Xcloud.id

provinsi: Aceh

  • Puncak Juli-Agustus, Musim Kemarau 2024 Diprediksi Mundur

    Puncak Juli-Agustus, Musim Kemarau 2024 Diprediksi Mundur

    Surabaya (beritajatim.com)– Pada Ramadhan di Bulan Maret saat ini Indonesia masih memasuki musim penghujan. Meski demikian pada April mendatang diprediksikan adalah musim peralihan ke musim kemarau. Sesuai prediksi musim kemarau tahun ini tergolong mundur.

    Adapun musim penghujan ini telah berlangsung sejak akhir 2023 lalu. Akibat intensitas hujan yang tinggi beberapa daerah masih mengalami banjir. Beberapa kawasan di antaranya Sampang dan Bangkalan untuk kawasan Jawa Timur (Jatim) dan Semarang untuk kawasan Jawa Tengah (Jateng).

    Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Dwikorita Karnawati menuturkan puncak musim kemarau diprediksikan akan datang di kisaran Juli-Agustus. Hal ini berlaku untuk sebagian besar wilayah di Indonesia.

    Dwikorita kemudian memetakan daerah yang awal musim kemarau diprediksi mundur yaitu Jatim, DIY, Jabar, Jakarta, Banten, sebagian wilayah Sumatra Utara, sebagian Riau, Lampung, Banten, sebagian besar Kalimantan, sebagian Bali, NTB, sebagian NTT, sebagian Sulawesi Tenggara, sebagian Sulawesi Barat, sebagian besar Sulawesi Tengah, Gorontalo, sebagian Sulawesi Tengah, dan sebagian Maluku.

    Melansir dari situs resmi BMKG disebutkan jika wilayah yang diprediksi mengalami sifat musim kemarau di bawah normal yaitu di sebagian kecil Aceh, sebagian kecil Sumatra Utara, sebagian kecil Riau, sebagian Kepulauan Bangka belitung, sebagian Jawa Timur, sebagian Kalimantan Barat, sebagian Sulawesi Selatan, sebagian Sulawesi Selatan, sebagian Sulawesi Tenggara, sebagian Sulawesi Tengah, sebagian NTT, Maluku Utara, sebagian Papua Barat, sebagian Papua Tengah, dan sebagian Papua Selatan.

    Sementara wilayah yang diprediksi mengalami sifat musim kemarau di atas normal yaitu sebagian kecil pesisir selatan Sumatera Barat, Bengkulu, Sumatra Selatan, Lampung, sebagian besar Pulau Jawa, Bali, NTB, NTT, sebagian Kalimantan Barat, sebagian Kalimantan Tengah, sebagian Kalimantan Selatan, sebagian Kalimantan Timur, sebagian kecil Kalimantan Utara, bagian selatan Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, bagian utara dari Gorontalo dan Sulawesi Utara, sebagian Maluku, sebagian Papua Barat dan sebagian besar Papua Selatan.

    “Sebagian besar wilayah Indonesia sebanyak 317 ZOM (45,61 persen) akan mengalami puncak musim kemarau pada Agustus 2024 yaitu meliputi sebagian Sumatra Selatan, Jawa Timur, sebagian besar Pulau Kalimantan, Bali, NTB, NTT, sebagian besar Pulau Sulawesi, Maluku dan sebagian besar Pulau Papua,” terang Dwikorita. [aje]

  • M. Husen: Alhamdulillah Ramadhan Tahun Ini Sudah Tempati Rumah Layak Huni dari Kemensos

    M. Husen: Alhamdulillah Ramadhan Tahun Ini Sudah Tempati Rumah Layak Huni dari Kemensos

    Aceh Timur (beritajatim.com)- 11 Kepala Keluarga di Desa Seuneubok Simpang, Kecamatan Darul Aman, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh kini telah menempati rumah layak huni tahan gempa. Salah satunya M. Husen, mengaku sangat senang dan terharu akhirnya dapat menempati rumah layak huni tahan gempa pada Ramadhan tahun ini.

    Pasalnya rumahnya yang tidak layak huni, sekarang sudah direnovasi oleh Kementerian Sosial dan Dana Kemanusiaan Kompas (DKK).

    M. Husen beserta istri dan ketiga anaknya telah puluhan tahun menempati rumah tidak layak huni yang berdinding papan kayu dan berlantai tanah.

    “Kondisi rumahnya dulu sangat jelek sekali, dindingnya dari papan kayu, lantainya belum di cor masih tanah, sekarang Alhamdulillah sudah bagus”, ungkap M.Husen.

    KM.Husen mengucapkan terimakasih kepada Kementerian Sosial dan Dana Kemanusiaan Kompas (DKK) atas bantuan rumah tahan gempa yang telah diberikan dan dapat ia dan keluarga tempati di Bulan Ramadhan kali ini. Rumah bantuan tersebut dibangun dengan dilengkapi ruang tamu, 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi.

    “Alhamdulillah saya sangat senang, bersyukur dan terimakasih mendapat bantuan rumah dari Kemensos yang telah dibangun sejak tahun lalu. Jika puasa tahun kemarin masih proses pemasangan batako (pembangunan), puasa sekarang akhirnya bisa kita tempati rumahnya” jelas M.Husen

    M.Husen bekerja tidak menentu, saat ini ia bekerja mengambil getah karet di kebun orang dengan penghasilan Rp. 80 ribu – Rp. 100 ribu per hari. Selain mendapatkan bantuan rumah, M.Husen juga mendapatkan bantaun usaha warung kelontong berupa rempah-rempah dan kebutuhan usaha warung. Bantuan ini sebagai tambahan modal untuk keluarga M.Husen agar mendapatkan penghasilan tambahan untuk kebutuhan sehari-harinya.

    “Sekarang sudah mempunyai rumah yang bagus dan bantuan warung kelontong, alhamdulillah senang,” kata M.Husen

    Sebelumnya Menteri Sosial Tri Rismaharini pada (28/2) menyerahkan bantuan Rumah Dana Kemanusiaan Kompas (DKK) dan Kemensos senilai Rp. 1,922 miliar dalam rangka pembangunan Rumah Sejahtera Terpadu (RST) bagi 11 kepala keluarga di desa Seuneubok Simpang, Kecamatan Darul Aman, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh.

    Pembangunan rumah ini berdasarkan hasil scanning media yang dilakukan Kementerian Sosial. Sehingga selanjutnya Kemensos membangun rumah layak huni yang tahan gempa ini. “Bukan hanya 3 rumah yang dilaporkan di media scanning, tetapi ternyata juga ada tetangga sekitar yang kondisi rumahnya rusak. Akhirnya kita sepakati kita bantu 11 unit rumah” Ungkap Mensos. [aje]

  • Jembatan Senilai Rp7,4 Miliar Mandek, Ini Kata DPRD Kabupaten Blitar

    Jembatan Senilai Rp7,4 Miliar Mandek, Ini Kata DPRD Kabupaten Blitar

    Blitar (beritajatim.com) – DPRD Kabupaten Blitar angkat bicara soal mandeknya pembangunan jembatan senilai Rp.7,4 miliar di Desa Dawuhan Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar. Dewan minta Pemkab Blitar lebih cermat dalam memilih rekanan yang bakal melanjutkan pengerjaan proyek jembatan Dawuhan.

    Hal ini harus dilakukan Pemkab Blitar agar jembatan yang telah menelan anggaran miliaran rupiah tersebut bisa terbangun pada tahun ini. Sehingga askes warga bisa lebih mudah tanpa harus memutar 5 kilometer untuk mencari jalur alternatif.

    “Kami mengapresiasi langkah pemerintah daerah dengan pemutusan kontrak terhadap pelaksana pembangunan Jembatan Dawuhan,” ujar Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Blitar, Andika Agus Setiawan.

    Informasi yang diperoleh DPRD Kabupaten Blitar, jumlah anggaran yang bakal dikeluarkan Pemkab Blitar untuk melanjutkan pembangunan proyek jembatan Dawuhan ini mencapai Rp. 2 Miliar rupiah. Dengan anggaran sebesar itu, DPRD mewanti-wanti agar jembatan Dawuhan bisa segera diselesaikan, bukan sekedar buang-buang anggaran.

    “Kami dengar mulai dari perencanaan hingga selesai pekerjaan pembangunan ini nanti diperkirakan membutuhkan biaya sebanyak Rp 2 miliar,” tuturnya.

    Sekedar diketahui bahwa proyek jembatan Dawuhan yang dikerjakan oleh CV. Andhika Pratama Banda Aceh telah dilakukan putus kontrak per tanggal 22 Februari 2024 lalu. Pemutusan kontrak ini dilakukan lantaran rekanan dari Aceh tersebut belum bisa menyelesaikan pengerjaan proyek meski telah diberikan perpanjangan waktu selama 2 kali.

    Usai pemutusan kontrak tersebut, pembangunan jembatan Dawuhan rencananya bakal dilanjutkan dengan menggunakan APBD Kabupaten Blitar tahun 2024 ini. Maka dari itu DPRD Kabupaten Blitar meminta agar dalam proses pemilihan rekanan harus dilakukan dengan terbuka dan cermat oleh Bagian Barang dan Jasa (PBBJ) Setda Kabupaten Blitar.

    “Kami berharap pada bagian barang dan jasa (PBBJ) Setda Blitar dapat selektif memilih kontraktor,” ujarnya.

    Selain lebih selektif, DPRD Kabupaten Blitar pun meminta Pemkab Blitar agar mempercepat proses lanjutan proyek jembatan Dawuhan. Sehingga akses masyarakat di sejumlah dusun di Desa Dawuhan Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar bisa lebih mudah.

    [irp]

    “Kalau saat ini sudah masuk lelang perencanaan, kemungkinan agustus nanti sudah selesai pembangunan jembatan itu,” ucapnya.

    Sepengetahuan DPRD Kabupaten Blitar, pemerintah daerah sudah memiliki perencanaan pembangunan Jembatan Dawuhan. Namun, karena sudah dikerjakan dan putus kontrak, pemerintah harus melakukan perencanaan baru untuk melanjutkan pembangunan yang belum selesai tersebut.

    “Setelah selesainya tender, diperkirakan tiga hingga empat bulan selesai pembangunannya. Lelang perencanaan hingga tender pelaksanaan ini tidak lama. Karena dibarengkan dengan lelang yang lain dan sifatnya khusus,” tutupnya. [owi/aje]

  • Jembatan Rp7,4 Miliar di Blitar Mandek Ancam Rumah Warga

    Jembatan Rp7,4 Miliar di Blitar Mandek Ancam Rumah Warga

    Blitar (beritajatim.com) – Proyek Jembatan Dawuhan di Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar sudah mandek lebih dari sepekan. Jembatan senilai Rp7,4 miliar tersebut terlihat dikerjakan asal-asalan.

    Bagian tanah di sekitar sungai yang sebelum dikeruk untuk pondasi jembatan hingga kini belum dikembalikan. Sehingga aliran sungai menjadi lebih kencang dan terus menggerus tanah warga yang berada di sekitar jembatan.

    Kondisi ini tentu mengkhawatirkan, pasalnya tanah sekitar rumah warga di samping jembatan kini sudah mulai longsor. Warga pun khawatir jika hal ini dibiarkan maka bangunan rumahnya bakal ikut longsor.

    “Tanahnya sudah longsor kalau dibiarkan terus ya mungkin tembok belakang rumah ini juga akan ikut tergerus,” kata S, warga sekitar jembatan Dawuhan Kabupaten Blitar.

    Total ada sekitar 3 bangunan rumah di sekitar jembatan Dawuhan yang terancam longsor. Warga pun kini berharap Pemerintah Kabupaten Blitar segera mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya bencana tanah longsor akibat mangkraknya pembangunan jembatan.

    “Kami berharap ini bisa segera dilanjutkan, bagian bawahnya ini kan juga tidak sesuai dengan rencana dulu, harusnya ini benahi dulu jangan asal seperti ini,” imbuhnya.

    Sebelumnya, Kepala BPBD Kabupaten Blitar, Ivong Berttyanto pun memberikan penjelasan. Ivong membenarkan bahwa pihak kontraktor yakni CV. Andhika Pratama Banda Aceh telah dilakukan putus kontrak per tanggal 22 Februari 2024 lalu.

    Pemutusan kontrak ini dilakukan lantaran CV. Andhika Pratama Banda Aceh tidak bisa menyelesaikan proyek jembatan senilai Rp.7,4 Miliar rupiah tersebut, hingga 2 kali masa perpanjangan. Maka dari itu BPBD Kabupaten Blitar mengambil tindakan tegas dengan melakukan pemutusan kontrak.

    “Sampai dengan masa pemberian kesempatan menyelesaikan pekerjaan berakhir tanggal 21 Februari 2024 progres pekerjaan yang dicapai masih 76,16 persen, kemudian pada tanggal 22 februari 2024 dilakukan putus kontrak,” kata Ivong Berttyanto, Rabu (6/3/2024).

    Kinerja pihak kontraktor sendiri dirasa cukup mengecewakan. Pasalnya, meski telah diberikan 2 kali kesempatan masa perpanjangan, proyek jembatan Dawuhan tak kunjung selesai.

    Untuk diketahui, CV Andhika Pratama Banda Aceh diberikan 2 kali masa perpanjang pengerjaan proyek. Perpanjangan pertama yakni 50 hari kerja sampai tanggal 10 Februari 2024. Kemudian diberikan kesempatan ke 2 yakni 11 hari kerja hingga tanggal 22 Februari 2024.

    “Target awal pengerjaan proyek itu kan tanggal 23 Desember 2023 kemudian karena tidak selesai, CV Andhika Pratama Banda Aceh mengajukan permohonan pemberian kesempatan menyelesaikan pekerjaan sebanyak 2 kali dan disetujui,” beber Ivong.

    Selama 2 kali masa perpanjangan, pihak kontraktor sebenarnya sudah diminta untuk mengebut proses pengerjaan agar proyek jembatan senilai Rp7,4 miliar itu rampung tepat waktu. Pemberian sanksi denda juga diberlakukan untuk pihak kontraktor.

    Namun nyatanya, pengerjaan proyek Jembatan Dawuhan tetap molor. Bahkan selama 2 kali masa perpanjangan, progres pengerjaan jembatan yang jadi penghubung beberapa dusun tersebut masih 76,16 persen.

    “Makanya itu kami lakukan pemutusan kontrak, daripada terus berlalut mending diputus kontrak,” pungkasnya.

    Saat ini BPBD Kabupaten Blitar tengah melakukan pembahasan mengenai tindak lanjut pembangunan jembatan Dawuhan tersebut. Pihaknya memastikan proyek jembatan senilai Rp7,4 miliar tersebut tetap akan dilanjutkan. [owi/beq]

  • Teleskop Makin Canggih, Ramadan dan Lebaran Kok Masih Sering Beda?

    Teleskop Makin Canggih, Ramadan dan Lebaran Kok Masih Sering Beda?

    Jakarta –

    Kemampuan teleskop dan berbagai teknologi peneropongan astronomi sudah makin canggih dan valid. Namun terkait dengan penentuan awal Ramadan dan Syawal, masih kerap terjadi perbedaan.

    “Terkait dengan peran teknologi menyatukan perbedaan (penentuan awal Ramadan) ya, jadi perlu dipahami, fungsi teleskop itu adalah mengumpulkan cahaya. Dengan mengumpulkan cahaya, maka objek yang redup bisa lebih jelas lagi. Tapi problem pada rukyatulhilal tidak sesederhana itu,” kata Peneliti Ahli Utama Pusat Riset Antariksa Badan Riset dan Inovasi National (BRIN) Prof Dr Thomas Djamaluddin, menjawab pertanyaan media dalam diskusi ‘Kriteria Baru MABIMS dalam Penentuan Awal Ramadan’ di Gedung BJ Habibie, Jakarta Pusat, Jumat (8/3/2024).

    Pada rukyatulhilal, lanjut Prof. Djamal, cahaya hilal yang tipis memang diperkuat oleh teleskop. Namun cahaya syafaq atau cahaya senjanya juga diperkuat. “Menjadi persoalan pada rukyatulhilal adalah kontras antara cahaya hilal yang sangat tipis dengan gangguan cahaya syafaq yang masih cukup terang,” terangnya.

    Dijelaskan Prof. Djamal, itu sebabnya kemudian ada kriteria tinggi minimal dan jarak elongasi atau jarak pisah Bulan dan Matahari agar kontras antara hilal yang tipis dengan cahaya syafaq menjadi tinggi kontrasnya.

    “Jadi dengan elongasi yang besar hilalnya lebih tebal, dengan ketinggian minimal sekian derajat, itu cahaya syafaqnya sudah mulai meredup,” kata Prof Djamal.

    Rukyatulhilal Siang Hari

    Prof Djamal kemudian membahas teknologi rukyatulhilal di siang hari, terkait permasalahan ini. Ia menjelaskan, rukyat di siang hari pada prinsipnya adalah meningkatkan kontras karena cahaya biru bisa ditekan oleh filter inframerah sehingga cahaya hilalnya bisa ditingkatkan.

    “Tapi berbeda dengan pada saat sesudah Matahari terbenam, cahaya langit bukan biru, tapi agak kuning kemerahan sehingga tidak ada filter yang bisa digunakan untuk meningkatkan kontras saat maghrib dan Bulan sabit siang hari itu tidak dianggap sebagai hilal,” papar Prof Djamal.

    Diuraikan olehnya, jika Bulan sabit siang hari dianggap sebagai hilal, hal ini akan menimbulkan masalah dari segi fikih (hukum syariat Islam). Secara fikih Islam, dikatakan: berpuasa lah apabila melihat hilal dan berbuka lah apabila melihat hilal.

    “Kalau akhir Ramadan jam 2 siang ada orang melaporkan melihat hilal siang hari karena menggunakan filter inframerah, apakah kemudian berbuka jam 2 siang? Jadi hilal siang hari itu tidak bisa dijadikan dasar sebagai hilal penentu awal Bulan walaupun secara teknologi memungkinkan melihat Bulan sabit pada siang hari,” jelasnya.

    Teknologi Hisab dan Rukyat di Kemenag

    Di acara yang sama, Kasubdit Hisab Rukyat dan Pembinaan Syariah Kementerian Agama Ismail Fahmi, S.Ag menambahkan, Kementerian Agama melibatkan Observatorium Bosscha, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) serta BRIN dalam pemanfaatan teknologi hisab dan rukyat untuk penentuan waktu ibadah umat Islam, terutama dalam menentukan awal Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah.

    “Kerja sama ini sudah dilaksanakan sejak lama. Terkait teknologi rukyatulhilal ini Kemenag punya alat-alat canggih jadi bukan sekadar omong doang. Ulamanya turun tangan, kaum sarungan pakai teleskop. Dulu rukyatnya cuma pakai mata, terus pakai bambu, pakai paralon, sekarang (teleskop) sudah seharga (mobil) Innova, Alphard,” jelasnya.

    Kemenag, disebutkan Ismail, sudah membangun beberapa observatorium untuk tempat merukyat antara lain di Aceh, Yogyakarta, Pelabuhan Ratu dan rencananya tahun ini akan ada di Merauke. Dari Sabang hingga Merauke, ada 134 titik pemantauan rukyat di Indonesia untuk tahun ini.

    Terkait masih adanya perbedaan, disebutkannya bahwa pemerintah mengupayakan ada satu sistem tunggal dan penggunaan teknologi yang makin canggih bisa mendukung ke arah itu. “Teknologinya sudah ada. Mudah-mudahan ini bisa makin meyakinkan dan mencerahkan umat,” sebut Ismail.

    “Sidang isbat adalah forum bersama musyawarah umat Islam dalam menentukan awal Ramadan, Syawal dan Dzulhijjah. Walaupun ada perbedaan, dan bahwa perbedaan itu adalah rahmat, tetapi kalau berbeda saja rahmat apalagi jika bisa bersatu,” tutupnya.

    (rns/rns)

  • Jembatan Rp7,4 Miliar di Blitar Mangkrak, Ini Target ke Depannya!

    Jembatan Rp7,4 Miliar di Blitar Mangkrak, Ini Target ke Depannya!

    Blitar (beritajatim.com) – Jembatan Dawuhan di Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar yang mangkrak bakal dilanjutkan kembali pengerjaannya. Proyek senilai Rp. 7,4 miliar rupiah tersebut bakal kembali dilanjutkan pengerjaannya dengan menggunakan APBD Kabupaten Blitar tahun 2024 ini.

    BPBD Kabupaten Blitar memastikan bahwa proyek jembatan yang menjadi penghubung bagi ribuan warga tersebut tetap akan diselesaikan. Sehingga jembatan sepanjang panjang 33 meter tersebut bisa menunjang aktivitas warga.

    “Mengingat jembatan ini sangat dibutuhkan maka sisa pekerjaan akan diselesaikan menggunakan APBD Kabupaten Blitar tahun 2024 ini,” kata Kepala BPBD Kabupaten Blitar, Ivong Berttyanto, Kamis (07/03/24).

    Usai memutus kontrak dari pelaksana yakni CV. Andhika Pratama Banda Aceh, kini BPBD Kabupaten Blitar tengah melakukan pemilihan konsultan perencanaan. Baru setelah itu akan dilakukan tahapan berikutnya dalam proses pengerjaan proyek jembatan tersebut.

    “Saat ini tahapannya pemilihan penyedia konsultan perencanaan masih dalam proses di bagian Pengadaan Barang dan Jasa,” imbuhnya.

    Sebelumnya BPBD Kabupaten Blitar telah memutus kontrak dari pelaksana yakni CV Andhika Pratama Banda Aceh. Putus Kontrak itu tercatat sejak tanggal 22 Februari 2024 lalu.

    Pemutusan kontrak ini dilakukan lantaran CV. Andhika Pratama Banda Aceh tidak bisa menyelesaikan proyek jembatan senilai Rp.7,4 Miliar rupiah tersebut, hingga 2 kali masa perpanjangan. Maka dari itu BPBD Kabupaten Blitar mengambil tindakan tegas dengan melakukan pemutusan kontrak.

    “Sampai dengan masa pemberian kesempatan menyelesaikan pekerjaan berakhir tanggal 21 Februari 2024 progres pekerjaan yang dicapai masih 76,16%, kemudian pada tanggal 22 februari 2024 dilakukan putus kontrak,” tegasnya.

    Kinerja pihak kontraktor sendiri dirasa cukup mengecewakan. Pasalnya, meski telah diberikan 2 kali kesempatan masa perpanjangan, proyek jembatan Dawuhan tak kunjung selesai.

    Untuk diketahui, CV Andhika Pratama Banda Aceh diberikan 2 kali masa perpanjang pengerjaan proyek. Perpanjangan pertama yakni 50 hari kerja sampai tanggal 10 Februari 2024. Kemudian diberikan kesempatan ke 2 yakni 11 hari kerja hingga tanggal 22 Februari 2024.

    “Target awal pengerjaan proyek itu kan tanggal 23 Desember 2023 kemudian karena tidak selesai, CV Andhika Pratama Banda Aceh mengajukan permohonan pemberian kesempatan menyelesaikan pekerjaan sebanyak 2 kali dan disetujui,” beber Ivong.

    Selama 2 kali masa perpanjangan, pihak kontraktor sebenarnya sudah diminta untuk mengebut proses pengerjaan agar proyek jembatan senilai Rp. 7,4 Miliar rupiah itu rampung tepat waktu. Pemberian sanksi denda juga diberlakukan untuk pihak kontraktor.

    Namun nyatanya, pengerjaan proyek Jembatan Dawuhan tetap molor. Bahkan selama 2 kali masa perpanjangan, progres pengerjaan jembatan yang jadi penghubung beberapa dusun tersebut masih 76,16%.

    “Makanya itu kami lakukan pemutusan kontrak, daripada terus berlalut mending diputus kontrak,” pungkasnya.  [owi/aje]

  • Peran PT Mifa Bersaudara Dukung Perekonomian Aceh Lewat Batubara

    Peran PT Mifa Bersaudara Dukung Perekonomian Aceh Lewat Batubara

    Jakarta, CNN Indonesia —

    PT Mifa Bersaudara (Mifa) sebagai anak usaha PT Media Djaya Bersama (MDB Group) menyatakan bahwa sebanyak 1.882 orang dari 2.920 karyawan perusahaan merupakan putra-putri asli Aceh yang mengisi sejumlah posisi penting di semua level, mulai direksi hingga manajemen.

    General Manager Operation Mifa, Hadi Firmansyah mengatakan, setiap tahun pihaknya konsisten memberikan Kontribusi Pembayaran Pajak Terbesar pada Kanwil DJP Aceh.

    “Tercatat hampir setiap tahun rekapitulasi PPh, PPN dan pajak-pajak lainnya yang dibayarkan oleh PT Mifa terus bertambah dan menjadi penyumbang terbesar di Aceh,” kata Hadi.

    Hal tersebut diungkapkan merespons pernyataan Koordinator Prodi Teknik Pertambangan Universitas Syiah Kuala, Pocut Nurul Alam yang menyampaikan bahwa pada 2023, data ESDM Aceh mencatat ada 13 Izin Usaha Pertambangan (IUP) komoditas batubara, yang paling banyak terletak di Kabupaten Aceh Barat dengan 7 IUP.

    (Foto: PT Mifa Bersaudara)

    Data itu juga sejalan dengan estimasi International Energy Agency (IEA), di mana Indonesia masih menjadi negara pengekspor batubara terbesar di dunia dengan volume ekspor mencapai 500 juta ton atau 34,1 persen dari total pasokan ekspor global.

    Dari ujung barat Indonesia, Provinsi Aceh mengambil peran sebagai daerah pengekspor batubara. Data BPS Aceh pada 2023 menyatakan, nilai ekspor telah mencapai angka US%609,3 juta, dengan komoditas utama yang diekspor didominasi oleh batubara dengan nilai sebesar US$338,58 juta.

    “Dari data yang kami terima, adapun pemegang IUP yang melakukan kegiatan ekspor batubara di tahun 2023 didominasi oleh PT Mifa Bersaudara dengan nilai ekspor US$280,82 juta, dan PT Bara Energi Lestari dengan nilai ekspor US$82,40 juta,” kata Pocut.

    Hadi menambahkan, mengacu pada nilai penjualan ekspor dan domestik batubara pada 2023, pihaknya telah membayarkan royalti untuk negara sebesar US$24,28 juta (ekspor) dan US$2,72 juta (domestik).

    (Foto: PT Mifa Bersaudara)

    “Di tahun 2023 MIFA berhasil melakukan produksi mencapai 7,1 juta ton, dengan penjualan mencapai 6,8 juta ton. Untuk ekspor sebanyak 5,67 juta ton dan domestik sebanyak 1,13 juta ton,” paparnya.

    Pocut menjelaskan, industri batubara saat ini masih menjadi sektor usaha unggulan yang memiliki pengaruh besar terhadap perekonomian di Aceh.

    Untuk itu, dirinya berharap agar pemerintah dapat mengawal pemegang IUP tambang batubara yang lain secara serius. Tujuannya, agar maksimal dalam pengoperasian dan melakukan ekspor ke depannya.

    “Harapannya dengan dikawal serius sektor industri ini dapat memberikan berbagai kontribusi yang lebih besar untuk negara dan daerah seperti melalui royalti, pajak, penyerapan tenaga kerja dan CSR,” ujar Pocut.

    (rea/rir)

    [Gambas:Video CNN]

  • Hari Tanpa Bayangan 21 Februari

    Hari Tanpa Bayangan 21 Februari

    Jakarta –

    Indonesia akan mengalami fenomena hari tanpa bayangan. Situasi ini merupakan fenomena saat Matahari tepat berada di posisi paling tinggi di langit. Yuk simak penjelasan terkait fenomena ini dan cek daftar wilayah serta jadwalnya.

    Melansir dari laman resmi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Hari Tanpa Bayangan terjadi karena bidang ekuator Bumi atau bidang rotasi Bumi tidak tepat berimpit dengan bidang ekliptika atau bidang revolusi Bumi. Dengan demikian, posisi Matahari dari Bumi akan terlihat terus berubah sepanjang tahun antara 23,5 LU sampai dengan 23,5 LS.

    Alhasil, situasi tersebut membuat bayangan benda akan tegak lurus dan seakan menghilang karena tertumpuk dengan benda itu sendiri. Untuk tahun ini, Matahari akan tepat berada di khatulistiwa pada 20 Maret 2024 pukul 10.06 WIB dan 22 September 2024 pukul 19.43 WIB.

    Karena Indonesia berada di lingkup ekuator, kulminasi utama di wilayah Indonesia menjadi dua kali dalam satu tahun dan waktunya tidak jauh dari saat Matahari berada di Khatulistiwa. Sementara itu, di kota lainnya, kulminasi utama terjadi saat deklinasi Matahari sama dengan lintang kota tersebut.

    Khusus untuk Kota Jakarta, fenomena hari tanpa bayangan akan terjadi pada 4 Maret 2024 pukul 12.04 WIB dan 8 Oktober 2024 pada pukul 11.40 WIB. Namun secara keseluruhan, fenomena hari tanpa bayangan ini terjadi di Indonesia dimulai pada 21 Februari 2024 di Ba’a, Nusa Tenggara Timur.

    Untuk mengetahui jadwal hari tanpa bayangan di kota lain di Indonesia. Berikut daftar wilayah yang mengalami hari tanpa bayangan.

    Daftar Wilayah Hari Tanpa Bayangan 21 Februari – 4 April 2024Banda Aceh tanggal 3 April 2024 pukul 12.41 WIBMedan tanggal 29 Maret 2024 pukul 12.29 WIBPadang tanggal 18 Maret 2024 pukul 12.26 WIBPekanbaru tanggal 21 Maret 2024 pukul 12.21 WIBBengkulu tanggal 10 Maret 2024 pukul 12.21 WIBJambi tanggal 16 Maret 2024 pukul 12.14 WIBTanjung Pinang tanggal 22 Maret 2024 pukul 12.09 WIBPalembang tanggal 12 Maret 2024 pukul 12.10 WIBBandar Lampung tanggal 6 Maret pukul 12.10 WIBPangkal Pinang tanggal 15 Maret 2024 pukul 12.04 WIBSerang tanggal 4 Maret 2024 pukul 12.07 WIBJakarta Pusat tanggal 4 Maret 2024 pukul 12.04 WIBBandung tanggal 3 Maret 2024 pukul 12.01 WIBSemarang tanggal 2 Maret 2024 pukul 11.50 WIBYogyakarta tanggal 29 Februari 2024 pukul 11.50 WIBSurabaya tanggal 1 Maret 2024 pukul 11.41 WIBPontianak tanggal 20 Maret 2024 pukul 11.50 WIBPalangka Raya tanggal 14 Maret 2024 tanggal 11.33 WIBBanjarmasin tanggal 12 Maret 2024 pukul 12.31 WITASamarinda tanggal 19 Maret 2024 pukul 12.19 WITATanjung Selor tanggal 27 Maret 2024 pukul 12.31 WITADenpasar tanggal 27 Februari 2024 pukul 12.31 WITAMataram tanggal 27 Februari 2024 pukul 12.28 WITAKupang tanggal 23 Februari 2024 pukul 11.59 WITAMamuju tanggal 13 Maret 2024 pukul 12.13 WITAMakassar tanggal 7 Maret 2024 pukul 12.13 WITAPalu tanggal 18 Maret 2024 pukul 12.08 WITAKendari tanggal 10 Maret 2024 pukul 12.00 WITAGorontalo tanggal 21 Maret 2024 pukul 11.46 WITAManado tanggal 24 Maret 2024 pukul 11.46 WITASofifi tanggal 22 Maret 2024 pukul 12.36 WITAmbon tanggal 11 Maret 2024 pukul 12.37 WITManokwari tanggal 18 Maret 2024 pukul 12.11 WITJayapura tanggal 14 Maret 2024 pukul 11.46 WIT.

    (rns/rns)

  • 10 Provinsi dengan Pertumbuhan Ekonomi Tertinggi dan Terendah di 2023

    10 Provinsi dengan Pertumbuhan Ekonomi Tertinggi dan Terendah di 2023

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi pada 2023 sebesar 5,05 persen. Meski tumbuh tinggi, namun di bawah realisasi 2022 yang sebesar 5,31 persen.

    Plt Kepala BPS Amalia Widyasanti mengatakan secara spasial, struktur ekonomi Indonesia masih terkonsentrasi di Jawa dan Sumatera. Namun, jika dilihat dari 38 provinsi, ekonomi tertinggi tercatat di wilayah Maluku Utara, yakni sebesar 20,49 persen.

    “Ini terutama didorong oleh pertumbuhan impresif dari lapangan usaha industri pengolahan, serta pertambangan dan penggalian,” ujarnya dalam konferensi pers, Senin (5/2).

    Sedangkan, pertumbuhan ekonomi terendah ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang hanya 1,80 persen. Kemudian ada Papua Barat Daya sebesar 1,82 persen.

    Daftar 10 provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi sepanjang 2023:

    1. Maluku Utara 20,49 persen
    2. Sulawesi Tengah 11,91 persen
    3. Kalimantan Timur 6,22 persen
    4. Papua Tengah 5,95 persen
    5. Bali 5,71 persen
    6. Sulawesi Utara 5,48 persen
    7. Sulawesi Tenggara 5,35 persen
    8. Sulawesi Barat 5,25 persen
    9. Maluku 5,21 persen
    10. Kepulauan Riau 5,20 persen

    Provinsi dengan pertumbuhan ekonomi terendah di 2023:

    1. Nusa Tenggara Barat 1,80 persen
    2. Papua Barat Daya 1,82 persen
    3. Nusa Tenggara Timur 3,52 persen
    4. Kalimantan Tengah 4,14 persen
    5. Papua 4,20 persen
    6. Riau 4,21 persen
    7. Aceh 4,23 persen
    8. Bengkulu 4,26 persen
    9. Papua Selatan 4,27 persen
    10. Kepulauan Bangka Belitung 4,38 persen.

    (ldy/pta)

  • Srikandi PLN Gelar Volunteering Program Tata Boga hingga Holtikultura

    Srikandi PLN Gelar Volunteering Program Tata Boga hingga Holtikultura

    Jakarta, CNN Indonesia —

    PT PLN (Persero) melalui Srikandi Movement mewujudkan dukungan pemberdayaan kaum rentan berupa pelatihan kepada kelompok perempuan, disabilitas, dan lansia di beberapa provinsi Indonesia pada akhir 2023.

    Gerakan Srikandi PLN Movement yang dilakukan oleh para Srikandi PLN itu pun telah memberi manfaat kepada setidaknya 610 penerima melalui 35 jenis pelatihan berbeda. Adapun pegawai PLN yang terlibat sebagai voulenteer dalam kegiatan Srikandi Movement mencapai 3.243 orang.

    Direktur Keuangan PLN Sinthya Roesly sekaligus Ketua Umum Srikandi PLN mengatakan, program ini merupakan bagian dari komitmen PLN untuk mengawal environment, social and governance (ESG) demi meningkatkan kualitas kehidupan kaum rentan.

    Selain itu, program terkait juga menjadi aksi nyata komunitas pegawai perempuan PLN dalam kegiatan pengembangan diri sebagai perempuan tangguh, sekaligus sebagai aksi sosial membangun interaksi dengan masyarakat.

    “Srikandi PLN berkomitmen dalam menjawab permasalahan di lingkungan masyarakat, khususnya kelompok rentan. Dengan harapan program ini dimanfaatkan secara produktif dan dapat meningkatkan kualitas pendidikan, ekonomi keluarga,” ujar Sinthya.

    Sinthya menjelaskan, Srikandi Movement berfokus pada pemberdayaan kelompok usaha besutan kaum rentan yang dijabarkan dalam berbagai program dengan melibatkan puluhan pelaku UMKM.

    “Sedikitnya 91 pelaku UMKM terlibat di sini, Srikandi PLN bersama para pelaku UMKM ikut andil dalam pelaksanaan pelatihan seperti tata boga, pelatihan menjahit, budidaya tanaman, holtikultura dan lain sebagainya,” kata Sinthya.

    Salah satunya aksi adalah pada November 2023, ketika Srikandi PLN mendukung pengembangan kelompok rentan di Raja Ampat, Papua melalui program pelatihan yang dilakukan bersama kelompok UMKM Lestari yang diikuti 54 perempuan dan kelompok adat Papua.

    Saat itu, mereka menerima bantuan berupa alat pengolah produk ikan tenggiri seperti freezer untuk menyimpan ikan dan alat giling, lengkap dengan sambungan listrik gratis bagi rumah produksi Kelompok Lestari.

    Mewakili UMKM Lestari, Sarah Mambrasar menyampaikan rasa syukur bahwa kini rumah produksi memiliki sambungan listrik. Sarah berharap, program bantuan ini dapat memberikan dorongan yang signifikan bagi perkembangan usahanya.

    “Bantuan Srikandi PLN telah memudahkan kami dalam menjalankan usaha baik dari alat hingga memberikan pelatihan-pelatihan,” katanya.

    Selanjutnya pada Desember 2023, Srikandi PLN juga memberikan bantuan peningkatan keahlian jahit untuk perempuan kurang mampu di Pekanbaru, Provinsi Riau.

    Diharapkan dapat menciptakan kemandirian ekonomi untuk para perempuan yang berperan sebagai ibu rumah tangga ini, usai pelatihan peserta juga mendapatkan mesin jahit sebagai bekal usaha.

    “Terima kasih atas bantuannya, saya berharap setelah menyelesaikan pelatihan menjahit ini, saya bisa membuka usaha jahit yang dikerjakan dari rumah,” kata Henny, salah seorang peserta pelatihan.

    Tak hanya di Papua dan Riau, program serupa turut dijalankan di Jawa Timur, Jawa Barat, Bali, Lampung, Aceh, Sematera Selatan, Bangka Belitung, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, dan Nusa Tenggara Timur.

    (rea/rir)

    [Gambas:Video CNN]