Jakarta (ANTARA) – Natalius Pigai resmi diumumkan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto sebagai salah seorang menteri dalam Kabinet Merah Putih pada Minggu (20/10) malam. Sehari kemudian, pada Senin (21/10), Pigai resmi dilantik menjadi Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) pertama di Indonesia.
Pigai merupakan sosok yang tidak asing di dunia aktivisme HAM. Pria yang lahir di Kabupaten Paniai, Papua Tengah, pada 28 Juni 1975 ini pernah menjadi aktivis di berbagai lembaga. Pada tahun 1999–2002, ia pernah menjadi aktivis di Yayasan Sejati yang menaruh perhatian pada hak-hak masyarakat terpinggirkan di Papua, Dayak, Sasak, dan Aceh.
Peraih gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan (S.IP.) dari Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa (STPMD) Yogyakarta ini juga pernah bergabung dengan Yayasan Cindelaras (Yacitra) yang fokus pada perjuangan hak-hak petani. Ia bekerja sebagai staf di Yacitra pada tahun 1998.
Sebagai putra asli Bumi Cendrawasih, Pigai juga pernah aktif dalam kegiatan pengembangan budaya Papua di Lembaga Studi Renaissance. Ia menjabat posisi ketua di lembaga itu pada tahun 1998 hingga 2000. Pigai pun pernah mengemban amanah sebagai sebagai ketua di Asosiasi Mahasiswa Papua (AMP) Internasional (1997–2000).
Dia turut aktif terlibat dalam kerja-kerja masyarakat sipil, mulai dari melakukan kegiatan diskusi, seminar, hingga aksi yang berorientasi pada perubahan. Pigai tercatat pernah bergabung di Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Kontras Rumah Perubahan, Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), Partai Rakyat Demokratik (PRD), dan Petisi 28.
Pria yang pernah mengenyam pendidikan non-formal, yakni pendidikan statistika di Universitas Indonesia ini tidak hanya aktif dalam denyut nadi lembaga swadaya masyarakat di Indonesia.
Pasalnya, Pigai pernah menjabat sebagai Staf Khusus Menteri di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada tahun 1999–2004. Ketika itu, ia bekerja untuk Menteri Alhilal Hamdi dan Yacob Nuwa Wea. Dia juga menjabat sebagai Konsultan Deputi Pengawasan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi dan Tim Asistensi di Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri tahun 2010 hingga 2012 di bawah Djohermansyah Johan.
Di sisi lain, Pigai pernah pula dipercaya untuk memandu dialog interaktif di Televisi Republik Indonesia yang membahas isu-isu politik dan pemerintahan dari tahun 2006 hingga 2008.
Menukil majalah Wacana HAM Edisi VI/Tahun X/2012, Pigai termasuk aktif menuangkan pemikirannya melalui tulisan. Di dalam buah karyanya, Pigai banyak menulis tentang kondisi HAM di Papua.
Beberapa tulisan Pigai yang dipublikasikan dalam bentuk buku, yaitu Evolusi Nasionalisme dan Sejarah Konflik Papua, Anak Indonesia Teraniaya: Status Kewarganegaraan Anak TKI di Malaysia, Migrasi Tenaga Kerja Internasional, dan Tenaga Kerja Penyandang Cacat. Tak hanya itu, Pigai juga menulis artikel dan opini terkait HAM di media massa, seperti Kematian Theys Eluay dan Masa Depan Papua, Aksi Premanisme terhadap Pers, dan Papua Mati di Lumbung Padi.
Editor: Achmad Zaenal M
Copyright © ANTARA 2024
