provinsi: Aceh

1 Dedi Mulyadi Siapkan Rp 1 Miliar untuk Pulangkan 300 Warga Jabar dari Aceh Bandung

Dedi Mulyadi Siapkan Rp 1 Miliar untuk Pulangkan 300 Warga Jabar dari Aceh
Tim Redaksi
BANDUNG, KOMPAS.com
– Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyiapkan anggaran Rp 1 miliar untuk memfasilitasi pemulangan sekitar 300 warga Jawa Barat yang saat ini berada di Aceh, yang terdampak bencana.
Ia mengatakan, bantuan tersebut disiapkan untuk mendukung mobilisasi warga agar dapat kembali ke Jawa Barat setelah proses pendataan selesai dilakukan.
“Ini saya bersama wargi-wargi Jawa Barat yang ada di Aceh. Di sini ada kurang lebih 300 warga Jawa Barat yang akan kembali lagi ke Jawa Barat, dari Takengon dan sekitarnya,” ujar Dedi dikutip dari akun Instagram pribadinya dan dikonfirmasi ulang, Sabtu (13/12/2025).
Menurut Dedi, sebagian warga Jawa Barat di Aceh mengalami keterbatasan ekonomi sehingga membutuhkan bantuan pemerintah untuk kepulangan mereka.
“Karena banyak antara warga itu yang tidak punya uang. Mudah-mudahan, tapi nanti datanya dilengkapin dulu,” katanya.
Mantan Bupati Purwakarta itu menambahkan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebelumnya telah memfasilitasi pemulangan lebih dari 100 keluarga ke daerah asal.
Ia juga mengingatkan warga Jawa Barat di Aceh agar tetap menjaga diri dan menghormati daerah tempat mereka berada.
“Untuk itu, jaga diri semua warga Jabar, sing sarehat. Kemudian, dan tetap mencintai tanah Aceh. Kemudian dan Terima kasih, salam untuk semuanya,” pungkas Dedi.
Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat
Dedi Mulyadi
memastikan proses pemulangan 47 warga Jabar yang terdampak banjir di Aceh segera rampung.
Mereka diterbangkan kembali ke Jawa Barat pada Sabtu (13/12/2025) menuju kampung halaman masing-masing di Sukabumi dan Cirebon.
Selain memulangkan 47 warga itu, Dedi yang saat ini berada di Aceh mengalihkan fokus pada penyelamatan kelompok lain yang masih terisolasi di wilayah berbeda, terutama Aceh Tengah dan Aceh Utara.
Ia mengonfirmasi masih ada sekitar 25 warga Jabar yang terjebak di Takengon, Aceh Tengah.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

14/12/2025 16:21
Waspada Ancaman Megathrust, Ini Daftar 14 Zona Merah Indonesia

Jakarta: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melalui dokumen Peta Sumber dan Bahaya Gempa Indonesia 2024 merilis pembaruan yang menyoroti keberadaan 14 zona megathrust di Indonesia yang diklasifikasikan sebagai “zona merah”.

Pembaruan ini mengindikasikan meningkatnya potensi terjadinya gempa besar beserta ancaman tsunami di kawasan-kawasan tersebut.

Para pakar menegaskan bahwa perubahan dalam peta ini bukan sekadar penambahan lokasi semata, melainkan mencerminkan pergeseran distribusi potensi gempa. Kondisi tersebut menuntut peningkatan kewaspadaan serta langkah mitigasi yang lebih menyeluruh.

Jika dibandingkan dengan peta tahun 2017 yang mencatat 13 zona megathrust, edisi 2024 menambahkan satu zona baru sehingga totalnya menjadi 14.

Bertambahnya zona ini menjadi peringatan bahwa daerah yang sebelumnya dinilai relatif aman perlu meninjau ulang kesiapan menghadapi bencana, mulai dari penguatan infrastruktur hingga peningkatan kesadaran masyarakat.

Terdapat zona megathrust Jawa dengan potensi gempa berkekuatan maksimal 9,1. Beberapa zona tercatat memiliki potensi gempa hingga 8,9, seperti Enggano dan Mentawai-Pagai.

Berikut ini daftar 14 zona Megathrust dan potensi maksimal magnitude:

1. Zona Megathrust Aceh-Andaman potensi gempa dengan magnitudo maksimal 9,2.

2. Zona Megathrust Nias-Simelue potensi gempa dengan magnitudo maksimal 8,7.

3. Zona Megathrust Batu potensi gempa dengan magnitudo maksimal 7,8.

4. Zona Megathrust Mentawai-Siberut potensi gempa dengan magnitudo maksimal 8,9.

4. Zona Megathrust Mentawai-Pagai potensi gempa dengan magnitudo maksimal 8,9.

6. Zona Megathrust Enggano potensi gempa dengan magnitudo maksimal 8,9.

7. Zona Megathrust Jawa potensi gempa dengan magnitudo maksimal 9,1.

8. Zona Megathrust Jawa bagian barat potensi gempa dengan magnitudo maksimal 8,9.

9. Zona Megathrust Jawa bagian timur potensi gempa dengan magnitudo maksimal 8,9.

10. Zona Megathrust Sumba potensi gempa dengan magnitudo maksimal 8,9.

11. Zona Megathrust Sulawesi Utara potensi gempa dengan magnitudo maksimal 8,5.

12. Zona Megathrust Palung Cotobato potensi gempa dengan magnitudo maksimal 8,3.

13. Zona Megathrust Filipina Selatan potensi gempa dengan magnitudo maksimal 8,2.

14. Zona Megathrust Filipina Tengah potensi gempa dengan magnitudo maksimal 8,1.

Kapan Megathrust terjadi?

Terkait soal kapan perkiraan gempa Megathrust terjadi, BMKG belum memiliki informasi pasti. Kepala BMKG Dwikorita Karnawati menyebut pihaknya terus membicarakan isu ini agar masyarakat bersiap menghadapi efek dari megathrust di Indonesia.

Pembahasan mengenai isu Megathrust dianggap penting untuk memberikan edukasi, persiapan, dan kesiapsiagaan seluruh masyarakat.

“Sebetulnya isu Megathrust itu bukan isu yang baru. Itu isu yg sudah sangat lama. Tapi kenapa BMKG dan beberapa pakar mengingatkan? Tujuannya adalah untuk ‘ayo, tidak hanya ngomong aja, segera mitigasi (tindakan mengurangi dampak bencana),” ujar Dwikorita.

Jakarta: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melalui dokumen Peta Sumber dan Bahaya Gempa Indonesia 2024 merilis pembaruan yang menyoroti keberadaan 14 zona megathrust di Indonesia yang diklasifikasikan sebagai “zona merah”.

Pembaruan ini mengindikasikan meningkatnya potensi terjadinya gempa besar beserta ancaman tsunami di kawasan-kawasan tersebut.

Para pakar menegaskan bahwa perubahan dalam peta ini bukan sekadar penambahan lokasi semata, melainkan mencerminkan pergeseran distribusi potensi gempa. Kondisi tersebut menuntut peningkatan kewaspadaan serta langkah mitigasi yang lebih menyeluruh.

Jika dibandingkan dengan peta tahun 2017 yang mencatat 13 zona megathrust, edisi 2024 menambahkan satu zona baru sehingga totalnya menjadi 14.

Bertambahnya zona ini menjadi peringatan bahwa daerah yang sebelumnya dinilai relatif aman perlu meninjau ulang kesiapan menghadapi bencana, mulai dari penguatan infrastruktur hingga peningkatan kesadaran masyarakat.

Terdapat zona megathrust Jawa dengan potensi gempa berkekuatan maksimal 9,1. Beberapa zona tercatat memiliki potensi gempa hingga 8,9, seperti Enggano dan Mentawai-Pagai.

Berikut ini daftar 14 zona Megathrust dan potensi maksimal magnitude:

1. Zona Megathrust Aceh-Andaman potensi gempa dengan magnitudo maksimal 9,2.

2. Zona Megathrust Nias-Simelue potensi gempa dengan magnitudo maksimal 8,7.

3. Zona Megathrust Batu potensi gempa dengan magnitudo maksimal 7,8.

4. Zona Megathrust Mentawai-Siberut potensi gempa dengan magnitudo maksimal 8,9.

4. Zona Megathrust Mentawai-Pagai potensi gempa dengan magnitudo maksimal 8,9.

6. Zona Megathrust Enggano potensi gempa dengan magnitudo maksimal 8,9.

7. Zona Megathrust Jawa potensi gempa dengan magnitudo maksimal 9,1.

8. Zona Megathrust Jawa bagian barat potensi gempa dengan magnitudo maksimal 8,9.

9. Zona Megathrust Jawa bagian timur potensi gempa dengan magnitudo maksimal 8,9.

10. Zona Megathrust Sumba potensi gempa dengan magnitudo maksimal 8,9.

11. Zona Megathrust Sulawesi Utara potensi gempa dengan magnitudo maksimal 8,5.

12. Zona Megathrust Palung Cotobato potensi gempa dengan magnitudo maksimal 8,3.

13. Zona Megathrust Filipina Selatan potensi gempa dengan magnitudo maksimal 8,2.

14. Zona Megathrust Filipina Tengah potensi gempa dengan magnitudo maksimal 8,1.

Kapan Megathrust terjadi?

Terkait soal kapan perkiraan gempa Megathrust terjadi, BMKG belum memiliki informasi pasti. Kepala BMKG Dwikorita Karnawati menyebut pihaknya terus membicarakan isu ini agar masyarakat bersiap menghadapi efek dari megathrust di Indonesia.

Pembahasan mengenai isu Megathrust dianggap penting untuk memberikan edukasi, persiapan, dan kesiapsiagaan seluruh masyarakat.

“Sebetulnya isu Megathrust itu bukan isu yang baru. Itu isu yg sudah sangat lama. Tapi kenapa BMKG dan beberapa pakar mengingatkan? Tujuannya adalah untuk ‘ayo, tidak hanya ngomong aja, segera mitigasi (tindakan mengurangi dampak bencana),” ujar Dwikorita.

Cek Berita dan Artikel yang lain di

Google News

(PRI)

14/12/2025 16:00
Skor Nasional Turun, Hak Sipil dan Politik jadi Sorotan Utama

Indikator Hak Atas Pendidikan

Pada variabel hak Ekosob, indikator hak atas pendidikan menyumbang skor paling tinggi terhadap capaian variabel ini, yaitu sebesar 4,3. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 3/PUU-XXII/2024 yang menegaskan pembebasan pemungutan biaya pendidikan SD – SMP menjadi satu bentuk progresi untuk meningkatkan partisipasi pendidikan dasar dan memperluas aksesibilitas serta akomodasi terhadap pendidikan yang inklusif.

Kebijakan kenaikan tunjangan guru melalui Peraturan Presiden No. 79 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri Agama No. 4 Tahun 2025 merupakan itikad baik pemerintah sebagai bagian dari upaya meningkatkan mutu pendidikan nasional melalui pemberdayaan guru sebagai ujung tombak dalam proses pembelajaran.

Dalam hal pendidikan tingkat ketiga, program Beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) juga menjadi ikhtiar pemerintah untuk meningkatkan partisipasi pendidikan tinggi yang masih menjadi tantangan besar dalam pembangunan SDM Indonesia.

Indikator Hak Atas Kesehatan

Pada sektor indikator hak atas kesehatan mencatatkan skor 3,6. Hal ini menjadi refleksi masih perlunya upaya perbaikan yang menyeluruh dalam pemenuhan hak atas kesehatan. Jaminan atas lingkungan hidup yang aman dan bersih sebagai wujud pemenuhan hak atas kesehatan melalui lingkungan hidup yang layak semakin terabaikan.

Sebagai negara dengan peringkat 2 dalam hal tingkat deforestasi terparah di dunia, Indonesia telah kehilangan 22,28% luas hutan akibat deforestasi. Bencana banjir bandang di Aceh dan Sumatera menjadi potret kepatuhan terhadap praktik bisnis yang bertanggung jawab masih belum sepenuhnya dilaksanakan.

Indikator Hak Atas Pekerjaan

Pada sektor indikator hak atas pekerjaan, dalam Indeks HAM 2025 sebesar 3,4 menandakan bahwa sekalipun negara telah mengonsolidasikan upaya-upaya sebagai bentuk agregat pemenuhan hak atas ekonomi, namun fakta di lapangan menunjukkan masih besarnya PR negara dalam menghadirkan kesejahteraan melalui pemenuhan hak atas pekerjaan.

Sebanyak 1,27 juta pekerja anak, 462.241 kecelakaan kerja, perdagangan orang, hingga kekerasan pada pekerja-pekerja informal, merupakan tantangan besar bagi negara dalam memastikan tidak hanya pemenuhan atas pekerjaan, namun perlindungan hak-hak pekerja secara holistik.

Indikator Hak Atas Tanah

Pada sektor indikator hak atas tanah, di tahun 2025 bertahan sebagai capaian terburuk negara dalam pemenuhan hak Ekosob, dimana tahun ini pemerintah hanya membukukan skor sebesar 1,6.

Alih-alih melakukan koreksi atas kebijakan kepemimpinan yang lalu, Presiden Prabowo meneruskan pembangunan PSN yang berdampak terhadap pelanggengan konflik agraria dan perampasan wilayah adat. Pendekatan militeristik yang digalakkan oleh negara telah menunjukkan bahwa negara tidak menjawab persoalan tanah secara tepat dan justru memantik konflik berkepanjangan.

Pansus Penyelesaian Konflik Agraria yang dibentuk oleh DPR RI pada Oktober 2025 mesti menjadi langkah serius untuk mengakselerasi penyelesaian sengketa agraria dan pelaksanaan reforma agraria.

14/12/2025 15:40
AHY Bandingkan Bencana Sumatera dengan Tsunami Aceh 2004, Wilayah Terdampak Kini Lebih Luas

AHY Bandingkan Bencana Sumatera dengan Tsunami Aceh 2004, Wilayah Terdampak Kini Lebih Luas
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), membandingkan bencana alam yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dengan tsunami Aceh 2004.
Menurut AHY, meski jumlah
korban jiwa
tidak sebesar tsunami 2004, cakupan wilayah terdampak pada bencana kali ini jauh lebih meluas.
“Jadi bedanya, waktu Tsunami 2004 memang korban jiwanya luar biasa. Tidak bisa dibayangkan. Terbesar saya rasa di abad 21, 200.000 orang meninggal dan hilang. Dari sisi jumlah korban,” kata AHY dalam sambutannya di acara Pamor Persada Peduli Bencana
Aceh
, Sumut, dan Sumbar, di Lapangan Tembak Brigade Parako I Pasgat Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Minggu (14/12/2025).
“Tapi kali ini, yang terdampak, daerah yang terdampak itu bisa dikatakan meluas sekarang,” tambahnya.
AHY mengungkapkan, pada awal terjadinya bencana, banyak pihak masih menduga-duga seberapa besar dampak yang ditimbulkan.
Informasi yang beredar di media sosial pun kerap bercampur dengan konten lama maupun hasil manipulasi teknologi kecerdasan buatan (AI), sehingga menimbulkan keraguan di tengah masyarakat.
Namun, setelah turun langsung ke lapangan, AHY memastikan bencana yang menimpa Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat tidak bisa dianggap ringan.
“Tapi sebetulnya memang, apa yang menimpa Aceh, Sumut, dan Sumbar itu tidak ringan. Saya bisa mengatakan, karena begitu melihat dan datang langsung ke daerah bencana,” urai AHY.
Di Provinsi Aceh, AHY menyebut sebanyak 18 dari 23 kabupaten/kota terdampak bencana.
Dampaknya merata dari wilayah Pantai Timur, Pantai Barat, hingga kawasan tengah dan pegunungan seperti Aceh Tengah, Bener Meriah, Takengon, dan Gayo.
Kondisi serupa juga terjadi di Sumatera Utara dan Sumatera Barat.
Di Sumut, 18 dari 33 kabupaten/kota dilaporkan terdampak bencana.
Sementara di Sumbar, sebanyak 16 dari 19 kabupaten/kota mengalami kerusakan, termasuk kawasan Lembah Anai yang selama ini dikenal sebagai destinasi wisata.
“Pernah ke Lembah Anai? Ada yang pernah pesiar ke sana? Ada air terjun bagus. Hancur sekarang semuanya. Jalan jembatan hancur,” jelasnya.
Untuk menangani dampak bencana, AHY mengatakan pihaknya segera berkoordinasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), termasuk pelaksanaan operasi modifikasi cuaca.
Upaya tersebut dinilai penting untuk mendukung mobilisasi pesawat dan helikopter dalam penyaluran bantuan logistik ke wilayah yang terisolasi akibat putusnya jalan dan jembatan.
Penyaluran bantuan dilakukan melalui jalur udara menggunakan helikopter Caracal untuk menjangkau sejumlah titik di Aceh, serta melalui jalur laut dengan mengerahkan kapal perang TNI AL (KRI) ke wilayah Aceh Tamiang, Lhokseumawe, dan sekitarnya.
AHY menuturkan bahwa Aceh Tamiang sebagai salah satu daerah dengan dampak terparah.
Banyak rumah hancur total, bahkan sejumlah desa dilaporkan hilang akibat bencana.
“Semua merasa kebingungan. Kepala daerah kebingungan. Karena betul-betul di tengah-tengah itu kayak di film-film yang sudah mereka sampai mengatakan seperti kota zombi. Habis. Rumah itu bukan lagi rusak sedang atau berat. Hancur, hilang,” ungkap dia.
Ia menambahkan, bencana yang dipicu fenomena siklon tropis tersebut telah menyebabkan sekitar 950 orang meninggal dunia, 250 orang masih dinyatakan hilang, sekitar 5.000 orang dirawat, dan hampir satu juta warga mengungsi.
Sejumlah wilayah, termasuk 12 kecamatan di Aceh Tamiang, masih mengalami pemadaman listrik total.
Menutup paparannya, AHY mengajak semua pihak untuk meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan agar aktivitas manusia tidak memperparah dampak
bencana alam
di masa depan.
“Kita harus punya kesadaran. Jangan sampai manusia juga punya ulah. Atau menjadi bagian yang memperburuk itu semuanya. Kita jaga lingkungan kita. Kendati ini adalah fenomena alam yang namanya apa? Tropical Cyclone,” pungkasnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

14/12/2025 14:22
Solidaritas BK DPRD DKI Serahkan Rp 359,6 Juta untuk Sumatera dan Penghargaan Megapolitan 14 Desember 2025

Solidaritas BK DPRD DKI Serahkan Rp 359,6 Juta untuk Sumatera dan Penghargaan
Editor
JAKARTA, KOMPAS.com
– Malam puncak BK Award 2025 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Jakarta, Sabtu (13/12/2025), menjadi potret dua wajah parlemen daerah yakni menilai kinerja internal sekaligus menunjukkan kepedulian kemanusiaan.
Dalam rangkaian acara tersebut, Badan Kehormatan (BK)
DPRD DKI Jakarta
menggalang donasi untuk membantu korban bencana alam di sejumlah wilayah Sumatra, meliputi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Hingga Sabtu malam, pukul 21.20 WIB, total dana yang berhasil dihimpun mencapai Rp 359.681.648 dan masih berpotensi bertambah.
Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin mengatakan, seluruh dana akan disalurkan melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta agar bantuan dapat disesuaikan dengan kebutuhan di daerah terdampak.
“Seluruh dana yang terkumpul akan diserahkan secara tunai kepada BPBD DKI Jakarta untuk kemudian disalurkan dan dibelanjakan sesuai kebutuhan di daerah terdampak bencana,” ujar Khoirudin.
Menurut dia, penggalangan donasi ini merupakan bentuk solidaritas DPRD DKI Jakarta terhadap masyarakat yang terdampak bencana di berbagai wilayah Sumatra.
BPBD DKI Jakarta ditunjuk untuk memastikan proses distribusi berjalan tepat sasaran.
Di sisi lain, malam tersebut juga menjadi panggung pemberian BK Award 2025, ajang apresiasi bagi anggota dewan dan tenaga pendukung yang dinilai memiliki kinerja serta integritas terbaik sepanjang tahun.
Ketua Badan Kehormatan DPRD DKI Jakarta Yudha Permana menjelaskan, BK Award digelar sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja lembaga legislatif kepada masyarakat dan direncanakan menjadi agenda rutin tahunan.
“Terkait BK Award, ke depan kegiatan ini akan kami laksanakan secara rutin setiap tahun. Kami berharap ini menjadi budaya baik sekaligus bentuk pertanggungjawaban kinerja DPRD kepada warga Jakarta,” kata Yudha.
Ia menambahkan, pelaksanaan BK Award 2025 menjadi yang pertama dengan membuka ruang partisipasi publik secara luas.
“Kegiatan ini menjadi yang pertama dilakukan DPRD DKI Jakarta, dengan membuka pintu selebar-lebarnya bagi warga, pelajar, dan mahasiswa untuk bertemu serta berdiskusi langsung dengan anggota dewan,” ujarnya.
Penilaian BK Award 2025 dilakukan sejak Januari 2025 dengan tujuh kategori penghargaan.
Proses penilaian didasarkan pada indikator objektif, antara lain tingkat kehadiran rapat, kinerja legislasi, laporan pertanggungjawaban, pelayanan publik, serta upaya memperjuangkan aspirasi masyarakat.
Salah satu penerima penghargaan adalah Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai NasDem, Riano P Ahmad, yang meraih kategori Anggota Dewan dengan Tingkat Kehadiran Terbaik.
Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta itu tercatat sebagai salah satu dewan paling rajin menghadiri rapat, khususnya agenda Komisi A, sepanjang setahun terakhir.
Menanggapi penghargaan tersebut, Riano menilai kehadiran dalam rapat sebagai kewajiban dasar anggota dewan, mengingat setiap keputusan yang dibahas berdampak langsung pada warga.
“Bahkan, sejak saya pertama kali jadi dewan di periode 2014-2009 lalu, saya terus berusaha menjalankan tugas-tugas dewan dengan baik. Sehingga saya selalu menghadiri rapat-rapat di dewan karena itu menyangkut kebijakan publik yang berdampak langsung pada warga yang saya wakili,” kata Riano.
Riano juga mengapresiasi kepercayaan warga, khususnya di Daerah Pemilihan Jakarta Pusat 1, yang telah memilihnya hingga tiga periode.
Ia mengaku tidak pernah menargetkan penghargaan tersebut dan memilih fokus menjalankan tugas kedewanan.
“Jadi, yang saya lakukan adalah bersungguh-sungguh dalam mendengarkan aspirasi warga dan meneruskannya ke meja dewan. Kemudian disampaikan ke eksekutif di Pemprov DKI, itu saja,” katanya.
Selain kategori kehadiran terbaik, BK Award 2025 juga memberikan penghargaan di berbagai kategori lainnya. Berikut daftar lengkap penerima BK Award 2025:
Anggota Dewan Kinerja Terbaik
Anggota Dewan Pendatang Baru Terbaik
Anggota Dewan Terpopuler
Anggota Dewan Terinspiratif
Apresiasi Kinerja Pimpinan Dewan
Tenaga Pendukung Anggota Dewan Terbaik
Melalui penggalangan donasi dan penyelenggaraan BK Award 2025, DPRD Jakarta berupaya menampilkan wajah parlemen yang tidak hanya dinilai dari kinerja, tapi juga kepedulian.
(Reporter: Ruby Rachmadina : Editor: Nawir Arsyad Akbar)
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

14/12/2025 14:21
PSI Tapsel Salurkan Bantuan Bencana Sumut ke Sangkunur, Sebut Sejumlah Desa Masih Terisolasi

Liputan6.com, Jakarta – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Tapanuli Selatan menyalurkan bantuan kemanusiaan ke wilayah terdampak longsor di Kecamatan Sangkunur, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara (Sumut).

Bantuan difokuskan pada pemenuhan kebutuhan dasar warga di tengah akses yang masih sangat terbatas. Hal itu seperti disampaikan Ketua DPD PSI Tapanuli Selatan Stephen Yordan.

“Relawan menghadapi medan jalan yang sulit saat menuju lokasi. Medan jalan menuju lokasi sangat sulit. Di sana banyak rumah tertimbun longsor dengan korban jiwa sembilan orang, di mana dua orang masih belum ditemukan,” ujar Stephen melalui keterangan tertulis, Minggu (14/12/2025).

Dia mengungkapkan, hingga kini masih terdapat kampung yang terisolasi akibat longsor, salah satunya Desa Huta Tongah, Kecamatan Sangkunur. Menurut Stephen, akses jalan menuju wilayah tersebut terputus karena tertimbun longsor setebal sekitar tujuh meter dengan panjang mencapai 200 meter.

“Kebutuhan mendesak warga masih belum terpenuhi secara optimal, khususnya bantuan sembako di Desa Huta Tongah, Dolok Kampung Baru, dan Pasir Bidang. Di sana terdapat kurang lebih 288 kepala keluarga,” papar dia.

Selain di Sangkunur, posko PSI Tapanuli Selatan juga mendistribusikan pakaian, seragam sekolah, dan sepatu bagi warga di Batang Toru. Bantuan sembako dan selimut turut diserahkan kepada Camat Sipirok, Safruddin Perwira, serta warga di Kecamatan Sipirok.

“Ke depan, posko PSI Tapanuli Selatan berencana membangun dapur umum guna memastikan kebutuhan pangan warga terdampak bencana dapat terpenuhi secara berkelanjutan,” tutup Stephen.

TNI AL terus menyalurkan bahan kontak bagi korban bencana alam yang melanda wilayah Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar). Unsur TNI AL dalam hal ini KRI Sutedi Senoputra (SSA)-378 yang melaksanakan Debarkasi Bantuan Logistik, dalam rangka mendukung penyaluran Bantuan Kemanusi…

14/12/2025 14:00
Ainun Najib Pertanyakan Banjir Sumatera Belum Jadi Bencana Nasional, Singgung Peran Gubernur Aceh

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Praktisi teknologi informasi Ainun Najib mempertanyakan alasan bencana banjir dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra belum ditetapkan sebagai bencana nasional hingga saat ini.

Ainun mempertanyakan minimnya dorongan publik, khususnya dari masyarakat di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, agar status bencana nasional segera ditetapkan.

“Kenapa belum jadi bencana nasional ya?,” ujar Ainun di X @ainunnajib (14/12/2025).

“Terutamanya, kenapa tekanan untuk itu tidak besar dari masyarakat Aceh, Sumut dan Sumbar?,” tambahnya.

Dikatakan Ainun, persoalan penetapan status bencana nasional memang tidak sederhana, terutama jika dilihat dari prosedur dan posisi politik kepala daerah, khususnya di Aceh.

Ia menjelaskan bahwa secara prosedural, penetapan bencana nasional harus diawali oleh kepala daerah terdampak yang menyatakan tidak mampu menangani bencana tersebut.

“Soal perkaranya dianggap rumit pada posisi Mualem (Muzakir Manaf), sebab bencana nasional itu prosedurnya harus diinisiasi kepala daerah yang terdampak. Mereka harus menyatakan tidak mampu,” ungkap Ainun.

Ia menambahkan, jika justru pemerintah pusat yang mengambil inisiatif, langkah tersebut bisa dipersepsikan sebagai upaya menggerus kewenangan daerah dan keistimewaan Aceh.

“Kalau ada inisiatif pusat, bisa dilihat sebagai upaya mempreteli kekuasaan Panglima dan keistimewaan Aceh,” sebutnya.

Ainun juga menyinggung isu sensitif terkait dugaan konflik kepentingan yang melekat pada Gubernur Aceh, Mualem.

14/12/2025 13:40
Bantuan Tahap III Kementan Peduli Siap Diberangkatkan ke Sumatera

Jakarta –

Kementerian Pertanian (Kementan) terus mempercepat penyaluran bantuan kemanusiaan bagi masyarakat terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), Sumatera Barat (Sumbar) melalui program Kementan Peduli. Hingga saat ini, proses pengiriman bantuan Tahap II telah berjalan, sementara Tahap III akan dikirim menggunakan Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) Makassar 590.

Pada pengiriman Tahap II, bantuan Kementan Peduli telah diberangkatkan menggunakan KRI Surabaya-936 dari Pelabuhan Tanjung Priok. Seluruh bantuan dikirim untuk mempercepat penanganan kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana di wilayah tujuan. Seiring dengan itu, penyaluran Tahap III juga tengah disiapkan melalui KRI Makassar-590.

Hingga laporan terakhir, telah dilakukan pemuatan sebanyak 22 unit kendaraan. Adapun sisa bantuan yang masih dalam proses pemuatan terdiri dari 19 unit kendaraan, beserta 153 paket bantuan yang masih berada di gudang. Proses pemuatan direncanakan rampung secepatnya, sebelum KRI Makassar siap diberangkatkan menuju lokasi bencana.

Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa penyaluran Tahap III merupakan kelanjutan dari upaya percepatan yang telah dilakukan sejak Tahap I dan II, baik melalui jalur udara maupun laut. Seluruh proses distribusi dilakukan secara bertahap, menyesuaikan kesiapan armada dan kondisi teknis pelabuhan.

“Bantuan ini adalah amanah. Prinsip kami jelas, distribusi harus cepat, tepat sasaran, dan dikawal sampai benar-benar diterima masyarakat terdampak. Tahap III ini adalah lanjutan dari percepatan yang terus kami lakukan,” tegas Amran dalam keterangannya, Minggu (14/12/2025).

“Semua bantuan kami kawal, dari dermaga hingga diterima di daerah dan disalurkan ke masyarakat. Ini tanggung jawab moral kami, karena bantuan ini berasal dari pegawai Kementerian Pertanian dan mitra strategis yang menitipkan amanahnya,” ujar Amran.

Untuk memastikan kelancaran distribusi, Kementan terus memperkuat koordinasi lintas instansi, termasuk dengan TNI Angkatan Laut, BNPB, serta pemerintah daerah. Kolaborasi ini menjadi kunci agar bantuan dapat tiba tepat waktu dan benar-benar meringankan beban masyarakat terdampak.

(akn/ega)

14/12/2025 13:37
Bantuan Kemanusiaan dan Tim Relawan Dikirim untuk Bantu Korban Bencana Sumatera

Sementara itu, Ketua Tim Relawan kemanusiaan gabungan PB IPSI Shalimar Anwar Sani mengatakan, kegiatan sosial ini merupakan tanggung jawab moral bersama.

“Bencana Sumatera adalah derita kita sebagai saudara sebangsa, saya dan tim menjalankan tugas ini dengan landasan moral persaudaraan, karena kalau bukan kita yang bergerak, mau tunggu siapa?,” tukas Shalimar.

Sebelumnya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengungkapkan jumlah korban jiwa akibat bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat mencapai 1.006 jiwa. Data ini merupakan jumlah akumulasi hingga Sabtu (13/12/2025).

Rinciannya adalah di Aceh sebanyak 414 orang, Provinsi Sumatera Utara sebanyak 349 orang dan Provinsi Sumatera Barat sebanyak 242 jiwa.

“Untuk data hilang kini menjadi 217 nama dari 226 nama. Data kebencanaan tersebut ada yang berkurang dan ada yang bertambah. Dinamika data tersebut karena ada validasi dan identifikasi di lapangan,” kata Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari di Jakarta. Dikutip dari Antara, Minggu (14/12/2025).

Sedangkan jumlah pengungsi korban banjir dan longsor di Provinsi Aceh terus berkurang, dari 817 ribu orang menjadi 586 ribu orang. Berkurangnya jumlah pengungsi karena sebagian sudah kembali ke rumah masing-masing.

“Jumlah pengungsi di Aceh terus berkurang. Per Jumat 12 Desember sebanyak 817 ribu dan hari ini, Sabtu 13 Desember menjadi sebanyak 586 ribu,” tutur Abdul Muhari.

Sedangkan secara keseluruhan, jumlah pengungsi korban banjir di tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sebanyak 884 ribu berkurang menjadi 654 ribu orang.

14/12/2025 13:35
Aksi Kemanusiaan PSHT Pusat Madiun untuk Korban Banjir Sumatra, Bantuan Dikirim via Armada TNI AL

Madiun (beritajatim.com) — Di tengah hujan yang mengguyur Kota Madiun, kepedulian Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) Pusat Madiun tak surut. Pada Minggu pagi (14/12/2025), organisasi pencak silat tersebut resmi melepas pengiriman bantuan kemanusiaan untuk korban bencana alam di wilayah Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh.

Pelepasan bantuan berlangsung di Graha Krida Budaya, Jalan Merak Nomor 10, Kelurahan Nambangan Kidul, Kecamatan Manguharjo. Sebanyak delapan unit truk mengangkut logistik bantuan yang akan diberangkatkan menuju Jakarta sebelum dikirim melalui jalur laut.

Ketua Umum PSHT, Kangmas R. Moerdjoko, menjelaskan bahwa bantuan yang disalurkan merupakan hasil gotong royong keluarga besar SH Terate dari berbagai daerah di Indonesia hingga luar negeri. Bantuan ini ditujukan untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana alam di sejumlah provinsi.

“Ini adalah amanah dari saudara-saudara SH Terate yang ingin berbagi dan meringankan beban korban bencana,” ujar Moerdjoko.

Ia merinci, bantuan logistik yang terkumpul meliputi beras sebanyak 17 ton, minyak goreng, gula, pakaian layak pakai, serta 225 unit kompor gas dua tungku untuk kebutuhan dapur umum. Nilai total bantuan barang tersebut mencapai sekitar Rp1,9 miliar. Selain itu, PSHT juga menghimpun bantuan uang tunai senilai Rp2,1 miliar.

Untuk distribusi logistik, PSHT bekerja sama dengan TNI Angkatan Laut. Bantuan akan dikirim menggunakan kapal milik Komando Lintas Laut Militer (Kolinlamil) Jakarta.

“Pengiriman dilakukan lewat jalur laut agar menjangkau daerah terdampak secara lebih efektif. Sedangkan bantuan dana akan disalurkan langsung kepada korban yang rumahnya rusak berat atau hilang,” jelasnya.

Moerdjoko menambahkan, pengiriman kali ini merupakan tahap awal. Pada tahap berikutnya, PSHT berencana kembali menyalurkan bantuan berupa dana tambahan serta peralatan penunjang darurat seperti genset, alat komunikasi Starlink, senter, dan kompor gas. Untuk tahap lanjutan tersebut, PSHT tidak lagi menerima donasi pakaian mengingat kondisi listrik di lokasi bencana yang belum pulih.

Sementara itu, Ketua Dewan Pusat PSHT, Kangmas H. Issoebiantoro, menegaskan bahwa aksi kemanusiaan ini merupakan wujud nyata solidaritas PSHT terhadap sesama. “Kami berharap bantuan ini bisa sedikit meringankan penderitaan saudara-saudara kita yang tertimpa musibah,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan doa agar para korban diberi kekuatan dan ketabahan, serta mampu bangkit dan menata kembali kehidupan mereka pascabencana. “Mudah-mudahan donasi ini membawa manfaat dan digunakan sebaik-baiknya untuk pemulihan,” tutupnya. [rbr/suf]

14/12/2025 13:07

provinsi: Aceh

Kapan Megathrust terjadi?