Xcloud.id

provinsi: Aceh

  • Cara Daftar dan Instalasi Starlink di Wilayah Banjir Aceh & Sumatra

    Cara Daftar dan Instalasi Starlink di Wilayah Banjir Aceh & Sumatra

    Bisnis.com, JAKARTA — Starlink, satelit orbit rendah milik Elon Musk, menjadi andalan dalam berkomunikasi di wilayah banjir Sumatra dan Aceh saat ini. 

    Selama masa tanggap darurat bencana, layanan internet satelit berkecepatan tinggi dan latensi rendah dari SpaceX ini, dapat digunakan secara gratis untuk masyarakat terdampak. 

    Untuk mengakses internet gratis Starlink bagi pelanggan aktif di wilayah tersebut, Starlink otomatis menerapkan kredit layanan gratis selama periode bantuan berlangsung. Cek kredit yang sudah diterapkan di menu Billing pada akun Starlink yang dimiliki.

    Bagi pengguna yang sedang ditangguhkan layanannya (suspended), jga bisa mengakses Starlink secara gratis. “Kami secara proaktif menerapkan kredit layanan gratis ke akun Anda,” bunyi keterangan di laman website resmi Starlink, dikutip Bisnis, Senin (15/12/2025). 

    Sementara itu, untuk warga terdampak banjir Aceh-Sumatra yang tidak berlangganan Starlink atau memiliki unit tersebut, bisa memanfaatkan layanan tersebut dari perangkat Starlink yang disebar pemerintah di sejumlah daerah. Pada 3 Desember 2025, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) diketahui menyalurkan 32 unit perangkat Starlink untuk membantu masyarakat yang terdampak banjir dan longsor. 

    Bantuan ini diberikan untuk mempercepat pemulihan layanan di wilayah yang mengalami kerusakan infrastruktur telekomunikas. Nah untuk mengaksesnya, caranya dengan mengakses laman Starlink dan mengaktifkannya. 

    Untuk mengaktifkan Starlink, pilih pelayanan Residensial pada halaman utama. Ketik alamat tinggal untuk melihat ketersediaan layanan. 

    Selanjutnya, pilih paket, lalu ketik “Checkout”. Isi data diri hingga metode pembayaran dengan benar di laman situs. 

    Setelah aktif, buat tiket dukungan dengan mencantumkan frasa “Indonesia Flood Support”. Pengguna dapat melihat kredit yang tersedia melalui tab penagihan di akun. Penagihan otomatis menjadi Rp0 rupiah. “Kredit ini tidak berlaku untuk pelanggan korporasi,” tulis keterangan di situs resmi Starlink.

    Adapun bagi Genhype yang berniat untuk menyediakan perangkat Starlink di wilayah terdampak banjir Aceh dan Sumatra, berikut cara melakukan instalasi.

    Cara instalasi Starlink: 

    1. Temukan tempat yang bebas halangan dan mengarah langsung ke langit.  Gunakan alat “Periksa Penghalang” di aplikasi Starlink (iOS, Android) untuk menemukan lokasi pemasangan yang akan memberikan layanan terbaik. 

    2. Susun piringan dan semua perlengkapannya sehingga dishy bisa berdiri kuat. 

    3. Sambungkan kabel yang menghubungkan router dan piringan. Sambungkan kabel catu daya di router pada stop kontak listrik 

    4. Dalam beberapa menit, Starlink akan terhubung ke satelit. Router akan melakukan booting, silahkan tunggu prosesnya. 

    5. Setelah selesai, atur WiFi di ponsel dan sambungkan ke jaringan nirkabel bernama STINKY. 

    6. Setelah terhubung, lakukan konfigurasi WiFi dan lakukan penyambungan ke jaringan nirkabel bernama “Starlink” memakai kata sandi yang baru saja dibuat. 

    7. Jika sudah terhubung, maka layar akan menampilkan status koneksi internet. 

    8. Sabar, karena proses mencari sampai terhubung ke satelit Starlink kurang lebih memerlukan durasi 10 menit. Adapun untuk berlangganan gratis, bisa mengikuti cara-cara yang dijelaskan sebelumnya.

  • Aceh Akhirnya Minta Bantuan Penanganan Bencana kepada 2 Lembaga PBB

    Aceh Akhirnya Minta Bantuan Penanganan Bencana kepada 2 Lembaga PBB

    Liputan6.com, Jakarta – Pemerintah Aceh memuturkan untuk meminta bantuan penanganan bencana banjir dan longsor, kepada dua lembaga internasional di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

    “Pemerintah Aceh secara resmi juga telah menyampaikan permintaan keterlibatan beberapa lembaga internasional,” kata Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA di Banda Aceh. Dikutip dari Antara, Senin (15/12/2025).

    Adapun dua lembaga PBB yang dimintai keterlibatannya tersebut yakni United Nations Development Programme (UNDP) dan United Nations Children’s Fund (UNICEF).

    “Permintaan keterlibatan lembaga internasional atas pertimbangan pengalaman bencana tsunami 2004, seperti UNDP dan UNICEF,” ujarnya.

    Selain itu, MTA juga menyampaikan bahwa saat ini tercatat 77 lembaga dengan mengikutsertakan 1.960 relawannya dalam upaya pemulihan bencana Aceh, dan telah tercatat pada Desk Relawan BNPB dan Posko Aceh.

    Mereka merupakan lembaga atau NGO lokal, nasional dan internasional. Besar kemungkinan, keterlibatan lembaga dan relawan terus bertambah dalam respon kebencanaan ini.

    Kehadiran lembaga dan relawan ini, diharapkan dapat memperkuat kerja-kerja kedaruratan dan pemulihan bencana yang sedang dilaksanakan oleh instansi pemerintahan seperti TNI, Polri, BNPP, BPBA Aceh, Basarnas, Pem. Kab/kota, ormas/OKP secara mandiri dan masyarakat Aceh.

    Ia menyebutkan, beberapa lembaga yang sudah masuk dalam Desk Relawan BNPB untuk Aceh yaitu Save The Children, Islamic Relief, ABF, DH Charity, FKKMK UGM, Mahtan Makassar, Relawan Nusantara, Baznas, EMT AHS UGM, Koalisi NGO HAM, Katahati Institute, Orari, Yayasan Geutanyoe dan lainnya.

    Atas nama masyarakat Aceh dan korban, lanjut MTA, Gubernur Aceh mengucapkan terima kasih atas niat baik dan kontribusi yang sedang mereka berikan demi memulihkan Aceh.

    “Berbagai langkah kebijakan strategis dalam upaya pemulihan Aceh akan terus kita lakukan atas supervisi pemerintah pusat. Mari kita terus bersatu dalam upaya mewujudkan Aceh lebih baik, dan bangkit dari bencana ini,” demikian Muhammad MTA.

  • Pemulihan BTS Aceh Terdampak Banjir Capai 87,8%, Operator Diminta Tambah Genset

    Pemulihan BTS Aceh Terdampak Banjir Capai 87,8%, Operator Diminta Tambah Genset

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menyebut 87,8% menara pemancar atau base transreceiver station (BTS) di Aceh sudah diperbaiki setelah terdampak bencana banjir dan longsor pada 26 November 2025 lalu. 

    Meutya menyebut pemulihan menara BTS di Aceh tidak secepat dari dua provinsi lainnya yang turut terdampak bencana, yakni Sumatra Utara dan Sumatra Barat. Bahkan, pemulihan menara BTS di Sumatra Utara sudah mencapai 97%, sedangkan Sumatra Barat 99%. 

    Meutya memerincikan bahwa total menara BTS yang terdampak pada 26 November 2025 sebanyak 3.735 menara. Sampai dengan saat ini, jumlah yang sudah pulih mencapai 3.283 BTS atau 87,8%. Akan tetapi, kondisinya belum menyala. 

    “Namun tentu nyalanya diperlukan aliran listrik yang stabil atau genset,” ungkapnya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (15/12/2025). 

    Sementara itu, total menara BTS yang belum pulih mencapai 452 unit akibat belum diperbaiki atau belum bisa dijangkau. Jumlahnya setara dengan 12% dari total menara pemancar yang ada di Aceh. 

    “Jadi sekali lagi BTS yang recover 87%, namun sekali lagi catatan untuk bisa beroperasi melihat dari ketersediaan listrik yang stabil,” terang mantan Ketua Komisi I DPR itu. 

    Di sisi lain, terdapat 2.194 menara BTS yang saat ini dalam status operasional. Adapun daerah-daerah di Aceh seperti Bener Meriah, Takengon dan Aceh Tamiang diakui memerlukan tindakan lebih lanjut.

    Dari pihak operator telekomunikasi, Meutya menyebut telah meminta para operator untuk mengirim lebih banyak genset agar menara BTS yang sudah diperbaiki bisa langsung menyala. 

    “Solusi sementaranya adalah kami dorong untuk pengiriman genset lebih banyak lagi. Kami selalu mengimbau untuk percepatan-percepatan terus di tengah kondisi yang masih sulit, mereka commit. Jadi kalau melihat targetnya kapan ya mungkin tadi yang kami sampaikan, juga bergantung kepada ketersediaan lainnya, termasuk listrik,” pungkas Meutya.

  • Menhut Cabut 22 Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Seluas 1 Juta Hektare, Termasuk di Sumatera

    Menhut Cabut 22 Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Seluas 1 Juta Hektare, Termasuk di Sumatera

    Sebelumnya, Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengatakan pihaknya sudah melakukan inventarisasi subjek hukum yang terindikasi berkontribusi dalam bencana banjir di Sumatera, mengidentifikasi adanya 12 subjek hukum.

    “Gakkum Kehutanan sementara telah menemukan indikasi pelanggaran di 12 lokasi subjek hukum, 12 perusahaan di Sumatera Utara dan penegakan hukum terhadap 12 subjek hukum itu akan segera dilakukan,” kata Menhut Raja Juli Antoni dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI di Jakarta pada Kamis 5 Desember 2025.

    “Sudah ada 12 subjek hukum, PT, yang diindikasikan mempunyai masalah, terutama di daerah Batang Toru tadi. Insya Allah akan kita tindak tegas,” tambahnya.

    Dia menyebut inventarisasi subjek hukum atas bencana banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, masih berlangsung sampai saat ini yang dilakukan oleh Direktorat Penegakan Hukum (Gakkum) Kemenhut.

    Selain itu Menhut memaparkan sesuai dengan arahan dari Presiden Prabowo Subianto rencananya mereka akan mencabut sekitar 20 izin Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) untuk area seluas sekitar 750 ribu hektare.

    Langkah itu dilakukan setelah sebelumnya Kemenhut mencabut 18 PBPH seluas 526.144 hektare.

    “Kami, Kementerian Kehutanan, setelah nanti mendapatkan persetujuan dari Bapak Presiden akan kembali mencabut sekitar 20 PBPH yang bekerja buruk lebih kurang seluas 750 ribu hektare di seluruh Indonesia, termasuk di tiga provinsi terdampak,” jelas Menhut Raja Juli Antoni.

    “Nama perusahaannya, luasannya persisnya saya tidak laporkan saat ini karena saya harus mendapatkan persetujuan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto terlebih dahulu,” tukasnya.

     

  • Prabowo Sebut Akan Pantau Daerah Bencana di Sumatra Sepekan Sekali

    Prabowo Sebut Akan Pantau Daerah Bencana di Sumatra Sepekan Sekali

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menegaskan untuk terus memantau langsung perkembangan penanganan bencana di sejumlah wilayah Sumatra.

    Kepala Negara menyatakan akan mengunjungi daerah terdampak bencana secara rutin guna memastikan proses pemulihan berjalan sesuai rencana.

    Pernyataan tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat membuka Sidang Kabinet Paripurna bersama Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025).

    Prabowo menyebutkan dirinya telah beberapa kali meninjau langsung lokasi bencana, yakni tiga kali ke Aceh, dua kali ke Sumatra Utara, dan satu kali ke Sumatra Barat. 

    Dia juga memastikan akan kembali mengunjungi wilayah-wilayah tersebut dalam waktu dekat.

    “Rencananya saya akan segera ke sana lagi. Saya merencanakan minimal seminggu sekali akan saya lihat daerah itu untuk memantau perkembangan,” ujar Presiden.

    Dalam kesempatan tersebut, Prabowo mengajak seluruh jajaran kabinet untuk terus bekerja keras membantu pemulihan masyarakat terdampak bencana banjir dan tanah longsor, khususnya di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Ia berharap proses rehabilitasi dan rekonstruksi dapat segera dimulai agar masyarakat bisa kembali beraktivitas secara normal.

    Presiden Ke-8 RI itu juga menekankan bahwa kondisi bencana yang terjadi harus dihadapi dengan kewaspadaan tinggi, mengingat perubahan cuaca dan dampak perubahan iklim telah menjadi persoalan global.

    Menurutnya, tantangan tersebut menuntut pemerintah dan masyarakat untuk semakin kuat, tegar, dan siap dalam menghadapi bencana.

    Selain itu, Prabowo mengajak seluruh peserta sidang untuk terus memanjatkan doa dan rasa syukur atas kesehatan serta kedamaian yang masih diberikan, sembari tetap mengingat dan membantu saudara-saudara yang tengah mengalami musibah di berbagai daerah.

    “Saudara-saudara sekalian, keadaan bencana ini saya kira sekarang merupakan suatu keadaan yang harus kita hadapi dengan penuh kewaspadaan, karena memang masalah perubahan cuaca, climate change yang memengaruhi lingkungan hidup kita menjadi masalah global, masalah planet, sehingga membuat kita harus semakin kuat, semakin tegar, semakin waspada,” pungkas Prabowo.

  • BP Taskin Monitoring Dampak Kemiskinan Akibat Bencana Sumatera

    BP Taskin Monitoring Dampak Kemiskinan Akibat Bencana Sumatera

    Tangerang, Beritasatu.com – Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) mulai melakukan monitoring dan menghitung dampak kemiskinan yang diakibatkan bencana banjir dan longsor yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara (Sumut) dan Sumatera Barat (Sumbar).

    “Tugas Kita itu pascabencana, bukan saat bencana, makanya kami sedang berkoordinasi untuk mengumpulkan informasi, dan data,” ujar Wakil Kepala BP Taskin Iwan Sumule di Tangerang, Senin (15/12/2025).

    Menurutnya, bencana alam yang terjadi di Aceh dan sejumlah daerah di Sumatera itu berdampak pada tingginya angka kemiskinan ekstrem, sebab peristiwa alam itu mengganggu roda perekonomian di daerah terdampak.

    “Karena bahwa masyarakat rentan miskin ini banyak juga, karena goncangan ekonomi, akibat bencana alam itu masyarakat yang berada di rentan miskin menjadi miskin,” jelasnya.

    Iwan menjelaskan, BP Taskin terus memonitoring dampak ekonomi yang ditimbulkan akibat bencana di Aceh dan Sumatera. Hasil monitoring itu nantinya akan menjadi dasar untuk menangani kemiskinan di daerah terdampak.

    “Kami harus mendapat informasi yang sebaik-baiknya untuk kita bisa mencari solusi dalam bentuk program-program pemberdayaan,” pungkasnya.

  • Bupati Aceh Utara Apresiasi Bantuan dari Kementan

    Bupati Aceh Utara Apresiasi Bantuan dari Kementan

    Jakarta, Beritasatu.com – Bupati Aceh Utara Ismail  Jalil menyampaikan terima kasih sekaligus apresiasi kepada Kementerian Pertanian (Kementan) atas bantuan kemanusiaan bagi masyarakat terdampak bencana di wilayah Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe.

    Ucapan tersebut disampaikan setelah bantuan dari Kementan diterima dan dipusatkan di Posko Makorem Lhokseumawe yang difungsikan sebagai Posko BNPB, sebelum didistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan.

    “Kami dari Pemerintah Kabupaten Aceh Utara menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas bantuan dari Bapak Menteri Pertanian. Alhamdulillah bantuan telah sampai dan saat ini telah disalurkan melalui posko kepada masyarakat terdampak,” ujar Bupati Ismail Jalil kepada wartawan, Senin (15/12/2025).

    Ia berharap, bantuan tersebut dapat meringankan beban masyarakat yang terdampak bencana.

    “Semoga amal kebaikan Pak Menteri dibalas Allah Swt,” tambahnya.

    Kementerian Pertanian terus mempercepat penyaluran bantuan kemanusiaan bagi masyarakat terdampak bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat melalui program Kementan Peduli.

    Saat ini, proses pengiriman bantuan Tahap II telah berjalan, sementara Tahap III direncanakan akan dikirim menggunakan Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) Makassar 590.

    Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan, bantuan tersebut merupakan wujud kehadiran negara dan kepedulian keluarga besar Kementerian Pertanian terhadap masyarakat yang terdampak musibah.

    “Kementerian Pertanian berkomitmen untuk hadir dan bergerak cepat membantu saudara-saudara kita yang sedang tertimpa musibah. Bantuan ini adalah amanah dan wujud gotong royong agar beban masyarakat dapat diringankan,” tegasnya.

    Seluruh bantuan yang disalurkan mencakup kebutuhan pokok dan perlengkapan darurat, disesuaikan dengan hasil koordinasi bersama BNPB dan pemerintah daerah setempat.

    Mentan Amran memastikan, pengawalan dilakukan secara ketat sejak proses pemuatan di dermaga hingga bantuan diterima di daerah tujuan.

    “Semua bantuan kami kawal, dari dermaga hingga diterima di daerah dan disalurkan ke masyarakat. Ini tanggung jawab moral kami,” ujarnya.

    Setiap pengiriman bantuan juga disertai mekanisme serah terima resmi kepada pihak berwenang sebelum disalurkan ke titik-titik terdampak.

    Selain bantuan melalui program Kementan Peduli, pemerintah juga telah menyalurkan bantuan APBN senilai Rp 1,2 triliun.

    Bantuan tersebut terbagi menjadi bantuan reguler, berupa dukungan pangan rutin, bantuan non-reguler, yang dikirim sesuai permintaan daerah terdampak

    Termasuk di antaranya tambahan beras dan minyak goreng untuk wilayah Aceh dan Sumatra Utara.

  • Satgas PKH Bakal Bebankan Pemulihan Dampak Bencana ke Perusak Lingkungan

    Satgas PKH Bakal Bebankan Pemulihan Dampak Bencana ke Perusak Lingkungan

    Jakarta –

    Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) masih menghitung kerugian akibat kerusakan lingkungan yang diduga memicu bencana banjir bandang hingga longsor di Aceh, Sumut, dan Sumbar. Sejauh ini, ada 31 pihak yang diidentifikasi melakukan pelanggaran diduga memicu bencana parah di Sumatera.

    Ketua Pelaksana Satgas PKH Febrie Adriansyah awalnya mengatakan Satgas PKH akan melakukan perhitungan kerugian atas kerusakan lingkungan. Dia menyebut hal itu penting untuk meminta pertanggungjawaban terhadap pihak yang melanggar aturan.

    “Satgas PKH juga akan melakukan perhitungan kerugian atas kerusakan lingkungan,” kata Febrie dalam jumpa pers di gedung Kejaksaan Agung (Kejagung), Jakarta Selatan, Senin (15/12/2025).

    Dia mengatakan pihak yang terbukti menyebabkan kerusakan lingkungan dan memicu bencana akan dibebani kewajiban pemulihan dampak bencana. Dia mengatakan Satgas PKH akan menegakkan hukum.

    “Dan akan memberi beban kewajiban pemulihan keadaan sebagai dampak dari bencana yang terjadi kepada pihak-pihak yang akan dimintai pertanggungjawaban,” jelasnya.

    “Jadi selain dengan penegakan hukum berupa proses pidana, akan juga dikenai evaluasi perizinan, dan yang ketiga akan dikenai tuntutan kerugian lingkungan yang terjadi,” imbuh dia.

    Dia menyebut Satgas PKH telah melakukan identifikasi dan memetakan perusahaan yang diduga menyebabkan kerusakan lingkungan dan diduga memicu bencana banjir hingga longsor di Sumatera. Dia mengatakan Satgas PKH akan memastikan siapa yang diwajibkan bertanggung jawab secara pidana.

    “Kita sudah mapping perusahaan-perusahaan mana saja penyebab bencana ini. Sudah diketahui identitas, sudah diketahui lokasi, sudah diketahui kira-kira perbuatan pidana seperti apa yang terjadi,” ujar Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung itu.

    Dia menjamin proses hukum tak hanya menyasar individu. Dia mengatakan korporasi juga akan disanksi jika melakukan pelanggaran.

    “Kepada subjek hukum yang dinilai bertanggung jawab, tidak saja perorangan, korporasi pun akan dikenai pertanggungjawaban pidana. Selain itu, akan dikenakan sanksi administratif berupa evaluasi perizinan,” ucapnya.

    Dansatgas PKH Mayjen TNI Dody Triwinarno mengatakan ada puluhan perusahaan yang diduga melakukan pelanggaran. Perusahaan itu tersebar di Aceh, Sumut dan Sumbar.

    “Untuk yang di Aceh, dugaan sementara yang terimbas langsung, yang terkait langsung dengan DAS (Daerah Aliran Sungai), itu ada sembilan PT,” kata Dody.

    “Untuk yang di Sumatera Utara, DAS yang di Batang Toru, Sungai Garoga, kemudian yang di Langkat, termasuk longsor yang ada di sana, itu ada delapan, termasuk dengan kelompok PHT (Pemegang Hak atas Tanah),” imbuhnya.

    Selain itu, ada 14 perusahaan di Sumatera Barat yang diduga melakukan pelanggaran. Mereka akan diproses pidana bila terbukti melakukan pelanggaran menyebabkan bencana.

    “Kemudian yang untuk di Sumatera Barat, dugaan terhadap subjek hukum yang ada, entitas perusahaan lokal, diperkirakan ada 14 dari tiga wilayah daerah aliran sungai yang menjadi penyebab,” ujarnya.

    Halaman 2 dari 2

    (tsy/haf)

  • Minim Air Bersih, Pengungsi Banjir Aceh Tamiang Terserang Penyakit

    Minim Air Bersih, Pengungsi Banjir Aceh Tamiang Terserang Penyakit

    Aceh Tamiang, Beritasatu.com – Sejumlah pengungsi di Posko Pengungsian Jembatan Kuala Simpang, Kecamatan Karang Baru, Aceh Tamiang, mulai mengalami gangguan kesehatan pascabanjir. Anak-anak menjadi kelompok paling rentan terdampak.

    Sejak air banjir surut, debu dari lumpur yang mengering beterbangan di sekitar area pengungsian. Kondisi ini memicu meningkatnya kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA), disertai keluhan batuk, pilek, hingga demam dalam sepuluh hari terakhir.

    Situasi tersebut diperparah oleh buruknya sanitasi serta keterbatasan air bersih di lokasi pengungsian.

    Dokter relawan di posko kesehatan dokter Ilham Mufid mengatakan, penyakit yang paling banyak ditangani saat ini adalah diare, demam, dan ISPA. Setiap harinya, puluhan pengungsi datang untuk menjalani pengobatan.

    “Tiga penyakit itu memang paling banyak kami tangani. Debu meningkat dan air sanitasi belum bersih, sehingga memicu munculnya penyakit tersebut,” ujar dokter Ilham kepada wartawan, Senin (15/12/2025).

    Ia menjelaskan, sebagian besar pasien masih dapat ditangani dengan rawat jalan dan observasi di posko kesehatan. Namun, pengungsi dengan kondisi lebih serius akan dirujuk ke rumah sakit.

    “Untuk kasus yang membutuhkan penanganan lanjutan, kami rujuk ke RSUD Langsa dan RSUD Aceh Tamiang,” tambahnya.

    Terkait kebutuhan medis, dokter Ilham menyebut, obat diare, batuk, pilek, serta penurun demam menjadi yang paling dibutuhkan.

    Selain itu, banyak pengungsi mengalami luka akibat menginjak pecahan kaca, paku, dan sisa material bangunan yang tertimbun lumpur.

    “Yang luka cukup banyak karena tidak menggunakan alas kaki. Material bangunan masih berserakan di lumpur,” katanya.

    Sebagai langkah pencegahan, tim medis mengimbau pengungsi untuk menggunakan masker guna mengurangi paparan debu.

    Sementara itu, Juwita Sari, pengungsi asal Desa Suka Jadi, Karang Baru, mengungkapkan anak-anak di pengungsian sangat mudah jatuh sakit. Bayinya yang berusia satu tahun bahkan sudah beberapa kali mengalami gangguan kesehatan sejak tinggal di posko.

    “Sering sakit sejak di sini. Bayi saya sudah tiga sampai empat kali sakit. Kalau malam hujan, tenda basah, siang panas sekali,” ujarnya.

    Anaknya kerap mengalami demam, batuk, dan pilek. Meski tersedia layanan kesehatan, kondisi lingkungan yang tidak mendukung membuat anak-anak tetap rentan terserang penyakit.

    Juwita juga mengenang kondisi sulit saat banjir pertama kali melanda. Ketiadaan air bersih memaksanya memberikan air hujan, bahkan air banjir, kepada anaknya untuk diminum.

    “Waktu itu belum ada air bersih. Kalau hujan, saya kasih air hujan. Kalau tidak, ya air banjir itu. Makan pun seadanya,” tuturnya dengan suara lirih.

    Ia mengaku, sedih dan takut akan dampak air banjir yang keruh dan bercampur lumpur terhadap kesehatan anaknya.

    “Itu air lumpur sisa banjir. Sambil kasih minum sambil nangis, takut berdosa, tapi kalau tidak dikasih dia haus,” katanya.

  • Purbaya Yakin Anggaran Bencana Tak Hambat Pertumbuhan Ekonomi

    Purbaya Yakin Anggaran Bencana Tak Hambat Pertumbuhan Ekonomi

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan anggaran untuk penanganan bencana Sumatera dan Aceh tidak menghambat pertumbuhan ekonomi nasional.

    Menurutnya, belanja penanganan bencana justru dapat memberikan dampak netral hingga positif terhadap perekonomian. Purbaya menjelaskan, meskipun bencana menimbulkan kerugian di wilayah terdampak, aktivitas pembangunan kembali akan memunculkan tambahan pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut.

    “Kalau dihitung-hitung, betul-betul bisa mendorong sedikit. Memang kan lost di sana, tetapi ada pembangunan perumahan dan lain-lain. Itu akan ada pertumbuhan ekonomi tambahan,” ujar Purbaya seperti dilansir dari Antara, Senin (15/12/2025).

    Menurutnya, proses rekonstruksi pascabencana, termasuk pembangunan perumahan dan infrastruktur pendukung, akan meningkatkan aktivitas ekonomi di tingkat lokal. Adanya belanja tambahan di daerah terdampak dinilai mampu menahan dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi agar tidak terlalu dalam.

    Dalam konteks pembangunan kembali, pemerintah juga mendorong pemanfaatan berbagai skema pembiayaan yang telah tersedia. Salah satunya melalui pinjaman pemerintah daerah kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau SMI untuk memperbaiki infrastruktur yang rusak, seperti jalan dan jembatan.

    Purbaya menekankan pemerintah siap memberikan keringanan, bahkan pembebasan kewajiban, apabila infrastruktur yang dibiayai melalui skema tersebut mengalami kerusakan berat atau hilang akibat bencana.

    “Kita lihat kalau infrastrukturnya sudah hilang, ya kita bebasin. Tetapi, kalau masih ada, akan dikurangi sesuai dengan kondisi daerahnya. Kalau jembatannya masih utuh, masa dibebasin. Kita akan lihat kondisinya, tetapi kita siap untuk mengenolkan,” jelasnya.

    Lebih lanjut, Menkeu memastikan anggaran untuk penanganan bencana, termasuk pembangunan rumah sementara maupun permanen bagi masyarakat terdampak, telah tersedia dan mencukupi. Dana tersebut disalurkan melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

    Ia menyebut BNPB telah mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 1,6 triliun. Selain itu, masih terdapat sisa anggaran sekitar Rp 1,3 triliun yang dapat dimanfaatkan apabila kebutuhan penanganan bencana meningkat.

    “Kalau dari BNPB anggarannya ada karena kan dipersiapkan BNPB. Masih ada (anggaran), sudah ngajuin Rp 1,6 triliun tambahan, masih ada Rp 1,3 triliun lagi jika diperlukan. Untuk tahun depan, sudah ada tinggal mereka buat program,” kata Purbaya.

    Dengan kesiapan anggaran tersebut, pemerintah memastikan proses penanganan dan pemulihan pascabencana dapat berjalan optimal tanpa mengganggu stabilitas fiskal maupun laju pertumbuhan ekonomi nasional.