Xcloud.id

provinsi: Aceh

  • Menkes Bakal Kirim 600 Dokter-Perawat ke Daerah Bencana Sumatera

    Menkes Bakal Kirim 600 Dokter-Perawat ke Daerah Bencana Sumatera

    Jakarta –

    Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menyampaikan sebanyak 600 dokter umum, dokter spesialis, dan perawat akan diberangkatkan ke rumah sakit serta puskesmas di wilayah terdampak banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Para tenaga medis akan dikirim secara bergilir atau rolling setiap dua pekan.

    Hal itu disampaikan Budi saat menyampaikan laporan kepada Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna (SKP) di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025). Budi menyebut 450 dari 600 dokter sudah siap dikerahkan pada pekan ini.

    “Kita batch pertama akan memberangkatkan 600 orang. Sebanyak 450 di antaranya sudah siap diberangkatkan minggu ini,” ujar Budi.

    Ia mengatakan, Kementerian Kesehatan telah melakukan pendataan kebutuhan dokter umum, dokter spesialis, serta perawat di seluruh lokasi terdampak bencana. Kemenkes akan berkoordinasi dengan TNI untuk teknis keberangkatan ke wilayah bencana.

    “Kalau diangkutnya pakai Hercules juga bisa, biar mereka merasakan Hercules,” kata Budi.

    “Kita buka secara luas. Kita punya database relawan,” ujarnya.

    Budi menambahkan, misi kemanusiaan para tenaga medis ini dianalogikan seperti operasi militer bagi prajurit TNI. “Jadi nanti dikasih penghargaan, seperti sudah ikut operasi kemanusiaan,” ujarnya.

    Untuk diketahui, perkembangan terbaru jumlah korban meninggal teridentifikasi di wilayah bencana di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat bertambah menjadi 1.030 orang per hari ini.

    “Untuk korban jiwa meninggal dunia ini bertambah 14 jiwa, dari 1.016 pada hari Minggu kemarin, saat ini menjadi 1.030 jiwa,” ujar Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, dalam jumpa pers, Senin (15/12).

    (fca/maa)

  • Prabowo Segera Bentuk Badan Rehabilitasi Rekonstruksi Aceh-Sumatera

    Prabowo Segera Bentuk Badan Rehabilitasi Rekonstruksi Aceh-Sumatera

    Jakarta, Berirasatu.com – Presiden Prabowo Subianto segera membentuk badan atau satuan tugas (satgas) khusus rehabilitasi dan rekonstruksi dalam rangka percepatan pemulihan pascabencana di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh.

    “Segera akan kita bentuk, apakah kita namakan badan atau satgas rehabilitasi dan rekonstruksi,” kata Prabowo saat membuka Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025). 

    Prabowo belum mendetailkan siapa-siapa saja anggota dan kapan satgas tersebut akan dibentuk. Ia melanjutkan, salah satu fokus utama pemerintah dalam pemulihan pascabencana adalah perbaikan perumahan dan infrastruktur.

    Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) juga akan mulai membangun hunian sementara dan hunian tetap bagi warga terdampak bencana.

    Menurut laporan, Kementerian PKP segera membangun 2.000 unit rumah pada tahap awal.

    “Segera kita akan bangun hunian-hunian sementara dan hunian-hunian tetap,” kata Prabowo 

    Prabowo menegaskan semua lahan milik negara dapat dimanfaatkan, sehingga tak ada alasan untuk menunda pekerjaan. Bahkan, konsesi hutan yang diberikan kepada PT Perkebunan Nusantara (PTPN) juga bisa digunakan untuk hunian warga.

    “Semua unsur nanti bekerja sama, jangan ada alasan. Cari lahan, pakai lahan milik negara yang ada. Kalau perlu PTPN, kalau perlu konsesi-konsesi hutan itu kita pakai semua,” ucapnya.

    Selain pembangunan hunian untuk warga terdampak, Prabowo menyebut pemerintah telah mengirimkan 1.000 alat-alat berat dan fasilitas pendukung sudah dikirim, termasuk truk, ekskavator, tangki air bersih, air minum, toilet-toilet portabel.

    Jumlah alat berat dan fasilitas pendukung tersebut pun terus ditambah pemerintah. Tak hanya itu, akses jalan darat yang terputus telah diperbaiki secara bertahap dan tujuh jembatan bailey sudah rampung sehingga diharapkan dapat mempermudah konektivitas warga di lokasi terdampak.

    “50 jembatan bailey sedang kita kerjakan, tujuh tadi sudah jadi,” papar Prabowo.

    Jaringan telekomunikasi terputus akibat bencana banjir dan tanah longsor di sebagian daerah di Sumatera pada akhir November 2025. Pemerintah berupaya memulihkannya agar komunikasi masyarakat segera normal. – (Antara/Antara)

    Langkah-langkah tersebut merupakan bukti nyata kehadiran negara dalam pemulihan pascabencana. Meski belum menyeluruh, Prabowo menyebut pemerintah terus bekerja keras agar pemulihan dapat dilakukan secara cepat, tepat, dan terukur.

    Diketahui, saat tsunami melanda Aceh pada 2004, pemerintah juga membentuk Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) untuk memulihkan provinsi itu dari dampak bencana. Selain membentuk BRR, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga menetapkan status bencana nasional sehingga penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi lebih optimal dilakukan. 

  • Prabowo Perintahkan Jumlah Polisi Kehutanan Dilipatgandakan

    Prabowo Perintahkan Jumlah Polisi Kehutanan Dilipatgandakan

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah berencana melipatgandakan jumlah polisi kehutanan sebagai langkah strategis untuk memperkuat pengawasan dan perlindungan hutan nasional. Kebijakan ini dinilai mendesak guna menekan praktik pembalakan liar (illegal logging) yang selama ini memicu kerusakan hutan serta meningkatkan risiko bencana alam seperti banjir dan longsor.

    Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menyatakan, peningkatan jumlah polisi kehutanan merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

    “Insyaallah akan kita lakukan, termasuk pak presiden memerintahkan agar melipatgandakan jumlah polisi kehutanan kita,” ujar Raja Juli di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025).

    Menurut Raja Juli, jumlah polisi kehutanan saat ini masih jauh dari ideal, terutama di wilayah dengan kawasan hutan yang sangat luas. Ia mencontohkan Provinsi Aceh yang memiliki sekitar 3,5 juta hektare hutan, tetapi hanya dijaga oleh sekitar 30–32 personel polisi hutan.

    Rasio tersebut dinilai tidak sebanding dengan tantangan pengawasan di lapangan. Setelah kondisi ini dilaporkan, Presiden Prabowo langsung meminta agar jumlah polisi kehutanan ditingkatkan secara signifikan.

    Raja Juli menegaskan, penguatan personel merupakan kunci utama untuk mencegah pembalakan liar yang merusak ekosistem hutan dan meningkatkan kerentanan bencana, khususnya banjir dan longsor di sejumlah daerah.

    “Saya tambah percaya diri bersama rekan-rekan kehutanan karena kami mendapat dukungan moral yang kuat, mendapat dukungan politik yang kuat dari Pak Presiden Prabowo Subianto,” imbuhnya.

    Selain menambah jumlah personel, Kementerian Kehutanan juga menekankan pentingnya perbaikan menyeluruh dalam tata kelola kehutanan (forest governance). Presiden Prabowo disebut telah memberikan persetujuan dan arahan untuk melakukan pembenahan struktural guna mengatasi persoalan mendasar di sektor kehutanan.

    Salah satu masalah utama yang disoroti adalah jauhnya rentang kendali antara kementerian di tingkat pusat dengan unit pelaksana teknis (UPT) di daerah. Kondisi ini dinilai membuat pengawasan dan pengambilan keputusan di lapangan menjadi kurang efektif.

    Untuk mengatasi hal tersebut, Kementerian Kehutanan mengusulkan pembentukan kepala kantor wilayah (kakanwil) kehutanan di setiap provinsi. Usulan ini telah mendapat persetujuan presiden sebagai bagian dari penguatan struktur organisasi kehutanan di daerah.

  • 31 Perusahaan Diduga Penyebab Bencana Aceh-Sumatera

    31 Perusahaan Diduga Penyebab Bencana Aceh-Sumatera

    Jakarta, Beritasatu.com – Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) mengidentifikasi 31 perusahaan yang diduga sebagai faktor penyebab bencana banjir di Aceh dan Sumatera. Puluhan perusahaan tersebut tersebar di sejumlah daerah.

    “Di Aceh, dugaan sementara yang terimbas langsung, yang terkait langsung dengan DAS (daerah aliran sungai) itu ada sembilan PT,” kata Dansatgas PKH, Mayjen TNI Dody Triwinarno, di Jakarta, Senin (15/12/2025).

    Lalu di Sumatera Utara (Sumut), antara lain yang terletak di DAS Batang Toru, Sungai Garoga, dan Langkat. Jumlahnya disebut ada delapan pihak yang diduga melakukan pelanggaran, termasuk dari kelompok pemegang hak atas tanah (PHT).

    Kemudian di Sumatera Barat (Sumbar), Satgas PKH mengidentifikasi 14 perusahaan lokal. Belasan perusahaan tersebut terletak di tiga DAS.

    “Entitas perusahaan lokal, diperkirakan ada 14 dari tiga wilayah daerah aliran sungai yang menjadi penyebab,” ungkap Dody.

    Dalam kesempatan yang sama, Ketua Pelaksana Satgas PKH, Febrie Adriansyah menyampaikan pihaknya sudah memetakan perusahaan mana saja yang diduga menjadi penyebab bencana. Selain itu, sudah diketahui juga dugaan pidana seperti apa yang terjadi.

    Menurut Febrie, penegakan hukum akan dilakukan secara terpadu oleh Bareskrim Polri, Direktorat Jenderal Gakkum Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, serta Kejaksaan. Tidak hanya perorangan, korporasi juga akan dimintai pertanggungjawaban pidana.

    “Selain pidana, akan dikenakan sanksi administratif berupa evaluasi perizinan. Apabila ditemukan izin yang tidak sesuai atau melanggar, akan ditinjau kembali,” pungkasnya.

  • Prabowo Bantah Narasi Pemerintah Tak Hadir Tangani Bencana Sumatra

    Prabowo Bantah Narasi Pemerintah Tak Hadir Tangani Bencana Sumatra

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto membantah narasi yang menyebut pemerintah tidak hadir dalam penanganan bencana di sejumlah daerah.

    Prabowo menegaskan sejak fase awal bencana, puluhan ribu personel telah dikerahkan dan operasi penanganan dilakukan secara masif sebagai bukti kehadiran negara yang kuat.

    “Dalam rangka ini, [pemerintah tak hadir] di tengah bencana, di tengah musibah, mereka yang ditonjolkan adalah kebohongan, ketidakbenaran. Dikatakan Pemerintah tidak hadir. Puluhan ribu dalam dalam saat-saat yang pertama sudah dikerahkan ke situ. Kita lihat buktinya,” tuturnya dalam forum itu.

    Prabowo menyatakan bahwa di tengah bencana masih muncul informasi yang tidak benar, termasuk tudingan bahwa pemerintah absen.

    Menurutnya, fakta di lapangan justru menunjukkan sebaliknya, dengan pengerahan besar-besaran TNI, Polri, BNPB, dan Basarnas dalam waktu singkat. 

    Dia menekankan, negara mampu mengerahkan puluhan helikopter, belasan pesawat, serta distribusi logistik menggunakan pesawat angkut, termasuk pengiriman bahan bakar minyak ke wilayah-wilayah terisolasi. Presiden menilai kemampuan tersebut hanya dimiliki oleh negara yang kuat.

    “Saya lihat sekarang ini mungkin ada pihak yang khawatir karena rakyat baru baru sekarang lihat Pemerintah Indonesia ini ternyata kuat. TNI kuat, Polri kuat, BNPB kuat, Basarnas kuat. Mampu kita kerahkan puluhan helikopter dalam waktu singkat, belasan pesawat terbang. Ada tempat-tempat yang tiap hari BBM diantar dengan pesawat terbang, dengan Hercules. Ini hanya bisa oleh negara yang kuat,” ucapnya.

    Prabowo juga mengungkapkan masih terdapat desa-desa yang belum sepenuhnya terbuka aksesnya, terutama di wilayah pegunungan dengan ketinggian 1.800 hingga 2.000 meter di atas permukaan laut. Meski menghadapi cuaca ekstrem berupa kabut tebal dan hujan, helikopter tetap diterbangkan setiap hari untuk menjangkau warga terdampak.

    Berdasarkan kunjungan langsungnya ke Takengon dan Bener Meriah, Presiden menilai kondisi lapangan sangat menantang dan memerlukan keberanian serta profesionalisme tinggi dari para penerbang dan petugas. Dia menyebut kinerja aparat di semua tingkatan patut dibanggakan karena hadir langsung di tengah masyarakat.

    Prabowo mengapresiasi inisiatif para pimpinan dan aparat yang bergerak cepat tanpa harus menunggu perintah detail dari pimpinan tertinggi. Ia secara khusus menyampaikan terima kasih kepada Panglima TNI, Kapolri, para Kepala Staf, dan seluruh jajaran yang mengambil tindakan cepat berdasarkan inisiatif sendiri. 

    Dia juga mengungkapkan sejumlah kepala negara telah menghubunginya untuk menawarkan bantuan. Namun, Dia menyampaikan bahwa Indonesia mampu menangani bencana tersebut secara mandiri.

    “Indonesia mampu mengatasi ini,” tegas Prabowo.

  • Polri Sidik 1 Perusahaan soal Pembalakan Liar di Sumatera, 2 Lainnya Menyusul

    Polri Sidik 1 Perusahaan soal Pembalakan Liar di Sumatera, 2 Lainnya Menyusul

    Polri Sidik 1 Perusahaan soal Pembalakan Liar di Sumatera, 2 Lainnya Menyusul
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyebutkan, Polri tengah menyidik satu korporasi yang diduga melakukan pembalakan liar di wilayah Sumatera, sehingga berdampak terhadap banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
    Kapolri
    mengatakan, Polri juga tengah mendalami sejumlah keterlibatan korporasi lain terkait
    pembalakan liar
    di
    Sumatera
    .
    “Dari hasil pendalaman di lapangan terkait dengan tindak lanjut sesuai arahan presiden untuk pendalaman terkait pembalakan, saat ini kita sudah menaikkan sidik satu korporasi dan kita sedang mendalami proses yang lain,” kata Sigit di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025).
    Sigit memastikan proses
    penegakan hukum
    dilakukan secara bertahap.
    Polri juga melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait.
    “Kemungkinan ada dua lagi yang akan kita naikkan. Nanti secara bertahap kita akan terus bekerja sama dengan Kementerian Kehutanan. Namun yang jelas, pemeriksaan-pemeriksaan di lapangan saat ini terus berlanjut,” ujarnya.
    Sigit menyebutkan, pengumuman soal dua korporasi yang masih didalami terkait pembalakan liar ini akan disampaikan usai naik penyidikan (sidik).
    “Nanti kalau sudah naik sidik baru kita umumkan,” ucap dia.
    Kapolri mengatakan, Presiden RI Prabowo Subianto sudah memberi arahan untuk menindak hukum para pelaku pembalakan liar.
    Ia menegaskan perintah Presiden RI itu akan dijalankan secara konsisten oleh Polri.
    “Saya kira tadi sudah jelas dan tegas bahwa terkait perusahaan-perusahaan yang diberikan konsesi, namun di dalam prosesnya melanggar aturan atau tidak ada konsesi sama sekali dan melanggar aturan, ya kita lakukan penindakan hukum,” ujar dia.
    Sementara terkait ancaman hukuman bagi pelaku pembalakan liar, kata Kapolri, mereka bisa disanksi pidana sekitar 9 tahun penjara.
    “Maksimal 9 tahun kalau enggak salah,” tutur Kapolri.
    Diberitakan sebelumnya, Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri resmi menaikkan penanganan temuan kayu gelondongan dalam peristiwa banjir di Tapanuli Selatan (Tapsel), Sumatera Utara, ke tahap penyidikan.
    Keputusan itu diambil setelah penyidik Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) menemukan sejumlah indikasi yang dinilai perlu ditelusuri lebih jauh, termasuk dugaan kelalaian hingga kemungkinan keterlibatan korporasi dalam rangkaian peristiwa sebelum bencana terjadi.
    “Yang jelas untuk di TKP Garoga dan Anggoli sudah kami naikkan ke proses penyidikan,” kata Direktur Tipidter Bareskrim Polri, Brigjen Mohammad Irhamni, dalam konferensi pers daring, Rabu (10/12/2025) lalu.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Viral Zulhas Makan Enak sambil Pegang Cerutu saat Tinjau Korban Banjir Aceh, Netizen Geram!

    Viral Zulhas Makan Enak sambil Pegang Cerutu saat Tinjau Korban Banjir Aceh, Netizen Geram!

    GELORA.CO –  Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan kembali menjadi perhatian warganet setelah kemunculannya tersebar di media sosial.

    Kali ini, sosok yang akrab disapa Zulhas tersebut terlihat menikmati kuliner khas Aceh saat berada di Kabupaten Bireuen.

    Melalui unggahan akun Instagram DigitalNews, Zulhas disebut sedang menyantap Sate Tubaka Matang, salah satu kuliner legendaris yang cukup dikenal di wilayah tersebut.

    Hingga kabar ini beredar, belum ada pernyataan resmi dari pihak Zulkifli Hasan terkait unggahan tersebut.

    Momen santai sang menteri itu langsung memancing beragam komentar dari netizen.

    Sejumlah akun media sosial menanggapi dengan nada humor dan sindiran ringan, membandingkan aktivitas Zulhas dengan adegan seorang aktor yang berganti peran sesuai situasi.

    Ragam komentar tersebut ramai diperbincangkan di kolom unggahan dan menjadi perbincangan warganet.

    Akun medsos @jimmylepar berkomentar, “Jadi ingat Robert De Niro..waktu syuting kadang berperan sbg buruh yg lagi mikul karung,.. kadang spt mafia yg lagi ngisap cerutu. Yah mgkn saja ini lagi waktu syuting ????????,”

    “Syuting nya udahan, waktunya kembali ke stelan pabrik,” tulis @aryosmokeewijanarko.

    Akun sosmed @ agussalmansinaga “Kemarin sandiwara Nya ..ini episode seterusnya”.

    Sebelum momen kuliner tersebut viral, Zulkifli Hasan diketahui melakukan kunjungan kerja ke Desa Cot Ara, Kecamatan Kuta Blang, Kabupaten Bireuen, Aceh.

    Kunjungan itu dilakukan untuk meninjau langsung kondisi wilayah yang terdampak banjir.

    Dalam peninjauan yang berlangsung pada Minggu (14/12/2025), Zulhas berdialog dengan warga serta para petani setempat.

    Ia mendengarkan langsung keluhan dan dampak kerusakan akibat banjir yang terjadi pada 26 November 2025, sekaligus memastikan perhatian pemerintah terhadap pemulihan sektor pangan di daerah terdampak.

  • Prabowo Tolak Bantuan Asing untuk Bencana Sumatra, Tegaskan Indonesia Masih Mampu

    Prabowo Tolak Bantuan Asing untuk Bencana Sumatra, Tegaskan Indonesia Masih Mampu

    GELORA.CO – Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia memiliki kemampuan penuh untuk menangani bencana alam yang melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat tanpa bantuan dari negara asing.

    Bahkan, Prabowo secara langsung menolak tawaran bantuan yang datang dari sejumlah kepala negara sahabat, karena menilai kondisi bencana masih terkendali.Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025).”Saya ditelepon banyak pimpinan kepala negara yang ingin kirim bantuan. Saya bilang, ‘Terima kasih atas perhatian Anda, kami mampu. Indonesia mampu mengatasi ini’,” ujar Prabowo.

    Prabowo Tolak Penetapan Status Bencana Nasional

    Sikap tersebut juga sejalan dengan keputusan Presiden yang menolak penetapan bencana Sumatra sebagai bencana nasional. Menurutnya, pemerintah telah mengerahkan seluruh kekuatan negara dan situasi masih dalam kendali.

    “Ada yang teriak-teriak ingin ini dinyatakan bencana nasional. Kita sudah kerahkan kekuatan. Ini tiga dari 38 provinsi. Jadi, situasi terkendali. Saya monitor terus,” tegasnya.Prabowo menilai desakan penetapan status bencana nasional tidak berdasar, mengingat kapasitas penanganan di tingkat nasional masih sangat memadai.

    Lebih dari 50 Ribu Personel dan Puluhan Alutsista Dikerahkan

    Presiden juga membantah anggapan bahwa negara absen dalam penanganan bencana. Ia membeberkan data pengerahan besar-besaran oleh pemerintah.Menurut Prabowo, lebih dari 50.000 personel TNI dan Polri telah diterjunkan ke wilayah terdampak. Selain itu, pemerintah mengoperasikan lebih dari 60 helikopter dan belasan pesawat untuk mendukung distribusi logistik dan evakuasi.”Kalau dibilang negara tidak hadir, ya kita waspada saja dengan unsur-unsur yang punya agenda lain,” ujarnya.

    Pemerintah Siapkan Satgas dan 2.000 Hunian Tetap

    Dalam kesempatan yang sama, Prabowo juga mengungkapkan rencana pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Rehabilitasi dan Rekonstruksi guna mempercepat pemulihan pascabencana.Pemerintah menargetkan pembangunan 2.000 unit hunian tetap bagi warga terdampak dan akan segera dimulai dalam waktu dekat.

    “Mungkin mulai Minggu ini kita sudah mulai membangun 2.000 rumah, dan kemungkinan ini bisa langsung jadi rumah tetap,” kata Prabowo.Untuk mempercepat pembangunan, Presiden menginstruksikan pemanfaatan lahan milik negara, termasuk aset PTPN maupun konsesi hutan apabila dibutuhkan.

  • Maruarar Sirait Beber Sejumlah Titik Relokasi Korban Bencana di Sumatera dan Aceh

    Maruarar Sirait Beber Sejumlah Titik Relokasi Korban Bencana di Sumatera dan Aceh

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah terus bergerak untuk memulihkan kondisi masyarakat pascabanjir dan tanah longsor di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dn Sumatera Barat.

    Salah satu yang menjadi perhatian adalah pembangunan rumah siap huni di lokasi yang telat ditetapkan sebagai wilayah relokasi terhadap korban terdampak bencana.

    Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait mengungkap pihaknya telah menetapkan lokasi untuk pembangunan hunian bagi korban terdampak banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

    “Kami bersama pemerintah daerah telah melakukan survei untuk lokasi pembangunan hunian di tiga provinsi terdampak banjir,” ujar Maruarar dalam laporan Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12).

    “Sudah ada 30 lokasi yang kami survei. 30 lokasi di Aceh yang kalau boleh segera dalam proses tadi. Kalau bisa, prosesnya bisa cepat sehingga bisa dipilih mana yang bisa jalan,” katanya.

    Adapun 30 lokasi di Aceh itu ialah di Aceh Barat (8 lokasi), Aceh Selatan (3), Aceh Tamiang (8), Aceh Utara (2), Bireuen (1), Nagan Raya (1), Pidie (1), Pidie Jaya (1), Langsa (2), Lhokseumawe (2), dan Kota Subulussalam (1).

    Kementerian PKP juga telah melakukan survei untuk wilayah Sumatera Utara, yakni Sibolga (2), Tapanuli Utara (2), Tapanuli Tengah (5) dan Tapanuli Selatan (4).

    Sementara itu, di Sumatera Barat telah ditemukan beberapa lokasi, yakni Kota Padang (3), Tanah Datar (1), Padang Panjang (1), Kabupaten Agam (2), dan Pesisir Selatan (1).

    Maruarar juga menyoroti metode pembangunan rumah yang akan digunakan, yakni Rumah Instan Sederhana Sehat (RISHA).

  • Percepatan pemulihan distribusi BBM pascabencana banjir bandang di Sumatera

    Percepatan pemulihan distribusi BBM pascabencana banjir bandang di Sumatera

    Rabu, 3 Desember 2025 11:48 WIB

    Foto udara antrean warga mengisi Bahan Bakar Minyak (BBM) di salah satu SPBU di Kota Langsa, Aceh, Selasa (2/12/2025). PT Pertamina Patra Niaga mengerahkan awak mobil tangki (AMT) BBM tambahan untuk mempercepat pemulihan distribusi energi di wilayah terdampak bencana banjir bandang dan longsor di Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat. ANTARA FOTO/Suhendra/rwa.

    Foto udara antrean warga mengisi Bahan Bakar Minyak (BBM) di salah satu SPBU di Kota Langsa, Aceh, Selasa (2/12/2025). PT Pertamina Patra Niaga mengerahkan awak mobil tangki (AMT) BBM tambahan untuk mempercepat pemulihan distribusi energi di wilayah terdampak bencana banjir bandang dan longsor di Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat. ANTARA FOTO/Suhendra/rwa.

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.