada1907, yang menelan banyak korban. Smong mengajarkan tanda-tanda alam yang muncul sebelum tsunami (peringatan dini), seperti gempa bumi yang sangat kuat dan air laut yang surut drastis hingga ikan terdampar di pantai.

Pesan utamanya adalah jika terjadi gempa kuat terasa dan air laut surut mendadak, segera lari ke tempat tinggi.

Tradisi lisan ini disampaikan secara turun-temurun melalui cerita rakyat, nyanyian, dan syair yang mudah diingat anak-anak. Saat tsunami 2004, pengetahuan Smong membuat penduduk Simeulue lebih sigap, sehingga dari 78.000 penduduk, hanya sedikit yang menjadi korban, menjadikannya contoh mitigasi bencana yang sangat berhasil.

Smong bukan hanya pengetahuan, tetapi juga simbol ketahanan dan identitas budaya masyarakat Simeulue yang terus diwariskan dan bahkan menjadi nama panggilan. Nilai Smong kini dipelajari dalam berbagai disiplin ilmu, termasuk antropologi, pendidikan, dan kebencanaan, sebagai media penyampai ilmu mitigasi yang efektif.

26/12/2025 17:36
2 Demo di Aceh Ricuh, Komisi I DPR Imbau Aparat dan Warga Saling Tahan Diri Nasional

Demo di Aceh Ricuh, Komisi I DPR Imbau Aparat dan Warga Saling Tahan Diri
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Komisi I DPR RI mengimbau aparat dan masyarakat di Aceh sama-sama menahan diri untuk mencegah gesekan semakin meluas di tengah proses penanggulangan bencana.
Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono saat menanggapi terjadi kericuhan saat pembubaran sekelompok massa di
Aceh
yang menuntut penetapan
status bencana nasional
.
“Saya memahami bahwa masyarakat memiliki niat baik untuk menyalurkan bantuan kepada korban bencana, sekaligus menyuarakan aspirasi agar penanganan banjir mendapat perhatian lebih dari pemerintah pusat,” ujar Dave saat dikonfirmasi, Jumat (26/12/2025).
“Namun, dalam situasi darurat seperti ini, setiap pihak perlu menahan diri agar tidak terjadi gesekan yang justru memperburuk keadaan,” sambungnya.
Dave pun mengaku prihatin dan menyesalkan terjadi bentrokan antara aparat TNI-Polri, dengan masyarakat yang hendak menyalurkan bantuan kemanusiaan sambil menyuarakan aspirasinya.
“Peristiwa ini sangat disayangkan, terlebih terjadi di tengah kondisi bencana banjir yang seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat solidaritas dan kepedulian bersama,” jelas Dave.
Oleh karena itu, Dave berharap agar semua pihak tetap fokus dan memprioritaskan proses
penanganan pasca bencana
, kendati memiliki pandangan politik yang berbeda.
“Penanganan bencana harus menjadi prioritas utama, sementara perbedaan pandangan politik hendaknya disalurkan melalui mekanisme yang tepat,” kata Dave.
“Mari kita jadikan peristiwa ini sebagai pelajaran berharga untuk menjaga persatuan, mengedepankan kemanusiaan, dan memperkuat kepercayaan antara masyarakat dan aparat,” pungkasnya.
Sebagai informasi, kericuhan terjadi di wilayah Simpang Kandang, Lhokseumawe, Aceh saat petugas gabungan TNI-Polri membubarkan massa yang berdemonstrasi.
Sambil mengibarkan bendera putih dan bendera bulan bintang serta spanduk, mereka mendesak pemerintah pusat segera menetapkan bencana nasional untuk banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi di tiga provinsi di Sumatera.
Massa menilai pemerintah pusat telah melanggar perjanjian Helsinki, jika tuntutan soal status bencana tersebut tidak dipenuhi.
Komandan Korem (Danrem) 011/Lilawangsa, Kolonel Infanteri Ali Imran memimpin langsung pembubaran iring-iringan kelompok masyarakat tersebut.
Pihak TNI berdalih aksi yang berlangsung di Jalan Nasional Banda Aceh-Medan itu dibubarkan karena mengganggu arus lalu lintas.
Seorang warga juga dikabarkan ditangkap aparat karena diduga membawa senjata.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

26/12/2025 16:06