Xcloud.id

provinsi: Aceh

  • Susi Pudjiastuti ke Presiden Prabowo: Stop Penebangan Sekarang

    Susi Pudjiastuti ke Presiden Prabowo: Stop Penebangan Sekarang

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Susi Pudjiastuti menyampaikan pesan penting ke Presiden Prabowo Subianto.

    Pesan yang disampaikannya ini berkaitan bahaya penebangan dan pengundulan hutan di Indonesia.

    Dan ini merupakan respons pascabencana yang terjadi di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat
    .

    Lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya, Susi Pudjiastuti memberikan peringatan ini ke Presiden Prabowo Subianto.

    Ia berharap bencana alam ini harusnya dijadikan pembelajaran penting untuk Pemerintah.

    Di mana, sudah tidak relevan lagi apabila Presiden RI Prabowo Subianto hanya fokus untuk menertibkan pembalakan liar.

    “Pak Presiden @prabowo saat ini (setelah bencana banjir longsor lumpur, kayu gelondongan) sudah tidak relevan lagi memilah yg Legal dan Ilegal,” tulisya dikutip Senin (15/12/2025).

    Banyak hal lainnya yang bisa terjadi dari penebangan hingga pengundulan hutan di Indonesia.

    Di antaranya kerusakan lingkungan dan tempat tinggal bagi flora dan fauna.
    Belum lagi ancaman bencana alam lainnya.

    Karena itu, Susi Pudjiastuti berharap Presiden Prabowo memberikan langkah tegas untuk menghentikan penebangan hutan.

    “Melihat masifnya kerusakan, kehancuran lingkungan, infrastruktur, kematian kehidupan, rakyat yg kehilangan ayah ibu anak saudara, flora fauna hancur. STOP penebangan sekarang,” sebutnya.

    Belum lagi kerugian yang harus ditanggung masyarakat yang terdampak seperti bencana alam yang terjadi baru-baru ini.

    “Berapa uang negara dapat selama ini dr penebangan hutan? Sawit? Tambang? Berapa kerugian Negara setelah bencana? Berapa kerugian masyarakat material & immaterial? Pasti tidak berimbang,” jelasnya.

  • Biaya Rekonstruksi Bencana Sumatera Butuh Dana hingga Rp 70 Triliun

    Biaya Rekonstruksi Bencana Sumatera Butuh Dana hingga Rp 70 Triliun

    Jakarta, Beritasatu.com – Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk (BCA) David Sumual memperkirakan kebutuhan biaya rekonstruksi pascabencana di Pulau Sumatera berada di kisaran Rp 50 triliun hingga Rp 70 triliun.

    Nilai tersebut berpotensi meningkat mengingat bencana melanda tiga provinsi sekaligus, yakni Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh.

    “Jadi kalau bencana angkanya itu antara Rp 50 triliun-Rp 70 triliun biaya rekonstruksi. Ini kan kemungkinan bisa lebih tinggi karena ini tiga provinsi (Sumatera Barat/Sumbar, Sumatera Utara/Sumut, dan Aceh), dan sampai sekarang masih hujan deras terus. Jadi, masih ada kemungkinan ada masalah logistik lagi,” ucap David dikutip dari Antara, Senin (15/12/2025).

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Pulau Sumatera pada kuartal III 2025 tercatat sebesar 4,9%. Adapun provinsi terdampak bencana mencatatkan pertumbuhan Aceh sebesar 4,5%, Sumatera Barat 3,4%, dan Sumatera Utara 4,6%.

    David menilai, kinerja ekonomi Sumatera pada kuartal I 2026 masih berpotensi tertahan. Hal ini disebabkan banyaknya jalur logistik yang terputus di wilayah terdampak bencana, sehingga aktivitas produksi belum dapat berjalan optimal.

    Namun, ia memperkirakan momentum perbaikan akan mulai terlihat pada kuartal II  2026, seiring masuknya belanja pemerintah untuk kegiatan rekonstruksi.

    Pada kesempatan yang sama, David juga mengungkapkan bahwa bencana di Sumatera berpotensi menekan produk domestik bruto (PDB) nasional hingga 0,32%, terutama melalui penurunan konsumsi masyarakat.

    Berdasarkan olahan dan data internal tim riset ekonomi BCA, bencana alam di Sumatera menurunkan belanja masyarakat di Sumatera Barat sebesar 25,53% atau sekitar Rp 3,8 triliun. Di Sumatera Utara, konsumsi turun 22,31% atau Rp 11,8 triliun, sementara di Aceh penurunan mencapai 23,92% atau sekitar Rp 2,8 triliun.

    Dengan asumsi tekanan konsumsi berlanjut hingga Desember 2025 dan pola penurunan belanja di Aceh mengikuti tren serupa, efek konsumsi pascabencana diperkirakan dapat memangkas PDB nominal nasional sebesar 0,31% atau sekitar Rp 18,58 triliun pada kuartal IV 2025.

    “Penurunan PDB bisa terjadi akibat konsumsi yang menurun, produksi yang menurun, dan sebagainya,” pungkas David.

  • GAM Minta PBB Tekan Indonesia Buka Akses Bantuan untuk Korban Bencana Sumatera

    GAM Minta PBB Tekan Indonesia Buka Akses Bantuan untuk Korban Bencana Sumatera

    GELORA.CO – Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang bermarkas di Copenhagen, Denmark, menyampaikan keprihatinan mendalam atas bencana ekologi berupa banjir besar yang melanda Aceh serta sejumlah wilayah di Sumatra Utara dan Sumatra Barat.

    Dalam pernyataan resminya, GAM menyerukan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Uni Eropa (UE), dan komunitas internasional untuk meminta klarifikasi kepada Pemerintah Indonesia terkait laporan hambatan masuknya bantuan kemanusiaan internasional ke Aceh.

    Dalam surat terbuka yang ditujukan kepada PBB, UE, dan masyarakat internasional, GAM menyatakan bahwa dunia internasional dan organisasi non-pemerintah (NGO) global dilaporkan mengalami kendala dalam menyalurkan bantuan darurat bagi masyarakat terdampak banjir di Aceh.

    GAM menilai kondisi bencana saat ini sangat serius dan disebut melampaui skala bencana tsunami Aceh tahun 2004.

    “Kami khawatir para korban banjir berada dalam kondisi sangat rentan terhadap wabah penyakit, kekurangan air bersih, serta ancaman kelaparan,” kata Pimpinan GAM yang bermarkas di Denmark, Johan Makmor, dalam keterangan video yang diterima theacehpost, Minggu (14/12/2025).

    GAM menegaskan bahwa mereka tetap mengakui kedaulatan dan kewenangan Pemerintah Indonesia dalam mengkoordinasikan respons bencana di wilayahnya.

    Namun, menurut mereka, situasi darurat yang sedang berlangsung membutuhkan respons cepat dan efektif melalui kerja sama internasional guna menyelamatkan nyawa manusia.

    Dalam pernyataannya, GAM juga mengingatkan kembali dunia internasional akan Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki tahun 2005, yang menjadi dasar perdamaian Aceh dan menekankan prinsip kepercayaan, keterbukaan, serta keterlibatan internasional dalam proses pemulihan dan pembangunan jangka panjang di Aceh.

    “Meskipun MoU Helsinki tidak secara eksplisit mengatur bantuan bencana, semangatnya mendorong kolaborasi konstruktif antara Aceh, Indonesia, dan komunitas internasional,” kata Johan Makmor.

    Ia menilai hambatan terhadap akses bantuan kemanusiaan internasional menimbulkan pertanyaan mengenai komitmen Indonesia terhadap prinsip-prinsip tersebut, khususnya terkait keterlibatan internasional di Aceh.

    Di akhir pernyataannya, GAM meminta masyarakat internasional untuk memandang situasi ini semata-mata dari sudut pandang kemanusiaan, bukan kepentingan politik bilateral. GAM memperingatkan agar krisis kemanusiaan ini tidak berkembang menjadi tragedi kemanusiaan yang lebih besar.

  • Jalur Darat Terputus, Pasokan LPG ke Aceh Dialihkan Lewat Laut dan Udara

    Jalur Darat Terputus, Pasokan LPG ke Aceh Dialihkan Lewat Laut dan Udara

    Jakarta –

    Pertamina Patra Niaga terus berupaya menjaga ketersediaan dan pendistribusian LPG bagi masyarakat Aceh dan sekitarnya di tengah sejumlah jalur darat hingga saat ini masih sulit dilalui akibat jalan putus serta dampak banjir dan longsor. Kondisi tersebut menyebabkan distribusi energi tidak dapat dilakukan melalui jalur reguler seperti biasa.

    Saat ini, beberapa jalur utama belum dapat dilalui secara optimal, di antaranya jalur darat Lhokseumawe-Bener Meriah serta jembatan penghubung Bireuen-Lhokseumawe. Padahal, secara reguler pasokan LPG untuk wilayah Banda Aceh disuplai dari Lhokseumawe melalui jalur darat.

    Untuk memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi, Pertamina Patra Niaga melakukan berbagai upaya distribusi alternatif dengan memanfaatkan beragam moda transportasi, baik darat, laut, maupun udara, guna menyalurkan BBM, LPG, serta bantuan kemanusiaan.

    Pada wilayah Banda Aceh, Pidie Jaya, dan Bireuen, pasokan LPG yang sebelumnya disuplai secara reguler dari Lhokseumawe melalui jalur darat harus dialihkan. Karena jalur Lhokseumawe-Bireuen terputus, Pertamina Patra Niaga melakukan penyeberangan pasokan LPG menggunakan armada skid tank (mobil tangki LPG) yang diangkut dengan kapal laut dari Integrated Terminal Lhokseumawe menuju Fuel Terminal Krueng Raya, Banda Aceh. Selanjutnya, LPG didistribusikan kembali melalui jalur darat ke wilayah Pidie Jaya dan Bireuen.

    “Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri karena masih terdapat ruas jalan yang belum tersambung, sehingga distribusi LPG dari Lhokseumawe menuju Banda Aceh dilakukan menggunakan skema distribusi alternatif,” ujar Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun.

    Sementara itu, untuk wilayah Aceh Timur dan Langsa, distribusi BBM dan LPG dari Fuel Terminal Lhokseumawe ke Langsa masih dapat dilakukan melalui jalur darat karena akses dari sisi timur Aceh, khususnya dari Aceh Tamiang menuju Lhokseumawe, masih dapat dilalui.

    Untuk penyaluran LPG, Pertamina telah melakukan pengiriman menggunakan Helicopter dengan metode sling load dari Lhokseumawe menuju Bener Meriah. Selain itu, Pertamina Patra Niaga menerapkan skema Alternative Emergency (AE) dengan moda kapal Ro-Ro (Roll-on/Roll-off) sebagai perbantuan pengiriman skid tank LPG dari Lhokseumawe ke Banda Aceh, guna menopang pasokan ke wilayah Pidie Jaya dan Bireuen. Di lokasi Bireun, distribusi LPG dilakukan dengan menggunakan tali baja menyeberangi sungai karena akses jembatan yang terputus.

    “Pengiriman LPG melalui jalur laut dengan kapal Ro-Ro telah tiba di Banda Aceh pada hari kemarin. Ini merupakan alternatif terbaik yang dapat kami lakukan saat ini, meskipun distribusi masih dilakukan secara bertahap dan memerlukan pengaturan lanjutan karena belum sepenuhnya sesuai dengan tingkat permintaan”, lanjut Roberth.

    Sebagai langkah penguatan suplai, Pertamina Patra Niaga juga menyiapkan tambahan pasokan dengan mendatangkan truk skid tank LPG dari Dumai, Palembang, Batam, dan Jawa, yang direncanakan mulai tiba di Aceh pada 20 Desember 2025.

    Roberth menambahkan akan terus memantau kondisi di lapangan. Pertamina Patra Niaga juga memberikan bantuan hingga total 983 tabung LPG telah disalurkan, terdiri dari 244 tabung pada tahap tanggap darurat awal dan tambahan 739 tabung Bright Gas 12 kg yang difokuskan untuk wilayah Aceh dan sekitarnya.

    “Kami terus berupaya maksimal agar dapur umum dapat terus beroperasi maksimal melayani kebutuhan pangan para pengungsi,” ujar Roberth.

    Adapun bantuan untuk mendukung dapur umum pada beberapa hari terakhir berupa 739 tabung Bright Gas disalurkan untuk operasional posko dapur umum di Provinsi Aceh
    untuk posko di Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Aceh Utara, dan Kabupaten Gayo Lues.

    Pertamina Patra Niaga mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan menggunakan LPG secara bijak sesuai kebutuhan, serta tidak melakukan panic buying. Pertamina Patra Niaga akan terus berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan seluruh pemangku kepentingan guna memastikan kebutuhan energi masyarakat tetap terpenuhi.

    “Kami mengajak masyarakat untuk tetap tenang dan tidak melakukan pembelian secara berlebihan. Pertamina terus melakukan upaya terbaik agar energi tetap terdistribusi di tengah keterbatasan akses yang ada”, tutupnya.

    (fdl/fdl)

  • Jembatan Penghubung Takengon–Bireuen Bisa Dilalui, Warga: Alhamdulillah, Tinggal 2 Jembatan Lagi Regional 15 Desember 2025

    Jembatan Penghubung Takengon–Bireuen Bisa Dilalui, Warga: Alhamdulillah, Tinggal 2 Jembatan Lagi Regional 15 Desember 2025

    Jembatan Penghubung Takengon–Bireuen Bisa Dilalui, Warga: Alhamdulillah, Tinggal 2 Jembatan Lagi
    Tim Redaksi
    BIREUEN, KOMPAS.com
    – Kabar baik dirasakan masyarakat Dataran Tinggi Gayo, Aceh. Jembatan Teupin Mane di Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen, sudah bisa dilalui.
    Jembatan yang menghubungkan Aceh Tengah dengan Bener Meriah tersebut, dapat dilalui kendaraan roda dua dan roda empat sejak Minggu (14/12/2025).
    Camat Juli, Kabupaten
    Bireuen
    , Hendry Maulana, mengatakan jembatan rangka baja sementara tersebut telah melalui uji coba sebelum dibuka untuk umum.
    “Alhamdulillah, jembatan rangka baja Teupin Mane tadi telah diuji coba oleh Pangdam, Dandim, dan Satker dari Kementerian PUPR. Jembatan tersebut sudah bisa dilalui kendaraan roda dua dan roda empat dengan berat beban maksimal 20–25 ton,” ujar Hendry Maulana kepada Kompas.com melalui sambungan WhatsApp, Minggu (14/12/2025).
    Hendry mengaku bersyukur pembangunan jembatan sementara tersebut dapat diselesaikan tepat waktu. Pasalnya, masih terdapat warga Kabupaten Bireuen yang tinggal di wilayah perbatasan dengan Bener Meriah yang terdampak keterbatasan akses.
    “Kami sangat bersyukur, pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan tepat waktu ini bisa dinikmati oleh warga Aceh Tengah dan Bener Meriah. Semoga tidak terisolir lagi,” ucap Hendry.

    Harapan Warga Dataran Tinggi Gayo
    Respons positif juga datang dari warga Aceh Tengah. Rembune, warga Kampung Asir-Asir Atas, Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah, Rembune menyebut, keberadaan jembatan tersebut menjadi harapan besar bagi kelancaran transportasi darat di wilayah Dataran Tinggi Gayo.
    “Alhamdulillah, sekarang sudah ada kabar baik, jembatan sudah selesai. Tetapi masih ada jembatan Enang-Enang dan Tenge Besi yang masih rusak, semoga ini segera diselesaikan,” kata Rembune, Senin (15/12/2025).
    Menurut dia, akses jalan darat sangat krusial tidak hanya bagi Aceh Tengah dan Bener Meriah, tetapi juga bagi wilayah lain seperti Gayo Lues.
    Rembune berharap perbaikan akses jalan dan jembatan dapat memperlancar distribusi bantuan serta kebutuhan pokok ke wilayah tengah Aceh, terutama pascabencana hidrometeorologi.
    “Semoga tidak lagi bantuan datang lewat udara. Selain itu, kalau Jalan
    Takengon
    –Bireuen sudah baik, maka kebutuhan rumah tangga bisa terpenuhi. Termasuk beras, telur, gas elpiji terutama,” ucap Rembune.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Aceh Minta Bantuan Penanganan Bencana ke PBB, Mardani Ali Sera: Ini Bukan Angka, Ini Kemanusiaan

    Aceh Minta Bantuan Penanganan Bencana ke PBB, Mardani Ali Sera: Ini Bukan Angka, Ini Kemanusiaan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera, ikut bicara mengenai langkah Pemerintah Aceh yang menyurati dua lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk meminta bantuan penanganan bencana.

    Dikatakan Mardani, kondisi bencana yang melanda Aceh serta sejumlah wilayah di Sumatra Utara dan Sumatra Barat sudah berada pada level yang sangat serius.

    Mardani menegaskan, bencana yang terjadi tidak bisa lagi dilihat semata sebagai persoalan data statistik.

    Ia menilai, situasi ini menyangkut keselamatan dan kemanusiaan warga yang terdampak.

    “Bencana ini luar biasa. Ini bukan angka. Ini kemanusiaan,” ujar Mardani di X @MardaniAliSera (15/12/2025).

    Ia menekankan, masyarakat Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat tidak boleh kehilangan harapan terhadap kehadiran negara di tengah situasi sulit yang mereka alami.

    Lanjut dia, negara harus menunjukkan peran nyata melalui kebijakan dan langkah yang terukur.

    “Warga Aceh, juga Sumut dan Sumbar, tak boleh putus harapan bahwa negara hadir,” katanya.

    Mardani bilang, kehadiran negara harus diwujudkan melalui arah kebijakan yang jelas, sistem komando yang tegas, serta program rekonstruksi yang terencana dengan dukungan anggaran yang memadai.

    “Dengan kebijakan yang jelas, komando yang jelas, program rekonstruksi yang jelas hingga anggaran yang jelas,” lanjutnya.

    Lebih jauh, anggota DPR RI itu menilai kunci utama penanganan bencana saat ini terletak pada keputusan politik dari pimpinan tertinggi negara.

    Ia mengingatkan, waktu yang tersedia sangat terbatas, sehingga tidak boleh ada keraguan dalam mengambil keputusan strategis.

  • Satu Faktor Ini Bikin Ekonomi RI 2025 Kehilangan 0,3%

    Satu Faktor Ini Bikin Ekonomi RI 2025 Kehilangan 0,3%

    Jakarta –

    Bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda wilayah Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat diproyeksikan akan menahan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 0,32% terhadap produk domestik bruto (PDB) pada 2025.

    Chief Economist PT Bank Central Asia Tbk atau BCA David Sumual mengatakan penurunan pertumbuhan ekonomi itu dikarenakan efek bencana yang diperkirakan akan menurunkan belanja atau konsumsi masyarakat.

    “Jadi kita melihat dampaknya sekitar 0,32% dari PDB kurang lebih. Dampak dari penurunan ya, penurunan PDB yang bisa terjadi akibat konsumsi yang menurun, produksi yang menurun dan sebagainya,” kata David dalam Bincang Media di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Senin (15/12/2025).

    David memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 akan berada di bawah target pemerintah 5,4%. Realisasinya diperkirakan hanya bisa pada level 5% sampai 5,1%.

    “Dengan bencana ini mungkin akan ada sedikit ada pengaruh ya, pasti akan pengaruh. Secara nasional mungkin jadi lebih sedikit, karena agregat ada beberapa daerah yang juga lagi meningkat. Jadi saya pikir masih bisa lah 5-5,1%, tapi nggak mungkin 6%,” ucap David.

    Berdasarkan data internal tim riset ekonomi BCA, efek bencana alam di wilayah Sumatera akan menurunkan 25,53% (Rp 3,8 triliun) belanja masyarakat Sumatera Barat dan menurunkan 22,31% (Rp 11,8 triliun) belanja masyarakat Sumatera Utara. Sementara itu, belanja masyarakat Aceh diperkirakan turun 23,92% (Rp 2,8 triliun).

    Dengan asumsi belanja masyarakat yang terpuruk hingga Desember 2025, efek bencana berpotensi menurunkan konsumsi sebesar 0,31% atau Rp 18,58 triliun secara nasional.

    (aid/fdl)

  • KKP Beberkan Produksi Perikanan RI, Segini Angkanya!

    KKP Beberkan Produksi Perikanan RI, Segini Angkanya!

    Jakarta –

    Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat produksi ikan budi daya mencapai 5,02 juta ton hingga triwulan III-2025. Produksi ikan ini sudah mencapai 96,95% dari total target 2025 sebesar 5,17 juta ton.

    Direktur Jenderal Perikanan Budidaya KKP, Tb. Haeru Rahayu tetap optimistis produksi perikanan nasional bisa mencapai target 5,17 juta ton, mengingat masih ada triwulan IV yang belum terdata.

    “Yang pertama hingga triwulan III di tahun ini ya produksi ikan kita mencapai 5,02 juta ton. Sudah 96,95% ini ya. Triwulan IV itu kan dimulai bulan dari apa itu? Oktober, November, dan Desember. Kita tinggal menghitung mudah-mudahan 5,17 juta ton ini bisa tercapai,” ujar Haeru saat konferensi pers di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (15/12/2025).

    Selain ikan, produksi rumput laut mencapai 8,2 juta ton, setara 94,97% dari target 8,63 juta ton. Komoditas ikan yang paling banyak produksi pada 2025 cukup bervariasi, di antaranya udang, ikan kakap, dan ikan bandeng.

    Wilayah yang paling besar berkontribusi dalam produksi ikan nasional tersebar di berbagai daerah dan komoditas, seperti Pulau Jawa, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Sulawesi yang banyak produksi ikan tilapia.

    “Sebenarnya kalau udang itu, Aceh saja. Kalau nggak salah, posisinya yang ke-6. Aceh dan Sumut yang ke-9. NTB nomor-1. Ini contoh udang. Tilapia yang paling banyak itu ada di Jawa. Disusul NTB, kemudian Sulawesi. Ini contoh,” jelas Haeru.

    Kontribusi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor perikanan telah melampaui dari target, yakni mencapai Rp 198 miliar.

    “Kemudian PNBP kita juga luar biasa ini. Walaupun kita PNBP-nya itu tidak seperti eselon I yang lain, tetapi kita berdasarkan apa istilahnya hasil samping dari UPT yang kita miliki. Sudah bisa mencapai atau melebihi target 391,55%,” terangnya.

    Produksi Perikanan Tangkap

    Sementara itu, Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP Lotharia Latif menyampaikan produksi perikanan tangkap mencapai 6,5 juta ton hingga triwulan III-2025. Pihaknya menargetkan produksi perikanan tangkap mencapai 7,8 juta ton.

    “Khusus produksi perikanan tangkap nasional di mana kita lihat tahun 2024 kurang lebih produksi tangkapan kita 7,8 juta ton dan di saat sekarang sampai per hari ini masih 6,562 juta ton, tapi prognosa kita nanti di angka 7,85 juta sampai akhir Desember 2025,” ujar Latif.

    Latif mengatakan, di sejumlah negara, produksi perikanan budi daya lebih tinggi dibandingkan dengan produksi perikanan tangkap, misalnya di Vietnam produksi perikanan tangkap 3 juta ton, sementara produksi perikanan budi daya 20 juta ton dalam setahun.

    “Di China, lebih ekstrem lagi, penangkapannya diturunkan betul hanya sampai 2 juta, tapi budi daya hampir 60 juta. Indonesia masih perikanan tangkap lebih tinggi daripada budi daya. Kenapa harus dilakukan? untuk menjaga sustainability daripada perikanan itu sendiri dikelola dengan baik,” terang Latif.

    PNBP di sektor perikanan tangkap mencapai Rp 1,02 triliun. Ia menargetkan capaian PNBP pada 2025 sebesar Rp 1,19 triliun.

    “Tahun 2023 capaian PNBP ini Rp 731 miliar, kemudian kemarin 2024 itu Rp 1,05 triliun. Tahun 2025 Rp 1,027 triliun, tapi estimasi kita sampai Rp 1,19 triliun sekian di akhir tahun,” imbuhnya.

    Lihat juga Video: Misi Mengembalikan Kejayaan Perikanan Indonesia

    Halaman 2 dari 2

    (rea/ara)

  • Gugat Cerai Ridwan Kamil, Medsos Atalia Praratya Digeruduk Netizen

    Gugat Cerai Ridwan Kamil, Medsos Atalia Praratya Digeruduk Netizen

    Jakarta, Beritasatu.com – Media sosial Atalia Praratya menjadi sasaran warganet, setelah dirinya dikabarkan menggugat cerai suaminya, Ridwan Kamil di Pengadilan Agama (PA) Bandung, Jawa Barat.

    Atalia Praratya terlihat mengunggah postingan di media sosial miliknya yang memperlihatkan bentuk keperdulian Jawa Barat dalam memberikan bantuan untuk korban bencana di Sumatera dan Aceh.

    “Alhamdulillah, bantuan tahap satu melalui Jawa Barat bergerak telah kami kirimkan ke wilayah Mandailing Natal, Sumatera Utara,” tulis Atalia Praratya di Instagram miliknya, Senin (15/12/2025).

    “Semoga bantuan ini dapat bermanfaat dan menjadi penguat di masa sulit,” tulisnya lagi.

    Unggahan dari Atalia Praratya itu menuai reaksi dari warganet. Bahkan, warganet lebih tertuju kepada gugatan cerai yang dilakukannya terhadap suaminya, Ridwan Kamil.

    “Ibu Cinta itu beneran beritanya?” tulis netizen.

    “Seriusan gugat cerai?” tulis netizen lagi.

    “Semangat ya Ibu, apapun keputusannya adalah yang terbaik,” tulis netizen.

    “Ibu semoga beritanya hanya hoax ya,” tulis netizen lainnya.

    “Bu Cinta, are you okay?” tulis netizen.

    “Ke sini gara-gara berita beliau gugat cerai Ridwan Kamil,” tulis netizen.

    “Ibu, beneran sidangnya tanggal 17 ini?” tulis netizen.

  • Percepat Bantuan, Menko Muhaimin Resmikan Rute Kualanamu-Rembele

    Percepat Bantuan, Menko Muhaimin Resmikan Rute Kualanamu-Rembele

    Deli Serdang, Beritasatu.com – Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar meresmikan kembali rute penerbangan Kualanamu (KNO)-Rembele (TXE) yang dilayani maskapai Wings Air dan kini beroperasi setiap hari. Reaktivasi rute ini dilakukan untuk mempercepat penanganan tanggap darurat dan pascabencana di Sumatera, khususnya wilayah Aceh.

    Penerbangan harian tersebut diharapkan memperkuat mobilitas masyarakat serta distribusi bantuan logistik dan kemanusiaan ke wilayah terdampak banjir dan longsor, terutama Aceh Tengah, Bener Meriah, dan Gayo Lues.

    “Ini kebutuhan yang mendesak di mana pascabencana yang begitu besar, yang membawa duka kita sebagai sebuah bangsa, tentu kita menyaksikan bagaimana kebutuhan transportasi udara, logistik dan lalu lintas penerbangan menjadi sangat vital,” kata Menko Muhaimin saat peresmian di Bandara Internasional Kualanamu, Sumatera Utara, Senin (15/12/2025).

    “Dengan penerbangan Lion dari Kualanamu ke Rembele membantu semua kebutuhan kita termasuk masyarakat Aceh, khususnya di Bener Meriah dan Takengon,” sambungnya.

    Menko Muhaimin mengungkapkan, sebelum peresmian ini, ia sempat menghubungi langsung pemilik Lion Air Group, Rusdi Kirana, untuk mendorong pembukaan kembali rute Kualanamu-Rembele yang semula direncanakan hanya beroperasi tiga kali dalam sepekan.

    “Pak Rusdi bilang, ‘Memang kita punya rencana membuka penerbangan satu minggu tiga kali’. Saya bilang, ‘Pak jangan tiga kali, ini kebutuhan mendesak kalau bisa satu hari minimal satu kali, syukur-syukur bisa tambah’. Langsung Pak Rusdi bilang, ‘Siap laksanakan’ dan alhamdulillah,” ucap Muhaimin.

    Menurut Muhaimin, gotong royong seluruh pihak, baik pemerintah, BUMN, maupun swasta, sangat dibutuhkan agar penanganan bencana di Sumatera berjalan efektif dan cepat. Akses transportasi udara dinilai krusial mengingat kondisi geografis Aceh yang sebagian wilayahnya berada di kawasan perbukitan dan sulit dijangkau jalur darat.

    Menko Muhaimin berharap operasional harian rute Kualanamu-Rembele dapat berlangsung berkelanjutan, tidak hanya untuk kebutuhan darurat, tetapi juga mendorong pemulihan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat pascabencana.

    “Dengan bismillahirahmanirahim kita mulai penerbangan Kualanamu-Rembele hari ini dan semoga bisa bertambah lagi,” ujar Muhaimin.

    Dalam kesempatan tersebut, Menko Muhaimin juga menjadi salah satu penumpang pertama yang terbang ke Rembele untuk meninjau langsung kondisi masyarakat dan mendistribusikan bantuan di Kabupaten Bener Meriah. Setelah itu, ia dijadwalkan kembali ke Kualanamu dan melanjutkan perjalanan ke Aceh Tamiang.

    Kunjungan ini merupakan kunjungan kedua Menko Muhaimin Iskandar ke Aceh, setelah sebelumnya mendatangi Kabupaten Gayo Lues, sekaligus menegaskan komitmen pemerintah memastikan kehadiran negara dalam penanganan dan pemberdayaan masyarakat terdampak bencana.

    Maskapai Wings Air membuka penerbangan berjadwal Kualanamu-Rembele setiap hari dengan jadwal KNO-TXE pukul 08.40 WIB-09.40 WIB dan TXE-KNO pukul 10.00 WIB-11.00 WIB. Penerbangan dilayani menggunakan pesawat ATR 72 berkapasitas 72 penumpang yang ideal untuk rute jarak pendek dan mampu beroperasi optimal di bandara kawasan perbukitan, seperti Bandara Rembele.

    Peresmian penerbangan perdana ini turut dihadiri Presiden Direktur Lion Air, Daniel Putut Kuncoro Adi.